News Forex, Index & Komoditi ( Jumat, 24 November 2023 )
News Forex, Index & Komoditi
( Jum’at, 24 November 2023 )
Bursa Asia Mayoritas Menguat di Pagi Ini (24/11) Disokong Data Ekonomi Jepang
Bursa Asia cenderung menguat pada awal perdagangan hari ini. Jumat (24/11), pukul 08.21 WIB, indeks Nikkei 225 naik 0,9% ke 33.754,3. Berbeda, Hang Seng dibuka turun 0,78% ke 17.771,75.
Sementara itu, indeks Taiex naik 0,20% ke 17.328,37 dan indeks Kospi naik tipis 0,01% menjadi 2.515,33. Sejalan, indeks S&P/ASX 200 naik 0,41% ke 7.057,8.
Bursa Asia cenderung menguat setelah investor menimbang data ekonomi utama yang dirilis Jepang pada hari ini.
Di mana, Jepang mengalami kenaikan tingkat inflasi inti menjadi 2,9% pada bulan Oktober 2023. Realisasi itu lebih tinggi dibanding inflasi inti di bulan September 2023 yang sebesar 2,8%.
Tingkat inflasi umum Jepang pada Oktober 2023 juga mencapai 3,3%, naik dari 3% yang terlihat di bulan sebelumnya.
Pada akhir pekan ini, pelaku pasar juga menantikan proyeksi awal untuk aktivitas pabrik Jepang di bulan November yang dikeluarkan Jibun Bank.
Di sisi lain, pada sesi sebelumnya, pasar Amerika Serikat (AS) tutup untuk merayakan Thanksgiving. Namun, akan kembali dibuka selama setengah hari ini pada perdagangan hari ini.
Jika meihat perdagangan kontrak berjangka, tiga indeks utama Wall Street berhasil naik tipis. Di mana, kontrak berjangka Dow Jones Industrial Average naik 0,09%.
Disusul, kontrak berjangka S&P 500 berjangka naik 0,08%, dan Nasdaq Composite berjangka naik 0,1%.
PM Spanyol akan Berkunjung ke Israel, Palestina dan Mesir untuk Advokasi Perdamaian
Perdana Menteri Spanyol, Pedro Sanchez, akan berkunjung ke Israel, Palestina, dan Mesir dalam waktu dekat. Dalam kunjungan tersebut, Sanchez berharap dapat mengadvokasi konferensi perdamaian untuk menemukan solusi definitif yang memungkinkan hidup berdampingan dua negara yaitu Israel dan Palestina, dalam perdamaian dan keamanan
Pada 1991, Spanyol menjadi tuan rumah Konferensi Madrid sebagai upaya untuk menghidupkan kembali proses perdamaian Israel-Palestina. Konferensi ini dilanjutkan dengan perundingan dan pertemuan bilateral.
Sebelum terpilih kembali, Sanchez berjanji menjadikan pengakuan Negara Palestina sebagai prioritas utama bagi Spanyol dan Uni Eropa. Namun, sumber diplomatik mengatakan kepada surat kabar El Pais bahwa pengakuan Spanyol tidak akan bersifat langsung atau sepihak.
Sebaliknya, Sanchez berharap dapat melakukan advokasi di tingkat Eropa agar Uni Eropa atau setidaknya sebagian besar negara Eropa, juga mengakui Palestina sebagai negara merdeka. Perdana menteri Spanyol itu juga menekankan solusi dua negara atas konflik Israel-Palestina.
Ini akan menjadi pertama kalinya Sanchez mengunjungi Israel sejak pengeboman Israel di Gaza meningkat pada Oktober. Kunjungan ini akan menjadikan Sanchez sebagai salah satu pemimpin Eropa terakhir yang melakukan perjalanan tersebut.
Sanchez dijadwalkan bertemu dengan Presiden Israel, Isaac Herzog, dan Perdana Menteri, Benjamin Netanyahu, serta Presiden Palestina, Mahmoud Abbas. Sanchez akan melakukan perjalanan bersama rekannya dari Belgia, Alexander De Croo.
Spanyol saat ini memegang kepemimpinan bergilir Dewan Uni Eropa. Pada Januari 2024, posisi itu akan diserahkan kepada Belgia. Sanchez dan De Croo dijadwalkan melakukan perjalanan ke Mesir pada Jumat (24/11/2023) untuk bertemu dengan Presiden Mesir, Abdel Fattah Al-Sisi, dan Sekretaris Jenderal Liga Arab, Ahmed Abu Ghaith.
Spanyol menjadi salah satu pihak yang paling kritis terkait pengepungan dan pemboman Israel di Jalur Gaza. Sanchez telah lama menganjurkan gencatan senjata kemanusiaan.
Beberapa menteri sayap kiri Spanyol menuduh Israel melakukan genosida di Gaza. Mereka juga menyerukan diakhirinya hubungan diplomatik dengan Israel. Kedutaan Besar Israel menuduh para menteri tersebut bersekutu dengan terorisme. Kementerian Luar Negeri Spanyol menuduh Kedutaan Besar Israel salah mengartikan pandangan mereka.
UN Women: Setiap Jam, 2 Ibu Terbunuh di Gaza
Dua ibu dan tujuh perempuan terbunuh setiap dua jam akibat serangan Israel di Jalur Gaza, kata UN Women. UN Women adalah organisasi PBB yang melaksanakan program, kebijakan dan standar yang menjunjung tinggi hak asasi perempuan dan memastikan bahwa setiap perempuan dan anak perempuan mencapai potensi maksimal mereka.
Sebelum eskalasi yang terjadi saat ini, badan PBB untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan itu mencatat terdapat 650.000 perempuan dan anak perempuan sangat membutuhkan bantuan kemanusiaan di Gaza. Namun, perkiraan tersebut telah mencapai 1,1 juta orang, termasuk hampir 800.000 perempuan yang menjadi pengungsi di dalam negeri.
“Perempuan di Gaza mengatakan kepada kami bahwa mereka berdoa untuk perdamaian, tetapi jika perdamaian tidak tercapai, mereka berdoa agar segera meninggal, dalam tidur mereka, sambil menggendong anak-anak mereka," kata Direktur Eksekutif UN Women Sima Sami Bahous di Dewan Keamanan PBB pada Rabu (22/11).
“Kita semua seharusnya merasa malu karena ibu manapun, di manapun, mempunyai doa seperti itu,” ujar dia menambahkan.
Direktur Eksekutif Dana Kependudukan PBB (UNFPA) Natalia Kanem menyatakan keprihatinan atas keselamatan dan kesejahteraan semua perempuan dan anak perempuan yang terjebak dalam konflik.
"Situasi yang mereka hadapi melampaui sebuah bencana besar," ujar dia.
Kanem mengatakan, saat ini ada 5.500 perempuan hamil yang diperkirakan akan melahirkan dalam beberapa bulan mendatang di Gaza.
“Setiap hari, sekitar 180 perempuan melahirkan dalam kondisi yang memprihatinkan, dan masa depan bayi mereka tidak menentu,” kata dia kepada Dewan Keamanan PBB.
Meskipun menyambut baik jeda kemanusiaan selama empat hari yang telah disepakati oleh Israel dan kelompok Hamas Palestina pada Rabu, Kanem menegaskan bahwa UNFPA terus mendesak gencatan senjata segera.
“Lebih banyak bantuan sangat dibutuhkan di Gaza untuk menyelamatkan nyawa dan membendung penderitaan manusia,” kata Kanem.
Berdasarkan data UN Women, sebelum meletusnya konflik terbaru Israel-Hamas pada 7 Oktober 2023, sebanyak 67 persen warga sipil yang terbunuh di wilayah pendudukan dalam 15 tahun terakhir adalah laki-laki, dan kurang dari 14 persen adalah perempuan dan anak-anak.
Namun, sejak dimulainya pertempuran, jumlah warga sipil yang terbunuh sejak 7 Oktober meningkat dua kali lipat dibandingkan jumlah gabungan dalam 15 tahun terakhir. Saat ini, 67 persen dari lebih dari 14.000 korban yang terbunuh di Gaza diperkirakan adalah perempuan dan anak-anak.
Netanyahu Perintahkan Mossad dan Shin Bet Bunuh Semua Pemimpin Hamas
Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, memerintahkan badan intelijen Israel untuk melacak dan membunuh semua pemimpin politik dan militer Hamas sejak sepekan setelah peristiwa 7 Oktober 2023. Laporan itu disampaikan oleh jurnalis Amerika Serikat (AS) Seymour Hersh dalam situs Substack mengutip sumber yang tidak disebutkan namanya.
Hersh mengaku, mendapatkan informasi itu dengan mengutip pernyataan orang Israel yang berpengetahuan luas. Dia mengklaim, bahwa Netanyahu menugaskan badan intelijen luar negeri (Mossad) dan badan keamanan dalam negeri (Shin Bet) untuk menjalankan misi ini.
Menurut sumber tersebut dikutip dari Tass, Israel menganiaya keluarga para pemimpin politik dan militer Hamas, termasuk istri, saudara laki-laki, saudara perempuan, anak-anak dan orang tua mereka.
Sedangkan menurut situs berita Ynet, Mossad dan Shin Bet dilaporkan telah membentuk pusat operasi khusus yang bertugas melacak dan membunuh anggota unit komando Hamas yang memimpin serangan pada 7 Oktober. Unit tersebut diberi nama sesuai dengan nama organisasi bawah tanah Yahudi era Perang Dunia I “Nili”, yang merupakan akronim dari frasa Ibrani yang diterjemahkan sebagai “Yang Abadi Israel tidak akan berbohong.”
Laporan tersebut mengatakan, bahwa tujuan pusat komando adalah untuk membasmi semua sosok bersenjata Nukbha yang terlibat dalam serangan itu. Pasukan Pertahanan Israel juga telah mengumumkan kematian beberapa komandan Nukbha dalam serangan, termasuk Billal al-Qedra yang memimpin batalion Khan Younis di selatan unit tersebut dan seorang komandan kompi Ali Qadhi.
Pada 18 Oktober, militer Israel mengatakan mereka membunuh lebih dari 10 anggota Nukhba ketika menargetkan tokoh-tokoh teror utama di Jalur Gaza. Namun dua tersangka dalang serangan 7 Oktober berada di urutan teratas dalam daftar sasaran mereka, yaitu komandan militer Hamas Muhammad Deif dan pemimpin politik Yahya Sinwar.
Israel mengatakan dikutip dari //timesofisrael//, bahwa Sinwar adalah orang mati yang berjalan dan perburuan terhadap dua pemimpin paling senior Hamas di Gaza diperkirakan akan berlangsung sengit. “Teroris Hamas punya dua pilihan: Dibunuh atau menyerah tanpa syarat. Tidak ada pilihan ketiga,” kata Menteri Pertahanan Yoav Gallant.
Israel telah berulang kali mengirimkan peringatan kepada pimpinan Hamas sejak 7 Oktober. “Setiap anggota Hamas adalah orang mati,” kata Netanyahu beberapa hari setelah 7 Oktober.
Hamas Berhasil Memecah Belah Politisi Israel
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berhasil mencapai gencatan senjata dengan Hamas dengan dukungan dari mitra koalisi sayap kanan. Dukungan dari pihak tersebut sangat penting karena membuatnya tetap bisa berkuasa, meski beberapa anggota kabinet menyatakan ketidaksenangan atas hasil tersebut.
Kesepakatan antara Israel dan Hamas dicapai pada Rabu (21/11/2023). Hasil mediasi dari Qatar ini mencangkup gencatan senjata beberapa hari dan pembebasan 50 sandera yang ditahan di Gaza dengan imbalan 150 warga Palestina yang dipenjara oleh Israel.
Netanyahu telah menjelaskan bahwa perjanjian tersebut tidak berarti perang akan berhenti. Dia berjanji bahwa militer Israel akan terus melanjutkan perang setelah jeda pertempuran.
Sementara kabinet pemerintahan Israel menyetujui gencatan senjata tersebut, anggota garis keras seperti Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir menegaskan kembali penolakannya. “Hamas menginginkan jeda ini lebih dari apa pun,” ujarnya menulis di X.
Ben-Gvir mengatakan, jeda tersebut akan memberikan waktu bagi kelompok tersebut untuk mengisi kembali pasokan dan memformulasi ulang kelompoknya. Dia juga menyatakan, Israel mengulangi kesalahan masa lalu, merujuk pada kesepakatan 2011 ketika lebih dari 1.000 tahanan Palestina dibebaskan dengan imbalan pembebasan tentara Israel Gilad Shalit, yang telah ditahan oleh Hamas selama lima tahun.
Setelah salah satu anggota kabinet mengatakan pentingnya menyampaikan pesan persatuan, media Israel Ynet melaporkan, bahwa Ben-Gvir menilai Israel tidak bersatu. "Keputusan ini akan menyebabkan kerugian besar bagi kita selama beberapa generasi," ujar menteri itu.
Keragun Ben-Gvir dan anggota parlemen dijawab oleh anggota militer dan intelijen Israel. Mereka berusaha menghilangkan kekhawatiran bahwa jeda dalam pertempuran dapat menghambat momentum Israel setelah lebih dari sebulan serangan tanpa henti di Gaza.
Presiden Israel Isaac Herzog mengakui bahwa keberatan tersebut dapat dimengerti, menyakitkan, dan sulit. Namun dia mengingat keadaan yang ada dan mendukung pemerintah untuk melanjutkan kesepakatan tersebut.
“Ini adalah kewajiban moral dan etika yang secara tepat mengungkapkan nilai-nilai Yahudi dan Israel dalam menjamin kebebasan mereka yang disandera, dengan harapan bahwa ini akan menjadi langkah pertama dalam memulangkan semua sandera,” kata Herzog.
Hamas melancarkan serangan ke Israel selatan pada 7 Oktober, yang menurut pihak berwenang Israel menewaskan 1.200 orang dan sekitar 240 orang diculik ke Gaza. Serangan ini telah mengguncang masyarakat Israel dan memecah belah pendapat mengenai jalan yang benar ke depan.
Perwakilan dari partai Religious Zionist yang dipimpin oleh Menteri Keuangan sayap kanan Bezalel Smotrich memberikan suara mendukung gencatan senjata setelah menyatakan skeptisisme. Dalam sebuah postingan di media sosial, Menteri Pemukiman dan Misi Nasional Orit Strock mengatakan, dia telah menyetujui proposal tersebut walaupun tidak berencana untuk melakukannya.
"Meninjau secara mendetail, [dan] pertanyaan dijawab secara menyeluruh," ujar Smotrich memberikan alasan perubahan keputusan itu.
Israel telah berjanji untuk melenyapkan Hamas, hanya saja menghadapi pengawasan yang semakin ketat atas tindakan di Gaza. Menurut para kritikus, tindakan militer Israel merupakan hukuman yang tidak pandang bulu terhadap penduduk wilayah kantong yang terkepung tersebut.
Israel telah memutus akses terhadap makanan, bahan bakar, dan listrik bagi lebih dari 2,3 juta penduduk Gaza. Tentara juga memusnahkan seluruh lingkungan dalam serangan, menurut pihak berwenang Palestina, tindakan itu telah membunuh lebih dari 14.000 orang, dan lebih dari 5.600 di antaranya adalah anak-anak.
Ketika kondisi di Gaza mencapai titik puncak, tekanan meningkat untuk menghentikan pertempuran guna memungkinkan bantuan kemanusiaan masuk ke Jalur Gaza. Beberapa warga Israel, termasuk mereka yang kehilangan orang yang dicintai atau terus menunggu kepulangan sandera juga meminta pemerintah untuk memprioritaskan kembalinya para orang yang diculik.
“Orang-orang tidak diculik di luar negeri. Mereka diculik di sini, di Israel, dari tempat tidur mereka. Kegagalan besar terjadi di sini. Oleh karena itu, kita harus membawa mereka kembali,” kata Menteri Kerja Sama Regional David Amsalem yang merupakan anggota Partai Likud pimpinan Netanyahu.
Pengadilan tinggi Israel menolak petisi Asosiasi Korban Teror Almagor pada Rabu. Penolakan itu menilai kesepakatan yang ada akan menimbulkan ancaman terhadap keamanan negara.
Petisi tersebut berpendapat bahwa melepaskan beberapa tawanan, namun tidak semua, melanggar hak atas kesetaraan. Mereka menyerukan penundaan implementasi perjanjian tersebut sampai pemerintah dapat membuktikan bahwa gencatan senjata tidak membahayakan nyawa warga Israel.
Periode 24 jam dengan masyarakat Israel dapat mengajukan keberatan hukum terhadap kesepakatan yang disetujui pemerintah telah dimulai pada Selasa (19/11/2023) malam.
Penerapan Gencatan Senjata Hamas-Israel Ditunda
Kesepakatan gencatan senjata antara Hamas dan Israel yang diperkirakan mulai berlaku pada Kamis (23/11/2023), ditunda implementasinya. Hal itu karena Israel belum memperoleh kejelasan tentang nama-nama para sandera yang akan dibebaskan Hamas.
“(Kesepakatan ditunda) karena nama para sandera Israel dan cara pembebasan mereka,” kata seorang pejabat Palestina yang mengetahui proses negosiasi dengan Israel, Kamis, dikutip laman Al Arabiya.
Penasihat Keamanan Nasional Israel Tzachi Hanegbi mengonfirmasi bahwa belum ada tercapai kesepakatan soal pembebasan sandera. “Negosiasi mengenai pembebasan sandera kami terus berjalan dan berlanjut,” ujar Hanegbi dalam sebuah pernyataan yang dirilis Kantor Perdana Menteri Israel.
“Permulaan pembebasan akan dilakukan sesuai dengan kesepakatan awal antara kedua belah pihak, dan tidak sebelum hari Jumat,” tambah Hanegbi.
Sementara itu, media penyiaran publik Israel, Kan, mengutip seorang pejabat Israel yang tidak dipublikasikan identitasnya, melaporkan bahwa ada penundaan 24 jam dalam implementasi kesepakatan gencatan senjata. Hal itu karena kesepakatan tersebut tidak ditandatangani oleh Hamas dan pihak mediator, yakni Qatar. Pejabat Israel yang dikutip Kan mengatakan, mereka optimistis perjanjian gencatan senjata akan terlaksana setelah ditandatangani.
“Tidak ada yang mengatakan akan ada pembebasan besok kecuali media. Kami harus memperjelas bahwa tidak ada rencana pembebasan sebelum hari Jumat, karena ketidakpastian yang dihadapi keluarga para sandera,” kata pejabat Israel yang dikutip Kan.
Situs berita Israel, Ynet, melaporkan bahwa Israel belum menerima nama-nama sandera yang dijadwalkan akan dibebaskan oleh Hamas. Pada Rabu (22/11/2023) lalu, Israel dan Hamas telah mengumumkan tercapainya kesepakatan gencatan senjata. Kedua belah pihak itu berunding dengan bantuan mediasi Qatar.
Menlu Iran Temui Pemimpin Hamas dan Jihad Islam di Lebanon
Menteri Luar Negeri (Menlu) Iran Hossein Amirabdollahian melakukan pertemuan dengan Sekretaris Jenderal Jihad Islam Ziyad Nakhaleh dan Wakil Ketua Hamas Khalil Al-Hayya di Beirut, Lebanon, Rabu (22/11/2023). Mereka bertemu beberapa jam setelah kesepakatan gencatan senjata kemanusiaan antara Hamas dan Israel diumumkan.
Dalam pertemuan tersebut, Amirabdollahian, Nakhaleh, dan Al-Hayya, membahas perkembangan situasi di Jalur Gaza, termasuk perihal kesepakatan gencatan senjata kemanusiaan yang baru saja dicapai dengan Israel. “Waktu tidak berpihak pada Israel,” ujar Amirabdollahian ketika menyinggung tentang kemampuan Hamas dan Jihad Islam dalam meladeni pertempuran dengan Israel selama lebih dari enam pekan terhitung sejak 7 Oktober 2023, dilaporkan Anadolu Agency.
Amirabdollahian juga melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri Lebanon Najib Mikati dan Ketua Parlemen Lebanon Nabih Berri. Amirabdollahian mengungkapkan, kunjungannya ke Beirut bertujuan melakukan konsultasi dengan para pejabat tinggi Lebanon mengenai bagaimana memaksimalkan keamanan di kawasan serta bagaimana memulihkan hak-hak warga Palestina. Lebanon diketahui menampung sekitar 489 ribu pengungsi Palestina.
Selain bertempur dengan Hamas dan kelompok perlawanan Palestina lainnya di Jalur Gaza, Israel turut terlibat konfrontasi dengan kelompok Hizbullah di Lebanon. Sejak pecahnya perang di Gaza pada 7 Oktober 2023 lalu, Hizbullah secara berkala melancarkan serangan udara ke wilayah Israel. Hizbullah menyatakan dukungannya terhadap perlawanan yang dilakukan Hamas.
Pada Rabu malam lalu, Israel menyerang desa Beit Yahoun di Lebanon selatan. Beberapa sumber Hizbullah mengungkapkan kepada Reuters bahwa lima anggota kelompok mereka terbunuh dalam serangan tersebut. Di antara korban tewas adalah Abbas Raad. Dia merupakan putra tokoh senior Hizbullah sekaligus anggota parlemen Lebanon, Mohammad Raad. Sejak terlibat konfrontasi dengan Israel di wilayah perbatasan yang dimulai pada 8 Oktober 2023, sebanyak 85 anggota Hizbullah telah terbunuh. Sementara itu Hizbullah mengklaim bahwa serangannya telah membunuh atau melukai 120 tentara Israel.
Pada Senin (20/11/2023) lalu, Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant mengatakan, Hizbullah terhitung sudah menembakkan 1.000 amunisi ke negaranya. “Sejak awal perang, Hizbullah telah menembakkan lebih dari 1.000 amunisi ke sasaran Israel, tapi (Hizbullah) menderita kerugian yang jauh lebih signifikan,” ujarnya.
Bulan lalu Pemerintah Israel memutuskan mengevakuasi lagi warganya dari 14 kota di dekat perbatasan Lebanon. Langkah itu diambil menyusul meningkatnya konfrontasi Israel dengan kelompok Hizbullah. Israel telah mengevakuasi 43 kota di dekat perbatasan Lebanon.
Israel dan Lebanon terakhir kali terlibat dalam konflik terbuka pada 2006. Kedua negara secara resmi tetap berperang, dengan penjaga perdamaian PBB berpatroli di perbatasan darat. Pada Mei 2000, tentara Israel mengumumkan penarikannya dari sebagian besar wilayah Lebanon selatan setelah dua dekade pendudukan. Namun, Israel masih mempertahankan pendudukannya di wilayah kecil yang diklaim oleh Lebanon. Wilayah tersebut dikenal sebagai Perkebunan Shebaa.
UNICEF: Gaza adalah Tempat Paling Berbahaya di Dunia untuk Anak-Anak
Badan anak-anak PBB, UNICEF, mengakui bahwa Jalur Gaza adalah tempat paling berbahaya di dunia untuk menjadi anak-anak. UNICEF menyoroti tingginya korban tewas dari kalangan anak-anak selama konflik meletus pada 7 Oktober lalu.
Direktur Eksekutif UNICEF, Catherine Russell, melaporkan kepada Dewan Keamanan PBB bahwa ada lebih dari 5.300 anak-anak di Palestina yang kehilangan nyawa sejak 7 Oktober.
Menurut Russell, tingkat kerugian dari perang di Gaza harus diukur melalui seberapa banyak anak yang kehilangan kehidupannya.
"Jalur Gaza adalah tempat paling berbahaya di dunia bagi anak-anak. Di Gaza, dampak kekerasan yang dilakukan terhadap anak-anak sangatlah besar, tidak pandang bulu dan tidak proporsional," kata Russell, pada pengarahan dewan tentang perempuan dan anak-anak di Dewan Keamanan PBB hari Rabu (22/11).
Sementara itu, Duta Besar Israel untuk PBB Gilad Erdan menuduh Hamas mengeksploitasi anak-anak di Gaza selama bertahun-tahun. Atas dasar itu, Israel bersumpah untuk memusnahkan Hamas segera setelah gencatan senjata berakhir.
"Jangan salah, segera setelah jeda berakhir, kami akan terus berjuang mencapai tujuan kami dengan kekuatan penuh. Kami tidak akan berhenti sampai kami menghilangkan semua kemampuan teror Hamas," kata Erdan, dikutip Reuters.
Israel dan Hamas akhirnya menyetujui gencatan senjata selama empat hari pada hari Rabu. Selama masa itu, pasokan bantuan kemanusiaan akan dimaksimalkan.
Di saat yang sama, Hamas juga harus membebaskan sedikitnya 50 sandera yang ditahan. Israel juga akan membebaskan setidaknya 150 warga Palestina yang dipenjara di Israel.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyambut baik perjanjian gencatan senjata ini sebagai sebuah langkah penting ke arah yang benar. Di sisi lain, Guterres juga mengakui bahwa masih banyak yang harus dilakukan untuk mengakhiri konflik.
Houthi Mengancam akan Bajak Lebih Banyak Kapal Israel di Laut Merah
Pasukan pemberontak Houthi pada hari Rabu (22/11) berjanji akan membajak lebih banyak kapal Israel di Laut Merah. Menurut mereka, setiap kapal yang melintasi Selat Bab Al-Mandab adalah target yang sah.
Peringatan tersebut disampaikan Houthi menyusul aksi mereka membajak sebuah kapal kargo yang terkait dengan Israel pada hari Minggu (19/11) lalu. Insiden ini diprediksi akan membuka pintu konflik baru dalam perang di Gaza.
Houthi telah mendeklarasikan diri mereka sebagai bagian dari poros perlawanan atau axis of resistance dan proksi Iran. Mereka juga telah meluncurkan serangan drone dan rudal ke arah Israel.
Houthi, melalui media militernya di media sosial X (dahulu Twitter), menampilkan video yang menunjukkan komandan angkatan laut mereka, Jenderal Mohammad Fadl Abdelnabi, berada di atas kapal Israel yang mereka bajak.
Jenderal Abdelnabi dalam video tersebut mengatakan bahwa sekutu Zionis Israel yang mengirimkan pasokan melalui Selat Bab Al-Mandab juga merupakan target sah mereka.
"Kami mengatakan kepada entitas Zionis bahwa Bab Al-Mandab adalah garis merah. Setiap kapal sipil atau militer yang berhubungan dengan Israel dianggap sebagai target yang sah," ungkapnya, dikutip Arab News.
Selat tersebut merupakan jalur yang vital, terletak di antara Yaman dan Djibouti yang dilalui oleh sebagian besar lalu lintas maritim dunia.
Selat Bab Al-Mandab juga menjadi salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia yang dilintasi seperlima konsumsi minyak global.
Merespons pembajakan kapal mereka oleh Houthi, militer Israel mengatakan bahwa insiden tersebut adalah insiden yang sangat serius yang menimbulkan konsekuensi tingkat global.
Militer Israel menambahkan, kapal yang dibajak Houthi berlayar dari Turki menuju India tanpa ada satu pun orang Israel di dalamnya.
Mendukung sekutunya, pejabar militer AS mengatakan tindakan tersebut merupakan pelanggaran mencolok terhadap hukum internasional. Namun AS belum menunjukkan tanda akan bertindak
Korea Utara Siap Kerahkan Senjata Baru di Perbatasan dengan Korea Selatan
Korea Utara mengumumkan niatnya untuk mengerahkan angkatan bersenjata yang lebih kuat dan senjata baru di perbatasannya dengan Korea Selatan.
Keputusan ini diambil sehari setelah Korea Selatan menangguhkan sebagian perjanjian militer tahun 2018 antara kedua negara sebagai respons terhadap peluncuran rudal dari Pyongyang yang berasal dari satelit mata-mata.
Melansir Reuters, Kamis (23/11), Kementerian Pertahanan Korea Utara, melalui pernyataan yang disiarkan oleh kantor berita KCNA, menyatakan komitmennya untuk mengembalikan semua tindakan militer yang telah dihentikan berdasarkan perjanjian dengan Korea Selatan. Perjanjian tersebut dirancang untuk mengurangi ketegangan di sepanjang perbatasan kedua negara.
"Dari saat ini, tentara kami tidak akan terikat oleh Perjanjian Militer Utara-Selatan 19 September," ungkap pernyataan tersebut.
"Kami akan menarik langkah-langkah militer yang diambil untuk mencegah ketegangan dan konflik militer di semua bidang, termasuk darat, laut, dan udara. Kami juga berkomitmen untuk mengerahkan angkatan bersenjata yang lebih kuat dan perangkat keras militer tipe baru di wilayah sepanjang Garis Demarkasi Militer," tambah pernyataan tersebut.
Peluncuran satelit pada hari Selasa merupakan upaya ketiga Korea Utara tahun ini, mengikuti dua percobaan sebelumnya yang gagal. Peluncuran ini juga menjadi tindak lanjut dari pertemuan antara pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un, dan Presiden Rusia, Vladimir Putin, di mana Putin berjanji mendukung Pyongyang dalam membangun satelit.
Para pejabat Korea Selatan menduga bahwa peluncuran terbaru melibatkan bantuan teknis dari Rusia, yang terlibat dalam kemitraan di mana Korea Utara memasok peluru artileri ke Rusia.
Rusia dan Korea Utara, meskipun menolak kesepakatan senjata, berjanji untuk meningkatkan kerja sama. Sementara itu, Korea Selatan menangguhkan sebagian dari Perjanjian Militer Komprehensif (CMA) sebagai tanggapan langsung terhadap peluncuran Pyongyang.
Pernyataan dari Korea Utara menuduh Korea Selatan membatalkan perjanjian tersebut dan mengancam bahwa Seoul akan bertanggung jawab sepenuhnya jika terjadi konflik yang tidak dapat diperbaiki lagi antara kedua negara.
Beberapa jam setelah pernyataan tersebut, Korea Utara meluncurkan rudal balistik ke laut lepas pantai timurnya pada Rabu malam, meskipun militer Korea Selatan menyatakan bahwa peluncuran tersebut tampaknya gagal.
Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika menyebut keputusan Korea Selatan untuk menangguhkan sebagian CMA sebagai respons yang bijaksana, dengan alasan kegagalan Korea Utara untuk mematuhi perjanjian tersebut. Penangguhan tersebut diharapkan akan meningkatkan kemampuan Korea Selatan untuk memantau ancaman dari Korea Utara.
Meskipun perjanjian CMA ditandatangani pada tahun 2018 untuk mengurangi risiko konflik taktis dan eskalasi yang tidak disengaja, beberapa kritikus menilai bahwa perjanjian tersebut melemahkan kemampuan Seoul untuk memantau Korea Utara.
Mereka berpendapat bahwa terhentinya langkah-langkah lebih lanjut dapat membawa pada pembatasan pengawasan dan pelatihan militer, tanpa mengurangi ancaman militer yang berasal dari Korea Utara.
Sejauh ini, Washington telah secara pribadi mendorong Korea Selatan untuk mempertahankan CMA. Namun, Korea Utara terus melanggar perjanjian internasional dengan meluncurkan satelit mata-mata pertamanya ke orbit, yang menciptakan kecaman internasional karena melanggar resolusi PBB yang melarang teknologi yang dapat diterapkan pada program rudal balistik.
Korea Selatan saat ini sedang mengevaluasi apakah satelit tersebut beroperasi secara normal setelah memasuki orbit.