News Komoditi & Global ( Senin,19 Januari 2026 )
Harga Emas Global Menguat dipicu Ancaman Tarif Baru Trump & Perebutan Greenland
Harga emas dunia hari ini, Senin (19/1/2026) berada di level tinggi usai Presiden AS Donald Trump menyatakan bakal memukul delapan negara Eropa dengan tarif baru akibat menentang rencananya untuk mengambil alih Greenland. Dilansir Bloomberg, harga emas naik 1,4% ke level US$4.660,81 per ounce pada pukul 7.08 pagi waktu Singapura, setelah menyentuh rekor US$4.662,30. Sementara, harga perak menguat 2,7% ke US$92,5145. Trump sebelumnya mengumumkan tarif 10% untuk barang-barang dari negara-negara termasuk Prancis, Jerman, dan Inggris, yang akan berlaku mulai 1 Februari dan naik menjadi 25% pada Juni 2026. Langkah ini memicu kekhawatiran akan pembalasan dari Eropa, yang dapat menyebabkan perang dagang besar-besaran, sehingga mendukung permintaan aset aman berupa logam mulia. Langkah ini menuai kecaman cepat dari para pemimpin Eropa, yang sekarang siap untuk menghentikan persetujuan perjanjian perdagangan yang disepakati tahun lalu. Bloomberg melaporkan bahwa Presiden Prancis Emmanuel Macron mungkin akan meminta aktivasi instrumen anti-koersi Uni Eropa, yang dinilai sebagai alat pembalasan paling ampuh blok tersebut. BACA JUGA Alasan Ilmiah Mengapa Donald Trump Ngotot Ingin Kuasai Greenland Bukan Cuma Greenland, Trump Juga Disebut Biang Kerok Konflik Mematikan di Iran Donald Trump Ancam Naikkan Tarif Negara Eropa yang Bela Greenland "Hasil dari ketegangan perdagangan baru ini masih belum jelas, tetapi yang sudah lama terbukti adalah bahwa tidak ada lagi kepastian perdagangan atau tarif. Yang jelas adalah bahwa perang dagang besar-besaran antara Uni Eropa dan AS hanya akan menyisakan pihak yang kalah,” tulis para analis termasuk Carsten Brzeski, kepala makro global di ING Bank, dalam sebuah catatan kepada klien.
Harga Minyak Dunia Naik dipicu Kekhawatiran yang Terus Berlanjut Terhadap Kemungkinan Serangan Militer AS terhadap Iran
Harga Minyak Mentah AS West Texas Intermediate (WTI) rebound dari area $58,70, atau level terendah satu minggu yang disentuh selama perdagangan sesi Asia, dan mengisi sebagian besar dari pembukaan gap bearish pada hari Senin. Komoditas ini saat ini diperdagangkan di sekitar wilayah $59,20, turun hanya 0,15% untuk hari ini, di tengah sinyal yang beragam.
Kekhawatiran yang terus berlanjut terhadap kemungkinan serangan militer AS terhadap Iran, yang dapat mengganggu pasokan Minyak, ternyata menjadi faktor utama yang bertindak sebagai pendorong bagi cairan hitam. Faktanya, kapal induk Angkatan Laut AS USS Abraham Lincoln berputar ke barat setelah beroperasi di Laut Tiongkok Selatan dan diprakirakan akan tiba di Teluk Persia minggu ini. Hal ini menjaga risiko geopolitik tetap ada dan memberikan dukungan pada harga Minyak Mentah.
Namun, potensi kenaikan tampaknya terbatas di tengah ekspektasi bahwa kontrol AS atas Minyak Venezuela kemungkinan akan meningkatkan pasokan global. Presiden AS, Donald Trump, sebelumnya mengatakan bulan ini bahwa Venezuela akan menyerahkan 30 juta hingga 50 juta barel Minyak berkualitas tinggi yang dikenakan sanksi kepada AS. Selain itu, Trump dilaporkan berencana untuk mengendalikan industri Minyak Venezuela selama beberapa tahun ke depan.
Hal ini mungkin menghalangi para trader dari menempatkan taruhan bullish yang agresif di sekitar harga Minyak Mentah di tengah volume perdagangan yang relatif tipis akibat liburan di AS. Oleh karena itu, akan lebih bijaksana menunggu aksi beli lebih lanjut yang kuat sebelum mengkonfirmasi bahwa pullback baru-baru ini dari puncak hampir tiga bulan, level-level yang sedikit di atas $62,00 yang disentuh minggu lalu, telah berakhir dan mengantisipasi kenaikan lebih lanjut.
Wall Street Ditutup Datar Jelang Libur Panjang di Amerika Serikat (AS)
Saham Amerika Serikat (AS) ditutup nyaris datar pada Jumat (16/1). Perdagangan berfluktuasi menjelang libur panjang, sementara ketiga indeks utama mencatatkan penurunan sepanjang pekan seiring dimulainya musim laporan keuangan kuartal keempat.
Dilansir dari Reuters, Senin (19/1), Dow Jones Industrial Average turun 0,17% ke 49.359,33. S&P 500 melemah 0,06% ke 6.940,01. Sementara Nasdaq Composite juga turun 0,06% ke 23.515,39.
Sepanjang pekan ini, bank-bank besar membukukan kinerja keuangan yang relatif solid. Namun, saham sektor keuangan tetap tertekan oleh kekhawatiran pasar terhadap rencana pemerintah untuk membatasi suku bunga kartu kredit maksimal sepuluh persen selama satu tahun.
Presiden Amerika Serikat, Donald Trump ingin mempertahankan Penasihat Ekonomi Gedung Putih, Kevin Hassett. Hal itu menurunkan spekulasi bahwa ia akan menggantikan Ketua Federal Reserve (The Fed) Jerome Powell.
“Kinerja pasar yang relatif datar. S&P 500 masih dekat level 7.000. Ia bisa dianggap positif pada awal tahun,” kata Chief Market Strategist Ameriprise Financial, Anthony Saglimbene.
Ia menambahkan, pergerakan terbatas juga mencerminkan sikap investor yang masih menunggu hasil laporan keuangan dari sektor lain di luar perbankan untuk memperoleh gambaran kondisi fundamental ekonomi yang lebih luas.
Investor cenderung menahan diri untuk mengambil posisi besar menjelang libur Martin Luther King Jr. Meski pergerakan harga belakangan cenderung sempit, sebagian pelaku pasar opsi memperkirakan volatilitas akan meningkat dalam beberapa hari ke depan setelah berakhirnya periode kedaluwarsa opsi bulanan.
Denmark Sebut Mustahil AS Caplok Greenland: Langgar Kedaulatan!
Hubungan Denmark dan Amerika Serikat (AS) terkait perebutan wilayah Greenland terus meruncing. Pemerintah Denmark menyatakan mustahil bagi AS dalam menguasai Greenland.
Pernyataan itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) Denmark Lars Lokke Rasmussen. Dia menyatakan rencana AS terhadap Greenland melanggar kedaulatan Denmark sebagai negara merdeka.
"Ini tidak mungkin. Ini bukan yang kami inginkan di Denmark, maupun di Greenland, dan bertentangan dengan semua aturan internasional. Ini melanggar kedaulatan," kata Lars dilansir AFP, Jumat (16/1/2026).
Susul Tentara NATO, Belanda Kirim Perwira AL Berjaga di Greenland
Ucapan Menlu Denmark ini sekaligus membalas pernyataan terbaru dari Gedung Putih. Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt sebelumnya menyebut rencana Presiden Donald Trump menguasai Greenland tidak berubah meski pasukan NATO telah dikerahkan berjaga di wilayah tersebut.
"Saya rasa pasukan di Eropa tidak memengaruhi proses pengambilan keputusan presiden, dan sama sekali tidak memengaruhi tujuannya untuk mengakuisisi Greenland," kata Leavitt dilansir CNN International.
Komentar tersebut muncul setelah pertemuan antara Wakil Presiden JD Vance dan Menteri Luar Negeri Marco Rubio serta Menteri Luar Negeri Denmark Lars Løkke Rasmussen dan mitranya dari Greenland, Vivian Motzfeldt, di Gedung Kantor Eksekutif Eisenhower pada Rabu (14/1). Leavitt menggambarkan pertemuan itu sebagai "produktif."
Baca juga:
Video: Panas! Denmark Kirim Tentara ke Greenland, NATO Menyusul
"Kedua delegasi "sepakat untuk benar-benar membentuk kelompok kerja yang akan terus melakukan pembicaraan teknis tentang akuisisi Greenland," kata Leavitt.
Dia menambahkan bahwa pembicaraan akan terjadi "setiap dua hingga tiga minggu." Gedung Putih juga menjelaskan bahwa Trump memandang akuisisi Greenland sebagai prioritas keamanan nasional.
"Dia ingin Amerika Serikat mengakuisisi Greenland, dan berpikir bahwa hal itu demi keamanan nasional kita yang terbaik," kata Leavitt.
Bersitegang dengan China, Jepang-AS Sepakat Kebut Produksi Rudal
Pemerintah Jepang dan Amerika Serikat sepakat untuk meningkatkan produksi bersama peralatan pertahanan termasuk rudal. Keduanya juga sepakat untuk memperluas kehadiran militer mereka di perairan barat daya daratan Jepang, seiring dengan meningkatnya tekanan China terhadap negara tetangganya di Asia tersebut.
Kesepakatan tersebut tercapai setelah Menteri Pertahanan (Menhan) Jepang Shinjiro Koizumi bertemu dengan Menhan AS, Pete Hegseth di Washington, di mana mereka juga berjanji untuk meningkatkan kerja sama dalam rantai pasokan termasuk mineral penting.
Jepang terlibat dalam perselisihan diplomatik yang panas dengan China, yang dipicu oleh pernyataan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi pada bulan November lalu, bahwa Jepang dapat melakukan intervensi militer, jika China menyerang Taiwan.
China Imbau Warganya di Jepang Waspada, Ada Apa?
China, yang menganggap Taiwan sebagai wilayahnya sendiri, bereaksi dengan marah. China memblokir ekspor barang-barang "penggunaan ganda" ke Jepang yang berpotensi memiliki aplikasi militer. Ini memicu kekhawatiran di Tokyo bahwa Beijing dapat mencekik pasokan logam tanah jarang yang sangat dibutuhkan.
"Karena lingkungan keamanan di Asia meningkat dengan sangat cepat, kedua menteri menegaskan bahwa aliansi Jepang-AS tetap teguh", demikian pernyataan yang dirilis oleh Kementerian Pertahanan Jepang, dilansir kantor berita AFP, Jumat (16/1/2026).
Mereka sepakat untuk lebih meningkatkan produksi bersama rudal udara-ke-udara dan pencegat rudal darat-ke-udara.
Kedua sekutu itu juga sepakat untuk bekerja sama dalam perluasan "latihan bersama yang lebih canggih dan praktis di berbagai lokasi termasuk wilayah Barat Daya", demikian pernyataan kementerian tersebut.
Memperkuat pertahanan di sekitar wilayah yang disebut "Barat Daya", yang mencakup daerah-daerah seperti pulau subtropis Okinawa, adalah salah satu prioritas utama Jepang.
Okinawa, tempat beradanya sebagian besar pangkalan militer Amerika di Jepang, berfungsi sebagai pos terdepan AS yang penting untuk memantau China, Selat Taiwan, dan Semenanjung Korea.
Tokyo juga terus meningkatkan anggaran militernya, termasuk pada bulan Desember lalu, ketika pemerintahan Takaichi menyetujui anggaran pertahanan sebesar sembilan triliun yen untuk tahun fiskal mendatang.
Prancis Peringatkan AS soal Greenland, Hubungan Dagang Uni Eropa Terancam
Pemerintah Prancis memperingatkan Amerika Serikat (AS) bahwa langkah sepihak terhadap Greenland berpotensi mengganggu hubungan ekonomi dan perdagangan antara Uni Eropa (UE) dan Washington.
Menteri Keuangan Prancis Roland Lescure mengatakan kepada Menteri Keuangan AS Scott Bessent bahwa setiap upaya untuk mengambil alih Greenland merupakan “garis merah” yang tidak boleh dilanggar.
Pernyataan tersebut disampaikan Lescure dalam wawancara dengan Financial Times dan dilaporkan pada Jumat.
Menurut Lescure, Greenland merupakan bagian berdaulat dari negara berdaulat yang berada dalam lingkup Uni Eropa. Karena itu, isu tersebut tidak bisa dipandang remeh dan berpotensi menimbulkan konsekuensi besar terhadap relasi ekonomi transatlantik.
“Greenland adalah bagian berdaulat dari negara berdaulat yang merupakan bagian dari Uni Eropa. Itu bukan sesuatu yang bisa dipermainkan,” ujar Lescure.
Ketegangan ini muncul di tengah kekhawatiran bahwa langkah agresif Amerika Serikat, jika benar-benar terjadi, dapat memicu respons keras dari Uni Eropa, termasuk di bidang perdagangan dan investasi.
Saat ditanya apakah Uni Eropa akan membalas dengan sanksi ekonomi jika Presiden AS Donald Trump benar-benar mengambil langkah invasi terhadap Greenland, Lescure menolak berspekulasi lebih jauh.
Namun, ia menegaskan bahwa situasi tersebut akan membawa dampak besar. “Jika itu terjadi, kita akan masuk ke dunia yang benar-benar baru, dan tentu kami harus menyesuaikan diri,” katanya.
Pernyataan Prancis ini menegaskan bahwa stabilitas geopolitik tetap menjadi faktor penting dalam menjaga hubungan dagang dan ekonomi antara Amerika Serikat dan Uni Eropa, yang selama ini menjadi salah satu poros utama ekonomi global.
Taiwan Bidik Kemitraan Strategis AI dengan AS Lewat Kesepakatan Tarif
Taiwan menargetkan diri menjadi mitra strategis Amerika Serikat (AS) di bidang kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) melalui kesepakatan perdagangan yang mencakup penurunan tarif dan peningkatan investasi Taiwan di AS.
Hal itu disampaikan Wakil Perdana Menteri Taiwan Cheng Li-chiun, Jumat (16/1/2026).
Kesepakatan yang dicapai pada Kamis tersebut memangkas tarif atas sejumlah ekspor Taiwan, sekaligus mendorong investasi baru di sektor teknologi Amerika Serikat. Taiwan merupakan salah satu produsen semikonduktor terbesar dunia, dengan peran kunci dalam pengembangan chip untuk industri AI.
Pemerintahan Presiden AS Donald Trump sebelumnya menekan Taiwan agar meningkatkan investasi di AS, terutama dalam produksi semikonduktor.
Dalam kerangka kesepakatan ini, perusahaan-perusahaan Taiwan akan menanamkan investasi senilai US$ 250 miliar untuk meningkatkan produksi semikonduktor, energi, dan AI di Amerika Serikat.
Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick menyebutkan, nilai tersebut termasuk komitmen investasi US$100 miliar dari Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) pada 2025, dengan potensi tambahan investasi dari perusahaan lain.
Selain itu, Taiwan juga akan menjamin fasilitas kredit tambahan senilai US$250 miliar guna mendukung investasi lanjutan.
Cheng, yang memimpin perundingan dari pihak Taipei, menegaskan kesepakatan tersebut bersifat saling menguntungkan dan juga diharapkan mendorong investasi AS di Taiwan. Ia menekankan bahwa kerja sama ini bertujuan memperkuat investasi dua arah di sektor teknologi tinggi.
“Dalam negosiasi ini kami mendorong investasi teknologi tinggi Taiwan–AS secara dua arah, dengan harapan ke depan kami dapat menjadi mitra strategis AI yang erat,” ujar Cheng dalam konferensi pers di Washington.
Ia menambahkan, rencana investasi tersebut dipimpin oleh sektor swasta, bukan pemerintah, dan perusahaan Taiwan tetap akan melanjutkan investasi di dalam negeri. Menurutnya, kerja sama rantai pasok ini bukan relokasi industri, melainkan perluasan kapasitas.
“Kami memperluas jejak di AS untuk mendukung pembangunan rantai pasok lokal, sekaligus memperluas dan memperkuat industri teknologi Taiwan,” katanya.
Sementara itu, Menteri Ekonomi Taiwan Kung Ming-hsin mengatakan investasi juga mencakup server AI dan sektor energi. Namun, porsi investasi yang secara spesifik terkait semikonduktor akan diumumkan masing-masing perusahaan.
TSMC dalam pernyataannya menyambut baik prospek perjanjian perdagangan yang kuat antara Taiwan dan Amerika Serikat.
Perusahaan menegaskan akan terus berinvestasi di Taiwan dan memperluas operasi globalnya, dengan keputusan investasi yang didasarkan pada permintaan pasar dan kebutuhan pelanggan.
Kemitraan Baru China-Kanada: Tawarkan Keuntungan Bersejarah
Perdana Menteri Kanada Mark Carney kepada pemimpin China Xi Jinping mengungkapkan, Kanada dan China sedang menjalin kemitraan strategis baru yang berpotensi menghasilkan keuntungan bersejarah dengan memanfaatkan kekuatan masing-masing.
Mengutip Reuters, Jumat (16/1/2026), Perdana Menteri Kanada pertama yang mengunjungi China sejak 2017, Carney, berada dalam misi untuk membangun kembali hubungan dengan mitra dagang terbesar kedua Kanada setelah Amerika Serikat, setelah berbulan-bulan upaya diplomatik untuk menyelesaikan ketegangan sebelumnya.
"Penting untuk memulai kemitraan strategis baru ini di saat perpecahan," kata Carney kepada Xi, menyerukan fokus pada "bidang-bidang yang dapat membawa 'keuntungan bersejarah' bagi keduanya, seperti pertanian, agribisnis, energi, dan keuangan."
"Di situlah saya percaya kita dapat membuat kemajuan segera dan berkelanjutan," tambahnya.
Kanada berupaya memperkuat hubungan dengan ekonomi terbesar kedua di dunia setelah Presiden AS Donald Trump memberlakukan tarif pada beberapa barangnya dan menyarankan sekutu lama AS tersebut dapat menjadi negara bagian ke-51.
China, yang juga terkena dampak tarif Trump sejak ia kembali ke Gedung Putih tahun lalu, juga ingin bekerja sama dengan negara anggota Kelompok Tujuh (G7) dalam lingkup pengaruh tradisional AS.
Pengadilan Korea Selatan Jatuhkan Hukuman 5 Tahun Penjara untuk Mantan Presiden Yoon
Pengadilan Korea Selatan pada hari Jumat menjatuhkan hukuman lima tahun penjara kepada mantan presiden Yoon Suk Yeol atas tuduhan termasuk menghalangi upaya penangkapannya setelah upayanya yang gagal untuk memberlakukan darurat militer.
Mengutip Reuters, Jumat (16/1/2026), Pengadilan Distrik Pusat Seoul menyatakan Yoon bersalah karena menghalangi pihak berwenang dalam melaksanakan surat perintah penangkapan terkait deklarasi darurat militernya pada Desember 2024, seperti yang ditunjukkan dalam siaran langsung putusan tersebut.
Ia juga dinyatakan bersalah atas tuduhan yang meliputi pemalsuan dokumen resmi dan tidak mematuhi proses hukum yang diperlukan untuk pemberlakuan darurat militer.
Putusan ini adalah yang pertama terkait dengan tuduhan pidana yang dihadapi Yoon atas deklarasi darurat militernya yang gagal.
Putusan ini dapat diajukan banding.
Investasi US$ 250 Miliar Taiwan Pangkas Tarif, Amankan Posisi AI di AS
Wakil Perdana Menteri Taiwan Cheng Li-chiu mengungkapkan, Taiwan akan menjadi mitra strategis kecerdasan buatan (AI) yang erat dengan Amerika Serikat berkat kesepakatan untuk mengurangi tarif dan meningkatkan investasi Taiwan di negara tersebut.
Mengutip Reuters, Jumat (16/1/2026), pemerintahan Trump telah mendorong Taiwan, produsen semikonduktor utama, untuk berinvestasi lebih banyak di AS, khususnya dalam pembuatan chip yang mendukung tren menuju AI.
Kesepakatan perdagangan yang disepakati pada hari Kamis memangkas tarif pada banyak ekspor perusahaan semikonduktor raksasa tersebut, dan mengarahkan investasi baru ke industri teknologi AS.
Menurut Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick, perusahaan-perusahaan Taiwan akan menginvestasikan US$ 250 miliar untuk meningkatkan produksi semikonduktor, energi, dan kecerdasan buatan di AS. Jumlah tersebut termasuk US$ 100 miliar yang telah dikucurkan oleh produsen chip TSMC pada tahun 2025, dan akan ada investasi lebih lanjut.
Taiwan juga akan menjamin tambahan US$ 250 miliar dalam bentuk kredit untuk memfasilitasi investasi lebih lanjut, kata pemerintahan Trump.
Cheng, yang memimpin pembicaraan untuk Taipei, mengatakan dalam konferensi pers di Washington bahwa kesepakatan itu saling menguntungkan, dan juga akan mendorong investasi AS di Taiwan, yang mana Amerika Serikat adalah pendukung internasional dan pemasok senjata terpentingnya.
"Dalam negosiasi ini, kami mempromosikan investasi teknologi tinggi dua arah Taiwan-AS, dengan harapan bahwa di masa depan kita dapat menjadi mitra strategis AI yang erat," katanya dalam komentar yang disiarkan langsung.
Rencana investasi ini dipimpin oleh perusahaan, bukan pemerintah, dan perusahaan Taiwan akan terus berinvestasi di dalam negeri, tambah Cheng.
Dewan Keamanan Iran: Teheran tidak akan Diam Hadapi Ancaman AS
Iran tidak akan diam menghadapi retorika ancaman Amerika Serikat. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, Ali Larijani dalam percakapan telepon dengan Kepala Divisi Keamanan Internasional Kementerian Luar Negeri Swiss, Gabriel Luechinger.
“Meskipun Iran memandang pendekatan positif Swiss sebagai hal yang perlu, Iran tidak akan tinggal diam menghadapi retorika ancaman AS,” demikian pernyataan Larijani seperti dikutip kantor berita Tasnim, Kamis (15/1/2026).
Dalam laporan tersebut, Larijani juga memuji peran positif Swiss dalam meredakan ketegangan dan membantu penyelesaian krisis-krisis sebelumnya. Aksi protes meletus di Iran pada akhir Desember 2025 di tengah kekhawatiran atas melonjaknya inflasi akibat melemahnya mata uang lokal, rial Iran.
Sejak 8 Januari, setelah adanya seruan dari Reza Pahlavi, yang merupakan putra Shah Iran yang digulingkan pada 1979, aksi unjuk rasa di berbagai wilayah Iran semakin intensif. Pada hari yang sama, akses internet di negara itu diblokir.
Di beberapa kota, demonstrasi berubah menjadi bentrokan dengan aparat kepolisian ketika para pengunjuk rasa meneriakkan slogan-slogan yang mengkritik pemerintah. Terdapat laporan mengenai korban di kalangan pasukan keamanan maupun demonstran.
Sementara itu, pada akhir Desember, Presiden AS Donald Trump mengatakan akan mendukung serangan baru terhadap Iran jika Teheran berupaya melanjutkan pengembangan program rudal dan nuklirnya.
Belakangan, di tengah gelombang protes di Iran, Trump mengancam akan melancarkan serangan dahsyat jika para demonstran dibunuh, dan berjanji mendukung rakyat Iran jika diperlukan.
Takut Serangan Iran, AS-Inggris Imbau Warganya tak ke Israel
Amerika Serikat (AS) dan Inggris telah mengeluarkan peringatan bagi warganya untuk tak beperjalanan ke Israel. Seruan ini disampaikan di tengah ketegangan yang sedang berlangsung antara Washington dan Teheran.
Kedutaan Besar AS di Yerusalem menerbitkan peringatan keamanan yang menyarankan warga AS “mengingat ketegangan regional yang sedang berlangsung”. Mereka harus “meninjau setiap rencana perjalanan jika terjadi gangguan, dan membuat keputusan yang tepat untuk diri mereka sendiri dan keluarga mereka”.
Kantor Luar Negeri, Persemakmuran, dan Pembangunan Inggris menyarankan untuk tidak melakukan “perjalanan ke Israel kecuali terkait hal penting” dalam kondisi saat ini.
Peringatan tersebut muncul beberapa hari setelah ketua parlemen Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, memperingatkan bahwa Israel serta pangkalan dan kapal AS, akan menjadi “target yang sah” jika Iran diserang.
AS, Inggris, India, Italia, Spanyol, Polandia, dan Australia termasuk di antara negara-negara yang menyarankan warganya untuk meninggalkan Iran di tengah ketegangan tersebut.
Presiden Trump telah berulang kali mengancam bahwa Washington akan melakukan intervensi militer di Iran jika terjadi tindakan keras terhadap demonstran di tengah protes yang sedang berlangsung.
Pada Rabu, diketahui bahwa beberapa personel telah disarankan untuk meninggalkan pangkalan udara Al Udeid di Qatar, sehingga meningkatkan kekhawatiran akan serangan AS dan potensi pembalasan Iran.
Pada Selasa, Trump memposting di media sosial, mengatakan kepada pengunjuk rasa di Iran bahwa bantuan “sedang dalam perjalanan”. Dia kemudian mengatakan bahwa dia telah menerima jaminan bahwa pembunuhan terhadap demonstran di Iran telah berhenti, sehingga memadamkan spekulasi mengenai kemungkinan serangan.
Hassan Ahmadian, seorang akademisi di Universitas Teheran, mengatakan pada Aljazirah pemerintah Iran sepertinya tidak akan percaya bahwa ancaman aksi militer AS telah surut menyusul komentar berulang-ulang Trump bahwa pembunuhan terhadap pengunjuk rasa telah berhenti.
Berbicara dari Teheran, Ahmadian mengatakan bahwa meskipun komentar Trump mengisyaratkan penurunan retorika dari Washington, para pemimpin Iran akan tetap waspada terhadap ancaman serangan.
“Saya pikir Iran akan sulit mempercayai apapun yang dikatakan presiden ini karena sebelumnya Iran melakukan pembicaraan dengannya dan kemudian negara itu diserang,” katanya, mengacu pada serangan AS terhadap situs nuklir Iran ketika Washington bergabung dalam perang 12 hari Israel pada bulan Juni.
“Ada kemungkinan dia mencoba menyerang Iran secara tiba-tiba.”
Dia mengatakan mayoritas pengunjuk rasa, meskipun memiliki keluhan terhadap pemerintah, tidak ingin melihat aksi militer AS. “Ada pihak-pihak yang tidak senang dengan keadaan yang terjadi di Iran saat ini, tapi menurut saya… mayoritas tidak ingin melihat perang lagi,” katanya.