News Forex, Index & Komoditi ( Jumat, 1 Desember 2023 )
News Forex, Index & Komoditi
( Jum’at, 1 Desember 2023 )
Wall Street: Dow Naik 500 Poin ke Level Tertinggi Baru 2023
Dow Jones Industrial Average ditutup pada level tertinggi sejak Januari 2022 pada perdagangan Kamis (30/11). Investor melewati garis akhir bulan yang luar biasa untuk saham dan melihat data inflasi yang mendingin sebagai pertanda pelonggaran kebijakan moneter The Fed.
Melansir Reuters, Dow Jones Industrial Average naik 520,47 poin atau 1,47% menjadi 35.950,89, S&P 500 menguat 17,22 poin atau 0,38% pada 4.567,8, dan Nasdaq Composite turun 32,27 poin, atau 0,23%, menjadi 14.226,22.
Dow jelas menjadi yang terbaik, dengan dorongan yang kuat dari Salesforce setelah laporan laba yang mengalahkan konsensus.
S&P 500 ditutup sedikit hijau. Sementara saham-saham teknologi dan saham-saham yang memiliki momentum yang berdekatan dengan teknologi, yang dipimpin oleh Nvidia, menarik Nasdaq ke wilayah negatif.
Namun, S&P 500 dan Nasdaq mencatatkan kenaikan persentase bulanan terbesar sejak Juli 2022. November adalah bulan terbaik Dow untuk persentase kenaikan sejak Oktober 2022.
"Kami menempatkan ceri di atas bulan yang luar biasa," kata Ryan Detrick, kepala strategi pasar di Carson Group dikutip dari Reuters.
"Ini adalah pengingat yang bagus bagi investor betapa khawatirnya semua orang sebulan yang lalu, dan kami baru saja menyelesaikan salah satu bulan terbaik dalam sejarah untuk saham."
Di antara data yang dirilis hari Kamis, laporan Personal Consumption Expenditures (PCE) yang diawasi secara ketat menunjukkan, inflasi menurun seperti yang diharapkan, bersama dengan belanja konsumen.
Data tersebut memperkuat ekspektasi bahwa The Fed telah menyelesaikan siklus kenaikan suku bunganya.
Sementara Presiden The Fed New York John Williams menegaskan kembali tekad bank sentral untuk tetap bergantung pada data.
Ia tidak akan mengesampingkan kemungkinan kenaikan suku bunga lebih lanjut jika inflasi gagal untuk terus moderat.
"Memulai sebagian besar kekuatan bulan ini adalah kesadaran bahwa inflasi dengan cepat kembali ke bumi, kita melihat hal itu lagi hari ini dengan data PCE inti yang menunjukkan bahwa inflasi tidak lagi menjadi penghalang utama," tambah Detrick.
Pasar keuangan telah memperhitungkan kemungkinan 95,8% bahwa bank sentral akan mempertahankan suku bunga acuannya di 5,25%-5,50% pada pertemuan kebijakan Desember.
"Kemungkinan tidak ada kenaikan suku bunga dalam waktu dekat, langkah selanjutnya kemungkinan adalah pemangkasan, mungkin di pertengahan tahun depan," kata Detrick.
"Penurunan besar-besaran dalam imbal hasil (Treasury) bulan ini adalah cara pasar obligasi untuk mengatakan bahwa mereka berpikir bahwa The Fed memang sudah selesai menaikkan suku bunga."
Powell dijadwalkan untuk berpartisipasi dalam dua diskusi terpisah pada hari Jumat, pada pukul 11 pagi dan 2 siang waktu setempat.
Bursa Asia Turun pada Jumat (1/12) Pagi, Menanti Data Indeks Manufaktur
Pasar saham Asia-Pasifik memulai hari Jumat (1/12) bergerak ke zona merah. Meskipun sebagian besar Wall Street mengalami kenaikan dan menjelang survei aktivitas pabrik swasta dari seluruh wilayah.
Di Australia, indeks S&P/ASX 200 turun tipis 0,55%, setelah mencatat kenaikan tiga hari berturut-turut pada hari Kamis (30/11).
Indeks Kospi Korea Selatan turun 0,89% dan saham-saham berkapitalisasi kecil Kosdaq turun 0,79%.
Nikkei 225 Jepang sedikit di bawah garis datar, tetapi Topix melawan tren dan dibuka naik 0,21%.
Kontrak berjangka untuk indeks Hang Seng Hong Kong berada di 17.052, juga menunjukkan pembukaan yang positif dibandingkan dengan penutupan HSI di 17.042,88.
Asal tahu, para investor akan mengamati PMI Manufaktur Caixin China untuk bulan November, setelah angka-angka resmi pada hari Kamis (30/11) menunjukkan bahwa sektor manufaktur negara tersebut mengalami kontraksi untuk bulan kedua berturut-turut.
Data PMI terbaru juga akan dirilis dari Jepang, Korea Selatan dan India pada hari Jumat.
Sementara itu, semalam di AS, Dow Jones Industrial Average mencapai level tertinggi baru untuk tahun ini, karena data inflasi yang mendingin dan pendapatan Salesforce yang kuat membantu indeks ini mencapai bulan terbaiknya sejak Oktober 2022.
Indeks S&P 500 menambahkan 0,4%, tetapi Nasdaq Composite turun sekitar 0,2% karena investor mengambil keuntungan di saham-saham Big Tech yang telah memimpin kenaikan di bulan November.
Rusia: Barat Pandang Palestina Sebagai Bangsa Kelas Dua
Duta Besar Rusia untuk Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) Vasily Nebenzya mengatakan, negara-negara Barat tidak tertarik untuk melindungi kepentingan rakyat Palestina. Menurut dia, Barat menganggap rakyat Palestina sebagai masyarakat kelas dua.
“Selama berminggu-minggu ini, sebuah fakta yang sangat tidak menyenangkan menjadi jelas. Palestina adalah bangsa kelas dua bagi Barat, yang tidak tertarik untuk melindungi kepentingan mereka,” ujar Nebenzya saat berpartisipasi dalam pertemuan di Dewan Keamanan PBB untuk membahas situasi di Jalur Gaza, Rabu (29/11/2023), dikutip laman kantor berita Rusia, TASS.
Menurut Nebenzya, hal tersebut yang membuat Dewan Keamanan PBB sangat sulit mengambil keputusan terkait situasi di Gaza. Dia mengungkapkan, selama hampir dua bulan, komunitas internasional, lembaga kemanusiaan, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat umum telah menyerukan Dewan Keamanan untuk menuntut para pihak yang terlibat konfrontasi di Gaza agar menghentikan pertempuran.
“Namun seruan ini belum didengarkan. Dan gencatan senjata yang berkelanjutan bukan hanya merupakan keharusan moral, ini adalah satu-satunya jaminan bagi respons kemanusiaan yang efektif, yang tidak dapat dilakukan dalam kondisi permusuhan,” kata Nebenzya.
Dia pun mengingatkan tentang perlunya menyelesaikan akar masalah dari konflik Israel-Palestina. “Banyak pertanyaan yang muncul mengenai cara untuk menghidupkan kembali Gaza dan tentang solusi jangka panjang di masa depan terhadap masalah Palestina secara umum, karena tidak mungkin menjamin keamanan Israel tanpa menyelesaikan masalah ini. Rusia secara aktif berupaya ke arah ini,” ujarnya.
Awal pekan ini, asisten presiden Rusia untuk kebijakan luar negeri, Yury Ushakov, mengatakan, upaya Israel menumpas Hamas tidak akan serta merta menjamin keamanannya. Menurutnya, kebrutalan yang dilakukan Israel di Jalur Gaza hanya akan memicu gelombang kebencian baru.
“Bahkan dengan memancung Hamas dan bahkan menenggelamkan Gaza dengan darah, hampir tidak mungkin menjamin keamanan Israel. Setelah beberapa waktu, gelombang kebencian dan terorisme mungkin akan bangkit kembali dengan kekuatan baru. Hal ini tidak dapat dikesampingkan,” ujar Ushakov saat berbicara di forum akademik dan pakar Primakov Readings, Senin (27/11/2023).
Dia mengingatkan bahwa masalah Palestina memiliki kemampuan untuk menyebar ke tingkat global. “Langkah-langkah militer Israel gagal mempersempit aktivitas organisasi teroris. Sebaliknya, mereka memperluasnya,” ucap Ushakov seraya menambahkan bahwa dia yakin hal itu juga sesuai dengan tragedi yang tengah berlangsung di Gaza.
Sejak 24 November lalu, Hamas dan Israel menerapkan gencatan senjata. Gencatan senjata tersebut akan berakhir pada Kamis (30/11/2023) pukul 07:00 waktu Gaza atau pukul 12:00 WIB. Sepanjang gencatan senjata diberlakukan, kedua belah pihak melakukan pertukaran antara sandera dan tahanan. Sepanjang gencatan senjata, Hamas dan kelompok perlawanan Palestina lainnya di Gaza telah membebaskan lebih dari 80 sandera. Sebanyak 60 di antaranya merupakan warga Israel yang terdiri dari perempuan dan anak-anak.
Ketika melakukan operasi infiltrasi ke Israel pada 7 Oktober 2023 lalu, Hamas disebut menculik setidaknya 240 orang. Sebagian besar dari mereka merupakan warga sipil, yang terdiri dari warga Israel, warga Israel berkewarganegaraan ganda, dan warga asing.
Sebagai imbalan atas pembebasan para sandera oleh Hamas, Israel sejauh ini telah membebaskan 180 tahanan Palestina dari penjara-penjara di Tepi Barat. Sejauh ini, jumlah warga Gaza yang terbunuh akibat agresi Israel sejak 7 Oktober 2023 telah menembus 15 ribu jiwa. Mereka termasuk 6.000 anak-anak dan 4.000 perempuan. Sedangkan korban luka mencapai 33 ribu orang.
Keluarga Sandera yang Dibebaskan dari Gaza Menolak Bertemu Netanyahu
Keluarga sandera Israel yang dibebaskan dari Gaza dilaporkan menolak permintaan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk bertemu selama kunjungan ke Pusat Medis Soroka di Beerheba. Avraham adalah seorang warga Kibbutz Nahal Oz yang berusia 84 tahun dan berada dalam kondisi kritis saat dibebaskan, karena Hamas kekurangan suplai obat-obatan penting.
Israel memutus pasokan air, bahan bakar, listrik, makanan, dan obat-obatan penting ketika membombardir Gaza selama lebih dari satu bulan. Rumah sakit di Gaza kewalahan menerima korban luka akibat pengeboman dan berjibaku denga suplai obat-obatan yang menipis.
Avraham dalam kondisi kritis, pada Ahad (26/11/2023) malam, setelah dibebaskan oleh pejuang Palestina. Kepala Pusat Medis Soroka, Moti Klein mengatakan, kondisi Avraham semakin mambaik dan ventilatornya telah dilepas. “Dia sudah bangun, bernapas sendiri dan tidak lagi membutuhkan tingkat perawatan yang sama seperti ketika dia tiba di sini," ujar Klein, dilaporkan Times of Israel, Selasa (28/11/2023).
Setelah dibebaskan pada Ahad malam, Avraham langsung dibawa ke Soroka Medical Center dari perbatasan Gaza karena kondisinya yang parah. Klein mengatakan, Avraham tiba di Pusat Medis Soroka di Beersheba pada Ahad malam dengan semua tanda-tanda vital sangat rendah.
Avraham diharuskan meminum beberapa obat untuk kondisi kronisnya. Namun tim medis dan keluarganya mengatakan, Avraham tidak memiliki akses terhadap obat tersebut saat dia ditahan di Gaza. “Tanda-tanda dan tes laboratorium ini memperkuat pemahaman bahwa kondisinya tampaknya disebabkan oleh tidak mengonsumsi obat-obatan yang diperlukan," kata Klein.
Pada Senin (27/11/2023) anak-anak Avraham mengecam Palang Merah karena gagal merawat ibu mereka. Putri Avraham, Tal Amano menuduh mereka mengabaikan kesehatan ibunya. "Mereka meninggalkan ibu saya dari sudut pandang kesehatan. Ibu saya tidak harus kembali seperti ini. Itu adalah pengabaian selama dia berada di sana. Dia tidak menerima obat yang menyelamatkan nyawanya," ujar Tal Amano.
Selama lebih dari satu bulan, gempuran Israel di Gaza telah menghancurkan sejumlah bangunan dan fasilitas publik seperti rumah sakit, sekolah, masjid, gereja, dan toko roti. Bahkan, selama pengeboman berlangsung beberapa sandera tewas terkena serangan Israel.
Sayap militer Hamas, Brigade Al-Qassam mengatakan, klaim jenazah tawanan Israel ditemukan di rumah sakit di Jalur Gaza adalah tidak benar. Dua jenazah itu adalah sandera yang menjalani perawatan di rumah sakit tersebut.
"Kami memindahkan sejumlah tawanan ke pusat perawatan untuk menerima perawatan karena parahnya kondisi kesehatan mereka dan untuk menyelamatkan nyawa mereka. Hal ini terjadi baru-baru ini pada tahanan, Aryeh Zalman Zdmanovich, nomor kartu 0010185791, yang mendapat perawatan intensif," ujar pernyataan Brigade Al-Qassam di Telegram, Sabtu (18/11/2023).
Brigade Al-Qassam menjelaskan, setelah sembuh, Zdmanovich dikembalikan ke tempat penahanannya. "Dia meninggal karena serangan panik akibat pengeboman berulang kali di sekitar tempat penahanannya, dan kami akan menerbitkan materi yang mendokumentasikan hal ini," kata pernyataan Brigade Al-Qassam.
Erdogan: Netanyahu Abadikan Namanya dalam Sejarah Sebagai Penjagal Gaza
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan kembali melayangkan pernyataan tajam kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Erdogan mengecap Netanyahu sebagai penjagal karena menjadi tokoh utama di balik pembantaian yang dilakukan Israel di Jalur Gaza.
“Netanyahu telah mencatatkan namanya dalam sejarah sebagai penjagal Gaza,” kata Erdogan dalam pidatonya yang disiarkan secara nasional pada Rabu (29/11/2023), dikutip laman Al Arabiya.
“Netanyahu membahayakan keamanan semua orang Yahudi di dunia dengan mendukung anti-Semitisme melalui pembunuhan yang dia lakukan di Gaza,” tambah Erdogan.
Menurut Erdogan, Netanyahu pun menjadi ganjalan utama bagi terciptanya gencatan senjata permanen di Gaza. “Pernyataan yang dibuat oleh pemerintahan Netanyahu menghilangkan harapan kami agar jeda kemanusiaan diubah menjadi gencatan senjata yang langgeng,” ucapnya.
Ketika melakukan pembicaraan via telepon dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres untuk membahas perkembangan situasi di Jalur Gaza pada Selasa (28/11/2023), Erdogan menyampaikan Israel harus mempertanggungjawabkan kejahatannya di pengadilan internasional.
“Selama panggilan telepon tersebut, Presiden Erdogan mengatakan Israel tanpa malu-malu terus menginjak-injak hukum internasional, hukum perang, serta hukum kemanusiaan internasional dengan memandang mata komunitas internasional, dan mereka harus bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukannya di depan hukum internasional,” kata Kantor Kepresidenan Turki dalam sebuah pernyataan.
Sejak berlangsungnya perang di Gaza pada 7 Oktober 2023, Erdogan telah beberapa kali melayangkan pernyataan tajam, baik kepada Netanyahu maupun Israel. Pekan lalu, misalnya, Erdogan meminta negara-negara agar tidak ragu melabeli Israel sebagai “negara teroris”.
“Kita perlu mengetahui hal ini untuk selamanya. Israel adalah negara teroris. Tidak perlu ragu untuk mengatakan hal ini. Inilah kebenaran yang kita ketahui. Inilah yang terjadi,” ujar Erdogan, Rabu (22/11/2023) pekan lalu.
Erdogan kemudian menghujat Benjamin Netanyahu. “Netanyahu sudah hampir mati. Bahkan rakyat Israel tidak lagi mendukung Netanyahu,” ujarnya.
Erdogan mengatakan, atas kejahatannya terhadap penduduk Palestina, Netanyahu harus dibawa ke Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Netanyahu telah mengecam Erdogan karena menyebut Israel sebagai negara teror. “Dia (Erdogan) menyebut Israel sebagai negara teror, namun dalam tindakannya dia mendukung negara teror Hamas. Dia sendiri yang menembaki desa-desa Turki di perbatasan Turki. Kami tidak akan menerima ajarannya,” kata Netanyahu.
Turki telah menarik duta besarnya dari Israel sebagai bentuk protes atas kebrutalan agresi ke Gaza. Namun awal bulan ini Israel menyampaikan bahwa penarikan duta besar itu tak mempengaruhi hubungan antara Tel Aviv dan Ankara. “Hubungan diplomatik dengan Turki tetap tidak berubah meskipun Ankara mengambil sikap mengenai perang di Gaza dan fakta bahwa duta besar Turki dipanggil kembali pada akhir pekan,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Israel Lior Hayat kepada surat kabar Yedioth Ahronoth, 5 November 2023 lalu.
Dia pun mengisyaratkan bahwa Israel tetap menginginkan hubungan diplomatik dengan Turki tetap terjalin. “Kita harus memikirkan kembali bagaimana kita mencegah krisis seperti ini,” ujar Hayat.
Turki dan Israel sebenarnya baru saja memulihkan hubungan diplomatik pada Agustus 2022 lalu. Pemulihan hubungan itu berlangsung ketika posisi perdana menteri Israel masih dijabat Yair Lapid.
Hubungan Turki dan Israel membeku setelah peristiwa penyerangan kapal Mavi Marmara pada Mei 2010. Mavi Marmara adalah satu dari enam kapal yang bertolak dari Turki untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza. Sebanyak 10 warga sipil Turki tewas dalam aksi penyerangan Israel ke kapal tersebut.
Hamas: Agresi Militer Israel di Tepi Barat Kejahatan Brutal
Kelompok perlawanan Palestina, Hamas mengatakan, meningkatnya agresi Israel di kota-kota, desa-desa, dan kamp pengungsi di wilayah pendudukan Tepi Barat merupakan tindakan kejam pasukan Israel terhadap rakyat Palestina. Pasukan Israel melakukan kejahatan brutal, penangkapan yang masif, dan penghancuran infrastruktur di Jenin.
"Ini adalah kegigihan yang kejam dalam agresi Nazi terhadap rakyat Palestina, dalam upaya putus asa, mereka (Israel) tidak akan berhasil mematahkan semangat ketabahan dan perlawanan masa rakyat kita yang gagah berani di Tepi Barat," ujar pernyataan Hamas.
Hamas menyerukan kepada brigade perlawanan Palestina di seluruh Tepi Barat untuk melakukan perlawanan sengit terhadap pasukan pendudukan Israel. Hamas juga mendorong para pemuda dan brigade perlawanan untuk mengerahkan semua kekuatan dan keberanian dalam melawan para pemukim ilegal Yahudi.
"Kami menyerukan kepada massa rakyat kami dan pemuda serta brigade perlawanan di seluruh Tepi Barat untuk meningkatkan perlawanan terhadap tentara pendudukan dan pemukim, melanjutkan operasi Badai Al-Aqsa," kata pernyataan Hamas.
Wakil Sekretaris Jenderal Jihad Islam Palestina, Mohammed Al-Hindi mengatakan, persoalan rakyat Palestina adalah persoalan seluruh dunia. Nasib Gaza terkait dengan nasib Tepi Barat, Al-Quds, dan Palestina. Dia mengatakan, Operasi Badai Al-Aqsa yang dimulai pada 7 Oktober telah mengubur kesombongan Yahudi Israel.
"Tidak ada keamanan atau perdamaian tanpa pemenuhan hak terhadap rakyat Palestina," ujar Al-Hindi, dikutip Resistance News Network di saluran Telegram.
Al-Hindi mengatakan, ketegangan regional di Laut Merah dan front selatan di Lebanon akan membantu mengubah posisi Amerika Serikat. Namun landasannya adalah keteguhan Gaza.
"Banyaknya tentara dan perwira (Israel) yang ditahan oleh kelompok perlawanan (Palestina) mempunyai harga yang berbeda dari harga saat ini, dan akan memaksa pendudukan (Israel) untuk melakukan kesepakatan pertukaran (tahanan) besar," kata Al-Hindi.
Dua anak Palestina, termasuk seorang anak laki-laki berusia sembilan tahun, telah gugur ditembak oleh pasukan Israel di kamp pengungsi Jenin. Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan, Adam al-Ghoul (9 tahun), dan Basil Suleiman Abu al-Wafa (15 tahun) dibunuh oleh tentara Israel di utara wilayah pendudukan Tepi Barat.
Pada Selasa (28/11/2023) malam, pasukan Israel melancarkan serangan habis-habisan terhadap kamp tersebut, yang merupakan sumber utama perlawanan dan telah diserang berulang kali selama setahun terakhir. Serangan meningkat sejak Hamas melancarkan serangan mengejutkan pada 7 Oktober di Israel selatan.
Penduduk setempat mengatakan kepada kantor berita Wafa bahwa pasukan Israel memaksa penduduk lingkungan Damj meninggalkan rumah mereka di bawah todongan senjata, setelah penghancuran besar-besaran oleh persenjataan Israel. Setidaknya 227 warga Palestina telah dibunuh oleh tentara dan pemukim Israel di Tepi Barat dalam 50 hari. Sementara lebih dari 3.000 orang telah ditahan.
Pada Rabu dini hari pasukan Israel melancarkan serangkaian penggerebekan di beberapa kamp pengungsi lainnya di Tepi Barat. Di Jericho, pasukan Israel menyerbu rumah-rumah di kamp pengungsi Ein el-Sultan dan Aqbat Jabr, disertai dengan buldoser militer di kamp pengungsi tersebut.
Sementara itu, di Nablus, pasukan Israel menggerebek kamp Askar, tempat terjadi konfrontasi kekerasan dengan warga. Di Ramallah, rumah-rumah warga Palestina di kamp Jalazone diserbu, setelah itu para pemuda dari kamp tersebut menghadapi pasukan Israel.
Perancis mendorong Uni Eropa untuk mempertimbangkan sanksi terhadap pemukim Israel yang menargetkan warga Palestina di Tepi Barat “Kami percaya bahwa komunitas internasional mempunyai peran untuk mengakhiri tindakan kekerasan yang sangat mengganggu stabilitas kawasan, namun juga merugikan prospek solusi dua negara,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Prancis, Anne-Claire Legendre.
Kesal dengan Qatar yang Selalu Melindungi Hamas, Israel akan Buat Perhitungan
Israel memilih untuk sementara waktu mengesampingkan perbedaan pendapatnya dengan Qatar selama perundingan dengan Hamas. Namun, Israel mengakui mulai beri perhitungan dan akan “menyelesaikan masalah” dengan negara Teluk tersebut setelah perang di Gaza berakhir.
Hal ini disampaikan seorang pejabat Kementerian Luar Negeri Israel pada Rabu (29/11/2023). Israel merasa kesal dengan Qatar yang selama ini telah memfasilitasi tempat berlindung bagi para pemimpin dan pejabat Hamas di luar negeri. Sebagaimana Doha setuju untuk menjadi tuan rumah negosiasi, sekaligus kantor utama Hamas pada 2012.
Padahal, hal itu atas permintaan Amerika Serikat untuk menjaga saluran komunikasi dengan kelompok pejuang militan Palestina tersebut. Dalam sebuah wawancara di Radio Angkatan Darat Israel, Wakil Direktur Jenderal Urusan Strategis di Kementerian Luar Negeri Israel, Joshua Zarka, mempertanyakan peran Qatar dalam segala hal yang berkaitan kedekatannya dengan Hamas.
Posisi Qatar yang menjadi tuan rumah negosiasi, seolah melegitimasi "kegiatan Hamas.” Karena itu menurutnya Israel perlu menilai kembali hubungan dengan Qatar tersebut setelah perang selesai.
“Saat ini kami membutuhkan mereka. Tapi ketika hal ini berlalu, kami akan menyelesaikan masalah dengan mereka,” kata Zarka.
Doha telah memainkan peran penting dalam melakukan mediasi dengan Hamas dan Israel, memfasilitasi gencatan senjata kemanusiaan. Qatar memediasi kesepakatan gencatan senjata selama empat hari yang mulai berlaku pada hari Jumat, 24 November pukul 07.00 waktu Gaza dan telah diperpanjang dua hari lagi hingga Kamis (30/11/2023) pagi.
Qatar tidak memiliki hubungan resmi dengan Israel dan telah berulang kali menegaskan kembali pendiriannya terhadap normalisasi hubungan diplomatik dengan negara pendudukan ini. Posisi Qatar tidak seperti negara-negara Teluk Arab lainnya seperti Uni Emirat Arab dan Bahrain.
Doha juga menjadi tuan rumah kantor politik Hamas sejak tahun 2012, menyusul permintaan dari Washington untuk membangun saluran komunikasi. Qatar menegaskan kantor Hamas yang berbasis di Doha berfungsi sebagai lembaga yang didedikasikan untuk upaya perdamaian.
Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani membela kantor Hamas pada tanggal 14 Oktober, dan mengatakan bahwa ini adalah cara “berkomunikasi dan membawa perdamaian dan ketenangan di wilayah tersebut.”
Jumat lalu, jurnalis Prancis Georges Malbrunot melaporkan bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu diduga telah menyampaikan kepada Doha bahwa Mossad, badan intelijen Israel, tidak akan melakukan pembunuhan di dalam perbatasan negara Teluk tersebut.
Malbrunot mengatakan sumber mengatakan kepadanya bahwa Qatar menetapkan kondisi ini sebelum mengambil perannya sebagai mediator perundingan gencatan senjata antara rezim Israel dan kelompok perlawanan.
Netanyahu sebelumnya telah memberikan perintah kepada Mossad untuk membunuh pejabat senior Hamas, sebuah sumber rahasia yang mengetahui rahasia masalah tersebut dan dirinci kepada Malbrunot.
Menlu Palestina: Tindakan Israel di Gaza Bukan Perang, Melainkan Pembantaian
Menteri Luar Negeri Palestina Riyad Al-Maliki mengatakan, apa yang dilakukan Israel di Jalur Gaza bukanlah peperangan, melainkan pembantaian. Dia mendesak agar jeda kemanusiaan yang saat ini diterapkan Hamas dan Israel di Gaza ditingkatkan menjadi gencatan senjata.
Al-Maliki mengungkapkan, sudah lebih dari 15 ribu warga Palestina di Gaza terbunuh sejak Israel melancarkan agresi pada 7 Oktober 2023. Dari total korban jiwa, 10 ribu di antaranya merupakan perempuan dan anak-anak. “Ini bukan perang. Ini adalah pembantaian yang tidak dapat dibenarkan oleh siapa pun. Ini harus diakhiri,” ujar Al-Maliki saat menghadiri pertemuan di Dewan Keamanan PBB untuk membahas situasi di Gaza, Rabu (29/11/2023), dikutip laman kantor berita Palestina, WAFA.
Dia menambahkan, tak ada seorang pun yang aman di Gaza saat ini, termasuk anak-anak, dokter, jurnalis, staf PBB, dan pekerja kemanusiaan. “Mereka dibunuh dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah modern,” ujarnya.
“Kami memerlukan perlindungan internasional dan tindakan internasional untuk mengakhiri impunitas guna mencegah terulangnya kejahatan yang terjadi setiap hari dan mencolok ini. Apa yang dialami rakyat kami saat ini adalah akibat dari kegagalan komunitas internasional dalam memberikan perlindungan dan akuntabilitas,” kata Al-Maliki.
Menurut dia, Israel tidak mencari keamanan seperti yang selama ini digaungkan untuk menjustifikasi serangan-serangannya. Sebab jika Israel menghendaki keamanan, kata Al-Maliki, Tel Aviv akan memilih dan mengupayakan perdamaian.
Al-Maliki menekankan bahwa Gaza memiliki tempat istimewa dalam sejarah nasional Palestina. Dia mengatakan bahwa wilayah yang sudah diblokade Israel sejak 2017 itu tidak akan pernah bisa dihapus. Rakyat Palestina tidak bisa tercerabut darinya.
“Tidak ada Palestina tanpa Gaza. Gaza berdarah, Gaza menderita, Gaza sakit, tapi Gaza tetap hidup. Dan Palestina hidup. Bebaskan Palestina. Itulah satu-satunya jalan menuju perdamaian,” ujar Al-Maliki.
Sejak 24 November lalu, Hamas dan Israel menerapkan gencatan senjata. Gencatan senjata tersebut akan berakhir pada Kamis (30/11/2023) pukul 07.00 waktu Gaza atau pukul 12.00 WIB. Sepanjang gencatan senjata diberlakukan, kedua belah pihak melakukan pertukaran antara sandera dan tahanan. Sepanjang gencatan senjata, Hamas dan kelompok perlawanan Palestina lainnya di Gaza telah membebaskan lebih dari 80 sandera. Sebanyak 60 di antaranya merupakan warga Israel yang terdiri atas perempuan dan anak-anak.
Ketika melakukan operasi infiltrasi ke Israel pada 7 Oktober 2023 lalu, Hamas disebut menculik setidaknya 240 orang. Sebagian besar dari mereka merupakan warga sipil, yang terdiri dari warga Israel, warga Israel berkewarganegaraan ganda, dan warga asing.
Sebagai imbalan atas pembebasan para sandera oleh Hamas, Israel sejauh ini telah membebaskan 180 tahanan Palestina dari penjara-penjara di Tepi Barat. Sejauh ini, jumlah warga Gaza yang terbunuh akibat agresi Israel sejak 7 Oktober 2023 telah menembus 15 ribu jiwa. Mereka termasuk 6.000 anak-anak dan 4.000 perempuan. Sedangkan korban luka mencapai 33 ribu orang.
Gencatan Senjata Diperpanjang Lagi, Hamas Langsung Serahkan Daftar Sandera yang akan Bebas
Pemerintah Israel mengatakan telah menerima daftar baru sandera perempuan dan anak-anak di Jalur Gaza yang akan dibebaskan oleh Hamas pada Kamis (30/11/2023). Kelanjutan dalam pemberian daftar ini hasil dari atas perpanjangan gencatan senjata satu hari yang sebelumnya berakhir pada Kamis.
“Beberapa waktu lalu, Israel diberikan daftar perempuan dan anak-anak sesuai dengan ketentuan perjanjian. Oleh karena itu, gencatan senjata akan terus berlanjut,” demikian pernyataan dari Kantor Perdana Menteri Israel, tanpa menyebutkan secara spesifik jumlah sandera yang akan dilepaskan.
Gencatan senjata antara Hamas dan Israel diperpanjang satu hari lagi dengan kedua pihak mengumumkan secara terpisah. “Mengingat upaya mediator untuk melanjutkan proses pembebasan sandera dan tunduk pada ketentuan kerangka kerja, jeda operasional akan terus berlanjut,” kata militer Israel tanpa menentukan jangka waktu.
Negara mediator Qatar juga mengonfirmasi kesepakatan perpanjangan gencatan senjata. “Pihak Palestina dan Israel mencapai kesepakatan untuk memperpanjang gencatan senjata kemanusiaan di Jalur Gaza selama satu hari tambahan dengan kondisi yang sama sebelumnya, yaitu gencatan senjata dan masuknya bantuan kemanusiaan dalam kerangka mediasi bersama negara Qatar,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar Majed al-Ansari dalam sebuah pernyataan dikutip dari Alarabiyah.
Al-Ansari menjelaskan, kondisi gencatan senjata, termasuk penghentian permusuhan dan masuknya bantuan kemanusiaan, tetap sama dengan kesepakatan yang sebelumnya telah berjalan selama enam hari. Qatar telah menjadi mediator utama antara pihak-pihak yang bertikai bersama dengan Mesir dan Amerika Serikat.
Ada tekanan untuk memperpanjang jeda guna memungkinkan lebih banyak pembebasan sandera dan bantuan tambahan ke Gaza yang hancur. Namun, sebelumnya Israel menolak pengajuan tersebut karena Hamas menawarkan tujuh sandera perempuan dan anak-anak serta tiga jenazah lainnya untuk pertukaran pada Kamis.
Deal! Israel-Hamas Sepakat Perpanjang Gencatan Senjata Selama 7 Hari
Israel dan Hamas sepakat memperpanjang gencatan senjata. Kesepakatan perpanjangan gencatan senjata selama dua hari yang disepakati kedua belah pihak pada Senin (27/11/2023) lalu seharusnya berakhir pada Kamis (30/11/2023) pukul 07.00 waktu Gaza atau 12.00 WIB.
Dalam keterangannya, Hamas mengungkapkan, kesepakatan telah dicapai dengan Israel untuk memperpanjang gencatan senjata hingga hari ketujuh. Kedua belah pihak telah memulai memberlakukan gencatan senjata sejak 24 November 2023 lalu.
Pasukan Pertahanan Israel (IDF) pun sudah mengonfirmasi perpanjangan gencatan senjata dengan Hamas. “(Gencatan senjata berlanjut) mengingat upaya para mediator untuk melanjutkan proses pembebasan sandera dan tunduk pada ketentuan perjanjian,” kata IDF dalam pernyataannya.
Mediator dalam perundingan Hamas dengan Israel adalah Qatar dan Mesir. Kendati demikian, Hamas menyampaikan, Israel telah menolak menerima tujuh sandera perempuan dan anak-anak serta tiga jenazah sandera yang terbunuh akibat agresi Israel ke Gaza. Hamas hendak memulangkan mereka sebagai imbalan atas kesepakatan perpanjangan gencatan senjata sementara.
“Hal ini terjadi meskipun ada konfirmasi melalui mediator bahwa kelompok ini adalah satu-satunya yang dimiliki gerakan (Hamas) dalam hal tahanan dalam kategori yang disepakati,” kata Hamas dalam sebuah pernyataan.
Sejak gencatan senjata diberlakukan pada 24 November 2023, Hamas-Israel telah melakukan pertukaran antara sandera dan tahanan. Hamas dan kelompok perlawanan Palestina lainnya di Gaza sudah membebaskan lebih dari 80 sandera. Sebanyak 60 di antaranya merupakan warga Israel yang terdiri dari perempuan dan anak-anak. Sementara sisanya merupakan warga asing yang kebanyakan berasal dari Thailand.
Ketika melakukan operasi infiltrasi ke Israel pada 7 Oktober 2023 lalu, Hamas disebut menculik setidaknya 240 orang. Sebagian besar dari mereka merupakan warga sipil, yang terdiri atas warga Israel, warga Israel berkewarganegaraan ganda, dan warga asing.
Sebagai imbalan atas pembebasan para sandera oleh Hamas, Israel telah membebaskan 180 tahanan Palestina dari penjara-penjara di Tepi Barat. Sejauh ini, jumlah warga Gaza yang terbunuh akibat agresi Israel sejak 7 Oktober 2023 telah menembus 15 ribu jiwa. Mereka termasuk 6.000 anak-anak dan 4.000 perempuan. Sedangkan korban luka mencapai 33 ribu orang.
Netanyahu Ancam Pecat Kepala Sensor Militer Jika Bocorkan Informasi kepada Media
Kepala sensor militer Israel Brigjen Jenderal Kobi Mandelblit menyampaikan kepada para perwira senior Pasukan Pertahanan Israel (IDF) bahwa sumber-sumber yang dekat dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah memberikan tekanan luar biasa kepadanya untuk mencegah publikasi berbagai peristiwa di media. Mandelblit menyampaikan kepada rekan-rekan dekatnya beberapa pernyataan kasar terhadap dirinya yang dibuat oleh perdana menteri.
Mandelblit mengeklaim Netanyahu ingin memecatnya atau mencabut kekuasaannya. Netanyahu menuduh Mandelblit merugikan keamanan negara. Menurut para perwira senior, tekanan terhadap Mandelblit telah meningkat selama beberapa minggu terakhir.
Beberapa minggu yang lalu, Netanyahu berbicara melalui telepon dengan Mandelblit, bersama dengan Penasihat Keamanan Nasional Tzachi Hanegbi, dan sekretaris militer Netanyahu, Mayjen Avi Gil. Netanyahu meminta Mandelblit untuk memperketat kebijakan mengenai diskualifikasi barang-barang yang diajukan untuk persetujuan sensor.
Badan sensor dilaporkan menerima pertanyaan tambahan dari kalangan perdana menteri. Mandelblit mengatakan kepada lawan bicaranya bahwa tidak ada alasan keamanan atas permintaan tersebut dan tekanan yang diberikan kepadanya sangat luar biasa. Para petugas yang dia ajak bicara setuju dengan analisis Mandelblit.
Tekanan yang diberikan pada Mandelblit tampaknya terkait dengan laporan pertemuan Kabinet, ketika Netanyahu digambarkan ragu-ragu untuk mengambil tindakan agresif dalam perang tersebut. Di antara item yang berhasil diminta untuk dilarang oleh kantor Netanyahu adalah publikasi mengenai urusan pribadi yang berhubungan dengan Netanyahu dan istrinya Sara.
Mandelblit membenarkan keputusan Netanyahu untuk tidak mengizinkan publikasi tersebut karena pertimbangan terkait keamanan. Pekan lalu, Channel 12 Israel melaporkan, selama pertemuan kabinet keamanan-politik, para menteri membahas tentang kebocoran informasi dari debat di parlemen.
Dalam debat kabinet, Netanyahu mengatakan, ia bermaksud untuk mengesahkan undang-undang yang melarang publikasi materi apa pun dari diskusi Kabinet. Langkah ini akan mempersempit wewenang kepala sensor militer. RUU tersebut akan mewajibkan semua anggota kabinet untuk menjalani tes poligraf untuk membuktikan bahwa mereka tidak membocorkan materi.
Dalam beberapa hari terakhir Mandelblit mencegah publikasi laporan wartawan Haaretz dan Kan, namun mengizinkan laporan serupa dipublikasikan di media lain. Asosiasi jurnalis menulis surat kepada Mandleblit, yang menyatakan bahwa ada tindakan pilih kasih terhadap media berbeda mengenai laporan yang sama.
Setelah surat itu diterbitkan, beberapa kejadian serupa dilaporkan. Laporan tentang sensor selektif pertama kali muncul di situs Walla. Mandleblit menolak menanggapi Haaretz. Ia menuntut agar artikel tersebut terlebih dahulu disetujui oleh sensor militer.
Kantor Netanyahu mengatakan, sepanjang perang, badan sensor telah menyetujui publikasi yang telah merugikan keamanan nasional Israel, membahayakan tentara dan keamanan perdana menteri. Perdana menteri membahas masalah ini secara terbuka dalam berbagai diskusi, termasuk di Komite Knesset atau parlemen.
"Kritik yang disampaikan adalah hal yang nyata, dan sama sekali tidak ada pesan ancaman yang disampaikan berupa pemecatan atau pembatasan kewenangan sensor, laporan apa pun yang menyatakan sebaliknya adalah tidak benar. Kami akan terus bertindak dengan cara ini jika ada kekhawatiran bahwa keamanan nasional Israel dan tentara kami akan dirugikan," demikian pernyataan kantor Netanyahu.