News Forex, Index & Komoditi ( Jumat, 2 Juni 2023 )
News Forex, Index & Komoditi
( Jumat, 2 Juni 2023 )
Wall St ditutup lebih tinggi di tengah optimisme kemajuan plafon utang
Saham-saham di Wall Street lebih tinggi pada akhir perdagangan Kamis (Jumat pagi WIB), karena investor menyambut pemungutan suara di Kongres untuk menangguhkan plafon utang AS di tengah meningkatkan harapan bahwa Federal Reserve akan menghentikan kenaikan suku bunga.
Indeks Dow Jones Industrial Average terangkat 153,30 poin atau 0,47 persen, menjadi menetap di 33.061,57 poin. Indeks S&P 500 bertambah 41,19 poin atau 0,99 persen, menjadi berakhir di 4.221,02 poin. Indeks Komposit Nasdaq terkerek 165,70 poin atau 1,28 persen, menjadi ditutup pada 13.100,98 poin.
Sembilan dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir di zona hijau, dengan sektor teknologi dan industri memimpin penguatan yang masing-masing naik 1,33 persen dan 1,26 persen. Sementara itu, sektor utilitas dan kebutuhan pokok konsumen masing-masing turun 0,78 persen dan 0,09 persen.
Saham-saham AS menguat pada Kamis (1/6/2023) setelah Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan RUU plafon utang Rabu (31/5/2023) malam dalam langkah tegas untuk menjaga pemerintah federal di jalur untuk mencegah potensi gagal bayar, dengan undang-undang sekarang pindah ke Senat.
Anggota parlemen bipartisan di DPR menyetujui RUU yang berjudul Fiscal Responsibility Act dengan suara 314-117.
"Senat akan tetap bersidang sampai kami mengirimkan RUU yang menghindari gagal bayar ke meja Presiden Biden," kata Pemimpin Mayoritas Senat Chuck Schumer.
"Setiap perubahan pada RUU ini yang memaksa kami untuk mengirimkannya kembali ke DPR tidak dapat diterima," tambah Schumer.
Komentar dari beberapa gubernur bank sentral yang menyarankan mungkin tidak perlu menaikkan suku bunga lagi pada pertemuan kebijakan Federal Reserve 13-14 Juni juga telah mendorong sentimen pasar.
Presiden Federal Reserve Philadelphia Patrick Harker mengatakan pada Kamis (1/6/2023) bahwa menurutnya Fed hampir mencapai titik untuk dapat berhenti menaikkan suku bunga. Komentar ini muncul satu hari setelah Harker mengatakan mungkin tepat untuk "melewatkan" kenaikan suku bunga pada Juni.
Kebijakan moneter dalam kondisi yang jauh lebih baik sekarang dengan suku bunga "pada tingkat yang lebih tepat daripada tahun lalu," tulis Presiden Federal Reserve St. Louis, James Bullard, dalam analisis yang diterbitkan pada Kamis (1/6/2023).
Investor juga mencerna sejumlah data ekonomi baru, yang memberikan wawasan lebih lanjut tentang pasar tenaga kerja AS. Pasar tenaga kerja telah menjadi sektor yang diawasi ketat mengingat kekhawatiran bahwa situasi yang ketat dapat memaksa Fed untuk menaikkan suku bunga lagi.
Perusahaan swasta di Amerika Serikat menambahkan 278.000 pekerjaan pada Mei, melampaui ekspektasi para ekonom sebesar 170.000, perusahaan data penggajian Automatic Data Processing (ADP) melaporkan Kamis (1/6/2023).
Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan Kamis (1/6/2023) bahwa klaim pengangguran baru naik menjadi 232.000 dalam pekan yang berakhir 27 Mei, dibandingkan dengan tingkat revisi minggu sebelumnya di 230.000.
Federal Reserve akan bertemu pada 14 Juni dan para anggota tampaknya terpecah atas tindakan apa yang akan diambil Fed, kata Kenny Fisher, analis pasar senior di OANDA, pemasok layanan perdagangan daring multi-aset.
"Data ekonomi AS solid, membuat Fed lebih sulit mengambil jeda," kata Fisher.
Yellen desak kepala baru Bank Dunia "manfaatkan maksimal neraca bank"
Menteri Keuangan Janet Yellen pada Kamis (1/6/2023) mengatakan kepada Presiden Grup Bank Dunia yang akan datang Ajay Banga untuk "memanfaatkan neraca bank secara maksimal" dan memobilisasi lebih banyak modal swasta untuk pembiayaan iklim dan tujuan pembangunan global, kata Departemen Keuangan.
Selama pertemuan dengan Banga sehari sebelum mantan CEO Mastercard itu menjabat di Bank Dunia, Yellen "menyampaikan keinginan kuatnya agar Departemen Keuangan melanjutkan kerja sama yang erat" dengannya tentang evolusi pemberi pinjaman untuk mengatasi perubahan iklim dan tantangan masalah global lainnya.
Itu termasuk terus menerapkan rekomendasi dari laporan G20 tahun lalu tentang kecukupan modal, yang berpendapat bahwa perubahan pada bank pembangunan multilateral dapat membuka pinjaman baru ratusan miliar dolar.
Di bawah pendahulu Banga, David Malpass, pemegang saham bank pada April menyetujui putaran awal perubahan neraca untuk meningkatkan pinjaman sebesar 50 miliar dolar AS selama 10 tahun sambil mempertahankan peringkat kredit tingkat atas AAA. Tetapi Yellen bersikeras bahwa reformasi pinjaman lebih lanjut dan perubahan lainnya dilakukan secara "bergulir" dalam beberapa bulan mendatang.
Yellen mengatakan melanjutkan untuk menerapkan reformasi ini akan "mendapatkan hasil maksimal dari neraca bank," dan memobilisasi lebih banyak modal swasta "untuk tujuan pembangunan bersama kami dan menyempurnakan model operasi untuk meningkatkan daya tanggap dan kelincahan bank," kata Departemen Keuangan.
Dia juga mengatakan Bank Dunia perlu bekerja lebih erat dengan bank pembangunan saudaranya.
"Menteri Yellen menekankan perlunya mendukung negara-negara anggota bank termiskin karena mereka terus menghadapi berbagai krisis, termasuk berlanjutnya hambatan ekonomi makro global yang diperburuk oleh perang Rusia di Ukraina," tambah Departemen Keuangan.
Banga, 63, terpilih untuk masa jabatan lima tahun sebagai presiden Bank Dunia oleh dewan pemberi pinjaman pada 3 Mei. Dinominasikan oleh Presiden AS Joe Biden, pakar keuangan dan pembangunan kelahiran India itu adalah satu-satunya pesaing untuk posisi itu.
AS, pemegang saham terbesar Bank Dunia, secara tradisional memilih orang Amerika untuk menjalankan Bank Dunia, sementara Eropa memilih ketua Dana Moneter Internasional (IMF). Banga, warga negara AS sejak 2007, memulai peran barunya pada Jumat.
Dalam postingan perpisahan LinkedIn, Malpass menyoroti pertumbuhan pembiayaan iklim bank untuk negara-negara berkembang selama masa jabatannya, lebih dari dua kali lipat menjadi rekor 32 miliar dolar AS tahun lalu, serta 440 miliar dolar AS yang dimobilisasi oleh Bank Dunia untuk krisis yang tumpang tindih yang dimulai dengan COVID -19, perang di Ukraina, guncangan harga pangan dan energi, gangguan rantai pasokan, dan utang yang tidak berkelanjutan.
Malpass telah mendorong lebih banyak transparansi dan restrukturisasi utang, terutama pada pinjaman China ke negara-negara miskin. Dia mengatakan penumpukan besar utang pemerintah mengancam melemahkan dinamisme dari ekonomi global.
"Tanpa perubahan, dunia kemungkinan akan menghadapi periode pertumbuhan lambat yang panjang -- dan negara-negara berkembang akan paling terpukul," tambahnya.
PBB desak pihak yang berkonflik di Kosovo untuk menahan diri
Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (HAM PBB) mendesak pihak-pihak yang ikut meningkatkan ketegangan di utara Kosovo untuk menahan diri dari retorika yang memecah belah dan penuh kebencian.
"Kami prihatin atas kekerasan baru-baru ini yang menyebabkan puluhan tentara pemelihara perdamaian dan pengunjuk rasa terluka. Hak asasi manusia semua orang di Kosovo harus ditegakkan," tulis Dewan HAM PBB di Twitter, Rabu (31/5).
Dewan HAM PBB kemudian mendesak semua pihak-pihak yang terlibat untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pelaksanaan hak partisipasi dalam urusan publik.
Ketegangan mencengkeram Kosovo ketika etnis Serbia memprotes pemilihan wali kota etnis Albania di empat kota madya di bagian utara negara itu, bulan lalu.
Sejak Senin (29/5), masyarakat Serbia melakukan protes di kota-kota itu ketika wali kota mengucapkan sumpah dan memulai tugas secara resmi.
Sedikitnya 30 tentara dari misi pemelihara perdamaian internasional yang dipimpin Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) di Kosovo (KFOR) terluka dalam bentrokan dengan para warga Serbia.
Para warga tersebut memprotes dan berusaha mencegah wali Kota Zvecan yang baru terpilih memasuki balai kota untuk menyatakan sumpah jabatan.
Korut akan segera tempatkan satelit mata-mata ke orbit
Adik perempuan Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un, Kim Yo-jong, berjanji bahwa Pyongyang akan segera "dengan benar" menempatkan satelit pengintaian militer ke orbit, kata media pemerintah pada Kamis.
Janji itu disampaikan sehari setelah upaya Korut untuk meluncurkan satelit mata-mata gagal.
Kim Yo-jong membuat pernyataan itu saat ia mencela Amerika Serikat yang mengecam peluncuran gagal satelit yang diklaim oleh Korut sebagai "kendaraan peluncur antariksa" pada hari sebelumnya, menurut pernyataan yang dimuat kantor berita Korea Utara KCNA.
"Jika peluncuran satelit DPRK (Korut) harus dikecam secara khusus, maka AS dan semua negara lain, yang telah meluncurkan ribuan satelit, harus dikecam," kata Kim Yo-jong.
"Satelit pengintai militer DPRK pasti akan ditempatkan dengan benar di orbit antariksa dalam waktu dekat dan memulai misinya," ujarnya.
DPRK adalah singkatan dari nama resmi Korut, Republik Demokratik Rakyat Korea.
"Kami menegaskan sekali lagi bahwa musuh sangat mengkhawatirkan (kemungkinan) DPRK memiliki akses ke sarana pengintaian dan informasi yang sangat baik, termasuk satelit pengintaian," kata Kim.
"Dan oleh karena itu, kami sadar bahwa kami harus mengerahkan upaya lebih besar untuk mengembangkan sarana pengintaian," tambahnya.
Kim Yo-jong, yang menjabat sebagai wakil direktur departemen Komite Sentral Partai Buruh berkuasa di Korut, menyebut resolusi Dewan Keamanan PBB yang melarang penggunaan teknologi balistik oleh Korut sebagai sikap yang "mirip gangster" dan "salah" karena melanggar hak Korut untuk menggunakan ruang angkasa.
Selain itu, dia menegaskan kembali bahwa Korut tidak tertarik berdiskusi dengan AS, dan ia menyoroti "kebijakan bermusuhan" Washington terhadap Pyongyang.
"Kami tidak memiliki bahan dialog dan tidak merasa perlu berdialog dengan AS dan antek-anteknya," ujarnya.
"Kami akan melanjutkan cara penangkalan ala kami, melalui aksi yang lebih ofensif sehingga mereka akan menyadari bahwa mereka tidak memperoleh keuntungan apa-apa dari perluasan kebijakan yang bermusuhan terhadap DPRK," kata Kim lebih lanjut.
Pada Rabu, Korut menembakkan roket ke arah selatan, tetapi roket itu jatuh ke Laut Kuning setelah mengalami penerbangan "tidak normal", menurut pihak militer Korea Selatan.
Korut mengonfirmasi kegagalan tersebut dengan mengatakan roket "Chollima-1" barunya, yang membawa satelit pengintaian militer "Malligyong-1", jatuh ke laut karena "start mesin tahap kedua yang tidak normal".
Pemerintah Korut menambahkan bahwa mereka berencana melakukan peluncuran kedua sesegera mungkin, menurut laporan KCNA.
Peluncuran terbaru roket Korut tersebut menuai kecaman dari Korsel, AS dan Jepang.
Uni Emirat Arab mundur dari Pasukan Maritim Gabungan pimpinan AS
Uni Emirat Arab (UAE) pada Rabu (31/5) mengatakan pihaknya mundur dari Pasukan Maritim Gabungan (CMF) yang dipimpin Amerika Serikat untuk beroperasi di perairan Teluk.
"Sebagai hasil evaluasi kami saat ini terhadap kerja sama keamanan yang efektif dengan semua mitra, dua bulan lalu, UAE menarik diri dari Pasukan Maritim Gabungan," kata Kementerian Luar Negeri UAE dalam sebuah pernyataan yang dikutip kantor berita WAM.
Kementerian itu membantah "salah tafsir" media mengenai perundingan UAE dan AS mengenai keamanan maritim.
Negara Teluk itu menyatakan tetap berkomitmen untuk memastikan keselamatan navigasi di perairan mereka sendiri sesuai dengan hukum internasional.
The Wall Street Journal (WSJ) pada Selasa menyebutkan bahwa UAE mendesak AS "agar mengambil langkah yang lebih solid untuk mencegah Iran" menyusul penyitaan dua tangki minyak di Teluk Oman oleh Teheran.
CMF, yang bermarkas di pangkalan udara Angkatan Laut AS di Bahrain, mencakup satuan tugas dari 34 negara. CMF beroperasi untuk melawan terorisme dan pembajakan di Teluk Persia dan Laut Merah, yang dianggap sebagai salah satu jalur perdagangan terpenting di dunia.
Sekjen NATO kutuk peluncuran satelit militer Korut
Sekretaris Jenderal Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) Jens Stoltenberg mengutuk peluncuran satelit militer Korea Utara dan menyerukan pemimpin negara itu untuk menghentikan tindakan provokatif tersebut.
“Saya mengutuk keras upaya peluncuran satelit militer oleh DPRK, menggunakan teknologi rudal balistik,” kata Stoltenberg dalam sebuah pernyataan pada Rabu.
DPRK (Democratic People's Republic of Korea) adalah nama resmi Korut.
Stoltenberg menekankan bahwa tindakan Korut itu meningkatkan ketegangan, mempertaruhkan keamanan kawasan, dan melanggar resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Dia menyerukan Korut untuk kembali berdialog guna mencapai denuklirisasi menyeluruh di Semenanjung Korea.
“Kami berdiri bersama dengan mitra dekat kami di kawasan, Korea Selatan dan Jepang," tutur dia.
Diluncurkan sebelumnya pada Rabu, satelit Korut tersebut jatuh di Laut Kuning setelah kehilangan momentum karena penerbangan abnormal, menurut laporan kantor berita Korut KCNA.
Dikembangkan dengan teknologi rudal balistik, satelit itu diyakini dibuat untuk mengumpulkan data intelijen militer bagi Korut.
Rusia Hancurkan Kapal Perang Terakhir Ukraina dengan Rudal
Pada Rabu (31/5/2023), Kementerian Pertahanan Rusia mengumumkan bahwa pasukannya telah menghancurkan kapal perang terakhir Ukraina dua hari lalu di pelabuhan Odesa dalam serangan rudal. "Kapal perang terakhir angkatan laut Ukraina, Yuriy Olefirenko, dihancurkan saat berlabuh di pelabuhan Odesa," kata Juru Bicara Kementerian Pertahanan Rusia Igor Konashenkov dalam pengarahan harian tentang perang tersebut. Melansir Reuters, dia mengatakan kapal itu telah dihantam dengan "senjata presisi tinggi" - frasa yang dia gunakan untuk mengartikan rudal - pada 29 Mei, tetapi tidak memberikan rincian lebih lanjut. Tanggapan Ukraina Oleh Chalyk, juru bicara angkatan laut Ukraina, mengatakan dia tidak akan menanggapi pernyataan apa pun yang dibuat oleh Rusia. Angkatan Laut Ukraina tidak akan mengungkapkan informasi apa pun tentang kerugian selama perang, tambahnya. Pejabat Ukraina mengatakan pada hari Senin bahwa Rusia telah melumpuhkan lima pesawat dalam serangan terhadap sasaran militer di Ukraina barat dan menyebabkan kebakaran di pelabuhan Laut Hitam Odesa dalam serangan udara berat pada Senin pagi. Baca Juga: Ukraina: Rencana Perdamaian Kami adalah Satu-Satunya Cara untuk Mengentikan Perang Reuters tidak dapat memverifikasi akun medan perang dari kedua sisi secara independen. Kementerian pertahanan Rusia juga mengatakan pada hari Rabu bahwa pasukannya telah mendorong unit militer Ukraina keluar dari posisi di sekitar permukiman Krasnohorivka dan Yasynuvata di wilayah Donetsk timur Ukraina, yang diklaim Moskow telah dianeksasi. Kementerian itu mengatakan "pertempuran sengit" berlanjut di sekitar Avdiivka, sebuah kota besar yang terletak di antara dua permukiman, yang sebagian besar telah rata dengan tanah selama pertempuran berbulan-bulan.
Xi Jinping Titahkan Kepala Keamanan Nasional Persiapkan Skenario Terburuk
Pemimpin China Xi Jinping telah meminta para pejabat tinggi keamanan nasionalnya untuk memikirkan skenario terburuk dan bersiap menghadapi "lautan badai", karena Partai Komunis meningkatkan upaya untuk melawan setiap ancaman internal dan eksternal yang dirasakan. “Kompleksitas dan kesulitan masalah keamanan nasional yang kita hadapi sekarang telah meningkat secara signifikan,” kata Xi pada pertemuan Komisi Keamanan Nasional partai, Selasa, lapor kantor berita Xinhua seperti yang dilansir CNN. Dia menambahkan, “Kita harus mematuhi pemikiran garis bawah dan pemikiran skenario terburuk, dan bersiap untuk menjalani ujian besar dari angin kencang dan gelombang besar, dan bahkan lautan badai yang berbahaya.” Instruksi tegas terbaru dari Xi datang saat Beijing menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari ekonomi yang sedang menghadapi guncangan hingga apa yang dilihatnya sebagai lingkungan internasional yang semakin bermusuhan. Menghadapi apa yang disebutnya sebagai situasi "kompleks dan serius", Xi mengatakan China harus mempercepat modernisasi sistem dan kemampuan keamanan nasionalnya, dengan fokus untuk membuatnya lebih efektif dalam pertempuran aktual dan penggunaan praktis. Baca Juga: China Berencana Bangun Klaster Industri Kelas Dunia Jing-Jin-Ji, Apa Itu? Mengutip Reuters, Xi juga mengatakan China harus mendorong pembangunan pemantauan risiko keamanan nasional dan sistem peringatan dini. Xi, yang membuat pernyataan tersebut dalam pertemuan komisi keamanan nasional dengan para pemimpin tertinggi di negara itu, mengatakan kompleksitas masalah keamanan nasional yang dihadapi China telah meningkat secara signifikan. China telah memperketat langkah-langkah keamanan nasional dan lebih mengawasi teknologi yang baru lahir seperti layanan kecerdasan buatan generatif. Xi mengatakan negara perlu meningkatkan tingkat tata kelola keamanan kecerdasan buatan data jaringan. Dia juga menyerukan China untuk mendorong pembangunan pemantauan risiko keamanan nasional dan sistem peringatan dini, meningkatkan pendidikan keamanan nasional dan meningkatkan pengelolaan data dan keamanan kecerdasan buatan. Baca Juga: China Ingin Memperkuat Hubungan dengan Negara di Halaman Belakang Rusia CNN memberitakan, menurut para ahli, sejak berkuasa satu dekade lalu, Xi telah menjadikan keamanan nasional sebagai paradigma utama yang menembus semua aspek pemerintahan China. Dia telah memperluas konsep keamanan nasional untuk mencakup segala hal mulai dari politik, ekonomi, pertahanan, budaya, dan ekologi hingga dunia maya. Hal itu meluas dari laut dalam dan daerah kutub ke luar angkasa, serta data besar dan kecerdasan buatan. Di bawah gagasan Xi tentang keamanan nasional yang komprehensif, China telah memperkenalkan serangkaian undang-undang untuk melindungi dirinya dari ancaman yang dirasakan, termasuk undang-undang tentang kontra-terorisme, kontra-spionase, keamanan dunia maya, organisasi non-pemerintah asing, intelijen nasional, dan keamanan data. Baru-baru ini, ia memperluas cakupan undang-undang kontra-spionase yang sudah luas dari yang mencakup rahasia dan intelijen negara menjadi dokumen, data, materi, atau barang apa pun yang terkait dengan keamanan dan kepentingan nasional. Baca Juga: Inilah Negara-Negara yang Meninggalkan Dollar AS, Indonesia Juga “Segala sesuatu di RRT Xi adalah keamanan nasional dan ada fokus yang semakin intensif pada koordinasi keamanan dan pembangunan yang lebih baik, dengan pihak keamanan tampaknya menang atas pihak ekonomi,” tulis Bill Bishop, seorang pengamat China sejak lama, dalam buletin Sinocism , mengacu pada Tiongkok dengan nama resminya, Republik Rakyat Tiongkok.
Korea Utara Memenangkan Peran Utama di WHO, Kritik Keras Bermunculan
Republik Rakyat Demokratik Korea (DPRK) telah terpilih menjadi salah satu dewan eksekutif Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Melansir Fox News, Dr. Jong Min Pak dari Kementerian Kesehatan Masyarakat Korea Utara telah duduk di dewan eksekutif WHO dengan masa jabatan hingga 2026. Dengan menduduki posisi baru di WHO, hal itu memungkinkan Korea Utara untuk menentukan agenda organisasi dan resep kebijakan. Perwakilan lain yang baru terpilih menjadi anggota dewan termasuk para ahli dari Australia, Barbados, Kamerun, Qatar, Swiss, dan Ukraina. Keputusan tersebut memicu kritik langsung dari pemerintah negara tetangga Korea Selatan, yang menunjuk pada sejarah Korea Utara yang mengabaikan kebijakan yang diajukan oleh WHO dan organisasi induknya, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). “Pertanyaan apakah Korea Utara, yang terus melanggar resolusi [Dewan Keamanan PBB] dan mengabaikan otoritas PBB, memenuhi standar untuk anggota dewan eksekutif WHO, yang harus mematuhi norma-norma internasional, yang diupayakan oleh PBB, dan berkontribusi untuk meningkatkan kesehatan global," kata kementerian luar negeri dan kesehatan Korea Selatan tentang keputusan tersebut. Baca Juga: Satelit Mata-Mata Korea Gagal Mencapai Tujuan dan Jatuh di Laut Kuning WHO berfungsi sebagai badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang berada di bawah Kelompok Pembangunan Berkelanjutan PBB. Organisasi ini dibentuk pada tahun 1948 sehubungan dengan pembentukan PBB dan diberi mandat luas sebagai badan pengatur internasional yang memantau risiko kesehatan masyarakat dan mengawasi tanggapan terhadap keadaan darurat. Berkantor pusat di Jenewa, WHO memiliki 194 negara anggota dan beroperasi dengan anggaran tahunan sekitar $2,1 miliar. Anggota Partai Republik dari Texas Chip Roy merilis pesan singkat di media sosial yang menyerukan agar WHO tidak lagi didanai (defund) atas pemilihan tersebut. "Tidak ada satu sen pun pembayar pajak yang boleh mendanai sampah Komunis ini #DefundWHO," tulis Roy. Baca Juga: Kim Jong Un Mengawasi Langsung Pengerjaan Satelit Mata-Mata Korea Utara Sebuah roket yang diluncurkan dari Korea Utara Rabu pagi membuat negara tetangga Korea Selatan dan Jepang dalam keadaan siaga tinggi sebelum akhirnya berakhir dengan kegagalan. Media pemerintah melaporkan bahwa roket yang membawa satelit itu jatuh ke perairan lepas pantai barat Semenanjung Korea setelah kehilangan daya dorong menyusul pemisahan tahap pertama dan kedua. Dikatakan para ilmuwan sedang memeriksa penyebab kegagalan tersebut. Menyusul peluncuran, para pejabat di ibu kota Korea Selatan, Seoul, mengirimkan peringatan melalui pengeras suara publik dan telepon pintar kepada warga untuk mempersiapkan evakuasi, tetapi tidak ada laporan langsung tentang kerusakan atau gangguan. Sementara itu, dalam siaran persnya yang dilansir dari unwatch.org, UN Watch yang merupakan sebuah kelompok hak asasi manusia non-pemerintah independen di Jenewa juga mengkritik keputusan tersebut. Mengutip unwatch.org, pada pertemuan tahunan negara-negara anggota WHO yang berakhir pada 30 Mei, Korea Utara yang dipimpin Kim Jong Un memenangkan kursi di Dewan Eksekutif WHO, bersama sembilan negara lainnya. Baca Juga: Korea Utara Bersiap Luncurkan Satelit, Jepang Menyiagakan Pertahanan Rudal "Artinya, salah satu rezim paling mengerikan di dunia sekarang menjadi bagian dari kelompok yang menetapkan dan menegakkan standar dan norma untuk tata kelola perawatan kesehatan global. Ini adalah episode absurd bagi badan utama PBB yang sangat membutuhkan refleksi diri dan reformasi,” kata Hillel Neuer, direktur eksekutif UN Watch. Ditambahkan pula, “Kursi di dewan eksekutif memberi Korea Utara hak suara tentang penunjukan enam direktur regional WHO, dan berpotensi untuk menggantikan Tedros Adhanom Ghebreyesus, direktur jenderal yang sekarang menjalani masa jabatan kedua dan terakhirnya." Neuer menambahkan bahwa Korea Utara akan tetap menjadi bagian dari dewan eksekutif WHO setidaknya selama tiga tahun ke depan, memungkinkan pemimpin tertinggi Korea Utara saat ini Kim Jong Un untuk mempengaruhi badan, kebijakan, dan penunjukan WHO. “Jika WHO ingin efektif dan kredibel, badan tersebut harus memiliki standar tertinggi,” kata Neuer. “Pemilihan Korea Utara mengirimkan pesan yang paling buruk, pada saat yang genting untuk agensi global,” tegasnya.
Angkatan Udara AS Disiapkan untuk Segera Beroperasi Tanpa Pilot
Angkatan Udara AS sedang mempersiapkan upaya modernisasi baru yang salah satu targetnya adalah membuat pasukan tempur bisa tetap beroperasi tanpa pilot. Ketua Kepala Staf Gabungan AS, Jenderal Mark Milley, pada hari Selasa (30/5) mengatakan bahwa sebagian dari Angkatan Udara AS akan bisa beroperasi tanpa pilot dalam 10-15 tahun ke depan. Milley percaya bahwa perubahan mendasar dalam teknologi yang sedang berlangsung saat ini bisa mewujudkan cita-cita itu. Baca Juga: Jadi Incaran Ukraina, Ternyata Seperti Ini Kehebatan Jet Tempur F-16 Buatan AS "Saya akan menyampaikan kepada Anda bahwa dalam 10 atau 15 tahun, Anda akan memiliki Angkatan Udara yang sebagian tanpa pilot, bahwa sebagian besar pesawat Anda kemungkinan besar adalah robot dengan antarmuka manusia-mesin di antara mereka," kata Milley saat hadir di upacara penugasan di Universitas Princeton, dikutip Sputnik. Tidak hanya itu, Milley juga mengatakan bahwa saat ini jajarannya sedang bereksperimen dengan kapal permukaan dan kapal selam yang juga bekerja tanpa awak untuk ditugaskan di Angkatan Laut AS. "Kami sudah menggunakan robotika di militer. Anda melihat kendaraan udara tak berawak sebagai bentuk robot. Kami sedang bereksperimen hari ini dengan kapal permukaan dan bawah permukaan di Angkatan Laut," lanjut Milley. Baca Juga: Janji Adik Kim Jong Un: Korea Utara Akan Meluncurkan Banyak Satelit Mata-Mata Milley cukup percaya diri dengan mengatakan militer AS akan bisa segera bertugas dengan robot kendaraan darat tak berawak. Hadirnya kendaraan tanpa awak ini dipercaya akan mengurangi jumlah korban jiwa. Sejak lama teknologi kecerdasan buatan (AI), robotika, tembakan presisi, dan kemampuan pemantauan yang ditingkatkan akan memberikan perubahan mendasar berikutnya dalam pelaksanaan perang di dunia yang sangat dinamis. Cita-cita Milley ini disampaikan ketika masa jabatan empat tahunnya akan berakhir akhir tahun ini. Presiden Joe Biden berencana untuk mengumumkan Charles Brown sebagai Kepala Staf Gabungan yang baru pada hari Kamis (1/6). Sebelumnya Brown menjabat Kepala Staf Angkatan Udara AS.
Seoul Korsel Dilanda Kepanikan Setelah Korea Utara Luncurkan Satelit
. Sirene serangan udara dan peringatan ponsel yang menyerukan evakuasi mengguncang penduduk ibu kota Korea Selatan, Seoul, Rabu (31/5) pagi. Setelah Korea Utara mencoba meluncurkan apa yang dikatakannya sebagai satelit. Peluncuran satelit keenam Korea Utara yang bersenjata nuklir berakhir dengan kegagalan, dengan pendorong dan muatannya jatuh ke laut. Meski begitu masih memicu peringatan darurat dan peringatan evakuasi di beberapa bagian Korea Selatan dan Jepang. "Saya sangat panik. Saluran 911 sibuk dan internet lambat," kata Lee Juyeon, 33 tahun, penduduk kota padat berpenduduk sekitar 10 juta jiwa itu. Baca Juga: Satelit Mata-Mata Korea Gagal Mencapai Tujuan dan Jatuh di Laut Kuning "Jadi tanpa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, saya akan pergi ke ruang bawah tanah dengan membawa bayi saya," tambahnya. Sirene mulai meraung di Seoul pada pukul 6:32 pagi waktu setempat (2132 GMT Selasa) saat kota mengeluarkan "Peringatan Presiden" yang memberi tahu warga untuk bersiap menghadapi kemungkinan evakuasi. Namun, sekitar 10 menit kemudian, Kementerian Dalam Negeri mengirimkan pesan seluler lain untuk mengatakan bahwa peringatan kota telah dikeluarkan karena kesalahan. Lee akhirnya memutuskan untuk tetap tinggal di rumahnya meskipun melihat tajuk utama televisi yang mengatakan peringatan terkait peluncuran kendaraan luar angkasa Korea Utara, tetapi dia menunjukkan foto teman-temannya yang sedang mengemasi tas, bersiap untuk pergi. Kedua negara secara teknis masih berperang tujuh dekade setelah Perang Korea berakhir dengan gencatan senjata. Penduduk Seoul telah terbiasa hidup dalam bayang-bayang ancaman dari tetangga mereka. Beberapa pekerja kantor di distrik pusat Seoul, yang menerima peringatan kota selama perjalanan pagi mereka, mengatakan mereka bertanya-tanya bagaimana menanggapinya - dengan beberapa rencana untuk menarik uang tunai atau membeli air kemasan. Korea Selatan memiliki tempat perlindungan bom di seluruh negeri, tetapi tidak dibangun secara khusus untuk melindungi dari serangan nuklir, kimia atau biologi. Mereka sebagian besar berada di stasiun kereta bawah tanah atau ruang bawah tanah dan garasi parkir di apartemen pribadi dan bangunan komersial besar, yang ditunjuk sebagai tempat berlindung dengan persetujuan pemiliknya. Baca Juga: Korut Luncurkan Roket, Picu Peringatan Bahaya Palsu di Jepang dan Korsel Kemudian pada hari Rabu, Walikota Seoul Oh Se-hoon meminta maaf atas kebingungan atas peringatan kota tersebut tetapi membela keputusan untuk mengirimkannya sebagai tindakan pencegahan untuk keselamatan publik. Dia mengatakan, Seoul akan memperbaiki kata-kata peringatan dikemudian hari. "Peringatan" dan "evakuasi" adalah topik yang paling ngetren di Twitter di Korea Selatan pada Rabu pagi, dengan pengguna media sosial yang bingung mencari tahu apa yang sedang terjadi atau menemukan area evakuasi. "Hai teman-teman, mengingat Twitter masih berfungsi, saya kira ini bukan perang," kata salah satu pengguna menggunakan akun @Kimisnim__.
Janji Adik Kim Jong Un: Korea Utara Akan Meluncurkan Banyak Satelit Mata-Mata
Adik perempuan Kim Jong Un, Kim Yo Jong, berjanji bahwa negaranya akan meluncurkan lebih banyak satelit mata-mata militer di kemudian hari. Pernyataan ini keluar setelah Korea Utara gagal meluncurkan satelit mata-mata pertamanya pada hari Rabu (31/5). Kantor media nasional Korea Utara, KCNA, menuliskan bahwa dalam waktu dekat satelit mata-mata mereka akan segera bekerja dengan benar di luar angkasa. "Sudah pasti bahwa satelit pengintaian militer (Korea Utara) akan ditempatkan dengan benar di orbit luar angkasa dalam waktu dekat dan memulai misinya," ungkap Kim, dikutip KCNA. KCNA pada hari Kamis (1/6) juga merilis foto-foto yang mereka sebut sebagai roket baru yang lepas landas dari landasan peluncuran pantai. Roket tersebut terlihat berwarna putih-abu-abu dan memiliki moncong yang bulat. Melihat desainnya, roket ini tampaknya memang disiapkan untuk membawa satelit atau kargo lainnya. Baca Juga: Korut Luncurkan Roket, Picu Peringatan Bahaya Palsu di Jepang dan Korsel Menurut Ankit Panda dari Carnegie Endowment for International Peace yang berbasis di AS, foto-foto itu menunjukkan bahwa saat ini Korea Utara memang telah memiliki roket jenis baru. Panda memprediksi bahwa Korea Utara akan segera menggunakan kendaraan peluncuran yang lebih besar di kemudian hari. "Peluncuran menggunakan landasan peluncuran pantai baru yang mereka bangun di Tongchang-ri, jadi kita mungkin bisa melihat kendaraan peluncuran ruang angkasa yang lebih besar menggunakan gantry tradisional yang telah terlihat baru-baru ini," ungkap Panda, dikutip Reuters. Baca Juga: Satelit Mata-Mata Korea Gagal Mencapai Tujuan dan Jatuh di Laut Kuning Satelit Pertama Gagal Mencapai Sasaran Kegagalan dikonfirmasi oleh KCNA pada hari Rabu. Disebutkan bahwa roket Chollima-1 yang membawa satelit itu jatuh ke laut karena sistem bekerja dengan tidak normal. "Roket Chollima-1 yang membawa satelit pengintaian militer Malligyong-1 jatuh ke laut karena start mesin tahap kedua yang (beroperasi) tidak normal. Peluncuran kedua akan dilakukan sesegera mungkin," ungkap KCNA, dikutip Yonhap. Sementara itu, militer Korea Selatan mengatakan bahwa satelit mata-mata Korea Utara gagal mencapai tujuan karena meledak di udara dan jatuh di Laut Kuning. Baca Juga: Korea Utara Jadi Negara dengan Tingkat Perbudakan Modern Tertinggi di Dunia Kepala Staf Gabungan Seoul (JCS) mengatakan, pihaknya mendeteksi bahwa peluncuran satelit mata-mata Korea Utara itu dilakukan di Tongchang-ri, pantai barat negara tersebut. Setelah mengalami masalah mesin, proyektil jatuh ke perairan sekitar 200 km dari barat pulau Eocheong yang ada di barat daya Korea Selatan. Pengamat militer Korea Selatan mengatakan bahwa puing-puing roket yang jatuh sudah cukup untuk menunjukkan bagaimana susunan roket dan kemajuan teknologi Korea Utara.