News Komoditi & Global ( Rabu, 24 September 2025 )
News Komoditi & Global
( Rabu, 24 September 2025 )
Harga Emas Global Menguat, seiring Komentar Terbaru dari Pejabat Federal Reserve yang Memicu Kehati-hatian atas Penurunan Suku Bunga di masa mendatang
Lonjakan harga emas terutama didorong oleh meningkatnya permintaan aset safe haven seiring komentar terbaru dari pejabat Federal Reserve yang memicu kehati-hatian atas penurunan suku bunga di masa mendatang.
Informasi saja, beberapa pejabat Fed pada hari Senin bersikap hati-hati terhadap ekspektasi penurunan suku bunga lebih lanjut oleh bank sentral.
Presiden Fed Atlanta, Raphael Bostic, menyatakan dalam sebuah wawancara bahwa ia tidak mendukung penurunan suku bunga pada bulan Oktober dengan alasan kehati-hatian atas inflasi yang masih tinggi.
Presiden Fed Cleveland, Beth Hammack, menyuarakan kekhawatiran Bostic, dengan menyatakan bahwa kebijakan saat ini tidak cukup restriktif. Kedua anggota The Fed tersebut bukan bagian dari dewan penentu suku bunga bank sentral.
Anggota dewan Stephen Miran, yang menjabat seminggu yang lalu, tetap menyerukan penurunan suku bunga secara substansial, menggemakan sikap Trump bahwa suku bunga harus turun secara substansial.
Miran adalah satu-satunya yang tidak setuju dalam rapat The Fed pekan lalu, menyerukan penurunan suku bunga sebesar 50 basis poin, melebihi 25 basis poin yang diberlakukan bank sentral.
Ketua The Fed, Jerome Powell, dijadwalkan berpidato di akhir sesi.
Sebagai investasi safe haven, emas cenderung berkinerja baik di lingkungan suku bunga rendah dan selama periode ketidakpastian politik dan keuangan.
Menurut penelitian oleh Federal Reserve Bank of Chicago, investor memandang emas sebagai pelindung terhadap "masa ekonomi buruk".
"Emas memenuhi semua kriteria tersebut," ujar Sameer Samana, kepala ekuitas global dan aset riil di Wells Fargo Investment Institute, kepada CNBC awal bulan ini.
Mengutip CNBC, berdasarkan laporan strategi investasi terbaru dari Wells Fargo Investment Institute, para analisnya memperkirakan pembelian emas yang berkelanjutan oleh bank sentral global dan meningkatnya pertikaian geopolitik akan mendukung pertumbuhan permintaan logam mulia.
"Tidak diragukan lagi, emas telah menunjukkan tren kenaikan, dan mendapatkan banyak perhatian dari investor," kata Blair duQuesnay, seorang analis keuangan bersertifikat dan perencana keuangan bersertifikat, yang juga merupakan penasihat investasi di Ritholtz Wealth Management.
Untuk berinvestasi pada logam mulia, investor dapat membeli emas fisik atau investasi keuangan terkait emas.
Kebanyakan pakar merekomendasikan untuk mendapatkan eksposur investasi emas melalui reksa dana yang diperdagangkan di bursa (ETF) yang melacak harga emas fisik, sebagai bagian dari portofolio yang terdiversifikasi dengan baik, daripada membeli koin atau batangan emas asli.
“Di masa tekanan akut, saham emas berkinerja buruk, sehingga jika orang menginginkan eksposur, ETF yang didukung emas batangan memberikan hasil yang lebih baik daripada ekuitas terkait emas dan saham perusahaan tambang emas,” kata Samana.
Dia menambahkan, “ETF emas akan menjadi cara yang paling likuid, efisien pajak, dan berbiaya rendah untuk berinvestasi emas.”
“Jauh lebih tidak efisien untuk memiliki emas fisik,” menurut duQuesnay, terutama karena biaya transaksi yang lebih tinggi dan pertimbangan penyimpanan emas batangan, termasuk batangan dan koin.
Sebagai alternatif, investor bisa mempertimbangkan saham pertambangan emas tidak terlalu terkait erat dengan harga emas acuan dan lebih terikat pada fundamental bisnis.
Meskipun harga emas sedang mencapai rekor, penasihat keuangan umumnya merekomendasikan untuk membatasi eksposur emas hingga kurang dari 3% dari keseluruhan portofolio.
Harga Minyak Dunia Naik, Ditopang Terhentinya Pemulihan Ekspor Minyak Irak
Harga minyak ditutup naik lebih dari US$ 1 per barel setelah kesepakatan untuk melanjutkan ekspor dari Kurdistan Irak terhenti. Hal ini meredakan kekhawatiran beberapa investor bahwa pemulihan tersebut akan memperburuk kekhawatiran tentang kelebihan pasokan global.
Selasa (23/9/2025), harga minyak mentah jenis Brent untuk kontrak pengiriman November 2025 ditutup menguat US$ 1,06 atau 1,6% ke level US$ 67,63 per barel.
Sejalan, harga minyak mentah jenis West Texas Intermediate (WTI) untuk kontrak pengiriman November 2025 juga ditutup naik US$ 1,13 atau 1,8% menjadi US$ 63,41 per barel.
Kedua harga acuan tersebut berhasil menutup kerugian yang terjadi di sesi sebelumnya, yang cukup signifikan.
Ekspor minyak pipa dari wilayah Kurdistan Irak ke Turki belum dimulai kembali pada hari Selasa meskipun ada harapan akan tercapainya kesepakatan untuk mengakhiri kebuntuan, karena dua produsen utama meminta jaminan pembayaran utang.
Kesepakatan antara pemerintah federal dan pemerintah daerah Kurdistan Irak serta perusahaan-perusahaan minyak bertujuan untuk melanjutkan ekspor sekitar 230.000 barel minyak per hari dari Kurdistan ke pasar global melalui Turki, yang terhenti sejak Maret 2023.
Harga Brent dan WTI telah turun selama empat sesi sebelumnya, turun sekitar 3%.
"Ini adalah contoh sempurna untuk tidak menghitung barel minyak mentah sampai benar-benar dipompa. Pasar terpukul oleh laporan kesepakatan Kurdistan, dan ketiadaan kesepakatan kini telah menarik barel-barel minyak mentah tersebut dari pasar," kata Phil Flynn, analis senior di Price Futures Group.
Secara keseluruhan, pasar minyak global bersiap menghadapi peningkatan pasokan dan perlambatan permintaan, terhambat oleh adopsi kendaraan listrik dan tekanan ekonomi yang dipicu oleh tarif AS.
Dalam laporan bulanan terbarunya, Badan Energi Internasional (IEA) menyatakan bahwa pasokan minyak dunia akan meningkat lebih pesat tahun ini dan surplus dapat meningkat pada tahun 2026 seiring dengan peningkatan produksi anggota OPEC+ dan peningkatan pasokan dari luar kelompok produsen.
Namun, risiko membayangi pasar karena para pedagang memantau pertimbangan Uni Eropa untuk sanksi yang lebih ketat terhadap ekspor minyak Rusia, serta eskalasi ketegangan geopolitik di Timur Tengah.
"Elemen pendukungnya adalah persediaan minyak OECD yang masih rendah," kata analis UBS Giovanni Staunovo, merujuk pada stok di negara-negara berpenghasilan tinggi di seluruh dunia.
"Di sisi lain, peningkatan ekspor minyak mentah dari OPEC+ menjadi penghambat harga, serta kurangnya sanksi baru yang menargetkan ekspor minyak Rusia."
Stok minyak mentah dan bensin AS turun, sementara stok distilat naik pekan lalu, ungkap sumber pasar, mengutip data American Petroleum Institute (API) pada hari Selasa.
Stok minyak mentah turun 3,82 juta barel dalam pekan yang berakhir 19 September, ungkap sumber yang tidak ingin disebutkan namanya.
Stok bensin turun 1,05 juta barel, sementara stok distilat naik 518.000 barel dari pekan lalu, ungkap sumber tersebut.
"Pasar akan terus memantau stok distilat, yang merupakan sisi lemah pasar," kata Flynn dari Price Futures Group.
Peningkatan stok distilat akan membantu meredakan kekhawatiran seputar pasokan Rusia di tengah serangan terhadap infrastruktur minyak negara itu, tambah Flynn. Militer Ukraina menyerang dua fasilitas distribusi minyak Rusia di wilayah Bryansk dan Samara semalam, kata staf umum Kyiv.
Wall Street: Dow, S&P 500 dan Nasdaq Ditutup Melemah Terseret Komentar Powell
Wall Street ditutup melemah usai memecahkan rekor penutupan tertinggi dalam tiga sesi terakhir. Sentimen datang setelah Ketua Federal Reserve Jerome Powell mengatakan bahwa bank sentral AS perlu menyeimbangkan kekhawatiran inflasi dengan melemahnya pasar tenaga kerja dalam keputusan suku bunga mendatang.
Nasdaq memimpin penurunan, dengan saham Nvidia anjlok 2,8% setelah menguat di sesi sebelumnya, ketika produsen chip tersebut mengumumkan rencana investasi hingga $100 miliar di OpenAI.
Selasa (23/9/2025), indeks Dow Jones Industrial Average ditutup turun 88,76 poin atau 0,19% menjadi 46.292,78, indeks S&P 500 melemah 36,83 poin atau 0,55% ke 6.656,92 dan indeks Nasdaq Composite melemah 215,50 poin, atau 0,95%, menjadi 22.573,47.
Pada sesi ini, saham Amazon.com, Microsoft, dan Apple juga melemah.
Dalam komentarnya pada hari Selasa, Powell hanya memberikan sedikit petunjuk kapan ia memperkirakan The Fed akan memangkas suku bunga berikutnya. The Fed pekan lalu memangkas suku bunga untuk pertama kalinya tahun ini dan mengindikasikan kemungkinan pemangkasan lebih lanjut.
"Peristiwa penting hari ini adalah pidato Powell. Ia agak dovish, tetapi juga menunjukkan kehati-hatian, dan itu menunjukkan bahwa meskipun ia membuka peluang untuk pemangkasan suku bunga berikutnya, sebenarnya tidak ada petunjuk kapan dan seberapa besar pemangkasan suku bunga berikutnya," kata Peter Cardillo, kepala ekonom pasar di Spartan Capital Securities di New York.
"Pasar mulai mengalami aksi jual karena hal itu," katanya, menambahkan: "Pasar juga siap untuk semacam penurunan."
Powell juga mengatakan harga ekuitas dinilai cukup tinggi. Tiga indeks utama AS mencatat rekor penutupan tertinggi selama tiga sesi sebelumnya.
Rekan-rekan Powell sebelumnya memberikan komentar mengenai kedua sisi argumen kebijakan tersebut.
Wakil Ketua Pengawasan The Fed, Michelle Bowman, mengatakan bahwa The Fed dapat meredam kekhawatiran tentang inflasi yang terus-menerus dan perlu berkomitmen untuk memangkas suku bunga guna mendukung pasar tenaga kerja.
Di sesi ini, saham Boeing, yang membantu membatasi penurunan Dow Jones, setelah naik 2% setelah mendapatkan pesanan dari Uzbekistan Airways senilai lebih dari $8 miliar.
Setelah bel penutupan, saham Micron Technology naik 0,7% karena perusahaan melaporkan hasil dan memberikan proyeksi yang optimistis. Saham tersebut mengakhiri sesi reguler dengan kenaikan 1,1%.
Pemimpin Dunia Berkumpul di PBB, Gaza Terus Dibombardir Israel
Sementara pimpinan negara-negara melakukan pertemuan membahas solusi dua negara di PBB, Israel terus membombardir Jalur Gaza. Rumah sakit-rumah sakit juga terpaksa berhenti beroperasi akibat serangan Israel.
Setidaknya 37 warga sipil Palestina syahid akibat serangan pasukan penjajah Israel di Jalur Gaza sejak fajar pada hari Senin, termasuk 30 orang dari Kota Gaza. Serangan Israel pada Senin malam juga menewaskan seorang warga Palestina di lingkungan Daraj di Kota Gaza, menurut koresponden kantor berita WAFA.
Dia mengatakan bahwa pesawat tak berawak Israel menembaki seorang warga sipil Palestina di lingkungan tersebut, membunuhnya. Dalam 24 jam terakhir, 61 warga Palestina syahid dan 220 korban dirawat di rumah sakit Gaza.
Israel secara sepihak mengakhiri perjanjian gencatan senjata di Gaza dan melanjutkan agresinya di Jalur Gaza pada Selasa, 18 Maret, melakukan gelombang serangan udara berdarah yang mengakibatkan tewasnya 12.785 warga Palestina dan melukai 54.754 lainnya.
Israel telah melancarkan serangan militer di Jalur Gaza sejak Oktober 2023, menewaskan 65.344 warga Palestina, sebagian besar wanita dan anak-anak, dan melukai 166.795 lainnya. Selain itu, setidaknya 10.000 orang masih belum ditemukan, diperkirakan syahid di bawah reruntuhan rumah mereka di seluruh Jalur Gaza.
Agresi Israel juga mengakibatkan hampir dua juta orang dari seluruh Jalur Gaza terpaksa mengungsi, dengan sebagian besar ke kota Rafah di bagian selatan yang padat penduduknya dekat perbatasan dengan Mesir. Ini merupakan eksodus massal terbesar di Palestina sejak Nakba tahun 1948.
WAFA melansir Rumah Sakit Anak dan Mata Al-Rantisi telah tidak berfungsi karena penembakan yang terus-menerus terjadi di sekitar rumah sakit, selain hancurnya Pusat Bantuan Medis di Kota Gaza. Rumah Sakit Al-Rantisi telah menjadi sasaran langsung serangan udara Israel beberapa hari sebelumnya, menyebabkan kerusakan parah.
Rumah Sakit Ayoun merupakan satu-satunya rumah sakit umum yang menyediakan layanan mata di Jalur Gaza, begitu pula Rumah Sakit Al-Rantisi yang menawarkan layanan yang hanya tersedia di rumah sakit ini.
Sumber-sumber medis menekankan bahwa Israel dengan sengaja dan sistematis menghancurkan sistem layanan kesehatan di Jalur Gaza sebagai bagian dari kebijakan genosida terhadap Jalur Gaza.
Warga Kota Gaza mengungsi menuju pengungsian Mawasi menyusul serangan Israel di Kota Gaza, Senin (15/9/2025).
Mereka menekankan bahwa pasien dan korban luka menghadapi kesulitan luar biasa untuk mencapai rumah sakit lapangan Yordania dan Rumah Sakit Al-Quds karena penembakan yang sedang berlangsung. Mereka juga menekankan bahwa tidak ada jalan aman yang memungkinkan pasien dan korban luka mencapai rumah sakit.
Kompleks Medis Nasser di Khan Younis telah memperingatkan “bencana nyata” karena kepadatan yang berlebihan dan kekurangan pasokan berdampak besar pada anak-anak.
“Pemandangan yang menyakitkan di Kompleks Medis Nasser di Khan Younis, di mana puluhan anak-anak menumpuk di koridor dan di antara kamar karena kurangnya tempat tidur, dan keluarga mereka terpaksa duduk di lantai di tengah kekurangan obat-obatan dan perawatan,” kata rumah sakit dalam sebuah pernyataan yang diposting di Facebook.
Pihak rumah sakit menambahkan bahwa pengungsian dari bagian utara Gaza telah melampaui kapasitasnya sementara “departemen penitipan anak berada dalam bencana nyata, ketika tiga anak ditempatkan dalam satu inkubator”.
Warga Palestina di kamp al-Nuseirat di Gaza berharap pengakuan negara Palestina akan menandai titik balik dalam perang Israel. Meskipun ada pengakuan diplomatik, kondisi di Gaza semakin memburuk. Sebelum 7 Oktober 2023, wilayah Palestina memiliki elemen inti kenegaraan berdasarkan hukum internasional: populasi permanen; wilayah tertentu; pemerintahan daerah yang berfungsi.
Hampir dua tahun setelah Israel melancarkan perang di Gaza, warga Palestina terus mengharapkan pengakuan agar dapat diwujudkan dalam tindakan di lapangan, sementara pilar-pilar tersebut sedang terkikis.
Di Gaza, Abed Allah Tayah mengatakan langkah tersebut sudah lama tertunda, namun hal ini “lebih baik daripada tidak dilakukan sama sekali”. “Kami berharap dapat melihat langkah-langkah praktis yang menjamin terwujudnya negara Palestina di tanahnya dan mencegah perpindahan paksa warganya,” kata Tayah dilansir Aljazirah.
Warga Gaza lainnya, Wafa Alwan, mengatakan warga Palestina sudah lama menunggu momen ini. “Palestina berhak mendapatkan pengakuan dan rakyat kami berhak untuk hidup normal,” katanya.
Pasukan Israel juga telah memperketat pembatasan pergerakan di beberapa daerah sebelah barat Ramallah di Tepi Barat yang diduduki. Kantor berita WAFA melaporkan bahwa tentara menutup gerbang di pintu masuk Ni’lin, Shuqba dan Deir Ammar, menghalangi warga Palestina untuk menyeberang.
Pasukan juga membatasi pergerakan kendaraan dan individu di setidaknya 10 kota dan desa lain di wilayah tersebut, sehingga menimbulkan antrian panjang dan mengganggu kehidupan sehari-hari.
Pasukan Israel telah meningkatkan penggunaan gerbang militer, penghalang dan blok beton untuk mengisolasi kota-kota dan gubernuran di Tepi Barat satu sama lain. Pembatasan militer dibarengi dengan serangan pemukim yang bertujuan mengusir warga Palestina dari tanah mereka.
Israel kini mengoperasikan sekitar 898 pos pemeriksaan dan gerbang di Tepi Barat, termasuk 18 pos pemeriksaan yang dipasang sejak awal tahun ini dan 146 pos pemeriksaan ditambahkan setelah 7 Oktober 2023, ketika perang di Gaza dimulai, WAFA melaporkan.
Pembatasan ini diterapkan di tengah ancaman dari para menteri Israel, termasuk Netanyahu, untuk mencaplok Tepi Barat sebagai tanggapan atas tindakan Inggris, Kanada, dan Australia yang mengakui negara Palestina.
Terungkap, di Balik Pengakuan Palestina oleh Prancis Ada Agenda Pelucutan Hamas
Di balik langkah pengakuan Negara Palestina, terungkap bahwa Prancis juga menyiapkan agenda pelucutan Hamas. Negara itu mengusulkan pembentukan pasukan internasional yang akan menggelar operasi demiliterisasi Gaza.
Prancis memajukan inisiatif yang bertujuan untuk membentuk “Misi Stabilisasi Internasional” yang akan menggantikan IDF di Gaza dan berupaya melucuti senjata Hamas setelah perang berakhir, menurut rancangan proposal yang diperoleh The Times of Israel.
Proposal tersebut bertujuan untuk mengoperasionalkan deklarasi oleh sejumlah negara Arab di PBB pada Juli yang menyerukan solusi dua negara, perlucutan senjata Hamas dan penyerahan keamanan internal secara bertahap di Gaza ke Otoritas Palestina.
Kelompok Hamas terbentuk menyusul perlawanan semesta Palestina alias Intifada pada 1980-an. Sayap militernya, Brigade Izzuddin al-Qassam, bertanggung jawab melakukan perlawanan militer terhadap penjajah Israel.
Sebagai partai politik, Hamas memenangkan pemilu perdana Palestina pada 2006. Kendati demikian, kemenangan itu enggan diakui negara-negara Barat yang mencap Hamas sebagai kelompok teror. Dengan dukungan negara Barat, faksi Fatah melakukan pemberontakan atas kemenangan itu yang memicu perang sipil di Gaza.
Latihan Pilar Perkasa yang digelar kesatuan faksi perlawanan Palestina di Gaza pada September 2023.
Bagaimanapun, Hamas berhasil merebut kendali Gaza yang kemudian dibalas Israel dan sekutunya dengan blokade atas wilayah itu, menjadikannya penjara terbuka terbesar di dunia.
Pada 7 Oktober, Hamas bersama faksi-faksi perlawanan lainnya di Gaza seperti Jihad Islam Palestina, PFLP, DFLP, dan Komite Nasional mencoba membongkar kepungan itu dengan melakukan serangan ke Israel. Serangan itu diklaim Israel menewaskan seribu lebih tentara Israel dan warga sipil. Pihak Israel belakangan mengakui sebagian korban jiwa adalah karena tindakan militer Israel sendiri.
Para pejuang Palestina juga menyandera 200 lebih warga sipil dan tentara Israel untuk ditukar dengan ribuan warga Palestina yang dipenjarakan tanpa proses hukum oleh Israel.
Israel kemudian membalas aksi itu dengan melakukan serangan brutal di Gaza yang sejauh ini menewaskan lebih dari 65 ribu jiwa. Israel juga menerapkan blokade yang menyebabkan ratusan orang meninggal kelaparan. Berbagai lembaga termasuk penyelidik PBB menyimpulkan bahwa Israel melakukan genosida di Gaza dengan agresi tersebut. Sejauh ini, PM Israel Benjamin Netanyahu terus menggagalkan upaya gencatan senjata dan pertukaran sandera.
Proposal terkini Prancis membayangkan beberapa negara memimpin kekuatan transisi dan secara khusus menyebutkan Mesir, Yordania, Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan Qatar sebagai kandidat pilihan.
Rancangan tersebut “menguraikan jalur pragmatis untuk mengerahkan – dalam jangka waktu singkat – misi stabilisasi sementara yang dimandatkan oleh PBB dan dipimpin secara regional di Palestina sebagaimana diatur dalam Deklarasi New York, ketika lingkungan sudah cukup permisif.”
Deklarasi New York disponsori oleh Perancis dan Arab Saudi pada bulan Juli dan kemudian didukung oleh negara-negara Arab, termasuk Qatar dan Mesir, sebelum diabadikan dalam resolusi Majelis Umum PBB awal bulan ini.
Deklarasi tersebut menyatakan bahwa para penandatangan “mendukung pengerahan misi stabilisasi internasional sementara atas undangan Otoritas Palestina dan di bawah naungan PBB dan sejalan dengan prinsip-prinsip PBB.”
“Misi ini, yang dapat berkembang tergantung pada kebutuhan, akan memberikan perlindungan kepada penduduk sipil Palestina, mendukung pengalihan tanggung jawab keamanan internal kepada Otoritas Palestina, memberikan dukungan peningkatan kapasitas bagi Negara Palestina dan pasukan keamanannya, dan jaminan keamanan bagi Palestina dan Israel, termasuk pemantauan gencatan senjata dan perjanjian perdamaian di masa depan, dengan menghormati sepenuhnya kedaulatan mereka,” tambah Deklarasi New York.
Proposal Perancis untuk Misi Stabilisasi Internasional, yang diperoleh The Times of Israel, lebih spesifik mengenai mandat dan ruang lingkup misi tersebut, sehingga berpotensi menjadi pendahulu resolusi Dewan Keamanan PBB yang akan membentuk kekuatan tersebut.
Rancangan tersebut menyatakan bahwa pasukan tersebut idealnya berbentuk operasi penjaga perdamaian PBB (PKO) atau misi politik khusus (SPM), yang secara resmi netral, memiliki legitimasi internasional dan beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip yang jelas.
Namun, pembentukan Misi Multinasional ad hoc tingkat rendah yang dipimpin dan dikomandoi oleh negara-negara tertentu akan memungkinkan pengerahan lebih cepat, karena memerlukan lebih sedikit persetujuan, dan lebih mungkin diterima oleh pihak-pihak di lapangan, demikian isi proposal tersebut. Misi tersebut akan didanai oleh donor sukarela, seperti negara-negara Teluk, melalui dana perwalian khusus, bukan melalui kontribusi wajib, kata rancangan tersebut.
Berkebalikan dengan sikap terhadap Hamas dalam proposal tersebut, negara-negara Barat termasuk Prancis, Inggris, Jerman, dan utamanya AS; terus memasok senjata yang digunakan Israel untuk membantai warga Gaza.
Prancis sendirian, telah mengirimkan senjata ke Israel tanpa henti sejak awal genosida di Gaza, menurut laporan 10 organisasi nonpemerintah yang dilansir pada Juni 2025. Aliran senjata dari Prancis ke Israel melalui udara dan laut “tidak terputus” sejak Oktober 2023, ketika genosida warga Palestina di Gaza dimulai, kata LSM-LSM tersebut, termasuk kelompok-kelompok seperti Stop Arming Israel France, Gerakan Pemuda Palestina, dan Boikot, Divestasi, Sanksi (BDS).
Sebagaimana diliput oleh harian L'Humanite, laporan tersebut mengklaim bahwa peralatan militer diekspor dari Perancis ke Israel dalam dua kategori terpisah: bom, granat, torpedo, ranjau, rudal, dan amunisi perang lainnya, ditambah peluncur roket, granat tangan, penyembur api, artileri, senapan militer dan suku cadang serta aksesoris senapan berburu.
Laporan ini menggarisbawahi bahwa lebih dari 15 juta item pada kategori pertama dan 1.868 item pada kategori kedua dikirim ke Israel. Laporan tersebut juga mencatat bahwa nilai total pengiriman melebihi 10,3 juta dolar AS. Laporan itu menambahkan bahwa suku cadang untuk jet tempur F-35 telah dikirim dari AS ke Israel melalui Bandara Charles de Gaulle di Paris.
Seperti Prancis, Inggris yang baru-baru mengakui Negara Palsestina juga mensyaratkan Hamas tak boleh terlibat dalam pemerintahan Palestina kedepannya. Seperti Prancis juga, Inggris terus mengirimkan alat tempur yang dipakai Israel melakukan genosida di Gaza.
Sejak tahun 2015, Inggris telah menyetujui izin ekspor senjata ke Israel senilai lebih dari 676,4 juta dolar AS. Ekspor ini yang mencapai puncaknya pada tahun 2018, menurut kelompok penekan Campaign Against Arms Trade (CAAT).
BBC melansir, sebagian besar perhatian seputar dukungan Inggris terhadap Israel terfokus pada suku cadang buatan Inggris untuk jet F-35. Pesawat tempur multi-peran yang canggih ini telah digunakan secara luas oleh Israel untuk memorakporandakan Gaza
Inggris memasok antara 13-15 persen komponen yang digunakan dalam jet tersebut, termasuk kursi ejektor, badan pesawat belakang, sistem pencegat aktif, laser penargetan, dan kabel pelepas senjata. Namun, beberapa bagian tidak disertakan pada jet versi Israel.
Setelah Partai Buruh berkuasa tahun lalu, mereka menangguhkan 30 dari 350 izin ekspor senjata, sehingga berdampak pada peralatan seperti suku cadang untuk jet tempur, helikopter, dan drone.
Suku cadang untuk F-35 tidak termasuk dalam larangan ekspor. Pemerintah Inggris berdalih mengatakan mereka tidak dapat mencegah Israel memperoleh komponen-komponen ini karena komponen-komponen tersebut dikirim ke pusat-pusat manufaktur di luar negeri sebagai bagian dari program global – bukan secara langsung ke Israel.
Royal Air Force (RAF) juga telah melancarkan ratusan penerbangan pengawasan di Gaza sejak Desember 2023. Aksi itu dilaporkan menggunakan pesawat mata-mata Shadow R1 yang berbasis di pangkalan RAF di Akrotiri di dekat Siprus.
Daftar 10 Negara yang Akui Palestina di Sidang Majelis Umum PBB
Sebanyak 10 negara secara resmi akan segera mengakui Palestina sebagai negara berdaulat, sehingga jumlah negara anggota PBB yang telah mengakuinya bertambah menjadi 159. Menteri Luar Negeri (Menlu) Varsen Aghabekian pada Ahad mengatakan, Inggris, Prancis, Portugal, Australia, dan Kanada segera mengumumkan pengakuan mereka di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat (AS).
Sementara Luksemburg, San Marino, Belgia, Andorra, dan Malta menyusul. Berikut ini adalah 10 negara tersebut:
Prancis
Presiden Prancis Emmanuel Macron pada Jumat mengaku telah memberi tahu Presiden Palestina Mahmoud Abbas tentang rencana Prancis untuk mengakui negara Palestina pada Senin. Sebelumnya, lewat surat bertanggal 24 Juli, Macron telah menyatakan komitmen Prancis untuk menyampaikan deklarasi itu dalam Sidang Majelis Umum PBB pada September.
Inggris
Perdana Menteri (PM) Inggris Keir Starmer pada Juli mengumumkan bahwa Inggris akan mengakui Palestina sebagai negara berdaulat, kecuali Israel mengambil langkah-langkah penting untuk mengakhiri krisis kemanusiaan di Jalur Gaza. Pada Ahad, Wakil PM David Lammy menegaskan lagi bahwa pengakuan pada Palestina harus menjadi bagian dari proses perdamaian yang lebih luas.
Kanada
Rencana Kanada untuk mengakui Palestina pada September telah ditegaskan lewat panggilan telepon antara PM Mark Carney dan Presiden Abbas pada 31 Juli. Carney juga menegaskan komitmen Kanada untuk bekerja sama dengan para mitra internasional untuk mencapai Solusi Dua Negara secara damai.
Australia
Australia mendeklarasikan sikap mereka pada 11 Agustus, ketika PM Anthony Albanese memastikan bahwa pemerintahnya akan mengakui Negara Palestina pada Sidang Majelis Umum PBB mendatang. Menurut dia, langkah itu mendukung momentum internasional yang kian besar terhadap Solusi Dua Negara dan gencatan senjata di Gaza.
Belgia
Menlu Belgia Maxime Prevot pada awal September mengungkapkan bahwa negaranya juga akan mengakui Negara Palestina pada Sidang Majelis Umum PBB. Lewat unggahan di media sosial, Prevot mengatakan bahwa Belgia akan bergabung dengan para penandatangan Deklarasi New York untuk mendukung Solusi Dua Negara.
Portugal
Kementerian Luar Negeri Portugal pada Sabtu mengeluarkan pernyataan resmi yang menyatakan akan mengakui Negara Palestina menjelang Sidang Majelis Umum PBB. Pengumuman resminya dijadwalkan pada Ahad.
San Marino
Pada 30 Agustus, Menlu San Marino Luca Beccari menyampaikan rencana pemerintahnya untuk mengakui Negara Palestina. San Marino juga menyatakan keinginan mereka untuk memperkuat hubungan bilateral, termasuk rencana membuka Kedutaan Besar San Marino di Palestina dalam waktu dekat.
Andorra
Prancis sebelumnya mengindikasikan bahwa Andorra juga akan menjadi salah satu negara yang mengakui Negara Palestina.
Malta
Pada Jumat, Wakil Menlu Malta mengirimkan surat kepada Duta Besar Palestina yang menyampaikan rencana pengakuan terhadap Palestina pada Sidang Majelis Umum PBB. PM Robert Abela telah mengisyaratkan rencana itu, seraya menyebutnya sebagai komitmen untuk menciptakan perdamaian abadi di Timur Tengah.
Luksemburg
Luksemburg pada Jumat menegaskan sikapnya lewat panggilan telepon antara PM Luc Frieden dan PM Palestina Mohammad Mustafa. Frieden menyatakan dukungan penuh Luksemburg terhadap Negara Palestina dan penyelesaian konflik dengan Israel.
Pengakuan Palestina Kian Luas, Israel Ancam Balas dengan Aneksasi
Puluhan pemimpin dunia berkumpul di markas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Senin (22/9/2025) untuk menyuarakan dukungan terhadap berdirinya negara Palestina.
Langkah diplomatik besar ini hadir hampir dua tahun sejak perang Gaza berkecamuk, meski menghadapi penolakan keras dari Israel dan sekutunya, Amerika Serikat (AS).
Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumumkan bahwa negaranya akan mengakui kedaulatan Palestina dalam sebuah pertemuan yang ia gelar bersama Arab Saudi.
Keputusan ini dipandang sebagai tonggak bersejarah yang dapat membangkitkan semangat rakyat Palestina, meski dinilai kecil kemungkinannya mengubah kondisi nyata di lapangan.
Pemerintahan Israel yang saat ini merupakan paling sayap kanan dalam sejarahnya, menegaskan tidak akan ada negara Palestina.
Israel tetap melanjutkan operasi militernya melawan Hamas di Gaza, setelah serangan 7 Oktober 2023 menewaskan sekitar 1.200 warga Israel.
Namun, tindakan militer Israel juga memicu kecaman global. Otoritas kesehatan Gaza melaporkan lebih dari 65.000 warga Palestina tewas sejak awal perang.
Dalam beberapa pekan terakhir, Israel memulai serangan darat besar-besaran di Kota Gaza, dengan prospek gencatan senjata yang kian menipis.
“Kita harus membuka jalan menuju perdamaian,” ujar Macron dalam sidang PBB di New York.
“Segala upaya harus dilakukan untuk menjaga kemungkinan solusi dua negara, Israel dan Palestina hidup berdampingan dalam damai dan aman,” lanjutnya, disambut tepuk tangan panjang hadirin.
Israel menilai langkah pengakuan negara Palestina justru merusak peluang perdamaian.
Turut hadir dalam forum tersebut, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Perdana Menteri Kanada Mark Carney, serta Sekjen PBB Antonio Guterres.
Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez, yang pada 2024 sudah lebih dulu mengakui Palestina, menilai momentum ini sangat penting.
“Dua anggota tetap Dewan Keamanan, yakni Inggris dan Prancis, kini sudah mengakui Palestina. Selain itu, mayoritas besar negara Barat juga sudah mendukung pengakuan tersebut,” ujarnya kepada Reuters.
Macron menjelaskan kerangka pembentukan kembali Otoritas Palestina, termasuk rencana pembukaan kedutaan Prancis jika sejumlah syarat dipenuhi seperti reformasi politik, gencatan senjata, dan pembebasan sandera Israel yang masih ditahan Hamas.
Sehari sebelum Sidang Umum PBB dimulai, Luksemburg, Malta, Belgia, dan Monako juga bergabung dengan lebih dari tiga perempat dari 193 negara anggota PBB yang telah lebih dulu mengakui Palestina.
Inggris, Kanada, dan Australia menyusul langkah Prancis dengan pengakuan resmi pada Minggu (21/9/2025).
Presiden Palestina Mahmoud Abbas yang tidak bisa hadir karena ditolak visa oleh AS, menyampaikan pesan lewat video.
“Kami menyerukan dukungan agar Palestina dapat menjadi anggota penuh PBB,” katanya. Abbas berjanji akan melaksanakan reformasi dan pemilu dalam satu tahun setelah tercapai gencatan senjata.
Meski begitu, keanggotaan penuh Palestina di PBB tetap membutuhkan persetujuan Dewan Keamanan, di mana AS memiliki hak veto.
Sikap AS dan Israel
Amerika Serikat dan Israel memboikot pertemuan tersebut. Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon menyatakan, pemerintahannya akan membahas langkah balasan setelah PM Benjamin Netanyahu kembali dari kunjungannya ke AS.
Netanyahu menolak seruan gencatan senjata sebelum Hamas dihancurkan, sekaligus menegaskan bahwa Israel tidak akan mengakui Palestina sebagai negara.
Washington pun memperingatkan bahwa pengakuan sepihak akan menimbulkan masalah baru.
Perpecahan di Eropa
Meski mayoritas negara Eropa kini mengakui Palestina, dua kekuatan besar Jerman dan Italia masih menolak.
Berlin, yang memiliki sejarah panjang mendukung Israel karena Holocaust, kini lebih kritis terhadap kebijakan Tel Aviv.
Namun, mereka menilai pengakuan negara Palestina hanya bisa dilakukan di ujung proses politik, bukan sekarang.
Italia menyebut langkah pengakuan bisa “kontraproduktif.”
Israel bahkan mempertimbangkan langkah aneksasi sebagian wilayah Tepi Barat sebagai respons, meski tindakan itu berisiko merusak hubungan dengan Uni Emirat Arab (UEA), mitra strategis yang sebelumnya menormalisasi hubungan dengan Israel lewat Abraham Accords tahun 2020.
UEA memperingatkan bahwa aneksasi akan merusak semangat perjanjian normalisasi tersebut.
Sementara itu, AS menegaskan akan memberi konsekuensi bagi negara yang mengambil langkah-langkah bermusuhan terhadap Israel, termasuk Prancis sebagai tuan rumah pertemuan.
China Borong Emas, Dorong Harga Global Tetap di Puncak
Tahun 2025 menjadi periode emas bagi komoditas emas. Harga logam mulia ini terus menanjak hingga menembus level US$3.500 per troy ounce dan pada perdagangan terakhir tercatat di US$3.727, naik 1,15% dalam sehari.
Reli harga ini banyak ditopang oleh lonjakan permintaan dari China, baik di tingkat ritel maupun institusi.
Berdasarkan data General Administration of Customs China yang dibagikan oleh The Kobeissi Letter (22 September), impor emas non-moneter China pada Juli 2025 naik 64% secara bulanan menjadi 104 ton. Angka ini merupakan yang kedua tertinggi sepanjang tahun, sekaligus 9% di atas rata-rata lima tahun (95 ton).
Impor non-moneter ini mencakup pembelian oleh rumah tangga, perhiasan, dan investor swasta, memperkuat posisi China sebagai pasar emas terbesar dunia.
Bank Sentral China Terus Menambah Cadangan
Selain konsumsi ritel, permintaan emas juga datang dari sisi resmi. People’s Bank of China (PBOC) kembali menambah cadangan emasnya untuk bulan ke-10 berturut-turut pada Agustus 2025. Dengan penambahan ini, total cadangan emas PBOC mencapai rekor 74 juta ons.
Langkah ini mencerminkan strategi jangka panjang Beijing dalam mendiversifikasi cadangan devisa sekaligus mengurangi ketergantungan pada dolar AS.
Kombinasi antara melonjaknya impor ritel dan akumulasi cadangan bank sentral menunjukkan adanya pergeseran struktural dalam permintaan emas global.
China kini bukan hanya menjadi konsumen utama, tetapi juga aktor kunci dalam menopang reli harga emas dunia. Permintaan dari konsumen dan PBOC berperan besar menjaga harga emas tetap dekat rekor tertinggi, sekaligus membatasi potensi koreksi.
Faktor Ekonomi di Balik Lonjakan Permintaan
Tren ini juga mencerminkan kondisi fundamental ekonomi domestik China. Masyarakat dan investor swasta semakin melihat emas sebagai aset aman di tengah:
perlambatan pertumbuhan ekonomi,
tekanan di pasar properti, dan
melemahnya yuan.
Sementara itu, akumulasi emas oleh PBOC menegaskan strategi geopolitik dan finansial Beijing untuk mengurangi eksposur terhadap dolar serta memperkuat stabilitas cadangan nasional.
Trump Kumpulkan Negara Muslim Bahas Jalan Damai Gaza; Ada Indonesia, Arab, Turki
Presiden Amerika Serikat Donald Trump dijadwalkan bertemu dengan sejumlah pemimpin dan pejabat dari negara mayoritas Muslim pada Selasa (23/9/2025) untuk membahas situasi di Gaza, yang hingga kini masih berada di bawah gempuran Israel, sekutu dekat Washington.
Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt mengatakan, Trump akan menggelar pertemuan multilateral bersama perwakilan dari Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Mesir, Yordania, Turki, Indonesia, dan Pakistan.
Seorang sumber yang mengetahui agenda itu menyebutkan bahwa isu Gaza akan menjadi pembahasan utama.
Menurut laporan Axios, Trump berencana mempresentasikan usulan perdamaian serta tata kelola pascaperang di Gaza.
Selain membahas pembebasan sandera dan penghentian perang, Trump juga diperkirakan menyinggung rencana AS terkait penarikan pasukan Israel dan tata kelola Gaza pascaperang tanpa keterlibatan Hamas.
Washington menginginkan negara-negara Arab dan Muslim menyepakati pengiriman pasukan militer ke Gaza untuk memungkinkan Israel mundur, sekaligus menanggung biaya transisi dan program pemulihan.
Trump juga dijadwalkan menyampaikan pidato di Sidang Majelis Umum PBB pada Selasa, sehari setelah puluhan pemimpin dunia di markas besar PBB menyuarakan dukungan terhadap pengakuan negara Palestina.
Sejumlah negara menegaskan bahwa solusi dua negara adalah satu-satunya jalan menuju perdamaian.
Namun, Israel menolak dengan alasan pengakuan Palestina justru dianggap sebagai "hadiah bagi ekstremisme".
Sejak Oktober 2023, serangan Israel ke Gaza telah menewaskan puluhan ribu orang, membuat seluruh penduduk Gaza mengungsi di dalam wilayahnya sendiri, serta memicu krisis kelaparan.
Sejumlah pakar HAM, akademisi, dan penyelidikan PBB menyimpulkan tindakan Israel itu setara dengan genosida.
Israel berdalih operasi militernya adalah bentuk membela diri setelah serangan Hamas pada Oktober 2023 yang menewaskan 1.200 orang dan lebih dari 250 lainnya disandera.
Dalam perang tersebut, Israel juga telah melancarkan serangan ke Iran, Lebanon, Yaman, Suriah, hingga Qatar.
Trump sebelumnya berjanji akan segera mengakhiri perang Gaza, namun delapan bulan sejak ia menjabat, solusi tetap belum tercapai.
Masa jabatannya sempat diawali dengan gencatan senjata dua bulan antara Israel dan Hamas, tetapi berakhir pada 18 Maret setelah serangan udara Israel menewaskan 400 warga Palestina.
Belakangan, gambar penderitaan warga Gaza yang kelaparan, termasuk anak-anak, semakin memicu kecaman global terhadap Israel.
Pada Februari lalu, Trump sempat mengusulkan rencana pengambilalihan Gaza oleh AS disertai pemindahan permanen warga Palestina dari wilayah itu.
Proposal tersebut dikecam PBB dan pakar HAM sebagai bentuk “pembersihan etnis”, karena pengusiran paksa melanggar hukum internasional. Trump membela idenya sebagai “rencana pembangunan kembali”.
JPMorgan Kaget! Biaya Visa H-1B AS Tembus Rp1,5 Miliar
JPMorgan Chase & Co berencana menjalin dialog dengan para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan kebijakan baru berupa biaya satu kali sebesar US$100.000 untuk setiap visa kerja H-1B.
Kabar ini dilaporkan oleh harian Times of India pada Selasa (23/9/2025), mengutip wawancara dengan CEO JPMorgan, Jamie Dimon.
Sejumlah perusahaan teknologi besar sebelumnya telah memperingatkan para pemegang visa agar tetap berada di Amerika Serikat atau segera kembali, menyusul aturan pemerintah AS yang mewajibkan perusahaan menanggung biaya visa tersebut.
“Bagi kami, visa sangat penting karena kami memindahkan tenaga ahli secara global — para pakar yang dipromosikan untuk menempati posisi baru di berbagai pasar,” ujar Dimon.
Gedung Putih kemudian mengklarifikasi bahwa biaya tersebut akan berlaku untuk setiap permohonan visa baru, bukan bagi pemegang visa yang sudah ada dan hendak masuk kembali ke Amerika Serikat.
Menanggapi perkembangan perundingan dagang AS–India, Dimon menyampaikan harapannya agar Presiden Trump dan Perdana Menteri India Narendra Modi bisa mencapai kesepakatan.
“Saya melihat India sebagai sahabat alami Amerika. Kita tidak perlu meminta India untuk berpihak, tetapi seharusnya kita mengulurkan tangan dan membangun hubungan,” tambah Dimon.
Menteri Perdagangan India Piyush Goyal saat ini berada di Washington untuk mempercepat pembahasan perjanjian dagang yang sudah lama tertunda, hanya sepekan setelah delegasi AS bertemu pejabat perdagangan di New Delhi.
Sebagai catatan, Trump pada Agustus lalu telah memberlakukan tarif tambahan sebesar 25% untuk impor asal India mulai 27 Agustus 2025.
Dengan kebijakan itu, total bea masuk terhadap produk India menjadi 50%, sebagai bagian dari tekanan Washington terhadap Moskow terkait invasi Rusia ke Ukraina.
Rencana kunjungan delegasi AS ke New Delhi pada 25–29 Agustus akhirnya dibatalkan setelah perundingan terhenti, lantaran India menolak desakan AS untuk membuka pasar pertanian dan produk susu yang sangat besar.
Bos Nvidia dan OpenAI Sambut Positif Aturan Baru Visa Kerja di AS
Perubahan besar dalam program visa kerja H-1B Amerika Serikat (AS) menuai beragam reaksi di Silicon Valley.
Meski sempat menimbulkan kebingungan, dua tokoh penting dunia teknologi, CEO Nvidia Jensen Huang dan CEO OpenAI Sam Altman, justru menilai langkah tersebut bisa memberi arah positif.
Perubahan ini terjadi setelah Presiden AS Donald Trump menandatangani perintah eksekutif yang menambahkan biaya pengajuan visa H-1B sebesar US$ 100.000 atau sekitar Rp 1,6 miliar.
“Kita ingin semua orang dengan pikiran paling cemerlang datang ke Amerika Serikat. Ingat, imigrasi adalah fondasi dari mimpi Amerika, dan kami adalah representasi dari mimpi itu,” ujar Huang kepada CNBC, Senin (22/9/2025).
“Imigrasi sangat penting bagi perusahaan kami, juga bagi masa depan bangsa ini. Saya senang melihat langkah yang diambil Presiden Trump.”
Nvidia sendiri termasuk salah satu perusahaan dengan jumlah karyawan H-1B terbanyak di AS. Data Business Insider menunjukkan perusahaan itu memiliki 1.519 pengajuan H-1B dari total 36.000 karyawan secara global pada akhir tahun fiskal 2025.
Senada, Sam Altman menekankan pentingnya akses talenta terbaik dunia.
“Kita perlu mendapatkan orang-orang paling pintar ke negara ini. Mempercepat proses itu, sekaligus menyelaraskan insentif finansial, menurut saya adalah hal yang baik,” kata Altman.
Komentar keduanya disampaikan di sela pengumuman investasi raksasa Nvidia senilai US$ 100 miliar di OpenAI.
Sementara itu, kebijakan baru ini sempat menimbulkan ketidakpastian. Amazon dan Microsoft, misalnya, meminta para pegawai pemegang visa H-1B untuk tidak bepergian ke luar negeri, atau segera kembali jika sedang berada di luar AS.
Gedung Putih kemudian menegaskan bahwa biaya baru tersebut hanya berlaku untuk pemohon visa baru, bukan untuk pekerja yang sudah memiliki H-1B.
Pemerintah beralasan, pungutan tinggi ini bertujuan memastikan visa hanya digunakan untuk menarik tenaga kerja berkeahlian tinggi, bukan untuk mengisi posisi yang bisa dikerjakan pekerja lokal.
Perusahaan teknologi besar seperti Amazon, Microsoft, Meta, Google (Alphabet), dan Apple, diketahui mempekerjakan ribuan tenaga kerja dengan visa H-1B.
Aliansi Energi Terbarukan Targetkan Investasi Rp 120 Triliun untuk Negara Berkembang
Global Energy Alliance for People and Planet (GEAPP) berencana mengucurkan investasi sekitar US$ 7,5 miliar atau setara Rp 120 triliun dalam lima tahun ke depan guna memperluas proyek energi terbarukan di negara-negara berkembang.
GEAPP, yang diluncurkan pada konferensi iklim dunia tahun 2021, selama ini telah membantu lebih dari 30 negara memperkuat jaringan listrik, membangun penyimpanan baterai, dan menciptakan lapangan kerja di sektor ekonomi hijau.
Aliansi ini didirikan oleh IKEA Foundation, The Rockefeller Foundation, dan Bezos Earth Fund, dan kini telah menggandeng sejumlah mitra baru, termasuk Inggris, Denmark, Bank Dunia, serta perusahaan swasta seperti GE Vernova.
Menurut CEO GEAPP, Woochong Um, pihaknya tengah mencari lebih banyak mitra filantropi menyusul berkurangnya bantuan pemerintah dari negara maju.
“Dengan anggaran bantuan yang semakin tertekan, kita membutuhkan model baru untuk menghadirkan pembangunan dalam skala besar,” ujarnya di sela-sela pertemuan Majelis Umum PBB dan “Climate Week” di New York, pekan ini.
GEAPP juga menyiapkan langkah menuju konferensi iklim global di Brasil pada November mendatang. Salah satu rencananya adalah membentuk “Energy and Opportunity Coalition” yang akan mendorong pemanfaatan energi hijau di sektor pertanian hingga kesehatan.
Tantangan yang dihadapi cukup besar. Badan Energi Internasional (IEA) memperkirakan investasi energi bersih di negara berkembang, di luar Tiongkok, perlu meningkat enam kali lipat menjadi US$ 1,6 triliun per tahun pada awal 2030-an agar target iklim dunia tercapai.
Sementara itu, data OECD mencatat bantuan pembangunan resmi (ODA) global anjlok 7,1% pada 2024, penurunan pertama dalam enam tahun terakhir, terutama karena berkurangnya pendanaan dari Amerika Serikat.
Untuk menjawab kebutuhan tersebut, GEAPP meluncurkan inisiatif “Grids of the Future” yang berfokus pada sistem kelistrikan cerdas, ramah energi terbarukan, dan berkelanjutan.
Saat ini, proyek penyimpanan baterai tengah berjalan di lebih dari 20 negara, termasuk proyek skala utilitas pertama di India.
“Kami sedang membuat peta digital dari 6,5 juta aset utilitas di Jaipur, India, sehingga perusahaan listrik bisa mendeteksi masalah sebelum terjadi pemadaman. Upaya ini menghemat lebih dari US$50 juta per tahun,” jelas Um.
Proyek serupa ditargetkan diperluas ke 10 utilitas di India, 10 di Afrika, dan 10 di Amerika Latin serta Asia Tenggara.
Selama rencana lima tahun pertamanya, GEAPP telah berhasil menggalang US$ 7,8 miliar yang digunakan untuk memberikan akses energi baru maupun perbaikan bagi hampir 240 juta orang serta menurunkan emisi karbon hingga 952 juta metrik ton.
Untuk periode 2026–2030, aliansi ini menargetkan menghimpun sedikitnya US$ 500 juta dana filantropi, yang akan dimanfaatkan hingga 15 kali lipat guna membuka total investasi senilai US$ 7,5 miliar.
Dunia Akui Palestina Tapi Genosida Masih Terjadi di Gaza
Israel masih terus melakukan genosida dan bebas melakukan penjajahan di Gaza, Palestina. Sementara sejumlah negara seperti Inggris, Prancis, Kanada, Australia, Portugal dan lainnya baru-baru ini secara resmi mengakui keberadaan dan kedaulatan Negara Palestina.
Direktur Utama Baitul Maqdis Institute, Ustadz Fahmi Salim mengatakan bahwa banyak warga Gaza menyambut pengakuan tersebut dengan skeptisisme.
"Mereka (warga Gaza) melihat dunia mengakui Palestina, namun genosida dan kehancuran masih terus terjadi," kata Ustadz Fahmi kepada Republika, Selasa (23/9/2025)
Ustadz Fahmi menegaskan, apakah warga Palestina harus membayar harga semahal ini agar dunia mengakui mereka layak memiliki negara. Ini menunjukkan bahwa tanpa tindakan nyata, pengakuan politik saja tidak cukup untuk menghentikan kejahatan kemanusiaan yang berlangsung di Gaza, Palestina.
Pengakuan negara-negara Barat atas negara Palestina harus dibaca secara kritis agar tidak berhenti pada simbolisme politik belaka dan memberikan makna terhadap perjuangan bangsa Palestina. Meski demikian, Baitul Maqdis Institute juga mengapresiasi pengakuan resmi atas Negara Palestina yang dilakukan oleh sejumlah negara Eropa dan Barat. Langkah ini merupakan bentuk dukungan terhadap perjuangan rakyat Palestina yang telah lama mengalami penjajahan, apartheid, dan penindasan.
"Meski demikian, pengakuan ini datang sangat terlambat. Rakyat Palestina telah mengalami penderitaan selama lebih dari satu abad dengan kehancuran besar-besaran yang terus berlangsung hingga hari ini, khususnya di Jalur Gaza," kata Ustadz Fahmi.
Ia menegaskan bahwa pengakuan yang terlambat dan dilakukan tanpa langkah nyata hanya akan menjadi hiburan sesaat yang kosong, jauh dari substansi penyelesaian masalah.
Ustadz Fahmi menegaskan, Inggris, yang kini mengakui Palestina, perlu diingat merupakan pihak yang bertanggung jawab sebagai salah satu aktor utama dalam sejarah awal penjajahan atas Palestina melalui Deklarasi Balfour tahun 1917, yang secara sepihak menjanjikan tanah Palestina kepada gerakan Zionis.
"Pengakuan yang baru diberikan 108 tahun kemudian (oleh Inggris) ini merupakan ironi sejarah yang menyakitkan bagi bangsa Palestina. Langkah ini tidak cukup jika tidak disertai dengan pertanggungjawaban moral dan politik atas peran historis Inggris dalam tragedi panjang yang menimpa rakyat Palestina," ujar Ustadz Fahmi.
Baitul Maqdis Institute menegaskan pengakuan Negara Palestina seharusnya dibarengi dengan langkah nyata dan tegas untuk memberikan sanksi berat bagi Israel yang sedang menjajah Palestina, yakni dengan penghentian penjualan senjata ke Israel, pemutusan kerja sama militer dan keamanan, pembekuan hubungan ekonomi dan politik dengan Israel, dan menyeret Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, Menteri Keamanan Itamar Ben-Gvir, Menteri Pertahanan Israel Katz, Kepala Militer Eyal Zamir, dan pejabat lainnya yang terlibat genosida ke pengadilan.
"Tanpa langkah-langkah strategis tersebut, pengakuan ini hanya bersifat simbolik dan tidak berpengaruh terhadap nasib rakyat Palestina," ujarnya.
Baitul Maqdis Institute juga menegaskan bahwa faksi-faksi perlawanan di Palestina berhak untuk terus melawan genosida dan agresi brutal yang dilakukan Israel. Karena perlawanan bersenjata sebagai mekanisme pertahanan diri merupakan salah satu hak bangsa Palestina untuk bisa mempertahankan Tanah Air-nya, kedaulatannya, kebebasannya dari cengkeraman dan agresi Zionis Israel. Hak itu diakui oleh hukum internasional.