News Komoditi & Global ( Senin, 5 Januari 2026 )
News Komoditi & Global
( Senin, 5 Januari 2026 )
Harga Emas Global Melonjak, Disokong Meningkatnya Risiko Geopolitik
Harga emas melonjak ajam pada perdagangan awal pekan ini, Senin (5/1/2026). Pukul 07.45 WIB, harga emas untuk pengiriman Februari 2026 di Commodity Exchange ada di US$ 4.397,70 per ons troi, naik 1,57% dari akhir pekan lalu yang ada di US$ 4.329,60 per ons troi.
Harga emas naik karena investor berburu aset lindung nilai di tengah meningkatnya risiko geopolitik menyusul penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro oleh AS.
Mengutip Bloomberg, harga emas spot juga naik hingga 0,9% pada awal perdagangan, melampaui level US$ 4.370 per ons troi.
Presiden AS Donald Trump mengatakan, AS berencana mengendalikan Venezuela setelah menggulingkan Maduro. Hal ini meninggalkan ketidakpastian atas masa depan pemerintahan Venezuela di masa yang akan datang.
Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengatakan Washington menggunakan pengaruh atas minyak untuk memicu perubahan lebih lanjut.
"Pasar kini dipaksa untuk menimbang ulang, bukan hanya risiko Venezuela, tetapi juga ketidakpastian AS dan jangkauan militernya," ujar Nicky Shiels, kepala penelitian di perusahaan penyulingan logam mulia MKS Pam SA dalam catatannya seperti dikutip Bloomberg.
Tahun lalu, harga emas mencatat kinerja tahunan terbaiknya sejak 1979, dan mencapai sejumlah rekor berkat dukungan pembelian bank sentral, pelonggaran kebijakan Federal Reserve dan dolar AS yang lebih lemah.
Harga Minyak Dunia Naik, Pasar Menimbang Ketegangan Venezuela-AS
Harga minyak naik tipis pada perdagangan awal pekan ini, Senin (5/1/2026). Pukul 07.20 WIB, harga minyak west texas intermediate (WTI) untuk pengiriman Februari 2026 di New York Mercantile Exchange ada di US$ 57,38 per barel, naik tipis 0,1% dari akhir pekan lalu yang ada di US$ 57,32 per barel.
Mengutip Bloomberg, harga minyak naik tipis dan cenderung bergerak fluktuatif karena para pedagang mempertimbangkan dampak penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro oleh AS terhadap pasokan minyak mentah global dan dampaknya ke sektor energi negara tersebut.
Terlepas dari gejolak selama akhir pekan di Venezuela, produsen minyak anggota OPEC tersebut hanya menyumbang sebagian kecil dari pasokan global. Di sisi lain, pasar juga sudah bergulat dengan kelebihan pasokan minyak global.
"Gangguan jangka pendek apapun terhadap produksi Venezuela dapat dengan mudah diimbangi oleh peningkatan produksi di tempat lain," tulis kepala ekonom grup Capital Economics Ltd Neil Shearing seperti dikutip Bloomberg.
"Kami memperkiraan pertumbuhan pasokan global selama satu tahun ke depan akan mendorong harga minyak turun mendekati US$ 50 per barel."
Venezuela pernah menjadi negara penghasil minyak yang sangat besar, tetapi produksi negara itu telah merosot selama dua dekade terakhir dan sekarang hanya mewakili kurang dari 1% pasokan global.
Sementara itu, pada konferensi video yang digelar pada Minggu (4/1/2026) OPEC+ tetap berpegang pada rencana untuk jeda kenaikan pasokan pada kuartal pertama tahun ini. OPEC+ tidak membahas Venezuela selama konferensi tersebut dan menilai masih terlalu dini untuk menanggapi situasi yang sedang berkembang.
Terlepas dari serangan AS, infrastruktur minyak Venezuela termasuk pelabuhan Jose dan kilang Amuay serta daerah penghasil minyak utama di Sabuk Orinoco tetap berfungsi.
Amerika Serikat Menangkap Presiden Maduro, Trump: AS Akan Mengelola Venezuela
Amerika Serikat menyerang Venezuela dan menangkap Presiden Nicolas Maduro pada Sabtu (3/1/2026). Presiden AS Donald Trump berjanji untuk menempatkan negara itu di bawah kendali Amerika untuk saat ini.
Mengutip Reuters, Minggu (4/1/226), Pasukan Khusus AS menangkap Maduro di dekat salah satu rumah persembunyiannya, kata Trump.
"Dengan Maduro dalam tahanan AS, kita akan menjalankan negara ini sampai kita dapat melakukan transisi yang aman, tepat, dan bijaksana," kata Trump selama konferensi pers di resor Mar-a-Lago miliknya di Florida.
"Kita tidak bisa mengambil risiko bahwa orang lain mengambil alih Venezuela yang tidak memikirkan kepentingan rakyat Venezuela."
Sebuah pesawat yang membawa Maduro mendarat di bagian utara New York pada Sabtu malam, menurut laporan beberapa media.
Video menunjukkan sebuah pesawat tiba di Bandara Internasional Stewart sekitar 60 mil (97 km) barat laut Kota New York, dengan beberapa personel AS dengan pakaian FBI dan lainnya menaiki pesawat setelah mendarat.
Jaringan berita TV, termasuk CNN, Fox News, dan MS Now, mengidentifikasi seseorang yang turun dari pesawat adalah Maduro.
Tidak jelas bagaimana Trump berencana mengawasi Venezuela. Pasukan AS tidak memiliki kendali atas negara itu sendiri, dan pemerintah Maduro tampaknya tidak hanya masih berkuasa tetapi juga tidak berminat untuk bekerja sama dengan Washington.
Maduro, yang didakwa dengan berbagai tuduhan AS, termasuk konspirasi terorisme narkoba, diperkirakan akan hadir pertama kali di pengadilan federal Manhattan pada hari Senin, menurut seorang pejabat Departemen Kehakiman.
Penerus Maduro, Wakil Presiden Venezuela Delcy Rodriguez, muncul di televisi Venezuela pada Sabtu sore bersama pejabat tinggi lainnya untuk mengecam penculikan Maduro.
“Kami menuntut pembebasan segera Presiden Nicolas Maduro dan istrinya, Cilia Flores,” kata Rodriguez, menyebut Maduro sebagai “satu-satunya presiden Venezuela.”
Rodriguez berbicara beberapa jam setelah Trump mengatakan bahwa pemerintahannya telah menghubunginya dan bahwa ia tampak kooperatif, menambahkan bahwa “Ia benar-benar tidak punya pilihan.”
Di Venezuela, jalanan sebagian besar tenang pada hari Sabtu. Tentara berpatroli di beberapa bagian dan kerumunan kecil pro-Maduro berkumpul di Caracas.
Yang lain mengungkapkan kelegaan. “Saya senang, saya sempat ragu bahwa ini akan terjadi karena ini seperti film,” kata pedagang Carolina Pimentel, 37, di kota Maracay.
“Sekarang semuanya tenang, tetapi saya merasa setiap saat semua orang akan keluar merayakan.”
Pada konferensi persnya, yang didampingi dan disaksikan oleh Menteri Luar Negeri Marco Rubio dan Menteri Pertahanan Pete Hegseth, Trump tidak memberikan jawaban spesifik atas pertanyaan berulang tentang bagaimana Amerika Serikat akan mengambil alih dan menjalankan Venezuela.
"Orang-orang yang berdiri tepat di belakang saya" — seperti Rubio dan Hegseth — akan mengawasi negara itu, kata Trump.
Ia mengatakan bahwa ia terbuka untuk mengirim pasukan AS ke Venezuela. "Kami tidak takut dengan kehadiran pasukan di lapangan," katanya.
Penggulingan Maduro, yang oleh para kritikus disebut sebagai diktator karena memimpin Venezuela dengan tangan besi selama lebih dari 12 tahun, dapat membuka kekosongan kekuasaan di negara itu, yang berbatasan dengan Kolombia, Brasil, Guyana, dan Karibia.
Siapa yang akan diajak kerja sama oleh AS di Venezuela tidak dijelaskan; Trump secara terbuka menutup pintu untuk bekerja sama dengan pemimpin oposisi Maria Corina Machado, yang secara luas dianggap sebagai lawan Maduro yang paling kredibel.
Trump mengatakan Amerika Serikat belum menghubungi Machado. "Dia tidak memiliki dukungan atau rasa hormat di dalam negeri," katanya.
Komentar Trump tersebut membuat marah beberapa pendukung Machado, yang telah menyatakan dukungannya terhadap tindakan AS untuk memerangi dugaan perdagangan narkoba dan yang mendedikasikan kemenangan Hadiah Nobelnya kepada Trump dan rakyat Venezuela.
Machado "adalah politisi yang paling dihormati di negara itu," kata Pedro Burelli, mantan anggota dewan di perusahaan minyak negara PDVSA, di X.
"Venezuela bangkrut dan membutuhkan bantuan, tetapi tidak akan menyerah pada keinginan yang tidak masuk akal."
Reuters sebelumnya melaporkan bahwa anggota tim Machado membantu pemerintahan Trump membangun argumen untuk sikap agresif terhadap pemerintah Venezuela, meskipun ada kekhawatiran tentang dampak negatif dari kebijakan Trump terhadap imigran Venezuela yang tinggal di Amerika Serikat.
Pemerintah Venezuela Kompak Bersatu Mendukung Presiden Maduro
Seorang pejabat tinggi Venezuela menyatakan bahwa pemerintah Venezuela akan tetap bersatu di belakang Presiden Nicolas Maduro, yang ditangkap oleh Amerika Serikat dan memicu ketidakpastian yang mendalam bagi negara Amerika Selatan yang kaya minyak itu.
Mengutip Reuters, Senin (5/1/2026), Maduro berada di pusat penahanan New York menunggu sidang pengadilan pada hari Senin atas tuduhan narkoba.
Presiden AS Donald Trump memerintahkan penangkapannya dari Venezuela pada hari Sabtu dan mengatakan AS akan mengambil alih kendali negara tersebut.
Namun di Caracas, para pejabat tinggi pemerintahan Maduro, yang menyebut penahanan Maduro dan istrinya Cilia Flores sebagai penculikan, masih memegang kendali.
"Di sini, persatuan kekuatan revolusioner lebih dari terjamin, dan di sini hanya ada satu presiden, yang bernama Nicolas Maduro Moros. Jangan sampai ada yang terpancing provokasi musuh," kata Menteri Dalam Negeri Diosdado Cabello dalam rekaman audio yang dirilis oleh partai sosialis PSUV yang berkuasa.
Gambar Maduro yang berusia 63 tahun dengan mata tertutup dan tangan diborgol pada hari Sabtu mengejutkan warga Venezuela. Operasi tersebut merupakan intervensi Washington yang paling kontroversial di Amerika Latin sejak invasi Panama 37 tahun lalu.
Tanpa memberikan rincian spesifik, Menteri Pertahanan Jenderal Vladimir Padrino mengatakan di televisi pemerintah bahwa serangan AS menewaskan tentara, warga sipil, dan "sebagian besar" pengawal keamanan Maduro "dengan kejam." Angkatan bersenjata Venezuela telah diaktifkan untuk menjamin kedaulatan, katanya.
Wakil Presiden Delcy Rodriguez — yang juga menjabat sebagai menteri perminyakan — telah mengambil alih sebagai pemimpin sementara dengan restu dari pengadilan tertinggi Venezuela, meskipun ia mengatakan Maduro tetap presiden.
Karena hubungannya dengan sektor swasta dan pengetahuan mendalam tentang minyak yang merupakan sumber pendapatan negara, Rodriguez telah lama dianggap sebagai anggota lingkaran dalam Maduro yang paling pragmatis. Namun, ia secara terbuka membantah klaim Trump bahwa ia bersedia bekerja sama dengan Amerika Serikat.
Trump mengatakan Rodriguez mungkin akan membayar harga yang lebih mahal daripada Maduro "jika dia tidak melakukan apa yang benar," menurut sebuah wawancara dengan majalah The Atlantic pada hari Minggu.
Kementerian komunikasi Venezuela tidak segera menanggapi permintaan komentar atas pernyataan tersebut.
Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengatakan pemimpin Venezuela berikutnya harus selaras dengan kepentingan AS. Itu termasuk menjaga industri minyak Venezuela agar tidak jatuh ke tangan musuh AS dan menghentikan perdagangan narkoba.
Dia mengutip blokade AS yang sedang berlangsung terhadap kapal tanker di bawah sanksi sebagai pengaruh.
"Kami memberlakukan karantina atas minyak mereka," kata Rubio di acara "This Week" ABC.
"Itu berarti ekonomi mereka tidak akan dapat bergerak maju sampai kondisi yang sesuai dengan kepentingan nasional Amerika Serikat dan kepentingan rakyat Venezuela terpenuhi."
Pemerintah Venezuela telah mengatakan bahwa Trump berupaya untuk "mengambil sumber daya alam negara yang melimpah, terutama minyaknya," dan para pejabat menyoroti komentar Trump pada hari Sabtu bahwa perusahaan minyak besar AS akan masuk.
"Kami marah karena pada akhirnya semuanya terungkap — terungkap bahwa mereka hanya menginginkan minyak kami," tambah Cabello.
Venezuela dulu adalah salah satu negara paling makmur di Amerika Latin. Namun ekonomi Venezuela merosot tajam pada tahun 2000-an di bawah Presiden Hugo Chavez dan semakin terpuruk di bawah Maduro, menyebabkan sekitar satu dari lima warga Venezuela pergi ke luar negeri dan menjadi salah satu eksodus terbesar di dunia.
Jalanan Suram
Beberapa pendukung Maduro berkumpul dalam pawai protes yang disponsori pemerintah pada Minggu sore di Caracas.
"Rakyat Venezuela tidak boleh menyerah, dan kita tidak boleh pernah menjadi koloni siapa pun lagi," kata demonstran Reinaldo Mijares. “Negara ini bukanlah negara para pecundang.”
Para penentang Maduro di Venezuela berhati-hati untuk merayakan “perebutan kekuasaan” yang dilakukannya, dan kehadiran pasukan keamanan tampak lebih ringan dari biasanya pada hari Minggu.
Meskipun suasana tegang, beberapa toko roti dan kedai kopi tetap buka, dan para pelari serta pesepeda beraktivitas seperti biasa. Beberapa warga membeli kebutuhan pokok.
“Kemarin saya sangat takut keluar, tetapi hari ini saya harus keluar. Situasi ini membuat saya kehabisan makanan dan saya perlu mencari solusi. Lagipula, orang Venezuela terbiasa menanggung rasa takut,” kata seorang ibu tunggal di kota minyak Maracaibo yang membeli beras, sayuran, dan tuna.
Tidak jelas bagaimana Trump berencana untuk mengawasi Venezuela dan ia berisiko mengasingkan beberapa pendukung yang menentang intervensi asing.
Senator AS Chuck Schumer, yang memimpin Senat Partai Demokrat mengatakan, Gedung Putih telah gagal menjawab pertanyaan-pertanyaan penting, termasuk berapa lama AS bermaksud berada di Venezuela dan berapa banyak pasukan Amerika yang mungkin dibutuhkan.
"Rakyat Amerika khawatir bahwa ini menciptakan perang tanpa akhir — hal yang selalu ditentang Donald Trump berulang kali," kata Schumer di acara "This Week" ABC.
Ia mengatakan para anggota parlemen akan mempertimbangkan langkah untuk membatasi tindakan lebih lanjut pemerintahan Trump di Venezuela. Meskipun banyak negara Barat menentang Maduro, banyak seruan agar AS menghormati hukum internasional dan menyelesaikan krisis secara diplomatis.
Muncul pertanyaan tentang legalitas penangkapan kepala negara asing. Dewan Keamanan PBB berencana bertemu pada hari Senin untuk membahas serangan AS. Rusia dan China, keduanya pendukung utama Venezuela, telah mengkritik AS.
Maduro didakwa pada tahun 2020 atas tuduhan AS termasuk konspirasi terorisme narkoba. Ia selalu membantah keterlibatan kriminal apa pun.
Rusia Sebut Serangan Trump ke Venezuela Ilegal dan Destabilisasi
Sejumlah politisi Rusia menilai tindakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terhadap Venezuela sebagai langkah yang melanggar hukum internasional dan berpotensi mengguncang stabilitas global.
Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia Dmitry Medvedev mengatakan, aksi Trump memang ilegal, namun mencerminkan konsistensi kebijakan Amerika Serikat dalam membela kepentingan nasionalnya secara keras.
“Ia bertindak secara internal konsisten. Meski jelas melanggar hukum, Trump dan timnya membela kepentingan nasional AS dengan cara yang sangat tegas,” ujar Medvedev kepada kantor berita TASS, Minggu (4/1/2026).
Trump sebelumnya menyatakan bahwa Amerika Serikat telah melancarkan serangan ke Venezuela serta menangkap Presiden Nicolas Maduro dan istrinya, sebelum membawa mereka keluar dari negara tersebut.
Pernyataan itu memicu reaksi internasional serta dorongan untuk menggelar pembahasan darurat di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Medvedev menilai ASmemandang Amerika Latin sebagai “halaman belakangnya” dan menyebut motif utama Washington adalah mengamankan pasokan minyak Venezuela.
“Motivasi utama Paman Sam selalu sederhana: pasokan milik orang lain,” kata Medvedev.
Ia menambahkan, apabila operasi semacam itu dilakukan terhadap negara yang lebih kuat, tindakan tersebut akan dianggap sebagai deklarasi perang.
Senada dengan Medvedev, Senator Rusia Alexei Pushkov, yang juga Ketua Komisi Kebijakan Informasi Dewan Federasi, mengatakan dampak nyata dari operasi tersebut belum tentu sebanding dengan efek dramatis pernyataan Trump.
“Tindakan dan pernyataan Trump memang mencolok, tetapi efektivitasnya adalah persoalan lain,” tulis Pushkov melalui aplikasi Telegram.
Pushkov membandingkan situasi ini dengan klaim kemenangan dini Amerika Serikat di Irak, Afghanistan, dan Libya, yang menurutnya justru berujung pada kekalahan atau krisis berkepanjangan.
Menurut Pushkov, serangan AS ke Venezuela dan penangkapan presidennya telah melanggar norma internasional serta membuat dunia resah, seolah mengembalikan tatanan global ke era “imperialisme liar abad ke-19”.
“Namun apa hasil akhirnya? Apakah ‘kemenangan’ ini tidak justru berubah menjadi bencana?” ujarnya.
Rusia selama ini dikenal memiliki hubungan erat dengan Venezuela, terutama di sektor energi, kerja sama militer, dan hubungan politik tingkat tinggi. Moskow juga secara konsisten memberikan dukungan diplomatik kepada Caracas dalam upaya memperkuat perdagangan dan investasi bilateral.
Dewan Keamanan PBB Gelar Rapat Darurat Usai AS Serang Venezuela
Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) dijadwalkan menggelar rapat pada Senin (5/1/2026) menyusul serangan militer Amerika Serikat ke Venezuela yang berujung pada penggulingan Presiden Nicolas Maduro.
Langkah Washington tersebut memicu kekhawatiran luas di komunitas internasional dan dinilai Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres sebagai preseden berbahaya bagi tatanan hukum internasional.
Permintaan rapat darurat Dewan Keamanan PBB diajukan oleh Kolombia dengan dukungan Rusia dan China.
Para diplomat menyebutkan, pertemuan ini akan melibatkan seluruh 15 anggota DK PBB untuk membahas eskalasi konflik antara Amerika Serikat dan Venezuela yang terus memburuk dalam beberapa bulan terakhir.
Sebelumnya, Dewan Keamanan PBB telah dua kali menggelar pertemuan terkait situasi Venezuela, yakni pada Oktober dan Desember, seiring meningkatnya ketegangan politik dan militer antara kedua negara.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Sabtu (3/1/2025) menyatakan bahwa Washington akan “menjalankan Venezuela hingga tercipta transisi yang aman, tepat, dan bijaksana.”
Namun demikian, Trump tidak menjelaskan secara rinci bagaimana mekanisme pengelolaan Venezuela oleh AS akan dilakukan atau berapa lama proses tersebut akan berlangsung.
Pernyataan tersebut memicu reaksi keras dari pemerintah Venezuela dan sejumlah negara anggota PBB yang menilai tindakan AS sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan negara.
Duta Besar Venezuela untuk PBB, Samuel Moncada, dalam surat resminya kepada Dewan Keamanan PBB pada Sabtu, menyebut aksi militer Amerika Serikat sebagai “perang kolonial” yang bertujuan menghancurkan sistem republik Venezuela.
“Ini adalah perang kolonial yang ditujukan untuk menghancurkan bentuk pemerintahan republik kami yang dipilih secara bebas oleh rakyat, serta memaksakan pemerintahan boneka yang memungkinkan penjarahan sumber daya alam kami, termasuk cadangan minyak terbesar di dunia,” tulis Moncada.
Moncada menegaskan bahwa Amerika Serikat telah melanggar Piagam PBB, yang secara tegas menyatakan bahwa seluruh negara anggota harus menahan diri dari ancaman atau penggunaan kekuatan terhadap keutuhan wilayah maupun kemerdekaan politik negara lain.
Juru bicara Sekretaris Jenderal PBB, Stephane Dujarric, menyatakan bahwa aksi militer AS terhadap Venezuela merupakan preseden berbahaya dalam hubungan internasional.
“Sekretaris Jenderal terus menekankan pentingnya penghormatan penuh oleh semua pihak terhadap hukum internasional, termasuk Piagam PBB. Ia sangat prihatin bahwa aturan-aturan hukum internasional tidak dihormati,” ujar Dujarric dalam pernyataan resmi.
Dalam beberapa bulan terakhir, pemerintahan Trump diketahui meningkatkan tekanan terhadap Venezuela, termasuk dengan menargetkan kapal-kapal yang dicurigai terlibat dalam perdagangan narkotika di lepas pantai Venezuela dan kawasan Pasifik Amerika Latin.
Amerika Serikat juga memperkuat kehadiran militernya di wilayah tersebut dan mengumumkan blokade terhadap seluruh kapal yang masuk dalam daftar sanksi AS.
Bulan lalu, AS bahkan mencegat dua kapal tanker yang membawa minyak mentah Venezuela sebagai bagian dari kebijakan pengetatan sanksi ekonomi dan militer terhadap Caracas.
Pada Oktober lalu, Washington membenarkan tindakannya dengan merujuk pada Pasal 51 Piagam PBB, yang mengatur hak negara untuk melakukan pembelaan diri dan mewajibkan pemberitahuan segera kepada Dewan Keamanan PBB atas tindakan tersebut.
Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Mike Waltz, membantah bahwa aksi Washington merupakan upaya perubahan rezim. Dalam unggahan di media sosial X pada Sabtu, ia menyebut tindakan AS sebagai bentuk penegakan keadilan.
“Ini bukan perubahan rezim, ini adalah keadilan. Maduro adalah diktator ilegal yang telah didakwa dan memimpin organisasi narkoterorisme yang bertanggung jawab atas kematian warga negara Amerika,” tulis Waltz.
Rapat Dewan Keamanan PBB yang akan digelar pada Senin diperkirakan menjadi forum krusial untuk menentukan respons internasional terhadap krisis Venezuela serta dampaknya terhadap stabilitas kawasan dan tatanan global berbasis hukum internasional.
Rudal Hipersonik Korut Meluncur ke Laut Timur, Pesan untuk AS?
Korea Utara melakukan uji coba peluncuran rudal hipersonik pada Minggu (4/1/2026), sebagai bagian dari penilaian kemampuan operasional militernya dalam menghadapi potensi konflik.
Media pemerintah Korea Utara, KCNA, melaporkan uji coba tersebut pada Senin (5/1/2026).
Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un, yang memantau langsung peluncuran rudal, menegaskan uji coba itu memiliki nilai strategis penting.
“Ini adalah strategi yang sangat penting untuk mempertahankan dan memperluas daya tangkal nuklir yang kuat dan andal,” kata Kim, dengan merujuk pada “krisis geopolitik terkini dan berbagai situasi internasional,” seperti dikutip KCNA.
Menurut laporan tersebut, rudal hipersonik itu berhasil mengenai target sejauh sekitar 1.000 kilometer di perairan timur Korea Utara.
Militer Korea Selatan sebelumnya menyatakan Korea Utara menembakkan rudal balistik ke arah laut di sebelah timurnya pada Minggu, bertepatan dengan dimulainya kunjungan kenegaraan Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung ke China.
Peluncuran rudal ini juga terjadi tak lama setelah Pyongyang mengecam serangan Amerika Serikat terhadap Venezuela, yang dinilai melanggar kedaulatan negara tersebut.
Korea Utara tercatat terakhir kali menguji coba rudal hipersonik pada Oktober 2025. Para analis menilai sistem senjata tersebut telah diperlihatkan dalam parade militer, bersamaan dengan peluncuran rudal balistik antarbenua (ICBM) jarak jauh.
Pakar Korea Utara dari Korea Institute for National Unification (KINU) di Seoul, Hong Min, menilai uji coba terbaru ini kemungkinan merupakan respons langsung terhadap aksi militer AS di Venezuela.
“Uji coba ini tampaknya merupakan pesan politik dan militer terhadap Amerika Serikat,” tulis Hong dalam catatannya, Senin.
Hong juga menyebut rudal yang diuji diduga merupakan Hwasong-11, berdasarkan analisis citra yang dirilis media pemerintah Korea Utara.
“Rezim Korea Utara ingin menegaskan kemampuannya untuk meluncurkan rudal hipersonik kapan saja, guna mempersulit sistem pertahanan rudal Amerika Serikat dan Korea Selatan serta mencegah pencegatan dini,” ujarnya.
Para Pemimpin Dunia Desak PBB Turun Tangan Usai Penangkapan Maduro
Komunitas internasional bereaksi terhadap pengumuman Presiden AS Donald Trump yang disampaikan lewat media sosial pada dini hari: Amerika Serikat melancarkan serangkaian serangan ke Venezuela dan menangkap Presiden Venezuela Nicolás Maduro beserta istrinya.
Dalam beberapa jam setelah pengumuman tersebut, banyak pemimpin dunia mengecam tindakan Amerika, termasuk dari Meksiko, Kuba, Brasil, Kolombia, China, Iran, dan Rusia.
Mengutip The Center Square, pemerintah Meksiko merilis pernyataan resmi yang “dengan keras” mengecam serangan tersebut, dengan menyebut Amerika Serikat telah “jelas melanggar” Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
“Pemerintah Meksiko… menolak aksi militer yang dilakukan secara sepihak dalam beberapa jam terakhir oleh angkatan bersenjata Amerika Serikat terhadap target di wilayah Republik Bolivarian Venezuela,” demikian bunyi pernyataan itu.
Pemerintah Meksiko kemudian mendesak PBB untuk turun tangan.
“Meksiko juga mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk segera bertindak guna meredakan ketegangan, memfasilitasi dialog, dan menciptakan kondisi yang memungkinkan solusi damai dan berkelanjutan sesuai hukum internasional,” demikian pernyataan resmi pemerintah Meksiko.
Pemimpin Kuba yang berhaluan komunis dan sekutu Maduro, Presiden Miguel Díaz-Canel, menjadi salah satu pihak pertama yang secara terbuka mengecam serangan tersebut melalui platform X pada Sabtu dini hari. Seperti Meksiko, Kuba menyerukan respons dari komunitas internasional atas apa yang disebut Díaz-Canel sebagai “serangan kriminal.”
“#ZonaDePaz kami sedang diserang secara brutal,” tulis Díaz-Canel, merujuk pada deklarasi Komunitas Negara Amerika Latin dan Karibia tahun 2014 yang menetapkan kawasan tersebut sebagai “Zona Damai.” Amerika Serikat dan Kanada tidak ikut dalam deklarasi itu.
Kementerian Luar Negeri Rusia, yang juga merupakan sekutu Maduro, menyatakan Venezuela harus dibiarkan menentukan nasibnya sendiri tanpa campur tangan destruktif, terutama militer, dari pihak luar.
Rusia bergabung dengan sejumlah negara lain yang menyerukan digelarnya pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB untuk mengecam tindakan Amerika dan mendorong penyelesaian damai.
Sementara itu, beberapa pemimpin Barat menyatakan keprihatinan atas hukum internasional tanpa secara tegas mengecam serangan tersebut.
“Saya ingin memastikan fakta-faktanya terlebih dahulu,” kata Perdana Menteri Inggris Keir Starmer. “Saya bisa menegaskan bahwa kami tidak terlibat … dan saya selalu percaya bahwa kita semua harus menjunjung hukum internasional.”
Sebaliknya, para pemimpin Argentina, Ekuador, dan Ukraina menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Amerika Serikat.
“Kebebasan terus maju. Hidup kebebasan,” tulis Presiden Argentina Javier Milei di X.
Kementerian Luar Negeri Ukraina menyatakan, “Ukraina secara konsisten membela hak bangsa-bangsa untuk hidup bebas, terbebas dari kediktatoran, penindasan, dan pelanggaran HAM. Rezim Maduro telah melanggar semua prinsip tersebut.”
Jaksa Agung AS Pam Bondi mengatakan bahwa Maduro dan istrinya telah didakwa di New York. Maduro dituduh melakukan “konspirasi terorisme narkotika, konspirasi impor kokain, kepemilikan senapan mesin dan perangkat penghancur, serta konspirasi untuk memiliki senapan mesin dan perangkat penghancur terhadap Amerika Serikat.”
“Mereka akan segera menghadapi sepenuhnya kerasnya keadilan Amerika di tanah Amerika, di pengadilan Amerika,” tulis Bondi di X.
Penangkapan Nicolás Maduro oleh Amerika Serikat memicu polarisasi global yang tajam: sebagian besar negara menilai langkah tersebut melanggar hukum internasional dan mendesak intervensi PBB, sementara sekutu AS membingkainya sebagai pembelaan terhadap demokrasi dan HAM, memperlihatkan bahwa aksi militer sepihak Washington berpotensi memperdalam krisis legitimasi tatanan internasional serta menguji peran PBB di tengah meningkatnya politik kekuatan global.
Maskapai Penerbangan AS Membatalkan Penerbangan Pasca Penutupan Wilayah Udara Karibia
Maskapai penerbangan utama AS pada hari Sabtu (3/1/2026) membatalkan ratusan penerbangan menyusul operasi militer di Venezuela yang mengakibatkan penangkapan Presiden Nicolas Maduro.
Mengutip Reuters, American Airlines, Delta, Spirit Airlines, dan JetBlue Airways mulai membatalkan penerbangan pada Sabtu pagi untuk mematuhi penutupan wilayah udara Administrasi Penerbangan Federal (FAA) di Karibia.
Dalam pemberitahuan kepada penerbang, FAA menyatakan bahwa mereka menutup wilayah udara untuk maskapai penerbangan AS karena risiko keselamatan penerbangan yang terkait dengan aktivitas militer yang sedang berlangsung.
Penutupan tersebut tidak berlaku untuk maskapai dan operator non-AS, menurut pemberitahuan tersebut.
Menteri Transportasi AS Sean Duffy mengatakan dalam sebuah unggahan di X bahwa pembatasan wilayah udara akan dicabut "bila sesuai".
Maskapai penerbangan membebaskan biaya perubahan dan selisih harga tiket untuk pelanggan yang terkena dampak penutupan wilayah udara jika mereka mengubah penerbangan mereka ke waktu yang lebih akhir di bulan tersebut.
"Kami akan membebaskan biaya perubahan/pembatalan dan selisih harga tiket untuk pelanggan yang bepergian pada hari Sabtu, 3 Januari, hingga Minggu, 4 Januari 2026," kata JetBlue Airways dalam pengumumannya.
Amerika Serikat menyerang Venezuela dan menangkap Presiden Nicolas Maduro yang telah lama berkuasa dalam operasi semalam pada hari Sabtu, kata Presiden AS Donald Trump, seraya berjanji untuk "menempatkan negara itu di bawah kendali Amerika untuk sementara waktu, termasuk dengan mengerahkan pasukan AS jika perlu."
Sementara itu, Air Canada mengatakan operasinya ke Karibia dan Amerika Selatan saat ini berlanjut secara normal di bawah arahan dari Transport Canada.
"Kami terus memantau situasi dengan cermat dan akan memberikan pembaruan sesuai kebutuhan jika situasinya berubah," kata maskapai tersebut.
Lalu lintas udara komersial di atas wilayah udara Venezuela tampaknya berhenti setelah serangan itu, menurut catatan penerbangan di FlightRadar24.
Efek Domino Larangan Trump: Negara-Negara Afrika Tutup Pintu Total bagi Warga AS
Setelah Presiden AS Donald Trump memperluas larangan perjalanan yang pertama kali ia terapkan pada masa jabatan pertamanya menjadi mencakup 20 negara tambahan serta Otoritas Palestina pada Desember lalu, setidaknya tiga negara lain merespons dengan memberlakukan larangan visa bagi warga Amerika Serikat.
The Street melaporkan, pada 26 Desember 2025, negara Afrika Barat, Niger, mengumumkan bahwa mereka sepenuhnya dan secara permanen melarang penerbitan visa bagi seluruh warga negara Amerika Serikat serta melarang masuk ke wilayahnya tanpa batas waktu bagi warga AS.
Sebelumnya, setelah dimasukkan ke dalam daftar negara yang warganya sepenuhnya dilarang masuk ke Amerika Serikat pada Juni lalu, pemerintah Chad juga menyatakan bahwa mereka bertindak berdasarkan “prinsip timbal balik” dengan menangguhkan pemberian visa bagi warga negara Amerika Serikat.
Per Januari 2026, sebanyak 39 negara kini menghadapi larangan perjalanan penuh atau pembatasan berbagai jenis visa untuk masuk ke Amerika Serikat.
Negara terbaru yang merespons adalah Burkina Faso, negara terkurung daratan di Afrika Barat yang berbatasan dengan enam negara lain. Burkina Faso mengumumkan bahwa mereka telah menerapkan langkah visa yang setara bagi warga negara Amerika Serikat.
Untuk saat ini, kebijakan tersebut berarti pelarangan penuh terhadap visa yang diperlukan untuk masuk ke negara itu. Meski demikian, Burkina Faso menegaskan tetap “berkomitmen pada saling menghormati, kesetaraan kedaulatan antarnegara, serta prinsip timbal balik dalam hubungan internasional.”
Karena sejarah panjang konflik bersenjata dan kekerasan politik, perjalanan warga Barat ke Burkina Faso memang sudah sangat rendah. Departemen Luar Negeri AS saat ini menetapkan negara itu pada peringatan Level Empat “jangan bepergian” karena kelompok-kelompok terus merencanakan dan melakukan aktivitas terorisme.
Alasan tersebut, bersama dengan tingginya tingkat pelanggaran izin tinggal (overstay), disebut oleh pemerintahan Trump sebagai justifikasi utama dimasukkannya negara tersebut ke dalam daftar larangan perjalanan.
Mali, yang berbatasan langsung dengan Burkina Faso di sisi barat daya, juga memberlakukan larangan timbal balik terhadap perjalanan warga Amerika.
Kementerian Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Mali menyatakan bahwa warga negara AS kini akan dikenakan “syarat dan ketentuan yang sama seperti yang diterapkan oleh otoritas Amerika terhadap warga Mali yang ingin masuk ke Amerika Serikat.”
Gelombang pelarangan visa terhadap warga Amerika oleh negara-negara Afrika Barat menunjukkan bahwa kebijakan larangan perjalanan AS di era Trump tidak hanya berdampak satu arah, tetapi memicu respons balasan berbasis prinsip timbal balik yang memperdalam ketegangan diplomatik, mempersempit mobilitas global, serta menegaskan bahwa pendekatan keamanan sepihak berisiko mengikis hubungan internasional dan memperkuat fragmentasi geopolitik, terutama antara negara maju dan berkembang.
Amerika Kian Agresif: Usai Maduro, Trump Bidik Greenland dan Kuba
Sehari setelah operasi militer Amerika Serikat yang mengejutkan dunia dengan penangkapan Presiden Venezuela Nicolás Maduro, Presiden AS Donald Trump kembali melontarkan pernyataan kontroversial.
Melansir AP, pada Minggu (4/1/2025), Trump menegaskan lagi keinginannya agar Amerika Serikat mengambil alih Greenland, wilayah otonom milik Denmark, demi kepentingan keamanan nasional AS. Di saat yang sama, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio memperingatkan bahwa pemerintahan komunis Kuba kini berada dalam “masalah besar”.
Pernyataan Trump dan Rubio ini mempertegas bahwa Washington serius ingin memainkan peran yang jauh lebih agresif di kawasan Belahan Bumi Barat. Nada ancaman yang tersirat membuat negara kawan maupun lawan sama-sama waswas, dan memunculkan satu pertanyaan besar di panggung global: setelah Venezuela, siapa target berikutnya?
“Kita memang butuh Greenland, itu mutlak,” ujar Trump dalam wawancara dengan The Atlantic. Ia menyebut pulau strategis di kawasan Arktik itu kini “dikepung kapal Rusia dan China”. Ketika ditanya apakah aksi militer AS di Venezuela bisa menjadi gambaran masa depan Greenland, Trump menjawab singkat, “Mereka harus menilainya sendiri. Saya benar-benar tidak tahu.”
Dalam Dokumen Strategi Keamanan Nasional yang dirilis bulan lalu, pemerintahan Trump secara eksplisit menargetkan pemulihan dominasi Amerika di Belahan Bumi Barat sebagai prioritas utama periode keduanya di Gedung Putih.
Trump juga kembali merujuk Doktrin Monroe abad ke-19 serta Roosevelt Corollary, doktrin yang dulu dipakai AS untuk membenarkan campur tangan di kawasan, sebagai dasar pendekatan keras terhadap negara-negara tetangga. Bahkan, ia sempat bergurau bahwa doktrin itu kini disebut sebagian orang sebagai “Don-roe Doctrine”.
Operasi militer AS di Caracas yang dilakukan tengah malam, ditambah komentar Trump soal Greenland, langsung memicu kekhawatiran di Denmark. Perdana Menteri Denmark, Mette Frederiksen, dengan tegas menyatakan Trump tidak punya hak untuk mencaplok Greenland. Ia mengingatkan bahwa Denmark, sesama anggota NATO, sudah memberikan akses keamanan yang luas kepada AS melalui berbagai perjanjian.
“Saya mendesak Amerika Serikat untuk berhenti mengancam sekutu dekat yang secara jelas menyatakan bahwa mereka tidak untuk dijual,” tegas Frederiksen.
Ketegangan makin meningkat setelah sebuah unggahan media sosial dari mantan pejabat pemerintahan Trump yang menampilkan peta Greenland berwarna bendera AS dengan tulisan “SEGERA”. Dubes Denmark untuk Washington pun menegaskan bahwa Denmark menuntut penghormatan penuh terhadap kedaulatan wilayahnya.
Trump sendiri tidak menutup kemungkinan penggunaan kekuatan militer untuk menguasai Greenland. Isu ini sempat mereda, namun kembali mencuat setelah Trump menunjuk Gubernur Louisiana, Jeff Landry, sebagai utusan khusus untuk Greenland. Landry bahkan secara terbuka menyatakan akan membantu Trump “menjadikan Greenland bagian dari Amerika Serikat”.
Kekhawatiran juga merebak di Kuba, sekutu utama Venezuela. Marco Rubio menyebut bahwa pejabat Kuba berada di Venezuela menjelang penangkapan Maduro dan bahkan mengklaim bahwa Maduro dijaga oleh pengawal asal Kuba, bukan Venezuela. Rubio juga menuding aparat Kuba mengendalikan intelijen internal rezim Maduro.
Trump menyamakan Kuba dengan Venezuela dan menyebut negara itu sebagai “negara gagal”. Ia mengatakan AS ingin “membantu rakyat Kuba”, pernyataan yang langsung ditanggapi keras oleh otoritas Havana.
Pemerintah Kuba menyerukan kewaspadaan kawasan dan mengecam operasi militer AS. “Semua negara di kawasan harus waspada, karena ancaman ini menggantung di atas kita semua,” bunyi pernyataan resmi Kuba.
Bagi warga Kuba seperti Bárbara Rodríguez, pekerja laboratorium berusia 55 tahun, perkembangan di Venezuela memicu kecemasan.
“Jika bisa terjadi di sana, bisa juga terjadi di sini. Kami selalu berada di garis bidik,” ujarnya.
Penangkapan Nicolás Maduro menjadi sinyal kuat bahwa pemerintahan Trump siap mengambil langkah ekstrem untuk menegaskan dominasi Amerika Serikat di Belahan Bumi Barat. Pernyataan terbuka soal Greenland dan peringatan keras terhadap Kuba memperluas kekhawatiran bahwa kebijakan luar negeri AS ke depan akan semakin konfrontatif, bahkan terhadap sekutu lama. Di tengah dalih keamanan dan stabilitas kawasan, dunia kini menghadapi ketidakpastian besar: apakah Venezuela hanyalah awal dari rangkaian langkah sepihak Washington?