News Forex, Index & Komoditi ( Rabu, 8 November 2023 )
News Forex, Index & Komoditi
( Rabu, 8 November 2023 )
Wall Street Mencatat Reli Kenaikan Terpanjang Dalam 2 Tahun
Wall Street kembali menguat pada hari Selasa (7/11). S&P 500 dan Nasdaq Composite mencatatkan kenaikan terpanjang dalam dua tahun terakhir. Penurunan imbal hasil Treasury AS mendukung pertumbuhan saham-saham megacap, sementara investor mencari kejelasan lebih lanjut mengenai suku bunga dari Federal Reserve.
Selasa (7/11), Dow Jones Industrial Average naik 56,94 poin atau 0,17% menjadi 34.152,8. Indeks S&P 500 naik 12,40 poin atau 0,28% menjadi 4,378.38. Nasdaq Composite bertambah 121,08 poin atau 0,90% ke posisi 13,639.86.
S&P 500 mencetak kenaikan hari ketujuh berturut-turut dengan Nasdaq mencatat kenaikan kedelapan berturut-turut, rekor terpanjang untuk setiap indeks dalam dua tahun. Dow Jones menguat untuk sesi ketujuh berturut-turut, yang terpanjang sejak 13 sesi pada bulan Juli.
Imbal hasil obligasi US Treasury 10-tahun yang menjadi acuan berada pada kecepatan penurunan kelima dalam enam hari terakhir di tengah ekspektasi bahwa The Fed akan menyelesaikan siklus kenaikan suku bunganya. Imbal hasil memperpanjang penurunan setelah lelang obligasi 3 tahun senilai US$ 48 miliar. Pemerintah Amerika Serikat (AS) akan menggelar lelang obligasi 10 tahun dan obligasi 30 tahun pada pekan ini juga.
Ekspektasi bahwa siklus kenaikan suku bunga The Fed akan segera berakhir telah meningkat dalam beberapa hari terakhir. Tetapi pasar masih sensitif terhadap kemungkinan kenaikan suku bunga lagi. Pejabat bank sentral juga berhati-hati dalam memberikan komentar mengenai jalur suku bunga di masa depan.
Pasar memperkirakan kemungkinan sebesar 90,2% bahwa Fed akan sekali lagi mempertahankan suku bunga stabil pada pertemuan kebijakan bulan Desember. Prediksi ini naik dari 68,9% pada minggu lalu, menurut FedWatch Tool dari CME.
Gubernur Fed Christopher Waller kemarin mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi AS pada kuartal ketiga, pada tingkat tahunan sebesar 4,9%, adalah kinerja “ledakan” yang memerlukan perhatian ketika bank sentral mempertimbangkan langkah kebijakan selanjutnya. Gubernur Fed Michelle Bowman mengatakan, dia menganggap angka Produk Domestik Bruto (PDB) baru-baru ini sebagai bukti bahwa perekonomian tidak hanya tetap kuat, namun mungkin telah bertambah cepat dan memerlukan tingkat kebijakan Fed yang lebih tinggi.
Presiden Federal Reserve Bank Minneapolis Neel Kashkari dan Presiden Fed Chicago Austan Goolsbee juga menolak mengesampingkan penurunan suku bunga.
Ketua Fed Jerome Powell akan berbicara pada hari Rabu dan Kamis.
"Itulah yang terjadi hari ini, bahwa The Fed sudah selesai, tapi mungkin belum. Powell akan berpidato pada hari Kamis sehingga hal ini akan membuka kemungkinannya," kata Ken Polcari, Managing Partner di Kace Capital Advisors di Boca Raton, Florida kepada Reuters.
"Tetapi apa yang pasar katakan kepada Anda - pasar, pedagang - adalah bahwa kita semua sudah selesai, selanjutnya adalah penurunan suku bunga, hampir seolah-olah mereka mencoba memaksakan kehendak," imbuh Polcari.
Penurunan imbal hasil membantu mengangkat saham-saham dengan pertumbuhan megacap seperti Microsoft yang naik 1,1%, Apple naik 1,5%, dan Amazon yang naik 2,1% sebagai pendorong terbesar bagi S&P 500 dan Nasdaq.
Energi, sektor dengan kinerja terburuk pada perdagangan kemarin, turun 2,2% karena harga minyak mentah turun lebih dari 4% di tengah kekhawatiran permintaan dan penguatan dolar.
Harga saham Uber Technologies naik 3,7% karena perusahaan ride-hailing tersebut memproyeksikan laba inti yang disesuaikan pada kuartal keempat di atas perkiraan. Harga saham Datadog melonjak 28% setelah menaikkan perkiraan laba dan pendapatan tahunan yang disesuaikan.
Korban Tewas di Gaza Capai 10.022 Orang, Israel Beri Waktu 4 Jam Ngungsi, PBB: Cukup Sudah Hentikan!
Korban tewas di Gaza Palestina sudah mencapai 10.022 orang. Israel belum kapok masih membabi buta.
Meski korban tewas sudah mencapi angka 10.022 orang, nyatanya Israel masih belum puas membobadir Palestina.
Padahal yang menjadi korban atas perang ini kebanyakan anak-anak dan perempuan.
Namun bukannya menyudahi, Israel justru kembali memberi ultimatum .
Orang-orang yang berdiri di atap menyaksikan bola api dan asap membubung di atas sebuah bangunan di Kota Gaza pada 7 Oktober 2023 saat serangan udara Israel yang menghantam gedung Menara Palestina.
Israel memberi waktu empat jam agar warga di jalur Gaza segera mengungsi.
Juru bicara Kementerian Kesehatan di Gaza yang dikuasai Hamas, Ashraf al-Qidreh, mengatakan jumlah korban yang terluka mencapai puluhan ribu orang.
"Mereka yang terluka sejak 7 Oktober berjumlah 25.408 orang," ungkapnya dikutip dari Al Jazeera, pada Senin (6/11/2023).
Ashraf al-Qidreh menambahkan, bahwa rumah sakit di Gaza turut terkena serangan Israel dalam 24 jam terakhir.
"Rumah Sakit Al Rantisi menjadi sasaran dua kali serangan udara Israel.
Pusat Kanker dan Pusat Anak Khusus juga menjadi sasaran.
Empat orang tewas dan 70 orang luka-luka, beberapa di antaranya anak-anak, staf, dan pengungsi," jelas dia.
Menurut Ashraf al-Qidreh, serangan udara Israel di Rumah Sakit Al Rantisi menghancurkan panel surya dan tangki air yang diperlukan untuk mendukung layanan.
"Menargetkan pasokan penting mengancam kehidupan semua orang di rumah sakit," jelas dia.
Ashraf al-Qidreh menyampaikan, sejak Israel menyerang Gaza pada 7 Oktober, terhitung ada 192 staf medis yang tewas, 32 ambulans hancur, dan 16 rumah sakit tidak dapat beroperasi.
"Israel melakukan 18 serangan dalam beberapa jam terakhir, menewaskan 252 orang. Penargetan toko roti menambah krisis pangan," ungkapnya.
Ashraf al-Qidreh memperingatkan, Israel menganggap diamnya komunitas internasional sebagai lampu hijau untuk melanjutkan pembantaiannya.
PBB: hentikan perang segera
Bahkan sebelum Kementerian Kesehatan di Gaza mengumumkan jumlah korban tewas terbaru, para pemimpin badan PBB pada Senin ini telah menyerukan agar diberlakukan gencatan senjata segera antara Israel dan Hamas.
Israel sebelumnya telah menolak tekanan internasional yang meningkat untuk melakukan gencatan senjata. Mereka mengatakan bahwa para sandera yang diambil oleh militan Hamas dalam serangan di Israel selatan pada tanggal 7 Oktober harus dibebaskan terlebih dahulu.
"Seluruh penduduk dikepung dan diserang, tidak diberi akses ke hal-hal penting untuk bertahan hidup, dibom di rumah-rumah mereka, tempat penampungan, rumah sakit dan tempat-tempat ibadah. Ini tidak dapat diterima," kata para pemimpin PBB dalam sebuah pernyataan bersama.
"Kami membutuhkan gencatan senjata kemanusiaan segera. Sudah 30 hari. Cukup sudah. (Perang) Ini harus dihentikan sekarang," ungkap mereka, sebagaimana diberitakan Reuters.
Ke-18 penandatangan tersebut termasuk Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Volker Turk, kepala Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus, dan kepala bantuan PBB Martin Griffiths.
Israel beri waktu 4 jam
Militer Israel pada Senin (6/11/2023) mengatakan warga di Gaza utara akan diizinkan mengungsi ke selatan melalui Jalan Salah al-Din.
Militer Israel menambahkan bahwa jalur aman akan diberikan selama empat jam mulai pukul 10.00 waktu setempat (08.00 GMT atau 15.00 WIB) pada hari Senin.
"Demi keselamatan Anda, gunakanlah kesempatan ini untuk bergerak ke selatan melewati Lembah Gaza," kata Militer Israel melalui saluran bahasa Arabnya di X, sebagaimana dikutip dari Al Jazeera.
Di masa lalu, Israel pernah mengeluarkan peringatan evakuasi serupa dan memberikan kesempatan kepada sekitar 300.000 warga sipil yang masih berada di bagian utara Jalur Gaza pindah ke selatan.
Namun, ada banyak kendala yang harus dihadapi para warga Gaza yang menjadi korban serangan Israel tersebut.
Selain tantangan logistik, seperti tidak tersedianya transportasi dan bahan bakar, serta puing-puing bangunan yang ambruk dan jalan yang hancur, mereka dihadapkan pada risiko keamanan yang sangat besar.
Beberapa laporan menunjukkan bahwa serangan udara dan tembakan artileri mematikan telah menargetkan konvoi yang tidak mengindahkan peringatan Israel dan mengevakuasi bagian utara jalur tersebut.
PBB melaporkan bahwa sekitar 30.000 orang memutuskan kembali ke utara setelah menyimpulkan bahwa risikonya sama saja di selatan.
Tiga Agen Mossad Israel Dibekuk di Perbatasan Afghanistan
Tiga agen yang bekerja untuk badan intelijen Israel, Mossad, dilaporkan ditangkap atas kerja sama antara badan intelijen Iran dan Afghanistan.
Kabar penangkapan tiga agen Mossad itu dilansir kantor berita resmi Iran, IRNA, Senin (6/11/2023).
Menurut IRNA, ketiga agen tersebut ditangkap di wilayah pegunungan di perbatasan Iran dan Afghanistan.
Mereka dilaporkan berencana menargetkan Iran menggunakan drone melalui pegunungan di wilayah perbatasan tersebut.
"Operasi tersebut dilakukan bekerja sama dengan badan intelijen pemerintah Afghanistan, dan orang-orang yang ditangkap akan diangkut ke Iran untuk penyelidikan lebih lanjut," tulis laporan tersebut. (Al Jazeera/KCM/IRNA)
Menlu Rusia: Barat Dorong Timur Tengah ke Ambang Perang Besar
Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Lavrov, mengatakan negara-negara Barat telah mendorong kawasan Timur Tengah ke jurang perang besar. Dia menekankan, tindak-tanduk Barat telah memicu lonjakan terorisme dan gelombang pengungsi.
“Sekarang kita melihat bagaimana Anglo-Saxon benar-benar mendorong Timur Tengah ke ambang perang besar,” ujar Lavrov saat berbicara di Russia International Exhibition and Forum yang digelar di Moskow, Senin (6/11/2023), dikutip laman kantor berita Rusia, TASS.
Menurut Lavrov, kebijakan Barat terlihat jelas di Ukraina, Irak, Libya, dan Suriah. “Hasil dari kebijakan ini juga mencakup peningkatan terorisme dan ekstremisme, hancurnya kehidupan, hancurnya keluarga, dan jutaan arus pengungsi,” ujar diplomat berusia 73 tahun tersebut.
Dia mencatat bahwa metode yang digunakan Amerika Serikat (AS) dan negara-negara satelitnya mencakup upaya menabur kekacauan di berbagai belahan dunia, membuat negara-negara saling bermusuhan, serta meningkatkan ketegangan etnis dan agama. “Barat terbiasa menyelesaikan masalahnya sendiri dengan mengorbankan orang lain dan mengeksploitasi sumber daya orang lain,” kata Lavrov.
Dalam pernyataannya Lavrov tak menyinggung tentang perkembangan konflik di Jalur Gaza. Berbeda dengan Barat, Moskow tak menunjukkan keberpihakan atas agresi Israel ke Gaza yang telah dilancarkan sejak 7 Oktober 2023 lalu. AS, Inggris, Kanada, dan Uni Eropa telah kompak menggaungkan pesan bahwa Israel memiliki hak untuk membela diri dari serangan Hamas.
Sementara dalam sesi khusus Majelis Umum PBB tentang Palestina yang digelar 1 November 2023 lalu, Duta Besar Rusia untuk PBB Vasiliy Nebenzya mengatakan, Israel, sebagai negara yang menduduki atau menjajah Palestina, tidak memiliki hak untuk membela diri.
Dalam pernyataannya, Nebenzya menyoroti kemunafikan AS dan para sekutunya terkait konflik Israel-Palestina yang sedang berlangsung. Menurut Nebenzya, di luar isu konflik Palestina, AS dan sekutunya kerap menyerukan kepatuhan terhadap hukum kemanusiaan, membentuk komisi investigasi, serta menjatuhkan sanksi terhadap mereka yang menggunakan kekerasan.
“Dan hari ini, melihat kehancuran yang mengerikan di Gaza, yang melebihi apa yang mereka kritik dalam konteks regional lainnya – serangan terhadap fasilitas sipil, kematian ribuan anak-anak, dan penderitaan mengerikan warga sipil di tengah blokade total, mereka (AS dan sekutunya) pura-pura bungkam,” ujar Nebenzya, dikutip laman kantor berita Rusia, TASS.
“Yang bisa mereka (AS dan sekutunya) lakukan hanyalah terus mengatakan tentang dugaan hak Israel untuk membela diri, yang, sebagai negara pendudukan, tidak dimiliki Israel, seperti yang dikonfirmasi oleh keputusan konsultatif Mahkamah Internasional pada tahun 2004,” tambah Nebenzya.
Dia menekankan, Rusia mengakui hak Israel untuk menjamin keamanannya. “Kami mengakui hak-hak Israel untuk menjamin keamanannya. Keamanan ini hanya dapat dijamin sepenuhnya jika kita menyelesaikan masalah Palestina berdasarkan resolusi Dewan Keamanan PBB yang relevan,” ucapnya.
Hingga berita ini ditulis, agresi Israel yang dimulai sejak 7 Oktober 2023 lalu telah membunuh lebih dari 10 ribu warga Gaza. Lebih dari 4.100 di antaranya adalah anak-anak. Sementara korban luka melampaui 25 ribu orang.
Rusia: Barat yang Buat Terorisme Melonjak
Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov mengatakan tindak tanduk negara-negara Barat telah memicu lonjakan terorisme dan gelombang pengungsi.
Menurut Lavrov, kebijakan Barat terlihat jelas di Ukraina, Irak, Libya, dan Suriah. “Hasil dari kebijakan ini juga mencakup peningkatan terorisme dan ekstremisme, hancurnya kehidupan, hancurnya keluarga, dan jutaan arus pengungsi,” ujar diplomat berusia 73 tahun tersebut.
Dia mencatat bahwa metode yang digunakan Amerika Serikat (AS) dan negara-negara satelitnya mencakup upaya menabur kekacauan di berbagai belahan dunia, membuat negara-negara saling bermusuhan, serta meningkatkan ketegangan etnis dan agama.
“Barat terbiasa menyelesaikan masalahnya sendiri dengan mengorbankan orang lain dan mengeksploitasi sumber daya orang lain,” kata Lavrov.
"Sekarang kita melihat bagaimana Anglo-Saxon benar-benar mendorong Timur Tengah ke ambang perang besar,” ujar Lavrov saat berbicara di Russia International Exhibition and Forum yang digelar di Moskow, Senin (6/11/2023), dikutip laman kantor berita Rusia, TASS.
Dalam pernyataannya Lavrov tak menyinggung tentang perkembangan konflik di Jalur Gaza. Berbeda dengan Barat, Moskow tak menunjukkan keberpihakan atas agresi Israel ke Gaza yang telah dilancarkan sejak 7 Oktober 2023 lalu. AS, Inggris, Kanada, dan Uni Eropa telah kompak menggaungkan pesan bahwa Israel memiliki hak untuk membela diri dari serangan Hamas.
Sementara dalam sesi khusus Majelis Umum PBB tentang Palestina yang digelar 1 November 2023 lalu, Duta Besar Rusia untuk PBB Vasiliy Nebenzya mengatakan, Israel, sebagai negara yang menduduki atau menjajah Palestina, tidak memiliki hak untuk membela diri.
Dalam pernyataannya, Nebenzya menyoroti kemunafikan AS dan para sekutunya terkait konflik Israel-Palestina yang sedang berlangsung. Menurut Nebenzya, di luar isu konflik Palestina, AS dan sekutunya kerap menyerukan kepatuhan terhadap hukum kemanusiaan, membentuk komisi investigasi, serta menjatuhkan sanksi terhadap mereka yang menggunakan kekerasan.
“Dan hari ini, melihat kehancuran yang mengerikan di Gaza, yang melebihi apa yang mereka kritik dalam konteks regional lainnya – serangan terhadap fasilitas sipil, kematian ribuan anak-anak, dan penderitaan mengerikan warga sipil di tengah blokade total, mereka (AS dan sekutunya) pura-pura bungkam,” ujar Nebenzya, dikutip laman kantor berita Rusia, TASS.
“Yang bisa mereka (AS dan sekutunya) lakukan hanyalah terus mengatakan tentang dugaan hak Israel untuk membela diri, yang, sebagai negara pendudukan, tidak dimiliki Israel, seperti yang dikonfirmasi oleh keputusan konsultatif Mahkamah Internasional pada tahun 2004,” tambah Nebenzya.
Dia menekankan, Rusia mengakui hak Israel untuk menjamin keamanannya. “Kami mengakui hak-hak Israel untuk menjamin keamanannya. Keamanan ini hanya dapat dijamin sepenuhnya jika kita menyelesaikan masalah Palestina berdasarkan resolusi Dewan Keamanan PBB yang relevan,” ucapnya.
Sekjen PBB Sesalkan Barat Menutup Mata Atas Pelanggaran yang Dilakukan Israel
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada Senin (6/11/2023) menyatakan penyesalan yang mendalam karena negara barat terlalu menutup mata atas terjadinya "pelanggaran yang jelas" oleh Israel terhadap hukum internasional di Gaza. Guterres menekankan sudah seharusnya "tidak ada satu pun pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata, yang berada di atas hukum kemanusiaan internasional."
Dalam sebuah konferensi pers di markas besar PBB di New York, Guterres mengatakan PBB dan berbagai mitranya berusaha meluncurkan permohonan kemanusiaan senilai 1,2 miliar dolar AS untuk membantu 2,7 juta warga Palestina.
"Saya sangat prihatin dengan pelanggaran nyata terhadap hukum kemanusiaan internasional yang kita saksikan. Biar saya perjelas: Tidak ada pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata yang berada di atas hukum humaniter internasional," ujar pimpinan PBB itu dilansir Anadolu Agency.
Menggambarkan situasi di daerah kantong Palestina yang terkepung dan dibombardir sebagai "lebih dari sekadar krisis kemanusiaan," Guterres menekankan ini adalah krisis kemanusiaan, yang mengguncang dunia dan mengguncang kawasan itu.
Ia menekankan, perlindungan warga sipil harus menjadi yang terpenting dan menyoroti bahwa Gaza telah menjadi kuburan bagi anak-anak. Di mana ratusan anak perempuan dan laki-laki dilaporkan terbunuh atau terluka setiap hari.
"Bencana yang terjadi membuat kebutuhan akan gencatan senjata kemanusiaan semakin mendesak setiap jamnya," ujar Guterres.
"Pihak-pihak yang terlibat dalam konflik - dan, tentu saja, komunitas internasional - menghadapi tanggung jawab yang mendesak dan mendasar. Untuk menghentikan penderitaan kolektif yang tidak manusiawi dan secara dramatis memperluas bantuan kemanusiaan ke Gaza," tambahnya.
Israel telah melancarkan serangan udara dan darat di Jalur Gaza menyusul serangan lintas batas oleh kelompok Palestina Hamas pada 7 Oktober lalu. Sedikitnya 10.022 warga Palestina, termasuk 4.104 anak-anak dan 2.641 wanita, telah syahid dalam pemboman Israel di Jalur Gaza.
Sementara itu, jumlah korban tewas dari pihak Israel hampir mencapai 1.600 orang, menurut angka resmi. Selain banyaknya korban jiwa dan pengungsian besar-besaran, persediaan bahan pokok semakin menipis bagi lebih dari 2 juta penduduk Gaza akibat pengepungan Israel.
Sebulan Perang Gaza, 36 Jurnalis Palestina Gugur
Komite Perlindungan Jurnalis (CPJ) mengatakan, sebanyak 36 jurnalis Palestina gugur dalam serangan Israel. Sementara delapan jurnalis juga terluka, tiga lainnya hilang, dan delapan jurnalis ditangkap.
“Perang Israel-Gaza telah menjadi periode empat pekan paling mematikan bagi jurnalis yang meliput konflik sejak CPJ mulai mendokumentasikan kematian jurnalis pada tahun 1992,” ujar pernyataan CPJ, dilansir TRT World, Senin (6/11/2023).
CPJ sedang menyelidiki sejumlah laporan mengenai jurnalis lain yang terbunuh, hilang, ditahan, disakiti, atau diancam termasuk kerusakan pada kantor media dan rumah jurnalis. CPJ menekankan jurnalis adalah warga sipil yang melakukan pekerjaan penting selama masa krisis dan tidak boleh menjadi sasaran pihak yang bertikai.
“Jurnalis di seluruh kawasan melakukan pengorbanan besar untuk meliput konflik yang memilukan ini. Masyarakat di Gaza, khususnya, telah menanggung dan terus menanggung kerugian yang belum pernah terjadi sebelumnya dan menghadapi ancaman sangat besar," kata Sherif Mansour, koordinator program CPJ di Timur Tengah dan Afrika Utara.
“Banyak yang kehilangan rekan kerja, keluarga, dan fasilitas media, serta melarikan diri untuk mencari keselamatan ketika tidak ada tempat berlindung atau jalan keluar yang aman," ujar Mansour menambahkan.
Kantor media pemerintah di Gaza pada Ahad (5/11/2023) menyerukan perlindungan bagi jurnalis dan pekerja pers. Mereka mengutuk serangan Israel yang menewaskan puluhan jurnalis serta melaporkan serangan siber terhadap sejumlah media lokal.
“Kami menyerukan organisasi hak asasi manusia dan jurnalis internasional dan regional untuk memberikan perlindungan bagi awak pers. Kami mengutuk serangan yang menewaskan dan melukai puluhan jurnalis dan meminta pertanggungjawaban pendudukan atas serangan tersebut," ujar pernyataan itu.
Pengeboman Israel di Jalur Gaza berlangsung selama hampir satu bulan telah membunuh setidaknya 10.022 warga Palestina, termasuk 4.104 anak-anak. Kementerian Kesehatan di Gaza mengatakan, puluhan orang gugur akibat serangan udara Israel di Kota Gaza dan lebih jauh ke selatan di lingkungan Gaza seperti Zawaida dan Deir Al-Balah pada Ahad (5/11/2023) malam.
Televisi Al-Aqsa yang mengutip sumber-sumber medis mengatakan, sedikitnya 75 warga Palestina tewas dan 106 luka-luka dalam serangan itu. Pejabat kesehatan Palestina mengatakan, delapan orang wafat dalam serangan udara semalam di rumah sakit kanker Rantissi di Kota Gaza.
Empat kerabat seorang jurnalis meninggal dunia pada Ahad (5/11/2023) dalam serangan Israel di Lebanon selatan. Kantor berita resmi Lebanon menambahkan, jurnalis yang bersangkutan juga terluka.
Kantor Berita Nasional (NNA) menyebutkan keempat korban adalah saudara perempuan koresponden radio Samir Ayoub dan ketiga cucunya, berusia 10, 12 dan 14 tahun. Mereka mengikuti mobil jurnalis tersebut dengan kendaraan yang berbeda ketika terbunuh.
Presiden Iran akan Kunjungi Saudi Bahas Perang Hamas-Israel
Presiden Iran Ebrahim Raisi dilaporkan akan menghadiri konferensi tingkat tinggi (KTT) di Riyadh, Arab Saudi, untuk membahas konflik Israel-Hamas. Pertemuan tersebut diagendakan digelar pada Ahad (12/11/2023) mendatang.
KTT untuk membahas perang antara Hamas dan Israel diselenggarakan oleh Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Kantor pusat OKI diketahui berada di Jeddah, Arab Saudi. “Presiden Raisi akan menghadiri KTT OKI di Riyadh,” ungkap seorang sumber yang enggan dipublikasikan identitasnya, Senin (6/11/2023), dikutip laman Al Arabiya.
KTT tersebut rencananya digelar satu hari setelah para pemimpin Liga Arab mengadakan pertemuan darurat untuk membahas hal serupa, yakni perang Hamas-Israel. Pertemuan Liga Arab diagendakan turut diselenggarakan di ibu kota Riyadh.
Jika kunjungan Raisi terealisasi, itu bakal menjadi lawatan perdananya ke Saudi sejak kedua negara memulihkan hubungan diplomatik pada Maret lalu. Relasi diplomatik kedua negara sempat terputus pada 2016.
Ebrahim Raisi sempat melakukan percakapan via telepon dengan Putra Mahkota Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Salman pada 12 Oktober 2023 lalu. Mereka berbincang sepekan setelah pecahnya pertempuran terbaru antara Hamas dan Israel yang dimulai pada 7 Oktober 2023.
Hingga berita ini ditulis, agresi Israel yang sudah berlangsung satu bulan telah membunuh sedikitnya 10 ribu warga Gaza. Lebih dari 4.100 di antaranya adalah anak-anak. Sementara korban luka melampaui 25 ribu orang. Serangan Israel juga telah mengakibatkan lebih dari 1 juta warga Gaza mengungsi dan terlantar.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres untuk kesekian kalinya kembali menyerukan gencatan senjata di Jalur Gaza. “Bencana yang sedang terjadi membuat perlunya gencatan senjata kemanusiaan menjadi semakin mendesak seiring berjalannya waktu,” katanya kepada wartawan di markas besar PBB di New York, Amerika Serikat (AS), Senin kemarin.
Guterres menegaskan, pihak-pihak yang berkonflik, termasuk masyarakat internasional, memiliki tanggung jawab segera dan mendasar, untuk menghentikan penderitaan kolektif tak manusiawi terhadap penduduk Gaza serta memperluas bantuan kemanusiaan ke wilayah itu. “Mimpi buruk di Gaza lebih dari sekedar krisis humaniter. Ini adalah krisis kemanusiaan,” ujarnya.
Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) mengungkapkan, dibutuhkan dana sekitar 1,2 miliar dolar AS atau setara Rp18,67 triliun untuk mendukung operasi kemanusiaan di Jalur Gaza yang kini tengah dibombardir Israel. OCHA berharap mereka dapat menghimpun dana tersebut dari komunitas internasional.
“Besarnya respons dan kendala operasional ini melampaui apa yang pernah terjadi sebelumnya di Wilayah Pendudukan Palestina dan konteks lainnya. Respons kemanusiaan yang diperlukan mencakup kesehatan dan gizi, ketahanan pangan, perlindungan, air dan sanitasi, tempat tinggal dan barang-barang non-makanan, pendidikan, bantuan tunai multiguna, logistik, telekomunikasi darurat, dan koordinasi,” kata OCHA dalam sebuah pernyataan, Senin lalu dikutip Middle East Monitor.
OCHA menekankan bahwa biaya 1,2 miliar dolar AS hanya untuk operasi kemanusiaan. “Perkiraan ini tidak mencakup biaya pemulihan awal dan rekonstruksi, yang akan diperkirakan setelah situasi keamanan memungkinkan dilakukannya penilaian yang tepat,” ungkapnya.
Setelah Rencana Bom Nuklir Terbongkar, Israel Ingin Tepi Barat Steril dari Orang Palestina
Setelah Menteri Kebudayaan Israel, Amichai Eliyahu, mengatakan bahwa terbuka opsi serangan nuklir ke Gaza. Kini giliran Menteri Keuangan Bezalel Smotrich yang melontarkan pernyataan kontroversial.
Smotrich menyerukan agar wilayah Tepi Barat menjadi zona steril yang terbebas dari pemukim Palestina. Smotrich yang secara de facto merupakan gubernur di Tepi Barat mengatakan warga Palestina harus dicegah memasuki zona steril ini, termasuk untuk keperluan memanen buah zaitun.
Media Israel, dikutip Middle East Eye, melaporkan pada hari Senin (6/11/2023), seruan Smotrich ini disampaikan melalui sebuah surat yang ditujukan kepada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Yoav Galant. Menteri sayap kanan tersebut juga menyerukan diadakannya diskusi di kabinet mengenai keamanan para pemukim Yahudi di wilayah Yudea dan Samaria yang mengacu pada Tepi Barat.
“Konsep keamanan harus diubah, menekankan perlunya menciptakan zona keamanan steril di sekitar pemukiman dan jalan serta mencegah orang Arab memasukinya, termasuk untuk memanen,” kata Smotrich dalam surat yang ditulisnya.
Sejak serangan udara dan darat dilancarkan ke Gaza, pasukan Israel bersama para pemukim Yahudi juga melakukan kekerasan terhadap orang-orang Palestina di wilayah pendudukan di Tepi Barat.
Yang terbaru, pada Senin (6/11/2023) pagi, pasukan Israel membunuh seorang warga Palestina di Tepi Barat. Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan seorang warga Palestina ditembak mati di Hebron dan tiga lainnya terluka.
Setidaknya 41 anak telah terbunuh di wilayah pendudukan Tepi Barat sejak meningkatnya kekerasan yang dimulai pada 7 Oktober 2023. Sebanyak 111 keluarga, termasuk 356 anak-anak di Tepi Barat, telah mengungsi sejak perang Israel-Hamas meletus.
Kekerasan juga meluas ke kamp pengungsi Jenin di Tepi Barat, yang dihuni setidaknya 23.000 orang. Pada 2 November, terjadi serangan pasukan Israel di Jenin.
Lima warga Palestina dilaporkan meninggal dalam serangan di kamp Jenin. Lebih dari 130 warga Palestina tewas dan sekitar 2.100 orang terluka di Tepi Barat antara 7 Oktober dan 2 November, menyusul meningkatnya permusuhan antara Israel dan Hamas, kata Kementerian Kesehatan Palestina.
Palestina Minta ICC Rilis Surat Penangkapan Pejabat Israel Atas Kejahatan Perang di Gaza
Perdana Menteri Palestina Mohammad Shtayyeh meminta Mahkamah Pidana Internasional (ICC) menerbitkan surat perintah penangkapan bagi pejabat-pejabat Israel yang bertanggung jawab atas terjadinya kebrutalan di Jalur Gaza. Menurut Shtayyeh, para pejabat Israel yang berperan atas krisis di Gaza adalah penjahat.
“ICC harus mengeluarkan surat perintah penangkapan bagi para penjahat sebagai langkah pencegahan untuk menghentikan mesin pembunuh,” ujar Shtayyeh dalam rapat kabinet Otoritas Palestina di Ramallah, Tepi Barat, Senin (6/11/2023), dikutip laman Anadolu Agency.
“Saya salut kepada negara-negara yang akan mengajukan rujukan ke ICC untuk mengadili para penjahat,” tambah Shtayyeh, tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut.
Dia kemudian menyerukan aksi untuk menghentikan agresi Israel ke Gaza. Menurut Shtayyeh, Israel telah mengubah wilayah yang diblokade sejak 2007 tersebut menjadi lembah darah.
Hingga Senin lalu, lebih dari 10 ribu warga Gaza telah terbunuh akibat agresi Israel dimulai sejak 7 Oktober 2023. Lebih dari 4.100 di antara korban jiwa adalah anak-anak. Sementara korban luka melampaui 25 ribu orang.
Bulan lalu, Menteri Luar Negeri (Menlu) Palestina Riyad Al-Maliki sempat mendatangi ICC yang bermarkas di Den Haag, Belanda. Dia memberi pengarahan kepada Presiden ICC Hakim Piotr Hofmanski dan Panitera ICC Osvaldo Zavala Giler tentang kejahatan pendudukan Israel.
“Menlu Riyadh Al-Maliki memberikan pengarahan kepada Presiden ICC di Den Haag, Hakim Piotr Hofmanski dan Panitera ICC Osvaldo Zavala Giler mengenai tingkat kejahatan dan kehancuran yang disebabkan oleh Israel, kekuasaan pendudukan, tanpa akuntabilitas apa pun,” tulis kantor berita Palestina, WAFA, dalam laporannya 25 Oktober 2023 lalu.
“Al-Maliki menekankan perlunya ICC menyelesaikan penyelidikan kriminalnya dan membawa para pelaku kejahatan perang Israel ke pengadilan, dengan menyatakan bahwa penyebab kejahatan yang dilakukan Israel dan para pejabatnya saat ini adalah kurangnya akuntabilitas,” tambah WAFA dalam laporannya.
Pada April lalu lebih dari 30 pakar hak asasi manusia (HAM) independen PBB telah mendesak Jaksa ICC Karim Khan untuk segera menyelidiki potensi kejahatan perang yang dilakukan Israel di wilayah Palestina. Mereka mencemaskan kian meluasnya impunitas dibarengi dengan memburuknya situasi HAM di wilayah Palestina.
“Niat Anda yang dinyatakan untuk mengunjungi wilayah Palestina yang diduduki pada tahun 2023, Tuan Khan, adalah langkah penting ke arah ini dan kami berharap misi investigasi Anda akan berlangsung secepatnya tanpa penundaan,” kata para pakar HAM independen PBB dalam surat mereka yang bertajuk “Investigation into the situation in the State of Palestine” yang ditujukan kepada Karim Khan, dikutip WAFA, 6 April 2023 lalu.
ICC sebenarnya telah membuka penyelidikan atas konflik Israel-Palestina. Mereka diharapkan akan fokus pada kemungkinan kejahatan perang yang terjadi selama konflik tahun 2014 di Jalur Gaza.
Penyelidikan itu didukung Otoritas Palestina. Namun Israel bukan anggota ICC dan memperdebatkan yurisdiksinya.
Ratusan Alumni Kampus Top di AS Beri Dukungan ke Mahasiswa Pro-Palestina
Lebih dari 250 alumni dari perguruan tinggi terbaik Amerika Serikat (AS) yang dikenal Ivy League menandatangani surat terbuka sebagai solidaritas pada mahasiswa yang menggelar unjuk rasa pro-Palestina di dalam kampus. Surat tersebut mengecam kebungkaman institusi pendidikan di tengah upaya untuk menekan suara dukungan hak-hak Palestina.
Surat tersebut dirilis saat sejumlah mahasiswa dari Ivy League diancam akan kehilangan tawaran kerja, pengungkapan informasi pribadi, dan kekerasan fisik karena mendukung aktivisme yang berkaitan dengan Palestina. Intimidasi itu dilakukan sepanjang desakan gencatan senjata di Gaza.
"Palestina yang merdeka berada di jangkauan kita, sebagai alumni dan anggota masyarakat, kami bersatu untuk menegakan aktivisme mahasiswa," kata para alumni dalam surat tersebut seperti dikutip Middle East Eye, Selasa (7/11/2023).
"Keberuntungan dan suara yang kami miliki yang mana banyak orang yang tidak memilikinya, mari tegakan kepala kita saat kami menyoroti penindasan terus tumbuh di kegelapan, sejarah di pihak kami," tambah surat yang ditandatangani 263 orang itu.
Para alumni mengatakan mereka "terganggu melihat almamater membiarkan anggota komunitasnya sendiri dilukai saat berbicara tentang krisis kemanusiaan."
Para penandatangan surat tersebut menambahkan sikap diam dan kurangnya dukungan pemerintah AS terhadap para mahasiswa di tengah-tengah kampanye pengeboman, pengepungan, dan invasi darat Israel ke Gaza adalah hal yang "diperhitungkan dan berkontribusi pada narasi yang memungkinkan terjadinya genosida".
Surat tersebut muncul di tengah-tengah lingkungan yang semakin tidak bersahabat terhadap aktivisme pro-Palestina di kampus-kampus Amerika Serikat. Pada awal pekan ini Middle East Eye mewawancarai sejumlah mahasiswa yang mengaku diancam, tanpa jaminan atau dukungan dari administrasi mereka.
Dalam satu contoh, setelah dua lusin kelompok di Universitas Harvard merilis sebuah surat yang menyalahkan blokade Israel selama 17 tahun di Gaza atas serangan mematikan terhadap Israel, seorang miliarder alumnus Harvard dan donatur meminta universitas untuk merilis nama-nama mahasiswa yang menandatanganinya, sehingga perusahaan-perusahaan tidak akan mempekerjakan mereka.
Kemudian, sebuah "daftar teror perguruan tinggi" diterbitkan secara online yang mencakup informasi pribadi para penandatangannya, sebuah taktik yang dikenal sebagai "doxxing." Informasi pribadi itu telah dihapus.
Upaya kecaman tidak hanya ditujukan kepada para mahasiswa, beberapa profesor di sekolah-sekolah Ivy League menghadapi seruan agar mereka dipecat karena pernyataan atau tulisan mereka tentang Palestina. Seperti Profesor Joseph Massad dari Columbia University mendapat petisi yang menyerukan agar universitas memecatnya setelah ia menulis sebuah opini yang menganalisis serangan yang dilancarkan kelompok-kelompok bersenjata Palestina terhadap Israel.
"Kami membuat surat ini untuk mendukung para pemuda pemberani yang ditinggalkan pemerintah mereka yang menempatkan diri mereka dalam risiko untuk membela keadilan dan berbicara menentang genosida," ujar tiga penandatangan dalam sebuah pernyataan yang dibagikan kepada Middle East Eye.
"Kami ingat betul saat-saat ketika kami berada di posisi mereka, diintimidasi oleh mereka yang berkuasa dan bertanya-tanya seperti apa masa depan kami: apakah kami akan berhasil melewati noda-noda yang salah? Akankah kami tetap sukses?"
Para penandatangan meyakinkan para mahasiswa jawaban dari pertanyaan tersebut adalah "ya".
"Cukup sudah dengan gembar-gembor kebebasan berekspresi secara selektif yang hanya menguntungkan kantong-kantong Ivy League dan melanggengkan kekuasaan yang menindas. Almamater kami memiliki kewajiban untuk mengajarkan kebenaran dan melindungi keselamatan mahasiswa. Mereka seharusnya tahu lebih baik daripada membiarkan pelecehan," kata para penandatangan.
Penyensoran di kampus-kampus kini tidak hanya datang dari kelompok-kelompok luar, namun juga datang dari tingkat atas pemerintahan AS. Baru-baru ini pemerintahan Biden mengumumkan mereka mengarahkan beberapa badan federal untuk bekerja sama dengan penegak hukum kampus untuk menyelidiki antisemitisme di universitas.
Pemerintahan Biden mengadopsi definisi antisemitisme dari International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA), yang mencakup kritik terhadap Israel sebagai bentuk kefanatikan.
Upaya pemerintahan Biden ini dilakukan setelah Anti-Defamation League (ADL), sebuah organisasi yang memiliki sejarah menyerang kelompok-kelompok pro-Palestina dan aktivis kulit hitam, mengeluarkan sebuah surat terbuka kepada 200 perguruan tinggi, yang menyerukan kepada mereka untuk melakukan investigasi terhadap organisasi Students for Justice in Palestine (SJP).
Beberapa hari kemudian, negara bagian Florida mengeluarkan perintah untuk melarang cabang-cabang SJP di universitas-universitas di seluruh negara bagian tersebut. Florida menuduh kelompok mahasiswa tersebut memberikan dukungan material kepada Hamas.
Para penandatangan surat tersebut mengatakan kampanye penyensoran yang sedang berlangsung ini mengingatkan pada upaya-upaya sebelumnya untuk mengekang kebebasan berbicara, termasuk setelah serangan 9/11 dan selama gerakan hak-hak sipil dan mobilisasi anti perang pada tahun 1960-an.
"Upaya-upaya di seluruh negeri yang mengklaim menyensor terorisme atau kebencian adalah kedok untuk memberangus dan mengkriminalisasi mereka yang berbicara demi keadilan, dan kita telah melihat hal ini sepanjang sejarah. Bagaimana mungkin berbicara tentang kemanusiaan kelompok mana pun dapat menjadi hasutan untuk melakukan kekerasan atau kebencian terhadap siapa pun?" kata ketiga penandatangan tersebut kepada MEE.
"Reaksi yang tidak menentu dari mereka yang ingin menekan seruan untuk keadilan tidak hanya membahayakan kebebasan akademis yang menjadi harapan kami, tetapi sekali lagi menunjukkan betapa kuatnya suara mahasiswa selama ini: pesan mereka berhasil, dan mereka yang ingin membungkamnya sangat takut akan kebenaran," kata mereka.
PBB Butuh Dana Rp 18,67 Triliun untuk Operasi Kemanusiaan di Gaza
Kantor Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) mengungkapkan, dibutuhkan dana sekitar 1,2 miliar dolar AS atau setara Rp 18,67 triliun untuk mendukung operasi kemanusiaan di Jalur Gaza, yang kini tengah dibombardir Israel. OCHA berharap mereka dapat menghimpun dana tersebut dari komunitas internasional.
“Besarnya respons dan kendala operasional ini melampaui apa yang pernah terjadi sebelumnya di wilayah pendudukan Palestina dan konteks lainnya. Respons kemanusiaan yang diperlukan mencakup kesehatan dan gizi, ketahanan pangan, perlindungan, air dan sanitasi, tempat tinggal dan barang-barang non-makanan, pendidikan, bantuan tunai multiguna, logistik, telekomunikasi darurat, dan koordinasi,” kata OCHA dalam sebuah pernyataan, Senin (6/11/2023), dikutip Middle East Monitor.
OCHA menekankan biaya 1,2 miliar dolar AS hanya untuk operasi kemanusiaan. “Perkiraan ini tidak mencakup biaya pemulihan awal dan rekonstruksi, yang akan diperkirakan setelah situasi keamanan memungkinkan dilakukannya penilaian yang tepat,” ujarnya.
Sementara itu Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres untuk kesekian kalinya kembali menyerukan gencatan senjata di Jalur Gaza. “Bencana yang sedang terjadi membuat perlunya gencatan senjata kemanusiaan menjadi semakin mendesak seiring berjalannya waktu,” katanya kepada wartawan di markas besar PBB di New York, Amerika Serikat (AS), Senin kemarin.
Guterres menegaskan, pihak-pihak yang berkonflik, termasuk masyarakat internasional, memiliki tanggung jawab segera dan mendasar, untuk menghentikan penderitaan kolektif tak manusiawi terhadap penduduk Gaza serta memperluas bantuan kemanusiaan ke wilayah itu. “Mimpi buruk di Gaza lebih dari sekedar krisis humaniter. Ini adalah krisis kemanusiaan,” ujarnya.
Merespons kebutuhan dana kemanusiaan yang disampaikan OCHA, Guterres secara meluncurkan permohonan untuk menghimpun dana tersebut. Dia mengatakan, dana tersebut, jika terkumpul, tidak hanya akan disalurkan ke Gaza, tapi juga ke penduduk Palestina di Tepi Barat dan Yerusalem Timur.
Hingga berita ini ditulis, agresi Israel yang dimulai sejak 7 Oktober 2023 lalu telah membunuh sedikitnya 10 ribu warga Gaza. Lebih dari 4.100 di antaranya adalah anak-anak. Sementara korban luka melampaui 25 ribu orang.