News Forex, Index & Komoditi ( Kamis, 1 Juni 2023 )
News Forex, Index & Komoditi
( Kamis, 1 Juni 2023 )
Wall St ditutup lebih rendah jelang pemungutan suara plafon utang
Saham-saham di Wall Street lebih rendah pada akhir perdagangan Rabu (Kamis pagi WIB), karena investor menunggu pemungutan suara DPR mengenai kesepakatan plafon utang untuk mencegah potensi gagal bayar dan data pasar tenaga kerja yang kuat membuat investor khawatir Federal Reserve akan menaikkan suku bunga lagi pada Juni.
Indeks Dow Jones Industrial Average jatuh 134,51 poin atau 0,41 persen, menjadi menetap di 32.908,27 poin. Indeks S&P 500 turun 25,69 poin atau 0,61 persen, menjadi berakhir di 4.179,83 poin. Indeks Komposit Nasdaq merosot 82,14 poin atau 0,63 persen, menjadi ditutup pada 12.935,28 poin.
Tujuh dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir di zona merah, dengan sektor energi dan industri memimpin penurunan, masing-masing merosot 1,88 persen dan 1,4 persen. Sementara itu, sektor utilitas dan kesehatan memimpin penguatan dengan masing-masing naik 0,96 persen dan 0,85 persen.
Saham-saham AS jatuh pada Rabu (31/5/2023) karena investor mengamati dengan cermat debat plafon utang federal. Dewan Perwakilan Rakyat AS pada Rabu (31/5/2023) memberikan suara 241-187 untuk mengambil langkah prosedural yang diperlukan guna mempertimbangkan tindakan tersebut, membuka jalan menuju pemungutan suara terakhir.
Pemungutan suara DPR tentang kesepakatan kompromi, yang dicapai pada akhir pekan oleh Presiden Joe Biden dan Ketua DPR Kevin McCarthy, diperkirakan akan berlangsung Rabu (31/5/2023) malam, meskipun kompromi tersebut mendapat tentangan dari anggota parlemen dari kedua belah pihak.
"Saya pikir kita memiliki suara untuk meloloskan ini hari ini," kata Patrick McHenry, seorang negosiator Republik pada kesepakatan plafon utang, menurut CNBC.
Pemungutan suara itu diharapkan berhasil, dengan satu-satunya pertanyaan adalah seberapa besar mayoritas. Setelah itu, kesepakatan berpindah ke Senat, yang kemungkinan harus bekerja akhir pekan untuk memberlakukan undang-undang tersebut sebelum tanggal 5 Juni, kata Michael Zezas, kepala penelitian pendapatan tetap dan tematik global di Morgan Stanley.
"Jadi tampaknya kita semakin dekat untuk menghilangkan katalis negatif utama dari pasar dan ekonomi," kata Zezas.
Indeks saham memangkas kerugian pada Rabu (31/5/2023) sore setelah beberapa gubernur bank sentral mengisyaratkan bahwa mungkin tepat untuk "melewati" kenaikan suku bunga pada pertemuan kebijakan moneter Federal Reserve mendatang pada Juni.
"Saya semakin datang ke pertemuan ini berpikir bahwa kita benar-benar harus melewatkan, tidak berhenti, tetapi melewatkan kenaikan," kata Presiden Federal Reserve Philadelphia Patrick Harker pada Rabu (31/5/2023).
Gubernur Federal Reserve Philip Jefferson mengatakan Rabu (31/5/2023) bahwa bahkan jika bank sentral memilih untuk melewatkan kenaikan pada Juni, itu tidak berarti Fed selesai menaikkan suku bunga.
Sementara itu, Survei Pembukaan Pekerjaan dan Perputaran Tenaga Kerja hari Rabu (31/5/2023) atau laporan JOLTS, dari Departemen Tenaga Kerja mengungkapkan 10,1 juta lowongan pekerjaan pada hari kerja terakhir April, meningkat dari revisi naik menjadi 9,8 juta pada Maret, menunjukkan pasar tenaga kerja yang ketat yang dapat memaksa Fed menaikkan suku bunga lagi pada Juni.
Data JOLTS mengingatkan Wall Street bahwa ekonomi memiliki pasar tenaga kerja yang tidak ingin rusak, kata Edward Moya, analis pasar senior di OANDA, pemasok layanan perdagangan daring multi-aset.
"Pasar menyebut bahwa berakhirnya kenaikan Fed tidak akan mampu menghilangkan kekuatan pasar tenaga kerja ini jika laporan NFP (non-farm payrolls) pada Jumat (2/6/2023) mengkonfirmasi tren ini," kata Moya.
Putin sebut serangan drone di Moskow merupakan aktivitas teroris
Serangan drone terhadap infrastruktur sipil di Moskow merupakan "tanda yang jelas dari aktivitas teroris," ujar Presiden Rusia Vladimir Putin pada Selasa (30/5).
Menurut siaran pers yang dirilis Kremlin, Putin mengatakan bahwa Kiev memilih jalan yang berbeda, yakni mencoba mengintimidasi Rusia dan warganya, serta menyerang bangunan-bangunan tempat tinggal setempat.
"Mereka memprovokasi kita untuk meniru tindakan. Mari kita lihat apa yang harus dilakukan mengenai hal itu," kata Putin.
Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu sebelumnya pada Selasa mengatakan bahwa angkatan bersenjata Rusia merespons "sekeras mungkin terhadap serangan teroris dari militan Ukraina."
Sementara itu, pihak Ukraina membantah keterlibatan langsungnya dalam serangan di Moskow.
Beberapa bangunan di Moskow mengalami kerusakan ringan akibat serangan drone pada dini hari, kata Wali Kota Moskow Sergei Sobyanin, seraya menambahkan bahwa tidak ada laporan langsung mengenai korban luka serius.
AS Lobi Turki dengan Iming-Iming Jet Tempur F-16
Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken pada Selasa (30/5/2023), mengatakan inilah saatnya bagi Turki untuk membatalkan keberatannya terhadap Swedia agar bisa bergabung dengan NATO. Blinken juga mengatakan pemerintahan Biden sudah percaya saatnya juga bagi Turki mendapatkan pesawat tempur F-16 yang telah di-upgrade sesegera mungkin.
Blinken menolak bila pemerintahan Biden berusaha mengaitkan kedua isu tersebut, namun ia mengakui beberapa anggota parlemen AS telah mengaitkannya. Kenyataannya, Presiden Joe Biden secara implisit mengaitkan kedua isu tersebut dalam sebuah panggilan telepon dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada Senin (29/5/2023).
"Saya berbicara dengan Erdogan dan dia masih tertarik dengan F-16. Saya mengatakan kepadanya, kami menginginkan kesepakatan dengan Swedia. Jadi mari kita selesaikan itu," kata Biden.
Namun, Blinken bersikeras bahwa tawaran itu dan keinginan agar Swedia bergabung ke Nato tersebut berbeda. Ia menekankan bahwa penyelesaian keduanya akan secara dramatis memperkuat keamanan Eropa.
"Kedua hal ini sangat penting, menurut penilaian kami, untuk keamanan Eropa," kata Blinken kepada para wartawan dalam konferensi pers bersama di kota Lulea, Swedia utara, dengan Perdana Menteri Swedia Ulf Kristersson.
"Kami percaya bahwa keduanya harus maju secepat mungkin, yaitu akses ke Swedia dan bergerak maju dengan paket F-16 secara lebih luas. Kami percaya bahwa waktunya adalah sekarang," kata Blinken.
Dia menolak untuk memprediksi kapan Turkiye dan Hongaria, sebagai satu-satunya anggota NATO yang belum meratifikasi keanggotaan Swedia, akan memberikan persetujuan mereka.
"Kami yakin hal ini dapat, seharusnya dan kami berharap hal ini akan selesai," katanya merujuk pada saat para pemimpin aliansi NATO akan bertemu di Vilnius, Lithuania pada bulan Juli dalam pertemuan tahunan.
Erdogan, yang baru saja meraih kemenangan besar dalam pemilihan umum pada akhir pekan lalu, mungkin akan melunak dengan merestui keanggotaan Swedia di NATO. Sebelumnya, Erdogan menuduh Swedia membiarkan kelompok Kurdi yang dianggap teroris melakukan protes menggantung replika Erdogan di Stockholm.
Keberatan Turki semakin menjadi setelah Swedia membiarkan serangkaian aksi pembakaran Al-Qur'an di depan Kedutaan Turki di Stockholm. Dimana aksi pembakaran Al-Quran itu, telah membuat marah muslim dunia.
Perdana Menteri Swedia Ulf Kristersson mengatakan bahwa kedua belah pihak telah melakukan kontak yang intens, sejak pemungutan suara pada Ahad lalu. Dan Turki tidak ragu-ragu berbicara tentang keanggotaan Swedia di NATO. "Ketika kami bergabung dengan aliansi tersebut," kata Kristersson.
Blinken berada di Swedia untuk menghadiri pertemuan dengan Dewan Perdagangan dan Teknologi AS-Uni Eropa. Selanjutnya Blinken akan melakukan perjalanan ke Oslo, Norwegia pada Rabu (31/5/2023), untuk menghadiri pertemuan para menteri luar negeri negara NATO.
Setelahnya, Blinken akan pergi ke anggota aliansi NATO yang baru bergabung, Finlandia, pada Jumat (2/6/2023). Berbicara di Oslo menjelang pertemuan para menteri luar negeri, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mengatakan tujuannya adalah untuk memasukkan Swedia ke dalam aliansi ini sebelum KTT puncak pada Juli.
"Tidak ada jaminan, namun sangat mungkin untuk mencapai solusi dan memungkinkan keputusan keanggotaan penuh untuk Swedia pada KTT Vilnius," kata Stoltenberg.
Uni Eropa Geram dengan Parlemen Polandia yang Membentuk Komisi Khusus Rusia
Uni Eropa mengancam akan ambil tindakan pada Polandia setelah Parlemen menyetujui komisi baru yang melarang pegawai pemerintah berhubungan dengan Rusia. Pekan lalu Parlemen Polandia menyetujui pembentukan komisi yang menyelidiki dugaan campur tangan Rusia antara 2007-2022.
Namun kritikus mengatakan panel parlemen yang didominasi anggota parlemen partai pemerintah merancang komisi itu untuk menyerang pemimpin oposisi dan mantan perdana menteri Donald Tusk. Komisioner Kehakiman Uni Eropa Didier Reynders mengatakan panel tersebut menimbulkan "kekhawatiran khusus."
Komisi tersebut akan mendapat wewenang untuk mengeluarkan larangan orang yang dinyatakan bersalah bertindak berdasarkan "pengaruh Rusia" untuk mengelola anggaran publik selama 10 tahun. Dampaknya mereka tidak bisa menjabat di pemerintahan nasional.
Komisi itu akan menyelidiki kesepakatan gas yang ditandatangani dengan Rusia. Menurut pemerintah Polandia saat ini kesepakatan itu mendorong Warsawa sangat bergantung pada Moskow.
Sepuluh anggota komisi itu didominasi Anggota Parlemen dari Partai Keadilan dan Hukum (PiS) yang berkuasa dan dapat mengirim laporan pertama secepatnya bulan September.
"(Komisi Uni Eropa) akan menganalisa legislasi dan tidak akan ragu untuk mengambil tindakan yang diperlukan," kata Reynders di Brussells seperti dikutip BBC, Rabu (31/5/2023).
"Tidak mungkin sepakat dengan sistem seperti ini tanpa akses nyata pada keadilan, untuk menilai secara independen keputusan pemerintah," katanya.
Anggota Parlemen dari oposisi, Partai Platform Sipil khawatir penyelidikan yang mencakup masa kekusaaan Tusk dari 2007- 2015 akan merugikan mantan perdana menteir itu. Tusk yang kini ketua dan pemimpin partai berharap dapat menantang Perdana Menteri Mateusz Morawiecki dalam pemilihan tahun ini.
Ketua Partai Platform Sipil di parlemen Krzysztof Brejza mengatakan komisi baru ini 'gagasan gaya Uni Soviet' dan menuduh pemerintah 'mengorganisi perburuan terhadap Donald Tusk yang tak bersalah dan menyingkirkannya' sebelum pemungutan suara. Namun Morawiecki membela undang-undang baru dan menuduh Tusk menyembunyikan sesuatu.
"Tidak perlu ada yang ditakutkan, mengapa oposisi kami yang terhormat, terutama Pak Tusk, begitu takut pada komisi untuk memverifikasi pengaruh Rusia," kata Morawiecki.
Pada Senin lalu Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Polandia Mark Brzezinski mengatakan ia khawatir komisi dapat mengurangi kemampuan pemilih untuk memilih 'yang ingin mereka pilih'.
Namun Kementerian Luar Negeri Polandia bersikeras setiap pihak yang menjadi subjek Komite memiliki hak untuk mengajukan banding dan mengatakan panel tidak akan membatasi kemampuan pemilih untuk memberikan suara pada kandidat dalam pemilihan umum.
NSC: Peluncuran roket Korut pelanggaran berat terhadap resolusi PBB
Dewan Keamanan Nasional (NSC) Korea Selatan pada Rabu mengecam peluncuran roket Korea Utara sebagai pelanggaran berat terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB dan provokasi serius yang mengancam perdamaian di Semenanjung Korea dan sekitarnya, kata kantor kepresidenan.
Kantor kepresidenan Korsel mengadakan pertemuan komite darurat NSC yang dipimpin oleh Penasihat Keamanan Nasional Cho Tae-yong guna membahas "peluncuran rudal balistik jarak jauh Korut dengan dalih satelit," kata mereka dalam sebuah pernyataan.
Korut menembakkan roket pada sekitar pukul 6.30 waktu setempat, menurut militer Korsel, melanjutkan peluncuran yang katanya akan dilakukan antara 31 Mei dan 11 Juni. Korut kemudian mengakui kegagalan dalam peluncuran tersebut, dan berjanji untuk mencoba lagi secepat mungkin.
"Anggota komite tetap NSC menegaskan bahwa peluncuran tersebut, terlepas dari keberhasilan atau kegagalannya, merupakan pelanggaran berat terhadap resolusi DK PBB dan provokasi serius yang mengancam perdamaian dan keselamatan di Semenanjung Korea dan masyarakat internasional, serta mengecam hal ini," menurut pernyataan tersebut.
"Selain itu, para peserta setuju untuk menjaga postur koordinasi dengan sekutu dan negara-negara sahabat sembari terus memantau dengan hati-hati kemungkinan peluncuran lanjutan Korut," menurut pernyataan itu lebih lanjut.
Pertemuan NSC dihadiri oleh Menteri Unifikasi Kwon Young-se, Menteri Pertahanan Lee Jong-sup dan Direktur Badan Intelijen Nasional Kim Kyou-hyun, dan didahului dengan pertemuan untuk menilai situasi keamanan.
Sebelumnya, kantor kepresidenan menyatakan Presiden Yoon Suk Yeol diberi pengarahan sesaat setelah peluncuran dan terus diberi informasi terbaru secara langsung.
Kepala Staf Gabungan mengatakan proyektil tersebut jatuh ke perairan sekitar 200 kilometer bagian barat Pulau Eocheong di barat daya Korsel setelah peluncuran tersebut mengalami penerbangan yang "tidak normal".
Badan antariksa Korut kemudian mengakui bahwa roket yang membawa satelit pengintaian militer jatuh ke Laut Kuning karena kerusakan mesin dan mereka berencana untuk melakukan peluncuran lanjutan dalam waktu dekat, menurut Kantor Berita Pusat Korea (KCNA) Korut.
Peluncuran berikutnya dapat dilakukan dalam waktu yang ditentukan oleh Korut, kata seorang pejabat kepresidenan kepada Kantor Berita Yonhap.
"Kami siap dengan kemungkinan tersebut," kata pejabat itu.
Presiden Yoon sepakat dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida pada pertemuan trilateral pada November untuk berbagi data peringatan rudal secara langsung guna mengatasi ancaman program nuklir dan rudal Korut yang terus berkembang.
Sistem peringatan itu tidak diaktifkan pada Rabu tetapi kemungkinan akan beroperasi setelah koordinasi di antara otoritas militer ketiga negara bulan depan, kata pejabat itu.
Ratusan Etnis Serbia Kembali Berkumpul di Depan Balai Kota Zvecan Kosovo
Pasukan penjaga perdamaian pimpinan NATO di Kosovo pada Rabu (31/5/2023) menempatkan pagar logam dan penghalang kawat berduri di sebuah kota di Kosovo Utara. Langkah ini menyusul bentrokan dengan etnis Serbia yang menyebabkan 30 tentara internasional terluka.
Ratusan etnis Serbia mulai berkumpul di depan balai kota di Zvecan, yang terletak 45 kilometer utara ibu kota Pristina. Mereka kembali berupaya menduduki balai kota. Pekan lalu seorang etnis Albania terpilih menjabat sebagai wali kota setempat setelah memenangkan pemilu lokal.
NATO telah memutuskan untuk mengirim 700 tentara tambahan ke Kosovo Utara untuk membantu meredam protes keras, setelah bentrokan pada Senin (29/5/2023). Konfrontasi itu terjadi pekan lalu setelah pejabat etnis Albania yang terpilih dalam pemungutan suara diboikot oleh orang Serbia.
Orag Serbia mencoba memblokir pejabat dan rombongannya. Polisi Kosovo menembakkan gas air mata untuk membubarkan mereka di Kota Zvecan. Hal ini menyebabkan bentrokan dengan pasukan pimpinan NATO. Sebanyak 30 tentara internasional terluka dalam insiden tersebut.
Etnis Serbia bersikeras bahwa wali kota etnis Albania dan polisi Kosovo harus meninggalkan Kosovo Utara. Serbia menempatkan militer negara itu dalam keadaan siaga tertinggi dan mengirim lebih banyak pasukan ke perbatasan dengan Kosovo.
Kosovo mendeklarasikan kemerdekaan dari Serbia pada 2008. Kosovo dan Serbia telah bermusuhan selama beberapa dekade. Serbia menolak untuk mengakui kedaulatan Kosovo. Etnis Albania membentuk sebagian besar populasi, tetapi Kosovo memiliki minoritas Serbia yang bergolak di utara negara yang berbatasan dengan Serbia.
Amerika Serikat dan Uni Eropa telah meningkatkan upaya untuk membantu menyelesaikan perselisihan Kosovo-Serbia. Hal ini mengkhawatirkan ketidakstabilan lebih lanjut di Eropa karena perang Rusia berkecamuk di Ukraina.
Uni Eropa telah menjelaskan kepada Serbia dan Kosovo bahwa mereka harus menormalkan hubungan jika ingin membuat kemajuan untuk bergabung dengan blok tersebut.
Ini Nilai Paket Bantuan Baru AS untuk Ukraina
Sebuah paket bantuan militer AS sebesar 300 juta AS untuk Ukraina akan diumumkan pekan ini. Paket bantuan itu akan mencakup amunisi tambahan untuk drone, demikian ungkap para pejabat AS, Selasa (30/5/2023). Bantuan Amunisi drone itu diberikan setelah berbagai serangan baru-baru ini yang menargetkan Moskow.
Paket bantuan baru ini datang pada saat yang menegangkan dalam perang tersebut. Serangan drone terbaru di Moskow terjadi setelah Rusia berhasil merebut kota Bakhmut, Ukraina timur, setelah pertempuran selama sembilan bulan yang menewaskan puluhan ribu orang.
Walaupun AS menampik tidak ada drone atau amunisi buatannya yang digunakan dalam serangan baru-baru ini di Moskow. AS menegaskan Ukraina telah setuju untuk tidak menggunakan senjata apa pun yang disediakan AS untuk serangan di wilayah Rusia.
Namun Kremlin menyalahkan Kiev atas serangan pada Selasa (30/5/2023), tetapi para pejabat Ukraina tidak ingin memberikan komentar langsung. Sementara Ukraina menunjukkan tanda-tanda serangan balasan.
Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan lima drone ditembak jatuh di Moskow dan sistem tiga drone lainnya macet, menyebabkan mereka berbelok arah. Presiden Vladimir Putin menyebut serangan ke Moskow itu sebagai tindakan teroris oleh Kiev.
Seorang pejabat pertahanan AS mengatakan serangan drone itu tidak akan memengaruhi paket bantuan senjata yang diberikan AS kepada Ukraina, termasuk amunisi drone. Pejabat tersebut mengatakan bahwa AS telah berkomitmen untuk mendukung Ukraina dalam upayanya untuk mempertahankan negaranya. Ukraina pun telah berkomitmen untuk tidak menggunakan senjata bantuan itu tidak akan diarahkan langsung ke arah Rusia, sehingga AS memastikan bantuan akan tetap diberikan.
Semua pejabat AS berbicara dengan syarat anonim, karena paket bantuan terbaru ini belum diumumkan kepada publik. Para pejabat AS tidak memberikan rincian tentang amunisi drone dalam paket bantuan baru ini atau menentukan drone mana yang akan diberikan.
Departemen Pertahanan AS telah memberikan berbagai drone kepada Ukraina selama setahun terakhir, baik untuk pengawasan maupun serangan. Termasuk setidaknya dua versi Switchblade, sebuah drone yang disebut sebagai drone kamikaze yang bisa mengintai di udara dan kemudian meledak di atas target.
Drone lain yang lebih canggih dapat menjatuhkan amunisi, tetapi AS enggan berbagi rincian tentang hal itu secara terbuka. Selain itu juga, termasuk dalam paket bantuan terbaru adalah amunisi untuk baterai rudal Patriot dan Sistem Roket Artileri Mobilitas Tinggi (HIMARS), rudal Stinger untuk sistem Avenger, peralatan pembersih ranjau, peluru anti-peluru kendali, roket pesawat Zuni yang tidak dipandu, kacamata penglihatan malam, dan sekitar 30 juta amunisi senjata ringan, demikian ungkap para pejabat AS.
Bantuan ini sangat mirip dengan paket-paket bantuan AS lainnya baru-baru ini, yang berfokus untuk menyediakan lebih banyak amunisi bagi Ukraina untuk sistem persenjataan yang dimilikinya dan membantu Ukraina mempersiapkan serangan balasan untuk melawan keuntungan Rusia selama setahun terakhir.
7 Negara yang Memiliki Satelit Spionase, Nomor 5 Digunakan untuk Menjajah Palestina
Banyak negara melakukan perlombaan untuk memperkuat peralatan dan perlengkapan militer tidak hanya di darat, laut dan udara, tetapi juga di angkasa. Mereka mengirimkan satelit militer untuk kepentingan spionase di orbit Bumi. Satelit spionase itu digunakan komunikasi, navigasi, dan pengumpulan data intelijen. Beberapa satelit juga dikembangkan untuk peringatan dini rudal yang mendekat suatu wilayah. Melansir worldatlas, terdapat sekitar 950 satelit dari berbagai jenis di orbit Bumi. Jumlah total satelit militer di dunia diperkirakan mencapai 320 dengan beberapa negara memiliki beberapa sementara lainnya digunakan untuk kepentingan komersial. Berikut adalah 7 negara yang memiliki satelit spionase untuk mengumpulkan data intelijen dan melaksanakan misi rahasia. 1. Amerika Serikat Foto/Reuters AS memiliki 123 satelit militer. Proyek satelit militer formal pertama dibuat dan diluncurkan di AS pada 1950-an. Proyek satelit spionase pertama AS dikenal dengan nama Sistem Senjata 117L. Satelit awal yang akan diluncurkan diberi nama Discoverer dan digunakan untuk mengamati Bumi dan mengambil gambar. Pada 28 Februari 1959, satelit pertama, Discoverer-1 diluncurkan. Ada beberapa proyek satelit spionase AS termasuk Corona, Canyon, Aquacade, Orion, Magnum, dan Trumpet. Satelit terbaru yang akan diluncurkan adalah Wideband Global SATCOM (WGS-9). Satelit itu diproduksi oleh Boeing. Satelit akan digunakan untuk komunikasi spionase. Untuk satelit mata-mata yang menghebohkan adalah NROL-44. Itu merupakan proyek rahasia besar baik dalam ukuran maupun fakta. Selain itu, satelit mata-mata AS lainnya disebut Orion atau dikenal sebagai Mentor atau Advanced Orion) yang mulai beroperasi pada 1995. "NROL-44 merupakan satelit intelijen sinyal, atau SIGINT, yang sangat besar", kata David Baker, mantan ilmuwan NASA yang bekerja pada misi Apollo dan Shuttle, dilansir DW. "Satelit SIGINT adalah inti dari pemerintah nasional, satelit keamanan militer. Mereka adalah benda besar yang tidak dimiliki oleh perusahaan swasta," kata Baker. NROL-44 merupakan salah satu satelit dengan ukuran besar. “Beratnya lebih dari lima ton. Ia memiliki antena parabola besar yang membentang hingga diameter lebih dari 100 meter di angkasa, dan akan masuk ke bidang ekuator Bumi pada jarak sekitar 36.000 kilometer,” kata Baker. Satelit mata-mata menampung ratusan ribu panggilan telepon seluler atau menjelajahi web gelap untuk mencari aktivitas teroris. “Perpindahan dari komunikasi kabel ke digital dan nirkabel adalah anugerah bagi pemerintah karena Anda tidak dapat memotong kabel dari satelit, tetapi Anda benar-benar dapat mengambil menara ponsel yang memancarkan hal ini ke atmosfer. Dibutuhkan antena besar , tetapi Anda dapat duduk di satu tempat dan mendengarkan semua lalu lintas komunikasi," kata Baker. Baca Juga Roket Pendorong Tidak Berfungsi, Satelit Mata-mata Korut Gagal Mengorbit 2. Rusia Foto/Reuters Rusia memiliki 74 satelit militer. Rusia saat masih berstatus sebagai Uni Soviet memulai program stasiun ruang angkasa militer pada 1960-an. Program itu dikenal sebagai Almaz dan tertarik menggunakan stasiun ruang angkasa, bukan satelit. Program ini aktif sejak tahun 1973 hingga 1976 dengan didirikannya tiga stasiun bernama Salyut 2, 3, dan Salyut 5. Program tersebut kemudian ditinggalkan karena stasiun memiliki biaya pemeliharaannya lebih mahal dibandingkan dengan satelit otomatis. Pada 16 Maret 1962, Rusia meluncurkan satelit pertamanya yang diberi nama Kosmos 1. Pada 2 Desember 2017, Rusia meluncurkan satelit terbarunya yang digunakan untuk mendeteksi, melacak, dan menghancurkan rudal yang menyerang negaranya. Satelit juga akan memperingatkan pemerintah untuk menyerang rudal. Satelit tersebut diberi nama Kosmos 2524. 3. China China memiliki 68 satelit yang ditetapkan untuk penggunaan militer. Program luar angkasa China sudah ada sejak tahun 1950-an. Satelit yang dioperasikan militer diberi nama Yaogan. Yaogan 30D, 30E, dan 30F diluncurkan pada 24 November 2017. Ketiganya dikatakan eksperimental dan akan digunakan untuk pengumpulan data intelijen. Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) memiliki dan menjalankan satelit spionase tersebut. Institut Penelitian Satelit Mikro terus memproduksi satelit mata-mata satelit. Satelit Yaogan terbaru diperkirakan berukuran kecil, berisi sensor yang lebih tajam dan mampu melakukan survei di ketinggian yang lebih rendah. 4. Prancis Prancis memiliki 8 satelit spionase. Salah satelit spionase milik Prancis adalah Helios IIA. Itu satelit awal dalam sistem pengamatan pesawat luar angkasa pertahanan dan keamanan generasi kedua Prancis. Itu dikembangkan bersama Belgia dan Spanyol. Helios IIA memiliki berat sekitar 4.200 kg. Itu diproduksi oleh EADS Astrium sebagai kontraktor utama, termasuk Alcatel Space, yang bertanggung jawab atas instrumen pencitraan resolusi tinggi. 5. Israel Foto/Reuters Israel menggunakan 8 satelit militer untuk menjajah Palestina. Mereka juga menggunakan satelit untuk mendeteksi pergerakan pejuang Hamas dan Palestina yang hendak meluncurkan rudal ke wilayah Palestina. Israel menempatkan versi baru dari satelit mata-mata Ofek ke orbit pada hari Rabu, dengan Kementerian Pertahanan mengatakan akan meningkatkan pemantauan regional sepanjang waktu karena negara itu bersiap untuk kemungkinan konfrontasi dengan Iran. Pada Maret 2023 lalu, Israel meluncurkan satelit spionasenya terbaru. Ofek-13, diproduksi oleh Israel Aerospace Industries (IAI), merupakan satelit yang terbaru dari serangkaian satelit produksi lokal yang pertama kali diluncurkan ke orbit pada 1988. Itu diluncurkan dengan rudal Shavit di atas Laut Mediterania, lintasan ke barat yang biasanya dipilih Israel sebagai tindakan pencegahan terhadap teknologi sensitif yang jatuh ke tangan tetangga Timur Tengah yang bermusuhan. CEO IAI Boaz Levy mengatakan Ofek-13 merupakan satelit yang paling canggih dari jenisnya. Ofek-13 memiliki kemampuan observasi radar yang unik, dan akan memungkinkan pengumpulan intelijen dalam segala cuaca dan kondisi visibilitas. Baca Juga 3 Astronot China Diluncurkan ke Luar Angkasa, Bertugas 6 Bulan di Tiangong 6. India Foto/Reuters Satelit mata-mata India dengan keunggulan pencitraan radar Isro Risat-2 resmi pensiun November 2022. Itu digunakan untuk operasi anti-infiltrasi dan anti-teroris. Itu merupakan satu dari 7 satelit spionase milik India. Sensor utama Risat-2, yang dianggap sebagai satelit 'mata-mata', adalah radar aperture sintetis X-band dari Israel Aerospace Industries. Risat-2 diproduksi dipercepat setelah serangan teror Mumbai 2008 karena penundaan dengan C-band yang dikembangkan sendiri untuk satelit Risat-1. Satelit tersebut, yang merupakan satelit pengintai khusus pertama India, memiliki kemampuan pemantauan siang-malam serta segala cuaca. Itu juga digunakan untuk melacak kapal musuh di laut yang dianggap sebagai ancaman militer. 7. Inggris Pada Juni 2022, Inggris luncurkan dua satelit 'seukuran kotak sereal' untuk memberikan kemampuan Inggris memata-matai dari luar angkasa. Inggris saat ini mengandalkan citra dari pesawat RAF, serta Departemen Pertahanan AS yang membagikan datanya, untuk memantau hal-hal seperti pergerakan pasukan Rusia di medan perang Ukraina. Tetapi para pejabat ingin membuat konstelasi satelit kecil intelijen, pengawasan dan pengintaian. Dengan begitu, Inggris tidak terlalu bergantung pada negara lain. Peluncuran satelit itu merupakan bagian dari apa yang disebut misi 'Prometheus-2'.Itu merupakan prototipe dan akan melakukan latihan pengujian awal untuk melihat apa yang mungkin dilakukan Inggris di masa depan. "Teknologi luar angkasa sangat penting untuk mengembangkan kemampuan Pertahanan," kata pejabat pemerintahan Inggris Jeremy Quin. 'Peluncuran Prometheus-2 merupakan langkah maju penting lainnya untuk program luar angkasa buatan sendiri kami," katanya.
Roket Korut Gagal Meluncur dan Jatuh ke Laut
Peluncuran satelit Korea Utara pada Rabu (31/5/2023) berakhir dengan kegagalan, dengan pendorong dan muatan jatuh ke laut. Militer Korea Selatan mengatakan, mereka telah menemukan serpihan dari kendaraan peluncuran.
"Roket peluncuran satelit Chollima-1 yang baru, gagal meluncur karena ketidakstabilan pada mesin dan sistem bahan bakar," ujar laporan kantor berita negara Korea Utara, KCNA.
KCNA melaporkan, roket itu jatuh ke laut setelah kehilangan daya dorong karena start mesin tahap kedua yang tidak normal. Administrasi Pengembangan Dirgantara Nasional (NADA) Pyongyang akan menyelidiki cacat serius dan mengambil tindakan untuk mengatasinya, sebelum melakukan peluncuran kedua dalam waktu dekat.
Dalam data yang diberikan kepada otoritas internasional, Korea Utara mengatakan peluncuran itu akan membawa roket ke selatan. Puing-puing roket diperkirakan jatuh di atas Laut Kuning dan Samudera Pasifik.
Penerbangan itu adalah upaya peluncuran satelit keenam Korea Utara. Peluncuran ini juga menjadi yang pertama sejak 2016. Roket itu seharusnya menempatkan satelit mata-mata pertama Korea Utara di orbit.
Kegagalan peluncuran roket Korea Utara mendorong peringatan darurat dan peringatan evakuasi singkat di beberapa wilayah Korea Selatan dan Jepang. Peringatan darurat kemudian ditarik tanpa bahaya atau kerusakan yang dilaporkan.
Kepala Staf Gabungan Korea Selatan pada Rabu mengatakan, militer sedang melakukan operasi penyelamatan untuk memulihkan bagian dari kendaraan peluncuran luar angkasa. Militer membagikan foto puing-puing yang diambil dari air.
Pejabat Amerika Serikat (AS), Jepang, Korea Selatan melakukan panggilan telepon dan mengutuk keras peluncuran tersebut. Ketiga negara akan tetap waspada dengan rasa urgensi yang tinggi.
Sebelumnya, Korea Utara mengatakan akan meluncurkan satelit pengintaian militer pertamanya antara 31 Mei dan 11 Juni untuk meningkatkan pemantauan aktivitas militer AS. Pekan lalu, Korea Selatan menempatkan satelit di orbit dengan roket yang dirancang dan diproduksi di dalam negeri untuk pertama kalinya. Sementara Cina mengirim tiga astronaut ke stasiun luar angkasanya sebagai bagian dari rotasi awak pada Selasa (30/5/2023).
Teknologi Rudal
Pada Selasa (30/5/2023), Wakil Ketua Komisi Militer Pusat Partai Buruh yang berkuasa di Korea Utara, Ri Pyong-chol mengatakan, latihan militer bersama yang sedang berlangsung oleh AS dan Korea Selatan mengharuskan Pyongyang memiliki sarana, yang mampu mengumpulkan informasi tentang tindakan militer negara tersebut secara real time. Gedung Putih mengutuk peluncuran roket Korea Utara yang menggunakan teknologi rudal balistik.
Kepala Sekretaris Kabinet Jepang, Hirokazu Matsuno, mengatakan roket Korea Utara menghilang dari radar di atas Laut Kuning dan tidak sampai ke luar angkasa. Dia menambahkan, pemerintah tidak memiliki informasi lebih lanjut untuk dibagikan sekarang.
"Kami mengutuk keras tindakan Korea Utara. Kami mengajukan keluhan ke Pyongyang melalui saluran diplomatik di Beijing," kata Matsuno.
Sebelum peluncuran pada Rabu, Departemen Luar Negeri AS mengatakan, setiap peluncuran satelit Korea Utara yang menggunakan teknologi rudal balistik akan melanggar berbagai resolusi Dewan Keamanan PBB.
“Kendaraan peluncuran ruang angkasa (SLV) menggabungkan teknologi yang identik, dan dapat dipertukarkan dengan yang digunakan dalam rudal balistik, termasuk rudal balistik antarbenua,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri.
Korea Utara telah mencoba lima peluncuran satelit lainnya, dengan dua ditempatkan di orbit, termasuk selama peluncuran terakhirnya pada 2016. Para analis mengatakan, kapasitas Korea Utara untuk membangun satelit kerja masih belum terbukti.
“Sejauh pengetahuan kami, Korea Utara memiliki kapasitas yang sangat terbatas untuk membangun satelit,” kata Brian Weeden dari Secure World Foundation, organisasi kebijakan dan keamanan luar angkasa yang berbasis di AS.
"Mereka telah meluncurkan beberapa satelit sebelumnya, tetapi semuanya gagal segera setelah diluncurkan dan tidak satupun dari mereka tampaknya memiliki kemampuan yang signifikan," ujar Weeden.