News Forex, Index & Komoditi ( Selasa, 6 Februari 2024 )
News Forex, Index & Komoditi
( Selasa, 6 Februari 2024 )
Wall Street Tergelincir Setelah Bos The Fed Tampik Spekulasi Penurunan Bunga
Indeks utama Wall Street ditutup melemah pada Senin (5/2), setelah Ketua Federal Reserve Jerome Powell menolak dengan tegas spekulasi bahwa penurunan suku bunga akan segera terjadi.
Di sisi lain, investor menilai beragam laporan kinerja emiten.
Senin (5/2), indeks Industri Dow Jones turun 274,30 poin atau 0,71% menjadi 38,380.12. Indeks S&P 500 juga melemah 15,80 poin atau 0,32%. menjadi 4,942.81 dan Nasdaq Composite melorot 31,28 poin atau 0,20% menjadi 15.597,68.
Seperti dikutip Reuters, Powell mengatakan lebih banyak bukti mengenai tren penurunan inflasi yang berkelanjutan diperlukan untuk menjamin penurunan suku bunga.
Sementara Presiden Fed Minneapolis Neel Kashkari menulis dalam sebuah esai yang diterbitkan pada hari Senin bahwa perekonomian AS yang tangguh dapat menunda penurunan suku bunga untuk beberapa waktu.
Data terbaru dari Institute for Supply Management menunjukkan pertumbuhan sektor jasa AS meningkat pada bulan Januari, dengan ukuran harga input naik ke level tertinggi dalam 11 bulan.
Hal ini menambah keraguan terhadap penurunan suku bunga The Fed, yang dipicu oleh data pada hari Jumat, yang menandakan ketahanan pasar tenaga kerja dalam menghadapi kondisi kredit yang ketat.
"Powell mengabaikan perdagangan hari ini, mengambil risiko penurunan suku bunga pada bulan Maret," kata Jack Ablin, kepala investasi di Cresset Capital di Chicago seperti dikutip Reuters.
AS Akan Lakukan Lebih Banyak Serangan Terhadap Houthi hingga Hizbullah
Amerika Serikat akan melancarkan serangan lebih lanjut terhadap kelompok-kelompok yang didukung Iran di Timur Tengah.
Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih mengatakan rencana ini dilakukan setelah AS menyerang faksi-faksi yang berpihak pada Teheran di Irak, Suriah dan Yaman selama dua tahun terakhir.
Amerika Serikat dan Inggris melancarkan serangan terhadap 36 sasaran Houthi di Yaman, sehari setelah militer AS menyerang kelompok yang didukung Teheran di Irak dan Suriah sebagai pembalasan atas serangan mematikan terhadap pasukan AS di Yordania.
“Kami bermaksud melakukan serangan dan tindakan tambahan untuk terus mengirimkan pesan yang jelas bahwa Amerika Serikat akan merespons ketika pasukan kami diserang, ketika rakyat kami terbunuh,” kata Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih Jake Sullivan kepada NBC.
Serangan tersebut merupakan pukulan terbaru dalam konflik yang telah menyebar ke Timur Tengah sejak 7 Oktober, ketika kelompok militan Palestina yang didukung Iran yakni Hamas menyerbu Israel dari Jalur Gaza sehingga memicu perang.
Kelompok-kelompok dukungan Teheran yang menyatakan dukungannya terhadap Palestina telah memasuki konflik di seluruh kawasan. Hizbullah telah menembaki sasaran-sasaran Israel di perbatasan Lebanon-Israel sementara milisi Irak telah menembaki pasukan AS di Irak dan Suriah.
Selain itu Houthi telah menembaki kapal-kapal yang berlayar di wilayah tersebut.
Iran sejauh ini menghindari peran langsung dalam konflik tersebut, meskipun Iran mendukung kelompok-kelompok tersebut. Pentagon mengatakan pihaknya tidak menginginkan perang dengan Iran dan tidak yakin Teheran juga menginginkan perang.
Berbicara kepada program "Face the Nation" yang ditayangkan CBS, ia mengatakan serangan pada hari Jumat adalah awal dari respons AS dan akan ada lebih banyak langkah yang mungkin tidak terlihat.
“Saya tidak akan menggambarkannya sebagai kampanye militer terbuka,” katanya.
Serangan hari Sabtu lalu di Yaman menghantam fasilitas penyimpanan senjata, sistem rudal, peluncur dan kemampuan lain yang digunakan Houthi untuk menyerang kapal-kapal di Laut Merah.
Di sisi lain, juru bicara militer Houthi Yahya Sarea mengatakan serangan tersebut tidak akan terjadi tanpa tanggapan dan konsekuensi.
Sementara juru bicara Houthi lainnya, Mohammed Abdulsalam, mengindikasikan kelompok tersebut tidak akan tergoyahkan, dan mengatakan keputusan Yaman untuk mendukung Gaza tidak akan terpengaruh oleh serangan apa pun.
Informasi Diplomatik Rahasia Jepang Bocor Akibat Serangan Siber dari China Tahun 2020
Sejumlah informasi diplomatik rahasia Jepang bocoran akibat serangan siber yang datang dari China pada tahun 2020. Serangan menargetkan data milik Kementerian Luar Negeri Jepang.
Kepada Kyodo, seorang sumber pemerintahan mengatakan, Jepang mendeteksi serangan skala besar dan kebocoran saluran telegram diplomatik selama periode pemerintahan Perdana Menteri Shinzo Abe.
Telegram diplomatik dikirim melalui Jaringan Pribadi Virtual Protokol Internet terenkripsi, atau IP-VPN. Penggunaan jaringan semacam ini dinilai sangat penting dalam transfer data sensitif.
Kepala Sekretaris Kabinet Jepang, Yoshimasa Hayashi, dalam konferensi pers hari Senin (5/2) mengatakan bahwa Perdana Menteri Fumio Kishida belum mengonfirmasi bahwa informasi rahasia Kementerian Luar Negeri diakses melalui serangan siber.
Jepang dinilai cukup tertinggal dari egara-negara maju lainnya dalam pengembangan pertahanan keamanan siber. Situasi ini juga memicu kekhawatiran dari sekutu keamanan dekatnya, Amerika Serikat.
Jepang dan AS telah membahas tindakan balasan setelah bocornya telegram diplomatik yang berisi dokumen sangat rahasia yang dipertukarkan setiap hari antara kementerian dan misi diplomatik di luar negeri kedua negara.
Selain itu, Badan Eksplorasi Dirgantara Jepang (Japan Aerospace Exploration Agency) diduga menjadi fasilitas pemerintah yang sempat menjadi sasaran serangan tahun lalu, namun tidak ada informasi sensitif mengenai roket atau satelit yang diakses.
Pada bulan Agustus 2023, Pusat Kesiapan Insiden dan Strategi Keamanan Siber Nasional Jepang mengatakan, mereka menemukan bahwa alamat email dan informasi lainnya mungkin bocor akibat akses eksternal yang tidak sah.
Dalam Strategi Keamanan Nasional terbarunya, Jepang berjanji akan segera memperkenalkan upaya pertahanan siber aktif. Jepang berupaya menghilangkan kemungkinan serangan siber serius yang dapat mengancam keamanan nasional dan infrastruktur penting.
Sayangnya, RUU untuk menerapkan pendekatan yang lebih aktif terhadap pertahanan siber belum diajukan ke parlemen.
Diskusi mengenai masalah itu terhenti di tengah adanya kekhawatiran bahwa langkah tersebut dapat melanggar jaminan Konstitusi negara mengenai kerahasiaan komunikasi.
AS Siapkan US$118 Miliar untuk Bantu Israel dan Ukraina Berperang
Senat AS pada hari Minggu (4/2) mengumumkan penyediaan dana mencapai US$118 miliar yang akan digunakan untuk menjaga perbatasan, serta memberikan bantuan kepada Israel dan Ukraina yang sedang berperang.
Melansir Reuters, Pemimpin Mayoritas Senat Chuck Schumer mengatakan, dirinya akan segera mengadakan pemungutan suara awal mengenai RUU tersebut pada hari Rabu (7/2).
Jika RUU tersebut lolos menjadi undang-undang, AS akan menunjukkan perubahan paling signifikan dalam kebijakan imigrasi dan keamanan perbatasan dalam beberapa dekade.
Dana sebesar US$118 miliar mencakup US$20,23 miliar untuk keamanan perbatasan, US$60,06 miliar untuk mendukung Ukraina dalam perangnya dengan Rusia, dan US$14,1 miliar untuk bantuan keamanan bagi Israel.
Sisanya, US$2,44 miliar untuk Komando Pusat AS dan konflik di Laut Merah, dan US$4,83 miliar untuk mendukung mitra AS di Indo-Pasifik menghadapi agresi China.
Dana sebesar US$10 miliar lainnya akan dialokasikan untuk memberikan bantuan kemanusiaan bagi warga sipil di zona konflik termasuk di Ukraina, Gaza dan Tepi Barat.
Menariknya, RUU tersebut mencakup ketentuan yang melarang dana tersebut disalurkan ke badan PBB untuk Palestina, UNRWA.
AS, dan beberapa negara Barat lain, memutuskan untuk berhenti mengirim pendanaan kepada UNRWA karena beberapa stafnya diduga terlibat dalam serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 di Israel.
RUU tersebut secara garis besar telah menampung permintaan Presiden Joe Biden kepada Kongres bulan Oktober lalu, yaitu dana tambahan untuk bantuan bagi Ukraina, Israel, dan Taiwan.
Para pendukung RUU yakin undang-undang tersebut mampu mengakhiri praktik kontroversial "tangkap dan lepaskan" yang dinilai berkontribusi terhadap tingginya jumlah imigran ilegal yang tiba di perbatasan selatan AS.
RUU mengatur langkah untuk mempercepat penanganan kasus imigrasi, sehingga tidak ada lagi imigran yang dilepaskan dan tinggal di AS selama bertahun-tahun sambil menunggu sidang.
Pemilik Yandex Sepakat Jual Semua Aset di Rusia Senilai US$ 5,21 Miliar
Perusahaan teknologi terdaftar di Nasdaq, Yandex NV, mengumumkan kesepakatan bersejarah senilai 475 miliar rubel (US$ 5,21 miliar dengan kurs US$ 1 = 91,15 rubel).
Kesepakatan ini menandai keputusannya untuk keluar dari pasar Rusia. Kesepakatan tersebut melibatkan penjualan semua aset Yandex di Rusia kepada konsorsium bernama Consortium.First, yang terdiri dari investor Rusia, termasuk sebuah dana kelolaan yang pada akhirnya dimiliki oleh perusahaan minyak besar, Lukoil.
Yandex, sering disebut sebagai "Google-nya Rusia," telah menjadi kekuatan dominan dalam sektor teknologi negara itu. Perusahaan ini menyediakan layanan online seperti pencarian, periklanan, dan taksi daring.
Kesepakatan bisnis ini menandakan pergeseran strategis karena Yandex kini sepenuhnya dimiliki oleh pihak Rusia, memutuskan hubungannya dengan lingkaran teknologi Barat yang pernah mereka kejar sebelumnya.
Negosiasi antara Kremlin dan Yandex telah berlangsung sekitar 18 bulan terakhir, dengan tujuan memisahkan bisnis Rusia Yandex dari perusahaan induknya yang berbasis di Belanda, Yandex NV.
Kesepakatan kompleks ini penting karena Yandex merupakan aset penting strategis bagi Rusia, yang sebelumnya sebagian besar sahamnya dimiliki oleh investor Barat.
Yandex NV akan mencatat salah satu keluaran korporat terbesar dari Rusia sejak konflik dengan Ukraina dimulai, namun lebih dari 95% pendapatannya akan tetap berada di Rusia di bawah kendali Rusia.
Harga jual mencerminkan "diskon wajib setidaknya 50% dari 'nilai wajar'," seperti yang diwajibkan oleh pemerintah Rusia untuk kesepakatan yang melibatkan penjualan aset asing.
Yandex NV menyatakan bahwa kesepakatan tersebut mencakup setara tunai setidaknya 230 miliar rubel dan sekitar 176 juta saham Kelas A Yandex NV.
Imbalan tunai akan dibayar dalam Yuan China (CNH) di luar Rusia, dan perusahaan akan menghentikan penggunaan merek Yandex setelah penyelesaian kesepakatan.
Pembeli Yandek yakni Consortium.First, adalah kumpulan dana investasi yang baru dibentuk yang dikelola oleh trustee Solid Management, dipimpin oleh anggota tim manajemen senior Yandex di Rusia.
Konsorsium ini didukung oleh empat investor keuangan, termasuk Argonaut, sebuah dana investasi yang pada akhirnya dimiliki oleh Lukoil.
Penjualan, yang harus mendapatkan persetujuan regulator dan pemegang saham, dijadwalkan untuk diselesaikan dalam dua tahap, dengan tahap pertama diharapkan ditutup pada paruh pertama tahun 2024, diikuti oleh tahap kedua dalam tujuh minggu.
Yandex NV berencana untuk mencabut daftar saham Kelas A-nya dari Bursa Moskow setelah memperoleh daftar publik yang baru.
John Boynton, ketua dewan direksi Yandex NV, menyatakan bahwa kesepakatan tersebut mewakili solusi terbaik bagi pemegang saham dan pengguna dalam "keadaan luar biasa."
Yandex NV akan tetap mempertahankan portofolio empat bisnis teknologi tahap awal dan aset kunci, termasuk pusat data di Finlandia dan intelektual properti inti.
Dalam surat kepada karyawan Yandex di Rusia, manajemen menekankan komitmen perusahaan untuk tetap independen, dengan tugas utama adalah untuk mempertahankan hakikatnya di tengah perubahan transformasional ini.
Amerika Serikat Siapkan Dana US$ 118 Miliar untuk Perang dan Keamanan
Amerika Serikat menyiapkan anggaran jumbo untuk mendanai perang dan menjaga keamanan wilayah mereka. Anggaran perang dan keamanan yang diusulkan mencapai US$ 118 miliar atau setara dengan Rp 1.852 triliun alias hampir sama dengan target penerimaan pajak Indonesia tahun ini yakni Rp1.989 triliun
Senat Amerika Serikat pada hari Minggu mengumumkan rancangan undang-undang keamanan perbatasan bipartit senilai $118 miliar yang didalamnya juga akan memberikan bantuan kepada Ukraina dan Israel.
RUU ini terbit setelah berbulan-bulan negosiasi panjang. Tetapi langkah ini menghadapi masa depan yang tidak pasti, karena adanya penentangan dari Donald Trump dan anggota Republik garis keras.
Pemimpin Mayoritas Senat Chuck Schumer mengatakan bahwa ia akan mengambil langkah-langkah untuk menggelar pemungutan suara awal terhadap undang-undang tersebut pada hari Rabu. Jika undang-undang ini disahkan, akan menandai perubahan paling signifikan dalam kebijakan imigrasi dan keamanan perbatasan AS dalam beberapa dekade.
Beberapa senator Demokrat kelompok progresif merasa marah karena undang-undang ini tidak memberikan jalan bagi kewarganegaraan bagi 11 juta orang tanpa dokumen yang telah tinggal di AS selama bertahun-tahun, termasuk imigran "Dreamer" yang dibawa masuk sebagai anak-anak.
Senator Independen Kyrsten Sinema mengatakan kepada wartawan bahwa undang-undang ini akan mengamankan perbatasan selatan AS yakni dengan Meksiko.
Konsekuensinya termasuk dengan mengharuskan Departemen Keamanan Dalam Negeri untuk sementara "menutup" perbatasan bagi sebagian besar migran jika terdapat rata-rata lebih dari 5.000 percobaan penyeberangan per hari selama tujuh hari.
Pemimpin DPR AS Mike Johnson mengatakan undang-undang ini akan "gagal" jika mencapai DPR AS atau Kongres.
"Rancangan undang-undang ini bahkan lebih buruk dari yang kita harapkan, dan tidak akan mendekati mengakhiri bencana perbatasan yang Presiden ciptakan," kata Johnson, seorang anggota Partai Republik, dalam cuitannya di akun media sosial X atau yang sebelumnya disebut sebagai Twitter.
Selain $20,23 miliar untuk keamanan erbatasan, undang-undang ini juga mencakup dana bantuan US$ 60,06 miliar untuk mendukung Ukraina dalam perangnya menghadapi Rusia.
Senat juga mengalokasikan anggaran US$ 14,1 miliar bantuan keamanan untuk Israel yang sedang gencar melakukan genosida dan membumihanguskan Jalur Gaza Palestina.
Tak hanya itu dana US$ 2,44 miliar untuk Komando Sentral AS dan konflik di Laut Merah yang saat ini berperang melawan pejuang Houthi Yaman dan pasukan bersenjata dukungan Iran.
Senat juga mengalokasikan dana US$ 4,83 miliar untuk mendukung mitra AS di Indo-Pasifik yang sedang menghadapi agresi dari China, menurut data dari Senator Patty Murray, yang mengepalai Komite Alokasi Senat.
Meskipun demikian Senat menyebut akan ada tambahan dana US$ 10 miliar akan memberikan bantuan kemanusiaan bagi warga sipil di zona konflik, termasuk di Ukraina, Gaza, dan Tepi Barat.
Meskipun undang-undang ini mencakup ketentuan yang melarang dana tersebut diberikan kepada badan PBB untuk membantu pengungsi Palestina korban perang, UNRWA.
Pemerintahan Presiden Joe Biden dan negara-negara lain telah menghentikan pendanaan ke badan tersebut atas tuduhan bahwa sebagian stafnya terlibat dalam serangan Pejuang Hamas pada 7 Oktober di selatan Israel.
"Prioritas dalam undang-undang ini terlalu penting untuk diabaikan dan terlalu vital untuk membiarkan politik menghalangi," kata Schumer dalam sebuah pernyataan.
"Amerika Serikat dan sekutu-sekutu kita menghadapi tantangan ganda, kompleks, dan di beberapa tempat, terkoordinasi, dari lawan-lawan yang berusaha mengganggu demokrasi dan memperluas pengaruh otoriter di seluruh dunia."
Ketentuan keamanan luar negeri kunci dari undang-undang ini sebagian besar sesuai dengan permintaan Presiden Joe Biden kepada Kongres pada Oktober, ketika ia meminta dana tambahan untuk bantuan kepada Ukraina, Israel, dan Taiwan.
Permintaan tersebut tertunda oleh keinginan Republik di DPR AS agar ini terkait dengan perubahan kebijakan imigrasi.
Namun, pada hari Sabtu, Pemimpin DPR AS Johnson mengatakan bahwa ia berencana untuk menggelar pemungutan suara minggu ini mengenai rancangan undang-undang baru yang memberikan $17,6 miliar bantuan militer untuk zionis Israel.
Rancangan undang-undang ini tidak menyertakan pendanaan baru untuk Ukraina atau keamanan perbatasan AS.
"Saya mendesak Kongres untuk bersatu dan segera mengesahkan kesepakatan bipartit ini," kata Biden, sambil memuji langkah-langkah migrasi dalam undang-undang tersebut.
Schumer mengatakan kesepakatan ini akan menyediakan lebih banyak personel garis depan dan petugas suaka serta menyediakan keputusan imigrasi yang "lebih cepat dan adil."
Para pendukung undang-undang ini mengatakan bahwa itu akan mengakhiri praktik kontroversial "tangkap dan lepaskan" yang dikritik karena berkontribusi pada tingginya jumlah imigran ilegal yang tiba di perbatasan selatan.
Ini akan dilakukan dengan mempercepat adjudikasi kasus suaka daripada segera melepaskan migran yang ditangkap dan membiarkan mereka tinggal di Amerika Serikat selama bertahun-tahun saat mereka menunggu sidang.
Mitch McConnell, seorang Republikan puncak di Senat AS, mendukung negosiasi tersebut, mengatakan bahwa Republikan tidak akan mendapatkan kesepakatan yang lebih baik di bawah pemerintahan Republik.
"Senat harus mempertimbangkan dengan hati-hati peluang di depan kita dan bersiap untuk bertindak," kata McConnell dalam sebuah pernyataan.
Schumer mengatakan dalam konferensi pers bahwa ia belum pernah bekerja begitu dekat dengan rekan senat jangka panjangnya, McConnell, seperti yang dilakukan dalam rancangan undang-undang ini.
"Pada banyak kesempatan, kami pikir negosiasi ini telah gagal," kata Schumer.
Oposisi Sayap Kanan
Meskipun demikian, Republikan sayap kanan skeptis terhadap rancangan undang-undang Senat baru ini.
Steve Scalise, pemimpin mayoritas Republik di DPR, mengatakan bahwa rancangan undang-undang Senat "Tidak akan mendapat dukungan di pemungutan suara DPR AS."
"Ini yang tidak diberitahu oleh para penggagas 'kesepakatan' ini: Ini menerima 5.000 imigran ilegal setiap hari dan memberikan izin kerja otomatis kepada penerima suaka — magnet bagi lebih banyak imigrasi ilegal," kata Scalise di X.
Anggota Kongres AS dari Partai Republik lainnya mengatakan bahwa Biden dapat melaksanakan banyak perubahan yang mereka inginkan terhadap kebijakan imigrasi melalui tindakan eksekutif, meskipun sebelumnya mereka menyerukan tindakan legislatif.
Imigrasi menjadi kekhawatiran terbesar kedua bagi warga Amerika, menurut jajak pendapat Reuters/Ipsos yang diterbitkan pada hari Rabu, dan merupakan isu utama khususnya bagi pendukung Partai Republik.
Patroli Perbatasan AS menangkap sekitar 2 juta imigran di perbatasan selama tahun fiskal 2023.
Donald Trump, yang menjadi kandidat Presiden dari Republik untuk mencalonkan diri sebagai lawan Biden dalam pemilihan November, telah berusaha keras menentang imigrasi.
Anggota Partai Republik DPR juga terus mendorong usaha untuk memakzulkan pejabat perbatasan teratas Pemerintahan Presiden Biden, Menteri Keamanan Dalam Negeri Alejandro Mayorkas.
Kebakaran Hutan Chile, 99 Orang Meninggal Dunia, 1.600 Korban Kehilangan Tempat Tinggal
Setidaknya 99 orang tewas dan 1.600 lainnya kehilangan tempat tinggal akibat kebakaran hutan di wilayah Valparaiso, Chile tengah, menurut keterangan otoritas pada Ahad (4/2/2024). Hingga saat ini 32 korban telah diidentifikasi, sebut koroner pemerintah Layanan Medis Hukum Chile.
"Badan forensik menyampaikan duka cita mendalam kepada keluarga dan teman-teman korban," menurut sebuah pernyataan, dikutip Anadolu, Senin (5/2/2024).
Terdapat 161 kebakaran aktif di seluruh negeri, menurut Direktur Layanan Pencegahan dan Tanggap Bencana Nasional Alvaro Hormazabal. Kebun raya yang dibentuk pada 1931 di kota Vine del Mar hampir seluruhnya hangus dilalap api.
Otoritas telah mendesak ribuan warga untuk meninggalkan rumah mereka dan memberlakukan jam malam di di kota-kota yang paling terkena dampak kebakaran untuk membebaskan rute dan memungkinkan kendaraan darurat mencapai daerah yang dilanda kebakaran. Gambar mengerikan beredar di media sosial menunjukkan ratusan mobil terbakar, yang telah menghancurkan seluruh lingkungan.
Lebih dari 200 orang dilaporkan hilang di Vina del Mar dan wilayah sekitarnya, sebuah wilayah populer bagi wisatawan selama liburan musim panas. Presiden Gabriel Boric telah memperingatkan bahwa korban jiwa dapat bertambah dengan masih terjadinya kebakaran besar di Valparaiso, dimana para pemadam kebakaran berjuang untuk mencapai wilayah padat penduduk yang dilalap api besar.
Setelah mengunjungi wilayah terdampak, Boric menyatakan dua hari berkabung nasional bagi korban kebakaran. Presiden mengatakan angin kencang menyebabkan pemadam kesulitan untuk mengendalikan kebakaran hutan, yang telah melahap 8.000 hektar hutan dan daerah perkotaan.
Kebakaran terjadi seiring dengan rekor suhu tertinggi yang melanda negara Amerika Selatan akibat pola cuaca El Niño yang menyebabkan suhu tinggi dan memicu kebakaran hutan di beberapa negara Amerika Latin termasuk Kolombia, Ekuador, dan Argentina.
Serangan Amerika Serikat Picu Houthi Meradang, Janji Balas Serangan Lebih Dahsyat
Juru bicara militer Houthi, Yahya Sarea, mengatakan serangan Amerika Serikat (AS) dan Inggris ke 36 target di Yaman tidak akan berlalu tanpa tanggapan dan konsekuensi.
Pentagon mengatakan serangan pada Sabtu (3/2/2024) malam menghantam gudang senjata, peluncur dan sistem rudal dan kapabilitas lain yang Houthi gunakan untuk k melancarkan serangan di Laut Merah.
"Gedung tempat saya tinggal terguncang," kata salah satu warga Kota Sana'a yang dikuasai Houthi, Fatima, Ahad (4/2/2024).
Ia menambahkan sudah bertahun-tahun ia tidak merasakan ledakan sekeras itu di negara yang dilanda perang selama bertahun-tahun. Houthi tidak mengumumkan adanya korban jiwa.
Serangan Yaman bagian dari serangan balasan Amerika Serikat atas serangan drone yang menewaskan tiga tentara Amerika Serikat di Yordania pekan lalu.
Amerika Serikat menggelar gelombang serangan balasan ke 85 target yang memiliki koneksi dengan Garda Revolusi Iran dan kelompok yang didukungnya di Irak dan Suriah. Dilaporkan serangan itu menewaskan hampir 40 orang.
Serangan-serangan ini dikhawatirkan berpotensi meningkatkan eskalasi konflik yang diperburuk perang Israel untuk menumpas Hamas di Gaza.
Amerika Serikat dan Inggris meluncurkan serangan ke 36 target Houthi di Yaman. Serangan skala besar kedua Amerika Serikat terhadap kelompok-kelompok yang didukung Iran sebagai balasan serangan ke pasukan Amerika pekan lalu.
Pentagon mengatakan serangan itu menghantam gudang senjata, sistem dan peluncur rudal serta kapabilitas tempur Houthi lainnya yang digunakan dalam serangan ke kapal-kapal komersial di Laut Merah. Militer Amerika Serikat menambahkan mereka mengincar 13 lokasi di seluruh Yaman.
Serangan ini juga menjadi tanda menyebarkan konflik Israel-Hamas di Gaza ke seluruh Timur Tengah. "Aksi kolektif ini mengirim pesan yang jelas pada Houthi mereka akan terus menerima konsekuensi bila mereka tidak mengakhiri serangan-serangan ilegal ke jalur pelayaran internasional dan kapal-kapal angkatan laut," kata Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin, Sabtu (3/2/2024).
Iran yang merupakan pendukung Hamas menghindari kontak langsung dengan konflik itu meski kelompok-kelompok yang didukungnya terlibat dalam serangan di Suriah, Irak, Yaman dan Lebanon.
Direktur Pusat Kajian Teluk di Qatar University Mahjoob Zweiri mengatakan menurutnya Iran tidak akan mengubah pendekatannya setelah serangan Amerika Serikat .
"Mereka membiarkan musuh di seberang perbatasan, jauh, mereka tidak tertarik konfrontasi militer langsung yang mungkin mengarah pada serangan ke kota-kota atau wilayah mereka. Mereka akan mempertahankan status quo," katanya.
Kementerian Luar Negeri Iran mengatakan serangan di Yaman merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional oleh Amerika Serikat dan Inggris dan memperingatkan kelanjutan dari serangan-serangan semacam itu merupakan "ancaman yang mengkhawatirkan bagi perdamaian dan keamanan internasional.
Pentagon mengatakan mereka tidak ingin berperang dengan Iran dan yakin Iran tidak menginginkan perang. Partai Republik Amerika Serikat menekan Presiden Joe Biden untuk memberikan pukulan langsung kepada Iran.
Houthi, yang menguasai sebagian besar wilayah Yaman, mengatakan serangan mereka di Laut Merah merupakan bentuk solidaritas terhadap warga Palestina saat Israel menyerang Gaza.
Amerika Serikat dan sekutunya mengatakan serangan-serangan Houthi tidak pandang bulu dan merupakan ancaman bagi perdagangan global.
Sebagian besar perusahan pelayaran sudah menangguhkan pengiriman lewat Laut Merah dan memilih rute-rute lebih jauh yang mengitari Afrika.
Hal ini meningkatkan biaya, memicu kekhawatiran akan inflasi global dan juga menghilangkan pendapatan luar negeri Mesir yang sangat penting dari Terusan Suez.
Beberapa pekan terakhir Amerika Serikat telah melakukan lebih dari selusin serangan terhadap target-target Houthi.
Dalam pernyataan di media sosial Sarea mengatakan Houthi akan terus maju. "Serangan-serangan ini tidak akan menghalangi kami dari sikap etis, religius, dan kemanusiaan kami untuk mendukung rakyat Palestina yang tangguh di Jalur Gaza," kata Sarea.
Kantor Berita Yaman (Saba) yang dikelola Houthi mengatakan AS dan Inggris melancarkan 14 serangan di gubernuran Taiz dan Hodeidah.
Dalam laporannya Saba mengutip sumber keamanan yang mengatakan sebelas dari serangan tersebut menargetkan daerah Al-Barah di Distrik Maqbanah dan beberapa daerah di Distrik Haifan.
Tiga serangan lainnya menargetkan Jabal Al-Jada' di Distrik Al-Lahiya dan Distrik Al-Salif di Kegubernuran Al-Hudaydah. Menurut para pengamat strategi Biden di Yaman bertujuan untuk melemahkan Houthi, namun tidak sampai pada upaya untuk mengalahkan kelompok tersebut atau menghadapi langsung Iran, sponsor utama Houthi.
Strategi ini memadukan serangan militer terbatas dan sanksi, dan tampaknya bertujuan untuk menghukum Houthi sambil membatasi risiko konflik Timur Tengah yang lebih luas.