News Forex, Index & Komoditi ( Jumat, 30 Mei 2025 )
News Forex, Index & Komoditi
( Jum’at, 30 Mei 2025 )
Harga Emas Global Berkilau saat Pasar Cermati Putusan Pengadilan terkait Tarif Trump
Harga emas terpantau menguat seiring dengan sikap pelaku pasar yang mencerna putusan pengadilan yang memblokir sebagian besar tarif Presiden AS Donald Trump dan rilis data pekerjaan AS yang lebih lemah. Melansir Reuters pada Jumat (30/5/2025), harga emas di pasar spot berbalik arah dan naik 0,9% menjadi US$3.318,69 per ons setelah mencapai level terendah sejak 20 Mei di awal sesi. Sementara itu, harga emas berjangka AS menguat 0,6% pada US$3.343,90 per ons. Pedagang logam independen Tai Wong mengatakan salah satu sentimen yang mengerek naik harga emas adalah sikap pasar yang memutuskan bahwa Trump pada akhirnya akan menang melawan putusan pengadilan perdagangan. Adapun, putusan pengadilan perdagangan AS memblokir sebagian besar tarif Trump. Putusan tersebut menemukan bahwa dia telah melampaui kewenangannya memicu sedikit kelegaan di pasar keuangan, sekaligus menambah ketidakpastian yang membebani ekonomi global. Pemerintahannya segera mengatakan akan mengajukan banding dan analis mengatakan investor akan tetap berhati-hati saat Gedung Putih menjajaki jalur hukumnya. Sementara itu, rilis data terbaru menunjukkan bahwa jumlah warga AS yang mengajukan klaim untuk tunjangan pengangguran meningkat lebih dari yang diharapkan minggu lalu.
Wall Street Ditutup Menghijau usai Pengadilan Kabulkan Banding Tarif Trump Pengadilan AS Izinkan Tarif Trump Tetap Berlaku saat Proses Banding Pengadilan AS Batalkan Kebijakan Tarif Trump, Kabar Baik Buat Dunia? "Emas menguat karena lonjakan klaim pengangguran awal mingguan yang dapat menjadi pertanda melemahnya pasar tenaga kerja, yang akan membuat Federal Reserve memangkas [suku bunga] lebih cepat," kata Wong Sementara itu, menurut risalah yang dirilis dari sesi Federal Reserve 6-7 Mei, pejabat Fed mengakui bahwa mereka dapat menghadapi kompromi yang sulit dalam beberapa bulan mendatang dalam bentuk kenaikan inflasi di samping kenaikan pengangguran, prospek yang didukung oleh proyeksi staf Fed tentang peningkatan risiko resesi. Emas batangan dipandang sebagai lindung nilai terhadap ketidakpastian dan inflasi, dan cenderung berkinerja baik dalam lingkungan suku bunga rendah, karena tidak menghasilkan bunga. Fokus pasar kini tertuju pada data Pengeluaran Konsumsi Pribadi AS yang akan dirilis pada Jumat waktu setempat, yang akan dianalisis secara cermat untuk mendapatkan sinyal tentang kebijakan moneter AS di masa mendatang.
OPEC+ Bakal Genjot Pasokan, Harga Minyak Dunia Melemah
Harga minyak dunia turun karena data ekonomi AS yang lemah dan kekhawatiran tentang meningkatnya pasokan mengikis sentimen risiko dari putusan pengadilan yang memblokir sebagian besar tarif pemerintahan Trump. Melansir Bloomberg pada Jumat (30/5/2025), harga minyak West Texas Intermediate turun 0,97% ke level US$61,97 per barel. Sementara itu, harga minyak jenis Brent juga terkoreksi 0,88% ke US$64.33 per barel. Harga minyak mentah sebelumnya sempat menguat setelah pengadilan perdagangan memblokir berbagai macam pungutan perdagangan Presiden Donald Trump, termasuk kenaikan tarif untuk China, importir minyak mentah terbesar di dunia. Pelemahan harga minyak dipengaruhi oleh kabar bahwa OPEC+ akan menaikkan produksi pada pertemuan Sabtu (31/5/2025), dengan besaran kenaikan masih harus diputuskan. Pasar yang lebih luas melemah dari level tertinggi sebelumnya karena data yang menunjukkan ekonomi AS menyusut di awal tahun, yang semakin menekan komoditas tersebut. "Jalan menuju harga yang lebih tinggi secara berkelanjutan masih sangat sempit," dengan pasar kemungkinan akan kesulitan menyerap tambahan barel dari OPEC+ selama beberapa bulan mendatang, kata Daniel Ghali, ahli strategi komoditas di TD Securities. Ghali melanjutkan dalam jangka pendek, aktivitas penjualan algoritmik akan membebani harga hingga pertemuan akhir pekan.
Trump Panggil Bos The Fed ke Gedung Putih, Desak Penurunan Suku Bunga Pengadilan AS Izinkan Tarif Trump Tetap Berlaku saat Proses Banding Minyak telah mengalami tren penurunan sejak pertengahan Januari karena kekhawatiran tentang dampak perang tarif Trump, dengan kebangkitan produksi yang terhenti oleh OPEC+ menambah hambatan. Langkah-langkah perdagangan telah mengguncang pasar global, meningkatkan kekhawatiran atas pertumbuhan ekonomi dan permintaan komoditas. Pada perkembangan lain, data pemerintah yang dirilis Rabu menunjukkan bahwa persediaan minyak mentah AS turun 2,8 juta barel, lebih rendah dari penurunan 4,24 juta barel yang dicatat oleh American Petroleum Institute yang didanai industri pada Selasa. Persediaan bensin turun bersama dengan produk olahan lainnya seperti sulingan sebesar 2,4 juta barel menjelang musim berkendara musim panas, yang memberikan dukungan terhadap harga. Sementara itu, pemerintah Libya mengatakan akan menghentikan produksi dan ekspor minyak sebagai protes setelah milisi menyerbu kantor pusat perusahaan minyak negara itu. Langkah tersebut menyoroti ancaman terus-menerus terhadap produksi di produsen OPEC+ itu. Kebakaran hutan di dekat lokasi utama minyak pasir Alberta juga mengancam lebih dari 200.000 barel produksi Kanada per hari.
Wall Street Menguat, Ditopang Kenaikan Saham Nvidia Pasca Rilis Kinerja
Indeks utama Wall Street ditutup menguat pada akhir perdagangan Kamis (29/5), ditopang kenaikan saham Nvidia setelah rilis hasil kinerja kuartalannya cukup menggembirakan.
Sementara itu, investor mencerna putusan pengadilan yang memberlakukan kembali tarif Presiden Donald Trump secara luas.
Putusan pengadilan banding itu muncul sehari setelah pengadilan perdagangan memerintahkan pemblokiran segera terhadap tarif tersebut.
Mengutip Reuters, indeks Dow Jones Industrial Average naik 117,03 poin, atau 0,28% ke level 42.215,73, S&P 500 naik 23,62 poin, atau 0,40% ke level 5.912,17, dan Nasdaq Composite naik 74,93 poin, atau 0,39%, ke level 19.175,87.
Volume perdagangan saham di bursa AS mencapai 18,65 miliar saham dengan rata-rata 17,7 miliar saham dalam 20 hari perdagangan terakhir.
Perdagangan bergejolak hampir sepanjang hari dan indeks berakhir jauh dari titik tertingginya pada sesi tersebut, namun, dengan investor mencoba mencerna putusan tersebut dan karena saham Salesforce turun 3,3%.
Saham Salesforce turun bahkan ketika penyedia perangkat lunak perusahaan itu menaikkan pendapatan tahunannya dan menyesuaikan perkiraan laba.
"Trump telah mencabut sebagian besar tarif ini, jadi putusan pengadilan ini hanya menjadi berita utama," kata Adam Sarhan, kepala eksekutif 50 Park Investments di New York.
"Selama pasar tidak anjlok karena berita tersebut, itu hanya hal sekunder," katanya.
Sedangkan saham Nvidia naik 3,2% setelah perusahaan pada Rabu malam melaporkan hasil penjualan yang optimis, didorong oleh pelanggan yang menimbun chip AI menjelang pembatasan ekspor AS ke China.
Namun, perusahaan memperingatkan bahwa pembatasan baru tersebut diperkirakan akan memangkas US$ 8 miliar dari penjualan kuartal saat ini.
"Optimisme tentang pendapatan perusahaan dan Nvidia khususnya memberikan dukungan (bagi Wall Street)," kata Oliver Pursche, wakil presiden senior, penasihat untuk Wealthspire Advisors di Westport, Connecticut.
"Ini tentang pendapatan perusahaan secara umum," katanya.
Saham Nvidia, yang naik 3,6% sepanjang tahun, merupakan perusahaan teknologi dan pertumbuhan megacap terakhir dari Magnificent Seven yang melaporkan hasil untuk periode pendapatan ini.
Perkembangan tentang tarif perdagangan telah mengguncang pasar saham tahun ini, terutama setelah pengumuman Trump pada 2 April tentang tarif impor global yang menyeluruh.
Indeks S&P 500 telah bangkit dari aksi jual pada awal April karena ketegangan perdagangan telah mereda dan karena laba kuartal pertama sebagian besar lebih baik dari yang diharapkan. Indeks S&P 500 saat ini naik 0,5% sepanjang 2025 tetapi turun dari rekor tertingginya di bulan Februari.
Namun, investor sudah terbiasa dengan pengumuman tarif tinggi Trump, hanya untuk menundanya segera setelahnya. Itu telah menyebabkan munculnya akronim TACO (Trump Always Chickens Out), yang dicetuskan oleh Financial Times.
"Lucu; itu bukan strategi," kata Pursche, merujuk pada akronim tersebut.
"Namun, dari perspektif bisnis Amerika murni, ada keuntungan tambahan yang dicapai oleh pemerintahan Trump dalam perdagangan, dan itu tidak boleh diabaikan."
Menlu Belgia Nilai Hanya Genosida Kata yang Tepat untuk Gambarkan Kondisi Gaza
Menteri Luar Negeri Belgia Maxime Prevot menyebut kata genosida dapat menggambarkan kondisi Gaza saat ini. Prevot pun mengaku geram dengan aksi blokade Israel terhadap bantuan kemanusian masuk ke Gaza.
"Sebagai menteri luar negeri, bukan wewenang saya untuk membuat pernyataan seperti itu. Namun, pendapat pribadi saya menyatakan ini sangat mirip genosida. Saya tidak tahu kengerian apa lagi yang akan terjadi sebelum kata itu dapat digunakan," kata Prevot dalam sebuah wawancara dengan majalah Humo pada Selasa (27/5/2025).
Prevot mengungkapkan kemarahannya dengan mengatakan: "Saya sangat geram. Saya telah mengatakan sejak April bahwa blokade bantuan adalah hal memalukan. Membuat orang kelaparan dengan sengaja adalah kejahatan," jawabnya saat ditanya mengenai gambaran mengerikan Gaza akibat serangan Israel.
Dia juga menggarisbawahi bahwa seharusnya pemerintah Belgia dan Eropa meningkatkan tekanan diplomatik terhadap Israel seperti misalnya memberikan sanksi. "Saya mendukung sanksi terhadap para pemimpin militer dan politik di kedua belah pihak dan terhadap para pemukim Yahudi yang secara paksa mengusir warga Palestina dari rumah mereka di Tepi Barat. Pemerintah Belgia tidak lagi cukup dengan mengutuk situasi ini; tindakan diperlukan untuk membuat Israel bergerak," katanya.
Namun Prevot menyadari bahwa tidak semua pihak koalisi memiliki pendapat yang sama. “Dan syarat sanksi Eropa adalah semua negara anggota memberikan persetujuannya, termasuk negara-negara seperti Jerman, Italia, dan Hongaria,” tambahnya.
Prevot juga berharap pemerintahan Trump akan mengubah sokongannya terhadap Israel. Krisis kemanusiaan di Gaza telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, dengan sebagian besar penduduk menderita kerawanan pangan yang tinggi.
AS Inspeksi Nuklir Iran, Begini Kata Anak Buah Khamenei
Pemerintah Iran pada Rabu (28/5) menyatakan mereka mungkin mempertimbangkan untuk mengizinkan Amerika Serikat menginspeksi fasilitas nuklir negara tersebut melalui pengawasan Badan Energi Atom Internasional (IAEA), asalkan tercapai kesepakatan dalam perundingan nuklir yang tengah berlangsung.
Kepala Organisasi Energi Atom Iran, Mohammad Eslami, mengatakan bahwa Teheran dapat menerima inspeksi dari pihak AS jika kedua negara berhasil mencapai kesepakatan terkait program nuklir Iran.
Selama dua bulan terakhir, Iran dan AS terlibat dalam diplomasi nuklir yang dimediasi oleh Oman. Sejauh ini, lima putaran pembicaraan tidak langsung telah berlangsung di Muscat dan Roma.
Salah satu poin krusial dalam negosiasi tersebut adalah pengayaan uranium. AS mendesak penghentian program tersebut, sementara Iran bersikeras bahwa pengayaan akan terus berlanjut.
Eslami menegaskan bahwa program nuklir Iran sepenuhnya bersifat damai dan berada di bawah pengawasan IAEA. Ia menambahkan bahwa pengayaan uranium merupakan bagian dari kedaulatan nasional Iran.
Ia juga menyuarakan kekesalan atas sorotan yang tidak proporsional terhadap negaranya, mengingat kapasitas nuklir Iran hanya kurang dari 3 persen dari total kapasitas global, namun mendapat 25 persen dari total inspeksi IAEA.
Menurut Eslami, penghentian pengayaan uranium akan berdampak luas pada berbagai sektor, termasuk kesehatan dan lingkungan. Ia mencatat bahwa sekitar satu juta warga Iran setiap tahunnya bergantung pada produk radiofarmasi.
“Jika kami tidak bisa melakukan pengayaan dan tidak dapat memproduksi bahan bakar uranium 20 persen untuk mengoperasikan Reaktor Teheran, maka kami tidak bisa menghasilkan radiofarmasi. Dampak pertama akan langsung terasa pada sektor kesehatan,” kata Eslami.
Ia juga menyoroti dampak dari penghapusan pengayaan terhadap bahan pangan, produk farmasi, dan reaktor penelitian yang membutuhkan berbagai jenis isotop.
“Jika industri pengayaan diambil dari suatu negara, maka kemajuan ilmiah di negara tersebut akan terancam. Mereka (negara Barat) tidak menyediakan perangkat lunak maupun perangkat keras kepada Iran,” tambahnya.
Pejabat Iran menegaskan bahwa isu pengayaan uranium adalah “tidak untuk dinegosiasikan.”
Menjelang putaran kelima pembicaraan pada Jumat mendatang, Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menyatakan bahwa permintaan untuk penghentian total pengayaan uranium tidak dapat diterima oleh Iran.
Menlu Iran menegaskan bahwa Teheran tidak sedang mengupayakan senjata nuklir.
Tak yakin bawa hasil
Pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, pada Selasa mengaku tidak yakin negosiasi nuklir dengan Amerika Serikat akan membuahkan hasil.
"Negosiasi tidak langsung (dengan AS) dilakukan pada era (mantan Presiden Iran Ebrahim Raisi), seperti sekarang, tetapi tanpa hasil. Saya rasa, negosiasi itu juga tidak akan membuahkan hasil sekarang," kata dia, seperti dikutip oleh kantor berita Mehr.
Tuntutan AS agar Iran menghentikan pengayaan uranium adalah "kesalahan besar," kata Khamenei, seperti dikutip oleh kantor berita ISNA.
Pemerintah Iran menjalankan kebijakannya sendiri dan tidak perlu diberi tahu apa yang harus dilakukan, kata pemimpin tertinggi Negeri Para Mullah itu.
Pada Senin (19/5), Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Iran Majid Takht-Ravanchi memperingatkan bahwa kesepakatan tidak akan tercapai jika AS terus bersikeras untuk menghentikan secara total pengayaan uranium Iran.
Kedua negara telah menjalani empat putaran perundingan nuklir yang dimediasi Oman sejak pertengahan April setelah Presiden AS Donald Trump mengirim surat kepada Khamenei pada awal Maret.
Surat Trump itu menawarkan kesepakatan baru dan dia mengancam akan melakukan aksi militer jika upaya diplomatik gagal.
Iran kemudian menolak perundingan langsung tetapi setuju untuk melakukan dialog tidak langsung.
Wamenlu Iran lainnya, Kazem Gharibabadi, mengatakan pada Selasa bahwa pemerintahnya telah menerima proposal untuk putaran perundingan tidak langsung berikutnya dengan AS dan sedang mempertimbangkannya.
Seorang jurnalis Wall Street Journal melaporkan, tanpa menyebutkan sumbernya, bahwa perundingan tersebut mungkin akan berlangsung di Roma akhir pekan ini.
Iran menandatangani perjanjian nuklir dengan China, Prancis, Rusia, Inggris, AS, dan Jerman, serta Uni Eropa, pada 2015. Kesepakatan itu mengharuskan Iran untuk mengurangi program nuklirnya dengan imbalan pencabutan sanksi.
Namun, AS menarik diri dari kesepakatan itu pada 2018 pada masa jabatan Trump yang pertama dan memberlakukan kembali sanksi terhadap Iran, yang merusak perjanjian itu.
Menanggapi langkah AS tersebut, Iran mengumumkan akan mengurangi komitmen pada perjanjian itu dengan mengabaikan pembatasan penelitian nuklir dan tingkat pengayaan uranium.
Hamas Dilaporkan Setujui Draf Gencatan Senjata AS
Gerakan Perlawanan Palestina Hamas pada mengumumkan persetujuannya atas proposal gencatan senjata baru yang diajukan oleh utusan AS Steven Witkoff. Ini menandai potensi terobosan dalam upaya menghentikan agresi Israel yang sedang berlangsung di Jalur Gaza.
Dalam sebuah pernyataan resmi yang dilansir Rabu, Hamas mengatakan proposal tersebut menguraikan kerangka umum yang mencakup gencatan senjata permanen, penarikan penuh pasukan pendudukan Israel dari Jalur Gaza, segera masuknya bantuan kemanusiaan, dan pembentukan komite profesional untuk mengatur urusan sipil di wilayah kantong tersebut setelah pengumuman resmi perjanjian tersebut.
Pernyataan tersebut lebih lanjut mencatat bahwa kesepakatan tersebut mencakup pembebasan sepuluh tawanan Israel, bersama dengan pengembalian beberapa jenazah, dengan imbalan sejumlah tahanan Palestina yang disepakati, di bawah pengawasan mediator internasional.
Almayadeen melaporkan, Hamas menegaskan pihaknya kini menunggu tanggapan akhir terhadap kerangka yang diusulkan. Perkembangan ini terjadi ketika Jalur Gaza memasuki hari ke-600 berturut-turut di bawah kampanye genosida brutal Israel, yang ditandai dengan serangan terus-menerus terhadap warga sipil, rumah sakit, dan infrastruktur penting.
Menurut Kementerian Kesehatan Gaza, jumlah korban tewas mencapai 54.084 orang syahid, dan sedikitnya 123.308 lainnya luka-luka. Ribuan lainnya masih hilang atau dipenjara dalam kondisi yang mengerikan. Gencatan senjata yang diusulkan, jika diterapkan, dapat memberikan peluang pertama dalam beberapa bulan terakhir untuk mengakhiri pertumpahan darah dan memulai rekonstruksi Gaza, di mana kondisi kemanusiaan dengan cepat runtuh akibat pengepungan dan kehancuran.
Pejabat senior Hamas Basem Naim mengumumkan pada hari Senin bahwa gerakan tersebut telah menyetujui proposal baru yang diajukan oleh utusan AS Steve Witkoff. Menurut Naim, inti dari inisiatif ini adalah “untuk mencapai penghentian perang, memastikan penarikan pasukan musuh, dan meletakkan dasar bagi gencatan senjata permanen.”
Naim mengkonfirmasi penerimaan tersebut melalui postingan Facebook, dengan menyatakan: “Kami menunggu tanggapan pendudukan Zionis.” Pengumuman tersebut menyusul laporan pada Ahad, yang mengungkapkan bahwa Hamas dan pendudukan Israel telah meninjau proposal yang dirancang oleh mediator Palestina-Amerika Bishara Bahbah, dalam koordinasi dan dengan persetujuan utusan AS Steve Witkoff.
Menurut seorang pejabat senior Palestina yang mengetahui masalah ini, dokumen tersebut menguraikan beberapa komponen utama: periode gencatan senjata awal selama 60 hari dengan imbalan pembebasan 10 tawanan Israel dalam dua gelombang. Namun Hamas mengusulkan gencatan senjata selama 90 hari sebagai imbalan atas pembebasan 10 tawanan, lima masih hidup dan lima meninggal.
Pihak Amerika akhirnya menyetujui durasi 70 hari. Kedua versi tersebut mencakup mekanisme untuk memfasilitasi akses kemanusiaan dan mengurangi serangan. Dokumen tersebut juga menekankan bahwa periode gencatan senjata akan bersifat komprehensif dan dijamin sepenuhnya oleh Presiden AS Donald Trump, yang mencerminkan upaya serius untuk menghentikan permusuhan. Selain itu, proposal tersebut menguraikan awal perundingan formal untuk mengakhiri perang selama periode gencatan senjata dan mencakup komitmen dari Hamas dan faksi lain untuk tidak menimbulkan ancaman di masa depan terhadap keamanan “Israel.”
Proposal Bahbah, yang diajukan melalui koordinasi dan disetujui oleh utusan AS Steve Witkoff, menguraikan kerangka komprehensif untuk gencatan senjata 60 hari, termasuk pembebasan 10 tawanan Israel dalam dua tahap dan inisiasi perundingan langsung yang bertujuan untuk mengakhiri perang di Gaza.
Sedangkan Aljazirah melaporkan, Steve Witkoff mengatakan Washington akan mengirimkan lembar persyaratan baru untuk perjanjian Gaza. Dia berharap hal itu akan disampaikan pada Rabu malam, ketika Presiden AS Donald Trump meningkatkan tekanan agar perjanjian tersebut diterima.
Witkov menekankan bahwa ia memiliki perasaan yang baik mengenai tercapainya gencatan senjata yang akan menghasilkan kesepakatan jangka panjang, dan menambahkan bahwa ia “optimis mengenai kemungkinan gencatan senjata sementara dan mendesak semua pihak untuk menerima proposal kami untuk menyelesaikan krisis di Gaza.”
Sementara itu, Trump mengatakan kepada wartawan bahwa pihak-pihak di Gaza harus menyetujui dokumen yang disampaikan oleh Witkoff, dan menekankan bahwa pemerintahannya berupaya untuk mempercepat pengiriman pasokan makanan ke warga Palestina di Gaza. Dia menambahkan, “Kami menangani seluruh situasi di Gaza. Kami mengirimkan makanan kepada masyarakat Gaza. Situasinya sangat buruk."
Israel Tembaki 47 Warga Gaza yang Mengantre Makanan Bantuan PBB di Rafah
Tentara Israel melukai 47 warga Palestina dengan berondongan senapan saat mereka berkerumun menyerbu pusat distribusi bantuan yang baru dibuka di Rafah, Gaza, ungkap seorang pejabat hak asasi manusia PBB pada Rabu (28/5/2025).
Ajith Sunghay, Kepala Kantor Hak Asasi Manusia PBB untuk Wilayah Pendudukan Palestina, mengatakan dalam jumpa pers bersama Asosiasi Koresponden Terakreditasi di PBB (ACANU) di Jenewa bahwa kebanyakan dari korban luka disebabkan oleh tembakan dan luka-luka itu disebabkan oleh tembakan dari Pasukan Pertahanan Israel (IDF).
Menurut otoritas lokal, pada Selasa (27/5/2025), ribuan warga Gaza yang kelaparan menyerbu fasilitas distribusi bantuan yang didukung AS, Gaza Humanitarian Foundation (GHF), di Kota Rafah, wilayah selatan Gaza.
“Kami menilai rencana distribusi bantuan oleh otoritas pendudukan Israel di zona penyangga gagal total,” demikian pernyataan dari Kantor Media Pemerintah Gaza.
Disebutkan pula bahwa tentara Israel melepaskan tembakan setelah ribuan warga Palestina yang kelaparan memadati pusat distribusi tersebut.
Harian Israel Yedioth Ahronoth melaporkan bahwa para pekerja Amerika yang tergabung dalam GHF telah dievakuasi dari Rafah setelah insiden tersebut.
Ajith Sunghay menggambarkan situasi kemanusiaan di Gaza yang tercabik-cabik, seraya memperingatkan bahwa kondisi di lapangan terus memburuk secara signifikan.
“Dalam sepekan terakhir saja, kami menyaksikan serangan di mana militer Israel tampaknya kembali menggunakan senjata peledak besar terhadap rumah-rumah dan tempat pengungsian,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa ratusan warga sipil tewas atau terluka, serta ribuan lainnya terpaksa mengungsi. Ia menekankan bahwa serangan semacam ini mencerminkan pengabaian terhadap hukum humaniter internasional, khususnya prinsip pembedaan dan proporsionalitas.
Mendeskripsikan akhir pekan lalu sebagai “mengerikan,” Sunghay membagikan kisah-kisah memilukan: anak-anak yang terbakar hidup-hidup di dalam tempat perlindungan, anak-anak lain yang tewas saat berlindung di tenda bersama keluarganya, dan sembilan saudara kandung yang gugur dalam satu serangan saat sang ibu, seorang dokter, sedang bertugas di rumah sakit.
“Semua itu hanyalah secuil gambaran dari kebiadaban yang terjadi di Gaza,” katanya.
Sunghay juga menyoroti krisis pangan yang makin parah. “Kami menyaksikan anak-anak menderita kelaparan, gizi buruk, dan kelaparan ekstrem, sementara para orang tua tak lagi mampu memberi mereka makan. Gambar-gambar bayi yang kurus kering sungguh mengiris hati.”
“Israel menciptakan kondisi yang tidak sesuai dengan kelangsungan hidup kelompok masyarakat Palestina di Gaza,” tambahnya, mengutip pernyataan Komisioner Tinggi HAM PBB, Volker Turk, yang menyebut kondisi ini sebagai “setara dengan pembersihan etnis.”
Ia kembali menyerukan penghentian kekerasan. “Kami kembali mendesak agar pembunuhan dihentikan. Agar penghancuran tanpa pandang bulu dihentikan. Dan agar para sandera segera dibebaskan.”
Sejak 2 Maret, Israel terus menutup akses penyeberangan ke Gaza untuk bantuan makanan, medis, dan kemanusiaan, memperparah krisis kemanusiaan yang sudah parah di wilayah itu, menurut laporan dari pemerintah, organisasi hak asasi, dan lembaga internasional.
Sejak Oktober 2023, tentara Israel melancarkan serangan brutal ke Gaza dengan menolak seruan internasional untuk gencatan senjata. Lebih dari 54 ribu warga Palestina dilaporkan tewas, sebagian besar di antaranya adalah perempuan dan anak-anak.
Risalah The Fed: Inflasi dan Pengangguran Bisa Naik Bersamaan, Risiko Resesi Menguat
Pejabat Federal Reserve dalam pertemuan terakhir mereka pada 6–7 Mei lalu mengakui bahwa mereka bisa menghadapi “pertukaran kebijakan yang sulit” dalam beberapa bulan ke depan, seiring risiko inflasi yang terus meningkat berbarengan dengan pengangguran yang naik.
Kekhawatiran ini diperkuat oleh volatilitas pasar keuangan dan proyeksi The Fed yang menunjukkan peningkatan risiko resesi, demikian menurut risalah rapat yang dirilis Rabu (28/5) waktu setempat.
Meskipun prospek ekonomi mungkin telah sedikit membaik setelah Presiden Donald Trump memutuskan untuk menunda penerapan tarif impor besar-besaran, termasuk bea 145% terhadap produk China yang sebelumnya telah mendorong imbal hasil obligasi naik, menekan harga saham, dan memicu kekhawatiran resesi.
Tetapi risalah tersebut tetap menunjukkan kekhawatiran mendalam para pembuat kebijakan dan staf The Fed terhadap dampak kebijakan pemerintah yang masih berubah-ubah.
Para pejabat The Fed mencatat bahwa gejolak pasar obligasi menjelang pertemuan perlu terus dipantau sebagai potensi risiko bagi stabilitas keuangan.
Mereka juga memperingatkan bahwa perubahan pada status dolar AS sebagai aset safe haven, serta kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah AS, “dapat memiliki implikasi jangka panjang terhadap perekonomian.”
The Fed kini dihadapkan pada potensi skenario stagflasi, inflasi dan pengangguran yang naik secara bersamaan yang akan memaksa mereka memilih antara menaikkan suku bunga untuk melawan inflasi atau menurunkannya demi mendukung pertumbuhan dan lapangan kerja.
“Hampir semua peserta menyampaikan risiko bahwa inflasi bisa menjadi lebih persisten dari yang diperkirakan,” tulis risalah tersebut, seiring penyesuaian ekonomi terhadap tarif impor tinggi yang diusulkan pemerintahan Trump.
“Peserta mencatat bahwa Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) mungkin menghadapi pertukaran kebijakan yang sulit jika inflasi terus bertahan tinggi sementara prospek pertumbuhan dan ketenagakerjaan memburuk,” lanjutnya.
“Peserta sepakat bahwa ketidakpastian terhadap prospek ekonomi semakin meningkat, dan oleh karena itu pendekatan yang hati-hati diperlukan sampai dampak bersih dari berbagai perubahan kebijakan pemerintah menjadi lebih jelas.”
Dalam paparan The Fed, disebutkan bahwa tarif impor diperkirakan akan mendorong inflasi secara signifikan sepanjang tahun ini, sementara pasar tenaga kerja diprediksi akan “melemah secara substansial,” dengan tingkat pengangguran diperkirakan menembus batas estimasi lapangan kerja penuh dan bertahan di atasnya hingga dua tahun ke depan.
Tingkat pengangguran AS per April tercatat 4,2% dan The Fed memperkirakan 4,6% sebagai batas jangka panjang yang masih konsisten dengan target inflasi 2%.
Penundaan pemberlakuan tarif impor yang paling agresif terhadap China dan negara lain memang telah menurunkan proyeksi risiko resesi dari sebagian analis.
Namun, The Fed awal Mei lalu menilai risiko resesi saat itu “hampir sama besar” dengan skenario dasar mereka yaitu pertumbuhan melambat namun tetap berlanjut.
Secara teori, tarif tinggi tersebut hanya ditangguhkan hingga Juli sambil menunggu hasil negosiasi lebih lanjut, yang artinya ketidakpastian masih membayangi para pelaku pasar dan pembuat kebijakan The Fed.
Ketidakpastian tersebut juga menjadi kata kunci dalam pertemuan awal Mei, ketika The Fed memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan di kisaran 4,25%–4,5%.
Dalam konferensi pers setelahnya, Ketua The Fed Jerome Powell mengatakan bank sentral akan “menunggu dan melihat” hingga arah kebijakan tarif menjadi lebih jelas — sikap yang terus disampaikan Powell dan pejabat The Fed dalam beberapa pekan terakhir.
The Fed dijadwalkan menggelar pertemuan berikutnya pada 17–18 Juni, di mana mereka akan merilis proyeksi terbaru mengenai inflasi, ketenagakerjaan, pertumbuhan ekonomi, dan arah kebijakan suku bunga untuk bulan-bulan dan tahun-tahun mendatang.
Pada pertemuan Maret lalu, proyeksi median para pengambil kebijakan menunjukkan dua kali pemangkasan suku bunga sebesar 25 basis poin masing-masing sebelum akhir 2025.
Pengadilan Perdagangan AS Blokir Tarif Trump, Sebut Langgar Wewenang Konstitusi
Pengadilan Perdagangan Amerika Serikat (AS) memblokir kebijakan tarif impor Presiden Donald Trump, menyatakan bahwa Trump telah melampaui wewenangnya dengan menerapkan tarif menyeluruh terhadap negara-negara yang menjual lebih banyak barang ke AS dibandingkan yang mereka beli.
Pengadilan Internasional Perdagangan yang berbasis di Manhattan menegaskan bahwa Konstitusi AS memberikan kewenangan eksklusif kepada Kongres untuk mengatur perdagangan dengan negara lain, yang tidak dapat digantikan oleh kekuasaan darurat presiden.
“Pengadilan tidak menilai apakah kebijakan tarif Presiden bijaksana atau efektif. Namun, kebijakan tersebut tidak diperbolehkan karena undang-undang federal tidak mengizinkannya,” tulis panel tiga hakim dalam keputusannya pada Rabu (28/5).
Tak lama setelah keputusan dibacakan, pemerintahan Trump langsung mengajukan banding.
Putusan ini muncul dari dua gugatan hukum terpisah, salah satunya diajukan oleh Liberty Justice Center atas nama lima pelaku usaha kecil AS yang mengimpor barang dari negara-negara sasaran tarif, dan satu lagi oleh 13 negara bagian AS.
Para penggugat, yang termasuk importir minuman dari New York dan produsen alat edukasi dari Virginia, menilai tarif tersebut akan menghancurkan bisnis mereka.
Gedung Putih dan kuasa hukum penggugat belum memberikan tanggapan atas putusan ini.
Namun, Stephen Miller, wakil kepala staf Gedung Putih dan penasihat utama kebijakan Trump menyebut putusan itu sebagai “kudeta yudisial yang tidak terkendali” dalam sebuah unggahan di media sosial.
Setidaknya lima gugatan hukum lain terkait tarif Trump masih menunggu proses di pengadilan.
Jaksa Agung Oregon, Dan Rayfield, yang mewakili 13 negara bagian dalam gugatan tersebut, menyebut tarif Trump sebagai kebijakan yang “ilegal, sembrono, dan merusak ekonomi.”
“Putusan ini menegaskan bahwa hukum tetap berlaku, dan keputusan perdagangan tidak bisa dibuat hanya berdasarkan kehendak seorang presiden,” kata Rayfield.
Trump berdalih memiliki wewenang luas menetapkan tarif berdasarkan International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), undang-undang yang sejatinya digunakan untuk menangani ancaman luar biasa selama kondisi darurat nasional, seperti membekukan aset negara musuh.
Trump adalah presiden pertama yang menggunakan IEEPA untuk menerapkan tarif, bukan sanksi.
Departemen Kehakiman berpendapat gugatan tersebut harus ditolak karena para penggugat belum benar-benar membayar tarif tersebut dan karena hanya Kongres, bukan bisnis swasta, yang berwenang menggugat status darurat nasional yang ditetapkan presiden.
Trump menerapkan tarif menyeluruh 10% pada April lalu, menyebut defisit perdagangan sebagai “darurat nasional,” dan menaikkan tarif untuk negara dengan defisit terbesar dengan AS, terutama China. Namun, sebagian besar tarif tersebut kemudian ditunda atau dikurangi.
Pengumuman pemblokiran tarif ini langsung berdampak ke pasar finansial. Nilai tukar dolar AS menguat terhadap yen Jepang dan franc Swiss, dua mata uang yang biasa digunakan investor sebagai pelindung nilai dalam ketidakpastian.
AS Akan Mulai Cabut Visa Mahasiswa China, Pendukung Trump Desak Putri Xi Jinping Diusir
Menteri Luar Negeri (Menlu) Amerika Serikat (AS) Marco Rubio mengumumkan bahwa pemerintah akan mulai mencabut visa mahasiwa China. Pendukung Presiden Donald Trump menyambut pengumuman itu dengan mendesak pengusiran putri Presiden China Xi Jinping yang dilaporkan sedang kuliah di Universitas Harvard. "AS akan mulai mencabut visa mahasiswa China, termasuk mereka yang memiliki hubungan dengan Partai Komunis China atau belajar di bidang-bidang penting," tulis Rubio di X, seperti dikutip dari Reuters, Kamis (29/5/2025). Dalam sebuah pernyataan, Rubio mengatakan departemennya juga akan merevisi kriteria visa untuk meningkatkan pengawasan semua aplikasi visa mendatang dari China dan Hong Kong. Baca Juga: 87 Mahasiswa Indonesia Terancam Diusir dari Universitas Harvard, Ini Respons Kemlu Kedutaan Besar China di Washington belum bersedia berkomentar atas pengumuman Menlu Rubio. China memiliki jumlah mahasiswa internasional tertinggi kedua yang menempuh pendidikan tinggi di Amerika Serikat pada tahun 2023/2024 dengan 277.398 mahasiswa, menurut Institute of International Education. Pada hari Selasa, Departemen Luar Negeri AS dilaporkan telah menghentikan penunjukan baru untuk pelamar visa pelajar dan pengunjung pertukaran. Pemerintahan Trump juga telah memperluas pemeriksaan media sosial terhadap mahasiswa asing serta berupaya meningkatkan deportasi dan mencabut visa pelajar sebagai bagian dari upaya luasnya untuk memenuhi agenda imigrasi garis kerasnya. Putri Presiden China Xi Jinping, Xi Mingze, selalu menghindari sorotan publik. Namun, beberapa media China sebelumnya melaporkan bahwa dia kuliah di Universitas Harvard dengan nama samaran beberapa tahun lalu. Laura Loomer, seorang pendukung Trump dan aktivis sayap kanan Make America Great Again (MAGA), menyambut langkah pemerintah AS dengan mendesak pengusiran putri Xi Jinping. "Ayo! Deportasi Putri Xi Jinping! Dia tinggal di Massachusetts dan kuliah di Harvard!" tulisnya di X. “Sumber-sumber mengatakan kepada saya bahwa pengawal PLA [Tentara Pembebasan Rakyat dari CCP [Partai Komunis China] menyediakan keamanan pribadi untuknya di tanah AS di Massachusetts!” imbuh Loomer. Seperti diberitakan sebelumnya, Presiden Donald Trump melarang Universitas Harvard menerima mahasiswa asing, terutama asal China. Namun universitas elite itu menentang dengan mengajukan gugatan ke pengadilan untuk membatalkan larangan Trump. Keputusan pengadilan belum keluar, namun kebijakan Trump tersebut telah memicu kecemasan di antara mahasiswa internasional di Universitas Harvard. Kebijakan Trump juga dapat menyebabkan sekitar 87 mahasiswa asal Indonesia diusir dari Universitas Harvard. Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Republik Indonesia telah angkat bicara terkait masalah ini. Kemlu menyatakan pihaknya terus memantau dari dekat perkembangan kebijakan imigrasi Amerika, termasuk pelarangan terhadap Universitas Harvard untuk menerima mahasiswa asing. "Kebijakan tersebut telah menimbulkan ketidakpastian bagi nasib mahasiswa internasional dari berbagai negara yang studi di Universitas Harvard, termasuk 87 mahasiswa asal Indonesia," kata Kemlu dalam sebuah pernyataan, Selasa lalu. "Sembari menunggu proses gugatan hukum oleh Universitas Harvard, Perwakilan RI di Amerika Serikat telah menjalin komunikasi intensif dengan mahasiswa Indonesia di Universitas Harvard dan mengimbau mereka untuk tetap tenang," papar Kemlu. "Perwakilan RI di AS siap memberikan bantuan kekonsuleran terhadap mahasiswa Indonesia yang terdampak," imbuh Kemlu. Menurut Kemlu, Pemerintah Indonesia juga telah menyampaikan keprihatinan terhadap masalah ini kepada Pemerintah AS dan berharap terdapat solusi yang tidak merugikan nasib mahasiswa Indonesia di Universitas Harvard.
Jenderal Inggris: Ancaman Rusia Serang NATO Itu Nyata!
Kepala Angkatan Darat Inggris Jenderal Sir Roly Walker memperingatkan bahwa ancaman Rusia menyerang NATO merupakan tantangan serius dan nyata. Bahkan, menurutnya, itu merupakan tantangan terbesar yang dihadapi aliansi. "Ancaman itu nyata bagi NATO," kata Jenderal Walker dalam pidatonya di lembaga think tank Royal United Services Institute (RUSI) pada hari Rabu, sebagaimana dikutip dari Newsweek, Kamis (29/5/2025). "Kita benar-benar memiliki beberapa tantangan serius untuk dihadapi secara kolektif," lanjut dia. Baca Juga: Jerman Nyatakan Ukraina Kini Bebas Serang Wilayah Rusia dengan Rudal NATO "Tantangan terbesar yang kita hadapi, dari sekian banyak, hanyalah kurangnya waktu," papar Walker, seraya menambahkan "rasa urgensi" diperlukan untuk menanggapi ancaman yang dihadapi NATO. Para pejabat NATO telah gencar membunyikan "lonceng peringatan" tentang seberapa besar ancaman yang akan ditimbulkan Rusia terhadap aliansi tersebut dalam beberapa tahun ke depan, terutama setelah menandatangani kemungkinan kesepakatan gencatan senjata dengan Ukraina yang akan membebaskan ratusan ribu tentara yang terjebak di sepanjang garis depan. Penilaian-penilaian yang muncul bervariasi, tetapi satu penilaian dari Dinas Intelijen Pertahanan Denmark yang diterbitkan pada bulan Februari mengatakan bahwa mereka yakin Rusia akan dapat melancarkan perang skala besar terhadap NATO dalam lima tahun ke depan jika Amerika Serikat menolak untuk terlibat. Oleh Ivashchenko, kepala dinas intelijen luar negeri Ukraina, mengatakan awal minggu ini bahwa Rusia dapat melancarkan beberapa bentuk serangan terhadap Eropa dua hingga empat tahun setelah berakhirnya perang Rusia-Ukraina—tetapi juga dapat siap melakukannya lebih cepat jika sanksi terhadap Moskow dicabut. Perang skala penuh Rusia selama lebih dari tiga tahun di Ukraina telah mendatangkan malapetaka bagi pasukan darat Moskow, tetapi sebagian besar militernya, seperti Angkatan Udara dan Angkatan Laut yang ditempatkan jauh dari Ukraina, sebagian besar tidak terluka. Citra satelit baru-baru ini menunjukkan Rusia sedang membangun pangkalannya di dekat perbatasan Finlandia. Pembangunan tersebut tampaknya merupakan bagian dari upaya jangka panjang untuk memperluas fasilitas militer Rusia dalam jarak yang sangat dekat dengan NATO, menurut laporan The New York Times. Para personel militer di Finlandia mengatakan bahwa mereka sangat menyadari aktivitas Rusia di dekat perbatasan. Pejabat di seluruh aliansi telah memperingatkan bahwa Rusia mahir dalam perang hibrida, istilah yang secara luas mengacu pada taktik yang dirancang untuk melemahkan atau mengacaukan lawan tetapi gagal dalam konflik terbuka. Dalam beberapa bulan terakhir, beberapa kabel bawah laut di Laut Baltik yang didominasi NATO telah terputus atau rusak dalam salah satu rangkaian insiden hibrida yang paling terkenal. Beberapa pengamat merasa Rusia lebih mungkin meningkatkan serangannya yang lebih rahasia atau menggunakan pasukan yang sebelumnya bertempur di Ukraina untuk menyerang sebagian kecil NATO, untuk menguji bagaimana aliansi itu akan menanggapinya. Didorong oleh kritik keras dari pemerintahan Presiden AS Donald Trump, anggota NATO di seluruh Eropa telah berjanji untuk meningkatkan anggaran pertahanan, yang turun pada akhir Perang Dingin. Trump, menjelang pemilihannya kembali, mengisyaratkan bahwa dia akan mendorong Rusia untuk menyerang anggota NATO yang dianggapnya tidak memberikan kontribusi yang cukup bagi aliansi tersebut. Pejabat Trump telah mengusulkan agar anggota NATO Eropa mengalokasikan 5 persen dari PDB mereka untuk pertahanan, jauh di atas target aliansi sebelumnya sebesar 2 persen yang masih belum dipenuhi oleh segelintir anggota. AS, meskipun merupakan pemain terpenting di NATO, tidak menghabiskan 5 persen dari PDB-nya untuk pertahanan. Pejabat Eropa mengakui bahwa AS telah lama meminta benua itu untuk berinvestasi lebih banyak pada angkatan bersenjatanya sendiri dan secara luas melihat lonjakan dramatis dalam anggaran pertahanan sebagai hal yang perlu dan sudah terlambat. AS, yang telah lama menyediakan keamanan bagi sebagian besar Eropa, telah mengindikasikan akan membuat rencana untuk mengurangi jejak militer Amerika di Eropa dalam beberapa bulan mendatang. "Kami menerima memo itu," ujar Walker. "Butuh beberapa kali percobaan, tetapi kami berhasil," imbuh dia.