News Komoditi & Global ( Selasa, 28 April 2026 )
News Komoditi & Global ( Selasa, 28 April 2026 )
Harga Emas Global Jatuh, Fokus pada Proposal Selat Hormuz Iran dan Keputusan Suku Bunga The Fed
Harga Emas (XAU/USD) anjlok ke dekat $4.685 selama awal perdagangan sesi Asia pada hari Selasa. Pasar beralih ke mode "tunggu dan lihat" menjelang keputusan suku bunga Federal Reserve (The Fed) AS dan perkembangan yang berubah dalam konflik Timur Tengah.
Komite Pasar Terbuka Federal (Federal Open Market Committee/FOMC) diprakirakan akan mempertahankan suku bunga acuan overnight di kisaran 3,50%-3,75%, di mana suku bunga tersebut telah berada sejak Desember. Para pedagang akan memantau dengan cermat konferensi pers Jerome Powell setelah pertemuan kebijakan, karena konferensi tersebut mungkin memberikan beberapa petunjuk tentang potensi kenaikan suku bunga di kemudian hari tahun ini. Setiap pernyataan hawkish dari para pejabat The Fed dapat mengangkat Dolar AS (USD) dan membebani harga komoditas berdenominasi USD.
Pertanyaan apakah Powell akan terus menjabat di Dewan Gubernur The Fed meskipun Warsh dikonfirmasi tepat waktu untuk memimpin pertemuan kebijakan berikutnya pada bulan Juni juga dapat dibahas.
Ketegangan yang berkelanjutan antara AS dan Iran serta penutupan Selat Hormuz telah mendorong harga minyak mentah, yang memicu kekhawatiran inflasi dan menaikkan standar untuk pemotongan suku bunga. Emas sering digunakan di tengah ketidakpastian geopolitik tetapi tidak memberikan imbal hasil, sehingga kurang menarik ketika suku bunga tinggi.
CNBC melaporkan pada hari Senin bahwa Presiden AS, Donald Trump, dan tim keamanan nasionalnya membahas proposal Iran untuk membuka kembali Selat Hormuz jika AS mencabut blokadenya dan perang berakhir. Proposal tersebut akan menunda negosiasi tentang ambisi nuklir Teheran. Namun, masih belum jelas apakah Trump akan mempertimbangkan tawaran untuk mengakhiri perang yang telah berlangsung dua bulan tersebut.
Harga Minyak Dunia Naik, Investor Menimbang Perundingan Damai Iran
Harga minyak naik pada perdagangan Selasa (28/4/2026) pagi. Pukul 07.32 WIB, harga minyak West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Juni 2026 di New York Mercantile Exchange ada di US$ 96,64 per barel, naik 0,28% dari sehari sebelumnya.
Mengutip Bloomberg, harga minyak menguat karena para pedagang mempertimbangkan langkah selanjutnya menuju perundingan perdamaian terkait perang Iran, dimana AS membahas proposal dari Iran, sementara Selat Hormuz tetap hampir tidak dapat dilewati.
Presiden AS Donald Trump mengadakan pertemuan untuk membahas proposal tersebut, tetapi tetap mempertahankan pendiriannya.
Gencatan senjata secara umum telah berlaku sejak awal April, tetapi blokade Selat Hormuz oleh Iran dan AS mengurangi lalu lintas haran di jalur tersebut hingga nyaris nol.
"Masih ada ekspektasi yang berlaku bahwa arus akan kembali normal pada Mei dan Juni, yang membatu harga minyak tetap terkendali," kata Rebecca Babin, pedagang energi senior di CIBC Private Wealth Group.
Wall Street Beragam, S&P 500 dan Nasdaq Naik Menjelang Pekan Puncak Laporan Keuangan
Indeks utama Wall Street ditutup beragam pada akhir perdagangan Senin (27/4/2026), dengan S&P 500 dan Nasdaq mencatat kenaikan moderat. Investor mengambil jeda sejenak menjelang pekan puncak yang penuh agenda yakni laporan pendapatan, rilis data ekonomi, keputusan suku bunga Federal Reserve AS, dan pasang surut ketegangan di Timur Tengah.
Mengutip Reuters, indeks Dow Jones Industrial Average turun 62,67 poin, atau 0,13% ke level 49.168,04, S&P 500 naik 8,85 poin, atau 0,12% ke level 7.173,93 dan Nasdaq Composite naik 50,50 poin, atau 0,20% ke level 24.887,10.
Dari 11 sektor utama di S&P 500, sektor layanan komunikasi mencatat kenaikan persentase terbesar, sementara barang konsumsi pokok mengalami penurunan terbesar.
Saham Verizon naik 1,5% setelah perusahaan telekomunikasi tersebut menaikkan perkiraan tahunan karena penambahan pelanggan yang lebih kuat dari perkiraan.
Saham Domino's Pizza merosot 8,8% setelah jaringan pengiriman makanan tersebut gagal memenuhi perkiraan penjualan kuartal pertama.
Saham Nvidia melonjak 4,0%, memperpanjang lonjakan 4,3% pada sesi sebelumnya. Perusahaan tersebut telah kembali meraih valuasi pasar lebih dari US$ 5 triliun.
Volume perdagangan saham di bursa AS mencapai 15,59 miliar saham, dengan rata-rata 18,28 miliar saham dalam 20 hari perdagangan terakhir.
Ketiga indeks saham utama AS berfluktuasi sepanjang sesi, menunjukkan sedikit keyakinan ke arah mana pun setelah reli pekan lalu. S&P 500 dan Nasdaq mencatat rekor penutupan tertinggi terbaru mereka.
Sesi dimulai dengan S&P 500 naik lebih dari 100% sejak pasar bullish dimulai pada Oktober 2022.
"Pasar hanya mencoba untuk mengatasi reli yang telah terjadi dan mencerna rekor tertinggi sepanjang masa terbaru yang telah kita buat pada indeks," kata Robert Pavlik, manajer portofolio senior di Dakota Wealth di Fairfield, Connecticut.
"Dan ini mencoba mencari tahu apakah rekor tertinggi sepanjang masa itu dapat dibenarkan atau tidak."
Musim laporan keuangan kuartal pertama telah mencapai puncaknya, dengan sejumlah perusahaan ternama dijadwalkan untuk melaporkan hasil keuangan minggu ini, termasuk lima dari tujuh perusahaan teknologi raksasa, Amazon, Alphabet, Meta Platforms, Apple, dan Microsoft.
Investor akan menilai sejauh mana perusahaan-perusahaan ini mulai menuai manfaat dari pengeluaran besar mereka untuk kecerdasan buatan.
Hingga Jumat, 139 perusahaan di S&P 500 telah mempublikasikan hasil keuangan kuartal pertama. Dari jumlah tersebut, 81% telah melampaui perkiraan. Analis sekarang memperkirakan pertumbuhan pendapatan agregat S&P 500 sebesar 16,1% tahun-ke-tahun, naik dari 14,4% pada 1 April, menurut LSEG I/B/E/S.
Bank of England Diperkirakan Tahan Suku Bunga, Waspadai Dampak Perang Iran
Bank of England (BoE) diperkirakan akan mempertahankan suku bunga acuannya pada pekan ini, di tengah ketidakpastian ekonomi akibat eskalasi konflik Iran yang mulai berdampak pada perekonomian Inggris.
Dalam laporan Reuters, Senin (27/4/2026), bank sentral Inggris diproyeksikan kembali menahan suku bunga setelah keputusan serupa diambil pada Maret lalu. Langkah ini dilakukan untuk mengamati sejauh mana dampak inflasi dan perlambatan pertumbuhan ekonomi akibat lonjakan harga energi.
Meski BoE diperkirakan menahan suku bunga dalam waktu dekat, pelaku pasar mulai memperkirakan adanya kenaikan suku bunga pada paruh kedua tahun ini. Investor telah memperhitungkan potensi kenaikan sebesar 25 basis poin pada Juli, diikuti kenaikan lanjutan pada September, serta peluang tambahan kenaikan menjelang akhir tahun.
Namun, Gubernur BoE Andrew Bailey sebelumnya mengingatkan bahwa langkah pengetatan kebijakan moneter saat ini masih terlalu dini, mengingat ketidakpastian ekonomi yang tinggi.
Sejumlah anggota Komite Kebijakan Moneter (MPC) mulai mempertimbangkan risiko lonjakan inflasi baru, terutama mengingat pengalaman pada 2022 ketika inflasi Inggris sempat melampaui 11%.
Survei ekonom Reuters menunjukkan mayoritas memperkirakan BoE akan kembali mempertahankan suku bunga di level 3,75% dengan hasil voting 8-1, sedikit berbeda dari keputusan bulat pada Maret.
Meski demikian, beberapa analis menilai ada kemungkinan hingga tiga anggota MPC mendukung kenaikan suku bunga menjadi 4,0% guna mencegah tekanan inflasi yang lebih luas, termasuk kenaikan upah dan harga barang.
Ekonomi Inggris dinilai sangat rentan terhadap kenaikan harga energi global akibat ketergantungan tinggi pada gas alam. Lonjakan biaya energi telah meningkatkan biaya produksi perusahaan serta ekspektasi kenaikan harga dalam 12 bulan ke depan.
International Monetary Fund sebelumnya memproyeksikan inflasi Inggris akan mencapai puncaknya di level 4% tahun ini, tertinggi di antara negara-negara Group of Seven dalam beberapa tahun terakhir.
Perdebatan internal di BoE semakin menguat. Kepala Ekonom BoE, Huw Pill, menekankan pentingnya respons yang tepat waktu terhadap tekanan inflasi.
"Jika Anda menunggu dan mengamati tetapi tidak melihat apa pun, maka Anda hanya sekadar menunggu." ujarnya pada 17 April, mengisyaratkan risiko jika bank sentral terlalu lama menunda tindakan.
Sebagian anggota MPC cenderung fokus pada kenaikan harga jasa dan tekanan harga di sektor korporasi. Sementara itu, kelompok lain menyoroti potensi perlambatan pasar tenaga kerja serta penurunan kepercayaan konsumen dan dunia usaha.
Dengan ketidakjelasan durasi konflik dan dampaknya terhadap harga energi, BoE kemungkinan akan mempertahankan sikap “siap bertindak” sebagaimana disampaikan pada pertemuan sebelumnya.
Ekonom RSM, Thomas Pugh, menilai nada kebijakan yang lebih hawkish tidak serta-merta berarti kenaikan suku bunga akan segera dilakukan. Ia memperkirakan data ekonomi Inggris akan melemah dalam beberapa bulan ke depan, sehingga fokus kebijakan bisa kembali pada risiko perlambatan ekonomi.
BoE juga dijadwalkan merilis pembaruan proyeksi ekonomi terbarunya, yang diperkirakan menunjukkan inflasi lebih tinggi serta pertumbuhan ekonomi yang lebih lemah pada 2026 dan 2027.
Ekonom Oxford Economics, Edward Allenby, memperkirakan suku bunga akan tetap ditahan sepanjang tahun ini, sembari menunggu kejelasan dampak guncangan energi terhadap ekonomi.
Keputusan suku bunga BoE akan diumumkan pada Kamis, disusul konferensi pers oleh Gubernur Andrew Bailey dan anggota MPC lainnya untuk memberikan panduan arah kebijakan ke depan.
Trump Buka Opsi Negosiasi dengan Iran, Upaya Damai Masih Buntu
Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa Iran dapat menghubungi Washington jika ingin membuka kembali negosiasi untuk mengakhiri perang yang telah berlangsung selama dua bulan. Pernyataan ini muncul di tengah upaya diplomatik intensif Teheran yang mencari dukungan internasional.
Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araqchi tiba di Rusia pada Senin (27/4/2026) untuk bertemu Presiden Vladimir Putin, setelah sebelumnya melakukan diplomasi shuttle ke Pakistan dan Oman sebagai mediator konflik.
Namun, harapan tercapainya perdamaian kembali meredup setelah Trump membatalkan kunjungan utusannya, Steve Witkoff dan Jared Kushner, ke Islamabad. Kedua pihak masih memiliki perbedaan signifikan, terutama terkait program nuklir Iran dan akses pelayaran di Selat Hormuz.
Kebuntuan pembicaraan damai berdampak langsung pada pasar global. Harga minyak mengalami kenaikan, sementara kontrak berjangka saham AS melemah dalam perdagangan awal di Asia, seiring ketidakpastian yang meningkat.
Trump menegaskan bahwa Iran mengetahui syarat utama kesepakatan, yakni tidak memiliki senjata nuklir. “Jika mereka ingin berbicara, mereka bisa datang atau menelepon kami. Ada jalur komunikasi yang aman,” ujarnya dalam wawancara dengan Fox News.
Di sisi lain, Iran tetap menuntut pengakuan atas haknya untuk memperkaya uranium untuk tujuan damai, meskipun negara-negara Barat menilai aktivitas tersebut berpotensi digunakan untuk pengembangan senjata nuklir.
Meski gencatan senjata telah menghentikan pertempuran skala besar sejak konflik dimulai pada 28 Februari, belum ada kesepakatan konkret untuk mengakhiri perang yang telah menewaskan ribuan orang dan memicu lonjakan harga energi global.
Trump kini menghadapi tekanan domestik yang meningkat untuk segera mengakhiri konflik. Penurunan tingkat persetujuan publik serta dampak ekonomi, termasuk inflasi akibat kenaikan harga energi, menjadi tantangan politik serius menjelang pemilu.
Laporan Axios menyebut Iran telah mengajukan proposal baru melalui mediator Pakistan terkait pembukaan kembali Selat Hormuz dan penghentian perang, sementara pembahasan nuklir akan ditunda ke tahap berikutnya. Namun, pemerintah AS belum memberikan tanggapan resmi atas laporan tersebut.
Setelah pertemuan di Oman, Araqchi kembali ke Pakistan sebelum melanjutkan perjalanan ke Rusia. Duta Besar Iran untuk Rusia, Kazem Jalali, menyatakan bahwa kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya diplomatik untuk menghadapi tekanan eksternal.
Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan bahwa negaranya tidak akan menerima negosiasi yang dipaksakan di bawah ancaman atau blokade. Ia menuntut Amerika Serikat mencabut hambatan, termasuk blokade maritim, sebelum proses perundingan dapat dimulai.
Perbedaan antara Washington dan Teheran tidak hanya terbatas pada isu nuklir dan Selat Hormuz. Trump juga menuntut Iran menghentikan dukungan terhadap kelompok proksi di kawasan, seperti Hezbollah di Lebanon dan Hamas di Gaza, serta membatasi kemampuan serangan rudal balistiknya.
Sebaliknya, Iran menuntut pencabutan sanksi ekonomi dan penghentian serangan Israel terhadap sekutunya di kawasan.
Di Lebanon, serangan Israel pada Minggu dilaporkan menewaskan 14 orang dan melukai 37 lainnya. Militer Israel juga memperingatkan warga untuk meninggalkan sejumlah wilayah di luar zona penyangga, menandakan bahwa ketegangan regional masih jauh dari mereda.
Agresi Israel Telah Bunuh 2.500 Warga Lebanon
Pemerintah Lebanon terus mencatat peningkatan jumlah warganya yang terbunuh akibat agresi Israel. Pada Ahad (26/4/2026), setidaknya sebanyak 13 warga Lebanon tewas dan 30 lainnya mengalami luka-luka terimbas serangan Israel.
Dilaporkan Anadolu Agency, Kementerian Kesehatan Lebanon mengungkapkan, dengan korban terbaru, jumlah warga Lebanon yang tewas akibat serangan Israel sejak 2 Maret 2026 telah menembus 2.509 orang. Sementara korban luka sebanyak 7.755 orang.
Jumlah korban tewas diperkirakan akan terus bertambah. Sebab saat ini Israel masih menggempur wilayah Lebanon. Pada Ahad, militer Israel mengeluarkan perintah evakuasi baru untuk wilayah Lebanon selatan.
HAri itu juga, serangan Israel menewaskan 14 orang, termasuk dua anak-anak dan dua wanita, kata Kementerian Kesehatan. Sebuah pernyataan, yang dikutip oleh media pemerintah Lebanon, mengatakan 37 orang terluka dalam serangan Israel, termasuk tiga wanita.
Israel, yang melaporkan seorang tentaranya tewas dalam pertempuran di Lebanon selatan, mengatakan pihaknya dapat mengambil tindakan terhadap “serangan yang direncanakan, akan terjadi, atau sedang berlangsung”.
“Ini berarti kebebasan bertindak tidak hanya untuk menanggapi serangan… tetapi juga untuk mencegah ancaman langsung dan bahkan ancaman yang muncul,” kata Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.
Israel memerintahkan penduduk Lebanon di wilayah terkait untuk meninggalkan tujuh kota yang terletak di luar "zona penyangga" yang diduduki. Kota-kota tersebut berada di utara Sungai Litani dan zona di Lebanon selatan yang diduduki pasukan Israel.
Militer Israel menuding kelompok Hizbullah telah melanggar kesepakatan gencatan senjata sepuluh hari yang diumumkan pada 16 April 2026. Padahal, meski gencatan senjata telah disetujui, Israel tak menghentikan operasi militernya di Lenanon. Artinya Israel tak mematuhi kesepakatan tersebut.
“Dari perspektif kami, yang mewajibkan kami adalah keamanan Israel, keamanan tentara kami, keamanan komunitas kami,” kata Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam rapat kabinet di Yerusalem saat membahas operasi militer Israel di Lebanon, dikutip laman Al Arabiya.
“Kami bertindak tegas sesuai dengan aturan yang telah kami sepakati dengan Amerika Serikat, dan juga, dengan Lebanon," tambah Netanyahu.
Pada Ahad, kelompok Hizbullah mengatakan bahwa mereka telah menyerang pasukan Israel di Lebanon serta pasukan penyelamat yang datang untuk mengevakuasi mereka. Hizbullah menekankan, mereka tak akan berhenti menyerang pasukan Israel di Lebanon, termasuk kota-kota di Israel utara, selama Israel terus melakukan pelanggaran gencatan senjata.
Hizbullah menambahkan, mereka tidak akan menunggu diplomasi yang “terbukti tidak efektif” atau bergantung pada otoritas Lebanon yang “gagal melindungi negara". Gencatan senjata selama sepuluh hari yang dimulai pada 16 April 2026 lalu telah diperpanjang hingga Mei. Kesepakatan antara Israel dan Lebanon tersebut dimediasi oleh Amerika Serikat (AS).
Kesepakatan gencatan senjata cukup meredakan intensitas pertempuran antara Israel dan Hizbullah. Namun Israel dan Hizbullah kerap saling tuding sebagai pihak pelanggar gencatan senjata.
Israel mulai menggempur Lebanon pada 2 Maret 2026 lalu. Agresi dimulai setelah kelompok Hizbullah, sebagai bentuk dukungannya kepada Iran dan merespons wafatnya Ayatollah Ali Khamenei, ikut menembakkan roket ke wilayah Israel. Sejak saat itu, Israel dan Hizbullah saling melancarkan serangan udara.
Ini bukan kali pertama Hizbullah terlibat konfrontasi bersenjata dengan Israel. Pada 2023 lalu, tak lama setelah Israel meluncurkan agresi ke Jalur Gaza, Hizbullah turut menembakkan roket dan proyektil ke wilayah Israel di dekat perbatasan Lebanon.
Pemerintah Israel kemudian mengevakuasi puluhan ribu warganya dari wilayah utara yang berbatasan dengan Lebanon. Penduduk kembali ke rumah mereka setelah Israel dan Hizbullah menyepakati gencatan senjata pada November 2024.
Sebelumnya, Pemerintah Indonesia kembali menyampaikan protes kerasnya terhadap Zionis Israel atas gugurnya Praka Rico Pramudia, prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang bertugas sebagai pasukan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) di Lebanon atau UNIFIL. Praka Rico dinyatakan meninggal dunia setelah sebulan dalam perawatan medis di Rumah Sakit Beirut akibat luka berat terkena serangan militer Zionis Israel di pos UNIFIL Adchit al-Qusayr, Lebanon selatan pada 29 Maret 2026 lalu.
Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Indonesia menyampaikan kabar duka tersebut pada Jumat (24/4/2026). “Pemerintah Republik Indonesia menyampaikan duka cita mendalam atas gugurnya Praka Rico Pramudia, prajurit Indonesia dalam misi perdamaian UNIFIL, yang mengalami luka berat akibat ledakan artileri dari tank Israel di dekat Kota Adhcit al-Qusayr, 29 Maret 2026,” begitu pernyataan Kemenlu Indonesia, yang dikutip Sabtu (25/4/2026).
Pemerintah Indonesia juga mendesak agar PBB melakukan investigasi menyeluruh atas peristiwa penyerangan Zionis Israel di pos pasukan pasukan penjaga perdamaian tersebut. Kemenlu menegaskan penyerangan terhadap pasukan penjaga perdamaian PBB merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional, dan hukum perang internasional atau humaniter. Militer penjajahan Zionis Israel pelaku penyerangan ke pos pasukan perdamaian tersebut dapat dinyatakan sebagai pelaku kejahatan perang.
“Indonesia mengutuk keras serangan Israel yang menyebabkan gugurnya peacekeeper (prajurit penjaga perdamaian) Indonesia. Serangan terhadap personel pemelihara perdamaian merupakan pelanggaran serius terhadap hukum-hukum internasional, dan dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang,” begitu pernyataan Kemenlu. Serangan artileri militer penjajahan Zionis Israel menyasar pos penjaga perdamaian PBB di Kota Adchit al-Qusayr pada 29 Maret 2026 lalu.
Serangan di lokasi itu menyebabkan empat prajurit TNI yang bertugas di UNIFIL menjadi korban. Praka Farizal Ramadhon dinyatakan gugur seketika akibat serangan itu. Praka Rico mengalami luka berat dan sempat dilarikan ke rumah sakit untuk perawatan maksimal.
Praka Bayu Prakoso dan Praka Arif Kurniawan mengalami luka-luka ringan. Keempat prajurit tersebut, berasal dari satuan Kompi C UNP 7-1 Satgas Yonmek XIII-S/United Nations Interim Force in Lebanon - UNIFIL.
Setelah serangan tersebut, beberapa hari setelahnya militer Zionis Israel kembali melakukan penyerangan terhadap iringan konvoi pasukan patroli penjaga perdamaian di wilayah yang sama. Dua prajurit TNI kembali gugur dalam serangan tentara penjajahan zionis tersebut.
Mereka diantaranya Kapten Infanteri Zulmi Aditya dan Sertu Muhammad Nur Ichwan. Keduanya gugur ketika Tim Escort Kompi B Satgas Yonmek XXIII-S/UNIFIL dalam Sector East Mobile Reserve (SEMR) melakukan pengawalan konvoi Combat Support Service Unit (CSSU) UNIFIL.
Pengawalan itu dilakukan untuk memberikan dukungan terhadap MAKO Sektor Timur UNIFIL United Nation Post (UNP) 7-2 yang akan konvoi ke Mako Satgas Yonmek TNI Konga XXIII-S/UNIFIL yang berada di UNP 7-1. Akan tetapi, konvoi tersebut berujung pada penyerangan yang menyebabkan dua prajurit TNI-UNIFIL tersebut hilang nyawa.
Dalam semua peristiwa itu, sementara ini sudah empat prajurit TNI yang tergabung dalam UNIFIL gugur. Yaitu Praka Ramadhon, Kapten Zulmi, dan Sertu Nur Ichwan, dan Praka Rico yang sempat dirawat.
Sejumlah negara-negara yang mengirimkan prajuritnya untuk bergabung dalam misi perdamaian di Lebanon selatan mengutuk keras aksi sepihak tentara Zionis Israel yang melakukan penyerangan ke pos-pos penjaga perdamaian itu. Zionis Israel sempat membantah menjadi pihak yang bertanggung jawab atas gugurnya prajurit-prajurit penjaga perdamaian dari Indonesia itu.
Akan tetapi dari laporan hasil investigasi awal yang dilakukan PBB diyakini serangan tersebut dilakukan oleh militer Zionis Israel yang juga melakukan penyerangan ke Lebanon selatan. Namun hingga kini, tak ada sanksi atau hukuman internasional terhadap Zionis Israel.
Blokade AS Nggak Ngaruh, Iran Berhasil Ekspor 10,7 Juta Barel Minyak ke China pada April
Iran dilaporkan berhasil mengekspor total 10,7 juta barel minyak ke China pada April di tengah aksi blokade maritim oleh Amerika Serikat (AS). Demikian data Kpler dilansir The Cradle pada akhir pekan lalu.
Menurut laporan Kpler, Iran mengalirkan minyak sekitar 985 ribu barel per hari (bpd) yang menunjukkan aktivitas bongkar muat kapal tanker mereka "berlanjut" dan tidak mengalami interupsi. Kpler menyebut, blokade telah "mendisrupsi mesin minyak (Iran), tapi tidak menghancurkannya," sambil merujuk pada aktivitas infrastruktur pemuatan minyak ke kapal tanker menuju China yang tetap berjalan stabil.
Kapal-kapal tanker dilaporkan tetap diposisikan di pelabuhan-pelabuhan Iran, sementara tempat penyimpanan di terminal ekspor Jask, yang melakukan pemuatan minyak untuk mem-bypass Selat Hormuz, mencapai rekor 5,8 juta barel. Sementara Vortexa melaporkan bahwa, 10m7 juta barel dari minyak mentah berhasil melintas Selat Hormuz antara 13 dan 21 April 2026, termasuk 35 transit uang melibatkan kapal-kapal tanker Iran yang disanksi AS.
Vortexa menambahkan bahwa Angkatan Laut AS beroperasi di zona maritim yang lebih luas, bukan di Selat Hormuz sehingga tidak menghambat lalu lintas kapal tanker Iran. Sementara laporan media Iran mengutip data China, menyebutkan 14 kapal melintas Selat Hormuz selama 24 jam pada 21 April, termasuk tiga kapal tanker.
Merujuk pada data-data di atas, meskipun AS meningkatkan tekanan terhadap ekspor Iran, ekspor minyak terus mengalir dalam skala besar, didukung oleh rute ekspor alternatif dan aktivitas kapal tanker yang berlanjut. Padahal, Komando Pusat AS (US CENTCOM) mengatakan mereka mengarahkan ulang 31 kapal dan menyita atau menguasai kapal lainnya sebagai bagian dari penegakan hukum, meski aktivitas kapal-kapal secara keseluruhan tetap berjalan.
Sebelumnya, Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf mengatakan, negaranya tidak akan membuka kembali Selat Hormuz selama kapal Angkatan Laut AS masih melakukan blokade di wilayah perairan tersebut. Dia mengatakan, tindakan militer AS merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap kesepakatan gencatan senjata yang telah disetujui kedua negara.
"Gencatan senjata lengkap hanya memiliki arti jika tidak dilanggar melalui blokade angkatan laut. Membuka kembali Selat Hormuz tidak mungkin dilakukan di tengah pelanggaran terang-terangan terhadap gencatan senjata," kata Ghalibaf lewat akun X pribadinya, Rabu (22/4/2026), dikutip laman Al Arabiya.
Hal itu disampaikan Ghalibaf saat AS dan Iran sedang berupaya menggelar kembali negosiasi putaran kedua. Pada Selasa (21/4/2026), Presiden AS Donald Trump memperpanjang gencatan senjata dengan Iran tanpa batas waktu yang ditentukan. Langkah tersebut diambil Trump hanya beberapa jam sebelum kesepakatan gencatan senjata selama dua pekan dengan Iran berakhir.
New York Post, mengutip sejumlah sumber di pemerintahan Pakistan, melaporkan, negosiasi putaran kedua antara AS dan Iran dapat berlangsung di Islamabad dalam waktu dekat. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif diketahui menjadi mediator dalam kesepakatan gencatan senjata AS-Iran yang disetujui pada 7 April 2026 lalu.
"Itu mungkin," kata Trump saat dikonfirmasi New York Post soal apakah benar negosiasi putaran kedua antara AS dan Iran bakal berlangsung di Pakistan dalam tiga hari ke depan.
Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan pihaknya tidak akan berunding di bawah tekanan, ancaman, atau blokade. Pernyataan itu disampaikan Pezeshkian dalam percakapan telepon dengan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif, menurut keterangan resmi kepresidenan Iran, Sabtu (25/4/2026).
Ia mengatakan titik temu dan lingkungan kondusif menjadi syarat utama bagi dialog yang efektif. Menurut Pezeshkian, pengalaman negosiasi sebelumnya justru memperdalam ketidakpercayaan publik di Iran karena dialog berlangsung bersamaan dengan sanksi, tekanan, dan blokade.
Ia menegaskan prasyarat penting untuk menyelesaikan perselisihan, yaitu menghentikan sikap bermusuhan dan jaminan hal itu tidak terulang lagi. Ia juga mengatakan meningkatnya keberadaan militer semakin memperumit situasi dan melemahkan suasana dialog.
Jumlah Tentara Zionis yang Bunuh Diri Terus Melonjak
Jumlah tentara pasukan penjajahan Israel yang mati bunuh diri terus melonjak. Pada April ini saja setidaknya 8 tentara dan petugas polisi Israel tewas akibat bunuh diri.
Investigasi Haaretz yang diterbitkan pada Ahad mengungkapkan peningkatan tajam angka bunuh diri di kalangan militer dan pasukan keamanan Israel, dengan setidaknya 10 tentara aktif melakukan bunuh diri sejak awal tahun 2026, termasuk 6 tentara pada bulan ini saja.
Pada bulan April, 8 tentara dan personel polisi yang bertugas aktif meninggal karena bunuh diri, bersama dengan 3 tentara cadangan yang ikut serta dalam genosida di Gaza, dan 2 petugas polisi, yang menandai peningkatan yang signifikan.
Hareetz sebelumnya juga melaporkan, kejahatan yang dilakukan tentara IDF jadi salah satu luka mental dan moral yang memicu depresi pada pasukan Israel. Sejumlah tentara dilaporkan mengalami trauma moral akut setelah melihat anak-anak dibunuh tentara Israel dengan keji di Gaza, orang tua dihabisi, dan warga dilindas dan dikubur dengan buldozer.
Tren bunuh diri ini terus meningkat secara luas sejak 7 Oktober 2023, ketika rezim Israel memulai serangan genosida di Gaza, dengan 7 kasus bunuh diri aktif pada akhir tahun 2023, 21 kasus pada tahun 2024, dan 22 kasus pada tahun 2025; angka tertinggi dalam 15 tahun terakhir.
Kasus tambahan mencakup setidaknya 15 mantan tentara yang meninggal karena bunuh diri setelah dipulangkan pada akhir 2025, dengan setidaknya 4 kasus lagi sejak itu, termasuk 3 kasus dalam sebulan terakhir.
Dalam laporan sebelumnya yang terbit pada akhir 2025, sebanyak 279 tentara Israel mencoba melakukan bunuh diri sejak awal tahun 2024 hingga Juli 2025 menurut laporan Pusat Penelitian dan Informasi Knesset. Setidaknya 13 tentara juga meninggal karena bunuh diri di luar wajib militer karena masalah psikologis.
Laporan tersebut menghubungkan lonjakan tersebut dengan meningkatnya tekanan psikologis akibat genosida yang berkepanjangan di Gaza, berkurangnya sistem pendukung, dan kegagalan sistemik.
Sumber daya kesehatan mental dilaporkan telah menurun, dengan program dekompresi psikologis untuk tentara cadangan dibatalkan atau hanya sebagian yang dipekerjakan kembali, dan beberapa tentara diberhentikan tanpa menemui ahli kesehatan mental.
Sumber juga menyebutkan berkurangnya kehadiran petugas kesehatan mental di lapangan, tekanan dari komandan untuk terus bertugas, dan kasus tentara yang tidak sehat secara psikologis dikerahkan tanpa evaluasi yang tepat.
Jumlah tentara yang menderita gangguan stres pascatrauma (PTSD) yang parah telah meningkat sebesar 40 persen sejak tahun 2023, kata sumber di militer Israel.
Pada 2024 dan 2025, setidaknya 75 persen persen dari seluruh kasus bunuh diri di kalangan warga Israel adalah tentara yang kembali dari genosida di Gaza, menurut sebuah laporan yang diterbitkan oleh Times of Israel.
Sejak dimulainya genosida di Gaza, rezim Israel telah membunuh sedikitnya 72.000 warga Palestina dan melukai lebih dari 172.000 lainnya, kebanyakan dari mereka adalah wanita dan anak-anak.
Pada Oktober 2025, Kepala Staf Israel Eyal Zamir mengakui krisis kesehatan mental yang memburuk di kalangan tentara, dan mengatakan ribuan tentara menerima perawatan psikologis. Dia mendesak para komandan untuk tetap waspada, mendeteksi masalah kesehatan mental di dalam unit mereka, dan memastikan bahwa tentara segera mendapatkan perawatan.
Hampir 10.000 tentara Israel dari 19.000 orang yang terluka di Gaza menderita gangguan psikologis seperti gangguan stres pasca-trauma dan sedang dirawat di Departemen Rehabilitasi Kementerian Pertahanan, menurut laporan sebelumnya oleh lembaga penyiaran publik KAN yang diterbitkan pada akhir Juli.
NATO Siap Cerai dari AS? Mantan Bos Aliansi Sebut Sikap Trump Menyakitkan dan Berbahaya
Hubungan transatlantik antara Amerika Serikat dan sekutu NATO di Eropa menghadapi tekanan serius. Mantan Sekretaris Jenderal NATO Anders Fogh Rasmussen menilai sikap Presiden AS Donald Trump terhadap sekutu-sekutunya sebagai sesuatu yang “menyakitkan” untuk disaksikan, sekaligus menjadi sinyal perlunya perubahan arah strategi pertahanan Eropa.
Dalam wawancara dengan Euronews, Rasmussen menegaskan bahwa Eropa harus mulai membangun kemandirian dalam bidang pertahanan, termasuk dengan memprioritaskan penggunaan senjata produksi dalam negeri dibandingkan ketergantungan pada sistem persenjataan Amerika Serikat.
“Saya percaya ini adalah tantangan terbesar bagi NATO dalam sejarah aliansi ini,” ujar Rasmussen. Ia menambahkan bahwa negara-negara Eropa harus mampu “berdiri di atas kaki sendiri” dalam menjaga keamanan kawasan.
Seruan tersebut muncul di tengah meningkatnya ketegangan global, termasuk konflik di Timur Tengah yang turut memengaruhi distribusi persenjataan. Laporan menunjukkan bahwa kapasitas pasokan militer AS, yang selama ini menjadi sumber utama bagi Eropa, mengalami tekanan akibat kebutuhan operasional di berbagai front konflik.
Kondisi ini berdampak langsung pada kemampuan Eropa dalam mendukung Ukraina, terutama dalam penyediaan sistem pertahanan dan amunisi. Keterbatasan pasokan mempersempit ruang gerak negara-negara Eropa dalam mempertahankan konsistensi dukungan militer, sebagaimana diberitakan Euronews.
Di sisi lain, tekanan untuk memperkuat basis industri pertahanan Eropa juga meningkat. Sejumlah pemimpin NATO dan pejabat Uni Eropa mendorong percepatan pembangunan kapasitas militer domestik guna mengurangi ketergantungan terhadap aktor eksternal.
Rasmussen menekankan bahwa dalam jangka panjang, Eropa tidak boleh bersikap “naif” dalam melihat dinamika geopolitik global. Ia menyarankan agar negara-negara Eropa mulai memprioritaskan pembelian senjata dan amunisi dari produsen dalam negeri sebagai langkah strategis.
Ketegangan ini juga dipicu oleh memburuknya hubungan politik antara Washington dan sekutu-sekutunya. Rasmussen bahkan menyebut wacana Trump terkait Greenland sebagai ancaman serius terhadap keberlangsungan NATO, karena berpotensi merusak prinsip dasar aliansi.
Selain itu, perbedaan sikap terkait konflik Iran turut memperlebar jarak antara AS dan Eropa. Sejumlah negara Eropa menolak terlibat dalam operasi militer yang dinilai berada di luar mandat pertahanan NATO, menegaskan posisi mereka bahwa aliansi tersebut bersifat defensif.
Meski demikian, Rasmussen melihat situasi ini sebagai peluang bagi Eropa untuk merumuskan ulang hubungan dengan Amerika Serikat. Ia menilai Eropa dapat memanfaatkan kondisi tersebut untuk memperkuat posisi tawar, baik dalam isu keamanan maupun hubungan perdagangan.
Perkembangan ini menunjukkan bahwa NATO tengah menghadapi fase transisi penting. Di tengah ketidakpastian global, Eropa dihadapkan pada pilihan strategis: tetap bergantung pada payung keamanan Amerika Serikat, atau membangun kemandirian pertahanan yang lebih kuat di masa depan.
Di tengah meningkatnya intensitas konflik global, kemampuan logistik militer Barat mulai menghadapi tekanan serius. Persediaan senjata dan amunisi, khususnya milik Amerika Serikat, dilaporkan mengalami penyusutan seiring keterlibatan dalam berbagai front konflik yang berlangsung hampir bersamaan.
Perang di Ukraina yang telah berlangsung lebih dari dua tahun menguras stok persenjataan Barat dalam jumlah besar. Bantuan militer yang terus mengalir ke Kiev membuat cadangan strategis di sejumlah negara NATO ikut tertekan, terutama untuk sistem pertahanan udara, amunisi artileri, dan rudal pencegat.
Kondisi ini semakin diperburuk oleh konflik di Timur Tengah, yang memaksa Amerika Serikat mengalihkan sebagian sumber daya militernya ke kawasan tersebut. Prioritas ganda ini menciptakan tekanan pada rantai pasok, sekaligus memperlambat distribusi senjata ke sekutu lainnya.
Sejumlah laporan menyebutkan bahwa kapasitas produksi industri pertahanan Barat belum sepenuhnya mampu mengimbangi laju konsumsi di medan perang. Waktu produksi yang panjang dan kompleksitas teknologi membuat replenishment stok tidak bisa dilakukan secara cepat.
Akibatnya, negara-negara Eropa mulai merasakan keterbatasan dalam mendukung Ukraina secara konsisten. Pengiriman senjata dan amunisi menjadi lebih selektif, sementara kebutuhan di lapangan terus meningkat seiring intensitas konflik yang belum mereda.
Krisis ini juga memicu kekhawatiran tentang kesiapan militer jangka panjang NATO. Jika stok terus menipis tanpa diimbangi peningkatan produksi, maka kemampuan aliansi untuk merespons konflik lain secara simultan dapat terpengaruh.
Di sisi lain, tekanan ini mendorong negara-negara Eropa untuk mempercepat pembangunan industri pertahanan domestik. Upaya untuk meningkatkan kapasitas produksi senjata menjadi prioritas, sebagai langkah mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari Amerika Serikat.
Dalam perspektif geopolitik, situasi ini menunjukkan bahwa perang modern tidak hanya ditentukan oleh kekuatan di medan tempur, tetapi juga oleh ketahanan logistik dan industri. Ketika konflik meluas di berbagai kawasan, kemampuan untuk menjaga aliran persenjataan menjadi faktor kunci dalam menentukan keseimbangan kekuatan global.
Wacana Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk menguasai Greenland memicu ketegangan serius di dalam aliansi NATO. Pulau Arktik tersebut merupakan wilayah otonom milik Denmark, yang juga anggota NATO, sehingga setiap upaya tekanan, apalagi dengan ancaman militer atau ekonomi, dinilai sebagai preseden yang berbahaya dalam hubungan antar sekutu.
Langkah tersebut tidak hanya dipandang sebagai isu bilateral, tetapi langsung menyentuh fondasi utama NATO: solidaritas dan kepercayaan antar anggota. Para analis menilai, jika satu anggota aliansi mulai menekan atau bahkan mengancam anggota lain, maka prinsip pertahanan kolektif yang menjadi inti NATO berpotensi melemah secara struktural.
Reaksi keras pun datang dari negara-negara Eropa. Denmark, bersama sekutu Uni Eropa, menegaskan bahwa Greenland berada di bawah kedaulatan mereka dan tidak dapat menjadi objek negosiasi sepihak. Bahkan, sejumlah negara NATO mengirim sinyal dukungan militer simbolik ke kawasan tersebut sebagai bentuk solidaritas terhadap Denmark.
Ketegangan ini memperlihatkan adanya ancaman dari dalam aliansi itu sendiri. Jika sebelumnya NATO menghadapi tekanan eksternal dari Rusia atau China, kini justru muncul dinamika internal yang berpotensi merusak kohesi organisasi. Beberapa pejabat Eropa bahkan memperingatkan bahwa tindakan ekstrem terhadap Greenland dapat menjadi titik balik yang mengguncang keberlangsungan NATO.
Di sisi lain, pendekatan Washington terhadap Greenland juga mencerminkan pergeseran strategi geopolitik Amerika Serikat, khususnya di kawasan Arktik yang semakin penting secara militer dan ekonomi. Namun, cara yang ditempuh, melalui tekanan politik dan ancaman, justru menimbulkan resistensi dari sekutu sendiri dan memperdalam ketidakpercayaan transatlantik.
Dalam konteks ini, isu Greenland menjadi simbol perubahan yang lebih besar: bahwa NATO tidak lagi hanya menghadapi ancaman dari luar, tetapi juga diuji oleh perbedaan kepentingan internal. Jika tidak dikelola dengan hati-hati, dinamika ini berpotensi melemahkan aliansi yang selama puluhan tahun menjadi pilar utama keamanan Barat.
Muak Terus Bergantung pada AS? ini Seruan Keras Macron yang Bikin Industri Pertahanan Dunia Gempar
Presiden Prancis Emmanuel Macron menegaskan bahwa upaya Uni Eropa memperkuat kemampuan pertahanannya tidak dimaksudkan untuk menggantikan NATO. Langkah tersebut, kata dia, justru merupakan respons atas dorongan Amerika Serikat agar Eropa lebih mandiri dalam menjaga keamanannya.
Macron menyampaikan hal itu usai bertemu Perdana Menteri Yunani Kyriakos Mitsotakis, Sabtu. Ia menekankan bahwa Eropa harus memperkuat pilar pertahanan dalam kerangka NATO, bukan melemahkannya.
“Pelajaran yang harus kita ambil adalah kita tidak boleh lagi bergantung. Kita harus memperkuat pilar Eropa dalam NATO dan membangun Eropa pertahanan, bukan melawan siapa pun dan bukan sebagai alternatif,” ujar Macron.
Menurutnya, selama satu dekade terakhir, Washington telah berulang kali meminta negara-negara Eropa untuk meningkatkan tanggung jawab keamanan mereka. Permintaan itu, kata Macron, disampaikan “kadang dengan halus, kadang tidak.”
Mitsotakis menyambut baik pernyataan tersebut. Ia menilai Amerika Serikat seharusnya mendukung langkah Eropa yang kini mulai serius membangun kemandirian pertahanan.
Ia bahkan menyebut tuntutan AS agar Eropa meningkatkan belanja pertahanan sebagai sesuatu yang “beralasan.” Menurutnya, langkah ini penting untuk memperkuat stabilitas kawasan.
Dalam kunjungannya ke Athena, Macron juga memperbarui perjanjian kerja sama pertahanan antara Prancis dan Yunani yang diteken pada 2021. Perjanjian tersebut mencakup klausul bantuan militer timbal balik jika salah satu negara diserang.
“Komitmen ini tidak dapat diganggu gugat dan tidak bisa dinegosiasikan,” kata Macron. Ia menegaskan bahwa pesan ini harus jelas bagi pihak mana pun yang berpotensi menjadi ancaman.
Kerja sama tersebut juga mencakup paket pengadaan militer senilai 3 miliar euro. Yunani membeli 24 jet tempur Rafale dan empat kapal fregat canggih dari Prancis.
Macron dan Mitsotakis bahkan meninjau langsung salah satu kapal fregat tersebut, Kimon. Langkah ini menunjukkan kedalaman kerja sama militer kedua negara.
Yunani sendiri selama ini memiliki hubungan yang tegang dengan Turki. Kondisi ini mendorong Athena untuk terus memperkuat kemampuan militernya.
Sebagian besar pengadaan alutsista Yunani dalam beberapa tahun terakhir berasal dari Prancis. Selain jet tempur dan kapal perang, Yunani juga mengadopsi sistem rudal MICA.
Sistem tersebut dapat digunakan oleh pesawat, pasukan darat, maupun kapal perang. Fleksibilitas ini dinilai meningkatkan daya tangkal militer Yunani.
Kedua pemimpin sepakat bahwa kerja sama ini bisa menjadi model bagi negara-negara Uni Eropa lainnya. Mereka mendorong integrasi industri pertahanan di kawasan.
Mitsotakis bahkan mengkritik sikap “egoisme nasional” yang masih menghambat kolaborasi antarnegara Eropa. Ia meminta negara anggota membuka diri terhadap merger industri.
Menurutnya, langkah tersebut penting untuk menciptakan skala ekonomi yang lebih efisien. Hal ini sekaligus meningkatkan daya saing industri pertahanan Eropa.
Macron juga menyoroti pentingnya inovasi industri dalam negeri. Ia mendorong negara Eropa untuk lebih banyak membeli dan memproduksi produk sendiri.
“Kita harus membeli lebih banyak produk Eropa, memproduksi lebih banyak di Eropa, dan berinovasi di dalam Eropa,” ujarnya.
Kedua pemimpin juga merujuk pada Pasal 42.7 Uni Eropa yang mengatur pertahanan kolektif. Macron menegaskan bahwa klausul tersebut bukan sekadar simbol.
Ia mencontohkan respons cepat Prancis dan Yunani dalam membantu Siprus. Kedua negara mengirim kapal perang setelah sebuah drone Shahed menyerang pangkalan Inggris di wilayah tersebut.
Dalam kesempatan itu, Macron juga menyinggung situasi di Selat Hormuz. Ia memperingatkan agar tidak menimbulkan kepanikan terkait potensi krisis energi.
Menurutnya, pasokan energi global masih dalam kondisi terkendali. Ia tidak melihat adanya ancaman kekurangan bahan bakar dalam waktu dekat.
Namun demikian, Macron mengakui bahwa situasi di kawasan tersebut masih membutuhkan waktu untuk pulih sepenuhnya. Eropa, kata dia, terus mendorong pembukaan kembali jalur pelayaran tersebut.
Mitsotakis menambahkan bahwa kebebasan navigasi di Selat Hormuz harus menjadi prioritas. Ia menegaskan bahwa jalur tersebut harus tetap terbuka tanpa hambatan.
Sebagai negara dengan kekuatan pelayaran global, Yunani memiliki kepentingan besar dalam menjaga stabilitas jalur tersebut. Ia menyebut kebebasan navigasi sebagai hal yang “tidak bisa ditawar.”
Pernyataan kedua pemimpin ini mencerminkan arah baru kebijakan pertahanan Eropa. Di tengah ketidakpastian global, Eropa berupaya memperkuat kemandirian tanpa meninggalkan aliansi transatlantik.
Langkah ini juga menunjukkan bahwa keamanan kini menjadi isu strategis yang tidak terpisahkan dari geopolitik global. Eropa berusaha menyeimbangkan hubungan dengan Amerika Serikat sekaligus memperkuat kapasitas internalnya.
Rafale dan Fregat, Simbol Kekuatan Baru Yunani
Penguatan militer Yunani dalam beberapa tahun terakhir tercermin dari pengadaan alutsista utama dari Prancis, khususnya jet tempur Rafale dan kapal fregat canggih. Pembelian 24 unit Rafale. Pesawat tempur ini dirancang untuk menjalankan berbagai misi dalam satu platform.
Rafale mampu melaksanakan operasi superioritas udara, serangan darat, pengintaian, hingga misi nuklir taktis. Fleksibilitas ini membuatnya dijuluki sebagai “omnirole fighter”, karena dapat berganti peran dalam satu penerbangan tanpa perlu konfigurasi ulang yang kompleks.
Salah satu kekhasan utama Rafale terletak pada sistem avionik dan sensor yang sangat canggih. Pesawat ini dilengkapi radar AESA (Active Electronically Scanned Array) RBE2 yang memungkinkan deteksi dan pelacakan target secara simultan dalam berbagai kondisi.
Selain itu, sistem peperangan elektronik SPECTRA memberikan kemampuan perlindungan diri yang tinggi, termasuk deteksi ancaman, pengacauan radar musuh, dan kemampuan stealth pasif melalui pengelolaan jejak radar.
Dari sisi performa, Rafale dirancang dengan aerodinamika delta wing dan canard yang memberikan manuverabilitas tinggi serta stabilitas dalam berbagai kondisi tempur. Mesin ganda Snecma M88 memungkinkan pesawat ini mencapai kecepatan supersonik sekaligus menjaga efisiensi bahan bakar. Kombinasi ini membuat Rafale unggul dalam pertempuran jarak dekat maupun operasi jarak jauh.
Keunggulan lain Rafale terletak pada kemampuan integrasi persenjataannya. Pesawat ini dapat membawa berbagai jenis rudal udara-ke-udara, udara-ke-darat, hingga rudal jelajah seperti SCALP.
Selain itu, Rafale juga mampu beroperasi dari kapal induk maupun pangkalan darat, menjadikannya aset strategis yang fleksibel bagi negara pengguna. Dengan kombinasi teknologi, fleksibilitas, dan daya tempur, Rafale menjadi salah satu tulang punggung kekuatan udara modern Eropa.
Pesawat tempur ini memberi Athena keunggulan udara yang signifikan di kawasan, terutama dalam kemampuan deteksi, serangan presisi, dan interoperabilitas dengan sistem NATO.
Satu lagi persenjataan yang dikerjasamakan, Kapal Fregat Kimon. Ini merupakan bagian dari keluarga kapal perang FDI (Frégate de Défense et d’Intervention) buatan Prancis yang dirancang untuk peperangan laut modern berbasis jaringan (network-centric warfare).
Kekhasan utamanya terletak pada kemampuan pertahanan udara canggih melalui sistem radar AESA Sea Fire yang mampu mendeteksi dan melacak berbagai ancaman secara simultan, termasuk rudal dan pesawat tempur. Kapal ini juga dilengkapi sistem peluncur vertikal untuk rudal Aster, yang memberikan perlindungan area terhadap serangan udara dalam radius luas.
Selain itu, fregat Kimon dirancang sebagai platform tempur multifungsi dengan kemampuan peperangan anti-kapal selam, anti-kapal permukaan, dan operasi intelijen. Kapal ini mengintegrasikan sistem tempur digital yang memungkinkan pengolahan data secara real-time dari berbagai sensor, meningkatkan kesadaran situasional di medan tempur.
Dengan desain yang lebih senyap dan efisien serta kemampuan interoperabilitas tinggi dengan sistem NATO, Kimon menjadi simbol modernisasi angkatan laut Yunani sekaligus penguat posisi strategisnya di kawasan Mediterania Timur.
Kehadiran fregat modern seperti Kimon memperkuat daya pukul dan pertahanan laut Yunani, termasuk kemampuan anti-udara dan anti-kapal.
Langkah ini tidak hanya meningkatkan kapasitas tempur, tetapi juga mengubah posisi strategis Yunani di kawasan Mediterania Timur.
Di tengah dinamika hubungan yang sensitif dengan Turki, modernisasi ini menjadi bagian dari strategi deterensi untuk menjaga keseimbangan kekuatan. Bagi Yunani, Rafale dan fregat bukan sekadar alat militer, melainkan simbol transformasi menuju kekuatan pertahanan yang lebih mandiri dan siap menghadapi tantangan keamanan regional.
Presiden Pezeshkian Tegaskan Iran tak akan Pernah Berunding di Bawah Ancaman atau Blokade AS
Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan pihaknya tidak akan berunding di bawah tekanan, ancaman, atau blokade. Pernyataan itu disampaikan Pezeshkian dalam percakapan telepon dengan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif, menurut keterangan resmi kepresidenan Iran, Sabtu (25/4/2026).
Ia mengatakan, titik temu dan lingkungan kondusif menjadi syarat utama bagi dialog yang efektif. Menurut Pezeshkian, pengalaman negosiasi sebelumnya justru memperdalam ketidakpercayaan publik di Iran karena dialog berlangsung bersamaan dengan sanksi, tekanan, dan blokade.
Ia menegaskan, prasyarat penting untuk menyelesaikan perselisihan, yaitu menghentikan sikap bermusuhan dan jaminan hal itu tidak terulang lagi. Ia juga mengatakan meningkatnya keberadaan militer semakin memperumit situasi dan melemahkan suasana dialog.
Pernyataan Pezeshkian itu muncul di tengah upaya Pakistan menghidupkan kembali pembicaraan antara Iran dan Amerika Serikat setelah eskalasi konflik dalam beberapa pekan terakhir.
Putaran pertama perundingan di Islamabad dua pekan lalu gagal menghasilkan kesepakatan untuk mengakhiri perang yang dimulai pada 28 Februari dan meluas ke kawasan Timur Tengah. Pembicaraan tersebut berlangsung setelah gencatan senjata dua pekan yang dimediasi Pakistan pada 8 April, yang kemudian diperpanjang oleh Presiden AS Donald Trump.