News Forex, Index & Komoditi ( Senin, 25 September 2023 )
News Forex, Index & Komoditi
( Senin, 25 September 2023 )
Wall St jatuh, S&P 500 dan Nasdaq rugi mingguan terbesar sejak Maret
Wall Street turun pada akhir perdagangan Jumat (Sabtu pagi WIB), mengakhiri minggu yang penuh gejolak ketika imbal hasil obligasi pemerintah mencapai level tertinggi dalam 16 tahun dan investor mencerna revisi prospek hawkish Federal Reserve.
Indeks Dow Jones Industrial Average terpangkas 106,58 poin atau 0,31 persen, menjadi menetap di 33.963,84 poin. Indeks S&P 500 kehilangan 9,94 poin atau 0,23 persen, menjadi berakhir di 4.320,06 poin. Indeks Komposit Nasdaq turun 12,18 poin atau 0,09 persen, menjadi ditutup di 13.211,81 poin.
Di antara 11 sektor utama dalam S&P 500, sektor konsumer non-primer mengalami persentase kerugian paling besar, sementara teknologi dan energi merupakan dua sektor yang memperoleh keuntungan.
Ketiga indeks utama saham AS terombang-ambing hampir sepanjang sesi tetapi berakhir di zona merah.
Ketiganya membukukan kerugian mingguan, dengan S&P 500 dan Nasdaq mencatat persentase penurunan Jumat-Jumat terbesar sejak Maret.
Pada Kamis (21/9), S&P 500 turun di bawah rata-rata pergerakan 100 hari - level support utama - untuk pertama kalinya sejak Maret. Kegagalan untuk menembus di atas level tersebut menunjukkan bahwa indeks masih berada di bawah tekanan turun.
"Minggu ini adalah tentang beberapa pesan Fed yang bertabrakan dengan investor ekuitas yang terlalu optimis," kata Zachary Hill, kepala manajemen portofolio di Horizon Investments di Charlotte, North Carolina.
Hill menambahkan bahwa investor "ingin memperdagangkan suku bunga puncak selama hampir satu tahun sekarang." Namun dia mengatakan hal itu sudah jelas dalam pernyataan Ketua Fed Jerome Powell minggu ini, "dan dalam dot plot bahwa The Fed berpendapat kita belum sampai di sana."
"Aksi saham minggu ini adalah tentang mencerna kenyataan tersebut."
Imbal hasil obligasi pemerintah AS turun dari level tertingginya dalam 16 tahun karena investor mengalihkan fokus mereka dari panduan Fed yang hawkish ke data ekonomi penting yang akan segera dirilis.
Investor masih mencerna keputusan The Fed untuk mempertahankan suku bunga utamanya, namun memperbarui Ringkasan Proyeksi Ekonomi triwulanan yang menunjukkan bahwa kebijakan moneter restriktif akan tetap berlaku lebih lama dari perkiraan sebelumnya.
Pada Jumat (22/9), pernyataan dari Gubernur Fed Michelle Bowman mendukung sikap agresif FOMC, menyatakan target suku bunga dana Fed harus dinaikkan lebih lanjut dan dipertahankan "pada tingkat yang ketat untuk beberapa waktu" untuk menurunkan inflasi ke target bank sentral sebesar 2,0 persen.
“Ada banyak faktor yang menghalangi terjadinya soft landing dan itu adalah sesuatu yang perlu diingatkan oleh The Fed, karena menaikkan suku bunga lebih tinggi dapat mendorong kita ke dalam resesi,” kata Robert Pavlik, manajer portofolio senior di Dakota Wealth di Fairfield, Connecticut.
Ford Motor Co naik 1,9 persen setelah serikat pekerja United Auto Workers yang mogok melaporkan kemajuan dalam pembicaraan dengan produsen mobil tersebut.
Saham perusahaan-perusahaan China yang tercatat di AS termasuk PDD Holdings, JD.com, Li Auto dan Baidu naik antara 2,0 persen dan 4,0 persen di tengah tanda-tanda pemulihan ekonomi, sementara Alibabamelonjak 5,0 persen setelah Bloomberg melaporkan bahwa cabang logistik perusahaan Cainiao berencana untuk mengajukan IPO di Hong Kong secepatnya minggu depan.
Volume perdagangan di bursa AS mencapai 9,47 miliar lembar saham, dibandingkan dengan rata-rata 10,09 miliar saham untuk sesi penuh selama 20 hari perdagangan terakhir.
Pesawat Militer China Kembali Mendekati Taiwan, Kali Ini Ada 24 Unit
Kementerian Pertahanan Taiwan pada hari Jumat (22/9) melaporkan telah melacak kehadiran pesawat militer China di sekitar zona pertahanan Taiwan. Mengutip Reuters, jumlah pesawat yang muncul kali ini sebanyak 24 unit, dengan 17 di antaranya melintasi garis median Selat Taiwan. Garis median tersebut sebelumnya berfungsi sebagai pembatas tidak resmi antara Taiwan dan China, namun fungsinya mulai diabaikan sejak pesawat militer China mulai melintasinya secara teratur pada tahun lalu. Ini bukan kunjungan pertama pesawat militer China ke Taiwan dalam sepekan. Pada tanggal 19 September lalu, otoritas pertahanan Taiwan juga melacak kehadiran 27 pesawat China dalam kurun waktu 24 jam. Di dalamnya bahkan termasuk jet tempur. Baca Juga: Lebih dari 100 Jet Tempur China Kembali Provokasi Taiwan Pekan lalu, tepatnya pada tanggal 14 September 2023, Kementerian Pertahanan Taiwan mengatakan mereka telah mendeteksi 40 pesawat Angkatan Udar China masuk ke zona pertahanan udara Taiwan. Saat itu pihak Taiwan menyebut sebagian besar pesawat terbang ke selatan Taiwan dan menuju Selat Bashi. Berdasarkan peta yang disediakan kementerian, setidaknya empat pesawat juga melintasi garis median Selat Taiwan. Dalam laporan dua tahunannya yang dirilis 12 September 2023 lalu, Kementerian Pertahanan Taiwan menyebut China telah memperkuat kekuatan udaranya di sepanjang pantai yang menghadap ke Taiwan. Baca Juga: Rencana Modernisasi Militer China Mulai Membuahkan Hasil di Tahun 2023 Taiwan percaya China berusaha melakukan pengerahan pesawat tempur secara permanen dan drone baru di pangkalan udara yang diperluas. Dalam Laporan Pertahanan Nasionalnya, kementerian tersebut mengatakan China juga menggunakan pelatihan dan latihan tempur yang realistis untuk memperkuat kesiapannya melawan Taiwan. "Komunis China telah menyelesaikan perluasan lapangan terbang di sepanjang garis pantai komando teater timur dan selatannya, menyelaraskan kembali pesawat tempur dan drone baru untuk ditempatkan secara permanen di sana," tulis Kementerian Pertahanan Taiwan dalam laporannya. Di bawah kuasa Presiden Tsai Ing-wen, Taiwan telah menerapkan strategi pertahanan asimetris dengan meningkatkan kemampuan jangka panjang, presisi, tak berawak, bermanuver, dan kecerdasan buatan. Semuanya bertujuan agar militer mereka siap menghadapi potensi invasi dari China yang bisa datang kapan saja.
Balas Sanksi Barat, Vladimir Putin Larang Ekspor Solar
Rusia telah melarang ekspor solar sebagai pembalasan terhadap sanksi negara-negara Barat. Kebijakan ini meningkatkan kekhawatiran akan dampak yang lebih buruk bagi pemilik kendaraan di Inggris. Melansir The Telegraph, harga solar di Eropa langsung melonjak sebanyak 5% sebagai respons terhadap berita dari Kremlin. Banyak yang cemas, hal ini akan memperburuk kelangkaan solar global. Larangan ini muncul ketika para pembuat kebijakan merasa cemas mengamati kenaikan harga minyak, yang telah meningkat sebesar 30% sejak bulan Juni dan hampir melampaui level US$ 100 per barel. Meskipun Inggris dan Uni Eropa melarang impor minyak dari Rusia awal tahun ini, negara-negara lain terus membeli bahan bakarnya. Langkah Vladimir Putin kemungkinan akan semakin memperketat pasokan solar global dan dapat meningkatkan inflasi di seluruh dunia. Luke Bosdet dari The Automobile Association mengatakan: “Mereka berupaya untuk mewujudkan fakta bahwa solar, seperti bahan bakar lainnya, adalah komoditas global. Bahkan jika Anda menerapkannya di China, Anda masih akan mendapatkan dampak yang besar di seluruh dunia. Pada dasarnya itulah yang mereka coba lakukan.” Baca Juga: Erdogan: Saya Tidak Punya Alasan untuk Tidak Mempercayai Rusia Menurut Vortexa, Rusia mengekspor hampir satu juta barel solar per hari tahun lalu. Ekspor solar Rusia menyumbang 3,4% dari permintaan global, yang berarti pembatasan dapat berdampak signifikan pada harga global. Bosdet mengatakan bahwa larangan tersebut datang pada saat pengendara mobil di Inggris sudah menghadapi kenaikan harga bahan bakar. “Harga bahan bakar di pom bensin sudah naik karena harga minyak yang lebih tinggi,” jelasnya. Perusahaan kilang minyak telah kesulitan menghasilkan cukup bahan bakar diesel setelah produsen terbesar kedua dan ketiga di dunia, Arab Saudi dan Rusia, membatasi pasokan minyak. Baca Juga: Vladimir Putin Diprediksi Akan Temui Xi Jinping di Beijing pada Bulan Oktober Larangan ekspor ini tetap dilakukan meskipun ada tanda-tanda tekanan terhadap anggaran Kremlin. Moskow mengklaim larangan ekspor solar hanya bersifat sementara dan akan membantu menurunkan harga bahan bakar bagi masyarakat Rusia. Larangan ekspor mungkin mempunyai dampak yang lebih luas terhadap inflasi global, karena bahan bakar diesel digunakan dalam bidang pertanian, perikanan, dan transportasi jarak jauh. Mengutip Bloomberg, berdasarkan keputusan pemerintah, larangan tersebut, yang juga berlaku untuk bensin, mulai berlaku pada 21 September 2023 dan belum memiliki tanggal pasti sampai kapan masa berlakunya. “Meskipun larangan ini hanya bersifat sementara, dampaknya signifikan karena Rusia tetap menjadi eksportir utama solar ke pasar global,” kata Alan Gelder, wakil presiden pasar penyulingan, bahan kimia, dan minyak di konsultan Wood Mackenzie Ltd. Baca Juga: Vladimir Putin dan Kim Jong Un Habiskan Waktu 5 Jam di Pangkalan Luar Angkasa Rusia Gelder menambahkan, "Sistem penyulingan minyak global akan berjuang untuk menggantikan volume diesel Rusia yang hilang pada saat persediaan solar global sudah berada pada tingkat yang rendah.”
Pidato di PBB, Abbas: Mengapa AS dan Eropa Enggan Akui Palestina?
Presiden Palestina Mahmoud Abbas mempertanyakan mengapa Amerika Serikat dan Eropa enggan mengakui eksistensi Palestina. Menurutnya, hal itu paradoks karena mereka selalu menyuarakan dukungan terhadap solusi dua negara untuk menyelesaikan konflik Palestina-Israel.
“Saya tidak dapat memahami atau menerima bahwa beberapa negara, termasuk Amerika dan Eropa, enggan mengakui negara Palestina, yang telah diterima oleh PBB sebagai negara pengamat. Negara-negara ini setiap hari menegaskan dukungan mereka terhadap solusi dua negara, tapi mereka hanya mengakui satu di antara mereka, yaitu Israel. Mengapa?” kata Abbas saat berpidato di Majelis Umum PBB, Kamis (21/9/2023), dikutip laman kantor berita Palestina, WAFA.
Pada kesempatan itu, Abbas mengutarakan keinginannya agar Palestina mendapat status keanggotaan penuh di PBB. Oleh sebab itu, dia menyerukan negara-negara yang belum mengakui negara Palestina untuk menyatakan pengakuannya. Sebab hal itu akan membantu Palestina dapat diterima sebagai anggota penuh di PBB.
“Apa bahayanya jika negara Palestina memperoleh keanggotaan penuh di PBB? Israel menikmati pengakuan internasional ini, meskipun Israel belum memenuhi persyaratan untuk bergabung dengan PBB, yaitu implementasi resolusi 181 (II) dan 194 (III),” ujar Abbas.
“Oleh karena itu kami menyerukan kepada organisasi Anda yang terhormat untuk mengambil tindakan pencegahan terhadap Israel, sampai mereka memenuhi kewajibannya yang dinyatakan dalam pernyataan tertulis oleh menteri luar negeri Israel pada saat itu, Moshe Sharett. Permintaan kami adalah demi perdamaian dan keadilan, dan untuk menghormati hukum internasional, legitimasi internasional, dan organisasi terhormat ini,” tambah Abbas.
Abbas mengungkapkan, akibat kebijakan-kebijakan diskriminatif Israel terhadap warga Palestina, saat ini proses atau uapaya perdamaian mengalami kebuntuan. “Kami hadir di hadapan Anda untuk kembali mengajukan permohonan diadakannya konferensi perdamaian internasional, yang di dalamnya semua negara yang berkepentingan untuk mencapai perdamaian di Timur Tengah akan berpartisipasi,” ucapnya.
Dia meminta PBB dan Sekretaris Jenderal PBB menyerukan serta melakukan pengaturan guna menyelenggarakan konferensi perdamaian tersebut. “Hal ini mungkin merupakan kesempatan terakhir untuk menyelamatkan solusi dua negara dan mencegah situasi menjadi lebih buruk, sehingga mengancam keamanan dan stabilitas kawasan dan seluruh dunia,” kata Abbas.
“Mereka yang berpikir bahwa perdamaian dapat terwujud di Timur Tengah tanpa rakyat Palestina menikmati hak-hak nasional mereka secara penuh dan sah, adalah keliru,” tambahnya.
Abbas juga menyerukan PBB menerapkan resolusi guna memberikan perlindungan bagi rakyat Palestina dari terus berlanjutnya agresi tentara Israel, termasuk aksi kekerasan oleh kelompok pemukim Yahudi ekstremis.
Mengapa Negara Barat tak Tanggapi Ketegangan Kanada dan India?
Kanada mengklaim memiliki informasi intelijen mengenai keterkaitan agen-agen pemerintah India dengan pembunuhan seorang pemimpin separatis Sikh. Namun tampaknya tuduhan Kanada kali ini tidak mendapatkan dukungan dari sekutunya.
Tak satu pun dari sekutu terpenting Kanada, seperti Amerika Serikat, Inggris, Australia, dan Selandia Baru, yang membentuk aliansi berbagi intelijen “Lima Mata”, mengutarakan tuduhan Perdana Menteri, Justin Trudeau. Negara-negara sekutu Kanada ini telah menyatakan kekhawatiran dan mendesak penyelidikan penuh. Namun tidak ada satupun dari negara-negara itu yang mengecam India atas dugaan keterlibatannya dalam pembunuhan separatis Sikh, Hardeep Singh Nijjar di Kanada pada Juni lalu.
Amerika Serikat mendekati India dan negara lain di Asia sebagai penyeimbang terhadap Cina. Tuduhan Kanada terhadap India menempatkan negara-negara Barat dalam posisi yang canggung. Beberapa pakar mengatakan, negara-negara Barat berupaya meningkatkan hubungan dengan India sebagai penyeimbang terhadap meningkatnya kekuatan dan ketegasan Beijing.
“India penting dalam perhitungan Barat untuk menyeimbangkan Cina, dan Kanada tidak. Hal ini benar-benar menempatkan Kanada di posisi offside dibandingkan negara-negara Barat lainnya," ujar profesor hubungan internasional di Universitas Carleton di Ottawa, Stephanie Carvin, dilaporkan Aljazirah, Kamis (21/9/2023).
India memiliki perekonomian yang berkembang pesat dan diyakini oleh banyak analis akan melampaui Jepang dan Jerman. India diyakini dapat menjadi negara terbesar ketiga di dunia pada 2030. India telah menjadi kekuatan utama dalam urusan dunia, karena memiliki jumlah penduduk lebih dari 1,4 miliar dan salah satu negara dengan militer terbesar di dunia. Semua ini menyulitkan sekutu utama Kanada, yang juga merupakan mitra utama India, untuk bersuara.
“Saya pikir Australia, AS, dan Inggris telah melakukan apa yang diharapkan,” kata ilmuwan politik di Munk School of Global Affairs di Toronto, Janice Stein.
Sushant Singh, peneliti senior di Pusat Penelitian Kebijakan yang berbasis di New Delhi mengatakan, selama Barat membutuhkan India untuk melawan Cina, maka negara-negara Barat kemungkinan besar akan mengabaikan tuduhan Kanada. Sementara pakar India di lembaga pemikir Chatham House di London, Chietigj Bajpaee mengatakan, Inggris terjebak antara mendukung Kanada dan menentang India.
“Jika tidak ada bukti pasti mengenai keterlibatan India, saya pikir tanggapan Inggris kemungkinan besar akan tetap bungkam,” kata Bajpaee.
Bajpaee mengatakan, kesepakatan perdagangan bebas akan menjadi kemenangan politik besar
bagi India dan Inggris. Trudeau membahas pembunuhan Nijjar dengan Perdana Menteri Inggris, Rishi Sunak dan Presiden AS, Joe Biden dalam beberapa pekan terakhir.
Kementerian Luar Negeri Kanada menolak tudingan bahwa negara sekutu tidak menanggapi persoalan antara India dan Kanada.
Syarat yang Diajukan Arab Saudi untuk Normalisasi Hubungan Israel
Selama berbulan-bulan, Arab Saudi dan Israel telah membahas kesepakatan untuk menormalisasi hubungan diplomatik yang ditengahi Amerika Serikat (AS). Normalisasi ini menjadi prioritas utama dalam kebijakan luar negeri AS.
Upaya normalisasi ini berlangsung di tengah penyesuaian regional, setelah Iran dan Arab Saudi memulihkan hubungan diplomatik. Pada Rabu (20/9/2023) Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman (MBS) mengatakan kepada saluran Fox News bahwa kesepakatan normalisasi dengan Israel kian dekat.
Ada sejumlah syarat yang diajukan Arab Saudi untuk menormalisasi hubungan dengan Israel. Saudi menginginkan pakta pertahanan AS, termasuk pembatasan yang lebih sedikit terhadap penjualan senjata AS dan bantuan dalam mengembangkan program nuklir sipil.
Saudi juga mengatakan, kesepakatan apa pun akan membutuhkan kemajuan besar menuju pembentukan negara Palestina. Konsesi ini menjadi hal yang sulit dilakukan oleh pemerintah nasionalis dan sayap kanan Israel.
Arab Saudi telah menjadi pendukung besar Inisiatif Perdamaian Arab pada 2002, yang mengkondisikan normalisasi hubungan dengan Israel terkait penarikan diri mereka dari wilayah Palestina dan Dataran Tinggi Golan di Suriah Inisiatif ini mencakup pembentukan negara Palestina serta menemukan solusi yang adil terhadap penderitaan jutaan pengungsi Palestina dan keturunan mereka, yang sebagian besar tinggal di kamp-kamp pengungsi di negara-negara tetangga.
Pada Kamis (21/9/2023), Menteri Luar Negeri Israel, Eli Cohen menyampaikan nada optimis. Dia mengharapkan kesepakatan akan segera tercapai.
“Kesenjangan ini dapat dijembatani. Saya pikir pasti ada kemungkinan bahwa, pada kuartal pertama 2024, empat atau lima bulan lagi, kita akan dapat mencapai titik di mana rincian (kesepakatan) diselesaikan,” kata Cohen kepada Radio Angkatan Darat Israel.
Keinginan Arab Saudi untuk membangun program nuklir nampaknya tidak menjadi kendala. Penasihat keamanan nasional Israel, Tzachi Hanegbi mengatakan, puluhan negara menjalankan proyek dengan inti nuklir sipil dan upaya nuklir untuk energi.
"Ini bukan sesuatu yang membahayakan mereka atau tetangga mereka," ujar Hanegbi.
Namun, pemerintahan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, termasuk Menteri Keamanan Nasional, Itamar Ben-Gvir, telah menolak konsesi kepada pemerintah Otoritas Palestina (PA) sebagai bagian dari normalisasi hubungan. Mereka juga menolak pembekuan pembangunan pemukiman Yahudi di wilayah pendudukan Tepi Barat.
Abbas: Perdamaian Mungkin Terjadi Jika Palestina Dapatkan Hak Penuh Sebagai Negara
Presiden Otoritas Palestina, Mahmoud Abbas mengatakan perdamaian di kawasan Palestina mungkin hanya akan terwujud bila rakyat di Palestina mendapatkan haknya secara penuh sebagai sebuah negara yang utuh. Hal itu disampaikan Presiden Abbas pada Kamis (22/9/2023), saat berpidato di hadapan Majelis Umum PBB, di New York.
Menurut Abbas, mereka yang berpikir bahwa perdamaian dapat terwujud di Timur Tengah tanpa rakyat Palestina menikmati hak-hak mereka secara penuh adalah keliru.
Karena hingga saat ini, ia menegaskan pendudukan Israel atas wilayah Palestina telah "melanggar prinsip-prinsip hukum dan legitimasi internasional.
Sementara Israel juga berpacu dengan waktu untuk mengubah realitas historis, geografis, dan demografis mereka di lapangan demi melanggengkan pendudukan dan mengukuhkan apartheid.
Abbas mengatakan negaranya tetap berharap bahwa PBB akan "dapat menerapkan resolusinya yang menuntut diakhirinya pendudukan Israel di wilayah Palestina.
"Dan dapat mewujudkan kemerdekaan negara Palestina yang berdaulat penuh, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya, di perbatasan 4 Juni 1967," kata Abbas.
Dia menambahkan bahwa Israel terus menyerang dengan melibatkan warganya. "Tentara dan pemukim rasis dan terorisnya terus mengintimidasi dan membunuh rakyat kami, menghancurkan rumah dan harta benda untuk mencuri uang dan sumber daya kami," ujarnya.
Abbas mengatakan bahwa Israel "terus menyerang tempat-tempat suci Islam dan Kristen . ".. terutama Masjid Al-Aqsa yang diberkati, yang telah diakui oleh legitimasi internasional sebagai tempat ibadah eksklusif bagi umat Islam saja," katanya.
Dia menambahkan bahwa Israel menggali terowongan di bawah dan di sekitar masjid, yang mengancam keruntuhan penuh atau sebagian bangunan Al-aqsa "yang akan menyebabkan ledakan dengan konsekuensi yang tak terhitung."
Ia mendesak masyarakat internasional untuk memikul tanggung jawabnya dalam melestarikan status historis dan hukum Yerusalem dan tempat-tempat sucinya. Ia juga meminta diadakannya konferensi perdamaian internasional yang melibatkan semua negara yang peduli terhadap perdamaian di Timur Tengah.
"Saya meminta organisasi Anda yang terhormat dan Sekretaris Jenderal Antonio Guterres untuk menyerukan dan melakukan pengaturan yang diperlukan untuk menyelenggarakan konferensi perdamaian ini..."
"yang mungkin merupakan kesempatan terakhir untuk menyelamatkan solusi dua negara dan untuk mencegah situasi yang memburuk lebih serius, dan mengancam keamanan dan stabilitas wilayah kami dan seluruh dunia," kata Abbas.
Ia juga mendesak negara-negara yang belum mengakui negara Palestina untuk segera melakukannya. "Saya menyerukan agar negara Palestina diterima menjadi anggota penuh di PBB," katanya.
"Ada dua negara yang dibicarakan oleh seluruh dunia: Israel dan Palestina. Tetapi hanya Israel yang diakui. Mengapa Palestina tidak? "Saya tidak dapat memahami atau menerima bahwa beberapa negara ... enggan mengakui negara Palestina, yang telah diterima PBB sebagai negara pengamat.
"Negara-negara yang sama ini mengkonfirmasi setiap hari bahwa mereka mendukung solusi dua negara. Namun mereka hanya mengakui salah satu dari negara tersebut, yaitu Israel. Mengapa?"
Presiden Suriah Bashar al-Assad Melawat ke Cina
Presiden Suriah Bashar al-Assad mengunjungi Cina. Dia tiba di kota Hangzhou pada Kamis (21/9/2023) sore waktu setempat. Itu merupakan kunjungan perdana Assad ke Negeri Tirai Bambu sejak pecahnya konflik sipil di Suriah pada 2011.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Cina Mao Ning mengungkapkan, Assad sudah diagendakan melangsungkan pertemuan dengan Presiden Xi Jinping. “Presiden Xi Jinping serta para pemimpin Cina lainnya akan bertemu dengannya dan mereka akan bertukar pandangan mendalam mengenai hubungan bilateral dan isu-isu yang menjadi kepentingan bersama,” ucapnya dalam pengarahan pers, dikutip laman resmi Kemenlu Cina.
“Kami percaya bahwa kunjungan Presiden Bashar al-Assad akan semakin memperdalam rasa saling percaya politik dan kerja sama di berbagai bidang antara kedua negara serta membawa hubungan bilateral ke tingkat yang lebih tinggi,” tambah Mao.
Mao mengatakan, Cina dan Suriah menjalin persahabatan mendalam. Suriah, kata dia, merupakan salah satu negara Arab pertama yang menjalin hubungan diplomatik dengan Beijing. Damaskus pun menjadi salah satu sponsor resolusi Majelis Umum PBB yang memulihkan kursi sah Cina di PBB.
Menurut Mao, sejak terjalinnya hubungan diplomatik Cina-Suriah 67 tahun lalu, hubungan bilateral kedua negara terus mengalami pertumbuhan yang baik dan stabil. “Presiden Suriah Bashar al-Assad sangat mementingkan hubungan Cina-Suriah. Ini adalah kunjungan keduanya ke Cina sejak ia menjabat sebagai presiden,” ujarnya.
Kunjungan perdana Assad ke Cina terjadi pada 2004. Kunjungan tersebut sekaligus menandai lawatan perdana seorang kepala negara Suriah sejak terbangunnya hubungan diplomatik dengan Beijing pada 1956.
Dukungan Cina Atas Kembalinya Suriah ke Liga Arab
Cina adalah salah satu negara non-Arab yang sangat menyambut bergabungnya kembali Suriah ke Liga Arab pada Mei lalu. Beijing menilai, hal itu akan mendorong persatuan dan revitalisasi dunia Arab.
“Cina menyambut dan memberi selamat kepada Suriah atas kembalinya ke Liga Arab. Kami yakin ini kondusif bagi kekuatan dan persatuan negara-negara Arab, perkembangan dan revitalisasi dunia Arab, serta perdamaian dan stabilitas di Timur Tengah. Ini melayani kepentingan jangka panjang negara-negara Arab,” kata Juru Bicara Kemenlu Cina Wang Wenbin dalam pengarahan pers 8 Mei 2023 lalu.
Dia mengungkapkan Cina selalu mendukung negara-negara Arab dalam membangun kekuatan melalui persatuan. Oleh sebab itu Beijing secara aktif mendukung Suriah agar dapat kembali bergabung dengan Liga Arab.
Wang mengatakan, pada April lalu, Utusan Khusus Cina untuk Masalah Timur Tengah Zhai Jun mengunjungi Suriah. Zhai berdiskusi dengan para pejabat Suriah tentang upaya politik untuk menyelesaikan krisis di negara tersebut dan memfasilitasi kembalinya Damaskus ke Liga Arab.
“Baru-baru ini, Cina mengirim gugus tugas ke negara-negara Arab yang relevan untuk diskusi mendalam tentang kembalinya Suriah ke Liga Arab. Atas undangan Anggota Dewan Negara dan Menteri Luar Negeri (Menlu) Qin Gang, Menlu Suriah Faisal Mekdad akan segera mengunjungi Cina. Sebagai teman tulus Suriah dan negara-negara Arab lainnya, Cina menyambut baik dan mendukung solidaritas Arab serta akan terus bekerja tanpa henti sampai akhir,” ucap Wang.
Dalam pemungutan suara yang digelar di Kairo, Mesir, pada 7 Mei 2023 lalu, perwakilan negara-negara anggota Liga Arab sepakat untuk merangkul kembali Suriah sebagai anggota. Kesepakatan itu tercapai beberapa hari setelah menlu Yordania, Suriah, Arab Saudi, Irak, dan Mesir menggelar pertemuan di Amman untuk membahas perihal pencapaian solusi politik untuk krisis Suriah. Kursi keanggotaan diberikan lagi kepada Damaskus menjelang perhelatan KTT Liga Arab yang digelar di Arab Saudi.
Ketika konflik di Suriah pecah pada 2011, Liga Arab memutuskan mendepak Damaskus sebagai anggota. Liga Arab mengecam Presiden Suriah Bashar al-Assad karena gagal bernegosiasi dengan pihak oposisi dan menggunakan kekuatan militer berlebihan untuk membungkam mereka. Sejak saat itu, Suriah dikucilkan oleh dunia Arab.
Zelensky kepada Kongres AS: Jika Tak Dapat Bantuan, Ukraina Kalah Perang
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky berupaya meyakinkan Kongres Amerika Serikat (AS) untuk mendukung bantuan senjata Washington kepada Kyiv dalam perang melawan invasi Rusia. “Jika kami tidak mendapatkan bantuan, kami akan kalah perang,” katanya pada Kamis waktu Washington, yang dilansir The Independent, Jumat (22/9/2023). Namun pesan Zelensky seperti tidak didengarkan sepenuhnya. Gedung Putih masih menolak untuk memberikan Sistem Rudal Taktis Angkatan Darat atau ATACMS yang telah diminta oleh Kyiv selama lebih dari setahun. Baca Juga Pentagon Akui Jadikan Ukraina Laboratorium Militer AS Dalam pertemuan dengan Kongres AS, Zelensky mengeklaim bahwa Ukraina telah menurunkan kualitas militer Rusia, namun Moskow akan mampu menyusun kembali kekuatannya jika Kyiv tidak terus meningkatkan tekanan selama beberapa bulan ke depan. Dia juga mendorong AS untuk menyediakan ATACMS yang mampu terbang sejauh 186 mil jika ditembakkan dari sistem HIMARS. Hal ini akan memungkinkan Kyiv untuk menyerang aset-aset Rusia yang ditempatkan jauh di wilayah pendudukan di Ukraina, di luar jangkauan sebagian besar artileri Ukraina saat ini. Banyak anggota Parlemen dari Partai Republik telah menentang bantuan tahap sebelumnya kepada Ukraina. Anggota Parlemen Mike Waltz, yang mengetuai subkomite Angkatan Bersenjata Parlemen untuk Kesiapan, menulis dalam kolom opini di Fox News: "Era cek kosong Ukraina dari Kongres telah berakhir." Waltz menyerukan persyaratan bantuan Ukraina, tanpa memberikan rincian. Sementara itu, pada hari yang sama, Presiden AS Joe Biden mengumumkan paket bantuan militer baru senilai USD325 juta untuk Ukraina yang akan mencakup sistem pertahanan udara dan persenjataan lainnya untuk membantu Kyiv menghadapi musim dingin yang sulit. Menurut Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih Jake Sullivan, Pengumuman tersebut disampaikan saat Biden bertemu dengan Volodymyr Zelensky di Gedung Putih, tak lama setelah pemimpin Ukraina tersebut melakukan pembicaraan dengan anggota Kongres AS.
China Ancam Mengebom Nuklir Jepang Terus-menerus Jika Ikut Campur soal Taiwan
Sebuah channel militer China merilis video ancaman pengeboman nuklir terus-menerus terhadap Jepang sampai menyerah tanpa syarat jika Tokyo ikut campur dalam "pembebasan" Taiwan oleh Beijing. Ancaman itu muncul dalam video channel militer "Liu Jun Tao Lue" berdurasi 2 menit lebih 14 detik. Mengutip EurAsian Times, Jumat (22/9/2023), video itu awalnya diunggah ke media sosial X oleh jurnalis Jennifer Zeng pada 17 September 2023. Baca Juga Negara Islam Ini Diprediksi Miliki 200 Senjata Nuklir pada 2025 Jurnalis tersebut adalah anggota Asosiasi Pers Internasional dan memiliki lebih dari 240.000 pengikut di platform X. "Channel militer China menyatakan bahwa jika Jepang berani melakukan intervensi dalam 'pembebasan' Taiwan yang dilakukan oleh Partai Komunic China (PKC), maka PKC akan mengabaikan komitmen sebelumnya untuk tidak memulai penggunaan senjata nuklir. Mereka berpendapat bahwa ini adalah janji yang sudah ketinggalan zaman. Sebaliknya, PKC mengancam akan melancarkan serangan nuklir terus-menerus terhadap Jepang hingga Jepang menyerah tanpa syarat. Meskipun ancaman-ancaman ini mungkin tidak memiliki dasar militer, ancaman-ancaman ini menjelaskan pola pikir PKC," tulis jurnalis itu dalam caption panjang untuk posting video dari channel militer China. Jennifer Zeng menginformasikan bahwa channel militer “Liu Jun Tao Lue" yang diterjemahkan menjadi “Kebijaksanaan dan Strategi untuk Enam Tentara" telah memproduksi video tersebut. Dia juga mencatat bahwa channel itu memiliki 2,47 juta pengikut di situs berbagi video China “Xi Gua Videos". Video itu telah dihapus dari internet oleh otoritas terkait. Namun Jennifer Zeng mencatat dalam postingan lain di platform X bahwa video tersebut, yang telah dihapus, di-posting ulang oleh akun resmi dan terverifikasi dari Komite Politik dan Hukum PKC di Kota Baoding, Provinsi Hebei, China. Karena kedekatannya dengan wilayah, Jepang diyakini akan menjadi pihak dalam konflik apa pun yang melibatkan Taiwan. Awal bulan ini, Tokyo menunjuk seorang pejabat pemerintah sebagai atase pertahanan de facto di Taiwan. Karena Jepang tidak memiliki hubungan diplomatik resmi dengan pulau yang memiliki pemerintahan sendiri tersebut, hal ini dipandang sebagai langkah untuk meningkatkan hubungan keamanan. Jepang juga mengumumkan bahwa mereka memperluas pangkalan militer di sebuah pulau kecil di sebelah timur Taiwan beberapa bulan setelah rudal balistik militer China mendarat di dekat pantainya tahun lalu. Selain itu, intimidasi China yang terus-menerus dan peningkatan aktivitas militer di Selat Taiwan semakin menyebabkan perselisihan di Kementerian Pertahanan Jepang. Meskipun China menahan diri untuk tidak memberikan ancaman resmi langsung kepada musuh-musuhnya, video propaganda serupa juga pernah dilaporkan di masa lalu. Namun, menyindir serangan nuklir mungkin merupakan hal yang berlebihan, terutama terhadap satu-satunya negara dalam sejarah yang menanggung beban terberat dari serangan nuklir yang mengerikan. Jepang sendiri bermaksud untuk membangun lebih banyak depot amunisi di instalasi Pasukan Bela Diri (SDF) pada tahun fiskal 2024 karena mereka mempunyai kemampuan serangan balik jarak jauh.