News Komoditi & Global ( Selasa, 18 November 2025 )
News Komoditi & Global ( Selasa, 18 November 2025 )
Harga Emas Global Melemah, Tertekan Dolar & Arah Bunga
The Fed
Harga emas dunia hari ini, Selasa (18/11/2025) melemah, tertekan oleh penguatan dolar AS serta meredupnya ekspektasi pemangkasan suku bunga Federal Reserve (The Fed) bulan depan. Investor kini menanti rilis data ekonomi yang sempat tertunda dan diperkirakan memberi petunjuk arah kebijakan bank sentral AS. Melansir Reuters pada Selasa (18/11/2025), harga emas di pasar spot turun 0,3% ke posisi US$4.068,37 per troy ounce. Adapun, harga emas berjangka AS untuk pengiriman Desember melemah 0,5% di level US$4.074,5 per troy ounce. Indeks dolar AS tercatat menguat tipis, membuat harga emas yang dibanderol dalam dolar menjadi lebih mahal bagi pemegang mata uang lainnya. David Meger, Direktur Perdagangan Logam di High Ridge Futures, mengatakan bahwa pasar bergerak fluktuatif menjelang rilis serangkaian data ekonomi setelah pemerintah AS kembali beroperasi. “Saat ini ekspektasi pemangkasan suku bunga The Fed semakin kecil, sehingga optimisme terhadap emas ikut tertekan,” ujarnya.
Data pekan ini mencakup laporan tenaga kerja AS untuk September yang dirilis Kamis, serta risalah pertemuan terakhir The Fed, ketika bank sentral memangkas suku bunga 25 basis poin, yang dijadwalkan terbit Rabu. Sementara itu, semakin banyak pejabat The Fed yang mempertahankan nada hawkish terkait prospek pemangkasan suku bunga pada pertemuan Desember mendatang. Menurut CME FedWatch, pelaku pasar kini memperkirakan peluang 41% untuk pemangkasan suku bunga 25 basis poin pada Desember, turun signifikan dari lebih dari 60% pada pekan lalu. Setidaknya empat pejabat The Fed, termasuk Gubernur Christopher Waller dan Presiden The Fed New York John Williams, dijadwalkan menyampaikan pandangan mereka hari ini. Emas sebagai aset lindung nilai umumnya diuntungkan dalam lingkungan suku bunga rendah karena tidak menawarkan imbal hasil. Analis Scotiabank memperkirakan harga emas mencapai US$3.800 per troy ounce pada 2026, dibandingkan dengan US$3.450 per troy ounce tahun ini, didorong oleh ketidakpastian ekonomi dan potensi penurunan suku bunga riil. Di pasar logam lainnya, harga perak spot naik 0,6% menjadi US$50,83 per troy ounce, platinum turun 0,2% ke US$1.538,16, dan paladium melemah 0,9% ke US$1.397,15 per troy ounce.
Harga Minyak Dunia Melemah di Tengah Pemulihan Aktivitas Pelabuhan Rusia
Harga minyak dunia bergerak melemah dipengaruhi oleh tanda-tanda pemulihan aktivitas di salah satu pelabuhan utama Rusia, meski pasar masih dibayangi risiko geopolitik yang berpotensi mengerek harga. Melansir Bloomberg pada Selasa (18/11/2025), harga minyak jenis West Texas Intermediate (WTI) turun 0,3% ke level US$59.91 per barel setelah menguat lebih dari 2% pada Jumat pekan lalu menyusul serangan terhadap fasilitas Novorossiysk di Rusia. Sementara itu, harga minyak jenis Brent kontrak bulan Januari terpantau melemah 0,3% pada level US$64.20 per barel. Dua kapal tanker tercatat bersandar di pelabuhan Novorossiysk pada Minggu, menandakan aktivitas operasional kembali berlangsung. Di sisi lain, penguatan dolar AS membuat komoditas yang diperdagangkan dalam mata uang tersebut menjadi kurang menarik. Serangan Ukraina terhadap Novorossiysk serta penyitaan kapal tanker oleh Iran di dekat Selat Hormuz kembali menyuntikkan premi geopolitik ke dalam harga minyak, di tengah tekanan surplus pasokan global yang mulai muncul. Pelaku pasar juga mencermati langkah pemerintahan Donald Trump terhadap Venezuela, salah satu negara penghasil minyak terbesar di Amerika Latin. Presiden AS Donald Trump mengatakan pada Senin bahwa dia tidak menutup kemungkinan mengirim pasukan ke negara tersebut dan membuka peluang untuk berdialog dengan Presiden Nicolas Maduro.
Ekspor minyak dari Sudan terganggu setelah serangkaian serangan menghantam infrastruktur energi negara itu. Sudan merupakan jalur ekspor penting bagi minyak dari Sudan Selatan yang tidak memiliki akses laut. Sejumlah risiko tersebut menahan dampak dari upaya OPEC+ dan produsen non-anggota kartel yang sedang meningkatkan produksi. Kenaikan suplai membuat sebagian besar pelaku pasar memperkirakan terjadinya surplus besar dalam beberapa bulan mendatang. Analis UBS Giovanni Staunovo dalam sebuah catatan menuturkan, harga minyak Brent terus berfluktuasi dalam kisaran US$60–US$70 per barel, dengan fokus pasar bergeser pada bagaimana ekspor minyak Rusia berkembang dalam beberapa bulan ke depan. “Pasar tampaknya skeptis bahwa Rusia akan kesulitan mengekspor minyaknya," katanya. Harga minyak Rusia mulai diperdagangkan dengan diskon besar dalam beberapa hari terakhir, seiring mendekatnya tenggat pemberlakuan sanksi baru terhadap dua produsen utama negara tersebut. Menurut Argus Media, harga minyak Rusia kini berada di titik terendah dalam lebih dari 2,5 tahun. Sementara itu, nasib aset global milik Lukoil PJSC, salah satu produsen minyak terbesar Rusia, masih menjadi tanda tanya menjelang sanksi diberlakukan. Reuters melaporkan bahwa Chevron Corp. tengah mengkaji opsi untuk mengakuisisi aset-aset tersebut. Di sisi lain, margin kilang melonjak karena serangan yang terus-menerus terhadap infrastruktur energi Rusia, gangguan pada kilang utama di Asia dan Afrika, serta penutupan permanen di Eropa dan AS yang memperketat pasokan diesel dan bensin. Spekulan minggu lalu mencatat posisi beli terbesar pada acuan diesel Eropa sejak 2022.
Wall Street Anjlok Tajam, Investor Cermati Data Ketenagakerjaan dan Kinerja Nvidia
Indeks Utama Wall Street ditutup anjlok pada akhir perdagangan Senin (17/11/2025), karena investor menanti rilis data ekonomi dan laporan pendapatan kuartalan Nvidia pekan ini.
Mengutip Reuters, indeks Dow Jones Industrial Average turun 557,24 poin, atau 1,18% ke level 46.590,24, S&P 500 turun 61,72 poin, atau 0,92% ke level 6.672,39, dan Nasdaq Composite turun 192,51 poin, atau 0,84% ke level 22.708,08.
Ketiga indeks saham utama AS melemah tajam seiring berjalannya sesi perdagangan.
Produsen chip Nvidia akan melaporkan pendapatan kuartalan pada hari Rabu. Hasil dari indikator kecerdasan buatan ini akan diteliti untuk mencari tanda-tanda penurunan permintaan di sektor yang telah mendorong sebagian besar reli pasar saham selama beberapa bulan terakhir.
"Saya pikir kita melihat beberapa tindak lanjut dari penurunan minggu lalu, terutama di sektor teknologi yang berfokus pada perdagangan AI," kata Matthew Keator, Managing Partner di Keator Group, sebuah perusahaan manajemen kekayaan di Lenox, Massachusetts.
"Pertanyaannya adalah apakah valuasi tersebut membenarkan harga saham?"
"Di balik itu, ada beberapa kekhawatiran terkait ketenagakerjaan dan bagaimana perdagangan AI akan berdampak terhadap jumlah lapangan kerja di masa depan dan bagaimana pengaruhnya terhadap angka pengangguran," tambah Keator.
Pekan lalu, para anggota parlemen mencapai kesepakatan untuk mengakhiri penutupan pemerintah AS terlama yang pernah ada. Selama masa penutupan tersebut, ketiadaan data ekonomi resmi turut meredam ekspektasi bahwa Federal Reserve AS akan menerapkan pemangkasan suku bunga ketiga tahun ini pada akhir pertemuan kebijakan bulan depan.
Untuk mengejar waktu yang hilang, pekan ini menjanjikan serangkaian laporan yang belum dirilis, termasuk data ketenagakerjaan September dari Departemen Tenaga Kerja yang dijadwalkan rilis pada hari Jumat.
"Ada banyak ketidakpastian tentang apa yang diharapkan dari data beberapa bulan ke depan, dan selama beberapa minggu ke depan, hal itu akan menjadi fokus utama," kata Tim Ghriskey, ahli strategi portofolio senior di Ingalls & Snyder di New York.
Musim laporan keuangan kuartal ketiga akan segera berakhir, dengan lebih dari 90% perusahaan di S&P 500 telah melaporkan kinerjanya. Dari jumlah tersebut, 83% telah memberikan hasil yang melampaui konsensus, menurut data LSEG. Selain hasil Nvidia yang sangat dinantikan pada hari Rabu, peritel Home Depot, Target, dan Walmart, di antara perusahaan-perusahaan lainnya, diperkirakan akan memberikan gambaran mengenai kondisi permintaan konsumen.
Komentar Pejabat The Fed Guncang Ekspektasi Pemangkasan Suku Bunga
Pasar keuangan Amerika Serikat (AS) kembali berfluktuasi pada Jumat 14 November 2025 kemarin setelah salah satu pejabat Federal Reserve mengirim sinyal keras terkait arah kebijakan moneter.
Di tengah ekspektasi pelonggaran yang sempat menguat sepanjang musim gugur, komentar terbaru dari Presiden Federal Reserve Bank of Kansas City Jeff Schmid justru memicu peninjauan ulang oleh pelaku pasar.
Schmid menegaskan bahwa pemangkasan suku bunga tambahan justru berisiko memperkuat tekanan inflasi, alih-alih membantu pasar tenaga kerja yang mulai mendingin.
Dalam pidato yang dikutip Bloomberg, ia menyatakan tidak melihat adanya manfaat signifikan dari “pemotongan suku bunga lebih lanjut” untuk menopang kondisi ketenagakerjaan.
Sebaliknya, langkah tersebut dapat menimbulkan dampak berkepanjangan pada inflasi dan menggoyahkan komitmen bank sentral pada target inflasi 2%.
Pernyataan itu langsung mengguncang ekspektasi pasar. Sebelumnya, pelaku pasar hampir bulat memproyeksikan peluang 100% bahwa The Fed akan memangkas suku bunga acuan sebesar 25 basis poin pada pertemuan Desember. Namun keyakinan tersebut memudar drastis setelah komentar Schmid mencuat.
The Fed kini menghadapi dilema klasik dalam menjalankan mandat ganda: menjaga stabilitas harga sekaligus menekan tingkat pengangguran.
Data sebelum penutupan pemerintahan menunjukkan tingkat pengangguran bertahan di sekitar 4,3%, meski berbagai indikator lain dari jumlah lowongan hingga perekrutan baru, menandakan pelemahan.
Sementara itu, inflasi tahunan berada di level 3%, masih jauh dari kekacauan harga pascapandemi, tetapi tetap di atas target resmi.
Situasi ini menuntut keseimbangan yang sulit. Suku bunga lebih rendah dapat membantu menekan pengangguran, tetapi berpotensi memanaskan inflasi. Sebaliknya, suku bunga lebih tinggi meredam kenaikan harga, namun bisa memperburuk kehilangan pekerjaan.
Pada Oktober lalu, The Fed memangkas suku bunga acuan menjadi 3,75%–4,00%. Langkah itu membuat biaya pinjaman jangka pendek sedikit lebih murah, memberi harapan pada konsumsi dan ketahanan pasar tenaga kerja.
Tetapi bagi banyak rumah tangga dan pelaku usaha yang masih dibebani lonjakan harga kebutuhan pokok seperti pangan, sewa, utilitas, dan biaya layanan seperti daycare serta elder-care, kondisi ekonomi tetap terasa berat.
Penutupan pemerintahan yang tengah berlangsung juga menambah tantangan. Dengan terhentinya sejumlah indikator ekonomi penting, The Fed terpaksa bergantung pada survei swasta dan data alternatif untuk membaca arah ekonomi.
Dalam kondisi penuh ketidakpastian ini, setiap pernyataan dari pejabat bank sentral—termasuk dari wilayah regional seperti Kansas City—langsung menjadi sorotan dan dapat mempengaruhi ekspektasi pasar.
Eropa Menahan Aset Rusia, Isyarat Keraguan atas Peluang Kemenangan Ukraina?
Di tengah agresi Rusia yang terus menekan dan Ukraina yang bersiap menghadapi musim dingin ketiga perang, Uni Eropa justru mandek dalam satu keputusan krusial: apakah 140 miliar euro aset Rusia yang dibekukan harus digunakan untuk mendukung Kyiv.
Secara resmi, alasan penundaan adalah kehati-hatian hukum. Namun di balik itu, muncul pertanyaan yang lebih tajam: apakah sebagian pemimpin Eropa mulai ragu Ukraina dapat memenangkan perang ini?
Sejak awal perang, Eropa menyuarakan dukungan penuh terhadap kedaulatan Ukraina. Namun perilaku strategis terbaru menunjukkan nada yang lebih berhitung. Debat mengenai aset beku—yang kini menjadi semacam barometer keyakinan Brussels atas masa depan Ukraina—terus berlarut.
Belgia saat ini memegang sekitar 210 miliar euro aset Rusia yang dibekukan lewat lembaga kliring Euroclear.
Wacana yang berkembang adalah menggunakan aset tersebut sebagai pinjaman untuk Ukraina, yang nantinya hanya dibayar jika Rusia membayar reparasi pascaperang.
Namun langkah itu dianggap penuh risiko. Brussels menuntut jaminan hukum dan perlindungan kolektif dari potensi gugatan Rusia. Ada pula kekhawatiran reputasi, terutama jika China atau India nanti memandang bank-bank Eropa sebagai tempat penyimpanan dana yang tak lagi aman.
Perpecahan Sikap dalam Uni Eropa
Di dalam blok, suara mulai terbelah. Perdana Menteri Slovakia Robert Fico menangguhkan bantuan militer ke Ukraina dan menegaskan tujuan negaranya bukan mengalahkan Rusia, tetapi mengakhiri perang secepat mungkin.
Perdana Menteri Hungaria Viktor Orbán bahkan terang-terangan menyatakan Ukraina “tak dapat menang di medan perang”.
Meski keduanya dikenal berhaluan pro-Rusia, pandangan mereka mencerminkan arus realisme yang kian menguat. Prancis dan Jerman tetap mendukung Kyiv, tetapi dengan penekanan yang makin besar pada diplomasi dan “ekspektasi realistis”.
Sementara Polandia dan negara Baltik mendorong penggunaan aset beku, negara-negara besar lain seperti Jerman, Prancis, dan Italia mengambil sikap jauh lebih hati-hati—bahkan meminta Ukraina mengalokasikan dana itu khusus untuk membeli senjata Eropa, syarat yang ditolak Kyiv.
Keengganan Eropa makin terasa seiring perkembangan medan perang yang tidak menguntungkan Ukraina. Kota penting Pokrovsk kini dikepung, pasukan Rusia bergerak maju di Huliaipole, sementara infrastruktur energi Ukraina terus dihancurkan serangan drone.
Dalam konteks ini, aset beku tidak lagi dipandang sebagai bantuan, tetapi sebagai bargaining chip strategis. Menggunakannya sekarang berarti memasang taruhan besar pada kemenangan Ukraina. Menundanya memberi ruang manuver jika perang berakhir buntu atau Rusia justru unggul.
Pada 2022, dukungan untuk Ukraina adalah narasi moral. Menjelang akhir 2025, ia berubah menjadi pertimbangan risiko.
Penundaan bukan sekadar ketidaktegasan—melainkan strategi. Eropa sedang menjaga fleksibilitas: jika Ukraina kembali unggul, aset itu bisa dilepas dengan alasan kuat. Jika tidak, Eropa menghindari sorotan sebagai pihak yang gagal mempertaruhkan miliaran euro untuk hasil yang sia-sia.
Keputusan akhir terkait aset ini diperkirakan muncul pada Desember. Namun sekalipun disetujui, ada kemungkinan besar dana akan dicairkan bertahap dan terikat pada perkembangan di medan perang. Ukraina, pada akhirnya, tetap tersandera kalkulasi geopolitik antara Barat dan Rusia.
Uni Eropa belum meninggalkan Ukraina, tetapi jelas tengah mengurangi eksposur risikonya. Banyak pemimpin Eropa tampaknya tak lagi yakin Ukraina bisa menang—meski mereka enggan mengucapkannya.
Apa pun keputusan soal aset beku, prospek Ukraina tetap suram kecuali kedua pihak menemukan cara menurunkan ketegangan. Tidak ada solusi sempurna yang tersisa. Tantangan Eropa kini adalah memilih opsi yang paling sedikit membawa kerusakan, di antara begitu banyak pilihan yang sama-sama tidak ideal.
Ketegangan Jepang–China Meningkat, Risiko Ekonomi Mulai Terasa di Pasar
Ketegangan diplomatik antara Jepang dan China terkait isu Taiwan kembali memanas dan mulai memunculkan dampak ekonomi, terutama pada sektor pariwisata dan konsumsi.
Perselisihan yang berawal dari pernyataan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi kini berkembang menjadi isu regional yang berpotensi mengganggu hubungan dagang dan arus wisatawan.
Pemerintah China pada Senin (17/11/2025) menegaskan bahwa Perdana Menteri Li Qiang tidak memiliki agenda untuk bertemu PM Jepang di sela KTT G20 Afrika Selatan.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning, menilai komentar Takaichi mengenai kemungkinan respons militer Jepang bila China menyerang Taiwan telah “merusak fondasi politik” hubungan kedua negara. Beijing meminta pernyataan tersebut ditarik.
Pernyataan Takaichi awal November ini memang memicu eskalasi. Ia mengatakan kepada parlemen bahwa serangan China ke Taiwan yang mengancam kelangsungan Jepang dapat memicu respons militer.
Pernyataan ini memicu reaksi keras dari Beijing, yang bahkan mengeluarkan imbauan agar warganya menghindari bepergian ke Jepang.
Untuk meredakan situasi, Jepang mengutus Masaaki Kanai, Direktur Jenderal Biro Asia dan Oseania Kementerian Luar Negeri, ke Beijing pekan ini. Media Jepang melaporkan Kanai akan menjelaskan bahwa komentar Takaichi bukan sinyal perubahan kebijakan keamanan Jepang.
Pemerintah Jepang menyatakan komunikasi antar kedua negara masih terbuka dan telah meminta China mengambil langkah yang sesuai terkait peringatan perjalanan tersebut.
Di sisi lain, Taiwan menilai China sedang melakukan serangan multifaset terhadap Jepang. Presiden Taiwan Lai Ching-te meminta komunitas internasional mengawasi perkembangan situasi dan mendesak China menahan diri agar tidak memperburuk stabilitas kawasan.
Ketegangan juga merembet pada komentar diplomatik yang semakin panas. Konsul Jenderal China di Osaka, Xue Jian, sempat menulis komentar bernada ancaman di media sosial sebelum menghapusnya, memicu protes resmi dari Tokyo.
China kemudian memanggil Duta Besar Jepang untuk menyampaikan protes keras, diikuti pernyataan bahwa Jepang akan menghadapi “kekalahan telak” jika ikut campur dalam isu Taiwan.
Situasi ini kembali diperburuk oleh aktivitas kapal penjaga pantai China yang memasuki perairan sekitar kepulauan sengketa Senkaku/Diaoyu pada Minggu, sebelum dihalau oleh penjaga pantai Jepang.
Dampak Ekonomi Mulai Terlihat
Ketegangan diplomatik ini menimbulkan kekhawatiran ekonomi, khususnya potensi penurunan wisatawan China yang selama ini menjadi tulang punggung sektor pariwisata Jepang.
Ekonom Nomura Research Institute, Takahide Kiuchi, memperingatkan bahwa jika penurunan kunjungan mencapai skala seperti tahun 2012 sekitar 25%, efeknya dapat menekan lebih dari separuh proyeksi pertumbuhan ekonomi tahunan Jepang.
Dampak tersebut mulai tercermin di pasar saham. Saham-saham yang sensitif terhadap sektor wisata dan ritel terkoreksi pada perdagangan Senin. Isetan Mitsukoshi anjlok lebih dari 10% pada awal sesi, sementara Japan Airlines turun lebih dari 4,4%.
Pemerintah Jepang sendiri berharap ketegangan mereda pada forum G20, meski China telah menegaskan tidak ada rencana pertemuan antar pemimpin.
Situasi ini menunjukkan bahwa konflik geopolitik di Asia Timur kembali menjadi variabel penting yang mempengaruhi sentimen pasar dan prospek ekonomi kawasan.
Korsel Usulkan Pembicaraan dengan Korut untuk Perjelas Garis Demarkasi Militer
Pemerintah Korea Selatan pada Senin mengusulkan untuk menggelar pembicaraan militer dengan Korea Utara guna membahas cara memperjelas Military Demarcation Line (MDL) atau Garis Demarkasi Militer.
Langkah ini bertujuan mencegah bentrokan tidak disengaja di sekitar perbatasan antar-Korea.
Usulan tersebut disampaikan setelah beberapa kali tentara Korea Utara—termasuk yang bersenjata—melintasi MDL secara sementara, ketika mereka bekerja di dekat perbatasan, seperti melakukan pembersihan lahan atau pemasangan ranjau di zona penyangga.
“Militer kami secara resmi mengusulkan dilaksanakannya pembicaraan antar-otoritas militer Korea Selatan dan Korea Utara untuk membahas penetapan Garis Demarkasi Militer, demi mencegah bentrokan tidak disengaja dan meredakan ketegangan militer,” kata Kim Hong-cheol, Wakil Menteri Kebijakan Pertahanan Nasional Korea Selatan.
Kim menambahkan bahwa Seoul mengharapkan respons positif dan cepat dari Pyongyang, karena proposal tersebut bertujuan menurunkan ketegangan di Semenanjung Korea dan memulihkan kepercayaan militer antar kedua negara.
Ia juga menyatakan bahwa Korea Selatan terbuka untuk berdiskusi mengenai detail pertemuan, termasuk lokasi dan jadwalnya.
Penanda Perbatasan Rusak Sejak 1953
Dalam pernyataannya, Kim menjelaskan bahwa pelanggaran MDL oleh tentara Korea Utara tampaknya terjadi karena penanda perbatasan darat yang dipasang pada tahun 1953, saat penandatanganan gencatan senjata, telah mengalami kerusakan.
Oleh karena itu, pembicaraan diperlukan untuk menegaskan kembali batas yang tepat guna mencegah insiden ketegangan di masa depan.
Belum Jelas Apakah Korut Akan Merespons
Masih belum diketahui apakah Korea Utara akan menanggapi usulan terbaru ini. Pyongyang hingga kini belum merespons seruan dialog yang berulang kali disampaikan oleh Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung.
Kedua Korea terakhir kali mengadakan pembicaraan militer tingkat jenderal pada 2018. Sejak tahun 2000, mereka telah menggelar dua kali pertemuan tingkat menteri dan 40 pertemuan tingkat kerja, menurut data Kementerian Pertahanan Korsel.
Rudal Rusia Kembali Hantam Kharkiv, Ukraina, Tiga Warga Tewas dan 10 Terluka
Serangan rudal Rusia kembali menghantam wilayah Kharkiv, Ukraina Timur. Serangan yang terjadi di Balakliia pada Senin dini hari itu menewaskan tiga warga dan melukai 10 orang lainnya, termasuk tiga remaja.
Gubernur Kharkiv Oleh Synehubov menyampaikan lewat Telegram bahwa rudal tersebut menghantam kawasan pusat kota, merusak blok permukiman bertingkat dan menghancurkan puluhan kendaraan.
Foto yang dibagikan otoritas regional memperlihatkan fasad bangunan bata yang hancur, jendela-jendela pecah, api yang masih berkobar di lantai atas, serta puing dan ranting pohon berserakan.
Kepala Administrasi Militer Balakliia, Vitali Karabanov, menyebut tiga remaja termasuk dalam daftar korban luka. Sembilan orang dilaporkan menjalani perawatan di rumah sakit.
Reuters belum dapat memverifikasi secara independen laporan tersebut. Rusia juga belum memberikan komentar resmi atas serangan ini.
Kharkiv, kota terbesar kedua di Ukraina, telah berulang kali menjadi sasaran serangan rudal, drone, dan artileri Rusia dalam beberapa bulan terakhir.
Serangan-serangan itu terus menghancurkan rumah, menargetkan infrastruktur, memutus aliran listrik, dan memaksa warga hidup di bawah ancaman sirene udara yang tiada henti.
Otoritas setempat juga melaporkan bahwa sebagian wilayah, termasuk kota Izyum di bagian selatan Kharkiv, mengalami pemadaman listrik semalam setelah rangkaian serangan pada Minggu malam yang turut melukai seorang remaja berusia 14 tahun.
Bahan Baku Makin Langka, Samsung Naikkan Harga Chip Memori Hingga 60%
Samsung Electronics menaikkan harga untuk beberapa chip memori, yang kini langka karena persaingan global untuk membangun pusat data AI, hingga 60% dibandingkan September, ungkap dua orang yang mengetahui kenaikan tersebut.
Saham Samsung, SK Hynix, dan produsen chip Amerika Serikat (AS) melonjak tajam menyusul berita tersebut, yang menggarisbawahi bagaimana lonjakan kecerdasan buatan telah memicu permintaan yang tinggi untuk unit chip yang dirancang khusus untuk tugas-tugas AI serta chip memori yang digunakan dalam unit-unit tersebut.
Kenaikan harga untuk bulan ini menyusul keputusan Samsung, produsen chip memori terbesar di dunia, untuk menunda pengumuman resmi harga kontrak pasokan pada bulan Oktober, ungkap sumber tersebut, seraya menambahkan bahwa detail harga biasanya diumumkan setiap bulan.
Melonjaknya harga chip memori ini, yang sebagian besar digunakan di server, kemungkinan akan menambah tekanan bagi perusahaan-perusahaan besar yang membangun infrastruktur data. Hal ini juga mengancam akan meningkatkan biaya produk lain seperti ponsel pintar dan komputer yang juga menggunakannya.
Banyak produsen server dan pembangun pusat data terbesar "kini menerima kenyataan bahwa mereka tidak akan mendapatkan produk yang cukup. Harga premium yang dibayarkan sangat ekstrem," ujar Tobey Gonnerman, presiden distributor semikonduktor Fusion Worldwide, kepada Reuters.
Harga kontrak Samsung untuk modul chip memori DDR5 32 gigabita (GB) melonjak menjadi US$ 239 pada bulan November, naik dari US$ 149 pada bulan September, ujarnya.
Setelah laporan awal Reuters pada hari Jumat, saham produsen chip AS melonjak dengan Micron Technology naik 4%. Pada perdagangan Senin pagi, saham Samsung naik 3% dan SK Hynix melonjak 6%. Ketiga saham tersebut kembali menguat setelah sebelumnya melemah karena kekhawatiran tentang valuasi AI yang terlalu tinggi.
Chip memori DDR digunakan di server, komputer, dan perangkat lain, membantu kinerja komputasi dengan menyimpan data sementara dan mengelola transfer serta pengambilan data yang cepat.
Samsung juga menaikkan harga chip DDR5 16GB dan DDR5 128GB sekitar 50% menjadi masing-masing $135 dan $1.194. Harga DDR5 64GB dan DDR5 96GB telah naik lebih dari 30%, kata Gonnerman.
Kenaikan harga ini dikonfirmasi oleh sumber lain yang diberi pengarahan oleh Samsung. Sumber tersebut menolak disebutkan namanya karena informasi tersebut tidak bersifat publik.
Samsung menolak berkomentar erkait rencana tersebut.
Secara terpisah, perusahaan tersebut mengumumkan pada hari Minggu (16/11/2025) bahwa mereka akan membangun lini produksi chip baru di pabriknya di Korea Selatan, karena mereka berharap AI akan mendorong permintaan untuk jangka menengah dan panjang.
Krisis chip begitu parah sehingga memicu pembelian panik oleh beberapa pelanggan, menurut para eksekutif dan analis industri.
Pembuat chip kontrak terkemuka Tiongkok, SMIC, mengatakan pada hari Jumat bahwa kekurangan chip memori telah menyebabkan pelanggan menahan pesanan untuk jenis chip lain yang juga digunakan dalam produk mereka.
Xiaomi, produsen ponsel pintar, elektronik, dan otomotif asal Tiongkok, juga memperingatkan bulan lalu bahwa lonjakan harga telah meningkatkan biaya produksi ponsel.
Namun, kekurangan ini merupakan keuntungan bagi Samsung yang tertinggal dari para pesaingnya dalam menawarkan chip AI canggih dan, hingga saat ini, belum mengalami peningkatan laba sebanyak itu.
Peralihan yang lebih lambat ke chip AI juga berarti Samsung memiliki daya penetapan harga yang lebih baik daripada pesaing yang lebih kecil di bidang memori seperti SK Hynix dan Micron, menurut Jeff Kim, kepala riset di KB Securities.
Analis TrendForce, Ellie Wang, mengatakan Samsung kemungkinan akan menaikkan harga kontrak kuartalan sebesar 40% hingga 50% pada periode Oktober-Desember, lebih tinggi dari rata-rata 30% yang diharapkan untuk industri yang lebih luas.
"Mereka sangat yakin bahwa harga akan naik. Dan alasan utamanya adalah karena sekarang permintaan sangat kuat, dan semua pihak sedang mengupayakan perjanjian jangka panjang dengan para pemasok," ujarnya, menambahkan bahwa perjanjian tersebut berlaku untuk tahun 2026, atau gabungan tahun 2026 dan 2027.
Situasi Memanas, Jepang Kirim Utusan Khusus ke China untuk Redakan Ketegangan
Pemerintah Jepang bergerak cepat meredam ketegangan diplomatik terbaru dengan China, setelah pernyataan Perdana Menteri Sanae Takaichi soal Taiwan memicu reaksi keras dari Beijing dan mengancam hubungan kedua negara.
Ketegangan memuncak setelah Takaichi menyampaikan di hadapan parlemen bahwa serangan China terhadap Taiwan bisa mengancam eksistensi Jepang dan berpotensi memicu respons militer.
Pernyataan terbuka semacam ini selama ini dihindari pejabat Jepang, karena berisiko memprovokasi Beijing yang mengklaim Taiwan sebagai wilayahnya.
Untuk meredakan situasi, media Jepang melaporkan bahwa Masaaki Kanai, Direktur Jenderal Biro Asia dan Oseania di Kementerian Luar Negeri Jepang, akan bertolak ke China pada Senin.
Ia dijadwalkan bertemu dengan mitranya dari China, Liu Jinsong. Kanai diperkirakan akan menegaskan bahwa komentar Takaichi bukan sinyal perubahan kebijakan keamanan Jepang serta meminta Beijing menahan diri agar hubungan bilateral tidak semakin rusak.
Namun, Kementerian Luar Negeri Jepang belum mengonfirmasi rencana perjalanan tersebut.
Beijing merespons keras. Pada Jumat, China memperingatkan Jepang bahwa mereka akan menghadapi "kekalahan telak" jika menggunakan kekuatan dalam isu Taiwan.
China juga memanggil Duta Besar Jepang untuk melayangkan protes resmi, serta mengeluarkan imbauan agar warganya tidak bepergian ke Jepang. Langkah ini memicu kekhawatiran dampak ekonomi, khususnya bagi sektor pariwisata.
Dari Taipei, Presiden Taiwan Lai Ching-te menilai tindakan Beijing merupakan “serangan multifaset” terhadap Jepang yang dapat mengguncang stabilitas Indo-Pasifik.
Lai mendesak komunitas internasional agar terus mengawasi perkembangan situasi dan meminta China bertindak sebagai kekuatan besar yang bertanggung jawab, bukan sumber ketidakstabilan kawasan. Ia menegaskan kembali bahwa Taiwan menolak klaim kedaulatan China.
Media resmi China juga terus menekan Tokyo. People's Daily, koran resmi Partai Komunis China, menyebut pernyataan Takaichi sebagai langkah yang berbahaya, provokatif, dan meninggalkan akal strategis.
Di sisi ekonomi, potensi dampak mulai dihitung. Takahide Kiuchi, ekonom senior Nomura Research Institute, memperkirakan penurunan wisatawan China sebesar 25%, seperti yang terjadi saat ketegangan diplomatik tahun 2012 dapat menimbulkan kerugian ekonomi besar.
Penurunan sebesar itu, katanya, bisa menekan lebih dari setengah proyeksi pertumbuhan tahunan Jepang.
Upaya diplomatik Jepang awal pekan ini menjadi ujian penting bagi stabilitas hubungan Tokyo–Beijing, di tengah meningkatnya sensitivitas geopolitik kawasan Asia Timur.
Krisis Taiwan: Jepang Berupaya Redakan Ketegangan dengan China
Seorang diplomat senior Jepang akan bertolak ke China pada Senin (17/11/2025), menurut laporan media Jepang, di tengah upaya Tokyo meredakan ketegangan diplomatik terkait isu Taiwan yang belakangan memperburuk hubungan kedua negara bertetangga di Asia Timur itu.
Ketegangan memuncak setelah Perdana Menteri Sanae Takaichi mengatakan kepada parlemen bahwa serangan China terhadap Taiwan dapat mengancam kelangsungan hidup Jepang dan berpotensi memicu respons militer.
Pernyataan tersebut selama ini dihindari oleh para pejabat Jepang karena dikhawatirkan memprovokasi Beijing, yang mengklaim Taiwan sebagai wilayahnya.
Masaaki Kanai, Direktur Jenderal Biro Asia dan Oseania di Kementerian Luar Negeri Jepang, dilaporkan akan bertemu dengan mitranya dari China, Liu Jinsong.
Kanai disebut akan menjelaskan bahwa pernyataan Takaichi bukan sinyal perubahan kebijakan keamanan Jepang, serta mendesak China agar menahan diri dari tindakan yang dapat memperburuk hubungan bilateral.
Kementerian Luar Negeri Jepang menyatakan belum dapat mengonfirmasi apakah Kanai benar-benar akan melakukan perjalanan tersebut.
Pada Jumat lalu, Beijing memperingatkan bahwa Jepang akan menghadapi “kekalahan militer yang menghancurkan” jika ikut campur dalam isu Taiwan, serta memanggil duta besar Jepang untuk menyampaikan “protes keras”.
China juga mengimbau warganya agar tidak bepergian ke Jepang, memicu kekhawatiran akan turunnya bisnis sektor pariwisata Jepang.
Media yang terafiliasi pemerintah China terus melancarkan kritik terhadap PM Takaichi pada Senin.
“Pernyataan berbahaya Takaichi, yang telah menyentuh sensitivitas berbagai pihak, bukan hanya tindakan sembrono secara strategis tetapi juga provokasi yang disengaja,” tulis People’s Daily, koran resmi Partai Komunis China, dalam sebuah editorial.
Menurut Takahide Kiuchi, ekonom eksekutif di Nomura Research Institute, penurunan jumlah wisatawan China serupa dengan penurunan 25% yang terjadi pada sengketa diplomatik tahun 2012 dapat menimbulkan kerugian ekonomi signifikan bagi Jepang.
“Penurunan jumlah wisatawan pada skala ini dapat menekan pertumbuhan hingga lebih dari setengah tingkat pertumbuhan tahunan Jepang,” ujarnya.
Saham Pariwisata Jepang Anjlok Diterpa Retaknya Hubungan Diplomatik dengan China
Ketegangan diplomatik antara Jepang dan China kembali memanas dan langsung mengguncang pasar saham Tokyo.
Sektor pariwisata menjadi korban pertama setelah Beijing memperingatkan warganya untuk tidak berkunjung ke Jepang di tengah perselisihan terbaru terkait Taiwan.
Pada perdagangan Senin (17/11/2025), saham emiten yang sangat bergantung pada wisatawan China berguguran. Isetan Mitsukoshi ambles 11,4%, menjadi penurunan terbesar lebih dari satu tahun.
Operator Tokyo Disneyland, Oriental Land, terperosok 5,1%, sementara Japan Airlines turun 3,9%.
China sebelumnya memperingatkan Jepang akan kekalahan telak jika ikut campur dalam konflik Taiwan, sekaligus mengeluarkan imbauan perjalanan bagi warganya. Pemerintah Jepang kemudian mendesak Beijing agar mengambil langkah yang lebih tepat.
Pariwisata selama ini menjadi penopang penting ekonomi Jepang, terlebih setelah yen melemah. Pada September, wisatawan dari China daratan menyumbang sekitar 24% kunjungan, terbesar kedua setelah Korea Selatan.
Larangan perjalanan dari China berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi hingga ¥2,2 triliun atau sekitar US$ 14,23 miliar per tahun.
Dampaknya bisa memangkas produk domestik bruto (PDB) riil Jepang sebesar 0,36%, menurut perkiraan Takahide Kiuchi, ekonom eksekutif Nomura Research Institute.
Tekanan pasar tidak hanya dirasakan sektor wisata. Saham Ryohin Keikaku pengelola gerai Muji merosot 9,4%, sementara Fast Retailing, pemilik Uniqlo dengan lebih dari 900 toko di China, turun 5,6%. Indeks acuan Nikkei terkoreksi 0,7%.
Ketegangan meningkat sejak Perdana Menteri baru Jepang, Sanae Takaichi, menyatakan pada 7 November bahwa serangan China ke Taiwan bisa menjadi situasi yang mengancam kelangsungan hidup” Jepang dan memicu respons militer.
Menurut Alicia Garcia-Herrero, Kepala Ekonom Asia Pasifik Natixis, potensi dampak ekonomi jauh lebih luas daripada sekadar sektor pariwisata.
Ketergantungan Jepang pada pasokan logam tanah jarang dari China yang memasok lebih dari 90% kebutuhan global—dinilai menjadi risiko strategis yang sulit dihindari.
Di China, saham perusahaan yang memiliki eksposur ke pasar Jepang juga ikut terpukul. Saham Linkage, produsen perangkat lunak yang mengandalkan penjualan ke Jepang, turun 3,5%. Emiten maskapai seperti Air China dan China Eastern juga terkoreksi lebih dari 2%.
Retaknya hubungan dua ekonomi besar Asia ini kini menjadi sorotan, dengan pasar menimbang risiko lanjutan yang bisa menjalar ke rantai pasok teknologi hingga hubungan dagang bilateral.
WHO: 900 Pasien di Gaza Meninggal Akibat Blokade Israel
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah mengungkapkan angka-angka mengkhawatirkan yang mencerminkan krisis medis yang parah di Jalur Gaza. Lebih dari 900 pasien meninggal saat menunggu evakuasi medis akibat pembatasan Israel dalam mengeluarkan izin perjalanan untuk perawatan di luar Gaza.
WHO menjelaskan bahwa sekitar 16.500 pasien masih menunggu persetujuan untuk dievakuasi, termasuk 4.000 anak-anak yang sangat membutuhkan bantuan medis untuk menyelamatkan nyawa. Organisasi tersebut memperingatkan bahwa penundaan lebih lanjut dalam menangani kasus-kasus kritis sama dengan hukuman mati.
Dilansir kantor berita WAFA, WHO juga mencatat bahwa rumah sakit di Gaza beroperasi kurang dari setengah kapasitasnya karena kekurangan bahan bakar, obat-obatan, dan pasokan penting.
Sejak Mei 2024, organisasi tersebut telah melaksanakan 119 misi evakuasi, berhasil memindahkan 8.000 pasien untuk perawatan di luar Gaza, termasuk 5.500 anak-anak. Namun, ribuan pasien masih berada dalam kondisi yang memprihatinkan, menghadapi masa depan yang tidak pasti di tengah runtuhnya sistem layanan kesehatan.
Kepala WHO mengatakan lembaganya sedang bekerja di Gaza untuk membangun kembali layanan kesehatan yang hancur dan memindahkan pasien yang terluka parah keluar dari wilayah tersebut satu bulan setelah gencatan senjata disepakati.
Dalam postingan di X, Tedros Adhanom Ghebreyesus mengucapkan terima kasih kepada 30 negara yang sejauh ini telah menerima pasien dan menyerukan negara lain untuk bergabung, dengan mengatakan “lebih dari 16.500 pasien, termasuk hampir 4.000 anak-anak, sedang menunggu evakuasi untuk menerima perawatan darurat di luar Gaza.” Tedros juga menyerukan agar semua jalur evakuasi dibuka, “khususnya ke Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur”.
Sebuah laporan dari Institut Asuransi Nasional Israel mengungkapkan bahwa 58 persen keluarga Palestina di Israel mengalami kerawanan pangan, dan hanya 10 persen dari rumah tangga tersebut yang menikmati tingkat ketahanan pangan yang tinggi.
Laporan yang dirilis hari ini dan mencakup tahun 2024, menyoroti kesenjangan yang signifikan dalam ketahanan pangan antar populasi. Keluarga Palestina di Israel, khususnya mereka yang memiliki satu atau dua anak, memiliki kemungkinan 3,5 kali lebih besar menghadapi kerawanan pangan dibandingkan dengan keluarga Yahudi non-Haredi. Di antara komunitas Yahudi Haredi, kerawanan pangan mempengaruhi 25 persen rumah tangga.
Lebih dari seperempat rumah tangga di Israel, setara dengan 2,8 juta orang (termasuk lebih dari satu juta anak-anak), melaporkan tidak mampu menyediakan makanan dalam jumlah dan kualitas yang dibutuhkan. Jumlah ini setara dengan 27,1 persen dari seluruh rumah tangga Israel, meskipun ada sedikit penurunan dibandingkan 30,8 persen pada 2023.
Survei tersebut, yang dilakukan antara bulan Mei dan November 2024, melibatkan sampel 5.000 orang dewasa dan didasarkan pada versi singkat survei ketahanan pangan Departemen Pertanian AS, yang mencakup enam pertanyaan tentang kuantitas, kualitas, dan ketersediaan pangan di rumah tangga.
Laporan ini juga menghubungkan kerawanan pangan secara langsung dengan tingkat pendapatan, dan mencatat bahwa hampir separuh rumah tangga di tingkat ekonomi terendah (47,6 persen) mengalami kerawanan pangan. Laporan ini memperingatkan bahwa fenomena ini mempunyai implikasi luas terhadap perekonomian Israel, termasuk berkurangnya produktivitas tenaga kerja, peningkatan biaya perawatan kesehatan, dan dampak negatif terhadap sumber daya manusia generasi muda.
Rusia dan China Diyakini tak akan Veto Resolusi PBB untuk Gaza Usulan AS
Para diplomat senior di PBB dilaporkan optimistis bahwa Rusia dan China akan mengambil sikap abstain daripada memveto sebuah resolusi yang diusulkan Amerika Serikat (AS) untuk mengotorisasi sebuah pasukan stabilisasi internasional (ISF) di Gaza. Sidang Dewan Keamanan (DK) PBB dijadwalkan akan melakukan pemungutan suara atas resolusi itu pada Senin (17/11/2025).
"China tidak akan memveto resolusi itu, tapi posisi Rusia masih belum pasti, dan menjadi kunci juga," ujar salah seorang diplomat dikutip Dawn, Ahad (15/11/2025). Sementara, seorang diplomat lainnya menambahkan, "baik China dan Rusia mungkin akan abstain, tapi mereka tidak akan menggunakan hak vetonya."
Diketahui, berdasarkan draf resolusi usulan AS, PBB akan memberikan mandat selama dua tahun kepada sebuah badan transisi bernama Dewan Perdamaian, yang dipimpin oleh Presiden AS Donald Trump, sesuai dengan 20 poin proposal perdamaian Gaza. Mandat juga diberikan kepada 20 ribu pasukan ISF yang bertugas melucuti kelompok bersenjata non-negara, mengamankan koridor bantuan kemanusiaan, melindungi warga sipil, dan membantu pembentukan struktur pemerintahan.
Mendukung resolusi usulan AS itu, pada pekan ini, delapan negara Arab dan Muslim yakni Pakistan, Qatar, Mesir, UEA, Arab Saudi, Indonesia, Yordania, dan Turki, merilis sebuah pernyataan yang meminta percepatan pengesahan resolusi itu di DK PBB. Menurut beberapa diplomat, dukungan itu merefleksikan kekhawatiran mendalam akan meletusnya kembali kekerasan di Gaza.
Ditanya mengapa negara-negara Muslim mendukung resolusi AS, seorang diplomat mengatakan, "Tidak ada yang ingin genosida terhadap Palestina berlanjut".
Di PBB, Pengamat Tetap untuk Negara Palestina, Riyad Mansour, telah bertemu dengan Duta Besar Pakistan untuk PBB Asim Iftikhar Ahmad dan setuju bahwa "pertumpahan darah di Gaza harus dihentikan segera". Utusan Palestina di PBB diyakini juga menyetujui dukungan negara-negara Arab dan Muslim terhadap resolusi usulan AS.
Draf resolusi AS mencantumkan visi Dewan Perdamaian yang akan memimpin pemerintahan transisi di Gaza, namun menuai kritik tajam. Rusia dan China dilaporkan menuntut penghapusan Dewan Perdamaian dari resolusi AS. Adapun terkait mandat ISF untuk "melucuti secara permanen senjata" dari kelompok bersenjata non-negara, termasuk Hamas, menjadi poin sensitif.
Sebagaimana pasukan ISG "menetapkan kontrol dan stabilitas," draf resolusi menuntut penarikan militer Israel dari Gaza tergantung pada persetujuan atas "standar, kejadian, penting, dan kerangka waktu" yang dinegosiasikan antara Israel, ISF, AS, dan lainnya.
Merespons kritik, resolusi AS dimodifikasi untuk menegaskan, "sebuah jalan kredibel menuju penentuan nasib sendiri bangsa Palestina dan status diakui sebagai negara merdeka," namun hanya dengan syarat, setelah reformasi Otoritas Palestina dan kemajuan dan pengembangan Gaza.
Beberapa negara Arab dan negara Muslim yang siap mengirimkan pasukan juga menghkawatirkan komposisi dari Dewan Perdamaian. Siapa yang akan memimpin dewan itu, apa peran (jika ada) yang akan dimiliki Otoritas Palestina.
Draf tandingan Rusia
Moskow diketahui membuat resolusi tandingan di DK PBB. Dalam draf resolusi versi Rusia, Dewan Perdamaian yang dipimpin Trump ditiadakan dan alih alih meminta DK PBB untuk mengajukan opsi-opsi terkait stabilisasi dan pemerintahan di Gaza. Lewat draf resolusinya, Rusia berargumen bahwa draf AS gagal "mengakui standar hukum internasional secara universal," khususnya soal kerangka kerja dua-negara.
Draf resolusi juga menginginkan sebuah pasukan internasional hasil negosiasi inklusif dan di bawah mandat yang lebih jelas dari PBB.
Meski demikian, pemerintah Trump menekan anggota DK PBB untuk mengesahkan resolusi usulan AS. Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio menegaskan bahwa, draf resolusi AS "jalan terbaik menuju perdamaian di Timur Tengah" dan berterima kasih kepada negara Arab dan Muslim yang mendukung resolusi itu.