News Forex, Index & Komoditi ( Jumat, 26 April 2024 )
Saham-saham Wall Street melemah pada hari Kamis. Pasar dikejutkan oleh data yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat (AS) yang lebih lambat dari perkiraan dan inflasi yang terus-menerus. Pasar diperberat lagi dengan aksi jual saham-saham berkapitalisasi besar yang dipicu oleh hasil Meta Platforms yang mengecewakan.
Kamis (25/4), Dow Jones Industrial Average turun 375,12 poin atau 0,98% menjadi 38.085,80. Indeks S&P 500 kehilangan 23,21 poin atau 0,46% menjadi 5.048,42. Nasdaq Composite kehilangan 100,99 poin, atau 0,64%, menjadi 15.611,76.
Data pada hari Kamis menunjukkan bahwa perekonomian AS tumbuh pada laju paling lambat dalam hampir dua tahun pada kuartal pertama. Sementara inflasi meningkat, mengurangi harapan bahwa Federal Reserve akan mulai memangkas suku bunga tahun ini.
Produk domestik bruto (PDB) AS meningkat 1,6% secara tahunan pada kuartal pertama 2024, laju paling lambat sejak kuartal kedua tahun 2022, menurut Biro Analisis Ekonomi Departemen Perdagangan AS. Ekonom yang disurvei oleh Reuters memperkirakan PDB akan meningkat pada tingkat 2,4%, dengan perkiraan berkisar antara 1,0% hingga 3,1%.
Perekonomian tumbuh pada tingkat 3,4% pada kuartal keempat. Laju pertumbuhan kuartal pertama ini berada di bawah apa yang dianggap oleh pejabat bank sentral AS sebagai tingkat pertumbuhan non-inflasi sebesar 1,8%.
Tidak termasuk persediaan, belanja pemerintah dan perdagangan, perekonomian tumbuh pada 3,1% di kuartal pertama 2024 setelah meningkat pada laju 3,3% pada kuartal keempat. Hal ini juga menghilangkan anggapan bahwa pengeluaran pemerintah mendorong perekonomian.
Hasil mengecewakan dari Meta yang sahamnya anjlok hampir 11% juga membebani sentimen pasar. Tiga saham Magnificent Seven lainnya, termasuk Alphabet, Amazon.com dan Microsoft, berakhir lebih rendah.
Namun, saham Alphabet dan Microsoft menguat dalam perdagangan yang diperpanjang setelah kedua perusahaan melaporkan hasil kuartalan yang mengalahkan perkiraan Wall Street. Intel memperkirakan pendapatan dan laba kuartal kedua di bawah perkiraan pasar, menyebabkan harga sahamnya turun 8% dalam perdagangan yang diperpanjang.
Saham di sektor komunikasi yang terseret oleh Meta, adalah yang mengalami penurunan terbesar di S&P 500. Kategori saham lain yang melemah adalah sektor kesehatan, real estat, keuangan, kebutuhan pokok konsumen, dan sektor kebijakan konsumen.
“Angka PDB jelas memberikan perubahan pada paradigma bahwa pasar bergantung pada saham dalam hal pertumbuhan yang tinggi; dan jika Anda tidak memiliki pertumbuhan yang tinggi, hal itu akan menghasilkan pendapatan yang lebih rendah dari perkiraan,” kata James St. Aubin , kepala investasi di Sierra Mutual Funds di California kepada Reuters.
Pasar uang memperkirakan penurunan suku bunga The Fed hanya sekitar 36 basis poin pada tahun ini, turun dari sekitar 150 bps pada awal tahun, menurut data LSEG.
Secara terpisah, jumlah orang Amerika yang mengajukan klaim baru untuk tunjangan pengangguran secara tak terduga turun pada minggu lalu. Data ini menunjukkan masih ketatnya kondisi pasar tenaga kerja. Indeks pengeluaran Konsumsi Pribadi (PCE) bulan Maret, yang merupakan ukuran inflasi pilihan The Fed, akan dirilis pada hari Jumat.
“Kerusakan ganda juga terjadi pada angka inflasi yang lebih kuat dari perkiraan sehingga tidak ada hikmahnya dalam laporan tersebut; angka tersebut masih positif secara absolut tetapi relatif terhadap ekspektasi yang tinggi, hal ini mengecewakan,” tambah St. Aubin.
Harga saham International Business Machines turun 8% setelah mengumumkan kesepakatan senilai US$ 6,4 miliar untuk membeli HashiCorp bersamaan dengan hasil kuartal pertama. Pendapatan emiten ini meleset dari perkiraan.
Harga saham Southwest Airlines turun hampir 7% karena maskapai tersebut memangkas proyeksi pengiriman pesawat baru dari Boeing pada tahun 2024 untuk ketiga kalinya.
Harga saham Caterpillar merosot 7% setelah memangkas perkiraan penjualan kuartal kedua karena permintaan peralatan konstruksi berkurang dari lonjakan tahun lalu.
Meningkatnya harga emas membantu Newmont, penambang emas batangan terbesar di dunia, melaporkan laba kuartal pertama yang melampaui perkiraan. Harga saham Newmont naik 12%.
Pejabat Korea Utara Kunjungi Iran Picu Kecemasan AS
Media resmi Korea Utara, KCNA, melaporkan pada hari Rabu (24/4/2024), delegasi Korea Utara yang dipimpin oleh menteri kabinet untuk perdagangan internasional mengunjungi Iran.
Ini merupakan laporan publik yang jarang terjadi tentang hubungan bilateral antara kedua negara yang diyakini memiliki hubungan militer rahasia.
Berdasarkan laporan Reuters yang mengutip KCNA, Menteri Hubungan Ekonomi Luar Negeri, Yun Jong Ho, meninggalkan Pyongyang pada hari Selasa melalui udara memimpin delegasi kementerian untuk mengunjungi Iran. Sayangnya, tidak ada rincian lain terkait hal ini.
Korea Utara dan Iran telah lama dicurigai bekerja sama dalam program rudal balistik, dan mungkin saling bertukar keahlian teknis dan komponen yang digunakan dalam pembuatan rudal balistik.
Laporan Reuters pada bulan Februari menunjukkan, Iran telah menyediakan sejumlah besar rudal balistik ke Rusia untuk digunakan dalam perangnya dengan Ukraina.
Korea Utara juga diduga memasok rudal dan artileri ke Rusia, meski kedua negara membantah tuduhan tersebut.
Bloomberg memberitakan, kunjungan delegasi Korea Utara ke Iran memicu kecemasan Amerika Serikat. AS khawatir bahwa penjualan senjata dari Pyongyang dan Teheran telah membantu memicu konflik di Timur Tengah dan perang Rusia di Ukraina.
Meskipun Korea Utara kemungkinan tidak akan mengungkapkan rincian lebih lanjut mengenai perjalanan tersebut, hal ini menyoroti kerja sama militer antara kedua negara dan penolakan mereka terhadap AS selama bertahun-tahun.
Korea Utara terakhir kali mengirim anggota penting parlemennya ke Iran pada tahun 2019.
“Perang Ukraina telah membuka jalan bagi kerja sama antara Korea Utara dan Iran,” kata Ban Kil Joo, seorang profesor peneliti di Universitas Korea.
Dia menambahkan, “Korea Utara saat ini mengirimkan delegasi ekonomi tetapi ini akan menjadi awal dari kerja sama militer yang lebih luas antara keduanya.”
AS telah lama menuduh Iran dan Korea Utara melakukan kerja sama militer di bidang rudal dan nuklir yang berlangsung sejak tahun 1980an hingga dekade pertama tahun 2000an.
Jumlah tersebut telah berkurang dalam beberapa tahun terakhir karena sanksi serta perkembangan produksi senjata dalam negeri di kedua negara.
Washington mendakwa kedua negara tersebut melakukan pelanggaran sanksi dalam mengirim senjata ke Rusia untuk perang di Ukraina.
Saat berkunjung ke Korea Selatan bulan ini, Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield mengatakan sebagai imbalan atas senjata tersebut, Moskow menawarkan dukungan yang membantu program senjata Korea Utara dan Iran.
Pejabat senior Departemen Luar Negeri AS untuk Korea Utara, Jung Pak, mengatakan dalam sebuah wawancara minggu ini bahwa kini terdapat risiko nyata bahwa sifat hubungan Korea Utara dengan Rusia yang penting dapat membuat persenjataan mereka lebih menarik bagi kelompok lain di seluruh dunia.
Melansir Reuters, Yun sebelumnya telah menangani hubungan negaranya dengan Suriah, menurut database pemerintah Korea Selatan.
Menurut KCNA, Yun juga sangat aktif dalam peningkatan pertukaran negara dengan Rusia, di mana pada awal bulan ini memimpin delegasi mengunjungi Moskow.
Di Forum PBB, Rusia dan AS Bedebat Soal Senjata Nuklir di Luar Angkasa
Rusia pada hari Rabu (24/4) menggunakan hak veto untuk memblokir rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB yang diajukan oleh AS, yang menyerukan negara-negara untuk mencegah perlombaan senjata di luar angkasa.
Penolakan dari Rusia itu membuat AS semakin mempertanyakan apakah Moskow menyembunyikan sesuatu di luar angkasa.
"Hak veto hari ini menimbulkan pertanyaan: Mengapa? Mengapa jika Anda mengikuti aturan, Anda tidak mendukung resolusi yang menegaskan kembali aturan tersebut? Apa yang mungkin Anda sembunyikan? Ini membingungkan dan memalukan," kata Duta Besar AS untuk PBB, Linda Thomas-Greenfield, dikutip Reuters.
Membalas "serangan" itu, Duta Besar Rusia untuk PBB, Vassily Nebenzia, kemudian menuduh AS sengaja melecehkan Rusia. Nebenzia mengatakan pihaknya akan segera memulai negosiasi dengan anggota dewan mengenai rancangan resolusinya sendiri yang bertujuan menjaga ruang angkasa tetap damai.
"Kami menginginkan pelarangan penempatan senjata apapun di luar angkasa, tidak hanya sekadar senjata pemusnah massal. Namun Anda tidak menginginkan hal itu. Izinkan saya menanyakan pertanyaan yang sama kepada Anda: Mengapa?" kata Nebenzia.
AS dan Jepang mengajukan rancangan resolusi soal senjata luar angkasa itu melalui pemungutan suara setelah melewati perundingan selama hampir enam minggu.
Rancangan resolusi itu mendapat 13 suara mendukung, sementara China memilih abstain dan Rusia memberikan veto.
Pada dasarnya, rancangan itu akan menegaskan kewajiban untuk mematuhi Perjanjian Luar Angkasa dan meminta negara-negara untuk berkontribusi secara aktif terhadap tujuan penggunaan ruang angkasa secara damai dan pencegahan perlombaan senjata di luar angkasa.
Perjanjian Luar Angkasa tahun 1967 melarang negara-negara penandatangan, termasuk Rusia dan AS, untuk menempatkan “objek apa pun yang membawa senjata nuklir atau jenis senjata pemusnah massal lainnya” di orbit sekitar Bumi.
Beberapa waktu terakhir, AS menduga Rusia telah memiliki sistem senjata nuklir yang berbasis di ruang angkasa. Intelijen AS mengatakan, radiasi elektromagnetiknya jika diledakkan akan menonaktifkan jaringan satelit yang luas.
Meskipun demikian, juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih, John Kirby, memastikan bahwa Rusia belum mengerahkan senjata semacam itu.
Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Ryabkov, mengatakan pihaknya dan AS telah melakukan pembicaraan untuk memastikan tidak adanya penempatan senjata nuklir di luar angkasa.
Gedung Putih soal protes mahasiswa pro Palestina: "Masa menyakitkan"
Gedung Putih, kantor presiden Amerika Serikat, ketika merespons mengatakan aksi protes pro-Palestina di sejumlah universitas di Amerika Serikat mengatakan banyak kalangan masyarakat sedang mengalami "masa yang amat sulit".
"Kami tahu, saat ini adalah masa yang amat menyakitkan untuk berbagai komunitas," kata juru bicara Gedung Putih, Jean-Pierre, saat konferensi pers pada Rabu (24/4).
"Pejabat staf Gedung Putih saat ini ikut dalam berbagai rapat secara rutin dengan kelompok-kelompok tersebut," kata dia, menambahkan.
Ratusan mahasiswa di berbagai universitas negeri dan swasta di seantero AS tengah menggelar protes untuk menyatakan dukungan bagi Palestina.
Para mahasiswa berunjuk rasa dengan mendirikan kemah sebagai solidaritas pada aksi mahasiswa Universitas Columbia di New York, yang sudah terlebih dahulu membangun "perkemahan solidaritas Gaza" sejak pekan lalu.
Pada saat yang sama, Rektor Universitas Columbia Minouche Shafik harus menghadapi anggota Kongres AS dalam rapat dengar pendapat perihal antisemitisme.
Shafik kemudian mengizinkan Kepolisian New York City (NYPD) asuk ke area kampus untuk membubarkan perkemahan itu. Lebih dari 100 orang ditahan, sementara 15 mahasiswa diskors.
Meski demikian, banyak mahasiswa lainnya lantas melanjutkan perkemahan untuk solidaritas tersebut.
Otoritas sejumlah universitas lainnya mengikuti langkah Universitas Columbia, yaitu mengizinkan pihak kepolisian membubarkan unjuk rasa pro Palestina oleh mahasiswa mereka.
Pada Senin (22/4), sejumlah133 mahasiswa dan dosen yang berunjuk rasa di Universitas New York ditangkap polisi.
Selain itu, 47 mahasiswa pengunjuk rasa di Universitas Yale di Connecticut diamankan polisi kampus, dan tiga mahasiswa Politeknik Humboldt California ditangkap polisi.
Para mahasiswa yang berunjuk rasa menuntut almamater mereka mengecam agresi militer Israel di Jalur Gaza yang didukung AS.
Para mahasiswa juga mendesak almamater memutus investasi dengan perusahaan-perusahaan yang terkait dengan Israel, serta menghentikan kerja sama studi luar negeri dengan universitas di Israel.
Sedikitnya 34.000 warga Palestina tewas dan lebih dari 77.000 lainnya terluka akibat serangan Israel yang terus berlanjut di Jalur Gaza hingga saat ini, menurut otoritas setempat.
Liga Arab desak DK PBB adopsi resolusi gencatan senjata di Gaza
Dewan Liga Arab pada Rabu (24/4) mendesak Dewan Keamanan PBB agar mengadopsi resolusi berdasarkan Bab VII Piagam PBB, yang memaksa Israel untuk melakukan gencatan senjata dan menghentikan agresinya di Jalur Gaza serta melindungi rakyat Palestina.
Seruan itu disampaikan di akhir sidang luar biasa Dewan Liga Negara-negara Arab di tingkat delegasi tetap yang dipimpin Mauritania di markas besar Sekretariat Jenderal di ibu kota Mesir, Kairo.
Sidang itu digelar atas permintaan Palestina dan didukung seluruh negara anggota guna mengatasi kejahatan agresi pendudukan Israel yang masih berlangsung terhadap rakyat Palestina.
Dewan Liga Arab mengutuk penggunaan veto Amerika Serikat yang mencegah resolusi gencatan senjata, yang menurutnya bertentangan dengan tanggung jawab PBB terhadap isu Palestina.
Menurut Dewan Liga Arab, veto yang dilakukan oleh Amerika Serikat menunjukkan kegagalan mereka dalam memenuhi tuntutan landasan perdamaian, keamanan dan stabilitas di kawasan.
Dikatakan juga bahwa veto tersebut tidak konsisten dengan pernyataan Amerika dalam mendukung solusi dua negara, hukum internasional dan resolusi legitimasi internasional yang relevan, termasuk Resolusi Dewan Keamanan 1515 tahun 2003.
Dewan Liga Arab meminta AS dan Uni Eropa untuk berhenti mengekspor senjata dan amunisi serta berhenti mendanai produksi drone yang digunakan Israel, yang menjadi kekuatan pendudukan, dalam kejahatan genosida terhadap rakyat Palestina, termasuk pembunuhan puluhan ribu warga sipil Palestina yang kebanyakan anak-anak dan perempuan.
Mereka juga meminta Israel berhenti menghancurkan rumah, rumah sakit, sekolah, universitas, masjid, gereja, infrastruktur dan semua kemampuan rakyat Palestina.
Selain itu, Dewan Liga Arab menyerukan pula untuk membuat mekanisme peradilan internasional dalam rangka melakukan investigasi independen terhadap kuburan massal yang ditemukan di kompleks medis rumah sakit Al-Shifa dan Nasser di Jalur Gaza, lokasi di mana sekitar ratusan jasad ditemukan.
Penyelidikan atas penargetan sengaja terhadap kelompok tertentu seperti staf medis dan asing, jurnalis, profesor universitas, anak-anak dan perempuan juga menjadi salah satu seruan Dewan.
Mereka juga meminta komunitas internasional untuk mengimplementasikan opsi persatuan demi perdamaian, jika DK PBB masih belum dapat mengambil tindakan yang tepat untuk melindungi rakyat Palestina.
Pihaknya juga meminta Dewan Duta Besar Arab dan misi Liga Negara-negara Arab di luar negeri untuk berupaya mewujudkan isi resolusi tersebut melalui kementerian luar negeri dan badan-badan terkait.
Lebih lanjut Dewan meminta Sekjen Liga Arab menindaklanjuti implementasi keputusan yang disepakati dalam sidang tersebut dan menyampaikan laporan kepada Dewan pada sidang selanjutnya.
Menlu Rusia sebut Barat sedang mengacaukan situasi di Kaukasus Selatan
Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov pada Selasa mengatakan bahwa Barat, sedang mengejar mimpinya memberikan kekalahan strategis pada Rusia, berupaya untuk mengacaukan situasi di Kaukasus Selatan.
Lavrov menyampaikan hal itu di hadapan dewan Kementerian Luar Negeri, mengatakan Barat berupaya melemahkan hubungan Rusia dengan negara-negara di kawasan, menghancurkan format kerja sama ekonomi dan keamanan regional, demikian pernyataan kementerian.
Selain itu, Lavrov juga berjanji untuk terus mengembangkan kerja sama yang saling menghormati dan menguntungkan dengan semua negara di kawasan, dengan mengutamakan “sejarah berabad-abad, kedekatan geografis, dan hubungan manusia yang erat” dengan Rusia.
Diplomat tertinggi tersebut mengatakan Rusia akan mengupayakan penyelesaian damai atas semua kontroversi antara Armenia dan Azerbaijan, termasuk penandatanganan perjanjian damai, membuka blokir komunikasi transportasi di wilayah tersebut dan penetapan batas perbatasan.
Layanan pers Pemerintah Armenia mengatakan dalam pernyataan terpisah bahwa pilar perbatasan pertama dibangun pada hari sebelumnya di perbatasan antara Armenia dan Azerbaijan.
Moskow juga akan melanjutkan upayanya untuk menemukan titik temu bagi Georgia dengan wilayah Abkhazia dan Ossetia Selatan yang memisahkan diri selama Diskusi Internasional Jenewa yang bertujuan untuk pertukaran jaminan tidak adanya penerapan kekerasan, kata pernyataan itu.
Dewan akan mempertimbangkan tugas untuk memperkuat kedaulatan regional sehingga para pemainnya mampu mengatasi permasalahan mereka tanpa melibatkan pemain eksternal, bunyi pernyataan itu.
“Dalam konteks ini, pentingnya menekankan penggunaan potensi Platform Konsultatif Regional “3+3” (Azerbaijan, Armenia dan Georgia ditambah Iran, Rusia dan Turki). Langkah-langkah praktis ke arah ini telah diuraikan,” kata pernyataan itu.
Korut kecam AS bangun mekanisme baru pantau sanksi nuklir
Korea Utara pada Kamis mengecam Amerika Serikat atas upaya membangun mekanisme baru untuk memantau penegakan sanksi mengenai nuklir terhadap Korea Utara dan memperingatkan adanya "tindakan praktis yang kuat" untuk membangun kekuatan militernya.
“Setiap kali AS membuat resolusi sanksi baru di arena PBB, hal itu memicu uji coba nuklir DPRK (Korea Utara) yang lebih kuat dan lebih maju,” kata Wakil Menteri Urusan AS, Kementerian Luar Negeri Korea Utara, Kim Un-chol, melalui pernyataannya yang ditayangkan kantor berita Korut KCNA, Kamis.
AS telah berjanji untuk bekerja sama dengan Korea Selatan dan negara-negara lain untuk menciptakan alternatif berdasarkan mandat panel ahli PBB yang memantau penerapan sanksi yang akan berakhir pada akhir April menyusul veto Rusia untuk memperpanjang sanksi tersebut pada bulan lalu.
“Jelas sekali, jika AS menerapkan sanksi versi baru terhadap DPRK, maka DPRK akan mengambil peluang baru yang diperlukan untuk melakukan penyesuaian kembali kekuatan yang paling ditakuti oleh AS,” ucapnya.
Kim bahkan berjanji untuk mengambil "tindakan praktis yang lebih kuat" untuk meningkatkan kekuatan teknis militer negaranya jika AS membuat mekanisme sanksi baru.
Dalam kunjungan ke Zona Demiliterisasi (DMZ) yang memisahkan kedua Korea pada awal April, Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield mengatakan Washington sedang mempertimbangkan opsi-opsi "yang di luar kebiasaan".
Greenfield juga menuturkan bahwa "segala kemungkinan" mengenai sanksi baru terhadap Korea Utara yang akan berakhir tersebut sudah ada dalam perundingan bahkan di luar rezim PBB.
Pernyataan terbaru ini merupakan pernyataan pertama yang dikeluarkan oleh Wakil Menteri yang membidangi urusan AS di Kementerian Luar Negeri Pyongyang sejak Desember 2019.
Pernyataan serupa sebagian besar dikeluarkan oleh para pejabat tingkat rendah di Korut yang menangani urusan AS.
Pejabat pertahanan: Inggris butuh sistem pertahanan udara mirip Israel
Kepala Staf Pertahanan Inggris Laksamana Tony Radakin mengatakan Inggris di masa depan akan membutuhkan sistem pertahanan udara yang mirip dengan Iron Dome atau Kubah Besi Israel karena pengembangan drone dan rudal serang jarak jauh.
“Itu akan diperlukan di masa depan, itu adalah pembahasan yang tengah berlangsung,” kata Radakin kepada media LBC pada Rabu (24/4).
Dia menambahkan bahwa Inggris memiliki beberapa kemampuan yang membantu melindungi negara dan pasukan yang ditempatkan di luar negeri, tetapi London tidak memiliki sistem yang sama dengan yang dimiliki Israel.
“Kami juga merupakan bagian dari aliansi besar ini (NATO) tetapi ketika Anda melihat ancaman yang ada di luar sana yaitu rudal dengan jangkauan yang jauh lebih jauh, drone serangan satu arah dengan jangkauan yang jauh lebih jauh, dengan cara yang lebih mudah untuk meluncurkannya,” ucapnya.
Laksamana tersebut menuturkan bahwa Inggris memiliki berbagai inisiatif baik untuk diri sendiri sebagai Inggris maupun dengan sekutu di Eropa dalam mempertahankan diri dengan lebih baik di masa depan.
“Ancaman tersebut mungkin akan meningkat,” ucapnya.
Sebelumnya pada 21 April lalu, Pemimpin majelis rendah Dewan Rakyat Inggris Penny Mordaunt menyarankan Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak mendanai pembuatan sistem pertahanan udara nasional yang menyerupai sistem pertahanan udara Iron Dome milik Israel.
"Kepada mereka yang berpendapat tentang ambisi pertahanan kita bahwa 'kita tidak bisa melakukan, tidak seharusnya melakukan atau tidak mampu melakukan', saya katakan 'lihatlah Israel’,” kata Penny Mordaunt dalam tulisannya di surat kabar The Sunday Telegraph.
"... sebuah negara yang hanya luasnya hanya sepersekian dari negara kita, tetapi mampu mencegah serangan dari suatu negara yang ukurannya 10 kali lebih besar," katanya lagi ketika menyebut Israel.
Mantan menteri pertahanan tersebut menegaskan bahwa meskipun Inggris tidak memiliki ancaman sehari-hari seperti Iran, tetapi "kita memiliki kewajiban yang sama terhadap warga negara kita."
Kritik Pendudukan Israel di Tepi Barat, AS: Itu Berbahaya dan Ceroboh!
Upaya Israel untuk melegalkan pendudukannya di Tepi Barat mendapat kecaman dari sahabat terdekatnya, AS. Departemen Luar Negeri AS pada hari Rabu (24/4) menyebut langkah itu berbahaya dan ceroboh.
Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, mengatakan pihaknya sedang memulai proses legalisasi 68 pos terdepan ilegal di Tepi Barat. Smotrich mengatakan, langkah itu akan menjadi upaya perluasan wilayah paling dramatis dalam beberapa dekade.
Melihat laporan yang dirilis oleh Times of Israel tersebut, Wakil juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Vedant Patel, menyebut langkah mitranya itu berbahaya dan sembrono.
"Laporan-laporan mengenai arahan untuk mendukung pos-pos ilegal di Tepi Barat, kami yakini sebagai tindakan yang berbahaya dan sembrono," kata Patel, dikutip Reuters.
Lebih lanjut, Patel menegaskan bahwa AS menentang permukiman tersebut dan meyakini hal tersebut melanggar hukum internasional.
"Washington akan terus mendesak para pejabat Israel untuk menahan diri mengambil tindakan untuk mendanai pos-pos terdepan yang telah lama ilegal menurut hukum Israel," lanjut Patel.
Israel telah menetap di Tepi Barat sejak tahun 1967. Mereka menganggap Tepi Barat sebagai wilayah Yudea dan Samaria yang sesuai dengan Alkitab dan penting bagi keamanan Israel.
Permukiman tersebut telah memakan lahan di Tepi Barat, tempat di mana Palestina telah lama bertujuan untuk mendirikan negara merdeka yang juga mencakup Jalur Gaza dan menjadikan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.
Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, telah mendorong perluasan wilayah pendudukan di Palestina. AS yang merupakan sekutu terdekatnya terus mengecam upaya tersebut.
Jamaika Resmi Akui Kedaulatan Negara Palestina
Jamaika secara resmi mengakui negara Palestina. Ini sebagai upayanya mendukung penyelesaian damai konflik Israel-Palestina menyusul rapat kabinet yang berlangsung Senin (22/4/2024).
"Jamaika terus mendukung solusi dua negara sebagai solusi yang paling tepat untuk menyelesaikan konflik (Israel-Palestina) yang berkepanjangan, menjamin keamanan Israel, dan membela kehormatan dan hak rakyat Palestina," demikian menurut Menteri Luar Negeri Jamaika Kamina Johnson Smith dalam pernyataan persnya, dilansir dari laman Anadolu Agency.
Ia menyatakan, keputusan tersebut sesuai dengan komitmen Jamaika terhadap Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mendukung terwujudnya saling menghargai antara bangsa yang hidup berdampingan secara damai, serta pengakuan terhadap hak suatu bangsa menentukan nasib sendiri.
Smith turut menegaskan kembali dukungan Jamaika terhadap gencatan senjata, pembebasan sandera, dan masuknya bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza. "Jamaika terus mendukung segala upaya deeskalasi dan mewujudkan perdamaian berkelanjutan di kawasan, serta mengajak semua pihak untuk sadar akan konsekuensi buruk konflik yang berkepanjangan dan berkomitmen terhadap solusi diplomatik, ucap Menlu Jamaika.
Negara Karibia tersebut mengikuti jejak langkah 140 negara anggota PBB, termasuk 11 negara anggota Komunitas Karibia (CARICOM), yang telah mengakui kedaulatan Negara Palestina. CARICOM, pada 9 Oktober tahun lalu, menyatakan kecamannya terhadap serangan balasan Israel di Jalur Gaza, dan 12 negara anggotanya mendukung resolusi Majelis Umum PBB yang menyerukan dukungan terhadap usaha PBB mewujudkan solusi dua negara untuk perdamaian antara Israel dan Palestina.
"Kondisi sulit yang dijalani rakyat Palestina akibat kolonialisme yang nyata dan rasa tidak aman yang terus dirasakan Israel akan membuat siklus kekerasan berlanjut hingga situasi tersebut ditangani dengan pantas," demikian menurut CARICOM.
PM Jamaika Andrew Holness, dalam sebuah kesempatan, sempat menyatakan dukungannya terhadap Israel dan menyerukan berakhirnya permusuhan dan terwujudnya perdamaian berdasarkan panduan internasional.
Meski demikian, Holness saat itu tidak memberi pernyataan terkait serangan Israel ke Jalur Gaza.