News Forex, Index & Komoditi ( Selasa, 11 Juni 2024 )
News Forex, Index & Komoditi
( Selasa, 11 Juni 2024 )
Harga Minyak Melonjak 3% di Tengah Harapan Permintaan Bahan Bakar di Musim Panas
. Harga minyak melonjak sekitar 3% ke level tertinggi untuk 1 minggu di awal pekan ini. Hal tersebut didukung oleh harapan meningkatnya permintaan bahan bakar di musim panas ini meskipun dolar Amerika Serikat (AS) menguat dan ekspektasi Federal Reserve akan mempertahankan suku bunga lebih tinggi untuk jangka waktu yang lebih lama.
Senin (10/6), harga minyak mentah berjangka jenis Brent untuk kontrak pengiriman Agustus 2024 ditutup naik US$ 2,01 atau 2,5% ke US$ 81,63 per barel.
Sejalan, harga minyak mentah jenis West Texas Intermediate (WTI) untuk kontrak pengiriman Juli 2024 ditutup menguat US$ 2,21 atau 2,9% menjadi US$ 77,74 per barel.
Ini menjadi penutupan tertinggi untuk kedua harga patokan minyak mentah tersebut sejak 30 Mei.
The Fed menaikkan suku bunga secara agresif pada tahun 2022 dan 2023 untuk mengendalikan lonjakan inflasi. Suku bunga yang lebih tinggi tersebut telah meningkatkan biaya pinjaman bagi konsumen dan dunia usaha, yang dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi dan mengurangi permintaan minyak.
Demikian pula, penguatan dolar AS dapat mengurangi permintaan minyak dengan membuat komoditas yang diperdagangkan dalam mata uang dolar AS seperti minyak menjadi lebih mahal bagi pemegang mata uang lainnya.
"Masa depan lebih tinggi karena ekspektasi permintaan musim panas mendukung harga... meskipun lanskap makro yang lebih luas masih kurang optimis dibandingkan minggu-minggu sebelumnya," kata analis di perusahaan konsultan energi Gelber and Associates dalam sebuah catatan.
Analis Goldman Sachs memperkirakan, Brent akan naik menjadi US$ 86 per barel pada kuartal III-2024, mencatat dalam sebuah laporan bahwa permintaan transportasi musim panas yang kuat akan mendorong pasar minyak ke dalam defisit kuartal ketiga sebesar 1,3 juta barel per hari (bph).
Dolar AS, sementara itu, menguat ke level tertinggi dalam empat minggu terhadap sekeranjang mata uang lainnya, karena euro melemah tajam akibat ketidakpastian politik di Eropa setelah perolehan suara partai-partai sayap kanan untuk Parlemen Eropa, membuat Presiden Prancis Emmanuel Macron menyerukan pemilu nasional dipercepat.
Harga minyak di pekan lalu membukukan penurunan mingguan ketiga berturut-turut, di tengah kekhawatiran bahwa rencana untuk mengurangi sejumlah pengurangan produksi oleh OPEC+, mulai bulan Oktober 2024 akan menambah peningkatan pasokan.
Meskipun ada pemotongan OPEC+, persediaan minyak telah meningkat. Stok minyak mentah AS meningkat pada minggu terakhir, begitu pula stok bensin. Konsultan energi FGE juga memperkirakan minyak akan menguat, dengan harga mencapai pertengahan US$ 80-an pada kuartal ketiga.
“Kami terus memperkirakan pasar akan menguat,” kata FGE. "Tetapi hal itu mungkin memerlukan sinyal pengetatan yang meyakinkan dari data persediaan awal."
Perhatian investor kini tertuju pada rilis data indeks harga konsumen AS untuk bulan Mei pada hari Rabu (12/6) sebagai petunjuk kapan The Fed mungkin mulai menurunkan suku bunganya.
Pasar juga menunggu kesimpulan dari pertemuan kebijakan dua hari The Fed pada hari Rabu, di mana bank sentral diperkirakan akan mempertahankan suku bunga tetap stabil.
Pasar mengurangi ekspektasi penurunan suku bunga oleh The Fed pada bulan September setelah data pekerjaan yang lebih kuat dari perkiraan pada hari Jumat, dengan perkiraan saat ini mencerminkan peluang penurunan suku bunga kurang dari 50%. Ekspektasi pemotongan telah meningkat hingga 69% pada minggu lalu.
Para pelaku pasar juga memangkas ekspektasi mereka terhadap jumlah pelonggaran kebijakan The Fed tahun ini, dengan perkiraan yang menyiratkan hanya satu pemotongan dibandingkan dua pemotongan sebelum data gaji dirilis, menurut data dari perusahaan keuangan LSEG.
Pasar juga menunggu data pasokan dan permintaan minyak bulanan dari Energy Information Administration (EIA) dan OPEC pada hari Selasa dan International Energy Agency (IEA) pada hari Rabu.
Wall Street Reli: S&P 500 dan Nasdaq Catat Rekor Penutupan Tertinggi
Wall Street kembali reli di awal pekan ini dengan indeks S&P 500 dan indeks Nasdaq mencatat rekor penutupan tertinggi, meskipun investor berhati-hati jelang laporan harga konsumen di pekan ini dan pengumuman kebijakan Federal Reserve.
Senin (10/6), indeks Dow Jones Industrial Average ditutup menguat 69,05 poin atau 0,18% ke 38.868,04, indeks S&P 500 naik 13,8 poin atau 0,26% menjadi 5.360,79 dan indeks Nasdaq Composite menguat 59,40 poin atau 0,35% ke 17.192,53.
Indeks Nasdaq dan S&P 500 mendapat dukungan dari saham Nvidia yang menguat 0,7%, setelah perusahaan melakukan stock split. Beberapa investor sekarang percaya, pembuat chip tersebut akan masuk dalam indeks blue-chip, Dow.
Laporan Indeks Harga Konsumen Amerika Serikat (AS) untuk bulan Mei akan dirilis pada hari Rabu (12/6), bersamaan dengan kesimpulan dari pertemuan kebijakan dua hari The Fed.
The Fed akan merilis proyeksi ekonomi dan kebijakan terkini, diperkirakan akan mempertahankan suku bunga tetap stabil. Investor akan mencari petunjuk kapan bank sentral AS akan mulai menurunkan suku bunga.
"Ini adalah minggu yang penting bagi pasar dalam hal komentar dan pesan dari Federal Reserve," kata Quincy Krosby, Chief Global Strategist LPL Financial di Charlotte, North Carolina.
"Selain itu, Anda akan melihat laporan CPI pada Rabu pagi. Apa pun yang terkait dengan perekonomian dan apa pun yang terkait dengan inflasi dilihat oleh pasar melalui kacamata Federal Reserve."
Para pelaku pasar mengurangi ekspektasi penurunan suku bunga pada bulan September setelah data pekerjaan bulan Mei yang dirilis pada hari Jumat lebih kuat dari perkiraan, dengan kemungkinan penurunan sebesar 50%.
“Saya rasa hal ini akan menjadi tidak terlalu terdengar ketika orang-orang mencoba melakukan lindung nilai terhadap apa yang mungkin mereka lihat pada hari Rabu,” kata Alex McGrath, Private Wealth Advisor di NorthEnd Private Wealth.
Pada sesi ini, saham Apple merosot 1,9% pada hari pertama konferensi tahunan dari pengembang pembuat iPhone tersebut. Investor sangat menantikan informasi terbaru tentang cara perusahaan mengintegrasikan kecerdasan buatan ke dalam penawarannya.
Di antara saham-saham yang memperoleh keuntungan hari ini, Southwest Airlines melonjak 7% setelah aktivis investor Elliott Investment Management mengungkapkan pihaknya telah membangun posisi US$ 1,9 miliar di perusahaan tersebut.
Saham Diamond Offshore Drilling naik 10,9% setelah perusahaan jasa ladang minyak Noble mengatakan akan membeli saingannya yang lebih kecil dalam kesepakatan senilai US$ 1,59 miliar. Saham Noble naik 6,1%.
Dewan Keamanan PBB Dukung Proposal Gencatan Senjata Israel-Hamas
Pada Senin (10/6/2024), Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendukung proposal yang diajukan oleh Presiden AS Joe Biden untuk gencatan senjata antara Israel dan Hamas di Jalur Gaza.
DK PBB juga mendesak militan Palestina untuk menerima kesepakatan yang bertujuan mengakhiri konflik yang telah berlangsung selama delapan bulan.
Mengutip Reuters, Hamas menyambut baik penerapan resolusi yang dirancang AS dan mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka siap bekerja sama dengan para mediator dalam menerapkan prinsip-prinsip rencana tersebut yang konsisten dengan tuntutan rakyat dan perlawanan mereka.
Rusia abstain dalam pemungutan suara di PBB, sementara 14 anggota Dewan Keamanan lainnya mendukung resolusi yang mendukung rencana gencatan senjata tiga fase yang ditetapkan oleh Biden pada 31 Mei 2024 yang ia gambarkan sebagai inisiatif Israel.
“Hari ini kami memilih perdamaian,” kata Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield kepada dewan setelah pemungutan suara.
Aljazair, satu-satunya anggota DK yang berasal dari Arab, mendukung resolusi tersebut.
"Karena kami yakin resolusi tersebut dapat mewakili langkah maju menuju gencatan senjata yang segera dan langgeng,” kata Duta Besar Aljazair untuk PBB, Amar Bendjama, kepada dewan.
Dia menambahkan, “Ini menawarkan secercah harapan bagi Palestina. Sudah waktunya menghentikan pembunuhan.”
Resolusi tersebut juga merinci usulan tersebut, dan menyatakan bahwa jika perundingan memakan waktu lebih dari enam minggu untuk tahap pertama, gencatan senjata akan tetap berlanjut selama perundingan berlanjut."
Tujuan Israel
Namun, laporan tersebut tidak memuat cukup detail mengenai Moskow. Duta Besar Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia menanyakan apa yang secara khusus disetujui Israel dan mengatakan Dewan Keamanan tidak boleh menandatangani perjanjian dengan parameter yang tidak jelas.
“Kami tidak ingin menghalangi resolusi tersebut hanya karena, sejauh yang kami pahami, resolusi tersebut didukung oleh dunia Arab,” kata Nebenzia kepada dewan.
Duta Besar Israel untuk PBB Gilad Erdan hadir pada pemungutan suara tersebut, namun tidak memberikan pidato di dewan tersebut.
Sebaliknya, diplomat senior Israel di PBB Reut Shapir Ben Naftaly mengatakan kepada badan tersebut bahwa tujuan Israel di Gaza selalu jelas.
“Israel berkomitmen terhadap tujuan-tujuan ini – untuk membebaskan semua sandera, untuk menghancurkan kemampuan militer dan pemerintahan Hamas dan untuk memastikan bahwa Gaza tidak menimbulkan ancaman bagi Israel di masa depan. Hamas-lah yang mencegah perang ini berakhir,” jelasnya.
DK PBB pada bulan Maret menuntut gencatan senjata segera dan pembebasan tanpa syarat semua sandera yang ditahan oleh Hamas.
Selama berbulan-bulan, perunding dari AS, Mesir dan Qatar telah berusaha menengahi gencatan senjata.
Hamas mengatakan mereka menginginkan diakhirinya perang di Jalur Gaza secara permanen dan penarikan Israel dari wilayah kantong berpenduduk 2,3 juta orang itu.
Israel melakukan pembalasan terhadap Hamas, yang menguasai Gaza, atas serangan yang dilakukan militannya pada 7 Oktober.
Lebih dari 1.200 orang terbunuh dan lebih dari 250 orang disandera oleh Hamas pada 7 Oktober, menurut penghitungan Israel. Lebih dari 100 sandera diyakini masih ditawan di Gaza.
Berdasarkan otoritas kesehatan Gaza, Israel melancarkan serangan udara, darat dan laut di wilayah Palestina, menewaskan lebih dari 37.000 warga Palestina.
Rusia Kian Gencar Lakukan Dedolarisasi, Ini Buktinya
Rusia terus melanjutkan rencana untuk meninggalkan dolar AS secara bertahap.
Bahkan Presiden Rusia Vladimir Putin menyerukan negara tersebut untuk mengurangi penggunaan mata uang "beracun".
Mengutip Business Insider, berbicara di Forum Ekonomi Internasional St. Petersburg minggu ini, presiden Rusia menunjuk pada menurunnya penggunaan mata uang Barat di negaranya.
Dia menambahkan, rubel lebih banyak digunakan dalam transaksi perdagangan, meskipun nilai mata uang tersebut anjlok pada akhir tahun 2023.
“Tahun lalu, porsi pembayaran ekspor Rusia dalam mata uang yang dianggap ‘beracun’ oleh negara-negara yang tidak bersahabat berkurang setengahnya. Sementara porsi rubel dalam transaksi ekspor dan impor meningkat – saat ini mendekati 40%,” kata Putin di acara tersebut, menurut laporan dari Reuters.
Dia menambahkan, Rusia akan meningkatkan penggunaan mata uang nasional dalam penyelesaian perdagangan luar negeri, meningkatkan keamanan dan efisiensi operasi tersebut, termasuk melalui BRICS.
Selain itu, Rusia akan terus meningkatkan penggunaan mata uang BRICS untuk perdagangan. Ia juga memperkenalkan beberapa tujuan ekonomi ambisius yang harus dipenuhi Rusia pada tahun 2030, termasuk mengurangi impor dari negara lain, meningkatkan investasi pada aset tetap sebesar 60%, dan menggandakan nilai pasar saham Rusia.
Rusia telah beralih dari dolar sejak tahun 2022, setelah Rusia memulai invasi ke Ukraina dan kemudian terkena sanksi Barat.
Putin telah menolak sebagian besar pembatasan perdagangan tersebut, dan menyebut langkah-langkah penting, seperti pembatasan harga minyak Rusia, sebagai tindakan yang “bodoh”.
Akan tetapi, menurut para ahli, perekonomian Rusia sedang kesulitan untuk bertahan karena semakin terisolasi dari pasar global.
Tantangan yang harus dihadapi Rusia
Namun, jalan Rusia menuju de-dolarisasi bukannya tanpa tantangan.
Melansir MSN .com, dominasi dolar AS yang mengakar dalam perdagangan dan keuangan global, ditambah dengan peran aset-aset berdenominasi dolar sebagai investasi safe-haven, menimbulkan hambatan signifikan terhadap upaya Rusia untuk mempromosikan mata uang alternatif.
Selain itu, ketegangan geopolitik yang sedang berlangsung antara Rusia dan negara-negara Barat, khususnya Amerika Serikat, terus membayangi prospek pencapaian kemajuan yang berarti dalam de-dolarisasi.
Terlepas dari tantangan-tantangan ini, komitmen Rusia untuk mengurangi ketergantungannya pada dolar AS menggarisbawahi tren global yang lebih luas dimana negara-negara berupaya mendiversifikasi kepemilikan mata uang mereka dan mengurangi paparan terhadap risiko geopolitik.
Meskipun dampak langsungnya terhadap status dolar AS sebagai mata uang cadangan utama dunia mungkin terbatas, upaya Rusia untuk mempromosikan mata uang alternatif menandakan perubahan signifikan dalam lanskap moneter global dan menyoroti dinamika kekuatan ekonomi yang terus berkembang di abad ke-21.
Bantah Klaim Zionis Israel, Pemerintah Gaza Tegaskan Korban adalah Warga Sipil
Kantor Media Pemerintah di Gaza pada Jumat (7/6) membantah dugaan Israel bahwa tentaranya membunuh orang-orang Palestina bersenjata dalam serangan ke sebuah sekolah, yang dikelola PBB dan menampung ribuan orang di kamp pengungsian Nuseirat.
Sebelumnya, militer Israel merilis daftar 17 nama yang mereka klaim merupakan anggota kelompok perlawanan Palestina Hamas dan Jihad Islam, yang berkumpul di sebuah ruangan di sekolah yang berada di Jalur Gaza tengah tersebut.
Kantor Media Pemerintah menyebutkan bahwa daftar Israel itu menyebut nama-nama warga Palestina yang gugur sebelum serangan pada Kamis (6/6) di kamp pengungsian Nuseirat.
Nama yang disebut itu termasuk Majd Darweesh, yang dibunuh oleh tentara pada Rabu (5/6) di kamp pengungsian Maghazi.
Dalam daftar itu, ada juga nama Maher Fadel dan Motasem Shaqra, yang dua-duanya gugur pada Rabu di kamp pengungsian Bureij.
Daftar yang dirilis Israel itu juga menyebut Jamil al-Maqadma, seorang pria lansia yang meninggal pada 2017.
Mereka menambahkan bahwa daftar Israel itu mencakup juga tiga warga Palestina yang masih hidup, termasuk satu orang yang sudah tinggal di luar negeri selama bertahun-tahun.
Kantor media yang berbasis di Gaza itu juga menyebutkan 12 anak yang tewas dalam serangan itu, selain jenazah dua anak yang tidak diketahui identitasnya.
Sedikitnya 40 pengungsi Palestina gugur dalam serangan tersebut. Serangan mematikan itu memicu kecaman dan kemarahan cukup luas dari masyarakat internasional dan PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa), di tengah tuntutan agar serangan itu diselidiki.
Sementara itu, Sedikitnya sudah 36.801 warga Palestina yang tewas dalam serangan Israel yang terus berlangsung di Jalur Gaza sejak Oktober lalu, kata Kementerian Kesehatan di daerah kantong tersebut pada Sabtu.
"Serangan Israel menewaskan 70 orang dan melukai 150 lainnya dalam 24 jam terakhir," menurut pernyataan kemenkes itu.
Pernyataan itu menambahkan bahwa 83.680 orang lainnya juga luka-luka dalam serangan Israel.
"Banyak orang masih terjebak di bawah reruntuhan dan di jalanan karena tim penyelamat tidak dapat menjangkau mereka," bunyi pernyataan tersebut.
Israel terus melanjutkan serangan brutalnya di Gaza meski resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menuntut pihak-pihak terkait segera melakukan gencatan senjata.
Israel terus melanjutkan serangan brutalnya di Gaza sejak serbuan Hamas pada 7 Oktober 2023, meski resolusi Dewan Keamanan PBB menuntut pihak-pihak terkait segara mewujudkan gencatan senjata.
Lebih dari 36.700 warga Palestina di Gaza, yang sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak, telah tewas, dan sedikitnya 83.500 lainnya luka-luka, menurut otoritas kesehatan setempat.
Delapan bulan setelah perang dilancarkan oleh Israel, sebagian besar wilayah Gaza hancur di tengah blokade yang melumpuhkan akses pada makanan, air bersih, dan obat-obatan.
Israel dituding di Mahkamah Internasional (ICJ) melakukan genosida. Dalam putusan terbarunya, ICJ memerintahkan Israel untuk segera menghentikan serangan di Rafah.
Di Rafah, lebih dari satu juga warga Palestina mencari perlindungan dari perang sebelum mereka diserang Israel pada 6 Mei.
Menteri Luar Negeri Turki akan hadiri pertemuan BRICS+ di Rusia
Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan akan melakukan perjalanan ke Rusia untuk kunjungan dua hari guna menghadiri pertemuan para menteri luar negeri blok BRICS dan beberapa negara lain, atau BRICS+, menurut sumber diplomatik.
Sumber tersebut, Minggu (9/6), mengatakan Hakan Fidan akan menghadiri pertemuan di Nizhny Novgorod pada Selasa (11/6) dan mengadakan pembicaraan dengan para pejabat Rusia, termasuk Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov.
Diskusi dalam pertemuan tersebut akan fokus pada isu-isu regional dan internasional, termasuk perkembangan terkini di Gaza, Ukraina, Suriah, Libya dan Kaukasus Selatan.
Fidan akan menegaskan kembali harapan Turki untuk mengakhiri perang yang sedang berlangsung di kawasan secara damai sesegera mungkin, serta kesediaannya untuk memberikan dukungan ke arah ini, kata sumber tersebut.
Kerja sama ekonomi dan perdagangan juga masuk dalam agenda, termasuk upaya untuk meningkatkan investasi bersama dan mencapai target volume perdagangan sebesar $100 miliar (sekitar Rp 1.627 triliun), yang ditetapkan oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Presiden Rusia Vladimir Putin.
Dalam kunjungan tersebut, Fidan juga akan diperkirakan akan bertemu dengan perwakilan bisnis Turki yang beroperasi di Rusia.
Sesi BRICS+
Pertemuan pada Selasa akan membahas masalah keamanan internasional, pembangunan berkelanjutan dan tata kelola global.
BRICS juga mengundang 15 negara non-anggota untuk hadir, yaitu Turki, Bahrain, Bangladesh, Belarus, Aljazair, Indonesia, Kazakhstan, Kuba, Laos, Mauritania, Nigeria, Thailand, Sri Lanka, Venezuela dan Vietnam.
Fidan juga diperkirakan akan mengadakan pertemuan bilateral dengan rekan-rekannya dari negara lain di sela-sela pertemuan tersebut. Presiden Erdogan juga pernah berpartisipasi dalam KTT BRICS ke-10 di Johannesburg pada 2018.
Rusia mengambil alih kepemimpinan BRICS dari Afrika Selatan pada 1 Januari, dengan mengusung tema "Memperkuat multilateralisme untuk pembangunan dan keamanan global yang adil."
KTT BRICS ke-16 rencananya akan digelar di Kazan pada 22-24 Oktober.
Presiden Prancis Emmanuel Macron umumkan pembubaran Majelis Nasional
Patung bertema Olimpiade dan Paralimpiade terlihat di depan Majelis Nasional di Paris, Prancis, 2 April 2024. (ANTARA/Xinhua/Gao Jing)
Paris (ANTARA) - Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumumkan pembubaran Majelis Nasional pada Minggu (9/6) malam waktu setempat, menyusul kekalahan partainya dalam pemilihan Parlemen Eropa 2024, ungkap siaran langsung BFMTV, salah satu media setempat.
"Saya telah memutuskan untuk mengembalikan pilihan masa depan parlemen kepada Anda melalui pemungutan suara. Oleh karena itu, saya membubarkan Majelis Nasional pada malam ini," ujar Macron dalam sebuah pidato singkat.
"Ini adalah keputusan yang serius dan berat. Namun yang terpenting, ini merupakan sebuah tindakan yang didasarkan pada kepercayaan," tambahnya.
Partai Renaissance yang didirikan oleh Macron memperoleh 15,2 persen suara dalam pemilihan Parlemen Eropa 2024, jauh tertinggal dari partai sayap kanan National Rally yang mengantongi 31,8 persen suara.
Menteri Kabinet Perang Israel Mundur, Sebut Netanyahu Gagal Menang Lawan Hamas
Benny Gantz, seorang menteri utama Kabinet Perang Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu, telah mengumumkan pengunduran dirinya. Gantz menilai PM Netanyahu sudah gagal mencapai kemenangan dalam perang melawan Hamas di Jalur Gaza, Palestina. Gantz, mantan menteri pertahanan yang masuk Kabinet Perang tak lama setelah dimulainya perang di Gaza pada Oktober lalu, mengumumkan pengunduran dirinya pada hari Minggu dengan alasan ketidaksepakatan dengan kebijakan Netanyahu. “Netanyahu menghalangi kita untuk maju menuju kemenangan sejati,” katanya dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip CNN, Senin (10/6/2024). Baca Juga Israel Bantai 210 Warga Palestina di Nuseirat, Ini Respons Keras Abu Ubaidah “Untuk alasan ini kami meninggalkan pemerintahan darurat hari ini, dengan berat hati, namun dengan sepenuh hati," lanjut dia. Gantz juga meminta Netanyahu untuk menetapkan tanggal pemilu baru, dan mendesaknya untuk tidak membiarkan Negara Israel terkoyak. Meskipun hengkangnya Gantz tidak akan meruntuhkan koalisi yang berkuasa, mengingat partai Ketahanan Israel yang berhaluan tengah hanya memiliki enam kursi di Knesset (Parlemen), langkahnya pasti akan menimbulkan gelombang kejutan di seluruh lanskap politik negara Yahudi tersebut. Tak lama setelah pengumuman tersebut, menteri lain yang tidak memiliki portofolio, mantan Kepala Staf Pasukan Pertahanan Israel (IDF) Gadi Eisenkot, juga mengundurkan diri dari kabinet. Yechiel Tropper, anggota Knesset, menyampaikan pengumuman serupa. Netanyahu, melalui X, menyesali pengunduran diri Gantz, dan mendesaknya untuk tidak mundur dari pertempuran, serta mengeklaim bahwa ini sebenarnya adalah “waktunya untuk bergabung”. PM rezim Zionis tersebut menyatakan bahwa dia siap bekerja sama dengan partai Zionis mana pun yang bersedia membantu menjembatani kemenangan atas musuh-musuh Israel. Disintegrasi Kabinet Perang Israel terjadi bertepatan dengan pengunduran diri seorang jenderal penting Israel yang bertanggung jawab atas operasi Gaza, karena kegagalan menghentikan serangan awal Hamas pada Oktober 2023. Dalam suratnya kepada atasannya, Kepala Divisi Gaza IDF, Brigadir Jenderal Avi Rosenfeld, mengatakan dia telah gagal dalam “misi hidupnya” dan berhenti dari dinas militer sama sekali. Rosenfeld adalah perwira tinggi kedua yang mengundurkan diri terkait serangan Hamas 7 Oktober 2023, setelah kepala intelijen militer IDF mengundurkan diri awal tahun ini.
Kata Putin, AS Tak Akan Selamatkan Sekutu NATO-nya Jika Dilenyapkan Bom Nuklir Rusia
Presiden Vladimir Putin mengatakan jika negara-negara anggota NATO di Eropa berhasil memprovokasi Rusia untuk melakukan respons nuklir, Amerika Serikat (AS) mungkin akan diam saja. Berbicara di Forum Ekonomi Internasional St Petersburg (SPIEF), Putin ditanya tentang retorika yang semakin agresif dari beberapa negara Eropa, yang disamakan oleh moderator Sergey Karaganov dengan tindakan menggonggong terhadap hyena. “Negara-negara Eropa harus berpikir: jika pihak-pihak yang melakukan pertukaran nuklir dengan kita dilenyapkan, akankah Amerika terlibat dalam pertukaran tersebut, pada tingkat senjata strategis, atau tidak? Saya sangat meragukannya,” kata Putin menanggapi komentar Karaganov. Presiden Rusia menjelaskan bahwa, meskipun Amerika Serikat dan Rusia sama-sama memiliki sistem peringatan dini yang dikembangkan dengan baik untuk mendeteksi rudal yang masuk, negara-negara anggota NATO di Eropa tidak memilikinya. Baca Juga Negara NATO Ini Target Empuk Nuklir Rusia, Diklaim Bisa Lumpuhkan Energi Eropa “Dalam hal ini, mereka kurang lebih tidak berdaya,” katanya, seperti dikutip dari Russia Today, Minggu (9/6/2024). “Selain itu, senjata nuklir taktis Rusia tiga hingga empat kali lebih kuat dibandingkan bom yang digunakan Amerika terhadap Hiroshima dan Nagasaki,” lanjut Putin. “Kita mempunyai jumlah yang jauh lebih banyak—baik di benua Eropa, dan bahkan jika AS mendatangkannya dari Amerika—kita masih memiliki jumlah yang jauh lebih banyak.” Perang nuklir semacam itu, kata Putin, akan menimbulkan korban yang tak terhingga. Meskipun tidak mengesampingkan perubahan terhadap doktrin nuklir Rusia, Putin mengatakan bahwa saat ini pihaknya hanya mengizinkan penggunaan senjata atom jika terjadi ancaman terhadap kedaulatan dan integritas wilayah negara Rusia, yang saat ini belum berlaku. Bahkan, menurut Putin, tidak perlu membicarakan eskalasi nuklir ketika industri militer dan pertahanan Rusia sudah efektif dan jauh lebih mampu dibandingkan musuh-musuhnya dalam hal lapis baja dan kekuatan udara. AS dan sekutu-sekutunya telah menyalurkan senjata, amunisi, dan peralatan ke Ukraina selama dua tahun terakhir, sambil bersikeras bahwa mereka ingin memberikan kekalahan strategis pada Rusia namun bukan pihak dalam konflik tersebut. Dalam beberapa minggu terakhir, Washington, London, dan anggota NATO lainnya mengumumkan bahwa mereka mencabut pembatasan penggunaan senjata oleh Kyiv terhadap Rusia, sehingga memicu seruan agar Moskow melakukan pembalasan. Mengutip kebutuhan untuk menyampaikan pesan kepada Barat, bulan lalu Kremlin memerintahkan distrik militer yang berbatasan dengan Ukraina untuk melakukan latihan penempatan senjata nuklir non-strategis.
Austria: Negara-negara NATO Sudah Lewati Garis Merah dalam Perang Rusia-Ukraina
Pemerintah Austria menilai negara-negara NATO telah melewati batas ketika mereka mengizinkan Ukraina menggunakan senjata pasokan mereka untuk menyerang target di wilayah Rusia. Penilaian itu disampaikan Menteri Pertahanan Klaudia Tanner dalam sebuah wawancara dengan Die Presse yang diterbitkan pada hari Sabtu (8/6/2024). ADVERTISING Beberapa anggota NATO secara terbuka mengizinkan Ukraina menggunakan senjata pasokan mereka untuk serangan lintas batas terhadap Rusia dalam beberapa pekan terakhir—meskipun secara terbatas. Baca Juga Kata Putin, AS Tak Akan Selamatkan Sekutu NATO-nya Jika Dilenyapkan Bom Nuklir Rusia Negara-negara Barat bersikeras bahwa mereka masih bukan pihak yang terlibat dalam konflik tersebut, dan hanya mendukung upaya Kyiv untuk menghentikan dorongan pasukan Rusia ke wilayah Kharkiv. “Garis merah telah dilewati,” kata Tanner ketika ditanya tentang izin Amerika Serikat (AS), Prancis, dan Jerman untuk menggunakan senjata mereka dalam serangan lintas batas. Ketika pewawancara bertanya bagaimana lagi Kyiv dapat menghentikan operasi Kharkiv, Menteri Pertahanan Austria itu menjawab: “Sebagai negara yang netral secara militer, kami tidak berhak menghakimi.” Kepala pertahanan Austria itu menambahkan bahwa setidaknya dia sangat senang bahwa Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg telah mengklarifikasi bahwa aliansi tersebut tidak akan mengirim pasukan ke Ukraina. Stoltenberg mengeklaim bahwa NATO tidak memiliki rencana untuk mengerahkan pasukan darat ke Ukraina dalam konferensi pers pada hari Kamis. Meskipun demikian, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumumkan pada hari Jumat bahwa dia hampir siap untuk menyelesaikan koalisi internasional yang secara resmi mengirim “instruktur” militer Barat untuk melatih pasukan Kyiv di Ukraina. Presiden Rusia Vladimir Putin telah menekankan bahwa Moskow telah lama menyadari bahwa personel militer Barat telah berperang di Ukraina, dengan menyamar sebagai “tentara bayaran” dan “sukarelawan”. Menurut Putin, persenjataan jarak jauh produksi Barat yang digunakan oleh Kyiv dalam serangan lintas batas juga sering dikendalikan dan digunakan oleh pasukan asing. Bahkan, lanjut Putin, jika Ukraina yang mengambil tindakan, AS dan sekutunya adalah pihak yang memberikan informasi intelijen kepada Kyiv mengenai sasaran-sasaran Rusia. Moskow telah memperingatkan bahwa serangan jarak jauh Ukraina yang didukung Barat terhadap wilayah Rusia akan berarti partisipasi langsung Barat dalam konflik tersebut, dan bahwa Rusia dapat meresponsnya dengan cara yang sama. “Kita bisa merespons secara asimetris,” kata Putin pada Rabu lalu, seraya mengisyaratkan bahwa Moskow bisa memasok senjata serupa ke seluruh dunia, yang bisa digunakan untuk melawan target-target Barat.
3 Alasan Israel Akan Kalah dalam Invasi Darat ke Basis Hizbullah Versi Mantan Pejabat Mossad
Di tengah persiapan Israel melakukan invasi besar-besaran ke Hizbullah di Lebanon, banyak pejabat yang memperingatkan eksistensi negara zionis tersebut. Pasalanya, Hizbullah memiliki kekuatan yang lebih tangguh. Mantan kepala departemen pengumpulan intelijen Mossad, Haim Tomer, mengatakan kepada media Israel Hayom bahwa perang dengan Hizbullah berarti “ancaman terhadap visi Zionis Israel”. Mantan Pejabat Mossad Beberkan Alasan Israel Akan Kalah dalam Perang Melawan Hizbullah 1. Hizbullah Melemahkan Israel Foto/AP Perang skala besar dengan Hizbullah akan melemahkan kemampuan Israel untuk melanjutkan tugasnya sebagai negara yang memiliki perekonomian, sebagai komunitas, dan sebagai pemain internasional. "Jika perang pecah, roket Hizbullah akan melumpuhkan Israel selama berminggu-minggu," kata Tomer. 2. Israel Akan Mengalami Kehancuran Foto/AP Perang skala penuh akan membuat nasib Acre, Haifa, Tiberias dan mungkin Tel Aviv sama dengan nasib Kiryat Shmona dan Galilea, di mana kehancuran dan kehancuran sangat parah. "Hizbullah memiliki rudal presisi yang dapat meledakkan ladang gas Israel dalam hitungan detik," papar Tomer. Baca Juga Putin: Rusia Tidak Butuh Senjata Nuklir untuk Meraih Kemenangan di Ukraina 3. Hizbullah Bisa Menembakkan 1.500 Roket dalam Sehari Foto/AP Angkatan Udara Israel tidak lagi bebas beroperasi di Lebanon karena sistem deteksi yang disediakan oleh Iran. "Hizbullah memiliki 100.000 hingga 150.000 hulu ledak dan dapat menembakkan 1.500 roket sehari selama hari-hari pertama perang," ujar Tomer.
Korea Utara Kirim 310 Balon Berisi Sampah ke Korea Selatan dalam Semalam
Korea Utara kembali mengirim ratusan balon berisi sampah ke wilayah udara tetangganya, Korea Selatan, pada hari Minggu (9/6) malam.
Militer Korea Selatan pada hari Senin (10/6) mengatakan, Korea Utara mengirim sekitar 310 balon balon pembawa sampah dalam semalam.
Mengutip kantor berita Yonhap, balon-balon tersebut berisi kertas bekas dan plastik. Sejauh ini militer Korea Selatan belum menemukan bahan beracun atau berbahaya dari balon tersebut.
Menurut Kepala Staf Gabungan (JCS) Korea Selatan, sudah tidak ada lagi balon yang terdeteksi masuk ke wilayah udara mereka pada pukul 8.30 pagi ini waktu Seoul.
"Banyak balon gagal mencapai Korea Selatan karena angin bertiup ke arah timur, dan sekitar 50 balon ditemukan melintasi perbatasan," kata juru bicara JCS, Kolonel Lee Sung-jun.
Kiriman Balon Sampah Korea Utara
Kiriman balon berisi sampah pada hari Minggu merupakan lanjutan dari gelombang gangguan baru yang dimulai sejak 28 Mei lalu.
Pihak Pyongyang mengklaim, aksi tersebut merupakan balasan atas selebaran anti-Korea Utara yang disebarkan oleh para aktivitas di Korea Selatan.
Yonhap mencatat, Korea Utara diperkirakan telah meluncurkan lebih dari 1.600 balon berisi sampah sejauh ini.
Korea Selatan membalas kiriman balon sampah tersebut dengan melakukan siaran propaganda melalui pengeras suara raksasa di wilayah perbatasan. Beberapa lagu k-pop bahkan ikut diputar dalam aksi balasan ini.
Militer Korea Selatan melaporkan, mereka sempat mendeteksi adanya aktivitas militer Korea Utara yang tidak biasa setelah siaran tersebut dilakukan.
Sebagai catatan, ini adalah pertama kalinya Korea Selatan melakukan aksi tersebut setelah deklarasi antar-Korea pada tahun 2018.
Pada Agustus 2015, Korea Utara sempat bereaksi keras dengan melepaskan tembakan artileri ke arah Korea Selatan tak lama setelah kampanye propaganda melalui pengeras suara dikumandangkan.
AS Desak DK PBB Voting Resolusi Gencatan Senjata Gaza
Amerika Serikat (AS) mendesak Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk melakukan voting terhadap draf resolusi yang mendukung rencana "gencatan senjata segera dengan pembebasan para sandera" antara Israel dan Hamas, yang sedang berperang di Jalur Gaza.
Seperti dilansir AFP, Senin (10/6/2024), sejumlah sumber diplomatik PBB mengatakan voting atau pemungutan suara dijadwalkan pada Senin (10/6) waktu setempat, namun belum dikonfirmasi oleh Korea Selatan (Korsel) yang memegang jabatan Presiden Dewan Keamanan PBB untuk bulan Juni.
"Hari ini, Amerika Serikat meminta Dewan Keamanan (PBB) untuk melakukan pemungutan suara... mendukung usulan yang dibahas," ucap juru bicara delegasi AS untuk PBB, Nate Evans, dalam pernyataan pada Minggu (9/6) waktu setempat tanpa menyebut tanggal voting digelar.
"Anggota dewan tidak boleh melewatkan kesempatan ini dan harus berbicara dengan satu suara untuk mendukung kesepakatan ini," imbuhnya.
AS yang merupakan sekutu setia Israel, telah banyak dikritik karena memveto beberapa draf resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan gencatan senjata di Jalur Gaza.
Presiden AS Joe Biden, pada 31 Mei lalu, meluncurkan dorongan baru untuk gencatan senjata dan kesepakatan pembebasan sandera, terpisah dari PBB. Berdasarkan proposal itu, Israel akan menarik pasukannya dari area berpenduduk di Jalur Gaza dan Hamas akan membebaskan para sandera.
Gencatan senjata, menurut proposal itu, akan berlangsung selama enam minggu dan bisa diperpanjang, sembari para perunding berupaya mengakhiri perang secara permanen. AS menempatkan tanggung jawab utama untuk menerima proposal itu kepada Hamas.
Dalam draf resolusi terbaru yang diajukannya ke Dewan Keamanan PBB, Washington secara spesifik menyerukan agar kelompok militan yang menguasai Jalur Gaza proposal gencatan senjata mereka.
Draf resolusi yang telah didistribusikan kepada negara-negara anggota Dewan Keamanan PBB pada Minggu (9/6) waktu setempat, menyatakan "menyambut baik" proposal gencatan senjata terbaru sembari menyebut bahwa Israel telah menerimanya -- berbeda dengan versi sebelumnya.
Disebutkan bahwa draf resolusi yang diajukan AS itu "menyerukan kepada Hamas untuk juga menerimanya, dan mendesak kedua pihak untuk sepenuhnya melaksanakan ketentuan-ketentuannya tanpa penundaan dan tanpa syarat".
Dalam respons terhadap permintaan beberapa negara anggota, draf terbaru dengan jelas menjabarkan proposal gencatan senjata itu. Salah satunya menyebut fase pertama dengan "gencatan senjata segera, sepenuhnya dan menyeluruh", kemudian pembebasan para sandera Hamas, dan "pertukaran tahanan Palestina" ditambah "penarikan pasukan Israel dari area-area berpenduduk di Gaza".
Disebutkan juga dalam draf itu soal "penyaluran bantuan kemanusiaan yang aman dan efektif dalam skala besar di seluruh Jalur Gaza kepada semua warga sipil Palestina yang membutuhkannya".
Draf resolusi AS ini diajukan setelah Aljazair sebelumnya mengajukan rancangan resolusi yang isinya menuntut gencatan senjata segera dan, secara khusus, penghentian serangan Israel di Rafah, Jalur Gaza bagian selatan.
AS menyebut rancangan resolusi yang diajukan Aljazair itu tidak membantu, dan menyatakan pihaknya lebih memilih negosiasi di lapangan untuk mencapai gencatan senjata di Jalur Gaza.
Hamas: 3 Sandera Tewas Saat Operasi Pembebasan Israel
Sayap bersenjata Hamas, Brigade al-Qassam, menyebut tiga sandera tewas saat Israel melancarkan operasi militer khusus untuk membebaskan sandera yang masih ditahan di Jalur Gaza. Salah satu sandera yang tewas merupakan seorang warga negara Amerika Serikat (AS).
Seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, Senin (10/6/2024), militer Israel menyelamatkan empat sandera yang ditahan Hamas, dalam keadaan hidup, dalam operasi pembebasan sandera di area kamp pengungsi al-Nuseirat, Jalur Gaza bagian tengah, pada Sabtu (8/6) waktu setempat.
Operasi militer Tel Aviv itu juga menewaskan sedikitnya 274 warga Palestina. Angka ini tercatat sebagai jumlah korban tewas paling buruk untuk periode 24 jam sejak perang berkecamuk di Jalur Gaza pada Oktober tahun lalu.
Brigade al-Qassam, dalam pernyataannya yang disertai video, menyebut tiga sandera lainnya tewas dalam operasi militer Israel tersebut.
Nama para sandera yang tewas tidak diungkap ke publik, namun video yang dirilis Brigade al-Qassam menunjukkan tiga mayat tak dikenal yang bagian wajahnya disensor.
"Para sandera Anda tidak akan dibebaskan kecuali tahanan kami dibebaskan," sebut keterangan dalam video yang dirilis Brigade al-Qassam tersebut.
Disebutkan bahwa satu sandera yang tewas merupakan warga negara AS, sedangkan asal kewarganegaraan dua sandera lainnya tidak diungkap. Belum ada tanggapan resmi AS atas laporan tersebut.
Klaim sayap bersenjata Hamas itu langsung dibantah oleh juru bicara militer Israel, yang menyebutnya sebagai "kebohongan terang-terangan".
Sementara itu, usai Israel membebaskan empat sandera dalam operasi di kamp pengungsi al-Nuseirat, pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh menegaskan "perlawanan akan berlanjut".
Haniyeh menegaskan bahwa Israel tidak bisa memaksakan pilihannya pada Hamas, dan kelompok militan yang menguasai Jalur Gaza itu tidak akan menerima kesepakatan apa pun yang tidak memberikan keamanan bagi warga Palestina.
"Rakyat kami tidak akan menyerah dan perlawanan akan terus berlanjut untuk membela hak-hak kami dalam menghadapi musuh kriminal ini," tegas Haniyeh.
Dalam komentar terpisah, seorang pejabat senior Hamas Sami Abu Zuhri mengatakan kepada Reuters bahwa "mendapatkan kembali empat sandera setelah sembilan bulan pertempuran adalah tanda kegagalan, bukan pencapaian".