News Komoditi & Global ( Kamis, 31 Juli 2025 )
News Komoditi & Global
( Kamis, 31 Juli 2025 )
Harga Emas Global Melemah Usai The Fed Tahan Suku Bunga
Harga emas dunia terkoreksi lebih dari 1% setelah Federal Reserve mempertahankan suku bunga acuan dan belum memberi sinyal jelas soal waktu pemangkasan suku bunga. Data ekonomi AS yang kuat turut menekan daya tarik logam mulia tanpa imbal hasil ini. Melansir Reuters pada Kamis (31/7/2025), harga emas di pasar spot turun 1,5% ke level US$3.275,92 per troy ounce pada pukul 15.08 waktu New York (19.08 GMT). Sementara itu, emas berjangka AS melemah 0,8% ke posisi US$3.352,80 per ounce. The Fed memutuskan untuk menahan suku bunga dalam keputusan yang terpecah, tanpa memberikan kepastian kapan biaya pinjaman akan diturunkan. Dua anggota dewan gubernur menyatakan pendapat berbeda (dissent) dalam rapat tersebut. Ketua The Fed Jerome Powell menyatakan bahwa belum ada keputusan terkait pemangkasan suku bunga pada September, meskipun banyak pelaku pasar sebelumnya memperkirakan itu akan menjadi awal dari pelonggaran kebijakan moneter. Dia menambahkan bahwa risiko pelemahan pasar tenaga kerja kini mulai terlihat. Tai Wong, pedagang logam independen menyebut, Powell tetap pada pendiriannya, lebih fokus mengendalikan inflasi dibandingkan merespons kekhawatiran pasar tenaga kerja. “Dolar melonjak, memberi tekanan tambahan pada emas, meskipun harga emas batangan masih bertahan di kisaran bawah. Jika terjadi koreksi lebih dalam, kemungkinan akan memicu aksi beli kembali karena alasan fundamental emas—ketidakpastian, utang AS yang tinggi, dan tren de-dolarisasi—masih kuat," katanya.
The Fed Tahan Suku Bunga 4,5% dalam FOMC Juli 2025 The Fed Soroti Perlambatan Ekonomi AS, Ketidakpastian Masih Tinggi Laporan ketenagakerjaan ADP menunjukkan bahwa sektor swasta AS menambah jumlah tenaga kerja melebihi perkiraan pada Juli, meskipun sejumlah indikator menunjukkan pasar tenaga kerja mulai melunak. Analis komoditas WisdomTree, Nitesh Shah, menambahkan bahwa semakin keras kritik pemerintahan Trump terhadap arah kebijakan saat ini, semakin besar pula potensi kenaikan harga emas. Emas dikenal sebagai aset lindung nilai yang unggul di tengah ketidakpastian dan ketika suku bunga berada di level rendah. Selain emas, harga logam mulia lainnya juga mencatat penurunan tajam. Harga perak spot anjlok 3,2% ke level US$36,97 per ounce, menyentuh posisi terendah dalam hampir tiga pekan terakhir. Platina turun 6,6% ke level US$1.303,19, terendah sejak 24 Juni, sedangkan palladium melemah 4,9% menjadi US$1.196,75. Menurut Jim Wyckoff, analis senior Kitco Metals, tekanan ini kemungkinan disebabkan oleh aksi ambil untung para trader jangka pendek. “Pasar emas sempat terkoreksi akhir-akhir ini, dan itu turut memberikan tekanan tambahan pada platina dan palladium,” ujarnya.
Harga Minyak Dunia Menguat, Pasar Cermati Batas Waktu Trump untuk Rusia
Harga minyak mentah dunia menguat seiring dengan meningkatnya fokus investor terhadap langkah Presiden AS Donald Trump yang mempercepat tenggat waktu bagi Rusia untuk mengakhiri perang di Ukraina dan mengancam mitra dagang minyak Rusia dengan tarif tambahan. Melansir Reuters pada Kamis (31/7/2025), harga minyak berjangka Brent untuk kontrak pengiriman September, yang akan jatuh tempo pada Kamis, ditutup naik 73 sen atau 1,01% menjadi US$73,24 per barel. Sementara itu, harga minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS menguat 79 sen atau 1,14% ke level US$70 per barel, meskipun data campuran terkait persediaan minyak dan bahan bakar AS dirilis ke pasar. Kedua kontrak sempat turun hampir 1% di awal sesi. Sementara itu, kontrak Brent yang lebih aktif untuk pengiriman Oktober ditutup menguat 79 sen atau 1,1% ke level US$72,47 per barel. Sehari sebelumnya, Trump menyampaikan bahwa pemerintahannya akan mulai memberlakukan tarif sekunder sebesar 100% terhadap mitra dagang Rusia jika tidak ada kemajuan signifikan dalam penghentian perang di Ukraina dalam 10 hingga 12 hari ke depan, mempercepat tenggat dari sebelumnya 50 hari. Trump juga menetapkan tarif impor sebesar 25% atas barang dari India yang berlaku mulai 1 Agustus, serta sanksi tambahan untuk pembelian senjata dan minyak dari Rusia. Pemerintah AS juga memperingatkan China—pembeli minyak terbesar Rusia—bahwa mereka bisa menghadapi tarif besar jika terus membeli minyak dari Moskow. Analis JP Morgan mencatat bahwa China kecil kemungkinan akan mematuhi sanksi AS, tetapi India memberikan sinyal akan mematuhi, yang dapat berdampak terhadap 2,3 juta barel per hari (bph) ekspor minyak Rusia.
Harga Minyak Global Melesat Didorong Tekanan Trump ke Rusia Bahlil: Kopdes Merah Putih Tak Bisa Garap Sumur Minyak Rakyat Bahlil: Lifting Minyak Capai 608.000 Barel Akhir Juli 2025 “Pelaku pasar tampaknya lebih fokus pada isu tarif terhadap Rusia, dan kepatuhan India terhadap kebijakan AS dianggap sebagai sentimen positif bagi harga minyak,” kata Dennis Kissler, Wakil Presiden Senior Perdagangan di BOK Financial. Di sisi lain, laporan mingguan dari Energy Information Administration (EIA) menunjukkan bahwa persediaan minyak mentah AS naik 7,7 juta barel, jauh di atas perkiraan konsensus dalam survei Reuters yang memproyeksikan penurunan sebesar 1,3 juta barel. Stok bensin AS tercatat turun 2,7 juta barel, lebih besar dari ekspektasi penurunan 600.000 barel. Sementara itu, persediaan distilat—yang mencakup solar dan minyak pemanas—naik 3,6 juta barel, jauh di atas proyeksi kenaikan 300.000 barel. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi AS kuartal II/2025 tercatat rebound lebih tinggi dari perkiraan. Namun, perbaikan tersebut sebagian besar disumbang oleh penurunan impor, bukan peningkatan permintaan domestik, yang justru tumbuh dalam laju paling lambat dalam 2,5 tahun terakhir. Adapun Federal Reserve kembali mempertahankan suku bunga acuan dalam keputusan yang terpecah. Ketua The Fed Jerome Powell menyatakan terlalu dini untuk memastikan apakah akan ada pemangkasan suku bunga pada September, meskipun pasar keuangan telah mengantisipasinya.
Wall Street: Dow dan S&P 500 Ditutup Melemah, Terseret Pernyataan Powell
Wall Street ditutup melemah dengan dua dari tiga indeks utama terkoreksi setelah menjalani sesi yang bergejolak. Sentimen utama datan karena Ketua Federal Reserve Jerome Powell meredakan ekspektasi bahwa bank sentral mungkin akan memangkas suku bunga pada pertemuan bulan September.
Rabu (30/7), indeks Dow Jones Industrial Average ditutup turun 171,71 poin atau 0,38% menjadi 44.461,28, indeks S&P 500 melemah 7,96 poin atau 0,12% ke 6.362,90, dan indeks Nasdaq Composite naik 31,38 poin atau 0,15% ke 21.129,67.
Sebelum akhirnya ditutup melemah, indeks S&P sempat menguat 0,4% pada sesi kali ini.
Bursa saham AS tertekan usai pernyataan Powell. Dengan mempertahankan suku bunga tetap, seperti yang diperkirakan secara luas, bank sentral mengatakan "tingkat pengangguran tetap rendah, dan kondisi pasar tenaga kerja tetap solid. Inflasi tetap agak tinggi," dalam keputusan terpisah yang mengakibatkan dua gubernur bank sentral berbeda pendapat.
Saham sedikit menguat sebelum pernyataan The Fed karena investor menilai pembacaan pertama pertumbuhan ekonomi kuartal kedua, yang lebih kuat dari perkiraan, tetapi detail yang mendasarinya menunjukkan ekonomi kemungkinan melemah.
Namun, saham melemah setelah Powell menegaskan bahwa terlalu dini untuk mengatakan apakah The Fed akan memangkas suku bunga pada pertemuan berikutnya di bulan September dan mencatat bahwa kebijakan saat ini cukup restriktif tetapi tidak menghambat perekonomian.
"Tidak banyak perubahan dalam pernyataan di sini, masih menunjukkan kekhawatiran tentang bagaimana kebijakan tarif ini akan diterapkan dan mungkin belum bergantung pada data yang telah keluar, Anda dapat melihatnya hanya dalam laporan PDB, betapa banyaknya gangguan yang terjadi di setiap rilis ini saat ini," kata JP Powers, kepala investasi di RWA Wealth Partners di Boston.
"Seandainya saya Powell, saya tidak tahu seberapa besar ia memikirkan warisannya, tetapi saya pikir ia akan memilih untuk mungkin terlambat memangkas suku bunga saat ia akan pensiun daripada mengambil risiko gejolak ekonomi tepat saat ia akan pensiun."
Setelah ekspektasi pasar untuk pemangkasan suku bunga pada bulan September naik menjadi sekitar 68% menyusul pernyataan The Fed, ekspektasi tersebut turun di bawah 50% setelah komentar Powell, menurut data LSEG.
Data sebelumnya dalam laporan ketenagakerjaan ADP menunjukkan penggajian swasta tumbuh sebesar 104.000 pada bulan Juli, melampaui perkiraan 75.000, yang merupakan data terbaru dari serangkaian data pasar tenaga kerja minggu ini sebelum laporan penggajian pemerintah pada hari Jumat.
Saham perusahaan megacap Microsoft dan Meta Platforms sama-sama naik lebih dari 6% dalam perdagangan lanjutan setelah melaporkan hasil kuartalan sementara investor masih menunggu laporan pendapatan dari Amazon dan Apple pada hari Kamis.
Laporan pendapatan perusahaan terbaru awalnya membantu menopang ekuitas, dengan Teradyne melonjak 18,9% sebagai salah satu yang berkinerja terbaik di S&P 500 setelah hasil kuartalannya.
Pendapatan yang solid dari sejumlah nama yang berhadapan langsung dengan konsumen juga menunjukkan ketahanan pembeli.
Starbucks membukukan penjualan kuartal ketiga yang lebih baik dari perkiraan, meskipun sahamnya turun tipis 0,2%.
Sementara, saham Hershey naik 1,4% setelah perusahaan cokelat dan makanan ringan tersebut melaporkan hasil yang melampaui perkiraan. VF Corp, induk Vans, melampaui estimasi pendapatan kuartalan dan ditutup naik 2,6%.
Namun, beban tarif tetap ada, karena Presiden Donald Trump mengatakan AS akan mengenakan tarif 50% pada pipa dan kabel tembaga, meskipun tarif tersebut lebih rendah dari langkah-langkah yang lebih ketat yang diharapkan, dan tidak termasuk bahan baku tembaga seperti bijih, konsentrat, dan katoda.
Tarif tersebut sangat membebani sektor material di S&P 500, yang turun 2%, karena saham Freeport-McMoRan anjlok 9,5%.
Gelombang Tsunami Hantam Pesisir Jepang Usai Gempa Rusia
Gelombang tsunami awal, imbas gempa bumi dahsyat berkekuatan Magnitudo (M) 8,7 yang mengguncang lepas pantai Timur Jauh Rusia, dilaporkan telah mencapai sebagian wilayah pesisir Pasifik di Jepang bagian utara. Gelombang awal setinggi 30 sentimeter tercatat menerjang Hokkaido pada Rabu (30/7) pagi.
Badan Meteorologi Jepang (JMA) sebelumnya memperingatkan bahwa gelombang setinggi tiga meter diperkirakan melanda sepanjang pantai utara dan timur negara tersebut, mulai dari Hokkaido hingga Wakayama di selatan Osaka. Warga setempat diimbau tetap mengungsi hingga peringatan tsunami dicabut.
Laporan terbaru otoritas Jepang, seperti dilansir NHK dan Al Arabiya, Rabu (30/7/2025), menyebut bahwa gelombang setinggi 50 sentimeter tercatat menerjang area pelabuhan Ishinomaki di Prefektur Miyagi.
Gelombang setinggi 30 sentimeter tercatat menerjang area pelabuhan Hanasaki di Nemuro pukul 10.30 waktu setempat, area kota Hamanaka pada pukul 10.36 waktu setempat, dan pelabuhan Kushiro di Hokkaido timur pada pukul 10.42 waktu setempat.
Gelombang lainnya setinggi 40 sentimeter tercatat di pelabuhan Tokachi dan gelombang 30 sentimeter tercatat di kota Erimo di bagian tenggara Hokkaido pada pukul 10.46 waktu setempat.
Gelombang serupa juga terpantau di wilayah Tohoku dan Kanto, dengan ketinggian gelombang sekitar 20 sentimeter hingga 40 sentimeter.
Sejauh ini belum ada laporan kerusakan besar akibat gelombang-gelombang tersebut.
Gelombang tsunami awal ini rata-rata tidak melebihi ketinggian satu meter, dan jauh dari perkiraan otoritas Jepang setinggi tiga meter. Namun demikian, peringatan otoritas Jepang seperti dilansir NHK memperingatkan bahwa gelombang-gelombang berikutnya bisa jauh lebih tinggi.
JMA meningkatkan level imbauan tsunami menjadi peringatan tsunami pada pukul 09.40 waktu setempat, setelah gempa Magnitudo 8,7 mengguncang area lepas pantai timur Kamchatka, Timur Jauh Rusia.
Peringatan ini mencakup area pesisir Pasifik mulai dari prefektur paling utara Jepang, seperti Hokkaido hingga Prefektur Wakayama, dengan ketinggian tsunami diperkirakan mencapai tiga meter.
Warga yang ada di area pesisir diminta segera mengungsi dan berpindah ke dataran paling tinggi jika memungkinkan.
Inflasi Australia Kuartal II Mengejutkan, Perkuat Ekspektasi Pemangkasan Suku Bunga
Harga konsumen Australia tumbuh pada laju paling lambat dalam lebih dari empat tahun pada kuartal II-2025, sementara inflasi inti mencatat level terendah baru dalam tiga tahun.
Data ini memperkuat ekspektasi pasar bahwa Bank Sentral Australia (RBA) akan memangkas suku bunga bulan depan.
Menurut Biro Statistik Australia Rabu (30/7/2025), indeks harga konsumen (CPI) naik 0,7% pada kuartal Juni, lebih rendah dari perkiraan analis sebesar 0,8%.
Secara tahunan, inflasi CPI turun menjadi 2,1% dari 2,4% pada kuartal sebelumnya, kembali di bawah proyeksi pasar.
Ukuran inflasi inti yang menjadi acuan bank sentral, trimmed mean CPI naik 0,6% pada kuartal tersebut, juga di bawah estimasi 0,7%.
Laju inflasi tahunan indikator ini melambat menjadi 2,7% dari 2,9%, semakin dalam ke dalam target inflasi RBA di kisaran 2% hingga 3%.
Data ini meningkatkan spekulasi bahwa RBA akan mulai melonggarkan kebijakan moneternya setelah serangkaian kenaikan suku bunga agresif yang dilakukan sejak 2022 untuk menjinakkan inflasi.
Nissan Hentikan Produksi di Pabrik Civac Meksiko Mulai Maret 2026
Produsen mobil asal Jepang, Nissan, mengumumkan akan menghentikan produksi di pabriknya yang berlokasi di Civac, Meksiko, paling lambat Maret 2026 sebagai bagian dari rencana restrukturisasi global perusahaan.
Dalam pernyataannya Rabu (30/7/2025), Nissan menyatakan bahwa produksi kendaraan dari pabrik Civac akan dipindahkan ke kompleks manufakturnya di Aguascalientes, Meksiko, selama tahun fiskal berjalan.
Langkah ini menyusul keputusan Nissan sebelumnya untuk menghentikan produksi mobil di dua lokasi di Jepang, yakni pabrik Oppama pada Maret 2028 dan pabrik Nissan Shatai di Shonan pada Maret 2027.
CEO Nissan, Ivan Espinosa, menegaskan bahwa Meksiko tetap menjadi pilar strategis dalam operasional perusahaan secara global.
“Hari ini kami mengambil keputusan sulit namun perlu, demi menjadikan Nissan lebih efisien, kompetitif, dan berkelanjutan,” ujarnya.
Pabrik Civac mulai beroperasi pada tahun 1966 dan menjadi fasilitas produksi pertama Nissan di luar Jepang.
Hingga kini, pabrik tersebut telah memproduksi lebih dari 6,5 juta unit kendaraan.
Keputusan ini merupakan bagian dari restrukturisasi besar-besaran yang tengah dijalankan Nissan guna menekan biaya, meningkatkan profitabilitas, serta memperkuat kinerja di pasar utama seperti Amerika Serikat dan China.
Rencana restrukturisasi tersebut mencakup pengurangan kapasitas produksi global dari 3,5 juta unit menjadi 2,5 juta unit, serta pemangkasan jumlah fasilitas manufaktur dari 17 menjadi 10 lokasi.
Nissan dijadwalkan merilis laporan keuangan kuartal pertama pada Rabu waktu setempat.
Prancis akan Jatuhkan 40 Ton Bantuan Kemanusiaan ke Gaza Mulai Jumat
Prancis mengumumkan bahwa mereka akan menjatuhkan bantuan kemanusiaan dengan total 40 ton ke Jalur Gaza mulai Jumat (1/8/2025) mendatang. Pengiriman dan penjatuhan bantuan lewat udara akan bekerja sama dengan otoritas Yordania.
“Kami akan mengatur, mulai Jumat dan dengan koordinasi erat dengan otoritas Yordania, empat penerbangan yang masing-masing membawa 10 ton makanan ke Jalur Gaza,” kata Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot kepada stasiun televisi Prancis BFM TV, Selasa (30/7/2025).
Barot menyampaikan pernyataan tersebut saat menjadi salah satu ketua konferensi tingkat tinggi mengenai solusi dua negara untuk konflik Palestina-Israel di markas besar PBB di New York. Ia menekankan bahwa rute udara ini “bermanfaat” namun “tidak memadai”, dan mencatat bahwa 52 ton metrik bantuan kemanusiaan Prancis saat ini tertahan hanya beberapa kilometer dari Jalur Gaza.
“Oleh karena itu, sangat penting bagi otoritas Israel agar setuju untuk membuka kembali akses darat ke Gaza dengan cara yang cukup berarti guna meringankan penderitaan mengerikan yang dialami penduduk sipil di sana,” ujar Barrot.
Menteri Prancis itu juga menegaskan kembali bahwa mereka telah mencapai, bahkan melampaui target yang telah mereka tetapkan dengan menciptakan momentum melalui pengumuman Inggris yang mempertimbangkan untuk mengakui negara Palestina.
“Negara-negara lain mengikuti langkah tersebut. Singkatnya, kami telah menghidupkan kembali cakrawala politik: solusi dua negara, yang sebelumnya berada di ambang kehancuran,” kata dia.
Sebelumnya, Kantor Media Pemerintah Gaza menilai, bahwa operasi penerjunan bantuan udara gagal menjangkau mereka yang membutuhkan, dengan "empat dari enam bantuan melalui udara mendarat di wilayah yang dikuasai militer Israel atau di lingkungan tempat warga sipil diperintahkan untuk mengungsi." Mereka yang berada di wilayah tersebut akan menjadi target langsung dan dibunuh sehingga bantuan lewat udara tidak hanya sia-sia tapi juga membahayakan rakyat yang kelaparan.
Kantor Media Pemerintah Gaza juga menginformasikan, Israel hanya mengizinkan 109 truk memasuki Jalur Gaza pada Selasa (29/7/2025). Tetapi, sebagian besar dijarah di tengah sengkarut keamanan yang semakin buruk.
"Hari ini, 109 truk dapat masuk ke Gaza, sebagian besar dijarah dan karena kekacauan keamanan sistematis yang sengaja diberlakukan oleh Israel,” kata kantor tersebut dalam sebuah pernyataan.
Kantor itu menambahkan bahwa tujuan Israel adalah “menyabotase distribusi bantuan dan menghilangkan bantuan bagi warga sipil sebagai bagian dari rekayasa kekacauan dan kelaparan.” Kantor Media itu menekankan bahwa Gaza membutuhkan setidaknya 600 truk bantuan dan bahan bakar setiap hari untuk memenuhi kebutuhan warga sipil.
Ancang-Ancang Negara Barat Akui Kemerdekaan Palestina
Sekelompok negara, termasuk Kanada, Australia, dan Selandia Baru telah menyatakan bahwa mereka berniat untuk mengakui Negara Palestina, bergabung dengan Prancis dan negara Barat lainnya yang telah lebih dulu menyatakan sikap. Menteri luar negeri dari 15 negara pada Selasa (29/7/2025) seperti dilaporkan the National, mengeluarkan pernyataan bersama dalam sebuah konferensi di PBB, yang mendorong terwujudnya solusi dua-negara untuk konflik Israel-Palestina.
Negara lain yang tergabung dalam negara itu termasuk Andorra, Malta, Islandia, Portugal, San Marino dan Finlandia. Slovenia, Spanyol, Irlandia, Portugal, dan Norwegia sebelumnya sudah mengakui Palestina tapi ikut dalam pernyataan bersama untuk mengekspresikan komitmen mereka terhadap solusi dua-negara.
"Kami sudah mengakui, telah mengekspresikan atau mengekspresikan keinginan atau menimbang secara positif bahwa negara kami mengakui Negara Palestina," demikian peryataan resmi para menteri.
Para menteri luar negeri itu juga mengundang semua negara yang belum, untuk juga bergabung dalam seruan ini. Mereka juga mengekspresikan "determinasi untuk merencanakan sebuah pembangunan untuk 'hari selanjutnya' di Gaza yang menjamin rekonstruksi Gaza, pelucutan senjata dan pengecualian Hamas dari pemerintahan Palestina".
Perdana Menteri Malta, Robert Abela mengatakan, bahwa negaranya akan mengakui Negara Palestina di Sidang Majelis Umum PBB pada September. "Posisi kami merefleksikan komitmen atas upaya sebuah perdamaian yang panjang di Timur Tengah," ujar Abela lewat unggahannya di Facebook.
Pada Selasa, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengatakan Inggris akan mengakui sebuah negara Palestina pada September, kecuali Israel mengambil "langkah-langkah substantif untuk mengakhiri situasi mengerikan di Gaza" dan mencapai suatu kesepakatan gencatan senjata.
"Saya bisa mengonfirmasi bahwa Inggris akan mengakui Negara Palestina di Majelis Umum PBB pada September, kecuali pemerintah Israel mengambil langkah-langkah substantif untuk mengakhiri situasi mengerikan di Gaza, menyetujui gencatan senjata, dan berkomitmen kepada sebuah perdamaian jangka panjang demi memukihkan prospek solusi dua-negara." ujar Starmer dalam pernyaataan resminya dikutip CNN, Selasa (29/7/2025).
Starmer menggelar tapat kabinet satu hari setelah ia memberikan keterangan bersama Presiden AS Donald Trump, mengatakan bahwa rakyat Inggris "terevolusi" oleh gambar-gambar kelaparan warga Gaza.
Starmer belakangan juga mengalami tekanan politik hebat dari dalam Partai Buruh tempat dia bernaung untuk mengambil sikap yang lebih tegas terhadap Israel. Tekanan itu bertambah setelah Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumumkan bahwa Prancis akan mengakui Negara Palestina pada September, menjadi negara pertama G7 yang mengambil keputusan itu.
Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot menyambut bergabungnya London dalam "momentum yang dibuat oleh Prancis" untuk "menghentikan siklus kekerasan yang tak berakhir".
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyerukan langkah mendesak untuk mewujudkan solusi dua negara guna mengatasi konflik Israel-Palestina. Dia memperingatkan bahwa situasi di Jalur Gaza semakin mengerikan dan mendorong warga Palestina ke dalam keputusasaan.
"Mari kita perjelas: Kenegaraan bagi Palestina adalah hak, bukan hadiah. Penolakan terhadap kenegaraan akan menjadi hadiah bagi para ekstremis di mana pun,” ujar Guterres dalam pidatonya pada konferensi tingkat tinggi PBB tentang penyelesaian damai masalah Palestina di New York, Amerika Serikat, Senin (28/7/2025), seperti dikutip laman Anadolu.
Menurutnya, tenggat waktu untuk mewujudkan hal tersebut semakin menipis. "Hari demi hari berlalu, kepercayaan semakin luntur. Lembaga-lembaga melemah. Dan harapan pun pupus," ucapnya.
Guterres pun menegaskan bahwa pendudukan Israel atas wilayah Palestina, termasuk Yerusalem Timur, adalah ilegal. “Pendudukan itu harus diakhiri. Itu adalah hukum,” katanya. “Tidak ada keamanan dalam pendudukan," sambung Guterres.
Ia memperingatkan bahaya realitas satu negara, di mana warga Palestina kehilangan hak-hak mereka dan hidup di bawah pendudukan yang tidak adil. “Itu bukan perdamaian. Itu bukan keadilan. Itu tidak sesuai dengan hukum internasional,” kata mantan perdana menteri Portugal tersebut.
Dia kemudian mengomentari kondisi di Jalur Gaza. Dia menggambarkan telah jatuh ke dalam rentetan bencana. Guterres menyambut langkah terbaru untuk mempermudah masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza. Namun dia menegaskan bahwa hal itu tidak cukup.
“Kita membutuhkan gencatan senjata segera dan permanen, pembebasan semua sandera tanpa syarat, serta akses kemanusiaan penuh dan tanpa hambatan. Ini bukanlah prasyarat perdamaian. Ini adalah fondasinya,” kata Guterres.
Dalam pidatonya, Guterres pun sempat mengkritik diplomasi Timur Tengah yang selama ini lebih banyak berupa proses tanpa hasil nyata. “Selama beberapa dekade, diplomasi Timur Tengah lebih merupakan proses daripada perdamaian. Kata-kata, pidato, deklarasi mungkin tidak berarti bagi mereka yang berada di lapangan,” ujarnya.
Adapun Indonesia, melalui Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI Arrmanatha Nasir mendesak agar tidak ada veto terhadap status keanggotaan penuh Palestina dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dalam sesi pertemuan menteri di Konferensi Tingkat Tinggi PBB bertajuk “Penyelesaian Damai untuk Isu Palestina dan Implementasi Solusi Dua Negara” di Markas PBB New York, Senin (28/7/2025) waktu setempat, Arrmanatha menyoroti pentingnya mempertahankan momentum KTT untuk mewujudkan solusi dua negara.
“Termasuk dengan tidak memveto keanggotaan penuh Negara Palestina di PBB,” kata Wamenlu RI, sebagaimana disiarkan UN Web TV secara daring, dipantau di Jakarta, Selasa.
Hak veto dimiliki lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB, yaitu Amerika Serikat, China, Inggris, Prancis, dan Rusia. Ia menyatakan bahwa dalam KTT tersebut, Indonesia bersama Italia berkesempatan menjadi pemimpin bersama Kelompok Kerja 2 terkait aspek keamanan kedua negara dan kawasan.
Dalam hal itu, Arrmanatha menyatakan bahwa semua langkah yang ditempuh dalam rangka mendukung negara Palestina harus bermuara pada penguatan kewenangan Otoritas Palestina, antara lain dalam pemerintahan transisi di Gaza serta jaminan keamanan bagi wilayah Palestina. Di samping menjabarkan laporan Kelompok Kerja bersama Italia, Wamenlu RI juga menyampaikan apresiasi terhadap “keputusan berani” Prancis untuk mengakui Palestina dalam waktu dekat.
Ia menyebut komitmen tersebut sebagai langkah konkret yang amat penting di tengah gagalnya upaya persuasif untuk menghentikan pelanggaran hukum internasional dan hukum humaniter internasional dalam agresi Israel terhadap Palestina.
“Indonesia mendesak negara-negara serta pemimpin lain yang masih belum (mengakui Palestina) untuk memanfaatkan momentum mewujudkan solusi dua negara dengan mengikuti inisiatif Prancis,” kata Arrmanatha.
KTT yang diketuai bersama oleh Prancis dan Arab Saudi di Markas PBB New York tersebut membahas upaya-upaya untuk mengusahakan kembali negosiasi damai dan memajukan implementasi solusi dua negara sebagai langkah penyelesaian konflik Israel-Palestina. Selain kelompok kerja diketuai Indonesia bersama Italia, kelompok lain yang aktif dalam KTT tersebut antara lain membahas kelangsungan ekonomi negara Palestina serta aksi kemanusiaan dan rekonstruksi.
Setelah Prancis, Inggris akan Akui Negara Palestina Sebelum Pemilu 2029
Pemerintah Inggris akan mengakui negara Palestina sebelum pemilihan umum berikutnya pada tahun 2029, kata Menteri Bisnis dan Perdagangan Inggris Jonathan Reynolds. Berbicara kepada Sky News pada Senin (28/7/2025) Reynolds mengatakan bahwa para menteri ingin dan akan mengakui negara Palestina.
Ketika ditanya apakah pengakuan itu akan dilakukan dalam periode parlemen saat ini, Reynolds mengatakan, “Dalam parlemen ini, ya. Maksud saya, jika hal itu memberikan terobosan yang kita butuhkan.”
“Namun jangan lupa, kita hanya bisa melakukan ini sekali. Jika kita melakukannya secara simbolis saja, tidak menghasilkan akhir dari konflik ini, lalu ke mana kita akan pergi setelah itu?’ tambahnya.
“Mengenai pengiriman bantuan lewat udara kita tidak bisa menunggu — kita harus melakukan sesuatu,” ujarnya menanggapi situasi yang sangat menghancurkan di Jalur Gaza.
“Kita semua bisa menyaksikan hilangnya rasa kemanusiaan yang terlihat jelas,” tambahnya.
Perdana Menteri Inggris Keir Starmer saat ini tengah menghadapi tekanan dari sejumlah anggota senior pemerintah untuk segera mengakui negara Palestina, berdasarkan sejumlah laporan.
Komite Urusan Luar Negeri Parlemen baru-baru ini juga menyerukan agar pemerintah segera mengakui perwujudan negara Palestina dengan berani dan tegas sebagai bagian dari persiapan bersama para sekutu untuk solusi dua negara bagi Israel dan Palestina.
“Frustrasi besar di antara banyak kalangan masyarakat Inggris karena pemerintah terus bertindak terlalu sedikit dan terlalu lambat,” kata Emily Thornberry, ketua komite tersebut.
Sebagai bentuk tekanan tambahan terhadap Starmer, lebih dari 200 anggota parlemen lintas partai menandatangani surat terbuka yang mendesaknya untuk mengakui negara Palestina.
Militer Israel telah melakukan serangan brutal di Gaza sejak 7 Oktober 2023, yang telah menewaskan hampir 60.000 warga Palestina dengan sebagian besar korbannya adalah perempuan dan anak-anak. Pengeboman tanpa henti telah menghancurkan wilayah kantong tersebut dan menyebabkan krisis pangan sangat parah.
Pada November lalu, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Kepala Otoritas Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Kepala Pertahanan Yoav Gallant atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.
Israel juga menghadapi gugatan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) atas perang yang dilancarkan terhadap wilayah kantong tersebut.
Puluhan Komandan Militer China Dipecat, Xi Jinping Konsolidasikan Kekuatan Jelang 2027
Di tengah meningkatnya latihan militer China yang diyakini sebagai persiapan menginvasi Taiwan, Presiden Xi Jinping melakukan pembersihan besar-besaran terhadap jajaran petinggi militer. Hal ini memicu spekulasi bahwa sang pemimpin tertinggi Partai Komunis China (PKC) itu tengah memperkuat kendalinya atas militer dan kekuasaan secara keseluruhan. Sejak meraih masa jabatan ketiga yang belum pernah terjadi sebelumnya pada 2022, yang dinilai melanggar batasan masa jabatan yang sebelumnya dianggap tak tertulis, Xi telah memecat lebih dari 20 komandan senior Tentara Pembebasan Rakyat (PLA), termasuk dari Angkatan Laut, Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan pasukan rudal nuklir. Mengutip dari News.com.au, Rabu (30/7/2025), pembersihan ini terjadi saat PKC seharusnya bersiap memilih pemimpin berikutnya yang akan menjabat pada 2027, tahun yang juga menandai peringatan 100 tahun berdirinya PLA—serta tenggat waktu yang pernah disebut mantan Direktur CIA Bill Burns sebagai target China untuk “melakukan invasi yang sukses ke Taiwan.” Baca Juga: China Pecat Menhan Jenderal Li Shangfu yang Menghilang Hampir 2 Bulan Namun, apakah pembersihan ini pertanda keseriusan Xi untuk merebut Taiwan? Atau justru menunjukkan adanya pertarungan kekuasaan internal yang tersembunyi? Menurut Presiden Jamestown Foundation, Peter Mattis, tidak ada tanda krisis politik yang eksplisit, “tapi ada gema dari sesuatu yang sedang terjadi di kedalaman politik internal PKC.” Konsolidasi Kekuatan Tiga dari enam komandan militer utama di Komisi Militer Pusat (CMC)—badan pengawas militer tertinggi PKC—telah dicopot. Menteri Pertahanan Li Shangfu menghilang sejak 2023 sebelum akhirnya dipecat. Direktur Departemen Kerja Politik, Laksamana Miao Hua, juga dipecat karena “pelanggaran disiplin serius". Wakil Ketua CMC Jenderal He Weidong belum terlihat di publik selama hampir enam bulan. “Belum pernah setengah dari anggota CMC dipecat dalam waktu sesingkat ini,” ujar Profesor Taylor Fravel dari MIT. “Yang lebih aneh, semua pejabat ini sebelumnya dipromosikan oleh Xi sendiri.” Kini, CMC hanya tersisa empat anggota. Salah satunya adalah Xi sendiri sebagai ketua, yang membuat keputusan militer sepenuhnya berada di tangannya. Menurut analis dari Singapura, Dr Zi Yang, kondisi ini menciptakan ruang gema (echo chamber) dan minimnya keragaman pemikiran di jajaran militer China. Baca Juga: Penuntutan 2 Jenderal PLA Perlihatkan 'Penyakit' Serius di Militer China Pembersihan Demi Loyalitas Selain pembersihan di tingkat CMC, dua laksamana tinggi lain, Li Hanjun dan Li Pengcheng, juga dicopot. Namun informasi rinci soal kasus mereka nyaris tidak tersedia. Tuduhan umumnya hanya disebut sebagai “pelanggaran disiplin”. Salah satu dugaan motifnya adalah korupsi. Kasus terbaru bahkan menyebut adanya personel pasukan rudal yang menyedot bahan bakar dari rudal nuklir untuk memasak karena fasilitas dapur mereka tak dirawat—informasi yang bocor dari intelijen AS. Namun, menurut Fravel, pembersihan ini juga bisa diarahkan pada pejabat yang dianggap membentuk “gunung kekuasaan” pribadi dalam tubuh PLA, yang dianggap mengancam kontrol Xi. Sayangnya, menurut Dr Zi, “atmosfer penuh ketakutan ini memberi Xi suara tunggal dalam urusan pertahanan, meski ia tak memiliki latar belakang militer kuat.” Xi Ingin Berkuasa Seumur Hidup? Bulan lalu, Politbiro PKC mengumumkan pembentukan “badan pengambilan keputusan dan koordinasi Komite Sentral” yang baru. Badan ini mengeklaim memperkuat kepemimpinan terpusat dalam kebijakan besar. Namun, Xi hanya disebut sebagai anggota, bukan sebagai pemimpin utama. Absennya penerus yang jelas memperkuat dugaan bahwa Xi berambisi memimpin seumur hidup. Pleno PKC yang dijadwalkan bulan depan—biasanya menjadi forum pemilihan pemimpin masa depan—akan menjadi penanda penting apakah Xi benar-benar mengamankan kekuasaan tanpa batas waktu. “Para elite PKC mungkin sepakat tentang visi kejayaan China di masa lalu, tapi tidak semuanya sepakat siapa yang harus memimpin jalan ke sana,” ujar Mattis. Meski begitu, Xi telah memastikan bahwa jarinya tetap berada di pelatuk kekuatan militer. “Partai memegang kendali atas senjata,” kata Dr Zi. “Tapi komando tunggal tanpa perdebatan bisa sangat membahayakan kesiapan tempur PLA.”
Khamenei Ungkap AS Gunakan Program Nuklir Iran sebagai Dalih untuk Konfrontasi
Program nuklir dan pengayaan uranium Teheran hanyalah dalih bagi Amerika Serikat (AS) untuk menargetkan Iran. Pernyataan itu diungkap Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei pada hari Selasa (29/7/2025). "Semua pembicaraan mereka tentang isu nuklir, pengayaan (uranium), hak asasi manusia, dan hal-hal semacam itu hanyalah dalih. Yang membuat mereka kesal adalah kenyataan bahwa Republik Islam mampu menghasilkan ide-ide baru di berbagai bidang sains dan pengetahuan – baik di bidang humaniora, ilmu teknik, maupun ilmu agama," ungkap Khamenei. Iran dan AS telah mengadakan lima putaran perundingan mengenai program nuklir yang dimediasi Oman. Putaran keenam dijadwalkan pada 15 Juni, tetapi serangan Israel terhadap Iran dan pengeboman AS terhadap situs nuklir Iran membatalkan rencana tersebut. Para pejabat Iran menolak tuduhan bahwa Iran diam-diam telah membuat senjata nuklir, menekankan Teheran siap melanjutkan perundingan dengan Washington tanpa prasyarat. Secara khusus, Iran menentang tuntutan AS untuk menghentikan pengayaan uranium. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, mengatakan Teheran belum berencana mengadakan perundingan dengan Washington, dengan alasan persyaratan untuk putaran konsultasi baru belum matang. Iran dan negara-negara Uni Eropa (UE3) — Prancis, Jerman, dan Inggris — mengadakan perundingan nuklir di Istanbul pada 25 Juli untuk pertama kalinya sejak berakhirnya "perang 12 hari." Perundingan tersebut berlangsung di tengah ancaman Uni Eropa (UE3) untuk memberlakukan kembali sanksi terhadap Teheran jika kesepakatan nuklir baru tidak tercapai pada akhir musim panas. Sebagai langkah pencegahan, parlemen Iran telah merancang rancangan undang-undang untuk menarik Republik Islam tersebut dari Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NNT) jika ketiga negara Eropa tersebut memberlakukan kembali sanksi yang tercantum dalam kesepakatan nuklir 2015, yang secara formal masih berlaku.
Biaya Renovasi Istana Terbang Trump Terungkap, Capai Rp15 Triliun
Pesawat jet mewah yang dihadiahkan Qatar kepada Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump diperkirakan menelan biaya renovasi sebesar USD934 juta (Rp15 triliun) atau lebih. Kabar itu diungkap New York Times pada hari Minggu (27/7/2025), mengutip sumber-sumber Angkatan Udara. Media tersebut mengklaim dana tersebut diam-diam dialihkan dari dana yang dialokasikan untuk memodernisasi sistem rudal nuklir berbasis darat AS. Keluarga kerajaan Qatar menghadiahkan Trump satu Boeing 747-8 senilai USD400 juta, yang dijuluki "istana terbang", awal tahun ini. Jet tersebut telah diserahkan kepada Pentagon untuk digunakan sebagai Air Force One sementara pesawat Boeing baru masih tertunda. Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth dan menhan Qatar menandatangani perjanjian "sumbangan tanpa syarat" dari Qatar awal bulan ini. Renovasi diperkirakan akan dimulai dalam beberapa pekan mendatang. Meskipun biaya resminya dirahasiakan, sumber-sumber mengatakan kepada NYT bahwa Pentagon menyembunyikan dana renovasi dalam program Sentinel, perombakan sistem rudal balistik antarbenua (ICBM) Minuteman III yang menua dengan fasilitas peluncuran dan komunikasi baru. Sumber-sumber Angkatan Udara dilaporkan mengklaim Pentagon diam-diam menyelipkan transfer dana sebesar USD934 juta untuk renovasi jet Qatar ke dalam dokumen terkait program yang baru-baru ini dikirimkan ke Kongres. Penyerahan jet tersebut telah memicu kontroversi dan ditentang para kritikus atas dasar etika. "Semakin banyak kita mengetahui tentang kesepakatan ini, semakin meresahkan," ujar Senator Demokrat Jeanne Shaheen kepada NYT. Ia memperingatkan "implikasi keamanan yang signifikan" dalam menerima pesawat asing sebagai Air Force One dan mengkritik pengalihan dana modernisasi nuklir untuk "proyek kesombongan Presiden Trump." Sekretaris Angkatan Udara Troy Meink mengatakan kepada Kongres pada bulan Juni bahwa ia memperkirakan renovasi tersebut akan menelan biaya di bawah USD400 juta. Namun, para insinyur Angkatan Udara mengatakan kepada NYT bahwa perkiraan tersebut tidak realistis, dengan menyebutkan peningkatan ekstensif termasuk komunikasi, sistem anti-rudal, penyempurnaan mesin, pencopotan perangkat pengawasan yang diduga, dan "kemewahan" tambahan Trump. Trump membela hadiah tersebut, dengan mengatakan kepada wartawan pada bulan Mei bahwa ia "tidak akan pernah menolak tawaran semacam itu." Dia menambahkan, "Saya bisa saja menjadi orang bodoh dan berkata, 'Tidak, kami tidak menginginkan pesawat gratis yang sangat mahal'."
Warga Yunani Tolak Kedatangan Kapal Pesiar Israel di Kreta
Orang-orang berkumpul di pelabuhan Agios Nikolaos di Kreta untuk memprotes kedatangan kapal pesiar Israel yang membawa sekitar 1.500 penumpang dari Israel. Ini adalah protes terbaru yang terjadi dalam beberapa hari terakhir di satu pulau di Yunani. Rekaman dari lokasi kejadian menunjukkan para pengunjuk rasa mengibarkan bendera Palestina dan membawa spanduk yang menyerukan "akhiri genosida". Media Yunani melaporkan polisi menggunakan gas air mata terhadap para demonstran dan melakukan sejumlah penahanan ketika ketegangan meningkat. Protes pro-Palestina serupa telah terjadi dalam beberapa hari terakhir di pulau-pulau lain, termasuk Syros dan Rhodes. Sementara itu, pemerintah Israel menyangkal adanya kelaparan di Gaza – tetapi di bawah tekanan internasional, mereka mengumumkan langkah-langkah baru untuk mengizinkan bantuan masuk ke Jalur Gaza. Pembatasan Israel yang terkenal acak, penundaan birokrasi, pembatalan visa, dan penargetan konvoi bantuan telah menyebabkan berton-ton bantuan makanan rusak di perbatasan. "Ketika suatu masyarakat dihancurkan secara sistematis dalam jangka waktu yang panjang, kerusakannya akan mencapai titik yang begitu dalam, begitu kompleks, dan begitu saling terkait sehingga angka kematian meningkat, dan memulihkannya bukan sekadar masalah distribusi ransum," ujar Alex de Waal, penulis buku Mass Starvation: The History and Future of Famine, kepada Al Jazeera. Organisasi-organisasi bantuan perlu mendatangkan 500-600 truk bantuan ke Gaza setiap hari – membawa makanan, obat-obatan, produk kebersihan, bahan bakar, dan pasokan lain yang sangat dibutuhkan. Jumlah yang diizinkan berdasarkan langkah-langkah baru ini hanya seperlimanya. "Itu tidak cukup," ujar Sam Rose, pelaksana tugas direktur UNRWA di Gaza, kepada Al Jazeera. Dia menegaskan, "Mereka perlu diperluas dan perlu dipertahankan, dan perlu disertai dengan gencatan senjata, karena hanya itulah yang akan menstabilkan kondisi ratusan ribu orang yang putus asa di Gaza."