News Komoditi & Global ( Rabu, 25 Februari 2026 )
News Komoditi & Global ( Rabu, 25 Februari 2026 )
Harga Emas Global Melemah, Dolar Menguat dan Investor Ambil Untung
Harga emas melemah pada perdagangan Selasa (24/2/2026), turun dari level tertinggi dalam lebih dari tiga minggu.
Tekanan datang dari penguatan dolar Amerika Serikat (AS) serta aksi ambil untung investor, di tengah pasar yang masih menanti kejelasan kebijakan tarif AS dan perkembangan pembicaraan antara Iran dan AS.
Mengutip laporan Reuters, harga emas spot turun 1,4% ke level US$ 5.158,24 per ons pada pukul 13.40 waktu New York, AS. Sementara itu, kontrak berjangka emas AS untuk pengiriman April ditutup melemah 0,9% di posisi US$ 5.176,30 per ons.
Pelemahan emas terjadi seiring indeks dolar AS yang naik 0,1%. Penguatan dolar membuat emas yang diperdagangkan dalam mata uang tersebut menjadi lebih mahal bagi investor pemegang mata uang lain.
Analis senior Kitco Metals, Jim Wyckoff, menilai penurunan harga ini lebih bersifat koreksi teknikal. “Harga emas sebelumnya bergerak naik cukup kuat, sehingga penurunan ini terlihat seperti koreksi wajar. Dolar yang lebih tinggi juga memberi tekanan tambahan,” ujarnya.
Sebelumnya, harga emas sempat menyentuh level tertinggi tiga pekan pada awal sesi perdagangan. Kenaikan itu dipicu pernyataan Presiden AS Donald Trump yang berencana menaikkan tarif impor menjadi 15%, menyusul putusan Mahkamah Agung AS yang menyatakan penggunaan undang-undang darurat untuk memberlakukan tarif melampaui kewenangannya.
Namun, pada hari yang sama, pemerintah AS tetap memberlakukan tarif 10% untuk seluruh barang yang tidak dikecualikan, sesuai pengumuman sebelumnya.
Dari sisi geopolitik, perhatian pasar juga tertuju pada rencana putaran ketiga pembicaraan nuklir antara Iran dan Amerika Serikat yang dijadwalkan berlangsung Kamis di Jenewa.
Negosiasi ini berlangsung di tengah meningkatnya kekhawatiran risiko konflik antara kedua negara.
Menurut Wyckoff, permintaan terhadap aset safe haven seperti emas masih relatif kuat. Ketegangan geopolitik dan ketidakpastian kebijakan tarif dinilai membatasi tekanan jual lebih dalam.
Namun, ia menegaskan bahwa untuk menembus rekor tertinggi baru, pasar membutuhkan katalis geopolitik atau ekonomi yang lebih besar.
“Ketika harga mendekati level tertinggi, resistensinya akan semakin kuat. Dorongan ke rekor baru kemungkinan memerlukan katalis baru yang signifikan,” katanya.
Emas selama ini dikenal sebagai aset lindung nilai yang cenderung diminati saat ketidakpastian ekonomi dan geopolitik meningkat. Namun, sentimen pasar juga dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi AS.
Presiden Federal Reserve Bank of Atlanta yang akan segera mengakhiri masa jabatannya, Raphael Bostic, mengatakan kepada Reuters bahwa AS berpotensi memasuki fase pengangguran struktural yang lebih tinggi.
Hal ini dipicu oleh adopsi kecerdasan buatan (AI) oleh perusahaan untuk menekan kebutuhan tenaga kerja, sebuah kondisi yang menurutnya sulit diatasi hanya dengan penurunan suku bunga.
Di pasar logam mulia lainnya, harga perak spot turun 1,2% menjadi US$ 87,21 per ons setelah sehari sebelumnya mencapai level tertinggi dua pekan. Sebaliknya, harga platinum naik 1% ke US$ 2.175,95 per ons, sementara paladium melonjak 2,3% menjadi US$ 1.785,35 per ons.
Harga Minyak Dunia Turun Usai Iran Buka Peluang Kesepakatan Nuklir dengan AS
Harga minyak dunia ditutup melemah sekitar 1% pada Selasa, seiring sinyal dari Iran yang menyatakan kesiapan mengambil langkah-langkah untuk mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat (AS) menjelang putaran lanjutan pembicaraan nuklir.
Kontrak berjangka Brent ditutup turun 72 sen atau 1,0% ke level US$70,77 per barel. Sementara itu, minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) terkoreksi 68 sen atau 1,0% ke US$65,63 per barel.
Tekanan harga muncul setelah Wakil Menteri Luar Negeri Iran menyebut Teheran siap melakukan langkah yang diperlukan demi tercapainya kesepakatan dengan Washington. Iran dan AS dijadwalkan menggelar putaran ketiga perundingan nuklir pada Kamis di Jenewa.
AS menuntut Iran menghentikan program nuklirnya, sementara Iran menegaskan tidak mengembangkan senjata atom.
Iran merupakan produsen minyak mentah terbesar ketiga di dalam OPEC. Potensi meredanya ketegangan geopolitik dinilai pasar dapat membuka peluang pelonggaran sanksi, yang pada akhirnya menambah pasokan minyak global.
Namun, ketegangan AS–Iran masih membebani pasar. Sejumlah analis menilai harga minyak AS saat ini masih memuat premi risiko geopolitik sekitar US$3–US$4 per barel.
Bank UBS memperkirakan penurunan harga minyak dalam beberapa pekan ke depan akan cenderung moderat, selama tidak ada eskalasi konflik di Timur Tengah yang mengganggu pasokan.
Di sisi lain, faktor kebijakan dan pasokan global turut memengaruhi pergerakan harga. Pemerintah AS mulai memberlakukan tarif impor global sementara sebesar 10%, dengan wacana kenaikan menjadi 15%. Kebijakan ini menambah ketidakpastian di pasar perdagangan energi.
Dari Amerika Latin, perusahaan perdagangan dan pembeli minyak Venezuela mulai menyewa kapal tanker minyak mentah berukuran sangat besar untuk ekspor, pertama kalinya sejak kesepakatan pasokan Caracas–Washington berlaku.
Langkah ini diperkirakan mempercepat pengiriman mulai Maret dan meningkatkan arus pasokan ke India.
Sementara itu di Eropa, Komisi Eropa berencana mengajukan proposal hukum untuk melarang impor minyak Rusia secara permanen pada pertengahan April.
Di Rusia sendiri, operator pipa minyak Transneft memangkas aliran minyak mentah sekitar 250.000 barel per hari setelah serangan drone Ukraina terhadap salah satu stasiun pemompaan utama. Pengelola jaringan tersebut adalah Transneft.
Pelaku pasar kini menanti data persediaan minyak AS. Laporan dari American Petroleum Institute dijadwalkan rilis Selasa, disusul data resmi dari Administrasi Informasi Energi AS pada Rabu.
Analis memperkirakan stok minyak mentah AS bertambah sekitar 1,5 juta barel pada pekan yang berakhir 20 Februari.
Kombinasi sinyal diplomatik Iran-AS, kebijakan tarif AS, serta dinamika pasokan global membuat pasar minyak tetap volatil, dengan arah harga jangka pendek masih sangat bergantung pada perkembangan geopolitik dan data persediaan.
Wall Street Menguat, Saham Teknologi dan AI Jadi Penopang Utama
Bursa saham Amerika Serikat (AS ditutup menguat pada perdagangan Selasav(24/2/2026), didorong reli saham teknologi seiring kembalinya minat investor terhadap kecerdasan buatan (AI).
Optimisme ini mampu menutup kekhawatiran pasar soal potensi disrupsi yang ditimbulkan teknologi baru tersebut.
Tiga indeks utama Wall Street mencatat kenaikan solid. Indeks Dow Jones Industrial Average naik 370,44 poin atau 0,76% ke 49.174,50. S&P 500 menguat 0,77% ke 6.890,07, sementara Nasdaq Composite melonjak 1,05% ke 22.863,68.
Penguatan dipimpin sektor teknologi dan barang konsumsi non-esensial. Sektor semikonduktor tampil menonjol, sejalan dengan kembali meningkatnya selera risiko investor setelah tekanan tajam pada awal pekan.
“Pasar sedang berada dalam fase volatil. Hari ini terlihat aksi beli saat harga turun,” ujar Matthew Keator, mitra pengelola Keator Group.
Menurutnya, pasar masih mencari kepastian mengenai seberapa besar nilai tambah AI atau justru gangguan yang akan ditimbulkannya bagi berbagai industri.
Indeks S&P Software & Services bangkit 1,3% setelah sebelumnya tertekan. Sentimen membaik usai perusahaan AI Anthropic mengumumkan peluncuran sejumlah plug-in baru untuk sektor seperti perbankan investasi dan sumber daya manusia.
Produk ini dikembangkan bersama mitra, termasuk Thomson Reuters, Salesforce, dan FactSet.
Respons pasar cukup kuat. Saham FactSet melonjak 5,9%, sementara saham Thomson Reuters yang tercatat di AS naik 11,5%. Salesforce menguat 4,1% dan menjadi salah satu penopang Dow Jones.
Meski demikian, kekhawatiran soal dampak AI terhadap sektor tertentu belum sepenuhnya hilang. Beberapa industri seperti properti komersial hingga logistik sempat tertekan dalam beberapa pekan terakhir akibat kekhawatiran disrupsi teknologi.
“Ini masih tahap awal. Adopsi dan penerapan alat-alat AI secara luas kemungkinan masih memerlukan waktu,” kata Robert Pavlik, manajer portofolio senior Dakota Wealth.
Isu makro turut menjadi perhatian. Gubernur Federal Reserve Lisa Cook menyatakan AI berpotensi meningkatkan risiko pengangguran, sementara Gubernur Fed Christopher Waller menilai dampaknya terhadap pasar tenaga kerja tidak akan signifikan.
Ketidakpastian juga datang dari arah kebijakan dagang setelah Mahkamah Agung AS membatalkan sebagian tarif Donald Trump, disusul ancaman penerapan bea masuk baru.
Dari saham individual, Home Depot naik 2% setelah melampaui perkiraan kinerja kuartal IV dan mempertahankan proyeksi tahunan. Advanced Micro Devices melesat 8,8% usai mengumumkan rencana penjualan chip AI hingga US$60 miliar kepada Meta Platforms dalam lima tahun; saham Meta naik tipis 0,3%.
Sementara itu, Keysight Technologies melonjak 23,1% setelah memproyeksikan laba kuartal II di atas ekspektasi pasar.
Di bursa NYSE, jumlah saham yang naik melampaui yang turun dengan rasio 2,06 banding 1. Sebanyak 464 saham mencetak level tertinggi baru, sementara 159 saham menyentuh level terendah baru. Di Nasdaq, rasio saham naik terhadap turun mencapai 2,14 banding 1.
Volume transaksi di bursa AS tercatat 17,06 miliar saham, masih di bawah rata-rata harian 20 hari terakhir sebesar 20,29 miliar saham.
Perang Dagang Memanas, China Kontrol Ekspor Terhadap 20 Entitas Jepang
China telah melarang ekspor barang-barang dwiguna ke 20 entitas Jepang yang dianggap jadi pemasok bagi militer Jepang. Hal tersebut diumumkan oleh Kementerian Perdagangan China pada Selasa (24/2/2026).
Langkah ini menargetkan unit-unit konglomerat industri besar Jepang seperti divisi pembuatan kapal dan mesin pesawat terbang Mitsubishi Heavy Industries, kata Kementerian Perdagangan seperti dikutip Reuters, tanpa menyebutkan barang-barang yang dikontrol.
Iklan
Pembatasan tersebut bertujuan untuk mengekang "remiliterisasi" dan ambisi nuklir Jepang, kata kementerian tersebut, menambahkan bahwa organisasi dan individu di luar negeri juga dilarang mentransfer barang-barang dwiguna asal China ke entitas yang terdaftar.
Perusahaan dapat mengajukan permohonan untuk menjual ke entitas yang terdaftar dalam "keadaan khusus" yang mengharuskan mereka untuk mengekspor, kata kementerian dalam sebuah pernyataan.
China telah meyakinkan bahwa entitas yang beroperasi "dengan itikad baik" tidak perlu khawatir, dan bahwa langkah-langkah yang diumumkan tidak akan memengaruhi pertukaran ekonomi dan perdagangan normal antara kedua negara.
Kementerian Perdagangan China juga menambahkan 20 entitas Jepang lainnya, termasuk Subaru Corp, Itochu Aviation, dan Mitsubishi Materials Corp, ke dalam daftar pantauan, dengan mengatakan bahwa mereka tidak dapat memverifikasi pengguna akhir atau penggunaan akhir dari barang-barang dwiguna entitas tersebut.
Dengan pengawasan yang lebih ketat, perusahaan yang mengekspor ke entitas-entitas tersebut harus mengajukan izin ekspor individual untuk barang-barang dwiguna dan memberikan komitmen tertulis bahwa barang-barang tersebut tidak akan berkontribusi pada peningkatan kemampuan militer Jepang.
Tidak satu pun dari perusahaan Jepang yang terkena dampak yang dihubungi oleh Reuters memberikan komentar langsung mengenai langkah-langkah perdagangan tersebut.
Reaksi pasar di Tokyo beragam, dengan saham Subaru turun 3,7% sementara saham Mitsubishi Materials naik 3% dan saham Mitsubishi Heavy turun 3,5%.
Apple Bakal Pindahkan Sebagian Produksi Mac Mini ke Houston
Apple akan memindahkan sebagian produksi komputer desktop Mac Mini ke Amerika Serikat (AS) dari Asia, dengan upaya manufaktur baru yang akan dimulai akhir tahun ini di fasilitas Foxconn di Houston utara.
Seperti dilaporkan The Wall Street Journal pada Senin (23/2/2026), rencana ini menandai investasi terbaru pembuat iPhone di AS, menyusul komitmen yang diumumkan Agustus lalu untuk berinvestasi US$ 600 miliar di AS selama empat tahun ke depan.
Pada bulan Mei, Presiden AS Donald Trump mengancam Apple dengan tarif 25% untuk produk yang diproduksi di luar negeri, sebuah perubahan tajam dari kebijakan sebelumnya ketika pemerintahannya mengecualikan ponsel pintar, komputer, dan elektronik lainnya dari putaran tarif impor China.
Produksi Mac Mini akan terus berlanjut di Asia, kata kepala operasionalnya, Sabih Khan, kepada WSJ. Dia menambahkan bahwa fasilitas tersebut akan memenuhi permintaan lokal seiring dengan peningkatan jalur perakitan di AS.
Belum jelas apakah Apple berencana untuk mengurangi produksi di fasilitasnya di Asia. Apple tidak segera menanggapi permintaan komentar dari Reuters.
Perusahaan merasa lebih yakin dalam memproyeksikan permintaan jangka panjang untuk Mac Mini, yang lebih populer daripada Mac Pro, tambah Khan.
Menurut laporan tersebut, Apple juga memperluas fasilitas Houston untuk menyertakan pusat pelatihan baru untuk manufaktur canggih.
Apple memiliki rekam jejak yang beragam dalam hal menepati janji investasi.
Misalnya, pada tahun 2019, Cook mengunjungi pabrik di Texas bersama Trump yang dipromosikan sebagai lokasi manufaktur baru. Namun, fasilitas tersebut telah memproduksi komputer Apple sejak 2013 dan Apple sejak itu memindahkan produksi tersebut ke Thailand.
Apple terus memproduksi sebagian besar produknya, termasuk iPhone dan iPad, di Asia, terutama di Tiongkok, meskipun telah memindahkan sebagian produksi ke Vietnam, Thailand, dan India dalam beberapa tahun terakhir.
Perang Akuisisi Warner Bros Memanas, Paramount Naikkan Tawaran
Persaingan memperebutkan Warner Bros. Discovery (WBD) kian memanas setelah Paramount Skydance (PSKY.O) mengajukan penawaran yang lebih tinggi untuk mengakuisisi pemilik HBO Max tersebut. Informasi ini disampaikan sumber yang mengetahui proses negosiasi kepada Reuters pada Senin (23/2/2026).
Langkah tersebut meningkatkan upaya Paramount untuk menggagalkan kesepakatan antara Warner Bros dan Netflix, sekaligus memperuncing perang penawaran atas salah satu aset paling bergengsi di Hollywood. Portofolio Warner Bros mencakup waralaba besar seperti Harry Potter dan Game of Thrones, yang menjadi daya tarik utama dalam perebutan ini.
Dalam proposal terbarunya, Paramount meningkatkan tawaran awal senilai US$108,4 miliar atau setara US$30 per saham untuk mengakuisisi seluruh perusahaan. Revisi ini disebut-sebut bertujuan menjawab kekhawatiran manajemen Warner Bros terkait kepastian pendanaan.
Detail perubahan nilai tawaran belum diungkapkan secara resmi. Baik Warner Bros maupun Paramount menolak memberikan komentar, sementara Netflix belum dapat dihubungi untuk tanggapan lebih lanjut.
Sebelumnya, Netflix—yang menjadi pihak pilihan Warner Bros—mengajukan penawaran pembelian studio dan aset streaming sebesar US$27,75 per saham secara tunai, atau sekitar US$82,7 miliar. Dalam ketentuan yang berlaku, Netflix memiliki hak untuk menyamai (match) penawaran terbaru dari Paramount yang dipimpin David Ellison.
Laporan Variety menyebutkan Warner Bros kemungkinan akan meninjau ulang tawaran Paramount, meski tetap merekomendasikan kesepakatan dengan Netflix kepada para pemegang saham.
Warner Bros sebelumnya menolak proposal Paramount tertanggal 10 Februari karena dinilai belum memenuhi kriteria “superior proposal” oleh dewan direksi. Perusahaan memberikan tenggat waktu tujuh hari hingga 23 Februari bagi Paramount untuk menyampaikan penawaran revisi.
Analis MoffettNathanson menilai tawaran di kisaran US$34 per saham dari Paramount berpotensi mengakhiri perang penawaran dan menghindari perdebatan lebih lanjut mengenai valuasi Discovery Global.
Sebagai bagian dari restrukturisasi, Warner Bros berencana memisahkan (spin off) aset televisi kabel seperti CNN dan HGTV ke dalam entitas baru bernama Discovery Global. Berdasarkan estimasi internal, entitas tersebut dapat bernilai antara US$1,33 hingga US$6,86 per saham.
Netflix menyatakan proposalnya memberi potensi kenaikan nilai tambahan bagi pemegang saham Warner Bros melalui spin off tersebut, yang diklaim akan meningkatkan fleksibilitas strategis, operasional, dan finansial perusahaan baru. Namun, Paramount menilai spin off kabel tersebut secara efektif tidak memiliki nilai signifikan.
Tekanan terhadap manajemen Warner Bros juga datang dari investor aktivis Ancora Capital, yang membangun kepemilikan saham sekitar US$200 juta di perusahaan tersebut.
Investor itu menuduh manajemen tidak cukup terbuka terhadap diskusi dengan Paramount dan mengancam akan menolak kesepakatan dengan Netflix dalam rapat umum tahunan jika negosiasi tidak dibuka kembali.
Saham Paramount Global tercatat naik 1,3% menjadi US$10,70 dalam perdagangan setelah jam bursa.
Pemegang saham Warner Bros dijadwalkan memberikan suara atas proposal Netflix pada 20 Maret. Persetujuan investor akan menjadi langkah penting, namun kesepakatan tetap harus melalui pengawasan ketat otoritas persaingan usaha di Amerika Serikat dan Eropa.
Regulator akan menilai apakah penggabungan kekuatan streaming global Netflix dengan aset studio Warner Bros yang telah berdiri lebih dari satu abad akan mengurangi persaingan atau membatasi pilihan konsumen.
Paramount menyatakan telah mengantongi izin investasi asing di Jerman dan tengah berdiskusi dengan regulator antimonopoli di AS, Uni Eropa, dan Inggris. Perusahaan menegaskan jalur persetujuan regulasinya lebih jelas dibandingkan Netflix.
Jika akuisisi oleh Paramount terwujud, entitas gabungan disebut-sebut akan melampaui skala pasar The Walt Disney Company, sekaligus menggabungkan dua operator televisi besar.
Sejumlah senator dari Partai Demokrat bahkan menyatakan kekhawatiran bahwa entitas tersebut dapat mengendalikan hampir seluruh tayangan televisi yang dikonsumsi masyarakat Amerika.
Di sisi lain, kombinasi Netflix dengan HBO Max berpotensi menjadikannya pemain streaming global terbesar dengan sekitar setengah miliar pelanggan.
Co-CEO Netflix, Ted Sarandos, menyatakan optimisme bahwa kesepakatan akan memperoleh persetujuan regulator dan mengklaim langkah tersebut akan lebih baik bagi industri Hollywood karena menghindari pemutusan hubungan kerja di tengah perlambatan produksi dan fluktuasi pendapatan box office.
Netflix juga berargumen bahwa integrasi layanan streaming-nya dengan HBO Max dapat menghadirkan paket bundling berbiaya lebih rendah bagi konsumen. Namun, klaim bahwa Netflix membutuhkan Warner Bros untuk bersaing dengan YouTube—distributor televisi paling banyak ditonton di AS—diperkirakan akan mendapat tantangan dari Departemen Kehakiman AS.
Sebagai bagian dari proses peninjauan regulasi, Departemen Kehakiman AS juga meneliti apakah Netflix pernah terlibat dalam praktik anti-persaingan. Netflix merujuk data Nielsen yang menunjukkan YouTube milik Google mencatat waktu tonton televisi lebih tinggi dibandingkan layanan streaming lainnya di Amerika Serikat.
China Batasi Ekspor ke 20 Perusahaan Jepang untuk Cegah Remiliterisasi
Pemerintah China memberlakukan kontrol ekspor terhadap 20 entitas Jepang yang disebut menyediakan barang untuk militer Jepang, kata Kementerian Perdagangan China pada Selasa (24/2/2026).
Langkah ini menargetkan unit-unit dari konglomerat industri besar Jepang, seperti Mitsubishi Heavy Industries Shipbuilding dan Mitsubishi Heavy Industries Aero Engines, meski kementerian tidak merinci barang yang dikontrol.
Tujuan kebijakan ini, menurut kementerian, adalah untuk menahan apa yang disebut remiliterisasi Jepang dan ambisi nuklirnya.
Selain itu, organisasi dan individu di luar negeri juga dilarang menyalurkan barang dual-use asal China kepada entitas yang masuk daftar tersebut.
“Perusahaan yang beroperasi dengan itikad baik tidak perlu khawatir,” ujar kementerian, menegaskan bahwa langkah ini tidak akan mempengaruhi hubungan ekonomi dan perdagangan normal antara China dan Jepang.
Kementerian perdagangan China juga menambahkan 20 perusahaan Jepang lainnya, termasuk Subaru Corp, Itochu Aviation, dan Mitsubishi Materials Corp, ke dalam daftar pengawasan.
Perusahaan-perusahaan ini menghadapi pemeriksaan lebih ketat karena pemerintah China tidak dapat memastikan penggunaan akhir barang dual-use mereka.
Perusahaan yang ingin mengekspor ke entitas yang masuk daftar pengawasan diwajibkan mengajukan izin ekspor khusus dan memberikan komitmen tertulis bahwa barang tersebut tidak akan digunakan untuk meningkatkan kemampuan militer Jepang.
Kebijakan ini menjadi bagian dari ketegangan perdagangan dan keamanan yang terus berkembang antara kedua negara, di tengah kekhawatiran Beijing terhadap peningkatan kapasitas militer Jepang.
20 Negara Termasuk Indonesia Kecam Perluasan Penjajahan Israel di Tepi Barat
Para menteri luar negeri dari 20 negara Arab, Islam, dan Eropa mengecam keras keputusan Israel untuk memperluas kendali ilegalnya atas Tepi Barat yang diduduki. Mereka mendesak Israel membatalkan keputusan yang berpeluang mematikan solusi dua negara tersebut.
Hal ini disampaikan dalam pernyataan bersama yang dikeluarkan oleh para menteri luar negeri Arab Saudi, Qatar, Mesir, Yordania, Kuwait, Palestina, Turki, Brazil, Perancis, Denmark, Finlandia, Islandia, Indonesia, Irlandia, Norwegia, Spanyol, Swedia, Slovenia, Luksemburg, dan Portugal, serta sekretaris jenderal Liga Negara-negara Arab dan Organisasi Kerja Sama Islam.
Pernyataan tersebut, yang diterbitkan oleh Kementerian Luar Negeri Saudi pada platform resmi X, menegaskan bahwa keputusan Israel baru-baru ini untuk mengklasifikasi ulang tanah Palestina sebagai “tanah negara”, mempercepat aktivitas pemukiman, dan memperkuat pemerintahan Israel di wilayah pendudukan merupakan pelanggaran mencolok terhadap hukum internasional dan resolusi Dewan Keamanan, serta bertentangan dengan pendapat penasihat Mahkamah Internasional pada tahun 2004.
Pernyataan tersebut meminta pemerintah Israel untuk segera membatalkan keputusannya, menahan diri untuk tidak melakukan perubahan permanen terhadap status hukum wilayah Palestina yang diduduki, mengakhiri kekerasan yang dilakukan pemukim, dan meminta pertanggungjawaban mereka yang bertanggung jawab atas pelanggaran terhadap rakyat Palestina di Tepi Barat.
Menurut Aljazirah, para menteri menekankan pentingnya menjaga status quo historis dan hukum di Yerusalem Timur dan tempat-tempat sucinya, serta mengakui peran khusus perwalian Yordania yang bersejarah. Mereka memperingatkan bahwa pelanggaran berulang-ulang Israel terhadap status quo di Yerusalem menimbulkan ancaman terhadap stabilitas regional.
Pernyataan itu juga menyerukan Israel untuk segera melepaskan dan mentransfer pendapatan pajak Palestina yang dipotong sesuai dengan Protokol Paris, mengingat pentingnya menyediakan layanan dasar bagi warga Palestina di Gaza dan Tepi Barat.
Pernyataan tersebut diakhiri dengan menegaskan komitmen untuk mencapai perdamaian yang adil, komprehensif dan abadi di Timur Tengah berdasarkan solusi dua negara, sesuai dengan Inisiatif Perdamaian Arab dan resolusi PBB, dan berdasarkan perbatasan 4 Juni 1967, menekankan bahwa mengakhiri konflik Palestina-Israel merupakan prasyarat untuk mencapai stabilitas dan integrasi regional.
Pekan lalu, pemerintah Israel menyetujui keputusan yang mengizinkan perampasan tanah Palestina di Tepi Barat dengan mendaftarkannya sebagai “milik negara,” sebuah tindakan yang menuai kecaman dari negara-negara Arab dan dunia internasional.
Pada 8 Februari, Kabinet Keamanan Israel menyetujui serangkaian keputusan yang bertujuan untuk membawa perubahan dalam realitas hukum dan sipil di Tepi Barat yang diduduki, dengan tujuan memperkuat kendali Israel atas wilayah tersebut, termasuk memperluas pengawasan Israel dan kekuasaan penegakan hukum hingga mencakup wilayah yang dikelola oleh Otoritas Palestina.
Sejak dimulainya perang Israel di Jalur Gaza pada tanggal 8 Oktober 2023, pasukan pendudukan telah mengintensifkan serangan mereka di Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, termasuk pembunuhan, penangkapan, pengungsian dan perluasan permukiman, dalam suatu tindakan yang dianggap oleh orang-orang Palestina bertujuan untuk memaksakan realitas baru di lapangan.
Menurut data resmi Palestina, serangan-serangan ini mengakibatkan kematian lebih dari 1.115 warga Palestina, melukai sekitar 11.500 lainnya, selain penangkapan sekitar 22.000 warga Palestina di Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur.
Alasan Negara Arab Takut Iran Diserang: Israel Bakal Merajalela
Penumpukan besar-besaran kekuatan militer Amerika Serikat di Timur Tengah memicu kekhawatiran serangan ke Iran. Para analis menilai, upaya negara-negara di regional mencegah serangan itu utamanya karena tak ada yang bakal menahan laju hegemoni Israel jika rezim di Iran tumbang.
Dalam beberapa hari belakangan, serangan Amerika terhadap Iran tampaknya semakin tak terelakkan. Penumpukan kekuatan militer AS di wilayah itu dan di pangkalan-pangkalan di Eropa adalah yang paling besar sepanjang dekade-dekade belakangan.
Di tengah opsi serangan yang kian menguat, sejak bulan Januari, Arab Saudi, Qatar, dan Oman, bersama Turki dan Mesir, telah terlibat dalam diplomasi yang intens untuk menarik Washington dan Teheran keluar dari jurang konflik.
Menurut analis Eldar Mamedov di Responsible Statecraft, hal ini bukan karena mereka menaruh simpati pada Teheran, namun karena mereka menyadari bahwa mereka akan berada di garis depan dalam pembalasan Iran, dan apa yang akan terjadi setelah rezim tersebut tumbang.
“Mereka mungkin ingin melihat kepemimpinan Iran melemah, namun mereka lebih khawatir terhadap skenario kekacauan dan ketidakpastian serta kemungkinan unsur-unsur yang lebih radikal berkuasa di sana,” Anna Jacobs Khalaf, seorang analis Teluk dan peneliti non-residen di Arab Gulf States Institute, mengatakan kepada Aljazirah bulan lalu.
Sebagaimana dicatat oleh analis regional Galip Dalay, selain destabilisasi ekonomi dan keamanan yang mungkin terjadi, terdapat fakta bahwa seiring meningkatnya hegemon di kawasan, Israel mendapat banyak manfaat dari keruntuhan rezim tersebut. “Kekuatan dan ambisi Iran di kawasan ini berkurang, dan prospek tatanan yang berpusat pada Iran telah surut,” tulisnya untuk Chatham House minggu ini.
“Bagi para pemimpin Timur Tengah, ancamannya telah berubah: risiko terbesar kini adalah Israel yang ekspansionis dan agresif, serta kekacauan yang mungkin terjadi di negara Iran.”
Bader al-Saif, asisten profesor sejarah di Universitas Kuwait, mengatakan hal serupa kepada New York Times. “Membom Iran bertentangan dengan perhitungan dan kepentingan negara-negara Teluk Arab. Netralisasi rezim saat ini, baik melalui perubahan rezim atau konfigurasi ulang kepemimpinan internal, berpotensi menghasilkan hegemoni Israel yang tak tertandingi, yang tidak akan menguntungkan negara-negara Teluk.”
Sepanjang dua tahun lebih genosida yang dilakukan Israel di Jalur Gaza, negara-negara sekitar kebanyakan memang terkesan berpangku tangan. Hanya melayangkan kecaman-kecaman di forum internasional serta memasok bantuan kemanusiaan yang kerap dihambat oleh Israel.
Sementara sekutu-sekutu nonnegara Iran melakukan aksi nyata mencoba menghentikan genosida. Hanya sehari setelah Israel memulai agresi ke Gaza pada 7 Oktober 2023, kelompok Hizbullah di Lebanon selatan langsung meluncurkan roket-roket ke utara Israel. Serangan itu membuka front dengan Israel sampai akhirnya gencatan senjata dicapai, bersamaan dengan tekanan AS, pada tahun lalu.
Sedangkan kelompok Houthi, Ansharullah, di Yaman melakukan blokade terhadap kapal-kapal menuju Israel yang melintas di Laut Merah. Penutupan jalur pelayaran penting ini memicu intervensi AS dan sekutunya yang melakukan patroli dan serangan berulang ke Yaman. Kerugian besar AS kala itu memicu kesepakatan gencatan senjata yang juga dicapai tahun lalu.
Iran juga terlibat saling serang dengan Israel sepanjang Juni tahun lalu. Misil-misil Iran, ditingkahi kegembiraan di Gaza dan Tepi Barat, berhasil menimbulkan kerusakan signifikan di Tel Aviv. AS juga akhirnya turun tangan dengan membombardir Iran yang kemudian dibalas serangan Iran ke pangkalan militer AS di Qatar. Serangan ke Qatar itu memicu pengumuman gencatan senjata oleh AS.
Iran telah berulang kali mengisyaratkan bahwa pangkalan AS di wilayah tersebut akan kembali jadi target yang sah jika AS menyerang lagi. Serangan di Pangkalan Udara Al Udeid di Qatar pada Juni itu, meski tidak menimbulkan korban jiwa, agaknya tetap menjadi kenangan segar dan menakutkan bagi para pemimpin Teluk.
Setiap serangan baru yang berkelanjutan dapat mengakibatkan fasilitas di Qatar, UEA, Arab Saudi, dan Bahrain mendapat serangan rudal atau serangan drone Iran. Pernyataan dari para pejabat Iran, seperti Ali Shamkhani, penasihat Pemimpin Tertinggi Ayatollah Khamenei yang berpengaruh, menunjukkan bahwa respons kali ini akan jauh lebih parah daripada serangan simbolis terhadap Al Udeid.
Menurut Eldar Mamedov, ancaman ini tidak bersifat hipotetis; Fasilitas minyak Saudi lumpuh akibat serangan Iran pada tahun 2019. Pelajaran yang bisa diambil jelas: Iran memiliki kemampuan untuk menyerang infrastruktur negara-negara Teluk. Karena tidak ada ruginya dalam perang yang dianggap penting bagi pemerintah Iran, motivasi untuk menyerang negara-negara yang menampung pangkalan militer AS akan meningkat.
Bahkan jika negara-negara Teluk terhindar dari serangan Iran di wilayah mereka, akan ada konsekuensi buruk lainnya. Negara-negara ini mencoba mendiversifikasi perekonomian mereka dan menarik investasi dan talenta asing; ancaman perang regional akan menyebabkan modal dan orang-orang mengungsi.
Potensi krisis pengungsi juga merupakan ketakutan besar lainnya. Pelabuhan Bandar Abbas di Iran dapat dicapai dengan naik perahu singkat dari Dubai. Konflik yang menghancurkan perekonomian Iran atau memicu keruntuhan internal dapat menyebabkan ribuan orang terpaksa mengungsi ke UEA. Lalu ada risiko mimpi buruk perekonomian.
Sebagaimana telah secara eksplisit diperingatkan oleh para pejabat Iran, semua opsi tersedia jika terjadi perang, termasuk memblokir atau menambang Selat Hormuz. Meskipun penutupan penuh tidak mungkin terjadi karena akan sangat merugikan ekspor minyak Iran ke China, Angkatan Laut IRGC kini sedang mempersiapkan penutupan yang “cerdas” – larangan selektif yang menargetkan kapal tanker yang memiliki hubungan dengan Barat sambil membiarkan pembelian minyak China lewat, seperti gaya pemberontak Houthi Yaman.
Seperlima minyak dunia melewati selat itu. Seperti yang terjadi dengan blokade Houthi di Laut Merah sebagai respons terhadap serangan Israel di Gaza, ancaman penutupan akan membuat premi asuransi meroket dan menaikkan harga minyak global.
Hal ini akan meningkatkan momok inflasi. Serangan terhadap infrastruktur minyak sipil yang dirancang untuk meningkatkan harga global dan menaikkan suku bunga akan menjadi serangan langsung terhadap janji ekonomi Trump kepada Amerika, pada tahun pertengahan semester.
Pada akhirnya, ada peningkatan risiko serangan militer AS yang memastikan Iran membuang doktrin nuklir resminya hanya untuk tujuan sipil dan memilih untuk mempersenjatai diri. Jika Iran tak berhasil diduduki sepenuhnya oleh AS dan Israel tidak ada hambatan material untuk membuat bom nuklir mengingat tingkat pengetahuan Iran.
Hal ini akan membuat negara-negara Teluk berada dalam situasi terburuk – hidup berdampingan dengan Iran yang berpotensi memiliki senjata nuklir. Hal ini akan mengharuskan negara-negara tersebut, terutama, Arab Saudi dan UEA, untuk melakukan upaya penangkal nuklir mereka sendiri yang akan menjerumuskan kawasan ini ke dalam perlombaan senjata yang berbahaya dan mengganggu stabilitas.
Teheran Siapkan Draf Negosiasi dengan AS
Pemerintah Iran tengah menyusun draf posisi terkait kemungkinan kesepakatan dengan Amerika Serikat (AS) di tengah kembali bergulirnya perundingan nuklir kedua negara. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmail Baghaei pada Senin (23/2/2026) menegaskan, proses masih berada pada tahap perumusan dan belum ada kesepakatan apa pun yang dicapai.
“Saat ini kami sedang pada tahap perumusan posisi kami,” ujar Baghaei dalam konferensi pers.
Ia juga membantah berbagai laporan yang menyebut adanya perjanjian sementara antara Teheran dan Washington, seraya menegaskan klaim tersebut tidak memiliki dasar faktual dan sebatas spekulasi.
Putaran kedua perundingan nuklir Iran-AS berlangsung di Jenewa pada 17 Februari dengan mediasi Oman. Seusai pembicaraan tersebut, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyatakan terdapat kemajuan dan kedua pihak sepakat untuk mulai menyusun draf yang dapat menjadi dasar menuju kesepakatan.
Perundingan lanjutan dijadwalkan kembali digelar di Jenewa pada 26 Februari. Menteri Luar Negeri Oman Badr Albusaidi menyebut negaranya akan terus berperan sebagai mediator dalam proses diplomasi tersebut.
Meski jalur diplomatik terus dibuka, ketegangan antara Teheran dan Washington belum sepenuhnya mereda. Presiden AS Donald Trump pada 19 Februari menyatakan Iran memiliki waktu 10 hingga 15 hari untuk mencapai kesepakatan terkait program nuklirnya. Ia bahkan memperingatkan bahwa “hal-hal yang sangat buruk” dapat terjadi apabila kesepakatan gagal tercapai.
Trump sebelumnya juga mengungkapkan bahwa sebuah “armada besar” tengah berlayar menuju kawasan sekitar Iran. Laporan Financial Times menyebutkan Amerika Serikat menyiagakan 16 kapal perang dengan sekitar 40.000 personel serta tujuh skuadron udara di berbagai pangkalan di Timur Tengah.
Situasi tersebut mendorong sejumlah negara meminta warganya meninggalkan Iran, antara lain Jerman, Polandia, Swedia, India, dan Korea Selatan. Mereka meningkatkan kewaspadaan menyusul eskalasi militer dan retorika keras dari kedua belah pihak.
Di tengah dinamika tersebut, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia memastikan Kedutaan Besar RI di Teheran terus memantau kondisi Warga Negara Indonesia (WNI). Pelaksana Tugas Direktur Pelindungan WNI Kemlu RI Heni Hamidah menyatakan status keamanan Siaga 1 untuk Iran yang berlaku sejak Juni 2025 tetap dipertahankan.
“Semua rencana kontingensi tetap disiapsiagakan, termasuk berbagai opsi jalur evakuasi apabila dibutuhkan,” ujar Heni dalam pernyataan tertulis.
Ia menambahkan, hingga kini belum ada laporan WNI yang menghadapi ancaman langsung. Namun, seluruh WNI di Iran diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan menjaga komunikasi intensif dengan KBRI Teheran sembari memantau perkembangan situasi terkini.
Ben Gvir Sulut Bom Waktu di Tepi Barat
Bersamaan datangnya bulan suci Ramadhan, otoritas pendudukan Israel telah meningkatkan tindakan keamanan dan persekusi di kota Yerusalem yang diduduki. Langkah ini sebagai bagian dari kebijakan yang dipimpin oleh Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir, yang bertujuan untuk memperketat kontrol atas Masjid Al-Aqsa dan mengendalikan jamaah di sana.
Rencana Ben-Gvir untuk mencapai “pencegahan” termasuk memperketat pembatasan keamanan, memperluas kebijakan pengusiran, mengintensifkan kehadiran polisi, mencegah masuknya sarapan dan mengatur kegiatan keagamaan. Selain itu juga memperpanjang jam masuknya pemukim ke Al-Aqsa, dalam upaya untuk menerapkan keamanan baru dan realitas keagamaan di dalam Tempat Suci.
Dalam aksi yang bertepatan dengan Jumat pertama Ramadhan, Ben-Gvir menyerbu kawasan Gerbang Mughrabi menuju halaman Al-Aqsa, didampingi Inspektur Jenderal Polisi Israel Danny Levy, Komandan Distrik Yerusalem, Lapangan Avishai, dan petugas keamanan. Dia juga melakukan apa yang dia gambarkan sebagai “penilaian situasi keamanan” di dalam ruang komando polisi di Kota Tua Yerusalem.
"Anda mendapat dukungan penuh dari kami. Melalui kontrol dan ketegasan, kita melakukan pencegahan, dan inilah cara kita mencapainya selama Ramadhan," Ben-Gvir berkata dalam pertemuannya dengan puluhan petugas polisi, dilansir Aljazirah, Senin.
Ben-Gvir bersumpah akan menggunakan “tangan besi” terhadap orang-orang yang ia sebut sebagai “pembuat onar” di Al-Aqsa. Ia juga menegaskan bahwa strategi pendudukan pada tahap mendatang akan bergantung pada pengetatan langkah-langkah keamanan untuk memastikan situasi tidak lepas kendali.
Laporan Israel, termasuk yang diterbitkan oleh surat kabar Maariv, menyatakan bahwa orientasi Ben-Gvir mencerminkan keinginan gerakan sayap kanan ekstrem untuk membentuk kembali status quo di tempat-tempat suci Islam, khususnya Al-Aqsa, dan untuk memaksakan realitas keamanan baru di wilayah tersebut.
Kegubernuran Yerusalem, dalam pernyataan yang diperoleh Aljazirah, menilai pernyataan Ben-Gvir muncul seiring dengan meningkatnya tindakan militer dan pembatasan yang diberlakukan terhadap jamaah di Yerusalem yang diduduki, terutama karena bertepatan dengan datangnya bulan Ramadhan, dan pembatasan masuk ke Al-Aqsa.
Gubernur melaporkan bahwa otoritas penjajah terus melaksanakan rencana logistik mereka untuk mengendalikan masuknya jamaah ke Masjid Al-Aqsa selama Ramadhan. Israel telah mengeluarkan lebih dari 250 perintah deportasi terhadap warga Palestina sejak awal tahun ini.
Kegubernuran Yerusalem menambahkan bahwa kebijakan-kebijakan ini juga merupakan serangan langsung terhadap pekerjaan lembaga wakaf Islam di Yerusalem, dan penargetan kekuasaannya dalam mengelola urusan masjid, sebagai bagian dari upaya penjajah untuk memaksakan realitas baru yang mempengaruhi status quo di kota suci tersebut.
Tindakan, pembatasan, dan kebijakan ini telah meningkat secara signifikan sejak penunjukan Komandan Polisi Distrik Yerusalem yang baru, Avshalom Peled, yang dekat dengan Ben-Gvir, dan mulai menerapkan agenda sayap kanan ekstrem yang bertujuan mengubah status quo di tempat-tempat suci Islam, khususnya Al-Aqsa.
Sejak awal perang di Gaza, polisi Israel telah mengintensifkan tindakan provokatif mereka terhadap warga Palestina di Yerusalem, dengan menggerebek dan menutup paksa acara-acara kebudayaan, mengeluarkan perintah pengusiran terhadap ratusan warga Yerusalem dari Al-Aqsa, selain mempercepat pembongkaran rumah dan melakukan kampanye keamanan ekstensif yang mencakup penangkapan, pos pemeriksaan, dan pelecehan harian terhadap warga Yerusalem.
Sementara itu, polisi pendudukan mengizinkan aktivis yang disebut "kelompok Temple Mount" untuk melakukan ritual keagamaan di dalam halaman Al-Aqsa, termasuk beribadah, bernyanyi dan sujud. Tindakan itu melemahkan status quo sejak tahun 1967, yang menetapkan bahwa Masjid Al-Aqsa adalah tempat ibadah bagi umat Islam saja, dan tempat ziarah bagi non-Muslim, sebuah status yang sebelumnya ditetapkan oleh Israel sendiri untuk mencegah konflik berubah menjadi perang agama.
Organisasi Kerjasama Islam (OKI) akan mengadakan pertemuan darurat tingkat menteri luar negeri pada Kamis ini guna membahas keputusan Israel atas penguasaan dan administrasi pertanahan di Tepi Barat. Keputusan itu disebut mematikan solusi dua negara.
Sekretariat Jenderal OKI mengatakan pertemuan tersebut diadakan atas permintaan Negara Palestina. Tujuannya mengoordinasikan posisi dan membahas cara-cara tindakan bersama untuk menghadapi tindakan Israel yang bertujuan mengubah status hukum, politik dan demografi wilayah Palestina yang diduduki, dan melemahkan prinsip solusi dua negara.
Para menteri dijadwalkan untuk membahas cara untuk melawan keputusan pemerintah Israel yang memulai prosedur aneksasi di Tepi Barat sebagai bagian dari rencana mereka untuk memaksakan kedaulatan atas wilayah pendudukan. Dalam keputusan terbaru itu, Israel akan menyebut tanah di wilayah Palestina dengan nama “milik negara”
Pada 8 Februari, pemerintah Israel menyetujui serangkaian keputusan yang bertujuan untuk membawa perubahan dalam realitas hukum dan sipil di Tepi Barat, dengan tujuan memperkuat kontrol terhadap wilayah tersebut.
Keputusan Israel ini mendapat penolakan luas dari negara-negara Muslim, Arab dan Palestina. Banyak negara menganggap tindakan tersebut sebagai awal dari aneksasi de facto wilayah Palestina yang diduduki, dan melemahkan upaya mencapai penyelesaian politik yang adil dan komprehensif.
Sementara itu, Kepresidenan Palestina menggambarkan klasifikasi tanah di Tepi Barat sebagai “milik negara” adalah representasi dari “aneksasi de facto” atas tanah Palestina. Kepresidenan menekankan bahwa tindakan tersebut merupakan “pelanggaran mencolok terhadap hukum internasional dan resolusi legitimasi internasional.”
Langkah-langkah ini disebut bertujuan untuk memperkuat pendudukan dengan memperluas pemukiman ilegal, mengingat keputusan tersebut merupakan akhir dari perjanjian yang ditandatangani dan secara langsung melemahkan prinsip solusi dua negara.
Sejak dimulainya agresi Israel di Jalur Gaza pada tanggal 8 Oktober 2023, Israel – melalui tentara dan pemukimnya – telah mengintensifkan serangannya di Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur. Serangan-serangan itu termasuk pembunuhan, penangkapan, pemindahan dan perluasan pemukiman, dalam sebuah tindakan yang dianggap oleh orang-orang Palestina bertujuan untuk memaksakan realitas baru di lapangan.
Serangan-serangan ini mengakibatkan kematian lebih dari 1.115 warga Palestina, cederanya sekitar 11.500 orang, dan penangkapan sekitar 22.000 warga Palestina di Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur.
Siapa Dan Caine? Jenderal AS Memperingatkan Risiko Invasi ke Iran
Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengecam laporan media yang menyatakan bahwa Jenderal Dan Caine, ketua Kepala Staf Gabungan, memperingatkannya tentang potensi risiko menyerang Iran, termasuk terlibat dalam konflik berkepanjangan dan kemungkinan korban jiwa di pihak AS. Trump menanggapi laporan tersebut dalam sebuah unggahan media sosial pada hari Senin, menyatakan bahwa Caine percaya perang dengan Iran, yang telah diancam presiden dengan serangan militer jika Iran tidak menerima serangkaian tuntutan, dapat "dengan mudah dimenangkan". Siapa Dan Caine? Jenderal AS Memperingatkan Risiko Invasi ke Iran 1. Berani Mengatakan AS Kekurangan Amunisi Surat kabar Washington Post melaporkan sebelumnya pada hari itu bahwa Caine telah memberi tahu Trump selama pertemuan pekan lalu bahwa kurangnya amunisi penting dan dukungan dari sekutu regional dapat menghambat upaya AS untuk menahan kemungkinan pembalasan Iran jika terjadi serangan oleh AS. Persediaan amunisi AS, termasuk yang digunakan dalam sistem pertahanan rudal, telah menipis karena penggunaannya untuk mendukung sekutu seperti Israel dan Ukraina, menurut laporan tersebut. “Caine juga telah menyampaikan kekhawatiran tentang skala kampanye Iran, kompleksitasnya yang melekat, dan kemungkinan korban jiwa di pihak AS,” lapor surat kabar tersebut, mengutip seseorang yang mengetahui “diskusi internal” tentang masalah tersebut. Kantor Caine menanggapi artikel The Washington Post dengan menyatakan bahwa ia bertugas menyediakan “berbagai pilihan militer, serta pertimbangan sekunder dan dampak serta risiko terkait, kepada para pemimpin sipil yang membuat keputusan keamanan Amerika”. Media berita online Axios, yang juga melaporkan kekhawatiran Caine dalam diskusi dengan Trump, mengatakan dalam sebuah artikel pada Senin malam bahwa Caine telah menjadi satu-satunya tokoh militer yang memberi pengarahan kepada Trump tentang Iran selama beberapa minggu. Media tersebut melaporkan bahwa kepala Komando Pusat AS (CENTCOM), Laksamana Brad Cooper, yang bertugas mengawasi operasi militer AS di Timur Tengah, belum diundang ke pertemuan atau berbicara dengan Trump sejak Januari. 2. Terlibat Operasi Penculikan Venezuela Axios, mengutip dua sumber, melaporkan bahwa meskipun Caine “sepenuhnya terlibat dalam operasi Venezuela” untuk menculik Presiden Nicolas Maduro pada bulan Januari, “dia lebih berhati-hati dalam diskusi seputar Iran”. “Mengutip kontras tersebut, sebuah sumber menggambarkan Caine sebagai ‘pejuang yang enggan’ terhadap Iran. Caine melihat taruhan operasi besar di Iran lebih tinggi, dengan risiko keterlibatan dan korban jiwa Amerika yang lebih besar,” lapor Axios, mengutip dua sumber yang mengetahui pertemuan tingkat tinggi di pemerintahan AS. Trump membalas di platform media sosialnya terhadap apa yang disebutnya “media berita palsu” dan laporan bahwa “Jenderal Daniel Caine… menentang kita berperang dengan Iran”. “Dia belum berbicara tentang tidak melakukan perang dengan Iran, atau bahkan serangan terbatas palsu yang telah saya baca. Dia hanya tahu satu hal: bagaimana MENANG dan, jika dia diperintahkan untuk melakukannya, dia akan memimpin,” kata Trump. “Semua yang telah ditulis tentang potensi perang dengan Iran telah ditulis secara tidak benar, dan dengan sengaja demikian,” kata presiden. Trump telah mempertimbangkan serangan terhadap Iran selama berminggu-minggu, memusatkan sejumlah besar pasukan AS di Timur Tengah sebagai persiapan untuk kemungkinan perang yang dapat menyebarkan kekacauan dan konflik di seluruh wilayah. Iran hanya memberikan sedikit ancaman nyata bagi AS, dan serangan tanpa provokasi kemungkinan akan melanggar hukum internasional. Iran telah menyatakan harapan bahwa negosiasi dapat membuahkan hasil, tetapi telah menolak apa yang disebutnya sebagai serangkaian tuntutan maksimalis AS mengenai isu-isu seperti pengayaan nuklir, rudal balistik, dan dukungan untuk proksi regional. Para analis mencatat bahwa banyak tuntutan Washington terhadap Teheran selaras dengan prioritas Israel. Baca Juga: 4 Pemimpin Kartel Meksiko yang Masih Buron, Salah Satunya Sudah Membunuh 2.000 Orang 3. Pernah Bekerja di CIA Melansir situs resmi militer AS, Jenderal Dan Caine adalah Ketua Kepala Staf Gabungan ke-22, perwira militer berpangkat tertinggi di negara itu, dan penasihat militer utama bagi Presiden, Menteri Pertahanan, dan Dewan Keamanan Nasional. Sebelum menjadi Ketua pada 11 April 2025, Jenderal Caine menjabat sebagai Wakil Direktur Urusan Militer di Badan Intelijen Pusat (CIA). 4. Dikenal sebagai Pilot Jet Tempur F-16 Ia telah bertugas dalam berbagai penugasan operasional, staf, dan gabungan, terutama sebagai pilot pesawat tempur F-16, perwira persenjataan, anggota staf Gedung Putih, dan perwira operasi khusus. Jenderal Caine menerima penugasan pada tahun 1990 melalui program ROTC di Institut Militer Virginia, dan ia memiliki gelar MA dalam Peperangan Udara dari Universitas Militer Amerika. Ia telah menyelesaikan berbagai kursus keamanan nasional dan kepemimpinan, termasuk kursus Eksekutif Senior dalam Keamanan Nasional dan Internasional di Harvard Kennedy School, dan Program Keamanan Nasional di Sekolah Maxwell Universitas Syracuse. Sebagai seorang Pilot Komando, ia telah mencatatkan lebih dari 2.800 jam terbang di pesawat F-16, termasuk lebih dari 150 jam terbang tempur. Dari tahun 2009-2016, Caine adalah anggota paruh waktu Garda Nasional dan seorang pengusaha serta investor ulung.