News Komoditi & Global ( Senin, 25 Mei 2026 )
News Komoditi & Global
( Senin, 25 Mei 2026 )
Harga Emas Global Naik Disokong Sentimen Kesepakatan AS-Iran
Harga emas naik pada perdagangan Senin (25/5/2026) pagi. Mengutip Bloomberg, pukul 07.56 WIB, harga emas untuk pengiriman Agustus 2026 di Commodity Exchange ada di US$ 4.606,70 per ons troi, naik 1,10% dari akhir pekan lalu yang ada di US$ 4.556,40 per ons troi. Harga emas melonjak karena tanda-tanda kesepakatan AS dan Iran semakin dekat, dan berpotensi membuka kembali Selat Hormuz sehingga meredakan kekhawatiran inflasi. Mengutip Bloomberg, para pejabat AS mengatakan bahwa negosiasi rumusan kesepakatan yang tepat masih berlangsung dan masih butuh waktu beberapa hari lagi untuk mendapat persetujuan akhir. Baca Juga: Harga Minyak Anjlok Senin (25/5) Pagi, Dipicu Kabar Kesepakatan AS-Iran Makin Dekat Presiden AS Donald Trump di media sosial juga mengatakan bwah dia tidak akan terburu-buru untuk mencapai kesepakatan. Justin Lin, analis di Global X ETFx di Sydney mengatakan, reaksi emas terhadap berita utama tersebut masih relatif tenang. "Pasar telah beberapa kali menyaksikan pengumuman Trump yang tidak menghasilkan apa-apa dan harus melihat bukti kerja sama yang lebih konkredt dari iran sebelum mengkonfirmasi kenaikan harga dan menurunkan ekspektasi inflasi," jelasnya.
Harga Minyak Dunia Anjlok Dipicu Kabar Kesepakatan AS-Iran Makin Dekat
Harga minyak dibuka anjlok pada perdagangan Senin (25/5/2026) pagi. Pukul 07.45 WIB, harga minyak west texas intermediate (WTI) untuk pengiriman Juli 2026 di New York Mercantile Exchange ada di US$ 91,97 per barel, turun 4,79% dari akhir pekan lalu yang ada di US$ 986,60 per barel. Harga minyak anjlok dipicu kabar kesepakatan antara AS dan Iran yang semakin dekat, meski Presiden AS Donald Trump mengatakan bahwa blokade Washington terhadap Selat Hormuz akan tetap berlaku hingga kesepakatan tercapai. Mengutip Bloomberg, Trump dalam unggahan media sosialnya mengatakan bahwa kesepakatan AS dan Iran tak perlu dilakukan dengan segera, dan bahkan belum sepenuhnya dinegosiasikan. Baca Juga: IHSG Anjlok 8,35% Dalam Sepekan, Simak Rekomendasi Saham dari Analis Berikut Menurut para pejabat senior AS, persetujuan akhir kemungkinan masih butuh waktu dalam beberapa hari, namun masih belum jelas bagaimana caranya. Perbedaan utama termasuk nasib program nuklir Iran juga akan dibahas. Sementara itu, Kantor Berita Iran Tasnim mengatakan, draf perjanjian tersebut masih bisa gagal karena AS menghalangi beberapa klausul penting. Pasar energi global terguncang oleh krisis yang diakibatkan oleh perang Iran. Konflik tersebuit menyebar dengan cepat di Teluk persia dan memaksa para produsen untuk menghentikan pasokan minyak mentah. "Harga minyak diperdagangkan berdasarkan asumsi terburuk selama berminggu-minggu," kata Haris Khurshid, kepala bagian investasi Karobaar Capital LP seperti dikutip Bloomberg. Baca Juga: Awas! Deretan Saham Ini Bakal Tertekan Kebijakan Ekspor Satu Pintu Danantara "Tetapi begitu menjadi jelas bahwa pembicaraan masih berlangsung dan eskalasi tidak meningkat, sebagian besar premi ketakutan itu hilang dengan cukup cepat.
Dolar AS Melemah, Harapan Pembukaan Selat Hormuz Dorong Sentimen Risiko
Nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS) melemah pada awal perdagangan Asia, Senin (25/5/2026), seiring meningkatnya optimisme pasar terhadap potensi kesepakatan pembukaan kembali Selat Hormuz yang sempat terganggu akibat konflik Iran dan AS-Israel. Pelemahan dolar terjadi setelah harga minyak dunia turun di bawah level US$ 100 per barel, memicu kembali minat investor terhadap aset berisiko (risk appetite). Baca Juga: Ukraina Menyerang Stasiun Pemompaan Minyak di Vladimir, Rusia Mengutip Reuters, dolar AS terhadap yen Jepang turun 0,2% ke level 158,87 yen. Sementara euro menguat 0,3% menjadi US$ 1,1642 dan poundsterling Inggris naik 0,4% ke posisi US$ 1,3485. Mata uang berbasis komoditas juga ikut menguat. Dolar Australia naik 0,4% ke level US$ 0,7160, sedangkan dolar Selandia Baru (kiwi) menguat 0,5% menjadi US$ 0,5877. Analis Westpac dalam risetnya menyebut pelemahan dolar AS mencerminkan mulai pulihnya sentimen risiko global. “Ada tanda-tanda awal bahwa sentimen pasar tetap didukung, terlihat dari aksi jual dolar AS secara luas pada awal perdagangan Sydney, sementara mata uang berisiko seperti dolar Australia mendapat keuntungan,” tulis Westpac. Baca Juga: Harga Minyak Turun ke Level Terendah 2 Pekan, Ada Ekspektasi Perdamaian Damai AS-Iran Selama akhir pekan, harapan pasar terhadap tercapainya kesepakatan damai antara AS dan Iran kembali meningkat setelah Presiden AS Donald Trump menyatakan nota kesepahaman (memorandum of understanding) terkait perdamaian “sebagian besar telah dinegosiasikan”. Namun demikian, Trump pada Minggu (24/5) menegaskan blokade AS terhadap kapal Iran di Selat Hormuz masih tetap berlaku hingga kesepakatan benar-benar disepakati dan ditandatangani. Pasar minyak langsung merespons perkembangan tersebut. Harga minyak Brent turun 5,1% menjadi US$ 98,29 per barel, sementara West Texas Intermediate (WTI) melemah 5% ke level US$ 91,76 per barel. Meski demikian, pelaku pasar masih berhati-hati terhadap prospek kesepakatan tersebut. Baca Juga: WHO Ungkap Ada 900 Kasus Dugaan Ebola di Afrika, 10 Negara Kini Berisiko Tinggi Head of Research Pepperstone Group Ltd Chris Weston mengatakan, pasar mulai lebih yakin kesepakatan damai dapat tercapai, meskipun waktunya masih belum jelas. “Pasar kini cenderung lebih sabar menunggu terobosan nyata, tetapi skenario dasar tercapainya kesepakatan masih cukup kuat,” ujarnya. Di pasar aset digital, Bitcoin naik 0,6% ke level US$ 77.043,60, sedangkan Ether menguat 0,4% menjadi US$ 2.099,77.
Trump Klaim Kesepakatan Perdamaian Iran Hampir Final, Selat Hormuz Akan Dibuka
Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyampaikan bahwa dirinya telah melakukan pembicaraan diplomatik bersama sejumlah pemimpin negara Timur Tengah, Asia, dan Eropa terkait rancangan kesepakatan perdamaian dengan Iran serta isu keamanan kawasan. Dikutip dari media sosialnya Truth, Trump menyebut percakapan tersebut berlangsung dengan sejumlah tokoh penting, termasuk Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman, Presiden Uni Emirat Arab Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Emir Qatar Tamim bin Hamad Al Thani, Perdana Menteri Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, serta Menteri Ali al-Thawadi dari Qatar. Selain itu, turut terlibat dalam komunikasi tersebut adalah pejabat militer Pakistan Asim Munir, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi, Raja Yordania Abdullah II, dan Raja Bahrain Hamad bin Isa Al Khalifa. Baca Juga: AS-Iran Dekati Damai, Selat Hormuz Berpotensi Dibuka Kembali Kesepakatan Perdamaian Iran Hampir Tercapai Trump menyatakan bahwa pembicaraan tersebut berfokus pada sebuah nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) terkait perdamaian di kawasan, khususnya yang melibatkan Iran. Ia mengklaim bahwa sebuah kesepakatan telah “hampir sepenuhnya dinegosiasikan” dan hanya tinggal difinalisasi antara Amerika Serikat, Iran, serta negara-negara lain yang terlibat. Dalam pernyataannya, Trump juga menyebut bahwa dirinya telah melakukan panggilan terpisah dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, yang menurutnya berjalan dengan baik. Selat Hormuz Akan Dibuka Salah satu poin paling penting dari pernyataan tersebut adalah klaim bahwa Selat Hormuz akan dibuka sebagai bagian dari kesepakatan. Jalur ini merupakan salah satu rute perdagangan minyak paling strategis di dunia yang selama ini menjadi titik sensitif dalam ketegangan geopolitik Timur Tengah. Jika terealisasi, pembukaan Selat Hormuz diperkirakan akan berdampak signifikan terhadap stabilitas pasokan energi global dan harga minyak internasional.
IRGC: 31 Kapal Melintasi Selat Hormuz 24 Jam Terakhir di Bawah Koordinasi dengan Iran
Korps Garda Revolusi Iran (IRGC) menyebut lebih dari 30 kapal telah melintasi Selat Hormuz dalam waktu 24 jam terakhir. Kapal-kapal yang melintas di bawah koordinasi dan pengamanan Angkatan Laut IRGC.
"Selama 24 jam terakhir, 31 kapal, termasuk tanker minyak, kapal kontainer, dan kapal dagang lainnya, telah melintasi Selat Hormuz di bawah koordinasi dan pengamanan angkatan laut IRGC," menurut pernyataan IRGC seperti dikutip stasiun televisi IRIB pada Kamis (21/5/2026).
Sebelumnya, Otoritas Selat Teluk Persia Iran mengumumkan pembentukan zona maritim terkendali di Selat Hormuz yang mewajibkan kapal untuk berkoordinasi dan memperoleh izin dari otoritas tersebut sebelum melintasi jalur perairan strategis itu. Dalam pernyataan yang dipublikasikan Rabu (20/5) di platform media sosial X, otoritas tersebut menjelaskan batas pengelolaan dan pemantauan selat tersebut.
Disebutkan bahwa zona itu membentang dari Kuh-e Mubarak di Iran hingga selatan Fujairah di Uni Emirat Arab pada pintu masuk timur selat, serta dari ujung Pulau Qeshm milik Iran hingga Umm al-Quwain di UEA pada pintu masuk barat. Otoritas tersebut juga merilis peta yang menggambarkan zona baru yang telah ditetapkan tersebut.
Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, pada Rabu (20/5/2026), Iran bekerja sama dengan organisasi internasional untuk menciptakan mekanisme guna memastikan jalur aman bagi kapal-kapal yang melintas di Selat Hormuz. Teheran siap menyusun protokol pelayaran aman bersama negara-negara pesisir yang berbatasan dengan Selat Hormuz.
“Iran, bekerja sama dengan Oman dan berkoordinasi dengan organisasi internasional terkait, berupaya menciptakan mekanisme untuk memastikan keamanan berkelanjutan dan mencegah segala ancaman terhadap kepentingan nasional di Selat Hormuz,” kata Baghaei seperti dikutip penyiar IRIB.
Presiden AS Donald Trump, pada Kamis (21/5/2026), mengatakan bahwa AS menentang segala bentuk pungutan tol pada pengiriman barang melalui Selat Hormuz. Ia pun bersumpah bahwa Iran tidak akan diizinkan untuk menyimpan uranium yang diperkaya.
"Kami tidak menginginkan tol. Ini adalah jalur air internasional. Mereka tidak mengenakan tol saat ini," kata Trump kepada wartawan di Gedung Putih.
Trump mengeklaim Iran menderita kerugian finansial besar karena pembatasan aktivitas pengiriman barang. Ketika ditanya apakah Iran dapat mempertahankan persediaan uranium yang diperkaya di bawah pengaturan apa pun di masa mendatang, Trump menjawab dengan lugas.
"Tidak, kami akan mendapatkan uranium yang diperkaya; kami akan mendapatkannya. Kami tidak membutuhkannya. Kami tidak menginginkannya. Kami mungkin akan menghancurkannya setelah mendapatkannya, tetapi kami tidak akan membiarkan mereka memilikinya," kata Trump.
Trump menegaskan kembali bahwa AS tidak akan membiarkan Iran memiliki senjata nuklir.
"Saat ini, kami sedang bernegosiasi, dan kita lihat saja nanti, tetapi kita akan mendapatkannya dengan cara apa pun. Mereka tidak akan memiliki senjata nuklir," katanya.
Trump mengatakan AS sedang memantau negosiasi yang dilaporkan antara Iran dan Oman mengenai kemungkinan pungutan tol di Selat Hormuz, sambil menegaskan bahwa pasukan AS mempertahankan kendali penuh atas lalu lintas maritim di jalur air strategis tersebut.
Ketika ditanya apakah dapat diterima jika Iran bernegosiasi dengan Oman untuk memformalkan pungutan tol bagi kapal yang melintasi Selat Hormuz, Trump berkata: "Yah, kami sedang mempertimbangkannya; kami mendengarnya."
Trump kemudian mengeklaim bahwa AS telah memberlakukan blokade yang efektif di wilayah tersebut.
"Kami memiliki kendali penuh atas Selat Hormuz, seperti yang Anda ketahui, dengan blokade kami. Blokade tersebut 100 persen efektif. Tidak ada yang bisa melewatinya. Ini seperti tembok baja," kata Trump.
Putin Usul ke Xi Jinping, Uranium Iran Ditransfer ke Rusia
Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov, Kamis (21/5/2026), mengatakan bahwa Teheran dan Washington harus membahas usulan Moskow untuk mentransfer uranium yang diperkaya Iran ke Rusia. Ketika berbicara dalam konferensi pers di Moskow, Peskov mengatakan AS belum menerima usulan tersebut.
Menurut Peskov, Presiden Rusia Vladimir Putin membahas usulan tersebut dengan Presiden China Xi Jinping dalam sebuah pembicaraan tertutup.
"Mereka membahas Iran selama pertemuan di jamuan minum teh. Dia (Putin) membagikannya (gagasan tersebut)," kata juru bicara Kremlin itu.
Peskov menolak memberikan detail tambahan, dengan mengatakan: "Justru karena itulah percakapan tersebut diadakan secara tertutup."
Secara terpisah mengomentari Kuba, Peskov mengatakan blokade AS terhadap pulau itu memiliki konsekuensi bencana bagi rakyat biasa.
"Blokade terhadap pulau itu sendiri belum pernah terjadi sebelumnya dan memiliki konsekuensi kemanusiaan yang dahsyat bagi rakyat biasa yang tinggal di sana," katanya.
"Tentu saja, 'pamer kekuatan' lebih lanjut dalam bentuk armada ini dan sebagainya hanya akan memperburuk situasi bagi penduduk pulau tersebut," tambahnya.
Menanggapi tuduhan AS terhadap mantan pemimpin Kuba Raul Castro, Peskov mengatakan Moskow menentang taktik tekanan paksa terhadap para pemimpin politik senior.
"Kami percaya bahwa dalam keadaan apa pun metode seperti itu, yang berbatasan dengan metode kekerasan, tidak boleh diterapkan kepada para pemimpin negara tertinggi saat ini atau mantan pemimpin. Bahkan, ini bukan pertama kalinya kita melihat hal ini. Kami tidak menyetujui hal ini," katanya.
"Kami percaya bahwa tekanan yang diberikan kepada Kuba tidak dapat dibenarkan," tambahnya.
Pemimpin Tertinggi Iran Mojtaba Khamenei telah menginstruksikan bahwa uranium diperkaya negaranya tidak akan dikirim ke luar negeri. Instruksi Mojtaba itu diungkapkan dua sumber dari kalangan pejabat senior Iran dikutip Reuters dilansir Independent, Kamis (21/5/2026).
"Instruksi Pemimpin Tertinggi, dan konsensus di dalam kepemimpinan, bahwa stok uranium diperkaya harus tidak keluar dari negara (Iran)," ujar salah satu pejabat senior Iran.
Para pejabat tinggi Iran, kata sumber itu, meyakini bahwa membawa keluar material uranium diperkaya ke luar negeri akan membuat Iran lebih rapuh dari serangan Amerika Serikat (AS) dan Israel. Menurut data IAEA, Iran saat memiliki 440 kilogram uranium dengan tingkat pemurniaan 60 persen saat AS dan Israel melanarkan serangan ke fasilitas nuklir pada Juni 2025.
Sementara beberapa pejabat Israel kepada Reuters mengatakan bahwa, Presiden AS Donald Trump memberikan jaminan kepada Tel Aviv bahwa stok uranium diperkaya Iran yang dibutuhkan untuk membuat bom nuklir, akan dikirim keluar dari Iran dan kesepakatan apapun yang akan dicapai nantinya harus mencakup klausul soal uranium itu. Iran meski memperkaya uranium hingga tingkat pemurnian 60 persen sudah berulang kali membantah bahwa mereka berniat membuat bom nuklir.
Sanksi Rusia Ancam Pangan, Analis Moskow: Eropa Kembali ke Abad Pertengahan
Eropa dinilai tengah menghadapi tekanan berat akibat krisis energi, pupuk, dan pangan yang disebut sebagai dampak lanjutan sanksi terhadap Rusia dan Belarus.
Komisi Eropa mulai mendorong penggunaan pupuk organik seperti kotoran ternak hingga urin manusia sebagai alternatif pupuk kimia yang semakin mahal dan langka. Analis Rusia Elena Karaeva melalui tulisannya di RIA Novosti pada Kamis (21/5/2026), menggambarkan kondisi tersebut menjadi simbol kemunduran Eropa yang disebutnya “kembali ke Abad Pertengahan”.
Ia menulis para petani di sejumlah negara Eropa kesulitan memperoleh pupuk berbahan urea setelah harga impor melonjak akibat tarif dan pembatasan perdagangan terhadap Rusia serta Belarus, dua negara pemasok utama bahan baku pupuk dunia.
“Tanpa urea, tidak ada yang tumbuh, menghasilkan bulir, atau matang,” tulis Karaeva menggambarkan ketergantungan sektor pertanian Eropa terhadap pupuk kimia modern.
Pernyataan tersebut muncul di tengah langkah baru Komisi Eropa yang resmi mengadopsi proposal tarif tambahan terhadap sejumlah produk pertanian Rusia dan Belarus, termasuk pupuk berbasis nitrogen.
Dalam proposal beberapa waktu lalu itu, sekitar 15 persen produk pertanian Rusia yang sebelumnya belum dikenakan tarif tambahan akan mulai dibatasi. Seluruh impor pertanian Rusia ke Uni Eropa akan dikenai tarif baru.
Menurut Komisi Eropa, kebijakan tersebut bertujuan mengurangi ketergantungan terhadap impor dari Rusia dan Belarus. Uni Eropa menilai ketergantungan pada pupuk Rusia berpotensi menjadi alat tekanan geopolitik yang dapat mengancam ketahanan pangan kawasan.
Selain itu, tarif juga ditujukan untuk mendukung pertumbuhan produksi pupuk domestik Eropa yang sempat terpukul selama krisis energi. Brussel berharap kebijakan tersebut dapat mempercepat diversifikasi pasokan dari negara lain sekaligus menjaga ketersediaan pupuk bagi petani dengan harga yang tetap terjangkau.
Namun di sisi lain, Karaeva menilai kebijakan sanksi justru menjadi bumerang bagi Eropa sendiri. Dalam narasinya, Eropa disebut gagal menyadari besarnya ketergantungan terhadap energi, gas, dan bahan baku pupuk dari Rusia.
Ia juga mengaitkan ketegangan di Timur Tengah, khususnya konflik Iran dengan Amerika Serikat dan Israel, sebagai faktor yang memperparah krisis minyak dan gas global. Menurutnya, cadangan energi Eropa terus menipis dan berpotensi memicu langkah penghematan besar-besaran, mulai dari pembatasan bahan bakar hingga konsumsi pangan.
Karaeva turut menyoroti mahalnya biaya produksi pupuk di Eropa akibat kebijakan lingkungan dan agenda transisi hijau Uni Eropa. Menurut dia, lemahnya produksi domestik membuat negara-negara Eropa semakin tertekan ketika impor pupuk terganggu.
Meski demikian, Komisi Eropa menegaskan kebijakan tarif tersebut tidak akan memengaruhi ekspor produk pertanian dan pupuk Rusia ke negara ketiga. Transit produk Rusia dan Belarus menuju negara berkembang tetap diperbolehkan sebagai bagian dari komitmen menjaga ketahanan pangan global.
Aktivitas perdagangan produk pertanian Rusia, termasuk penyimpanan di gudang bea cukai Uni Eropa, pengangkutan menggunakan kapal Uni Eropa, hingga layanan asuransi dan pembiayaan, disebut tetap berjalan normal untuk tujuan di luar kawasan Eropa.
Rusia dan Belarus selama bertahun-tahun menempati posisi strategis dalam rantai pasok pupuk global. Kedua negara tersebut bukan hanya eksportir besar, tetapi juga pemasok utama bahan baku penting yang menentukan produksi pangan dunia.
Rusia merupakan salah satu produsen terbesar pupuk nitrogen, amonia, dan urea di dunia. Negara itu memiliki keunggulan besar karena didukung cadangan gas alam melimpah, sementara gas menjadi bahan utama produksi pupuk nitrogen. Murahnya energi membuat biaya produksi pupuk Rusia jauh lebih kompetitif dibandingkan banyak negara lain, terutama di Eropa.
Sementara itu, Belarus dikenal sebagai salah satu pemasok utama potash dunia, yakni bahan baku penting untuk meningkatkan kesuburan tanah dan produktivitas tanaman pangan. Sebelum gelombang sanksi Barat diberlakukan, Belarus menjadi salah satu pemain dominan dalam perdagangan potash global bersama Kanada dan Rusia.
Kombinasi kekuatan Rusia di sektor nitrogen dan Belarus di sektor potash membuat kedua negara memiliki pengaruh besar terhadap stabilitas harga pupuk internasional. Ketika pasokan dari dua negara tersebut terganggu akibat perang, sanksi, atau hambatan perdagangan, dampaknya langsung terasa pada harga pangan dunia.
Uni Eropa sendiri selama bertahun-tahun bergantung pada impor pupuk dan bahan baku energi dari Rusia. Ketergantungan itu meningkat karena banyak industri pupuk Eropa mengalami tekanan biaya produksi akibat mahalnya energi dan kebijakan transisi hijau.
Produksi pupuk berbasis nitrogen membutuhkan konsumsi gas dalam jumlah besar. Ketika harga gas di Eropa melonjak pascaperang Ukraina, banyak pabrik pupuk mengurangi produksi bahkan menghentikan operasional karena biaya dianggap tidak lagi ekonomis.
Dalam situasi tersebut, pupuk impor dari Rusia menjadi pilihan yang lebih murah bagi sebagian pasar Eropa. Namun gelombang sanksi dan tarif tambahan membuat harga impor meningkat tajam. Kondisi itu memunculkan kekhawatiran baru terhadap ketahanan pangan dan biaya produksi pertanian di kawasan Eropa.
Bagi sektor pertanian modern, pupuk bukan sekadar pelengkap, melainkan fondasi utama produktivitas pangan. Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) pernah memperingatkan bahwa gangguan pasokan pupuk dapat berdampak langsung pada penurunan hasil panen global dan kenaikan harga makanan.
Karena itu, perang geopolitik yang melibatkan Rusia dan Belarus kini bukan hanya soal energi atau militer, tetapi juga menyentuh salah satu titik paling sensitif dunia modern: rantai pasok pangan global.
Selama puluhan tahun, Eropa menikmati satu keuntungan besar yang menjadi fondasi kekuatan industrinya: energi murah dari Rusia. Gas alam Rusia mengalir melalui jaringan pipa raksasa menuju Jerman, Prancis, Italia, hingga berbagai negara Eropa Timur, menopang pabrik, pembangkit listrik, hingga industri pupuk dan pangan.
Hubungan energi Moskow dan Brussel pernah menjadi simbol saling ketergantungan yang menguntungkan kedua pihak. Rusia memperoleh pasar besar untuk ekspor gasnya, sementara Eropa menikmati pasokan energi stabil dengan harga relatif murah dibandingkan kawasan lain.
Namun situasi berubah drastis setelah perang Ukraina pecah pada 2022. Gelombang sanksi Barat terhadap Rusia, ditambah keputusan Uni Eropa untuk mengurangi ketergantungan energi dari Moskow, memicu perubahan besar dalam lanskap energi global.
Pipa-pipa gas yang dahulu menjadi urat nadi ekonomi Eropa mulai kehilangan peran strategisnya. Sejumlah proyek energi dibekukan, pasokan dipangkas, sementara harga gas di pasar Eropa melonjak tajam hingga beberapa kali lipat dibandingkan sebelum perang.
Dampaknya langsung terasa pada sektor industri. Banyak perusahaan di Eropa menghadapi lonjakan biaya produksi akibat mahalnya listrik dan gas. Industri pupuk menjadi salah satu yang paling terpukul karena produksi pupuk nitrogen sangat bergantung pada gas alam.
Ketika harga energi naik drastis, sejumlah pabrik pupuk di Eropa mengurangi produksi bahkan menghentikan operasional karena biaya dianggap tidak lagi ekonomis. Kondisi itu membuat Eropa semakin bergantung pada impor pupuk dari luar kawasan, termasuk dari Rusia sendiri.
Krisis energi juga mengguncang rumah tangga Eropa. Biaya pemanas meningkat, tagihan listrik melonjak, dan pemerintah di berbagai negara harus menggelontorkan subsidi besar untuk menahan tekanan ekonomi masyarakat.
Di sisi lain, Rusia mulai mengalihkan ekspor energinya ke Asia, terutama China dan India. Pergeseran itu memperlihatkan bagaimana perang dan sanksi telah mengubah arah geopolitik energi dunia.
Bagi banyak analis, Eropa kini menghadapi kenyataan baru: era energi murah Rusia telah berakhir. Kawasan yang selama ini menikmati kemewahan industri berbasis energi murah kini dipaksa beradaptasi dengan biaya produksi yang lebih tinggi, persaingan energi global yang semakin keras, serta tekanan terhadap ketahanan pangan dan industrinya sendiri.
Perubahan tersebut bukan hanya persoalan ekonomi, melainkan juga perubahan besar dalam hubungan geopolitik antara Moskow dan Brussel yang selama puluhan tahun saling terhubung melalui energi.
Usai Bertemu Trump, Xi Jingping Dilaporkan akan Kunjungi Pyongyang
Kantor berita Korea Selatan (Korsel), Yonhap melaporkan dengan mengutip sejumlah sumber bahwa Presiden China Xi Jinping kemungkinan akan mengunjungi Pyongyang paling cepat pekan depan. Xi mungkin akan mencoba menengahi hubungan antara Korea Utara (Korut) dan Amerika Serikat (AS), menurut laporan itu.
"Kami telah memperoleh informasi intelijen yang menunjukkan bahwa Presiden Xi Jinping akan segera mengunjungi Korea Utara," kata seorang pejabat tinggi pemerintah Korsel seperti dikutip kantor berita tersebut, Rabu (20/5/2026).
Hal itu dilakukan Xi usai bertemu Presiden AS Donald John Trump di Beijing, belum lama ini. Selain itu, lanjut Yonhap, selama pertemuan dengan Xi di China pada Januari, Presiden Korsel Lee Jae Myung juga meminta pemimpin negeri Tirai Bambu itu untuk membantu menengahi hubungan antara Korut dan Korsel.
Kemudian, disebutkan dalam laporan tersebut bahwa Xi menanggapi permintaan itu secara positif. Xi pada pekan ini menerima kunjungan Presiden Rusia Vladimir Putin di Beijing, beberapa hari setelah kedatangan Trump.
Iran Hukum Gantung Warganya Setelah Jadi Agen Spionase AS dan Israel
Otoritas Iran menggantung seorang warganya bernama Mojtaba Kian pada Ahad (24/5/2026). Hukuman itu dijatuhkan pada Kian karena dia dinyatakan terbukti melakukan spionase untuk Israel dan Amerika Serikat (AS) ketika kedua negara tersebut beperang dengan Iran.
“Mojtaba Kian... yang mengirimkan informasi terkait unit industri pertahanan negara kepada musuh, digantung pagi ini,” tulis situs web Mizan Online milik Kementerian Kehakiman Iran, dikutip laman Al Arabiya.
Itu menjadi eksekusi pertama yang diketahui publik untuk pelanggaran spionase terkait perang Iran dengan AS-Israel. Menurut laporan Mizan Online, Kian mengirimkan informasi tentang kemampuan pertahanan Iran selama perang yang berlangsung hampir 40 hari.
"(Kian) mengirimkan beberapa pesan ke jaringan musuh yang berafiliasi dengan musuh Zionis-Amerika, termasuk koordinat dan informasi tentang fasilitas yang memproduksi suku cadang terkait industri pertahanan negara," tulis Mizan Online dalam laporannya.
Mizan mengatakan, Kian mengirimkan informasi ke jaringan televisi satelit. Mizan tidak mengungkap jaringan tersebut. Namun otoritas Iran sering menuduh media berbahasa Persia yang berbasis di luar negeri bekerja sama dengan Israel.
Menurut Mizan, satu lokasi target di Iran diserang setelah Kian membocorkan informasi tentang keberadaannya. Mizan mengungkapkan, eksekusi Kian terjadi kurang dari 50 hari setelah penangkapannya. Aset miliknya juga telah disita.
Kendati demikian, Mizan tak memaparkan latar belakang Kian. Termasuk berapa usianya, pendidikannya, dan apa pekerjaannya.
Iran telah berulang kali menghukum mati atau menggantung mereka yang terbukti terafiliasi dengan badan intelijen Israel, Mossad. Tak jarang berita tentang eksekusi tersebut diumumkan ke publik.
Dulu Setia Kini Melawan, Eks Pengacara Trump Incar Dana Kompensasi Rp28 Triliun
Mantan pengacara pribadi Michael Cohen berencana mengajukan permohonan kompensasi dari “Dana Anti-Persenjataan” milik Departemen Kehakiman Amerika Serikat yang kontroversial. Cohen mengaku dirinya menjadi salah satu korban penggunaan aparat hukum untuk kepentingan politik.
Dana senilai 1,776 miliar dolar AS itu diumumkan pekan ini sebagai bagian dari penyelesaian gugatan Presiden Donald Trump terhadap Internal Revenue Service terkait kebocoran laporan pajak Trump.
Dalam pernyataannya kepada media di Amerika, Cohen mengatakan ia sedang menyiapkan surat permohonan resmi kepada Departemen Kehakiman. Ia menilai dasar gugatan Trump terhadap pemerintah sama dengan apa yang dialaminya selama bertahun-tahun.
“Dasar hukum yang digunakan Trump untuk mengajukan gugatan senilai 10 miliar dolar AS adalah penyebab gugatan yang sama yang juga telah memengaruhi saya,” kata Cohen.
Ia mengklaim kasus yang menimpanya telah menghancurkan lisensi hukumnya, kondisi finansial, hubungan bisnis, hingga kehidupan keluarganya.
Cohen bahkan menyebut dirinya kemungkinan akan menjadi “kasus uji coba” pertama bagi implementasi dana tersebut. Dalam draf surat yang dikutip media AS, Cohen menyatakan dirinya menjadi korban “penuntutan selektif, kebocoran pemerintah, penyalahgunaan kekuasaan, dan penghancuran reputasi yang disengaja.”
Cohen pernah menjadi salah satu orang paling dekat dengan Trump sebelum kemudian berbalik menjadi pengkritik keras mantan presiden AS tersebut. Ia dijatuhi hukuman tiga tahun penjara pada 2018 setelah mengaku bersalah atas pelanggaran pendanaan kampanye terkait pembayaran kepada perempuan yang mengaku memiliki hubungan dengan Trump.
Ia juga sempat dipenjara karena berbohong kepada Kongres mengenai proyek Trump Tower Moscow yang diselidiki jaksa khusus Robert Mueller.
Dalam sidang pembacaan hukumannya, Cohen menyebut loyalitasnya kepada Trump sebagai kelemahan terbesar dalam hidupnya.
“Kelemahan saya dapat digambarkan sebagai loyalitas buta kepada Donald Trump,” ujar Cohen saat itu.
Pada 2024, Cohen kembali menjadi sorotan setelah memberikan kesaksian dalam kasus pidana negara bagian New York terhadap Trump. Dalam persidangan, Cohen menyatakan Trump mengetahui dan menyetujui skema pemalsuan catatan bisnis untuk menutupi pembayaran kepada perempuan yang dikaitkan dengan dirinya selama kampanye pilpres 2016.
Trump sendiri membantah seluruh tuduhan tersebut dan menolak melakukan pelanggaran hukum.
Kontroversi “Dana Anti-Persenjataan” kini memicu perdebatan luas di Washington. Departemen Kehakiman menegaskan tidak ada syarat politik bagi siapa pun yang ingin mengajukan klaim kompensasi. Penentuan penerima dana akan diputuskan panel beranggotakan lima orang yang ditunjuk jaksa agung.
Namun kritik datang dari berbagai pihak, termasuk kelompok pengawas etika dan anggota Partai Republik maupun Demokrat. Organisasi Citizens for Responsibility and Ethics in Washington menyebut dana tersebut sebagai “tindakan memperkaya diri paling terang-terangan dalam sejarah kepresidenan.”
Selain Cohen, sejumlah sekutu Trump juga dilaporkan tertarik mengajukan permohonan, termasuk mantan penasihat Trump Michael Caputo yang meminta kompensasi sebesar 2,7 juta dolar AS. Beberapa terdakwa kerusuhan Capitol 6 Januari 2021 juga disebut mempertimbangkan langkah serupa.
Panaskan Laut Mediterania, Turki Siapkan 100 Kapal Drone Kamikaze yang Hancur Bersama Targetnya
Turki tengah mempercepat modernisasi kekuatan lautnya dengan rencana membeli 100 kapal permukaan tak berawak sekali pakai atau unmanned surface vessel (USV) untuk angkatan lautnya. Informasi itu terungkap dalam pameran pertahanan SAHA Expo 2026 yang digelar di Istanbul.
Keputusan pengadaan sistem tersebut diambil dalam rapat Komite Eksekutif Industri Pertahanan pada Februari lalu. Komite ini merupakan lembaga tertinggi yang menentukan kebijakan industri dan pengadaan pertahanan Turki.
Proyek tersebut berada di bawah pengawasan Sekretariat Industri Pertahanan Turki (SSB). Sebanyak 100 kapal tak berawak itu akan diproduksi oleh tiga perusahaan pertahanan berbeda yang bekerja sama dengan galangan kapal domestik.
Perusahaan pertama adalah Aselsan yang bermitra dengan Ares Shipyard. Mereka memperkenalkan USV bernama Tufan dalam ajang SAHA Expo 2026.
Penyedia kedua adalah STM yang bekerja sama dengan Yonca Shipyard. Produk mereka bernama Yaku dan juga diperkenalkan dalam pameran tersebut.
Sementara produsen ketiga adalah Havelsan yang bekerja sama dengan Galangan Kapal Sefine.
Dalam pembagian produksi, Aselsan mendapat pesanan 40 unit, sedangkan STM dan Havelsan masing-masing memproduksi 32 unit. Jumlah tersebut disesuaikan dengan doktrin operasi militer Turki yang mengandalkan formasi empat drone laut dalam satu kelompok operasi, sebagaimana diberitakan Defense News pada Ahad (24/5/2026).
USV Tufan buatan Aselsan dirancang untuk menyerang target di laut maupun wilayah pesisir. Kapal tanpa awak itu memiliki panjang delapan meter dan membawa bahan peledak berkekuatan tinggi setara bom Mk 82.
Sementara itu, Yaku buatan STM dikembangkan untuk operasi maritim asimetris, mulai dari perlindungan pelabuhan hingga serangan di laut terbuka. Kapal ini memiliki panjang 5,8 meter dengan bobot sekitar 1,7 ton.
Baik Tufan maupun Yaku dirancang sebagai kapal serang tak berawak sekali pakai yang mampu melakukan serangan presisi terhadap target permukaan. Keduanya menggunakan desain lambung rendah dan ringkas untuk mengurangi kemungkinan terdeteksi radar maupun pengamatan visual.
Kedua sistem juga dilengkapi kemampuan komunikasi garis pandang dan satelit sehingga dapat diintegrasikan ke dalam operasi militer berbasis jaringan.
Keunggulan utama sistem ini terletak pada kemampuan swarm atau operasi berkelompok. Banyak unit dapat bergerak secara bersamaan, saling berbagi data secara real time, dan membagi tugas secara otomatis selama misi berlangsung.
Pengembangan armada drone laut ini menunjukkan bagaimana Turki semakin serius mengembangkan teknologi perang modern berbasis sistem tanpa awak, seiring meningkatnya tren penggunaan drone dalam konflik maritim dunia.
Turki dalam beberapa tahun terakhir muncul sebagai salah satu negara paling agresif mengembangkan teknologi drone tempur, baik di udara maupun di laut. Langkah ini bukan sekadar proyek militer biasa, melainkan bagian dari ambisi besar Ankara untuk menjadi kekuatan industri pertahanan mandiri yang tidak bergantung penuh pada negara Barat.
Selama bertahun-tahun, Turki menghadapi berbagai hambatan dalam memperoleh sistem persenjataan dari negara sekutu, terutama setelah hubungan politiknya dengan beberapa negara Barat mengalami ketegangan. Embargo senjata, pembatasan transfer teknologi, hingga sulitnya memperoleh suku cadang membuat Ankara mulai mendorong strategi kemandirian pertahanan nasional.
Situasi tersebut mendorong pemerintah Turki mempercepat pengembangan industri militer domestik. Perusahaan-perusahaan seperti Aselsan, STM, Havelsan, hingga Baykar berkembang pesat berkat dukungan besar negara dan kebutuhan militer yang terus meningkat.