News Komoditi & Global ( Senin, 22 September 2025 )
News Komoditi & Global
( Senin, 22 September 2025 )
Harga Emas Global Mencatat Kenaikan Moderat di Tengah Potensi Pelonggaran Kebijakan Moneter The Fed
Harga Emas (XAU/USD) mencatatkan kenaikan moderat di dekat $3.685 selama awal perdagangan sesi Asia pada hari Senin. Logam kuning ini bergerak lebih tinggi setelah Federal Reserve AS (The Fed) memangkas suku bunga pada pertemuan bulan September, seperti yang diprakirakan secara luas. Para pedagang akan mengambil lebih banyak petunjuk dari pernyataan The Fed nanti pada hari Senin.
The Fed menurunkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin (bp) minggu lalu, pemotongan suku bunga pertama tahun 2025. Keputusan ini didukung oleh tanda-tanda pelemahan pasar tenaga kerja dan kekhawatiran terhadap risiko-risiko ketenagakerjaan, meskipun inflasi tetap agak tinggi. Suku bunga yang lebih rendah dapat mengurangi biaya peluang untuk memegang Emas, mendukung logam mulia yang tidak berimbal hasil ini.
Ketua The Fed, Jerome Powell, menekankan pemotongan suku bunga sebagai "pemotongan untuk manajemen risiko" dan menyatakan bahwa keputusan-keputusan di masa depan akan dibuat "pertemuan demi pertemuan," mengindikasikan siklus pelonggaran yang kurang dovish dari yang diprakirakan oleh beberapa investor. Hal ini, pada gilirannya, mungkin mengangkat Dolar AS (USD) dan membebani harga komoditas berdenominasi USD.
Para pedagang juga akan memantau perkembangan seputar risiko geopolitik. CNN melaporkan bahwa Rusia melakukan serangan besar-besaran dengan drone dan rudal di seluruh negara itu semalam hingga hari Sabtu, menurut Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky. Meskipun ada upaya diplomatik untuk menyelesaikan konflik, perang telah meningkat dalam beberapa bulan terakhir. Ketegangan geopolitik di Timur Tengah dan Eropa Timur dapat meningkatkan aset-aset safe-haven tradisional seperti Emas.
Harga Minyak Dunia Ditutup Anjlok Terseret Pasokan yang Kuat
Harga minyak anjlok karena kekhawatiran tentang pasokan yang besar dan penurunan permintaan melebihi ekspektasi bahwa pemangkasan suku bunga pertama di tahun ini oleh Federal Reserve akan memicu lebih banyak konsumsi.
Jumat (19/9/2025), harga minyak mentah jenis Brent untuk kontrak pengiriman November 2025 ditutup turun 76 sen atau 1,1% ke US$ 66,68 per barel.
Sejalan, harga minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) untuk kontrak pengirian Oktober 2025 ditutup melemah 89 sen atau 1,4% ke US$ 62,68 per barel.
Kedua harga acuan naik untuk minggu kedua secara berturut-turut.
"Pasokan minyak terus menguat dan OPEC mengurangi pemangkasan produksi minyaknya," kata Andrew Lipow, presiden Lipow Oil Associates.
"Kami belum melihat dampak sanksi terhadap ekspor minyak mentah Rusia."
The Fed memangkas suku bunga acuannya sebesar seperempat poin persentase pada hari Rabu dan mengindikasikan bahwa pemangkasan lebih lanjut akan menyusul seiring dengan tanda-tanda pelemahan di pasar tenaga kerja AS.
Biaya pinjaman yang lebih rendah biasanya mendorong permintaan minyak dan mendorong harga lebih tinggi.
John Kilduff, mitra di Again Capital, mengatakan pemangkasan suku bunga The Fed di masa mendatang sebesar seperempat poin persentase kemungkinan tidak akan mendorong pasar minyak karena akan semakin melemahkan dolar, sehingga membuat minyak lebih mahal untuk dibeli.
"The Fed harus lebih agresif daripada sebelumnya," kata Kilduff.
"Kita membutuhkan kenaikan 50 (poin basis) untuk mendorong permintaan. Tindakan The Fed tidak berdampak pada pertumbuhan pasar minyak mentah karena fundamental pasar yang mendasarinya."
Di sisi permintaan, semua lembaga energi, termasuk Badan Informasi Energi AS (EIA), telah mengisyaratkan kekhawatiran tentang melemahnya permintaan, yang meredam ekspektasi kenaikan harga yang signifikan dalam jangka pendek, kata Priyanka Sachdeva, analis di Phillip Nova.
Lipow juga melihat dampaknya pada sisi permintaan. "Musim turnaround kilang akan semakin mengurangi permintaan," ujarnya.
Kilang-kilang menutup unit produksi pada musim semi dan gugur untuk perbaikan menyeluruh, yang disebut turnaround. Peningkatan stok distilat AS sebesar 4 juta barel yang lebih tinggi dari perkiraan memicu kekhawatiran atas permintaan di negara konsumen minyak terbesar dunia dan menekan harga.
Data ekonomi terbaru menambah kekhawatiran, dengan pasar tenaga kerja AS melemah sementara pembangunan rumah keluarga tunggal anjlok ke level terendah dalam beberapa tahun terakhir pada bulan Agustus, tertekan oleh kelebihan pasokan rumah baru yang tidak terjual.
Langkah Bersejarah, Kanada Gabung 140 Negara Akui Palestina
Perdana Menteri Kanada Mark Carney resmi mengumumkan bahwa negaranya kini mengakui keberadaan Negara Palestina.
“Kanada mengakui Negara Palestina dan menawarkan kemitraan kami dalam membangun masa depan damai, baik bagi Negara Palestina maupun Negara Israel,” kata Carney dalam pernyataannya pada Minggu (21/9/2029).
Langkah ini menandai perubahan besar dalam kebijakan luar negeri Kanada, yang sebelumnya sejalan dengan penolakan Israel terhadap pengakuan Palestina.
Kini, Kanada bergabung dengan lebih dari 140 anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang telah lebih dahulu mengakui negara tersebut, meski mendapat tentangan keras dari Israel.
Komitmen Reformasi Palestina
Carney menegaskan, pengakuan tersebut bukan bentuk legitimasi terhadap terorisme, maupun hadiah bagi kelompok bersenjata.
Sebaliknya, langkah itu dimaksudkan untuk memperkuat pihak-pihak yang mendorong perdamaian dan koeksistensi.
“Mengakui Negara Palestina, yang dipimpin oleh Otoritas Palestina, memberdayakan mereka yang menginginkan hidup berdampingan secara damai dan mengakhiri Hamas. Ini sama sekali tidak melegitimasi terorisme, apalagi menjadi imbalan bagi terorisme,” tegas Carney.
Ia juga mengungkapkan bahwa Otoritas Palestina telah memberikan “komitmen langsung” kepada Kanada untuk melakukan reformasi tata kelola, menyelenggarakan pemilihan umum pada 2026 tanpa keterlibatan Hamas serta melucuti senjata negara Palestina.
Empat Negara Barat Akui Negara Palestina, Israel Murka
Inggris, Kanada, Australia, dan Portugal resmi mengakui keberadaan negara Palestina pada Minggu (21/9/2025).
Langkah ini lahir dari kekecewaan terhadap perang Gaza yang tak kunjung reda serta dorongan untuk menghidupkan kembali solusi dua negara. Namun, keputusan tersebut memicu kemarahan Israel.
Keputusan empat negara Barat yang selama ini dikenal sebagai sekutu Israel membuat mereka kini sejalan dengan lebih dari 140 negara lain yang mendukung aspirasi rakyat Palestina untuk membentuk negara merdeka dari wilayah yang diduduki.
Inggris Beri Bobot Simbolis
Pengakuan dari Inggris dinilai memiliki bobot simbolis yang kuat mengingat peran historis negara itu dalam pembentukan Israel pasca-Perang Dunia II.
“Hari ini, demi menghidupkan kembali harapan perdamaian bagi Palestina dan Israel, serta solusi dua negara, Britania Raya secara resmi mengakui Negara Palestina,” kata Perdana Menteri Keir Starmer.
Ia menambahkan, “Krisis kemanusiaan akibat ulah manusia di Gaza kian dalam. Pengeboman tanpa henti oleh pemerintah Israel, serangan dalam beberapa pekan terakhir, kelaparan dan kehancuran, benar-benar tidak bisa ditoleransi.”
Negara lain, termasuk Prancis, diperkirakan akan mengikuti langkah serupa pada pekan ini saat Sidang Majelis Umum PBB di New York.
Israel Geram, Palestina Menyambut
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengecam pengakuan tersebut.
“Saya punya pesan jelas untuk para pemimpin yang mengakui negara Palestina setelah pembantaian mengerikan 7 Oktober: Anda memberi hadiah besar bagi terorisme,” ujarnya, merujuk pada serangan Hamas tahun 2023 yang memicu perang hampir dua tahun di Gaza.
Netanyahu menegaskan, “Negara Palestina tidak akan pernah berdiri di sebelah barat Sungai Yordan.”
Sebaliknya, rakyat Palestina menyambut baik keputusan ini. Sharaf Al Tarda, warga Hebron di Tepi Barat yang diduduki Israel, menyebut langkah itu sebagai kewajiban kemanusiaan.
Presiden Palestina Mahmoud Abbas menilai pengakuan internasional akan membantu mewujudkan negara Palestina yang hidup berdampingan dengan Israel dalam perdamaian dan keamanan.
Korban Perang Kian Membengkak
Serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 menewaskan 1.200 orang dan menyandera 251 orang, menurut data Israel.
Serangan balasan Israel ke Gaza hingga kini telah menewaskan lebih dari 65.000 warga Palestina sebagian besar warga sipil menyebabkan kelaparan, menghancurkan bangunan, serta membuat mayoritas penduduk mengungsi berulang kali.
Dukungan Kanada dan Portugal
Perdana Menteri Kanada Mark Carney menegaskan, pengakuan terhadap Palestina ditujukan untuk memperkuat pihak yang mencari perdamaian, bukan melegitimasi terorisme.
Menteri Luar Negeri Portugal Paulo Rangel menyebut keputusan negaranya sebagai garis fundamental politik luar negeri.
“Portugal mendukung solusi dua negara sebagai satu-satunya jalan menuju perdamaian yang adil dan abadi... gencatan senjata adalah hal mendesak,” katanya di markas besar misi tetap Portugal untuk PBB di New York.
Australia melalui Perdana Menteri Anthony Albanese juga menegaskan pengakuannya dilakukan untuk membangkitkan kembali momentum solusi dua negara, dengan prasyarat adanya gencatan senjata di Gaza dan pembebasan sandera.
Tekanan Politik di Barat
Pengakuan negara Palestina oleh empat negara Barat terjadi di tengah meningkatnya tekanan politik domestik, baik dari partai penguasa maupun opini publik, yang marah atas korban sipil di Gaza dan menilai pemerintah mereka gagal menekan Israel.
Di London, sebagian warga menyambut langkah ini sebagai awal pengakuan hak rakyat Palestina untuk memiliki tanah air.
Namun, sebagian lain menilai keputusan itu sebagai bentuk “penghargaan” terhadap Hamas.
Jejak Sejarah Inggris di Palestina
Inggris memiliki peran panjang dalam sejarah Palestina. Pasukan Inggris merebut Yerusalem dari Kekaisaran Ottoman pada 1917, lalu pada 1922 Liga Bangsa-Bangsa memberi mandat internasional kepada Inggris untuk mengelola wilayah Palestina.
Kini, pengakuan Inggris membuka peluang peningkatan status kantor misi Palestina di London menjadi kedutaan besar.
Kepala Misi Palestina di Inggris, Husam Zomlot, menyebut keputusan ini sebagai “langkah memperbaiki sejarah dan meluruskan kesalahan masa lalu.”
Inggris, Kanada, dan Australia Akui Palestina, Tantang Sikap Israel-AS
Inggris, Kanada, dan Australia resmi mengakui keberadaan negara Palestina pada Minggu (21/9/2025).
Langkah bersejarah ini lahir dari kekecewaan atas perang Gaza yang tak kunjung usai serta dorongan untuk menghidupkan kembali solusi dua negara.
Namun, keputusan ini dipastikan akan memicu kemarahan Israel dan sekutunya, Amerika Serikat.
Dengan keputusan tersebut, ketiga negara kini bergabung dengan sekitar 140 negara lain yang telah lebih dulu mendukung aspirasi rakyat Palestina untuk memiliki tanah air merdeka di wilayah yang masih diduduki Israel.
Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menegaskan, “Hari ini, demi menghidupkan kembali harapan perdamaian bagi Palestina dan Israel, Britania Raya secara resmi mengakui Negara Palestina.”
Langkah Inggris dinilai memiliki bobot simbolis yang besar mengingat perannya dalam pembentukan Israel sebagai negara modern pasca-Perang Dunia II.
Ultimatum London dan Tekanan Politik Domestik
Inggris sebelumnya telah mengeluarkan ultimatum pada Juli 2025: mereka akan mengakui Palestina jika Israel gagal memenuhi syarat, termasuk gencatan senjata dengan Hamas, membuka akses bantuan ke Gaza, tidak menganeksasi Tepi Barat, dan berkomitmen pada proses perdamaian dua negara.
Namun, syarat itu tak terpenuhi. Situasi di Gaza semakin memburuk, ditambah rencana pembangunan pemukiman baru Israel.
Tekanan politik dalam negeri juga makin kuat, terutama dari anggota parlemen Partai Buruh yang geram melihat korban sipil dan anak-anak kelaparan di Gaza.
Respons Palestina dan Pro-Kontra Publik
Kepala Misi Palestina di London Husam Zomlot menyebut keputusan ini sebagai “pengakuan yang sudah lama ditunggu” dan menandai “langkah tak terbalik menuju keadilan dan koreksi kesalahan sejarah.”
Sementara itu, warga London menunjukkan respons beragam.
Ada yang menyambut sebagai langkah awal menuju perdamaian, namun ada pula yang menilai pemerintah seolah meninggalkan Israel dan memberi ruang bagi Hamas.
Sejarah Panjang Inggris di Palestina
Langkah Inggris juga dikaitkan dengan Deklarasi Balfour 1917 yang menjanjikan pembentukan negara Yahudi tanpa mengurangi hak-hak Arab.
Pasukan Inggris saat itu merebut Yerusalem dari Turki Utsmani, lalu mendapat mandat internasional untuk mengelola Palestina.
Sejumlah akademisi menilai, pengakuan negara Palestina hanyalah langkah awal.
“Inggris berutang lebih dari sekadar pengakuan. Mereka harus meminta maaf dan memberi reparasi,” kata pakar hukum internasional Victor Kattan.
Ancaman Retaliasi Israel
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan bulan ini bahwa tidak akan pernah ada negara Palestina.
Menteri Keamanan Israel Itamar Ben-Gvir bahkan menyebut keputusan Inggris, Kanada, dan Australia sebagai hadiah untuk “pembunuh”, merujuk pada serangan Hamas 7 Oktober 2023.
Israel menegaskan, pengakuan Palestina justru memperkuat Hamas. Ben-Gvir juga berencana mengajukan usulan aneksasi de facto Tepi Barat dalam rapat kabinet berikutnya.
Dukungan Kanada dan Australia
Perdana Menteri Kanada Mark Carney menegaskan bahwa negaranya mendukung Palestina sekaligus Israel untuk hidup damai berdampingan.
Sedangkan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese bersama Menteri Luar Negeri Penny Wong menyatakan pengakuan terhadap Palestina dilakukan untuk memulihkan momentum solusi dua negara, dengan syarat gencatan senjata di Gaza dan pembebasan sandera. “Hamas tidak boleh punya peran dalam Palestina,” tegas mereka.
Korban Perang yang Membengkak
Serangan Hamas 2023 menewaskan 1.200 orang di Israel dan menyandera 251 orang.
Israel lalu membalas dengan operasi militer besar-besaran yang, menurut otoritas kesehatan Gaza, telah menewaskan lebih dari 65.000 warga Palestina mayoritas sipil serta menimbulkan kelaparan dan kehancuran luas.
Menteri Luar Negeri Palestina Varsen Aghabekian Shahin menyambut pengakuan baru ini.
“Ini langkah mendekatkan kami pada kedaulatan. Mungkin tidak langsung mengakhiri perang, tetapi ini fondasi untuk masa depan,” katanya.
Hubungan dengan AS Masih Tegang, Modi Desak Warga India untuk Singkirkan Produk Asing
Perdana Menteri India Narendra Modi dalam pidato publik pada hari Minggu (21/9/2025) meminta warganya untuk berhenti menggunakan produk buatan luar negeri dan beralih ke produk lokal.
Modi mendorong kampanye kemandirian ketika hubungan dagang dengan Amerika Serikat memburuk.
Reuters melaporkan, setelah Presiden AS Donald Trump memberlakukan tarif 50% untuk barang-barang impor India, Modi telah mendesak penggunaan "Swadeshi", atau barang-barang buatan India.
Para pendukungnya telah memulai kampanye untuk memboikot merek-merek Amerika termasuk McDonald's, Pepsi, dan Apple, yang sangat populer di India.
"Banyak produk yang kita gunakan sehari-hari adalah buatan luar negeri, kita tidak tahu ... kita harus menyingkirkannya," kata Modi dalam pidato kepada rakyat menjelang penerapan pemotongan pajak konsumen yang meluas pada hari Senin.
"Kita harus membeli produk-produk buatan India," tambahnya, tanpa menyebut nama negara mana pun.
Populasi India yang berjumlah 1,4 miliar jiwa merupakan pasar utama bagi barang-barang konsumen Amerika, yang sering dibeli dari peritel daring AS, Amazon.com. Selama bertahun-tahun, jangkauan merek-merek AS telah meluas hingga ke kota-kota kecil.
Modi juga meminta para pemilik toko untuk fokus menjual produk-produk buatan India, dengan alasan bahwa hal ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi negara.
Dalam beberapa minggu terakhir, banyak perusahaan telah meningkatkan promosi produk-produk lokal.
Menteri Perdagangan India Piyush Goyal diperkirakan akan segera mengunjungi Washington untuk pembicaraan perdagangan, perjalanan yang akan dilakukan di tengah upaya untuk meredakan hubungan bilateral yang tegang.
Paus Leo Kutuk ‘Pengasingan Paksa’ Warga Sipil Gaza
Paus Leo mengecam pengasingan paksa warga sipil Gaza di tengah semakin gencarnya kampanye militer Israel yang meliputi pembongkaran besar-besaran di kota utama wilayah tersebut.
“Bersama para pemimpin gereja di Tanah Suci, saya ulangi bahwa tidak ada masa depan yang dibangun di atas kekerasan, pengasingan paksa, dan balas dendam,” ujar Paus dalam doa Angelus mingguannya di Vatikan pada Minggu (21/9/2025).
Seruan Perdamaian
Tanah Suci yang dimaksud meliputi wilayah modern Israel, Palestina yang diduduki, Yordania, dan Mesir, yang memiliki arti suci bagi tiga agama besar: Yahudi, Kristen, dan Islam.
Sejak Israel melancarkan serangan udara yang menghantam satu-satunya gereja Katolik di Gaza pada Juli lalu, peran Paus Leo dalam menyerukan perdamaian semakin menonjol.
“Bangsa-bangsa membutuhkan perdamaian. Mereka yang benar-benar mencintai bangsa-bangsa itu akan bekerja demi perdamaian,” tegas Paus asal Amerika Serikat tersebut.
Kim Jong Un: Nuklir Tak Ditukar Sanksi AS! Dialog Boleh?
Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un menyatakan tidak ada alasan untuk menolak dialog dengan Amerika Serikat (AS), asalkan Washington berhenti memaksakan denuklirisasi.
Namun, ia menegaskan tidak akan pernah menukar senjata nuklir dengan pencabutan sanksi. Pernyataan ini dilaporkan media pemerintah KCNA pada Senin (22/9/2025).
Dalam pidatonya di Majelis Rakyat Tertinggi pada Minggu, Kim menyebut masih memiliki “kenangan baik” terhadap Presiden AS Donald Trump, yang pernah bertemu dengannya sebanyak tiga kali pada periode pertama kepemimpinan Trump.
Komentar ini muncul di tengah dorongan pemerintahan liberal baru di Seoul agar Trump kembali memimpin upaya membuka dialog dengan Pyongyang, enam tahun setelah pembicaraan damai terakhir runtuh akibat perbedaan pandangan mengenai sanksi dan pembongkaran program nuklir.
Tolak Denuklirisasi, Tegaskan Pentingnya Nuklir
“Jika Amerika Serikat menghentikan obsesi absurd dengan denuklirisasi kami dan menerima kenyataan, serta benar-benar menginginkan hidup berdampingan secara damai, tidak ada alasan bagi kami untuk tidak duduk bersama,” kata Kim.
Menurutnya, membangun senjata nuklir adalah masalah kelangsungan hidup bagi Korea Utara untuk melindungi keamanan dari ancaman serius AS dan Korea Selatan, termasuk latihan militer gabungan yang disebutnya telah berkembang menjadi simulasi perang nuklir.
Kim menilai tawaran dialog terbaru dari Washington dan Seoul tidak tulus karena tujuan sebenarnya tetap melemahkan Korea Utara dan menghancurkan rezimnya.
Usulan bertahap Korea Selatan untuk mengakhiri program nuklir Pyongyang dianggap sebagai bukti ketidakmurnian niat tersebut.
“Dunia sudah tahu apa yang dilakukan Amerika Serikat setelah sebuah negara menyerahkan senjata nuklirnya dan melucuti diri. Kami tidak akan pernah menyerahkan senjata nuklir kami,” tegas Kim.
‘Tak Akan Ada Negosiasi untuk Selamanya’
Kim menambahkan, “Tidak akan pernah ada, dan tidak akan pernah untuk selamanya, negosiasi dengan musuh demi menukar sesuatu hanya karena obsesi pencabutan sanksi.”
Ia bahkan menyebut sanksi internasional yang dijatuhkan PBB sebagai “pengalaman belajar” yang membuat Korea Utara lebih kuat dan tangguh.
Meski sejak lama terhimpit sanksi ekonomi dan embargo senjata, Pyongyang terus melanjutkan pengembangan nuklir dan rudal balistik canggih.
Pandangan Seoul: Sanksi Gagal Bendung Nuklir Korut
Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung dalam wawancara dengan Reuters menilai sanksi internasional justru gagal menahan laju pengembangan nuklir Korea Utara.
Ia mengungkapkan, Korut kini bahkan menambah 15 hingga 20 hulu ledak nuklir baru setiap tahunnya.
“Realitanya, pendekatan lama dengan sanksi dan tekanan tidak menyelesaikan masalah, justru memperburuknya,” kata Lee.
Sejak menjabat Juni lalu, Lee mengedepankan pendekatan damai dengan Pyongyang. Ia mengusulkan langkah-langkah pembangunan kepercayaan yang pada akhirnya dapat mengakhiri program nuklir Korut melalui pendekatan bertahap.
Meski mengakui banyak rintangan dalam membuka kembali dialog, Lee tetap optimistis.
“Yang terpenting adalah menciptakan kondisi yang tepat untuk membawa Korea Utara kembali ke meja perundingan, dan Trump memiliki peran kunci dalam upaya tersebut,” ujarnya.
Ada Serangan Siber, Penumpang di Bandara Besar Eropa Terlantar
Sebuah serangan siber terhadap penyedia sistem check-in dan boarding telah mengganggu operasional di beberapa bandara besar Eropa, termasuk Heathrow London, Bandara tersibuk di benua itu, menyebabkan penundaan dan pembatalan penerbangan pada Sabtu (20/9/2025).
Collins Aerospace, yang menyediakan sistem untuk beberapa maskapai di bandara-bandara di seluruh dunia, sedang mengalami masalah teknis yang dapat menyebabkan penundaan keberangkatan penumpang.
Bandara Brussels dan Bandara Berlin juga terdampak. RTX, perusahaan induk Collins Aerospace, mengatakan pihaknya mengetahui adanya "gangguan terkait siber" pada perangkat lunak MUSE di beberapa bandara tertentu, tanpa menyebutkan nama bandara tersebut.
Beberapa jam kemudian, Bandara Dublin mengatakan juga mengalami dampak kecil dari masalah ini, begitu pula dengan Bandara Cork, bandara terbesar kedua di Irlandia setelah Dublin.
"Dampaknya terbatas pada check-in pelanggan dan drop bagasi secara elektronik dan dapat dikurangi dengan operasi check-in manual," kata RTX dalam pernyataan melalui email seperti dikutip Reuters.
Mereka sedang berupaya memperbaiki masalah tersebut secepat mungkin. RTX tidak memberikan informasi apa pun tentang siapa yang mungkin berada di balik serangan tersebut.
Di Heathrow, Berlin, dan Brussels, 29 keberangkatan dan kedatangan telah dibatalkan sejauh ini, menurut penyedia data penerbangan Cirium. Secara total, 651 keberangkatan dijadwalkan dari Heathrow, 228 dari Brussels, dan 226 dari Berlin pada hari Sabtu.
Gangguan ini merupakan yang terbaru dari serangkaian serangan siber dan ransomware yang semakin canggih yang menargetkan pemerintah dan perusahaan di seluruh dunia, menghantam berbagai sektor mulai dari perawatan kesehatan dan pertahanan hingga ritel dan otomotif. Serangan baru-baru ini terjadi di produsen mobil mewah Jaguar Land Rover menyebabkan produksinya terhenti.
Rob Jardin, kepala digital di pakar keamanan siber NymVPN, mengatakan insiden tersebut menyoroti kerentanan infrastruktur penting ketika bergantung pada pemasok pihak ketiga.
"Peretas semakin menjadi penjahat, tetapi juga dipersenjatai oleh negara-negara yang bermusuhan dengan Eropa, dengan rantai pasokan dipandang sebagai cara mudah untuk menimbulkan kekacauan."
Penundaan dan Pembatalan Penerbangan
Kantor federal Jerman untuk keamanan informasi, BSI, mengatakan telah menghubungi Bandara Berlin terkait "gangguan infrastruktur" akibat pemadaman yang memengaruhi sistem global penanganan penumpang.
Pusat Keamanan Siber Nasional Inggris mengatakan sedang bekerja sama dengan Collins Aerospace dan bandara-bandara Inggris yang terdampak untuk memahami sepenuhnya dampak insiden tersebut.
Bandara Brussels menyatakan di situs webnya bahwa mereka terpaksa menggunakan prosedur check-in dan boarding manual, dan menambahkan bahwa insiden tersebut terjadi pada Jumat malam.
"Hal ini berdampak besar pada jadwal penerbangan dan sayangnya akan menyebabkan penundaan dan pembatalan," katanya.
Pihak bandara menyatakan bahwa 10 penerbangan telah dibatalkan sejauh ini, dengan rata-rata penundaan satu jam untuk semua penerbangan yang berangkat.
Penumpang dengan jadwal penerbangan hari Sabtu diimbau oleh bandara-bandara yang terdampak untuk mengonfirmasi perjalanan mereka dengan maskapai penerbangan sebelum menuju bandara.
Tereza Pultarova, seorang jurnalis, berbicara kepada BBC News dari dalam Heathrow, tempat ia dijadwalkan terbang ke Amsterdam pukul 06.30 (05.30 GMT) untuk penerbangan lanjutan ke Cape Town.
"Sayangnya, maskapai yang saya tumpangi ... tidak memiliki meja layanan di sini, jadi kami tidak tahu apa-apa," katanya. "Ini benar-benar kekacauan besar, dan cukup ... membuat frustrasi bagi kebanyakan orang di sini."
Bandara Berlin menyatakan di situs webnya bahwa terdapat waktu tunggu yang lebih lama saat check-in dan pihaknya sedang mengupayakan solusi cepat. Bandara Frankfurt, bandara terbesar di Jerman, tidak terdampak, kata seorang juru bicara.
Di Bandara Berlin, Kim Reisen mengatakan kepada Reuters bahwa terdapat ketidakjelasan, dan penumpang hanya diberitahu bahwa ada "kesalahan teknis".
Seorang penumpang lain, Siegfried Schwarz, mengatakan: "Saya ... merasa tidak masuk akal bahwa, dengan teknologi saat ini, tidak ada cara untuk melindungi diri dari hal seperti itu."
EasyJet, salah satu maskapai penerbangan terbesar di Eropa, mengatakan beroperasi seperti biasa dan tidak memperkirakan masalah ini akan memengaruhi penerbangannya hingga sisa hari itu.
Pemilik Ryanair dan British Airways, IAG, tidak segera menanggapi permintaan komentar soal ini.
Maskapai penerbangan AS, Delta Air Lines, mengatakan pihaknya memperkirakan dampak minimal, dan menambahkan bahwa mereka telah menerapkan solusi untuk meminimalkan gangguan. United Airlines mengatakan masalah ini "menyebabkan penundaan keberangkatan kecil," tetapi tidak membatalkan penerbangan apa pun.
Menteri Perhubungan Inggris, Heidi Alexander, mengatakan ia menerima pembaruan berkala tentang situasi tersebut.
Delegasi DPR AS Kunjungi Beijing, Upaya Pecah Kebekuan Hubungan dengan China
Sekelompok anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat melakukan kunjungan langka ke Beijing pada Minggu (21/9/2025).
Dalam pertemuan dengan Perdana Menteri China Li Qiang, delegasi bipartisan ini menekankan pentingnya memperkuat keterlibatan kedua negara demi menstabilkan hubungan yang sempat memburuk.
Kunjungan tersebut menjadi yang pertama oleh delegasi DPR AS sejak 2019.
Pandemi COVID-19 pada 2020 sempat menghentikan kunjungan resmi, sementara hubungan kedua negara kian menegang akibat perselisihan mengenai asal-usul virus, perang dagang, pembatasan chip semikonduktor, kepemilikan TikTok, isu Laut China Selatan, hingga Taiwan.
Perjalanan delegasi ini berlangsung hanya dua hari setelah Presiden Donald Trump dan Presiden Xi Jinping melakukan percakapan via telepon. Keduanya sepakat mencari jalan keluar dari ketegangan berkepanjangan.
“Perjalanan ‘pemecah kebekuan’ ini akan mempererat hubungan bilateral,” ujar Li Qiang kepada delegasi, sebagaimana dilaporkan pool report Kedutaan Besar AS di Beijing.
Delegasi dipimpin oleh Adam Smith, anggota Partai Demokrat yang pernah menjabat Ketua Komite Angkatan Bersenjata DPR dan kini menjadi anggota senior komite tersebut.
“Kita sama-sama mengakui bahwa masih banyak pekerjaan yang perlu dilakukan untuk memperkuat hubungan ini. Tidak seharusnya ada jeda enam hingga tujuh tahun antara kunjungan delegasi DPR AS ke China,” kata Smith.
Delegasi ini juga menyoroti perlunya meningkatkan dialog diplomatik dan militer, serta kerja sama dalam mengendalikan peredaran fentanyl, mencegah proliferasi nuklir, dan membangun kerangka internasional bagi pemanfaatan kecerdasan buatan yang aman.
Selama jeda pandemi, para anggota DPR AS lebih banyak melakukan kunjungan ke wilayah lain, termasuk Taiwan yang dianggap China sebagai wilayahnya. Langkah itu kerap memicu ketegangan.
Pada 2022, kunjungan Ketua DPR saat itu, Nancy Pelosi, ke Taiwan memicu latihan militer besar-besaran oleh China.
Setahun kemudian, kunjungan Michael McCaul, Ketua Komite Urusan Luar Negeri DPR AS saat itu, juga membuat Beijing murka hingga menjatuhkan sanksi terhadapnya.
Trump Batasi Liputan Media di Pentagon, Pers Wajib Tunduk Aturan Baru
Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali memicu kontroversi dengan kebijakan barunya terhadap media.
Departemen Pertahanan (Pentagon) mengeluarkan memo pada Jumat (19/9/2025), yang mewajibkan organisasi media menandatangani kesepakatan untuk tidak mempublikasikan informasi sensitif tanpa persetujuan pemerintah.
Dalam aturan tersebut, jurnalis yang melanggar dapat dicabut izin liputannya di Pentagon. Bahkan, pencabutan kredensial pers itu juga berarti larangan masuk ke seluruh fasilitas militer AS.
Pentagon menyatakan langkah ini tetap sejalan dengan komitmen transparansi, namun menekankan bahwa semua informasi, meski tidak rahasia tetap harus mendapat otorisasi resmi sebelum dirilis.
“Departemen tetap berkomitmen pada transparansi demi akuntabilitas dan kepercayaan publik. Namun, informasi DoW harus disetujui otoritas yang berwenang sebelum dipublikasikan,” demikian isi memo tersebut.
DoW sendiri merupakan akronim baru yang digunakan setelah Trump memerintahkan penggantian nama Department of Defense menjadi Department of War, yang masih menunggu persetujuan Kongres.
Kebijakan ini menambah panjang daftar tekanan pemerintahan Trump terhadap media, yang kerap dianggapnya bias.
Di bawah Menteri Pertahanan Pete Hegseth, mantan pembawa acara Fox News pembatasan akses pers di Pentagon memang semakin diperluas.
Reaksi keras segera datang dari berbagai media besar, termasuk New York Times, Reuters, Washington Post, dan Wall Street Journal.
Presiden Klub Pers Nasional (National Press Club), Mike Balsamo, menyebut aturan itu sebagai “serangan langsung terhadap jurnalisme independen.”
“Jika berita tentang militer harus disetujui dulu oleh pemerintah, publik tidak lagi mendapatkan laporan independen. Yang mereka dapatkan hanyalah apa yang ingin ditunjukkan pejabat,” tegas Balsamo.
Dari kalangan politikus, anggota DPR AS Don Bacon, veteran Angkatan Udara dari Partai Republik turut mengkritik.
“Pers yang bebas membuat negara kita lebih baik. Kebijakan ini terdengar seperti amatiran,” tulisnya di platform X.
Sementara itu, juru bicara Pentagon Sean Parnell membela kebijakan ini dengan alasan keamanan nasional.
Ia menegaskan aturan tersebut hanyalah “pedoman dasar dan masuk akal untuk melindungi informasi sensitif serta keselamatan semua pihak di Pentagon.”
Biaya Visa Baru Trump sebesar Rp 1,6 Miliar Picu Kepanikan Pekerja Asing
Perintah mengejutkan dari pemerintahan Trump yang memberlakukan biaya baru sebesar US$ 100.000 atau setara dengan Rp 1,6 miliar (kurs Rp 16.640) untuk beberapa visa pekerja asing memicu kepanikan dan kebingungan.
Pekerja, perusahaan, dan pemerintah asing bergegas menanggapi tindakan keras imigrasi terbaru Washington.
Melansir NBC News, pada saat Gedung Putih mengklarifikasi bahwa pemegang visa H-1B untuk pekerja terampil yang sudah ada (existing) tidak terdampak, kekacauan telah terjadi.
Sekutu AS menyatakan kekhawatiran dan warga negara mereka membatalkan liburan, perjalanan bisnis, dan rencana untuk mengunjungi keluarga saat mereka bergegas kembali ke Amerika sebelum aturan baru tersebut berlaku pada hari Minggu.
Presiden Donald Trump menandatangani proklamasi (proclamation) pada hari Jumat (19/5/2025) yang mewajibkan perusahaan untuk membayar biaya untuk mendapatkan visa, yang diandalkan oleh perusahaan teknologi besar untuk mengisi pekerjaan berketerampilan tinggi.
Namun, perintah tersebut tidak memberikan kejelasan apakah biaya baru yang tinggi hanya berlaku untuk aplikasi baru, atau mungkin juga menjerat pembaruan dan bahkan mereka yang sudah memegang visa yang valid.
Ketidakjelasan ini langsung memicu interpretasi terburuk di ruang rapat dan di ruang keluarga dari Bengaluru hingga London.
Pemerintah India mengatakan bahwa tindakan tersebut kemungkinan akan menimbulkan konsekuensi kemanusiaan akibat gangguan yang ditimbulkan bagi keluarga, dan menambahkan bahwa implikasi penuh dari tindakan tersebut sedang dipelajari.
Selama 24 jam yang menegangkan, para pekerja khawatir mereka bisa saja dikunci dari AS sepenuhnya.
Perusahaan teknologi dan bank mengirimkan memo mendesak kepada karyawan yang menyarankan mereka untuk tidak meninggalkan negara itu. Tas dikemas, tiket dibeli, dan keluarga ditinggalkan sementara para pemegang visa berebut untuk menghindari apa yang mereka yakini sebagai tenggat waktu yang semakin dekat.
Rekaman yang diverifikasi oleh NBC News menunjukkan kekacauan dan kebingungan dalam penerbangan keberangkatan dari San Francisco ke Dubai setelah pengumuman Trump.
Kapten terdengar menyebutkan keadaan yang "belum pernah terjadi sebelumnya", dengan mengatakan "ada sejumlah penumpang yang tidak ingin bepergian bersama kami."
Penumpang yang mengunggah rekaman tersebut di Instagram mengatakan sejumlah orang memilih untuk meninggalkan pesawat, dan ia terjebak "di tempat yang sama selama lebih dari tiga jam, menunggu keberangkatan pesawat."
Microsoft, Amazon, dan Goldman Sachs termasuk di antara perusahaan-perusahaan yang mengirimkan surel mendesak kepada pekerjanya yang memegang H-1B berisi imbauan perjalanan.
Baru pada hari Sabtu (20/9/2025) para pejabat AS berusaha meredakan gejolak tersebut. Mereka menjelaskan bahwa pungutan sebesar US$ 100.000 merupakan biaya satu kali, terbatas pada petisi baru, dan bahwa pemegang visa yang sudah ada — termasuk yang berada di luar negeri — tidak akan terdampak.
"Pernyataan ini tidak berlaku bagi siapa pun yang memiliki visa saat ini," tulis akun respons cepat Gedung Putih di X, yang mengklarifikasi bahwa pernyataan tersebut hanya berlaku untuk aplikasi di masa mendatang.
Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick mengatakan pada hari Jumat bahwa perusahaan harus membayar US$ 100.000 per tahun untuk visa pekerja H-1B. Namun, juru bicara Gedung Putih Karoline Leavitt mengatakan dalam sebuah unggahan di X pada hari Sabtu bahwa ini bukanlah biaya tahunan, melainkan biaya sekali pakai yang berlaku untuk setiap petisi.
Rohan Singh, yang bekerja sebagai insinyur manufaktur di Carolina Utara, membatalkan rencananya untuk mengunjungi India, dengan mengatakan ada "kepanikan di antara pemegang visa H-1B".
"Kami tidak tahu apa yang akan terjadi," ujarnya kepada kantor berita Reuters.
Menurut laporan Reuters, para pemegang visa H-1B juga berbagi pengalaman mereka bergegas kembali ke AS di aplikasi media sosial populer Tiongkok, Rednote, dalam beberapa kasus, tak lama setelah mendarat di negara lain.
Grace Shie, seorang pengacara imigrasi di Mayer Brown, mengatakan kepada NBC News, pada hari Jumat, "interpretasi yang berlaku" adalah bahwa individu di luar negeri perlu kembali sebelum batas waktu.
"Tentu saja ada kepanikan itu, karena bagi organisasi besar maupun kecil, mereka harus menyampaikan pesan itu, dan semakin awal semakin baik," ujarnya kepada NBC News.
India adalah penerima manfaat terbesar visa H-1B tahun lalu, mencakup 71% dari penerima yang disetujui, sementara Tiongkok berada di posisi kedua dengan 11,7%, menurut data pemerintah.
Tanggapan sejumlah negara
New Delhi dan Washington akan melanjutkan negosiasi perdagangan terkait tarif tinggi pemerintahan Trump. Akan tetapi, sebagai tanda bagaimana hubungan kedua negara masih tegang, Perdana Menteri Narendra Modi meminta warga dalam pidato publik hari Minggu untuk meningkatkan penggunaan produk lokal daripada produk asing.
Korea Selatan, yang masih terguncang akibat penggerebekan pada 4 September oleh otoritas imigrasi di pabrik baterai Hyundai di Georgia, juga mengatakan bahwa mereka mencermati perubahan tersebut.
"Ketika pemerintah mengumumkan kebijakan baru yang besar yang berpotensi memengaruhi kehidupan ratusan ribu orang dengan cara yang sangat konkret," kata Aaron Reichlin-Melnick, seorang peneliti senior di Dewan Imigrasi Amerika di X. "SETIDAKNYA pemerintah berutang informasi yang akurat kepada masyarakat."
Gedung Putih tidak segera menanggapi permintaan komentar dari NBC News.
"Trump berjanji untuk mengutamakan pekerja Amerika, dan tindakan yang masuk akal ini justru berhasil dengan mencegah perusahaan-perusahaan merusak sistem dan menurunkan upah," ujar Taylor Rogers, juru bicara Gedung Putih, kepada NBC.
Dia menambahkan, "Ini juga memberikan kepastian bagi bisnis Amerika yang sebenarnya ingin mendatangkan pekerja berkeahlian tinggi ke negara kita yang hebat, tetapi telah diinjak-injak oleh penyalahgunaan sistem."
Proklamasi ini merupakan kemenangan bagi para garis keras imigrasi di Capitol Hill, tetapi kemungkinan akan membuat jengkel para eksekutif teknologi yang mencari pekerja berkualitas dari luar negeri.
Amazon, Meta, Google, Apple, dan Walmart, termasuk di antara pengguna visa terbesar dalam program ini, yang disahkan menjadi undang-undang oleh Presiden George H.W. Bush pada tahun 1990.
Biayanya berkisar antara US$ 2.000 hingga US$ 5.000 per aplikasi.
Trump mengatakan pada hari Jumat bahwa perusahaan teknologi akan senang dengan perubahan tersebut.
"Saya pikir mereka akan sangat senang. Semua orang akan senang," kata Trump.