News Komoditi & Global ( Senin, 23 Februari 2026 )
News Komoditi & Global
( Senin, 23 Februari 2026 )
Harga Emas Global Menguat Menyusul Putusan Mahkamah Agung AS yang Membatalkan tarif Trump
Harga emas dunia diperkirakan melampaui level US$5.100 per troy ons pada perdagangan pekan ini. Pada akhir perdagangan Jumat (20/2/2026), harga emas menguat seiring pelemahan dolar AS karena investor mencermati arah kebijakan Gedung Putih terkait tarif setelah Mahkamah Agung AS membatalkan kebijakan tarif global Presiden Donald Trump. Berdasarkan data Bloomberg, harga emas di pasar spot ditutup menguat 2,23% atau 111,35 poin ke posisi US$5.107,45 per troy ons pada perdagangan Jumat (20/2/2026). Sementara itu, harga emas berjangka Comex AS menguat 1,67% atau 83,5 poin ke US$5.080,90 per troy ons. Melansir Bloomberg, Mahkamah Agung menilai Trump telah melampaui kewenangannya dengan menggunakan undang-undang darurat federal untuk memberlakukan tarif “resiprokal” secara luas, termasuk pajak impor yang ditargetkan. Putusan tersebut membatalkan sebagian besar tarif yang diterapkan Trump pada periode jabatan keduanya. BACA JUGA Harga Emas Diramal Tembus US$5.100 Pekan Terakhir Februari 2026 Ramalan Nasib Pergerakan Harga Emas Pekan Keempat Februari 2026 Harga Emas Perhiasan Hari Ini 23 Februari Dibanderol Rp2,586 Juta per Gram, Buyback Rp2,665 Juta Kepala Strategi Komoditas Global TD Securities Bart Melek mengatakan keputusan ini mengindikasikan bahwa Departemen Keuangan AS berpotensi harus mengembalikan pungutan kepada importir serta menghadapi penurunan penerimaan di masa mendatang. “Ini akan menekan anggaran, sehingga meningkatkan spekulasi bahwa instrumen moneter mungkin perlu digunakan untuk membiayai pemerintah. Ini menguntungkan bagi emas,” ujarnya. Sementara itu, berdasarkan riset Dupoin Futures, harga emas dunia diperkirakan masih memiliki peluang untuk melanjutkan tren penguatan pada pekan terakhir Februari, meskipun saat ini pergerakannya memasuki fase konsolidasi setelah reli signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Harga emas tetap mempertahankan bias bullish dalam jangka menengah, didukung oleh faktor teknikal dan fundamental yang masih kondusif bagi penguatan logam mulia tersebut. Analis Dupoin Futures Andy Nugraha menjelaskan bahwa secara teknikal tren emas pada timeframe H4 masih menunjukkan kecenderungan bullish. Namun, pasar saat ini sedang berada dalam fase konsolidasi, yang mencerminkan kondisi keseimbangan sementara antara tekanan beli dan jual setelah kenaikan harga yang sangat tajam sebelumnya. Dalam fase ini, pelaku pasar cenderung menunggu katalis baru, terutama dari data ekonomi utama Amerika Serikat, untuk menentukan arah pergerakan selanjutnya. ”Apabila tekanan bullish tetap dominan dan harga mampu mempertahankan momentum penguatannya, maka emas berpotensi melanjutkan kenaikan hingga menguji area resistance di sekitar level US$5.100 pada pekan depan,” ungkap Andy dalam riset yang diterima Bisnis, dikutip Sabtu (21/2/2026).
Dokumen Baru Ungkap Jaringan Epstein dengan Tokoh Politik, Bisnis, dan Elite Global
Rilis jutaan dokumen internal oleh Departemen Kehakiman Amerika Serikat kembali membuka tabir luasnya jaringan relasi mendiang finansier dan pelaku kejahatan seksual, Jeffrey Epstein, dengan tokoh-tokoh berpengaruh di bidang politik, bisnis, keuangan, hingga akademik.
Hubungan tersebut terjalin baik sebelum maupun setelah Epstein mengaku bersalah pada 2008 atas kasus prostitusi, termasuk melibatkan anak di bawah umur.
Epstein kembali ditangkap pada 2019 dengan dakwaan perdagangan seks anak secara federal. Ia ditemukan tewas di sel tahanan Manhattan pada tahun yang sama, dan kematiannya dinyatakan sebagai bunuh diri.
Departemen Kehakiman menegaskan bahwa dokumen yang dirilis bisa saja memuat tuduhan tidak benar, materi palsu, atau konten pornografi, serta tidak otomatis menjadi bukti tindak pidana oleh nama-nama yang tercantum.
Berikut sejumlah tokoh penting yang disebut dalam dokumen tersebut:
1. Donald Trump
Presiden AS dari Partai Republik ini diketahui kerap bersosialisasi dengan Epstein pada 1990-an hingga awal 2000-an. Dokumen memuat foto Trump bersama sejumlah perempuan serta sebuah catatan bernada sugestif yang diklaim bertanda tangan Trump.
Dalam kesaksian persidangan Ghislaine Maxwell pada 2021, disebutkan Trump beberapa kali menggunakan pesawat Epstein. Trump membantah seluruh tuduhan, mengklaim hubungan mereka telah terputus sebelum 2008, serta menyebut dokumen tertentu sebagai rekayasa.
2. Andrew Mountbatten-Windsor
Mantan Pangeran Andrew, Duke of York, dilaporkan ditangkap atas dugaan penyalahgunaan jabatan publik setelah dokumen menunjukkan ia mengirim laporan pemerintah Inggris kepada Epstein pada 2010.
Ia sebelumnya telah dicabut gelar kerajaannya dan diusir dari kediaman resmi akibat relasinya dengan Epstein. Mountbatten-Windsor membantah melakukan pelanggaran hukum dan mengaku tidak mengetahui kejahatan seksual Epstein.
Ia juga telah menyelesaikan gugatan perdata pada 2022 terkait tuduhan pelecehan seksual saat korban masih remaja.
3. Bill Clinton
Mantan Presiden AS dari Partai Demokrat ini tercatat beberapa kali bepergian menggunakan pesawat Epstein pada awal 2000-an. Foto-foto dalam dokumen menunjukkan Clinton bersama sejumlah perempuan.
Clinton membantah melakukan pelanggaran dan menyatakan menyesal atas hubungan masa lalunya dengan Epstein. Ia dijadwalkan memberikan kesaksian tertutup di Kongres pada akhir Februari.
4. Howard Lutnick
Menteri Perdagangan AS era Trump ini disebut mengunjungi pulau pribadi Epstein pada 2012 dan mengundangnya ke acara penggalangan dana politik pada 2015.
Fakta tersebut bertentangan dengan pernyataannya sebelumnya yang mengklaim menjauh dari Epstein sejak 2005. Lutnick menyatakan hubungannya dengan Epstein sangat terbatas, dan Gedung Putih menolak desakan agar ia mundur.
5. Elon Musk
CEO Tesla ini diketahui pernah berkomunikasi dengan Epstein pada 2012 terkait undangan ke pulau pribadinya, namun tidak jadi berkunjung. Musk menyebut interaksinya dengan Epstein sangat minim dan menolak undangan lanjutan, termasuk menggunakan pesawat Epstein.
6. Peter Mandelson
Politikus senior Inggris ini tengah diselidiki polisi setelah email menunjukkan dugaan kebocoran informasi kebijakan ekonomi Inggris kepada Epstein. Mandelson membantah tuduhan tersebut dan menyampaikan permintaan maaf kepada para korban Epstein.
Skandal ini juga memicu tekanan politik terhadap Perdana Menteri Inggris saat ini.
7. Kathy Ruemmler
Penasihat hukum utama Goldman Sachs ini mengundurkan diri setelah terungkap menerima hadiah dan memberi saran hubungan masyarakat kepada Epstein antara 2014–2019. Ia menyatakan hubungannya bersifat profesional dan tidak mengetahui adanya kejahatan lanjutan.
8. Larry Summers
Mantan Menteri Keuangan AS dan Presiden Harvard University ini tercatat beberapa kali menggunakan jet Epstein sejak 1998 dan tetap berkomunikasi hingga 2019. Tidak ada bukti pidana yang ditemukan, namun Summers mengundurkan diri dari sejumlah jabatan publik dan menyatakan penyesalan mendalam.
9. Bill Gates
Pendiri Microsoft ini disebut beberapa kali bertemu Epstein pasca-masa hukuman penjara untuk membahas filantropi. Gates mengakui pertemuan tersebut sebagai kesalahan, namun menegaskan tidak ada hubungan di luar urusan amal.
10. Jes Staley
Mantan eksekutif JPMorgan dan Barclays ini tercatat bertukar lebih dari 1.200 email dengan Epstein. Ia membantah mengetahui kejahatan Epstein, meski kemudian dilarang beraktivitas di industri keuangan Inggris dan menghadapi gugatan hukum.
11. Tokoh Lain
Nama-nama lain yang muncul dalam dokumen meliputi Melania Trump, Kevin Warsh, Peter Attia, Brad Karp, Børge Brende, Casey Wasserman, Putri Mahkota Norwegia Mette-Marit, Ariane de Rothschild, Mehmet Oz, Thomas Pritzker, dan mantan Menteri Kebudayaan Prancis Jack Lang.
Sebagian besar membantah mengetahui atau terlibat dalam kejahatan Epstein, meski beberapa menghadapi penyelidikan internal atau tekanan untuk mundur dari jabatannya.
Departemen Kehakiman menegaskan proses hukum dan verifikasi fakta masih berjalan. Publik diminta berhati-hati dalam menafsirkan dokumen tersebut, mengingat tidak semua hubungan yang tercantum mengindikasikan pelanggaran hukum.
Polisi Inggris Tangkap Adik Raja Charles Terkait Dugaan Penyalahgunaan Jabatan
Polisi Inggris menangkap Andrew Mountbatten-Windsor, adik kandung Raja Charles, atas dugaan pelanggaran berupa penyalahgunaan jabatan publik. Penangkapan ini dilaporkan oleh BBC pada Kamis (19/2/2026).
Menurut laporan tersebut, Andrew ditangkap terkait dugaan bahwa ia pernah mengirimkan dokumen pemerintah yang bersifat rahasia kepada mendiang Jeffrey Epstein, terpidana kasus kejahatan seksual di Amerika Serikat.
Kepolisian Inggris menyatakan sebelumnya bahwa mereka tengah menelaah tuduhan tersebut, yang muncul berdasarkan dokumen-dokumen yang dirilis oleh pemerintah Amerika Serikat.
Dalam pernyataan resminya di platform X, kepolisian Inggrismenyebut telah membuka penyelidikan atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan jabatan publik.
“Seorang pria berusia sekitar 60-an tahun asal Norfolk telah ditangkap dan saat ini masih berada dalam tahanan polisi. Sesuai pedoman nasional, kami tidak menyebutkan identitas orang yang ditangkap,” ujar pihak kepolisian.
Media-media Inggris sebelumnya melaporkan bahwa enam mobil polisi tanpa tanda dan sekitar delapan petugas berpakaian sipil mendatangi Wood Farm, kawasan di kompleks Sandringham Estate di Inggris timur, tempat Andrew yang genap berusia 66 tahun pada Kamis kini tinggal.
Andrew, yang merupakan putra kedua mendiang Ratu Elizabeth II, selama ini membantah melakukan pelanggaran apa pun terkait Epstein. Ia mengakui menyesali hubungan pertemanannya dengan Epstein, namun belum memberikan komentar sejak dokumen terbaru dirilis.
Hingga kini, Buckingham Palace belum memberikan pernyataan resmi terkait penangkapan tersebut.
Kasus ini bermula setelah kelompok kampanye anti-monarki Republic melaporkan Andrew kepada polisi. Laporan itu menyusul dirilisnya lebih dari tiga juta halaman dokumen terkait Epstein, yang pada 2008 dinyatakan bersalah atas tuduhan meminta prostitusi dari seorang anak di bawah umur.
Dalam dokumen tersebut disebutkan bahwa pada 2010 Andrew diduga meneruskan laporan kepada Epstein mengenai Vietnam, Singapura, dan sejumlah negara lain yang pernah ia kunjungi dalam perjalanan resmi.
Sebelumnya, Thames Valley Police dan Crown Prosecution Service menyatakan telah berdiskusi terkait kasus ini.
Kepolisian menegaskan bahwa dugaan penyalahgunaan jabatan publik merupakan pelanggaran hukum berdasarkan common law, sehingga tidak diatur secara rinci dalam undang-undang tertulis dan memiliki kompleksitas tersendiri dalam penanganannya.
Pengadilan Korsel Jatuhkan Hukuman Seumur Hidup untuk Mantan Presiden Yoon Suk Yeol
Pengadilan Korea Selatan menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada mantan Presiden Yoon Suk Yeol, setelah Yoon dinyatakan bersalah atas tuduhan penyalahgunaan wewenang dan merencanakan pemberontakan, dan paya pemberlakuan darurat militer pada tahun 2024.
Mengutip Reuters, Kamis (19/2/2026), Jaksa penuntut menuntut hukuman mati dalam kasus ini. Ini adalah kasus paling penting bagi pemimpin yang digulingkan tersebut, yang upayanya memicu krisis politik nasional dan menguji ketahanan demokrasi.
Pada bulan Januari, jaksa penuntut mengatakan bahwa darurat militer darurat yang tidak konstitusional dan ilegal yang diberlakukan Yoon telah merusak fungsi Majelis Nasional dan Komisi Pemilihan Umum... yang sebenarnya menghancurkan tatanan konstitusional demokrasi liberal.
Berdasarkan hukum Korea Selatan, merencanakan pemberontakan dapat dikenakan hukuman maksimal berupa hukuman mati atau penjara seumur hidup.
Korea Selatan terakhir kali menjatuhkan hukuman mati pada tahun 2016, tetapi belum mengeksekusi siapa pun sejak 1997. Kehadiran polisi sangat kuat di Pengadilan Distrik Pusat Seoul, yang mengadili kasus ini, dengan bus-bus polisi membentuk barisan keamanan di sekitar gedung.
Pengadilan juga akan memutuskan tuduhan bahwa Yoon menyalahgunakan wewenangnya dengan memerintahkan pasukan untuk menyerbu parlemen untuk menyeret lawan-lawannya keluar dan memenjarakan mereka, serta mengirimkan tentara dan polisi untuk memblokir, memeriksa, dan mengontrol akses ke fasilitas seperti gedung partai oposisi.
Yoon, 65 tahun, membantah tuduhan tersebut. Mantan jaksa karier konservatif itu berpendapat bahwa ia memiliki wewenang presiden untuk menyatakan darurat militer dan bahwa tindakannya bertujuan untuk membunyikan alarm atas penghambatan pemerintah oleh partai-partai oposisi.
Mantan pemimpin yang digulingkan, yang telah ditahan di Pusat Penahanan Seoul, kemungkinan akan tetap berada di sana terlepas dari putusan tersebut.
Jika dinyatakan bersalah, ia diperkirakan akan mengajukan banding atas putusan tersebut dan dapat kembali menantang keputusan pengadilan banding di Mahkamah Agung.
Pedoman peradilan menyatakan bahwa persidangan pertama harus selesai dalam waktu enam bulan dan seluruh proses, termasuk banding, dalam dua tahun, tetapi persidangan seringkali berlangsung lebih lama dari itu. Jika pengadilan distrik Seoul membebaskannya pada hari Kamis, masalah hukumnya masih jauh dari selesai.
Yoon, yang menghadapi delapan proses persidangan, dijatuhi hukuman penjara lima tahun pada bulan Januari dalam persidangan terpisah atas tuduhan termasuk menghalangi upaya pihak berwenang untuk menangkapnya setelah deklarasi darurat militer. Ia telah mengajukan banding atas putusan tersebut.
Meskipun upaya Yoon untuk memberlakukan darurat militer hanya berlangsung sekitar enam jam sebelum disambut oleh protes jalanan besar-besaran dan ditolak oleh parlemen, hal itu menimbulkan guncangan di Korea Selatan, yang merupakan ekonomi terbesar keempat di Asia, sekutu keamanan utama AS, dan telah lama dianggap sebagai salah satu demokrasi paling tangguh di dunia.
Dalam sebuah unggahan di X, Presiden Lee Jae Myung, seorang liberal yang memenangkan kursi kepresidenan dalam pemilihan cepat pada bulan Juni setelah pemecatan Yoon, memuji tindakan rakyat Korea dalam menggagalkan upaya pemberlakuan darurat militer.
"Itu mungkin karena ini adalah Republik Korea," kata Lee, menggunakan nama resmi Korea Selatan, menambahkan bahwa rakyat Korea akan menjadi contoh bagi sejarah umat manusia.
Unggahannya dilampirkan pada sebuah berita surat kabar tentang bagaimana beberapa akademisi merekomendasikan agar masyarakat Korea dinominasikan untuk Hadiah Nobel Perdamaian karena menghadapi pasukan dan polisi untuk menentang darurat militer tanpa kekerasan.
Kebijakan The Fed Kian Hawkish, Ini Dampaknya ke Pasar Global
Sikap para pejabat Federal Reserve (The Fed) kian menjauh dari ekspektasi pasar yang berharap pemangkasan suku bunga dalam waktu dekat. Risalah rapat 27–28 Januari menunjukkan bank sentral Amerika Serikat (AS) itu justru makin berhati-hati, bahkan membuka ruang kemungkinan kenaikan suku bunga jika inflasi tetap membandel.
Nada risalah tersebut dinilai lebih hawkish. Mayoritas anggota Federal Open Market Committee (FOMC) menilai risiko pelemahan pasar tenaga kerja yang sempat muncul tahun lalu kini mereda. Sebaliknya, risiko inflasi yang lebih persisten masih membayangi.
“Mayoritas besar peserta menilai risiko penurunan terhadap lapangan kerja telah mereda dalam beberapa bulan terakhir, sementara risiko inflasi yang lebih persisten tetap ada,” demikian isi risalah seperti yang dikutip Bloomberg (19/2).
Artinya, alasan utama yang mendorong The Fed memangkas suku bunga tiga kali pada akhir 2025 mulai kehilangan urgensinya. Dengan pasar tenaga kerja yang stabil dan pertumbuhan ekonomi yang masih solid, bank sentral memiliki ruang untuk menahan suku bunga lebih lama.
Bahkan, beberapa pejabat memperingatkan bahwa pelonggaran kebijakan di tengah inflasi yang masih tinggi bisa menimbulkan persepsi bahwa komitmen terhadap target inflasi 2% mulai melemah. Ini menjadi sinyal jelas bahwa pintu pemangkasan tambahan belum tentu segera terbuka.
Sikap ini berpotensi memicu ketegangan dengan Presiden Donald Trump. Trump secara terbuka menginginkan suku bunga lebih rendah guna mendorong kredit dan investasi. Dua hari setelah rapat tersebut, ia mengumumkan pencalonan Kevin Warsh sebagai calon ketua The Fed untuk menggantikan Jerome Powell yang masa jabatannya berakhir Mei mendatang.
Warsh, mantan gubernur The Fed, kini berada di posisi sulit. Di satu sisi, ia adalah pilihan presiden yang menginginkan pelonggaran. Di sisi lain, ia akan memimpin institusi yang semakin berhati-hati terhadap risiko inflasi.
Data terbaru memang memberi gambaran ekonomi AS masih cukup tangguh. Inflasi Januari naik moderat, sementara inflasi inti sesuai ekspektasi. Di saat bersamaan, penambahan lapangan kerja mencapai 130.000 posisi dan tingkat pengangguran turun menjadi 4,3%. Kombinasi ini memperkuat argumen bahwa ekonomi belum membutuhkan stimulus tambahan.
Dalam rapat Januari, FOMC memutuskan mempertahankan suku bunga acuan di kisaran 3,5%–3,75% dengan suara 10-2. Dua gubernur memilih pemangkasan 25 basis poin, tetapi mayoritas memilih menahan diri.
Pasar kini mulai menggeser ekspektasi. Jika sebelumnya pelaku pasar yakin pemangkasan segera terjadi, kini kontrak berjangka fed funds hanya mengindikasikan peluang penurunan paling cepat pada Juni.
AS Bayar US$160 Juta dari Tunggakan Lebih dari US$4 Miliar ke PBB
Amerika Serikat (AS) telah membayar sekitar US$160 juta dari total lebih dari US$4 miliar tunggakan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), demikian disampaikan juru bicara PBB pada Kamis (19/2/2026), bertepatan dengan pertemuan perdana inisiatif “Board of Peace” yang digagas Presiden AS Donald Trump.
“Pekan lalu, kami menerima sekitar US$160 juta dari Amerika Serikat sebagai pembayaran sebagian atas tunggakan iuran untuk anggaran reguler PBB,” kata juru bicara PBB dalam pernyataannya.
Dalam pidato pembukaan pertemuan “Board of Peace”, Trump menyatakan Washington akan memberikan dana kepada PBB untuk memperkuat organisasi tersebut.
AS merupakan kontributor terbesar anggaran PBB. Namun di bawah pemerintahan Trump, Washington menolak membayar sejumlah kewajiban untuk anggaran reguler dan misi penjaga perdamaian, serta memangkas pendanaan sukarela kepada berbagai badan PBB yang memiliki anggaran tersendiri. AS juga telah menarik diri dari puluhan badan di bawah naungan PBB.
Pejabat PBB menyebutkan, hingga awal Februari, AS masih berutang sekitar US$2,19 miliar untuk anggaran reguler PBB, lebih dari 95% total tunggakan global negara-negara anggota.
Selain itu, AS juga memiliki tunggakan US$2,4 miliar untuk misi penjaga perdamaian saat ini dan sebelumnya, serta US$43,6 juta untuk tribunal PBB.
“Kami akan membantu mereka (PBB) dari sisi pendanaan, dan kami akan memastikan Perserikatan Bangsa-Bangsa tetap berjalan,” kata Trump.
Ia menambahkan bahwa PBB memiliki potensi besar, namun belum sepenuhnya memenuhi potensinya.
Sejumlah negara, termasuk kekuatan besar dari Global South dan sekutu utama AS di Barat, disebut enggan bergabung dalam “Board of Peace” yang dipimpin langsung oleh Trump. Sejumlah pakar menilai inisiatif tersebut berpotensi melemahkan peran PBB.
Trump meluncurkan board tersebut bulan lalu sebagai bagian dari rencananya untuk mengakhiri perang Israel di Gaza.
Sebuah resolusi Dewan Keamanan PBB mengakui board tersebut hingga 2027 dengan mandat terbatas pada Gaza, wilayah Palestina yang direncanakan berada di bawah pengawasannya pascakonflik.
Namun belakangan Trump menyatakan board itu juga akan menangani konflik global lainnya di luar Gaza.
Sejumlah pakar PBB mengkritik konsep board tersebut karena dinilai menyerupai struktur kolonial dalam pengawasan wilayah asing, serta tidak melibatkan perwakilan Palestina. Tidak ada perwakilan PBB yang hadir dalam pertemuan “Board of Peace” pada Kamis tersebut.
Aktivitas Manufaktur Jepang Tumbuh Tercepat dalam Empat Tahun
Aktivitas manufaktur Jepang mencatat pertumbuhan tercepat dalam sekitar empat tahun pada Februari, didorong kuatnya permintaan domestik dan luar negeri, menurut survei sektor swasta yang dirilis Jumat.
Data ini menjadi sinyal positif bagi Perdana Menteri Sanae Takaichi dalam upayanya menghidupkan kembali perekonomian.
Melansir Reuters Jumat (20/2/2026), Indeks Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur kilat Jepang versi S&P Global naik ke 52,8 pada Februari dari 51,5 pada Januari.
Angka tersebut menandai laju pertumbuhan terkuat sejak Mei 2022. Angka di atas 50 menunjukkan ekspansi, sementara di bawah 50 menandakan kontraksi.
“Industri manufaktur mengalami peningkatan momentum pertumbuhan yang signifikan dan secara umum sejalan dengan laju solid di sektor jasa, menunjukkan pemulihan kini semakin luas,” ujar Annabel Fiddes, Economics Associate Director di S&P Global Market Intelligence.
Subindeks utama untuk output pabrik dan pesanan baru terus menguat pada Februari. Perusahaan mencatat kondisi permintaan yang solid serta dampak positif dari peluncuran produk baru.
Permintaan luar negeri yang kuat mendorong pertumbuhan pesanan ekspor baru tercepat dalam delapan tahun.
Sektor jasa juga mempertahankan kinerja yang solid, dengan PMI jasa kilat naik tipis menjadi 53,8 dari 53,7 pada Januari, ekspansi tercepat sejak Mei 2024.
Hasil survei yang positif ini menjadi angin segar bagi Takaichi, yang memimpin Partai Demokrat Liberal Jepang (LDP) meraih kemenangan besar dalam pemilu 8 Februari lalu, dengan janji merevitalisasi ekonomi dan menekan beban biaya hidup.
PMI komposit Jepang yang menggabungkan sektor manufaktur dan jasa naik ke 53,8 pada Februari dari 53,1 pada Januari, mencatat pertumbuhan tercepat sejak Mei 2023.
Membaiknya permintaan juga memberi ruang bagi perusahaan untuk menaikkan harga jual di tengah tekanan biaya yang masih tinggi. Kenaikan harga jual terjadi pada laju tercepat sejak Mei 2024.
Ke depan, pelaku usaha Jepang menunjukkan optimisme yang meningkat terhadap prospek bisnis, dengan sentimen mencapai level tertinggi dalam 15 bulan.
Perusahaan mengandalkan berlanjutnya permintaan kuat untuk semikonduktor dan teknologi berbasis kecerdasan buatan (AI), serta prospek positif pascakemenangan koalisi pemerintahan Takaichi.
JPMorgan Kena Denda Bank Sentral Eropa Rp 240 Miliar, Apa Pelanggarannya?
Bank Sentral Eropa (European Central Bank/ECB) menjatuhkan denda sebesar 12,18 juta euro atau sekitar US$ 14,32 juta kepada unit Eropa milik JPMorgan karena salah melaporkan kebutuhan modal. Jika dihitung, nilaiya mencapai Rp 240 miliar lebih (kurs Rp 16.800).
Kesalahan tersebut terjadi akibat perhitungan aset tertimbang menurut risiko (risk-weighted assets/RWA) yang tidak sesuai ketentuan.
Mengutip Reuters, dalam pernyataan resminya pada Kamis, ECB menyebut bahwa sepanjang 2019 hingga 2024, bank tersebut melaporkan nilai RWA yang lebih rendah dari seharusnya.
“Selama 15 kuartal berturut-turut, bank salah mengklasifikasikan eksposur korporasi dan menerapkan bobot risiko kredit yang lebih rendah dari yang ditetapkan aturan perbankan,” tulis ECB.
Selain itu, JPMorgan juga disebut tidak memasukkan sejumlah transaksi tertentu dalam perhitungan RWA. Keputusan denda ini masih dapat digugat melalui Court of Justice of the European Union.
Menanggapi sanksi tersebut, JPMorgan menyatakan telah mengakui denda dan memperbaiki permasalahan yang ada.
“J.P. Morgan SE secara proaktif mengidentifikasi dan melaporkan sendiri isu ini, dan kini telah sepenuhnya diselesaikan,” ujar juru bicara perusahaan.
Bank tersebut juga menegaskan bahwa selama ini mereka tetap menjaga rasio permodalan yang kuat dan memiliki bantalan modal (capital buffer) yang memadai, serta tidak mengubah pendekatan konservatif dalam menjaga kecukupan modal.
Ancaman Perang Gaza: AS Tegaskan Tak Ada Rencana B Selain Damai, Apa Maksudnya?
Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa negara-negara telah mengumpulkan dana awal sebesar US$ 7 miliar untuk rekonstruksi Gaza. Dana tersebut ditujukan membangun kembali wilayah yang hancur akibat perang, dengan syarat Hamas melucuti senjatanya, sebuah target yang hingga kini masih jauh dari terwujud.
Melansir Reuters, pernyataan itu disampaikan Trump dalam pertemuan perdana Board of Peace di Washington. Forum ini dibentuk sebagai bagian dari upaya Trump membangun citra sebagai penengah konflik global, di tengah meningkatnya ketegangan AS dengan Iran dan pengerahan militer besar-besaran di kawasan Timur Tengah.
Trump menyebut dana US$ 7 miliar merupakan “uang muka” untuk pembangunan kembali Gaza. Negara-negara yang disebut berkontribusi antara lain Kazakhstan, Azerbaijan, Uni Emirat Arab, Maroko, Bahrain, Qatar, Arab Saudi, Uzbekistan, dan Kuwait. Sebagian besar anggota forum ini berasal dari Timur Tengah.
Trump juga mengatakan Amerika Serikat akan menyumbang US$ 10 miliar untuk Board of Peace. Namun, ia tidak merinci sumber pendanaan tersebut maupun apakah akan meminta persetujuan Kongres AS.
Sebagai gambaran, estimasi biaya pembangunan kembali Gaza, yang porak-poranda setelah dua tahun perang, diperkirakan bisa mencapai hingga US$ 70 miliar.
Trump menambahkan FIFA akan menggalang dana US$ 75 juta untuk proyek sepak bola di Gaza, sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) disebut akan menyumbang US$ 2 miliar untuk bantuan kemanusiaan.
Meski Israel menjadi bagian dari Board of Peace, tidak ada perwakilan Palestina dalam forum tersebut. Perluasan mandat forum ini untuk menangani berbagai konflik global memicu kekhawatiran bahwa inisiatif tersebut bisa menggerus peran PBB sebagai platform utama diplomasi internasional.
Di saat mempromosikan agenda perdamaian, Trump kembali mengeluarkan peringatan keras terhadap Iran. Ia menyebut akan mengetahui dalam 10 hari apakah kesepakatan nuklir dengan Teheran bisa tercapai.
“Kita harus memiliki kesepakatan yang bermakna,” ujarnya.
AS diketahui telah meningkatkan kehadiran militernya di kawasan jika Iran menolak menghentikan program nuklirnya.
Trump juga menyatakan beberapa negara akan mengirim ribuan pasukan untuk bergabung dalam International Stabilization Force guna menjaga stabilitas Gaza jika nantinya dikerahkan.
Presiden Indonesia Prabowo Subianto mengumumkan Indonesia siap menyumbang hingga 8.000 personel untuk misi tersebut.
Pasukan ini direncanakan mulai beroperasi di Rafah, wilayah yang sebelumnya dikosongkan dan dihancurkan oleh militer Israel. Pasukan akan dipimpin seorang jenderal AS dengan wakil dari Indonesia. Targetnya adalah melatih 12.000 polisi serta membentuk kekuatan 20.000 personel.
Pelucutan senjata Hamas menjadi isu sentral dalam rencana 20 poin Trump untuk Gaza, yang sebelumnya menghasilkan gencatan senjata rapuh pada Oktober lalu.
Trump berharap penggunaan kekuatan untuk melucuti Hamas tidak diperlukan. Ia mengatakan Hamas telah berjanji untuk menyerahkan senjata, tetapi hasil akhirnya masih harus dilihat.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan Hamas akan dilucuti, baik secara damai maupun dengan paksa.
Sementara itu, juru bicara Hamas Hazem Qassem menyatakan keberhasilan Board of Peace akan diuji dari kemampuannya memaksa Israel menghentikan pelanggaran gencatan senjata dan memulai proses rekonstruksi secara nyata.
Di sisi lain, Hamas mengklaim siap menyerahkan administrasi Gaza kepada komite teknokrat Palestina yang didukung AS, namun menuduh Israel belum mengizinkan mereka masuk ke wilayah tersebut.
Pejabat senior Board of Peace, Nickolay Mladenov, menyebut sekitar 2.000 warga Palestina telah mendaftar untuk bergabung dalam kepolisian transisi baru.
Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menegaskan tidak ada opsi cadangan selain keberhasilan rencana tersebut.
“Kita harus melakukan ini dengan benar. Tidak ada rencana B untuk Gaza. Rencana B adalah kembali ke perang, dan tidak seorang pun di sini menginginkan itu,” ujarnya.
Board of Peace: Ini Rincian Bantuan dari Negara-Negara Anggota Termasuk Indonesia
Sejumlah pemimpin dunia menyampaikan komitmen bantuan dalam pertemuan perdana Board of Peace for Gaza yang digagas Presiden AS Donald Trump. Berikut rangkumannya:
Amerika Serikat: Berkomitmen menyumbang US$10 miliar untuk mendukung perdamaian perbatasan, disampaikan oleh Presiden Donald Trump.
Uni Emirat Arab: Menjanjikan US$1,2 miliar untuk Board of Peace, disampaikan Menteri Luar Negeri Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan.
Qatar: Menyatakan kontribusi US$1 miliar, diumumkan Emir Tamim bin Hamad Al Thani.
Arab Saudi: Berkomitmen US$1 miliar dalam beberapa tahun ke depan, disampaikan Menteri Negara Urusan Luar Negeri Adel Al-Jubeir.
Indonesia: Siap mengerahkan 8.000 atau lebih personel untuk bergabung dalam pasukan keamanan internasional di Gaza, disampaikan Presiden Prabowo Subianto.
Kazakhstan: Siap memberikan dana tunai dalam jumlah signifikan secara langsung kepada Board of Peace serta memasok gandum sebagai bagian dari paket bantuan pangan, disampaikan Presiden Kassym-Jomart Tokayev.
Bahrain: Siap menyediakan infrastruktur dan keahlian untuk membangun platform layanan digital pemerintahan bagi Gaza, disampaikan Raja Hamad bin Isa Al Khalifa
Uzbekistan: Siap membantu pembangunan kembali sekolah, fasilitas penitipan anak, dan rumah sakit, disampaikan Presiden Shavkat Mirziyoyev.
Mesir: Akan melanjutkan pelatihan personel kepolisian Palestina guna menjaga keamanan di wilayah Gaza, disampaikan Perdana Menteri Mostafa Madbouly.
Rumania: Dapat membantu membangun kembali layanan darurat, sekolah, serta institusi seperti kepolisian dan sistem peradilan, disampaikan Presiden Nicusor Dan.
Turki: Siap berkontribusi dalam rehabilitasi sektor kesehatan dan pendidikan, pelatihan kepolisian, serta mengirim pasukan untuk International Stabilization Force, disampaikan Menteri Luar Negeri Hakan Fidan.
Maroko: Siap mengerahkan dan melatih personel kepolisian Gaza serta mengirim rumah sakit lapangan militer, disampaikan Menteri Luar Negeri Nasser Bourita.
Kuwait: Menyatakan akan memberikan US$1 miliar kepada Board of Peace.
Pertemuan ini menandai komitmen awal sejumlah negara dalam mendukung stabilisasi keamanan, bantuan kemanusiaan, serta rekonstruksi Gaza pascakonflik.
Peringatan IMF, Surplus China Bawa Risiko Dagang Global
International Monetary Fund (IMF) kembali menyoroti arah kebijakan ekonomi China. Dalam laporan tinjauan tahunannya, IMF menilai strategi pertumbuhan Negeri Tirai Bambu masih terlalu bertumpu pada ekspor dan industri, sehingga memicu ketidakseimbangan di dalam negeri sekaligus tekanan bagi mitra dagang.
IMF secara tegas meminta Beijing menggeser model pertumbuhan menuju konsumsi domestik. “Transisi ke model pertumbuhan berbasis konsumsi harus menjadi prioritas utama,” tulis dewan eksekutif IMF seperti yang dilansir Bloomberg (19/2)
Sorotan utama IMF tertuju pada lonjakan surplus transaksi berjalan China yang dinilai menciptakan dampak limpahan yang merugikan bagi negara lain. Untuk 2025, IMF memperkirakan surplus mencapai 3,3% dari produk domestik bruto (PDB), lebih dari dua kali lipat proyeksi sebelumnya. Bahkan, perhitungan awal Bloomberg menunjukkan surplus bisa menembus 3,7% dari PDB, ditopang rekor kelebihan ekspor barang hingga US$ 1,2 triliun.
IMF juga menilai pelemahan riil renminbi (RMB) yang disesuaikan inflasi turut mendongkrak daya saing ekspor China. Staf IMF memperkirakan yuan berada sekitar 16% di bawah nilai wajarnya. Artinya, produk China mendapat diskon kurs di pasar global, sementara impor tertahan akibat lemahnya permintaan domestik.
Pandangan ini sejalan dengan analisis ekonom Goldman Sachs yang sebelumnya memperingatkan ekspansi kapasitas ekspor China berpotensi menjadi beban bersih bagi ekonomi global.
Namun Beijing menolak keras kritik tersebut. Perwakilan China di dewan IMF Zhang Zhengxin mengatakan, pertumbuhan ekspor 2025 terutama didorong daya saing dan inovasi, bukan manipulasi kurs. Ia juga menilai estimasi surplus IMF terlalu besar.
Meski demikian, tekanan terhadap China diperkirakan menguat menjelang sidang tahunan National People's Congress yang akan menetapkan target ekonomi 2026. IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi China melambat dari 5% pada 2025 , kemudian menjadi 4,5% pada 2026. Banyak ekonom memproyeksikan target resmi tahun depan akan dipatok di kisaran 4,5%–5%.
Tak hanya soal eksternal, IMF juga menyoroti masalah domestik yang kian berat. Hampir sepertiga pertumbuhan 2025 berasal dari ekspor neto ketergantungan yang dinilai memicu kekhawatiran kelebihan kapasitas dan risiko aksi balasan dagang dari mitra. Di sisi lain, tekanan deflasi belum mereda, diperparah koreksi panjang sektor properti dan lemahnya konsumsi rumah tangga.
IMF menyarankan kombinasi stimulus fiskal yang lebih ekspansif dan reformasi struktural. Pendanaan pemerintah pusat untuk menyelesaikan proyek properti mangkrak dinilai krusial guna memulihkan kepercayaan konsumen.
Namun ruang fiskal kian sempit. IMF memperkirakan rasio utang pemerintah China melonjak hampir 127% dari PDB pada 2025 dan berpotensi melampaui 135% pada 2026. Beban utang pemerintah daerah juga membatasi kemampuan mendorong permintaan.
IMF bahkan menghitung biaya kebijakan industri China mencapai sekitar 4% dari PDB pada 2023 jauh di atas bantuan negara Uni Eropa yang sekitar 1,5%. Pengurangan kebijakan industri yang dinilai tak beralasan hingga 2% dari PDB disebut bisa memperbaiki produktivitas dan efisiensi alokasi sumber daya.