News Forex, Index & Komoditi ( Senin, 10 Juni 2025 )
News Forex, Index & Komoditi
( Senin, 10 Juni 2025 )
Dolar AS Stabil, Menanti Kepastian Pembicaraan Dagang AS-China
Nilai tukar dolar AS bergerak stabil pada Selasa (10/6/2025) di tengah perdagangan yang sepi.
Pelaku pasar menahan diri menjelang hasil pembicaraan dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China, serta menjelang rilis data inflasi AS yang dijadwalkan minggu ini.
Negosiator tingkat tinggi dari kedua negara melanjutkan pembicaraan untuk hari kedua di London.
Agenda utama mencakup isu-isu sensitif seperti kontrol ekspor chip, pembatasan terhadap logam tanah jarang (rare earth), hingga visa pelajar—isu yang lebih kompleks dibandingkan perundingan sebelumnya di Jenewa yang hanya menyasar pengurangan tarif.
"Berbeda dengan kesepakatan di Jenewa yang memberikan kemenangan mudah lewat jeda tarif, pembicaraan di London kini masuk ke ranah strategis jangka panjang yang tidak mudah diselesaikan dalam hitungan hari," ujar Charu Chanana, Kepala Strategi Investasi di Saxo Bank.
Di pasar Asia, pergerakan mata uang terpantau lesu karena investor memilih bersikap hati-hati.
Dolar AS tercatat nyaris tidak berubah terhadap yen di level 144,57, sementara euro diperdagangkan di $1,1425. Poundsterling naik tipis 0,1% ke $1,3563.
Indeks dolar (DXY), yang mengukur kekuatan greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, stagnan di 98,986 hanya sedikit di atas level terendah enam pekan yang tercapai pekan lalu.
Sejauh tahun ini, indeks dolar telah melemah 8,7%, mencerminkan kekhawatiran investor terhadap dampak perlambatan ekonomi akibat ketegangan dagang dan kebijakan tarif AS.
Dolar Australia, yang kerap menjadi proxy sentimen risiko global, bergerak datar di $0,652, sedangkan dolar Selandia Baru menguat tipis ke $0,6058, masih dekat dengan level tertinggi tujuh bulan.
Fokus utama pasar pekan ini tertuju pada rilis data inflasi konsumen AS (CPI) untuk bulan Mei yang akan diumumkan Rabu (11/6/2025).
Data tersebut dinilai krusial karena bisa memberi gambaran dampak lanjutan dari tarif terhadap harga konsumen, serta menjadi masukan penting menjelang rapat Federal Reserve pada 17–18 Juni mendatang.
Bank Sentral AS diperkirakan masih akan menahan suku bunga. Meski sejumlah data menunjukkan ketahanan ekonomi, pelaku pasar tetap memperkirakan adanya peluang pemangkasan suku bunga hingga dua kali masing-masing 25 basis poin sebelum akhir tahun.
Harga Minyak Dunia Ditutup Menguat & Sentuh Level Tertinggi Beberapa Pekan
Harga minyak dunia menyentuh level tertinggi dalam beberapa pekan pada perdagangan Senin (9/6/2025), terdorong oleh pelemahan dolar AS dan harapan bahwa negosiasi dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China dapat memperbaiki prospek ekonomi global sekaligus mendorong permintaan minyak.
Melansir Reuters, minyak mentah Brent ditutup naik 57 sen atau 0,9% ke level US$67,04 per barel. Selama sesi perdagangan, Brent sempat menyentuh US$67,12 per barel, tertinggi sejak 28 April.
Sementara itu, minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) naik 71 sen atau 1,1% menjadi US$65,29 per barel. Kontrak tersebut sempat mencapai US$65,38 per barel—level tertinggi sejak 4 April.
Pelemahan dolar AS turut memberikan dorongan bagi harga minyak, seiring dengan penurunan indeks dolar sebesar 0,3% yang membuat harga minyak dalam dolar menjadi lebih murah bagi pemegang mata uang lain.
Pekan lalu, Brent menguat 4% dan WTI melonjak 6,2%, di tengah optimisme pasar terhadap kemungkinan tercapainya kesepakatan dagang antara AS dan China yang meningkatkan selera risiko investor.
"Sebagian besar kenaikan ini tampaknya dipicu oleh faktor teknikal, dan reli seperti ini dapat mereda jika tidak ada sentimen positif baru," tulis analis dari firma konsultasi energi Ritterbusch and Associates.
"Fokus utama pasar saat ini adalah pada perkembangan pembicaraan dagang AS-China."
Presiden AS Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping sebelumnya berbicara lewat telepon pada Kamis, menjelang pertemuan pejabat tinggi kedua negara di London pada Senin untuk meredakan ketegangan dagang.
Kesepakatan dagang antara dua ekonomi terbesar dunia tersebut dinilai dapat memperbaiki prospek ekonomi global dan mendongkrak permintaan komoditas, termasuk minyak.
Analis pasar dari IG, Tony Sycamore, menyatakan bahwa pertemuan tersebut berpotensi meredam dampak negatif data ekonomi China terhadap harga minyak.
Pertumbuhan ekspor China pada Mei melambat ke level terendah dalam tiga bulan akibat tarif AS yang menekan pengiriman barang.
Sementara itu, deflasi harga produsen (factory gate) juga memperdalam tekanan ekonomi domestik dan eksternal China.
“Ini waktu yang kurang tepat bagi minyak, yang tengah menguji batas atas harga dan nyaris menembus level teknikal US$65,” kata Sycamore, merujuk pada harga WTI.
Data juga menunjukkan impor minyak mentah China pada Mei turun ke tingkat harian terendah dalam empat bulan, seiring dimulainya pemeliharaan kilang oleh operator milik negara maupun swasta.
Namun demikian, ekspektasi terhadap kesepakatan dagang AS-China menutupi kekhawatiran pasar terkait potensi tekanan harga dari peningkatan produksi negara-negara anggota OPEC+ bulan depan.
Berdasarkan survei Reuters, produksi minyak OPEC naik pada Mei, meski masih di bawah kuota yang telah ditetapkan.
Kenaikan tersebut terutama berasal dari Arab Saudi, sementara Irak melakukan pemangkasan tambahan untuk mengimbangi produksi berlebih sebelumnya.
Total produksi OPEC pada Mei tercatat sebesar 26,75 juta barel per hari, naik 150.000 barel per hari dibandingkan April. Arab Saudi menjadi kontributor kenaikan terbesar.
Wall Street : S&P 500 Ditutup Naik Tipis, Pantau Negosiasi Dagang AS-China
Indeks S&P 500 ditutup sedikit menguat pada perdagangan Senin (8/6/2025), terdorong oleh kenaikan saham Amazon dan Alphabet.
Sementara itu, pelaku pasar mencermati negosiasi dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China yang bertujuan meredakan ketegangan dagang yang telah mengguncang pasar keuangan sepanjang tahun ini.
Melansir Reuters, S&P 500 naik tipis 0,09% dan ditutup di level 6.005,88.
Nasdaq menguat 0,31% menjadi 19.591,24, sementara Dow Jones Industrial Average nyaris tidak berubah, berakhir di posisi 42.761,76.
Dari 11 sektor dalam indeks S&P 500, enam sektor melemah, dipimpin oleh sektor utilitas yang turun 0,66%, disusul sektor keuangan yang melemah 0,55%.
Saham Amazon dan Alphabet, induk perusahaan Google, masing-masing naik lebih dari 1% dan membantu menjaga S&P 500 tetap di wilayah positif.
Amazon.com mengumumkan rencana investasi minimal US$20 miliar di Pennsylvania untuk memperluas infrastruktur pusat data, memperkuat komitmennya dalam pengembangan kecerdasan buatan (AI).
Di sisi lain, saham Apple turun 1,2% setelah perusahaan tersebut membuka konferensi pengembang perangkat lunak tahunan dengan sejumlah pembaruan bertahap yang dinilai kurang menarik minat investor.
Pejabat tinggi dari kedua negara telah memulai kembali diskusi, berusaha menindaklanjuti kesepakatan dagang awal yang dicapai bulan lalu dan sempat meredakan ketegangan antara dua ekonomi terbesar dunia.
“Pasar menganggap setiap dialog dengan Beijing sebagai kemajuan, terlepas dari apakah hal itu membuahkan hasil nyata atau tidak. Pasar cenderung menerima pernyataan pemerintah begitu saja, sampai terbukti sebaliknya,” ujar Jake Dollarhide, CEO Longbow Asset Management yang berbasis di Tulsa, Oklahoma.
Harapan akan tercapainya lebih banyak kesepakatan dagang antara AS dan mitra dagang utamanya, ditambah dengan laporan keuangan yang positif dan data inflasi yang terkendali, telah mendorong reli di pasar saham AS selama Mei.
S&P 500 dan Nasdaq masing-masing mencatatkan kenaikan bulanan terbaik sejak November 2023.
Meski demikian, S&P 500 masih berada sekitar 2% di bawah rekor tertingginya pada Februari lalu, sementara Nasdaq sekitar 3% di bawah level tertinggi pada Desember.
Sementara itu, saham Warner Bros Discovery merosot sekitar 3% setelah perusahaan mengumumkan rencana pemisahan antara divisi studio dan layanan streaming dari bisnis jaringan televisi kabel yang tengah kesulitan. Sahamnya sempat melonjak hingga 13% setelah pengumuman itu.
Saham McDonald’s turun 0,8% setelah Morgan Stanley menurunkan peringkat sahamnya dari "overweight" menjadi "equal-weight".
Saham Robinhood Markets juga turun hampir 2% setelah S&P Dow Jones Indices tidak memasukkan perusahaan pialang daring tersebut dalam rebalancing terbaru S&P 500, meskipun sempat beredar spekulasi bahwa Robinhood akan masuk dalam indeks acuan tersebut.
Pekan ini, investor akan menantikan sejumlah data ekonomi penting, termasuk data inflasi konsumen bulan Mei yang akan dirilis Rabu dan klaim awal tunjangan pengangguran pada Kamis.
Meskipun pasar memperkirakan The Fed akan mempertahankan suku bunga pada pertemuan pekan depan, perhatian akan tertuju pada potensi tekanan inflasi akibat kebijakan tarif Presiden Trump yang berisiko meningkatkan harga.
AS-China Lanjutkan Negosiasi Dagang Hari Kedua, Fokus pada Ekspor Rare Earths
Pejabat tinggi Amerika Serikat dan China melanjutkan perundingan dagang untuk hari kedua di London, Selasa (10/6).
Dengan harapan tercapainya terobosan terkait kebijakan ekspor atas komoditas strategis seperti rare earths yang dinilai berpotensi mengganggu rantai pasok global dan memperlambat pertumbuhan ekonomi dunia.
Para investor berharap hubungan kedua negara adidaya ini membaik, setelah euforia dari kesepakatan awal dagang yang dicapai di Jenewa bulan lalu meredup.
Hal ini menyusul tudingan Washington bahwa Beijing membatasi ekspor barang-barang penting bagi sektor otomotif, dirgantara, semikonduktor, dan pertahanan.
Negosiasi ini berlangsung di tengah tekanan terhadap perekonomian kedua negara. Data bea cukai menunjukkan ekspor China ke AS anjlok 34,5% pada Mei 2025, penurunan terdalam sejak Februari 2020 ketika pandemi COVID-19 melumpuhkan perdagangan global.
Meski dampaknya terhadap inflasi dan pasar tenaga kerja AS masih terbatas, dolar AS tetap tertekan oleh ketidakpastian kebijakan ekonomi domestik.
Pertemuan pada Senin (9/6) berlangsung di Lancaster House, London. Delegasi AS dipimpin oleh Menteri Keuangan Scott Bessent, Menteri Perdagangan Howard Lutnick, dan Perwakilan Dagang Jamieson Greer. Sementara delegasi China diketuai oleh Wakil Perdana Menteri He Lifeng.
Kehadiran Howard Lutnick menandakan pentingnya isu rare earths dalam pembicaraan kali ini.
China saat ini menguasai hampir seluruh pasokan global magnet rare earth, komponen utama dalam motor kendaraan listrik.
Perlu dicatat, Lutnick tidak hadir dalam pembicaraan di Jenewa bulan lalu, di mana kedua negara sepakat untuk menurunkan sebagian tarif tinggi selama 90 hari.
Janji Xi dan Ketegangan yang Belum Reda
Putaran pembicaraan ini berlangsung hanya empat hari setelah Presiden AS Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping melakukan percakapan telepon pertama mereka sejak pelantikan Trump pada 20 Januari lalu.
Trump menyatakan bahwa Xi telah menyetujui untuk melanjutkan pengiriman mineral dan magnet rare earths ke AS.
Reuters juga melaporkan bahwa China telah memberikan izin ekspor sementara kepada pemasok rare earths yang memasok tiga produsen otomotif terbesar di AS.
Namun, ketegangan belum mereda. Pabrik-pabrik di berbagai belahan dunia mulai khawatir akan kekurangan bahan baku esensial untuk melanjutkan operasional mereka jika pembatasan ekspor terus berlangsung.
Anggaran Dipangkas 20%, PBB akan Kurangi Staf hingga 6.900 Orang pada 2026
Sekretariat Perserikatan Bangsa-Bangsa sedang bersiap untuk memangkas anggarannya yang sebesar US$ 3,7 miliar hingga 20% dan memangkas sekitar 6.900 pekerjaan.
Menurut memo internal yang dilihat oleh Reuters, perintah tersebut, yang meminta staf untuk merinci pemotongan pada tanggal 13 Juni, muncul di tengah krisis keuangan yang sebagian dipicu oleh Amerika Serikat, yang setiap tahun mendanai hampir seperempat dari kebutuhan anggaran badan dunia tersebut.
Selain pemotongan bantuan luar negeri AS di bawah Presiden Donald Trump yang telah menguras habis lembaga-lembaga kemanusiaan PBB, AS berutang - untuk tunggakan dan tahun fiskal saat ini - hampir US$ 1,5 miliar.
Penulis memo tersebut, Pengawas PBB Chandramouli Ramanathan, tidak menyebutkan kegagalan AS untuk membayar. Ia mencatat bahwa pemotongan tersebut merupakan bagian dari tinjauan yang diluncurkan pada bulan Maret yang dijuluki "UN80."
"Ini adalah upaya ambisius untuk memastikan bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa sesuai dengan tujuannya untuk mendukung multilateralisme abad ke-21, mengurangi penderitaan manusia, dan membangun kehidupan dan masa depan yang lebih baik untuk semua," kata Ramanathan.
"Saya mengandalkan kerja sama Anda untuk upaya kolektif ini yang jadwal agresifnya diakui."
Pemotongan tersebut akan berlaku mulai 1 Januari, awal siklus anggaran berikutnya.
Dalam pengarahan publik kepada diplomat PBB bulan ini, Sekretaris Jenderal Antonio Guterres mengatakan bahwa ia sedang mempertimbangkan perombakan besar-besaran yang akan menggabungkan departemen-departemen utama dan mengalihkan sumber daya ke seluruh dunia.
Ia mengatakan PBB dapat menggabungkan beberapa badan, memangkas yang lain, memindahkan staf ke kota-kota yang lebih murah, memangkas duplikasi, dan menghilangkan birokrasi yang berlebihan.
"Ini adalah masa-masa yang penuh bahaya, tetapi juga masa-masa yang penuh peluang dan kewajiban yang besar," kata Guterres pada 12 Mei.
"Jangan salah: keputusan yang tidak nyaman dan sulit ada di depan mata. Mungkin lebih mudah dan bahkan tergoda untuk mengabaikannya atau menundanya. Namun, jalan itu adalah jalan buntu."
Kegagalan AS untuk membayar iurannya juga telah menciptakan krisis likuiditas bagi PBB, masalah yang diperburuk oleh keterlambatan pembayaran berulang-ulang oleh Tiongkok. Bersama-sama, kedua negara tersebut menyumbang lebih dari 40% pendanaan PBB.
Selain itu, pemerintahan Trump telah menarik ratusan juta dolar dalam bentuk dana diskresioner, yang memaksa penghentian mendadak puluhan program kemanusiaan yang menurut pejabat PBB akan menelan korban jiwa.
Anggaran AS yang diusulkan untuk tahun mendatang, yang harus disetujui oleh Kongres, telah menghapus atau secara drastis mengurangi pendanaan untuk beberapa program PBB, termasuk pemeliharaan perdamaian.
Seorang juru bicara Departemen Luar Negeri AS tidak mengomentari pemotongan anggaran PBB yang diusulkan, tetapi mengatakan bahwa studi yang diperintahkan Trump akan selesai pada awal Agustus.
"Pendanaan untuk PBB, bersama dengan organisasi internasional lainnya, saat ini sedang ditinjau," kata juru bicara tersebut.
Pada bulan April, Tom Fletcher, yang memimpin Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan, memberi tahu karyawan bahwa pemotongan dana AS akan memaksa badan tersebut untuk memangkas 20% stafnya untuk mengatasi kekurangan dana sebesar $58 juta.
Richard Gowan, direktur PBB di International Crisis Group, mengatakan tidak jelas apakah pemotongan tersebut akan mempengaruhi posisi pemerintahan Trump.
Menurut Gowan, para diplomat berpikir bahwa Guterres berharap bahwa jika ia menunjukkan akan melakukan pemotongan ini, maka pemerintahan akan melonggarkan ancaman mereka untuk menghentikan pendanaan PBB.
"Itu mungkin saja. Ada kemungkinan juga bahwa pemerintahan akan mengantongi pemotongan tersebut dan tidak membuat konsesi apa pun."
Pengadilan Perdagangan AS Blokir Tarif Trump, Sebut Langgar Wewenang Konstitusi
Pengadilan Perdagangan Amerika Serikat (AS) memblokir kebijakan tarif impor Presiden Donald Trump, menyatakan bahwa Trump telah melampaui wewenangnya dengan menerapkan tarif menyeluruh terhadap negara-negara yang menjual lebih banyak barang ke AS dibandingkan yang mereka beli.
Pengadilan Internasional Perdagangan yang berbasis di Manhattan menegaskan bahwa Konstitusi AS memberikan kewenangan eksklusif kepada Kongres untuk mengatur perdagangan dengan negara lain, yang tidak dapat digantikan oleh kekuasaan darurat presiden.
“Pengadilan tidak menilai apakah kebijakan tarif Presiden bijaksana atau efektif. Namun, kebijakan tersebut tidak diperbolehkan karena undang-undang federal tidak mengizinkannya,” tulis panel tiga hakim dalam keputusannya pada Rabu (28/5).
Tak lama setelah keputusan dibacakan, pemerintahan Trump langsung mengajukan banding.
Putusan ini muncul dari dua gugatan hukum terpisah, salah satunya diajukan oleh Liberty Justice Center atas nama lima pelaku usaha kecil AS yang mengimpor barang dari negara-negara sasaran tarif, dan satu lagi oleh 13 negara bagian AS.
Para penggugat, yang termasuk importir minuman dari New York dan produsen alat edukasi dari Virginia, menilai tarif tersebut akan menghancurkan bisnis mereka.
Gedung Putih dan kuasa hukum penggugat belum memberikan tanggapan atas putusan ini.
Namun, Stephen Miller, wakil kepala staf Gedung Putih dan penasihat utama kebijakan Trump menyebut putusan itu sebagai “kudeta yudisial yang tidak terkendali” dalam sebuah unggahan di media sosial.
Setidaknya lima gugatan hukum lain terkait tarif Trump masih menunggu proses di pengadilan.
Jaksa Agung Oregon, Dan Rayfield, yang mewakili 13 negara bagian dalam gugatan tersebut, menyebut tarif Trump sebagai kebijakan yang “ilegal, sembrono, dan merusak ekonomi.”
“Putusan ini menegaskan bahwa hukum tetap berlaku, dan keputusan perdagangan tidak bisa dibuat hanya berdasarkan kehendak seorang presiden,” kata Rayfield.
Trump berdalih memiliki wewenang luas menetapkan tarif berdasarkan International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), undang-undang yang sejatinya digunakan untuk menangani ancaman luar biasa selama kondisi darurat nasional, seperti membekukan aset negara musuh.
Trump adalah presiden pertama yang menggunakan IEEPA untuk menerapkan tarif, bukan sanksi.
Departemen Kehakiman berpendapat gugatan tersebut harus ditolak karena para penggugat belum benar-benar membayar tarif tersebut dan karena hanya Kongres, bukan bisnis swasta, yang berwenang menggugat status darurat nasional yang ditetapkan presiden.
Trump menerapkan tarif menyeluruh 10% pada April lalu, menyebut defisit perdagangan sebagai “darurat nasional,” dan menaikkan tarif untuk negara dengan defisit terbesar dengan AS, terutama China. Namun, sebagian besar tarif tersebut kemudian ditunda atau dikurangi.
Pengumuman pemblokiran tarif ini langsung berdampak ke pasar finansial. Nilai tukar dolar AS menguat terhadap yen Jepang dan franc Swiss, dua mata uang yang biasa digunakan investor sebagai pelindung nilai dalam ketidakpastian.
Elon Musk Munr dari Pemerintahan Trump, Akhiri Misi Pangkas Birokrasi
Bos Tesla, Elon Musk, resmi mundur dari pemerintahan Presiden Donald Trump setelah memimpin program efisiensi pemerintahan yang kontroversial dan penuh gejolak.
Kepergiannya mengakhiri masa tugas 130 hari sebagai pejabat khusus di Departemen Efisiensi Pemerintahan (DOGE) yang dibentuk khusus oleh Trump.
"Proses off-boarding dimulai malam ini," ungkap seorang pejabat Gedung Putih kepada Reuters, Rabu (28/5) malam waktu setempat.
Beberapa jam sebelumnya, Musk sempat mengucapkan terima kasih kepada Trump lewat platform media sosial miliknya, X.
Tak ada perpisahan formal antara Musk dan Trump. Keputusan pengunduran dirinya disebut diambil di level staf senior tanpa pertemuan langsung, menurut sumber internal.
Pengunduran diri Musk datang sehari setelah ia secara terbuka mengkritik RUU pajak andalan Trump, menyebutnya terlalu mahal dan merusak upaya penghematan anggaran yang diusung DOGE.
Komentar tersebut memicu kekesalan sejumlah pejabat senior Gedung Putih, termasuk Deputi Kepala Staf Stephen Miller, dan membuat tim Trump harus meyakinkan kembali para senator Partai Republik akan dukungan presiden.
“Saya kecewa melihat RUU anggaran dan pajak baru itu malah memperlebar defisit, bukan memperkecilnya,” kata Musk dalam wawancara dengan CBS News, Selasa (27/5).
Dari Gergaji Birokrasi ke Benturan Politik
Di awal masa jabatan Trump, Musk tampil dominan sebagai ikon efisiensi ekstrem dan anti-birokrasi.
Dalam Konferensi Aksi Politik Konservatif (CPAC) Februari lalu, Musk mengacungkan gergaji mesin merah metalik, simbol pemangkasan birokrasi. “Ini gergaji untuk birokrasi!” serunya disambut sorak sorai.
Musk sempat menjanjikan pemangkasan belanja federal hingga US$2 triliun, bahkan memprediksi penghapusan sistem kerja jarak jauh akan memicu "gelombang pengunduran diri sukarela" yang ia sambut dengan tangan terbuka.
Namun, tak semua pejabat kabinet senang. Seiring waktu, para menteri mulai melawan rencana pemangkasan ekstrem Musk.
Presiden Trump juga menegaskan bahwa keputusan kepegawaian tetap berada di tangan para sekretaris, bukan Musk.
Benturan terjadi antara Musk dan sejumlah pejabat utama seperti Menlu Marco Rubio, Menteri Perhubungan Sean Duffy, serta Menteri Keuangan Scott Bessent.
Bahkan, Musk menyebut penasihat dagang Trump, Peter Navarro, sebagai “bodoh seperti karung batu”.
Navarro menanggapi santai: “Saya pernah dibilang lebih buruk dari itu.”
DOGE Berlanjut, Musk Fokus ke Bisnis
Meski ditinggalkan pendirinya, DOGE akan tetap berlanjut. Pemerintah AS mengklaim sudah memangkas 260.000 PNS sipil atau hampir 12% dari total 2,3 juta pegawai federal melalui ancaman pemecatan, program pensiun dini, dan tawaran kompensasi.
“Eliminasi birokrasi harus menjadi budaya baru di pemerintahan,” kata Musk sebelum mundur.
Di sisi lain, tekanan terhadap Musk datang dari investor Tesla yang khawatir fokus Musk pada politik mengganggu kinerja perusahaan.
Penjualan dan harga saham Tesla mengalami tekanan dalam beberapa bulan terakhir.
Musk, yang disebut telah menyumbang US$300 juta untuk kampanye Trump dan Partai Republik tahun lalu, juga menyatakan akan mengurangi drastis belanja politiknya.
“Saya rasa, saya sudah cukup berkontribusi,” ucap Musk dalam forum ekonomi di Qatar awal Mei lalu.
Israel-Hamas Sepakat Gencatan Senjata 60 Hari
Kelompok perjuangan Palestina, Hamas dan Zionis Israel menyepakati gencatan senjata selama 60 hari ke depan di Jalur Gaza, lapor penyiar Al Arabiya yang mengutip berbagai sumber pada Kamis (29/5/2025). Sebelumnya pada hari itu, Hamas mengatakan pihaknya telah menerima usulan baru gencatan senjata di Jalur Gaza dari Utusan Khusus Amerika Serikat Steve Witkoff melalui mediator.
Sementara itu penyiar Israel Kan, yang mengutip beberapa sumber, melansir bahwa Israel sepakat dengan usulan baru Witkoff, namun Hamas keberatan dengan usulan tersebut lantaran tidak ada jaminan perang berakhir secara permanen dan penarikan penuh militer Israel dari wilayah kantong itu.
Menurut laporan, Utusan Khusus Presiden Donald Trump itu sudah diberitahu bahwa kedua pihak setuju untuk melakukan gencatan senjata.
'Cegah Palestina Merdeka', Israel Setujui 22 Permukiman Baru di Tepi Barat
Pemerintah Israel telah menyetujui 22 pemukiman Yahudi baru di Tepi Barat yang diduduki, kata menteri keuangan Israel pada Kamis. Ini tindakan yang dikutuk oleh kelompok hak asasi manusia Israel dan merupakan pukulan telak bagi upaya kemerdekaan Palestina.
Bezalel Smotrich, seorang ultra-nasionalis dalam koalisi sayap kanan yang berkuasa dan telah lama mengadvokasi kedaulatan Israel atas Tepi Barat, menulis di X bahwa pemukiman tersebut akan berlokasi di bagian utara Tepi Barat, tanpa menyebutkan secara spesifik di mana lokasinya.
Media Israel mengutip Kementerian Pertahanan yang mengatakan bahwa di antara pemukiman baru tersebut, “pos terdepan” yang ada akan dilegalkan berdasarkan hukum Israel dan pemukiman baru juga akan dibangun.
Juru bicara Menteri Pertahanan Israel Katz tidak menanggapi pesan teks yang meminta komentar mengenai pengumuman tersebut. Otoritas Palestina yang menjalankan pemerintahan terbatas di Tepi Barat mengutuk keputusan Israel.
Nabil Abu Rudeineh, juru bicara Presiden Palestina Mahmoud Abbas, mengatakan bahwa ini adalah “eskalasi yang berbahaya,” dan menuduh Israel terus menyeret wilayah tersebut ke dalam “siklus kekerasan dan ketidakstabilan.”
“Pemerintah Israel yang ekstremis ini berusaha dengan segala cara untuk mencegah pembentukan negara Palestina yang merdeka,” katanya kepada Reuters, dan mendesak pemerintahan Presiden AS Donald Trump untuk melakukan intervensi.
Warga Palestina menganggap perluasan permukiman sebagai penghalang terhadap aspirasi mereka untuk mendirikan negara merdeka di Jalur Gaza dan Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur yang diduduki.
Ada semakin banyak negara-negara Eropa yang menuntut agar Israel mengakhiri perang di Gaza, sementara Inggris, Perancis dan Kanada memperingatkan Israel bulan ini bahwa mereka dapat menjatuhkan sanksi yang ditargetkan jika Israel terus memperluas pemukiman di Tepi Barat.
Menteri Timur Tengah Inggris, Hamish Falconer, mengecam persetujuan Israel atas permukiman baru, dan menyebutnya sebagai "hambatan yang disengaja terhadap negara Palestina." “Pemukiman ilegal menurut hukum internasional, semakin membahayakan solusi dua negara, dan tidak melindungi Israel,” tulis Falconer di X.
Sebagian besar komunitas internasional menganggap pemukiman tersebut ilegal. Pemerintah Israel menganggap pemukiman tersebut sah berdasarkan undang-undangnya sendiri, sementara beberapa yang disebut “pos terdepan” adalah ilegal tetapi sering kali ditoleransi dan kadang-kadang kemudian dilegalkan.
B’Tselem, sebuah organisasi hak asasi manusia terkemuka di Israel, menuduh pemerintah sayap kanan memajukan “supremasi Yahudi melalui pencurian tanah Palestina dan pembersihan etnis di Tepi Barat.” Dalam pernyataannya, B'Tselem juga mengkritik komunitas internasional karena “memungkinkan kejahatan Israel.”
Breaking the Silence, sebuah kelompok yang mewakili para veteran militer, mengatakan perluasan pemukiman didorong oleh ideologi “ekstremis”, yang merampas lebih banyak tanah dengan mengorbankan warga Palestina, dan memperingatkan bahwa melegitimasi pos-pos terdepan akan memberikan imbalan bagi para pemukim yang melakukan kekerasan.
Keputusan tersebut dipuji oleh Yisrael Ganz, ketua Dewan Yesha, yang mewakili pemukiman Yahudi dan memiliki hubungan dekat dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Ganz mengatakan langkah tersebut bertentangan dengan upaya Otoritas Palestina untuk mendirikan sebuah negara.
“Keputusan bersejarah ini mengirimkan pesan yang jelas – kami di sini tidak hanya untuk tinggal tetapi untuk mendirikan Negara Israel di sini untuk semua penduduknya dan untuk memperkuat keamanannya,” katanya.
Sekitar 700.000 pemukim Israel tinggal di antara 2,7 juta warga Palestina di Tepi Barat dan Yerusalem Timur, wilayah yang direbut Israel dari Yordania dalam perang tahun 1967. Israel kemudian mencaplok Yerusalem Timur, sebuah langkah yang tidak diakui oleh sebagian besar negara, namun belum secara resmi memperluas kedaulatan atas Tepi Barat.
Aktivitas pemukiman di Tepi Barat meningkat tajam sejak serangan pejuang Palestina dan balasan brutal Israel di Gaza yang kini memasuki bulan ke-20. Israel juga meningkatkan operasi militer terhadap militan Palestina di Tepi Barat dan serangan pemukim terhadap warga Palestina meningkat.
Pejabat Hamas Sami Abu Zuhri mengatakan kepada Reuters bahwa keputusan hari Kamis itu adalah bagian dari “perang yang dipimpin oleh Netanyahu melawan rakyat Palestina.” Dia mendesak Amerika Serikat dan Uni Eropa untuk menanggapi pengumuman Israel dengan mengambil tindakan.
Komunitas internasional membayangkan solusi dua negara sebagai jalan keluar penjajahan Israel atas Palestina. Presiden Indonesia Prabowo Subianto pekan ini juga menekankan bahwa syarat pengakuan Israel adalah kemerdekaan Palestina.
Kendati demikian, pemerintah Israel, utamanya yang berkuasa saat ini sangat menentang kemerdekaan Palestina. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu pada Februari lalu mengatakan dia akan menyusun peraturan yang menolak “diktat internasional” yang berupaya mendorong terbentuknya negara Palestina. “Semua orang tahu bahwa saya adalah orang yang selama beberapa dekade menghalangi pembentukan negara Palestina yang akan membahayakan keberadaan kita.”
Pencaplokan Israel yang terus menerus dilakukan di Tepi Barat dan seakan dibiarkan Otoritas Palestina (PA) juga membuat Palestina nyaris tak lagi punya wilayah. Sejak 1967. Israel mencaplok semua wilayah Palestina. Perjanjian Oslo pada 1993, memberikan status administrasi terbatas bagi Otoritas Palestina di Tepi Barat yang terbagi menjadi area A, B, dan C.
Area A awalnya mencakup 3 persen wilayah Tepi Barat dan berkembang menjadi 18 persen pada tahun 1999. Di Area A, Otoritas Palestina mengendalikan sebagian besar urusan administrasi dan keamanan.
Area B mewakili sekitar 22 persen wilayah Tepi Barat. Di kedua wilayah tersebut, meskipun Otoritas Palestina bertanggung jawab atas pendidikan, kesehatan, dan perekonomian, Israel memiliki kendali penuh atas keamanan eksternal, yang berarti mereka berhak masuk kapan saja.
Area C mewakili 60 persen wilayah Tepi Barat. Berdasarkan Perjanjian Oslo, kendali atas wilayah ini seharusnya diserahkan kepada Otoritas Palestina. Sebaliknya, Israel tetap memegang kendali penuh atas segala urusan, termasuk keamanan, perencanaan, dan konstruksi. Pengalihan kendali ke PA tidak pernah terjadi.
Ron Dermer, yang ditunjuk pada bulan Februari untuk memimpin tim negosiasi gencatan senjata Israel di Gaza, dilaporkan mengancam Prancis dan Inggris yang diketahui bakal mengakui negara Palestina. Haaretz, mengutip seorang diplomat yang tidak disebutkan namanya, melaporkan pada hari Senin bahwa Dermer mengancam Israel akan melegalkan pos-pos pemukim tidak sah di Tepi Barat dan mencaplok sebagian Area C jika hal itu dilakukan.
Israel saat ini siap untuk melanjutkan rencana pemukiman, yang secara efektif akan membagi Tepi Barat yang diduduki menjadi dua. Saat ini sekitar 700.000 pemukim Israel tinggal di setidaknya 250 permukiman dan pos terdepan di Tepi Barat dan Yerusalem Timur yang diduduki. Israel saat ini siap untuk melanjutkan rencana pemukiman, yang secara efektif akan membagi Tepi Barat yang diduduki menjadi dua.
Sementara di Jalur Gaza, Israel mengeklaim saat ini sudah mencaplok 77 persen wilayahnya. Netanyahu berulangkali menyatakan bahwa penempatan tentara Israel di sana tak punya batas waktu, hal yang menghalangi tercapainya gencatan senjata.
Israel juga masih menguasai wilayah Yerusalem Timur, lokasi Masjid al-Aqsa harus dikembalikan ke Palestina. Perginya Israel dari wilayah ini tak bisa ditawar karena lokasi tersebut digadang-gadang jadi ibu kota Palestina merdeka.
Terkait hal ini, dalam sebuah tindakan provokatif, Benjamin Netanyahu pada Senin lalu menerbitkan video dirinya di dalam terowongan arkeologi besar yang digali di bawah kompleks Masjid Al-Aqsa, membentang dari Silwan hingga tepat di bawah masjid.
Dalam video tersebut, Netanyahu menyatakan: “Yerusalem akan tetap menjadi ibu kota abadi Israel,” dan berjanji untuk mendorong pengakuan internasional dan relokasi kedutaan asing ke kota tersebut.
Solusi dua negara juga diwarnai persoalan pengungsi Palestina. Saat ini ada sekitar 6,5 juta pengungsi Palestina yang rumahnya direbut oleh Israel dan tanahnya masuk dalam wilayah yang saat ini masuk ke dalam negara Zionis. Mereka terusir dalam pembersihan etnis pada 1948 dan 1973.
PBB: Israel Hambat Pengiriman Bantuan ke Gaza
PBB menyatakan Israel telah menolak seluruh enam pergerakan bantuan kemanusiaan yang dikoordinasikan oleh PBB untuk Gaza. Aksi ini semakin memperburuk situasi yang sudah sangat mengerikan bagi warga sipil di wilayah yang terkepung tersebut.
“Sebagai kekuatan pendudukan, Israel harus menyetujui dan memfasilitasi bantuan yang sangat dibutuhkan,” kata juru bicara PBB Stephane Dujarric dalam konferensi pers, Rabu (28/5/2025).
Sejak pekan lalu, sekitar 900 muatan truk telah diajukan untuk mendapatkan persetujuan dari Israel masuk ke Palestinya. Sebanyak 800 disetujui, tapi hanya sekitar 500-an yang dapat dibongkar muat di sisi Israel di Kareem Shalom.
“Dan bahkan lebih sedikit lagi yang berhasil masuk ke sisi Palestina, di mana kami dan mitra kami hanya bisa mengumpulkan sedikit lebih dari 200 truk, terbatas oleh situasi yang tidak aman dan akses yang dibatasi,” kata Dujarric.
Ia juga mencatat lebih sedikit truk ke Palestina yang dapat mengambil muatan, sehingga pengambilan barang tidak dilakukan satu banding satu dengan truk yang dibongkar di sisi Israel.
Mengutip Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB (OCHA), Dujarric menegaskan kembali bahwa bantuan harus mengalir dalam jumlah besar melalui berbagai penyeberangan ke Gaza. Ia menekankan, Israel telah memblokir upaya PBB dalam menyalurkan bantuan tersebut.
“Otoritas Israel juga terus menolak upaya kami untuk mengoordinasikan pergerakan bantuan kemanusiaan di dalam Gaza, termasuk satu upaya hari ini untuk mengambil bahan bakar dari Rafah. Secara keseluruhan, seluruh enam pergerakan terkoordinasi ditolak oleh Israel terhadap PBB hari ini,” ujarnya.
Ketika ditanya apakah Israel sengaja menghalangi bantuan, Dujarric menjawab, “Anda harus tanyakan kepada mereka apa motivasi mereka, tapi saya dapat mengatakan, mereka sama sekali tidak membuat ini mudah untuk kami.”
Ia juga mengingatkan bahwa para pengungsi kekurangan tenda, terpal, makanan, air, dan kekurangan banyak kebutuhan dasar lainnya.
Israel Tuding PBB Gagal Salurkan Bantuan, Ini Respons Juru Bicara
Juru Bicara Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Stephane Dujarric, pada Rabu (28/5/2025) menolak tuduhan Israel yang menyatakan PBB tidak mampu menyalurkan bantuan kepada penduduk Jalur Gaza, Palestina. Sebelumnya pada hari yang sama, Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon, menyebut PBB telah "gagal" mengirim lebih dari 400 truk bantuan di perbatasan Gaza.
Menurut Danon, Israel sudah membuka pintu perbatasan dan menyediakan rute yang aman, tetapi PBB tidak muncul.
Danon mendesak PBB untuk menyingkirkan ego dan menjalankan tugas kemanusiaannya.
Menanggapi tuduhan tersebut, Dujarric menegaskan bahwa PBB dan para mitra internasional tidak pernah tinggal diam dalam misi kemanusiaan di Gaza.
“Rekan-rekan kami tidak tinggal diam. Rekan-rekan Palestina di Gaza hidup dalam keputusasaan besar, karena mereka juga bertanya-tanya dari mana makanan berikutnya akan datang,” kata Dujarric.
Ia menekankan bahwa para pekerja kemanusiaan di Gaza terus mempertaruhkan nyawa untuk mengambil bantuan dari satu-satunya perbatasan yang dibuka.
Namun, Dujarric menyebut Israel terus menolak permintaan PBB untuk mengoordinasikan bantuan kemanusiaan.
Sementara itu, pada Senin (26/5), Israel mengumumkan dimulainya operasi Gaza Humanitarian Foundation, mekanisme bantuan kemanusiaan yang didukung Amerika Serikat dan tidak menggunakan jaringan distribusi PBB.
Dalam mekanisme tersebut, pasukan Israel akan memastikan keamanan di wilayah distribusi bantuan. Sebuah perusahaan asal AS ditunjuk untuk mengurusi transportasi dan logistik, sedangkan organisasi kemanusiaan internasional akan langsung menyalurkan bantuan kepada penduduk Gaza, menurut kantor Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu.