News Komoditi & Global ( Kamis, 25 Juni 2026 )
News Komoditi & Global
( Kamis, 25 Juni 2026 )
Harga Emas Global Turun ke Terendah Tujuh Bulan saat Pedagang Bersiap Hadapi Data PCE AS
Harga Emas (XAU/USD) jatuh ke sekitar $3.995 selama awal perdagangan sesi Asia pada hari Kamis. Logam mulia ini melanjutkan penurunan ke bawah level psikologis $4.000 untuk pertama kalinya sejak November 2025 karena prospek suku bunga lebih tinggi dan penguatan Dolar AS (USD). Seluruh perhatian akan tertuju pada data Belanja Konsumsi Pribadi (Personal Consumption Expenditure/PCE) AS untuk bulan Mei, yang akan dipublikasikan pada hari Kamis.
Para pedagang telah meningkatkan prakiraan pada kenaikan suku bunga AS tahun ini setelah Federal Reserve AS (The Fed) menyampaikan pesan hawkish pada pertemuan kebijakan bulan Juni dan karena kekhawatiran terhadap tekanan inflasi yang berasal dari perang Iran masih berlanjut. Perlu dicatat bahwa Emas sering digunakan sebagai lindung nilai terhadap inflasi tetapi tidak memberikan imbal hasil bunga, sehingga menjadi kurang menarik saat suku bunga tinggi.
Pasar kini memperhitungkan peluang 34,2% untuk kenaikan 25 basis poin pada pertemuan Juli, naik dari 8,5% seminggu lalu, dan 66,4% untuk September, naik dari 29,1%, menurut CME FedWatch tool.
"Emas jelas diperdagangkan sejalan dengan ekspektasi pasar terhadap kenaikan suku bunga di AS," karena fokus pada inflasi oleh Ketua Federal Reserve, Kevin Warsh, memperkuat ekspektasi bank sentral lebih hawkish, kata Darwei Kung, kepala komoditas di DWS Group.
Para pedagang bersiap menghadapi data PCE Mei AS, pengukur inflasi yang disukai The Fed, pada hari Kamis nanti untuk mendapatkan petunjuk lebih lanjut tentang prospek kebijakan moneter. Setiap tanda pelonggaran inflasi di AS dapat membebani Greenback dan memberikan dukungan pada harga komoditas berdenominasi USD.
Harga Minyak Dunia Anjlok Meski Stok Penyimpanan Menipis
Pergerakan kapal tanker yang kembali aktif melalui Selat Hormuz mendorong harga minyak mentah AS turun di bawah US$ 70 per barel pada Rabu (24/6/2026) meskipun persediaan di pusat penyimpanan minyak mentah negara itu di Cushing, Oklahoma telah turun ke titik terendah dalam 12 tahun. Mengutip Reuters, Kamis (25/6/2026)persediaan minyak di Cushing turun menjadi sekitar 19 juta barel pekan lalu, level terendah sejak 2014, menurut laporan Badan Informasi Energi AS. Meskipun demikian, harga West Texas Intermediate, atau WTI, patokan yang digunakan untuk menentukan harga minyak mentah domestik, diperdagangkan serendah $69,63 per barel sebelum akhirnya stabil di $70,34. Baca Juga: Yield Obligasi AS Turun Seiring Harga Minyak Anjlok, Pasar Tunggu Data Inflasi Persediaan di Cushing, salah satu pusat penyimpanan terbesar di dunia, biasanya mencerminkan kondisi pasokan, dan setiap kekurangan pasokan umumnya akan mendorong kenaikan harga. Harga minyak mentah AS memang pernah naik hingga $119,48 sejak perang AS-Israel dimulai pada akhir Februari, tetapi pelepasan dari cadangan minyak strategis pemerintah telah membantu membatasi lonjakan harga tersebut. "Pada dasarnya kita seharusnya berada di level yang lebih tinggi mengingat situasi di Cushing, penggantian barel yang hilang, dan masalah yang terus berlanjut terkait keluar masuk Selat Hormuz," kata Carl Larry, manajer penjualan di perusahaan analisis pasar energi Enverus. "Penurunan harga lebih merupakan kelanjutan dari sentimen penjual. Uang yang berupaya terus mendorong harga berjangka lebih rendah dengan harapan menemukan titik dukungan yang lemah dan memanfaatkan pemulihan," tambah Larry. Permintaan ekspor yang kuat dari Pantai Teluk AS dan aliran impor minyak mentah yang lemah dari Kanada karena gangguan produksi yang tidak direncanakan di sana telah mengurangi volume yang disimpan di Cushing. Volume tersebut sekarang berada di bawah ambang batas 20 juta barel yang dianggap oleh para pedagang dan analis sebagai minimum untuk operasi normal. Trump: Iran Pastikan Tak Akan Kenakan Tarif bagi Kapal yang Melintas Selat Hormuz Ketika minyak dalam tangki di Cushing turun hingga di bawah 10% atau 20% dari kapasitas, akan sulit untuk mengeluarkannya. Hal ini juga memicu kekhawatiran tentang kualitas karena air dan sedimen sering mengendap di dasar tangki penyimpanan. Cadangan Minyak Strategis Pelepasan minyak dari cadangan darurat pemerintah AS telah memberikan bantalan bagi pasokan di seluruh negeri. Pelepasan ini merupakan bagian dari kesepakatan pemerintah untuk melepaskan 172 juta barel dari fasilitas tersebut untuk menutupi kesenjangan pasokan global dan mengendalikan harga selama perang Iran. Pantai Teluk AS terlihat relatif cukup pasokannya berkat pelepasan cadangan minyak strategis dan melemahnya fundamental ekspor, demikian catatan analis di perusahaan riset Energy Aspects pekan lalu. Baca Juga: JP Morgan Bikin Ramalan Baru, Harga Brent Diprediksi Turun hingga US$ 78 per Barel Persediaan di sepanjang Pantai Teluk berada di sekitar 239,8 juta barel pada akhir pekan lalu, terendah sejak pertengahan Februari, sebelum perang dimulai, menurut data EIA. Ekspor AS menurun menjadi sekitar 4,7 juta barel per hari dari rekor tertinggi 6,4 juta barel per hari yang dicapai pada bulan April. Pasar memahami bahwa pasokan minyak marginal berada di ekspor Pantai Teluk dan bukan lagi di Cushing, kata seorang pedagang senior. Signifikansi Chusing Turun Harga minyak mentah AS yang lebih rendah juga mencerminkan berkurangnya pentingnya Cushing karena lebih banyak produksi minyak menuju Pantai Teluk untuk diekspor. Produksi minyak serpih telah melonjak di cekungan Permian di Texas dan New Mexico, ladang minyak terbesar di AS. Namun sebagian besar minyak tersebut sekarang menuju penyimpanan yang lebih dekat ke pelabuhan ekspor Pantai Teluk, atau ke kilang di wilayah tersebut, daripada ke pusat penyimpanan utama Cushing. "Sepertinya belum lama ketika laporan pasokan di Cushing dinantikan dengan penuh harap, hari ini itu adalah salah satu barometer yang paling kurang diperhatikan di sektor energi," kata James Cordier, kepala strategi investasi di perusahaan investasi OptionSpreaders.com. Ekspor AS diperkirakan akan melambat dan lebih banyak minyak akan mengalir ke Cushing bulan depan, kata para analis dan pedagang, mencatat bahwa lebih banyak pasokan telah tersedia secara global karena kapal tanker yang terdampar keluar dari Selat Hormuz setelah kesepakatan perdamaian sementara antara AS dan Iran. Stok di Cushing diperkirakan akan meningkat sekitar 800.000 barel minggu depan, menurut Energy Aspects.
Wall Street: S&P 500 dan Nasdaq Melemah, Terseret Anjloknya Saham Teknologi
Indeks utama Wall Street ditutup beragam (mixed) pada akhir perdagangan Rabu (24/6/2026), dengan indeks Nasdaq dan S&P 500 turun, terseret oleh penurunan saham teknologi karena kekhawatiran valuasi yang tinggi. Namun, penurunan haga minyak mentah mendorong saham maskapai penerbangan yang menyokong kenaikan Dow Jones. Mengutip Reuters, indeks Dow Jones Industrial Average naik 182,06 poin, atau 0,35% ke level 51.848,90, S&P 500 turun 7,24 poin, atau 0,10% ke level 7.358,22 dan Nasdaq Composite turun 110,40 poin, atau 0,43% ke level 25.476,64. Enam dari 11 sektor utama S&P 500 naik, dengan sektor industri mencatat kenaikan terbesar yakni 1,2%. Saham sektor barang konsumsi non-esensial juga naik 0,8%, membantu mengimbangi kerugian terbesar pada saham teknologi dan energi. Baca Juga: Asing Net Sell Jumbo Rp 1,17 Triliun Saat IHSG Ambruk, Cek Saham yang Banyak Dilepas Volume perdagangan saham di bursa AS mencapai 25,84 miliar saham, dengan rata-rata 22,92 miliar saham dalam 20 hari perdagangan terakhir. Harga minyak turun ke level terendah sejak dimulainya perang Iran karena lebih banyak kapal tanker diperkirakan akan keluar dari Selat Hormuz. Presiden AS Donald Trump mengatakan Iran telah memberi tahu Washington bahwa "tidak ada pungutan tol yang diminta." Indeks maskapai penerbangan penumpang S&P 500 naik 5,2% sementara perusahaan perjalanan Expedia Group dan Booking Holdings sama-sama naik. Saham teknologi merosot, meningkatkan fokus pada pendapatan pembuat chip Micron Technology yang dirilis setelah penutupan pasar. Saham tersebut telah melonjak lebih dari 200% pada tahun 2026 tetapi ditutup pada hari Rabu turun 0,3%. Saham Cerebras Systems anjlok 19,6% setelah perancang chip tersebut memperkirakan margin laba setahun penuh akan turun di bawah angka kuartal pertama dalam laporan perdananya setelah go public. Selain itu, saham OpenAI juga tertekan karena mengumumkan chip inferensi internalnya sendiri yang disebut Jalapeño. Kekhawatiran seputar pengeluaran yang didukung utang oleh perusahaan hyperscaler dan meningkatnya kekhawatiran akan kebijakan Federal Reserve yang lebih agresif telah memicu penurunan pasar minggu ini yang telah menghapus lebih dari $1 triliun nilai pasar dari Nasdaq 100. "Pembicaraan tentang Timur Tengah sedang berakhir... harga energi sedang turun," kata Michael Monaghan, mitra dan manajer portofolio di Founder ETFs. Baca Juga: Direktur Borong 2 Juta Saham, Repower (REAL) Percepat Ekspansi ke Bisnis Data Center "Tetapi Anda terus melihat pembangunan belanja modal AI di mana, karena suatu alasan, orang-orang seperti penerima pengeluaran tersebut telah menghukum mereka yang melakukan pengeluaran." Para pedagang menambah taruhan akan kenaikan suku bunga kedua dari The Fed pada akhir Desember, menurut alat FedWatch dari CME Group. Sebelumnya, pasar memperkirakan kenaikan tunggal sebesar 25 basis poin. Indeks Harga Pengeluaran Konsumsi Pribadi, pengukur inflasi pilihan The Fed, dapat memberikan wawasan tentang jalur kebijakan moneter pada hari Kamis.
Iran Prakarsai Terbentuknya NATO Islam, Saudi dan Turki Diajak
Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyerukan pembentukan “front keamanan bersatu” negara-negara Muslim melawan musuh-musuh mereka. Sejumlah negara yang ia ajak bergabung diantaranya Pakistan, Saudi, Turki, Mesir, dan Qatar.
Dalam kunjungan kenegaraan ke Pakistan, Pezeshkian menyatakan Iran mengulurkan “tangan persahabatan” untuk struktur keamanan regional yang baru. Pezeshkian, yang melakukan kunjungan kenegaraan ke Pakistan atas undangan Perdana Menteri Shehbaz Sharif, mengatakan Iran berupaya menjangkau negara-negara Islam untuk membentuk “arsitektur keamanan regional baru.”
“Persatuan dan solidaritas umat Islam sangat penting untuk menghadapi tantangan bersama,” katanya.
Dilansir Tasnim, ia menyebutkan bahwa Iran telah berbicara dengan Pakistan, Qatar, Arab Saudi, Mesir, dan Turki, namun tidak dengan beberapa negara Teluk seperti Qatar, Uni Emirat Arab, dan Kuwait, yang menjadi sasaran Teheran sebagai balasan atas serangan AS dan Israel.
Pezeshkian menyerukan pembentukan kerangka keamanan regional baru yang berakar pada dialog, saling menghormati, dan kerja sama. Ia menegaskan bahwa perdamaian abadi dan kemakmuran di Asia Barat dan Teluk Persia hanya dapat terwujud melalui keterlibatan yang dipimpin oleh negara-negara regional.
Pezeshkian mengatakan Iran percaya bahwa keamanan, stabilitas, pembangunan, dan kemajuan ekonomi yang berkelanjutan memerlukan dialog yang jujur ...dan interaksi konstruktif antara negara-negara tetangga daripada intervensi eksternal.
Presiden Iran membuka sambutannya dengan mengutip ayat-ayat filsuf dan penyair Muslim ternama Muhammad Iqbal, presiden Iran menekankan pentingnya persatuan, solidaritas, dan kebangkitan di dunia Islam.
Presiden Iran tiba di Pakistan pada Selasa untuk kunjungan resmi guna membahas upaya diplomatik yang sedang berlangsung setelah penandatanganan nota kesepahaman AS-Iran.
Sedangkan negosiator utama Mohammad Bagher Ghalibaf mengatakan bahwa negara-negara di kawasan sajalah yang harus menentukan struktur keamanan di Timur Tengah.
"Kami menganggap penarikan pasukan militer asing dari kawasan ini sebagai tujuan strategis. Kami melihat masa depan kawasan ini bukan dalam konfrontasi, namun dalam interaksi. Pangkalan kekuatan ekstra-regional di Asia Barat adalah sumber ketidakstabilan," ujarnya.
Berbicara dalam perjalanan ke Baku, Azerbaijan, Ghalibaf mengatakan Iran siap bekerja sama dengan negara-negara di Timur Tengah atas dasar “tidak campur tangan dalam urusan dalam negeri dan menghormati kedaulatan”.
Dia menegaskan kembali pendirian Iran bahwa Israel harus menghentikan serangan dan pendudukannya di Lebanon selatan.
“Kami tidak meninggalkan teman-teman dan mitra strategis kami dalam kondisi yang paling sulit dan kompleks… Gencatan senjata dan diakhirinya perang di Lebanon sama pentingnya bagi kami,” kata Ghalibaf.
Dalam wawancara khusus dengan Republika, Dubes Turki untuk Indonesia Talip Küçükcan mengatakan negaranya juga mendorong persatuan negara-negara Islam.
Menanggapi pertanyaan mengenai kemungkinan persatuan negara-negara Muslim yang memiliki latar belakang sejarah dan identitas berbeda, Küçükcan menilai berbagai prasangka yang muncul setelah runtuhnya Kekaisaran Ottoman perlahan mulai berkurang.
Ia menjelaskan bahwa selama berabad-abad Kekaisaran Ottoman memerintah wilayah yang sangat luas tanpa menghapus identitas budaya maupun agama masyarakat setempat.
Setelah kekaisaran tersebut runtuh, kata dia, lahirlah puluhan negara baru yang kemudian membangun identitas nasional masing-masing. Dalam proses tersebut, nasionalisme sering kali melahirkan kesalahpahaman dan prasangka antarmasyarakat.
"Namun saya melihat kondisi itu kini mulai berubah. Masyarakat mulai menyadari bahwa kita memiliki sejarah panjang hidup bersama selama ratusan tahun," ujar Küçükcan.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa Turki tidak memiliki agenda untuk menghidupkan kembali Kekaisaran Ottoman atau menjalankan proyek neo-Ottomanisme.
"Tentu tidak mungkin menghidupkan kembali Kekaisaran Ottoman. Tidak ada agenda neo-Ottomanisme di Turki. Yang ingin kami lakukan adalah mengambil inspirasi dari sejarah untuk membangun kerja sama yang lebih erat di antara negara-negara Muslim," katanya.
Menurut Küçükcan, Presiden Erdogan selalu menekankan prinsip kesetaraan antarnegara dalam membangun hubungan di dunia Islam. Karena itu, kerja sama harus dilakukan melalui lembaga-lembaga bersama seperti Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), bukan melalui dominasi satu negara atas negara lain.
"Semua negara setara. Kerja sama harus dibangun melalui lembaga bersama seperti OKI, bukan melalui dominasi satu negara atas negara lainnya," kata Küçükcan.
Qatar Isyaratkan Negara-Negara Teluk Persia Siap Sediakan 300 Miliar Dolar AS untuk Iran
Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri (Menlu) Qatar, Syekh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, menggambarkan usulan dana investasi untuk Iran senilai 300 miliar dolar AS (sekitar Rp5,3 kuadriliun) bersifat aspirasional. Dalam wawancara dengan Financial Times yang diterbitkan pada Rabu (24/6/2026), dia mengindikasikan negara-negara Teluk dapat berperan dalam pendanaan tersebut jika Iran mencapai kesepakatan akhir dengan AS.
"Angka 300 miliar dolar AS, yang telah ditetapkan untuk dana investasi Iran yang diusulkan tersebut, merupakan angka aspiratif," kata Sheikh Mohammed.
Dia mengatakan sebagian yang dilakukan negara-negara di kawasan itu untuk menciptakan kerangka kerja keamanan regional dengan Iran.
"Diharapkan akan menghasilkan kerja sama ekonomi di masa depan di antara kita semua untuk mengembalikan stabilitas di kawasan ini," kata Sheikh Mohammed.
Dalam laporan tersebut dijelaskan pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah mengusulkan agar negara-negara Teluk turut membiayai pendanaan itu, yang awalnya akan berfungsi sebagai sarana bagi perusahaan-perusahaan untuk berinvestasi di Iran.
Namun, menlu Qatar itu tidak menjelaskan apakah negaranya akan ikut serta secara finansial. "Tujuan kami adalah agar Iran berkembang dan ekonominya tumbuh dan investasi kami pada dasarnya selalu didasarkan pada keputusan komersial semata," katanya.
Mekanisme usulan pendanaan itu terkait dengan Poin 6 dari Nota Kesepahaman Islamabad antara AS dan Iran untuk mengakhiri permusuhan regional.
Berdasarkan ketentuan tersebut, AS bersama dengan mitra regionalnya berkomitmen untuk menetapkan program akhir yang disepakati senilai setidaknya 300 miliar dolar AS untuk rekonstruksi dan pembangunan ekonomi Iran.
Kesepahaman itu juga menyatakan bahwa mekanisme pelaksanaan rencana tersebut akan diselesaikan sebagai bagian dari perjanjian akhir dalam waktu 60 hari; sementara AS akan memberikan semua persetujuan, pengecualian, dan lisensi yang diperlukan untuk transaksi keuangan terkait.
Di antara ketentuan-ketentuan dalam kesepakatan itu adalah pencabutan blokade angkatan laut AS terhadap Iran dan pembukaan kembali Selat Hormuz yang strategis untuk pasokan energi global.
Menurut Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Pakistan, pembicaraan tingkat teknis antara Amerika Serikat dan Iran akan kembali dilanjutkan pekan depan setelah jeda sementara. "Pembicaraan teknis akan dilanjutkan pekan depan. Ini adalah jeda sementara dan perundingan akan terus berlanjut," kata Juru Bicara Kemlu Pakistan Tahir Andarabi kepada para wartawan di Islamabad, Pakistan, Rabu.
Menurut Andarabi, pembicaraan teknis akan dilanjutkan pada awal pekan depan setelah diskusi di Burgenstock, Swiss, berlangsung selama beberapa jam antara Iran dan Amerika Serikat pada Senin (22/6/2026).
Tim teknis dari negara-negara mediator, yakni Pakistan dan Qatar, akan terus bekerja sama dengan mitra mereka dari Amerika Serikat dan Iran dalam beberapa pekan mendatang guna mendukung implementasi Nota Kesepahaman (MoU) Islamabad untuk mencapai kesepakatan damai final dalam waktu 60 hari.
Andarabi mengatakan MoU Islamabad—yang telah ditandatangani presiden Amerika Serikat dan Iran pada pekan lalu—serta pertemuan puncak lanjutan di Swiss menggarisbawahi pentingnya dialog dan diplomasi sebagai sarana efektif untuk menyelesaikan perselisihan serta meredakan ketegangan.
NATO Genjot Anggaran Militer Rp9.300 T, Putin: Barat Bersiap Perang dengan Rusia
Presiden Rusia Vladimir Putin menuduh negara-negara Barat tidak lagi menyembunyikan persiapan mereka untuk perang melawan Rusia. Tuduhan itu dilontarkan ketika negara-negara NATO terus menaikkan anggaran pertahanan dan mempercepat modernisasi militernya di tengah perang Ukraina yang belum menunjukkan tanda-tanda berakhir.
"Sekarang mereka secara terbuka mengatakan bahwa mereka sedang bersiap untuk perang dengan kami, meningkatkan anggaran ofensif militer," kata Putin saat berbicara di Kremlin di hadapan para lulusan akademi militer, keamanan, dan penegakan hukum Rusia, sebagaimana diberitakan RT pada Selasa (23/6/2026). Mengapa pemimpin Rusia mengeluarkan peringatan sekeras itu sekarang?
Pidato tersebut bukan sekadar sambutan bagi calon perwira baru. Di aula Kremlin yang dipenuhi seragam militer, Putin justru menggambarkan perubahan yang menurutnya sedang terjadi di Barat. Jika sebelumnya NATO hanya mendukung Kiev dengan senjata dan dana, kini Moskow melihat sesuatu yang lebih besar sedang bergerak.
Namun benarkah demikian? Putin menuding para pemimpin NATO dan Uni Eropa menggunakan apa yang disebutnya sebagai ancaman Rusia untuk membenarkan gelombang militerisasi yang semakin masif.
Menurutnya, Rusia kembali ditempatkan sebagai musuh utama demi memperoleh dukungan publik bagi peningkatan kekuatan militer Barat.
Tetapi itu baru lapisan pertama. Menurut Putin, pola tersebut bukan hal baru. Ia menuduh Barat terlebih dahulu menciptakan ancaman terhadap Rusia, lalu menggunakan respons Moskow sebagai alasan untuk memperluas kebijakan yang lebih agresif.
Di sinilah nada pidatonya berubah menjadi lebih tajam. “Awalnya mereka menciptakan ancaman bagi negara kita, memaksa kita mengambil langkah-langkah pertahanan yang diperlukan, lalu menuduh kita melakukan semua dosa besar untuk membenarkan kebijakan agresif mereka,” ujarnya.
Putin bahkan membandingkan situasi itu dengan upaya Nazi Jerman dan sejumlah negara Barat yang menggambarkan Uni Soviet sebagai agresor setelah invasi Jerman pada 1941.
Mengapa Kremlin kembali mengangkat bayang-bayang Perang Dunia II? Jawabannya mungkin berkaitan dengan apa yang sedang terjadi di Eropa saat ini.
Negara-negara anggota NATO di Eropa dan Kanada meningkatkan pengeluaran pertahanan sekitar 20 persen secara riil sepanjang 2025 hingga mencapai 574 miliar dolar AS.
Angka itu setara ribuan triliun rupiah. Pabrik-pabrik senjata meningkatkan produksi. Pesanan rudal bertambah. Program modernisasi militer dipercepat.
Dari Warsawa hingga Berlin, dari London hingga Stockholm, isu pertahanan kini mendominasi agenda politik. Namun apakah peningkatan itu benar-benar ditujukan untuk menghadapi Rusia?
Bagi negara-negara NATO, jawabannya sederhana. Mereka menyebut perang Ukraina telah mengubah lanskap keamanan Eropa dan menuntut kesiapan yang lebih besar menghadapi kemungkinan ancaman di masa depan.
Moskow melihatnya secara berbeda. Rusia berulang kali menepis spekulasi bahwa mereka berencana menyerang negara anggota NATO.
Kremlin menyebut tuduhan tersebut sebagai “omong kosong” yang digunakan untuk membenarkan ekspansi militer Barat. Tetapi ketegangan tidak hanya terjadi di ruang rapat para pemimpin dunia.
Langit Rusia juga semakin ramai oleh suara drone. Putin menyoroti meningkatnya serangan jarak jauh Ukraina terhadap wilayah Rusia.
Menurutnya, serangan tersebut lebih ditujukan untuk mengguncang psikologi masyarakat dibanding mencapai keuntungan militer yang menentukan di medan perang.
Ia menuduh Barat berperan besar dalam mendukung kemampuan serangan itu. “Ketika seluruh Barat bekerja untuk mereka, dengan arus drone yang sangat besar ini, tujuannya adalah menciptakan keraguan terhadap tindakan Angkatan Bersenjata Rusia,” kata Putin.
Namun yang terjadi berikutnya jauh lebih menarik. Meski menuduh Barat terlibat semakin dalam dalam konflik, Putin mengaku negara-negara Eropa masih menahan diri untuk tidak melancarkan serangan langsung dari wilayah mereka terhadap Rusia.
Alasannya, menurut Kremlin, sangat jelas. “Mereka memahami bahwa akan ada pembalasan.”
Pernyataan itu muncul hanya beberapa hari setelah Ukraina melancarkan salah satu serangan drone terbesar ke Moskow dalam dua tahun terakhir. Walikota Moskow Sergey Sobyanin melaporkan 194 drone berhasil dihancurkan.
Meski sebagian besar berhasil dicegat, dampaknya tetap terasa. Kilang minyak rusak. Pusat perbelanjaan terkena serangan. Bangunan tempat tinggal ikut terdampak. Lebih dari selusin orang dilaporkan terluka.
Semua itu menimbulkan pertanyaan yang lebih besar daripada sekadar perang drone atau kenaikan anggaran militer.
Jika Rusia yakin NATO sedang bersiap menghadapi Moskow, sementara NATO menganggap Rusia sebagai ancaman yang harus diantisipasi, maka dunia mungkin sedang menyaksikan sesuatu yang jauh lebih besar daripada perang di Ukraina.
Pertanyaannya kini bukan lagi siapa yang menembakkan drone terakhir, melainkan seberapa lama garis pemisah antara perang Ukraina dan konfrontasi langsung Rusia-NATO masih bisa bertahan.
Hingga hari ini, perang masih berlangsung di wilayah Ukraina. Rusia dan NATO saling berhadapan melalui dukungan senjata, sanksi ekonomi, dan perang pengaruh, tetapi belum memasuki benturan militer secara langsung.
Namun banyak analis sepakat bahwa garis pemisah itu semakin tipis. Jika suatu saat pasukan Rusia dan NATO benar-benar terlibat dalam konfrontasi terbuka, pihak yang merugi kemungkinan bukan hanya Moskow atau negara-negara Barat. Dampaknya berpotensi menjalar ke seluruh dunia.
Eropa akan menjadi wilayah pertama yang merasakan guncangannya. Jalur perdagangan utama dapat terganggu. Aktivitas pelabuhan melambat. Investasi tertahan.
Industri yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi Eropa menghadapi lonjakan biaya produksi akibat ketidakpastian energi dan keamanan.
Pasar keuangan kemungkinan akan bereaksi lebih cepat daripada medan perang. Investor cenderung menarik dana dari aset berisiko. Bursa saham dapat mengalami tekanan besar.
Harga emas dan aset lindung nilai melonjak. Nilai tukar berbagai mata uang berpotensi bergejolak dalam hitungan jam setelah konflik pecah.
Tetapi itu baru permulaan. Salah satu dampak terbesar kemungkinan terjadi pada sektor energi. Meski Eropa telah mengurangi ketergantungannya terhadap energi Rusia sejak perang Ukraina dimulai, pasar energi global masih sangat sensitif terhadap setiap eskalasi yang melibatkan Moskow.
Harga minyak dapat melonjak tajam. Harga gas alam juga berpotensi kembali menembus level yang pernah mengguncang Eropa pada awal konflik Ukraina.
Akibatnya, biaya transportasi, listrik, dan kebutuhan pokok ikut terdorong naik di banyak negara.
Dunia berkembang bisa menjadi korban yang jarang dibicarakan. Negara-negara yang bergantung pada impor energi dan pangan akan menghadapi tekanan ganda.
Inflasi meningkat. Daya beli masyarakat menurun. Beban subsidi pemerintah membengkak. Risiko krisis sosial di sejumlah kawasan dapat ikut meningkat.
Namun yang paling mengkhawatirkan bukanlah ekonomi. Baik Rusia maupun sejumlah negara NATO merupakan kekuatan nuklir terbesar di dunia.
Karena itu, setiap benturan langsung selalu membawa kekhawatiran yang jauh melampaui perang konvensional.
Inilah alasan mengapa para pemimpin dunia selama ini berusaha menjaga agar konflik Ukraina tidak berubah menjadi perang terbuka antara Rusia dan NATO.
Ironisnya, semakin besar belanja militer yang digelontorkan kedua pihak, semakin kuat pula argumen bahwa langkah tersebut diperlukan untuk mencegah perang.
Namun sejarah menunjukkan bahwa perlombaan senjata sering kali memiliki logikanya sendiri.
Semakin banyak senjata yang disiapkan untuk mencegah konflik, semakin besar pula risiko salah perhitungan yang dapat memicu konflik itu sendiri.
Karena itulah pertanyaan terbesarnya mungkin bukan siapa yang akan menang jika Rusia dan NATO berhadapan langsung.
Melainkan apakah ada pihak yang benar-benar bisa disebut pemenang ketika dua kekuatan militer terbesar dunia akhirnya saling berhadapan.
Dubes Turki: Kekuatan Turki, Arab Saudi, dan Iran Lawan Israel Raya
Duta Besar Turki untuk Indonesia Prof Talip Küçükcan mengingatkan ambisi berbahaya Zionis mewujudkan Israel Raya di Timur Tengah. Saat ini, kata dia, kekuatan-kekuatan besar di kawasan seperti Turki, Arab Saudi, dan Iran jadi pengadang ambisi tersebut.
Dalam wawancara khusus dengan Republika di Kedubes Turki, Senin (23/6/2026), ia menegaskan bahwa eskalasi di Timur Tengah saat ini gak lepas dari niatan Israel tersebut.
“Yang kami lihat saat ini adalah kelanjutan dari konflik-konflik lama. Namun sekarang Israel tampil jauh lebih agresif. Mereka menyerang Suriah, Lebanon, dan Iran, serta berupaya menjadi kekuatan dominan di kawasan,” kata Küçükcan.
Ia menegaskan aksi Israel itu tak lepas dari gagasan "Israel Raya" yang menurutnya disuarakan oleh sebagian kalangan intelektual dan politisi garis keras Israel. "Gagasan ini sangat mengkhawatirkan bagi negara-negara kawasan karena mencakup wilayah yang diklaim berada di luar perbatasan Israel saat ini," ujarnya.
Meski demikian, ia menilai kawasan Timur Tengah masih memiliki sejumlah negara kuat yang dapat menjaga keseimbangan regional. “Meski demikian, kawasan ini juga memiliki negara-negara kuat seperti Turki, Arab Saudi, dan Iran.”
Patut dicatat bahwa ketiga negara itu tak hanya yang paling banyak penduduk dan paling luas wilayahnya di kawasan. Turki, wilayah Saudi dan sekitarnya, serta Iran dan sekitarnya mewakili tiga pusat peradaban Islam di masa lalu. Ketiganya juga memiliki kekuatan militer yang signifikan.
Menurut Küçükcan, dinamika konflik yang berkembang justru memunculkan kesadaran baru di antara negara-negara Muslim untuk memperkuat kerja sama regional.
"Untuk pertama kalinya, kita melihat kerja sama yang lebih erat antara Turki, Arab Saudi, Mesir, dan Pakistan. Ini perkembangan yang positif karena negara-negara kawasan mulai menyadari bahwa mereka perlu mengandalkan kekuatan dan kerja sama regional mereka sendiri," katanya.
Istilah “Israel Raya” selama ini sering dipahami sebatas proyek perluasan wilayah Israel melalui pendudukan dan pembangunan permukiman di tanah Palestina.
Namun menurut pakar Taurat, Mazin al-Najjar, dalam karyanya Hadzihi Hiya Israil Kubra al-Lati Yuriduha Netanyahu yang dikutip dari Aljazeera, Jumat (15/5/2026), konsep tersebut jauh lebih besar dan lebih berbahaya daripada sekadar ekspansi geografis.
Bagi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan kelompok kanan Israel, “Israel Raya” bukan hanya tentang menambah luas wilayah kekuasaan Israel.
Proyek ini dipandang sebagai agenda geopolitik besar untuk membentuk ulang Timur Tengah di bawah dominasi Israel, sekaligus menjadikan negara itu sebagai pusat kekuatan regional bahkan global.
Konsep tersebut, menurut al-Najjar, dibangun di atas gagasan bahwa Israel harus menjadi aktor utama yang menentukan arah politik, keamanan, energi, dan keseimbangan kekuatan di kawasan.
Karena itu, proyek “Israel Raya” tidak lagi berhenti pada pendudukan Palestina, tetapi berkembang menjadi visi hegemonik yang mencakup pengaruh luas terhadap negara-negara Arab, Iran, Turki, bahkan jalur perdagangan dan energi internasional.
Dalam dua tahun terakhir, Israel dinilai semakin memperlihatkan bentuk nyata proyek tersebut. Jalur Gaza dihancurkan secara masif hingga sebagian besar infrastrukturnya luluh lantak. Ratusan ribu warga menjadi korban jiwa maupun luka-luka, sementara jutaan lainnya hidup dalam pengungsian dan keterbatasan ekstrem.
Sementara wilayah Palestina di Tepi Barat terus digerus dengan penambahan pemukiman ilegal Israel. Israel juga hingga saat ini masih mencaplok banyak wilayah di Lebanon dan Suriah.
Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, pernah menyatakan bahwa Israel harus meluas hingga Damaskus. Pernyataan tersebut dianggap bukan sekadar retorika politik, melainkan cerminan dari keyakinan ideologis kelompok kanan Israel mengenai batas geografis dan peran regional negara mereka.
Sementara itu, Benjamin Netanyahu sendiri beberapa kali menyampaikan bahwa ia memiliki keterikatan erat dengan visi regional Israel yang lebih besar dan lebih dominan.
Dalam analisis yang dikutip al-Najjar, mantan negosiator Israel Daniel Levy menjelaskan bahwa konsep “Israel Raya” saat ini lebih tepat dipahami sebagai proyek geopolitik ketimbang sekadar proyek teritorial.
Pendudukan wilayah hanyalah bagian paling terlihat. Ambisi yang lebih besar adalah membangun sistem regional baru dengan Israel sebagai pusat kekuatan utama. Sistem itu akan bertumpu pada aliansi politik, dominasi militer, pengaruh ekonomi, dan kontrol terhadap jalur energi kawasan.
Karena itulah, menurut Levy, Netanyahu tidak hanya berusaha memperluas wilayah Israel, tetapi juga ingin menciptakan Timur Tengah baru yang bergantung pada Israel dalam urusan keamanan dan stabilitas.
Saingi China, Trump Pacu Komputer Kuantum yang Bisa Ubah Dunia
Donald Trump berdiri di Gedung Putih bersama para petinggi Google dan IBM. Namun yang ditandatangani pada Senin itu bukan sekadar dokumen teknologi biasa.
Dokumen tersebut bisa menjadi awal dari perlombaan yang berpotensi mengubah keseimbangan kekuatan dunia.
Amerika Serikat kini menetapkan target yang ambisius: menghadirkan komputer kuantum yang siap digunakan untuk penelitian ilmiah pada 2028.
Mengapa Washington tiba-tiba bergerak secepat ini?
Pertanyaan itu muncul karena dunia teknologi selama bertahun-tahun masih memperdebatkan kapan komputer kuantum benar-benar dapat digunakan secara praktis. Banyak laboratorium berlomba, miliaran dolar digelontorkan, tetapi hasil yang dijanjikan belum sepenuhnya terwujud.
Namun ada sesuatu yang berbeda kali ini. Trump tidak datang sendirian. Di sampingnya berdiri para pemimpin perusahaan teknologi terbesar Amerika. Pemerintah, industri, dan lembaga riset tampak bergerak dalam satu arah.
Direktur Kantor Kebijakan Sains dan Teknologi Gedung Putih Michael Kratsios bahkan menyatakan bahwa pemerintah menginginkan komputer kuantum pertama yang cukup canggih untuk mendorong penelitian ilmiah dan membuka era baru kemampuan komersial.
Targetnya: 2028. Tetapi itu belum menjelaskan semuanya. Mengapa teknologi yang bahkan belum matang sepenuhnya tiba-tiba memperoleh prioritas setinggi itu?
Petunjuk pertama terletak pada cara kerja komputer kuantum. Komputer saat ini bekerja menggunakan bit yang hanya mengenal dua keadaan: nol atau satu. Komputer kuantum menggunakan qubit yang dapat berada dalam beberapa keadaan sekaligus melalui fenomena yang dikenal sebagai superposisi.
Bagi orang awam, perbedaannya terdengar sederhana. Namun dampaknya sangat besar.
Setiap tambahan qubit dapat meningkatkan kemampuan pemrosesan secara eksponensial. Masalah yang membutuhkan waktu bertahun-tahun bagi superkomputer modern berpotensi diselesaikan jauh lebih cepat oleh mesin kuantum.
Di sinilah cerita berubah. Kekuatan yang sama yang menjanjikan penemuan obat baru, material baru, dan kecerdasan buatan yang lebih maju juga berpotensi meruntuhkan sistem keamanan digital yang saat ini melindungi dunia.
Enkripsi yang menjaga rekening bank, jaringan listrik, data pemerintah, hingga komunikasi militer suatu hari dapat menjadi rentan.
Apa yang akan terjadi jika teknologi itu lebih dulu dikuasai pihak lain? Pertanyaan tersebut mengarah pada petunjuk kedua. China.
Perintah eksekutif yang ditandatangani Trump berulang kali menyinggung perlunya menjaga kepemimpinan Amerika dalam perlombaan kuantum global. Washington melihat teknologi ini bukan lagi sekadar proyek laboratorium, melainkan arena persaingan strategis abad ke-21, sebagaimana diberitakan The Independent pada Selasa (23/6/2026).
Perlombaan itu kini melibatkan kekuatan ekonomi terbesar dunia. Di satu sisi, Amerika mengandalkan raksasa teknologi seperti Google dan IBM. Di sisi lain, China terus menginvestasikan dana besar untuk penelitian kuantum, komunikasi kuantum, dan sensor generasi baru.
Karena itu Trump tidak hanya menandatangani satu perintah. Ia juga menandatangani perintah kedua yang bertujuan melindungi sistem pemerintah Amerika dari ancaman komputer kuantum di masa depan. Washington ingin memindahkan sistem penting negara ke teknologi kriptografi pasca-kuantum pada 2030 atau 2031.
Mengapa langkah pertahanan dilakukan bersamaan dengan langkah percepatan?
Karena para perencana keamanan nasional tampaknya memahami satu hal: ketika perlombaan ini selesai, pemenangnya bisa memperoleh keunggulan yang belum pernah dimiliki negara mana pun sebelumnya.
Namun yang terjadi berikutnya jauh lebih menarik. Pemerintahan Trump juga meminta Pentagon mempercepat penggunaan sensor kuantum pada 2028. Teknologi tersebut dapat membantu pesawat bernavigasi ketika sinyal GPS terganggu, bahkan berpotensi mendeteksi aktivitas bawah tanah dari luar angkasa.
Bayangkan sebuah satelit yang mampu membantu menemukan pembangunan terowongan rahasia atau silo rudal dari orbit.
Batas antara teknologi sipil dan militer mulai kabur. Beberapa pekan sebelumnya, Departemen Perdagangan AS juga mengumumkan langkah investasi besar di sektor komputasi kuantum. Pemerintah tampak tidak ingin sekadar menjadi pengamat dalam perlombaan ini.
Mereka ingin menjadi yang pertama. Tetapi sejarah menunjukkan bahwa setiap revolusi teknologi besar selalu membawa konsekuensi yang tidak terduga.
Internet mengubah ekonomi global. Kecerdasan buatan mulai mengubah pasar kerja. Komputer kuantum berpotensi mengubah fondasi keamanan digital yang menopang dunia modern.
Karena itu pertanyaan sebenarnya mungkin bukan apakah komputer kuantum akan hadir. Melainkan siapa yang lebih dulu menguasainya ketika hari itu tiba, dan bagaimana dunia akan berubah setelahnya.
Kecanggihan
Di balik janji besar komputer kuantum untuk mempercepat penemuan obat, menciptakan material baru, dan mendorong kecerdasan buatan ke tingkat yang lebih tinggi, tersimpan kekhawatiran yang membuat banyak lembaga keamanan dunia gelisah.
Kekhawatiran itu bukan tanpa alasan. Saat ini hampir seluruh aktivitas digital manusia bergantung pada sistem enkripsi.
Dari transaksi perbankan, komunikasi militer, jaringan listrik, data rumah sakit, hingga satelit di orbit bumi, semuanya dilindungi oleh lapisan matematika yang sangat rumit.
Selama puluhan tahun, sistem tersebut dianggap aman. Bukan karena mustahil ditembus, tetapi karena komputer konvensional membutuhkan waktu yang sangat lama untuk memecah kode-kode tersebut. Dalam banyak kasus, prosesnya bisa memakan waktu puluhan bahkan ratusan tahun.
Namun komputer kuantum berpotensi mengubah seluruh perhitungan itu. Dengan kemampuan pemrosesan yang jauh melampaui komputer tradisional, mesin kuantum secara teori dapat menyelesaikan persoalan matematika tertentu yang menjadi fondasi enkripsi modern dalam waktu yang jauh lebih singkat. Sesuatu yang hari ini dianggap hampir mustahil, suatu hari dapat menjadi pekerjaan yang relatif mudah.
Di sinilah alarm keamanan mulai berbunyi. Jika teknologi kuantum mencapai tingkat kematangan yang cukup tinggi, maka bukan hanya akun media sosial atau data pribadi yang berisiko.
Sistem yang melindungi transaksi keuangan global, komunikasi diplomatik, jaringan pertahanan, hingga infrastruktur strategis negara dapat ikut terdampak.
Bayangkan jika komunikasi militer sebuah negara dapat dibaca pihak lawan. Bayangkan jika data perbankan yang menopang ekonomi global kehilangan perlindungannya.
Atau jika satelit yang mengatur navigasi, komunikasi, dan pengamatan bumi menjadi rentan terhadap penyusupan.
Karena itulah banyak negara tidak menunggu ancaman tersebut benar-benar muncul. Amerika Serikat, Inggris, Uni Eropa, China, dan sejumlah negara lain telah mulai mengembangkan teknologi kriptografi pasca-kuantum, yaitu sistem keamanan baru yang dirancang untuk bertahan menghadapi kemampuan komputer kuantum di masa depan.
Langkah Trump yang memerintahkan migrasi sistem penting pemerintah AS menuju kriptografi pasca-kuantum pada awal dekade berikutnya menunjukkan bahwa Washington melihat ancaman ini sebagai persoalan nyata, bukan sekadar spekulasi ilmiah.
Namun ada ironi yang menarik. Teknologi yang sama yang dapat membantu menemukan obat penyakit mematikan, meningkatkan efisiensi energi, dan mempercepat inovasi ilmiah, juga berpotensi menjadi alat yang mengguncang fondasi keamanan digital dunia.
Karena itu perlombaan kuantum bukan sekadar perlombaan teknologi. Ia adalah perlombaan untuk menentukan siapa yang akan memegang kunci keamanan, ekonomi, dan kekuatan global pada abad ke-21.
Ketika negara-negara besar mulai berlomba menjadi yang pertama menguasainya, dunia tampaknya sedang memasuki babak baru persaingan yang dampaknya bisa jauh melampaui internet, kecerdasan buatan, bahkan revolusi digital yang selama ini kita kenal.
DK PBB Adopsi Resolusi untuk Hukum Pelaku Penyerangan Pasukan Penjaga Perdamaian
Dewan Keamanan (DK) PBB telah mengadopsi dengan suara bulat Resolusi 2823 pada Selasa (23/6/2026). Resolusi tersebut menyerukan pertanggungjawaban atas kejahatan yang menargetkan pasukan penjaga perdamaian PBB.
Resolusi 2823 diajukan Denmark dan Pakistan dengan dukungan lebih dari 150 negara anggota PBB. Duta Besar Pakistan untuk PBB, Asim Iftikhar Ahmad, mengatakan, hampir 4.500 anggota pasukan perdamaian PBB terbunuh ketika menjalankan tugasnya. Sebanyak 183 di antaranya berasal dari Pakistan.
Ahmad mengatakan, pada beberapa misi, serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian PBB telah meningkat jumlah dan kecanggihannya. Menurutnya, ketika personel penjaga perdamaian PBB menjadi sasaran serangan, hal itu kerap berakhir tanpa pertanggungjawaban memadai.
“Ketika pasukan penjaga perdamaian terbunuh atau terluka akibat serangan saat menjalankan mandat yang disahkan oleh Dewan ini, maka Dewan harus tetap memperhatikan apa yang terjadi selanjutnya: apakah fakta-fakta telah ditetapkan, apakah investigasi sedang dilakukan, apakah pelaku telah diidentifikasi, dan apakah keadilan ditegakkan,” kata Ahmad, seperti dikutip laman UN News.
Tanpa menyinggung pihak atau negara manapun, Ahmad menegaskan bahwa impunitas untuk kejahatan semacam itu tak bisa dibiarkan terus berlanjut. "Harus ada pertanggungjawaban," ujarnya.
Dalam Resolusi 2823, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB diminta untuk memastikan bahwa jika terjadi serangan di masa mendatang, operasi penjaga perdamaian akan segera membuat catatan faktual yang jelas tentang insiden tersebut dan menyediakannya untuk investigasi oleh negara tuan rumah. Selain itu, resolusi tersebut menyerukan agar semua negara dan aktor terkait lainnya bekerja sama sepenuhnya dengan investigasi tersebut.
Sekjen PBB kemudian diminta menunjuk seorang koordinator senior untuk akuntabilitas atas kejahatan terhadap pasukan penjaga perdamaian PBB, termasuk untuk meningkatkan koordinasi dan kapasitas guna mengatasi masalah tersebut. Selanjutnya Sekjen PBB diminta menyerahkan laporan tahunan kepada Dewan Keamanan tentang status kasus-kasus yang berkaitan dengan pembunuhan atau tindakan kekerasan. Laporan pertama harus diserahkan dalam waktu 120 hari.
Duta Besar Denmark untuk PBB Christina Markus Lassen menilai, dukungan bulat atas Resolusi 2823 mengirimkan pesan yang kuat dan penting. Dia mengatakan, dengan resolusi tersebut, Dewan Keamanan PBB meneguhkan dukungannya kepada lebih dari 50 ribu anggota pasukan perdamaian PBB yang tersebar di seluruh dunia.
"Ini mengirimkan pesan jaminan bahwa jika terjadi kejahatan terhadap pasukan penjaga perdamaian, Dewan ini dan sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa siap, bersedia, dan mampu untuk turun tangan,” ujar Lassen.
Sementara bagi pihak pelaku penyerangan, pengadopsian Resolusi 2823 menjadi peringatan bahwa aksi mereka bakal ditindak. "Ini mengirimkan pesan tegas bahwa komunitas internasional sedang mengawasi, bahwa kejahatan tidak akan dibiarkan tanpa hukuman, dan bahwa pertanggungjawaban dan keadilan akan ditegakkan," kata Lassen.
AS-Iran Sepakat Damai, Netanyahu: Kita Perlu Melepaskan Diri dari Ketergantungan Senjata Amerika
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menginginkan agar negaranya meningkatkan otonomi militernya. Hal itu agar Israel dapat mengurangi ketergantungannya pada dukungan dari Amerika Serikat (AS).
“Saya sangat menghargai dukungan yang telah kita terima dari teman-teman Amerika kita, tetapi kita perlu melepaskan diri dari ketergantungan dan membangun jaringan persenjataan independen kita sendiri," kata Netanyahu kepada para perwira cadangan dalam kursus pelatihan di wilayah Tepi Barat yang diduduki, dikutip laman Al Arabiya.
Pernyataan tersebut disampaikan Netanyahu kepada para perwira pada 18 Juni 2026 lalu. Namun kantornya baru merilis keterangannya pada Selasa (23/6/2026).
“Hari ini saya katakan: Kita membutuhkan jaringan persenjataan independen kita sendiri. Kita harus memproduksi persenjataan kita sendiri,” ujar Netanyahu.
Pada saat Netanyahu menyampaikan keinginannya agar Israel dapat lebih mandiri di bidang militer, AS dan Iran baru saja bersepakat untuk mengakhiri perang mereka.
Sejumlah menteri dan pejabat di kabinet pemerintahan Netanyahu telah menyuarakan penolakan jika Israel harus terlibat dalam kesepakatan AS-Iran, terutama terkait penghentian serangan ke Lebanon.
Menurut Council on Foreign Relations, sejak berdiri pada 1948, Israel telah menerima bantuan ekonomi dan militer dari AS dengan nilai lebih dari 300 miliar dolar. Jumlah tersebut jauh lebih banyak daripada yang diterima negara lain mana pun sejak tahun 1946.
Berdasarkan perjanjian yang ditandatangani pada 2016 dan diberlakukan tahun 2019, Israel menerima bantuan keuangan dari AS untuk pembelian senjata sekitar 3,8 miliar dolar per tahun. Jumlah tersebut mencakup sekitar 15 persen dari anggaran pertahanan Israel. Perjanjian tersebut berlaku hingga 2028.
Sebelumnya Netanyahu sudah pernah menyampaikan keinginannya untuk mengakhiri ketergantungan Israel pada dukungan AS. Pada Januari 2026 lalu, Netanyahu mengatakan kepada The Economist bahwa dia berharap dapat melakukan hal tersebut dalam kurun satu dekade.
Sementara pada Mei 2026 lalu, Netanyahu mengungkapkan kepada stasiun televis CBS bahwa dia ingin dukungan tersebut mencapai "nol".
Dubes Turki: Dunia Islam Harus Terwakili di DK PBB
Duta Besar Turki untuk Indonesia Prof Talip Küçükcan menegaskan perlunya reformasi menyeluruh terhadap sistem internasional agar lebih adil dan representatif. Dalam wawancara khusus dengan Republika di Kedutaan Besar Turki, Jakarta, Senin (24/6/2026), Küçükcan mengatakan struktur Dewan Keamanan PBB yang dibentuk setelah Perang Dunia II tidak lagi mencerminkan realitas politik global saat ini.
"Yang kami inginkan bukanlah Turki menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Yang kami inginkan adalah reformasi PBB agar menjadi lebih representatif, lebih inklusif, dan lebih mencerminkan realitas dunia saat ini," kata Küçükcan.
Menurut dia, Presiden Recep Tayyip Erdogan telah berulang kali mengangkat isu tersebut dalam berbagai forum internasional, termasuk Sidang Umum PBB. Ankara menilai banyak negara dan kelompok masyarakat dunia yang belum memperoleh representasi yang memadai dalam sistem internasional saat ini.
Küçükcan mencontohkan negara-negara besar seperti Indonesia dan India, serta banyak negara di Afrika, yang tidak memiliki kursi tetap di Dewan Keamanan. Di sisi lain, umat Islam yang berjumlah hampir dua miliar jiwa juga tidak memiliki representasi permanen dalam lembaga tersebut.
Ia menilai kelemahan sistem saat ini terlihat jelas dalam isu Palestina. Menurutnya, berbagai upaya untuk menghasilkan resolusi yang lebih tegas sering kali terhambat oleh penggunaan hak veto anggota tetap Dewan Keamanan yang mendukung Israel.
"Akibatnya, efektivitas PBB menjadi dipertanyakan," ujarnya.
Karena itu, lanjut Küçükcan, Turki terus mendorong reformasi sistem internasional agar memberikan ruang yang lebih besar bagi negara-negara Global South dalam proses pengambilan keputusan global.
Menanggapi pertanyaan mengenai kemungkinan persatuan negara-negara Muslim yang memiliki latar belakang sejarah dan identitas berbeda, Küçükcan menilai berbagai prasangka yang muncul setelah runtuhnya Kekaisaran Ottoman perlahan mulai berkurang.
Ia menjelaskan bahwa selama berabad-abad Kekaisaran Ottoman memerintah wilayah yang sangat luas tanpa menghapus identitas budaya maupun agama masyarakat setempat.
Setelah kekaisaran tersebut runtuh, kata dia, lahirlah puluhan negara baru yang kemudian membangun identitas nasional masing-masing. Dalam proses tersebut, nasionalisme sering kali melahirkan kesalahpahaman dan prasangka antarmasyarakat.
"Namun saya melihat kondisi itu kini mulai berubah. Masyarakat mulai menyadari bahwa kita memiliki sejarah panjang hidup bersama selama ratusan tahun," ujar Küçükcan.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa Turki tidak memiliki agenda untuk menghidupkan kembali Kekaisaran Ottoman atau menjalankan proyek neo-Ottomanisme.
"Tentu tidak mungkin menghidupkan kembali Kekaisaran Ottoman. Tidak ada agenda neo-Ottomanisme di Turki. Yang ingin kami lakukan adalah mengambil inspirasi dari sejarah untuk membangun kerja sama yang lebih erat di antara negara-negara Muslim," katanya.
Menurut Küçükcan, Presiden Erdogan selalu menekankan prinsip kesetaraan antarnegara dalam membangun hubungan di dunia Islam. Karena itu, kerja sama harus dilakukan melalui lembaga-lembaga bersama seperti Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), bukan melalui dominasi satu negara atas negara lain.
"Semua negara setara. Kerja sama harus dibangun melalui lembaga bersama seperti OKI, bukan melalui dominasi satu negara atas negara lainnya," kata Küçükcan.