News Komoditi & Global ( Selasa, 20 Januari 2026 )
News Komoditi & Global
( Selasa, 20 Januari 2026 )
Harga Emas Global Naik dipicu Sengketa Greenland Dorong Aset Safe Haven
Harga emas dan perak dunia melonjak ke level tertinggi sepanjang sejarah pada perdagangan Senin (19/1/2026), seiring meningkatnya aksi pembelian aset aman (safe haven) di tengah ketegangan geopolitik terkait sengketa Greenland.
Lonjakan harga terjadi setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengancam akan memberlakukan tarif tambahan terhadap sejumlah negara Eropa, kecuali Amerika Serikat diizinkan untuk membeli Greenland.
Pernyataan tersebut memicu kekhawatiran pasar terhadap eskalasi konflik dagang dan geopolitik.
Melansir Reuters, harga emas spot melesat 1,7% ke level US$ 4.672,49 per ons troi pada pukul 12.05 waktu setempat, setelah sempat menyentuh rekor tertinggi di US$ 4.689,39 per ons troi.
Sementara itu, kontrak berjangka emas AS untuk pengiriman Februari naik 1,8% ke US$ 4.677,70 per ons troi.
“Ketika risiko kebijakan dan geopolitik kembali mencuat, pasar biasanya bereaksi cepat dengan mengalihkan portofolio ke aset safe haven, dan emas kembali menjadi pilihan utama,” ujar analis pasar senior XS.com, Linh Tran.
Ancaman tarif Trump terhadap sekutu-sekutu Eropa tersebut turut menekan nilai dolar AS. Investor berbondong-bondong masuk ke aset aman seperti emas, yen Jepang, dan franc Swiss, mencerminkan meningkatnya sikap risk-off di pasar global.
Emas secara historis memang diuntungkan dalam kondisi ketidakpastian geopolitik dan ekonomi, serta saat suku bunga berada di level rendah.
Sepanjang 2025, harga emas melonjak lebih dari 64%, dan sejak awal 2026 telah naik lebih dari 8%.
Dari sisi kebijakan moneter, Wakil Ketua Federal Reserve bidang Pengawasan, Michelle Bowman, pada Jumat lalu menyatakan bahwa kondisi pasar tenaga kerja AS masih rapuh dan berpotensi melemah dengan cepat.
Oleh karena itu, bank sentral AS perlu tetap siap memangkas suku bunga kembali jika diperlukan.
Pelaku pasar saat ini memperkirakan The Fed akan menahan suku bunga acuannya dalam pertemuan 27–28 Januari, namun memproyeksikan setidaknya dua kali pemangkasan suku bunga masing-masing 25 basis poin sepanjang tahun ini.
Sementara itu, harga perak spot melonjak lebih tajam, naik 5% ke level US$ 94,41 per ons troi setelah sempat mencetak rekor tertinggi di US$ 94,61 per ons troi. Sepanjang tahun berjalan, harga perak telah menguat lebih dari 32%.
Analis Citi Research menyatakan masih bersikap taktis bullish terhadap logam mulia. Citi memasang target harga emas di level US$ 5.000 per ons troi dan perak US$ 100 per ons troi dalam tiga bulan ke depan, dengan alasan ketegangan geopolitik global diperkirakan tetap tinggi dalam waktu dekat.
Di pasar logam mulia lainnya, harga platinum spot naik 1,5% ke US$ 2.362,65 per ons troi, sementara palladium menguat 1,1% ke level US$ 1.819,99 per ons troi.
Harga Minyak Dunia Turun di Tengah Krisis Greenland
Harga minyak mentah dunia hari ini sedikit mengalami penurunan di tengah sikap pedagang yang memantau dampak dari upaya AS untuk mengambil kendali atas Greenland dan kekhawatiran tentang surplus global. Menurut data Bloomberg, minyak West Texas Intermediate berada di dekat US$59 per barel, tepatnya pada level US$59,52 pada pukul 7.25 waktu Singapura. Level harga itu sedikit berubah dibandingkan dengan penutupan hari Jumat pekan lalu. Harga pada Senin (19/1/2026) tidak ditetapkan karena hari libur nasional di AS. Sementara, minyak Brent ditutup di bawah US$64, yaitu melemah 0,3% menjadi US$63,94 per barel. Dorongan Presiden AS Donald Trump untuk mencaplok Greenland telah mengguncang sentimen di seluruh pasar keuangan, melemahkan dolar, dan meningkatkan kekhawatiran akan perang dagang AS-Uni Eropa. Minyak mentah tetap berada di bawah tekanan dari tanda-tanda bahwa pasokan dengan cepat melampaui permintaan, dengan harga beberapa jenis minyak mentah di Timur Tengah menurun karena produsen dari aliansi OPEC+ meningkatkan produksi. Badan Energi Internasional, yang akan menerbitkan analisis pasar berikutnya pada hari Rabu besok, secara konsisten memperingatkan tentang kelebihan pasokan besar tahun ini.
Sebelumnya, AS telah mengancam akan mengenakan tarif pada delapan negara Eropa, termasuk Prancis, Jerman, dan Inggris, yang menentang rencana untuk mengakuisisi Greenland. Trump mengatakan dia akan mengenakan tarif pada delapan negara Eropa, termasuk Prancis, Jerman, dan Inggris, yang menentang rencananya untuk mengakuisisi Greenland. Tarif 10% akan berlaku mulai 1 Februari dan naik menjadi 25% pada Juni 2026. Langkah ini pun mendorong permintaan aset aman berupa logam mulia. Para pemimpin Eropa akan mengadakan pertemuan darurat dalam beberapa hari mendatang untuk menjajaki kemungkinan tindakan balasan. Negara-negara anggota sedang membahas beberapa opsi untuk menanggapi hal ini, termasuk mengenakan tarif balasan pada barang-barang AS senilai €93 miliar (US$108 miliar), menurut orang-orang yang mengetahui pembicaraan tersebut.
AS Klaim Perlu Kuasai Greenland karena Kelemahan Eropa
Amerika Serikat (AS) menilai “kelemahan” Eropa menjadi alasan perlunya Washington menguasai Greenland demi menjaga stabilitas global.
Pernyataan itu disampaikan Menteri Keuangan AS Scott Bessent di tengah meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Uni Eropa terkait wacana akuisisi wilayah Arktik tersebut dari Denmark.
Berbicara dalam program Meet the Press di NBC, Minggu (18/1/2026), Bessent mengatakan penguasaan Greenland merupakan langkah strategis dalam persaingan geopolitik melawan Rusia dan China.
“Kami adalah negara terkuat di dunia. Eropa memproyeksikan kelemahan. Amerika Serikat memproyeksikan kekuatan,” ujar Bessent.
Pernyataan ini muncul sehari setelah Presiden AS Donald Trump menyatakan akan mengenakan tarif terhadap negara-negara Uni Eropa yang menentang upaya AS mengambil alih Greenland, termasuk Denmark yang selama ini dikenal sebagai sekutu dekat Washington.
Bessent optimistis para pemimpin Eropa pada akhirnya akan menerima gagasan tersebut.
“Saya percaya Eropa akan memahami bahwa ini yang terbaik bagi Greenland, terbaik bagi Eropa, dan terbaik bagi Amerika Serikat,” katanya.
Namun, pernyataan Bessent menuai kritik keras dari sejumlah anggota Kongres, baik dari Partai Republik maupun Demokrat.
Senator Rand Paul, Ketua Komite Keamanan Dalam Negeri Senat dari Partai Republik, menyebut penggunaan dalih keadaan darurat untuk mengambil alih Greenland sebagai sesuatu yang “tidak masuk akal”.
“Sekarang kita mau mendeklarasikan keadaan darurat untuk mencegah keadaan darurat?” kata Paul.
Senator Demokrat Tim Kaine mengatakan Komite Keamanan Dalam Negeri Senat dapat mendorong resolusi pembatasan kewenangan perang presiden, atau menantang penggunaan tarif sebagai alat tekanan politik.
Sementara itu, anggota DPR dari Partai Republik Mike Turner memperingatkan bahwa ancaman tarif terhadap Eropa berisiko merusak hubungan AS dengan sekutu NATO.
“Ini bukan The Art of the Deal,” ujarnya, merujuk pada buku Trump. “Bahasanya sama sekali tidak mencerminkan kemitraan.”
Di sisi lain, sejumlah senator menilai kekayaan sumber daya alam Greenland menjadi motif utama di balik ambisi Trump.
Senator Republik Ted Cruz menyebut mineral Greenland sebagai salah satu “manfaat ekonomi besar” selain nilai strategis wilayah tersebut.
“Ini jelas sangat menguntungkan bagi kepentingan Amerika Serikat,” kata Cruz.
Sebaliknya, Senator Demokrat Chris Van Hollen menuding Trump tidak jujur kepada publik AS. Menurutnya, isu keamanan nasional hanya dijadikan dalih untuk menutupi kepentingan ekonomi.
“Presiden berbohong kepada rakyat Amerika ketika mengatakan ini soal keamanan. Yang dia pedulikan hanyalah sumber daya alam Greenland,” tegas Van Hollen.
Ketegangan AS-Eropa: Dolar Anjlok, Aset Safe Haven Jadi Buruan
Dolar Amerika Serikat (AS) jatuh pada Senin (19/1/2026), karena investor khawatir dengan ancaman tarif terbaru Presiden AS Donald Trump terhadap Eropa terkait Greenland.
Investor pun berbondong-bondong membeli yen dan franc Swiss sebagai aset aman (safe haven) untuk menghindari risiko yang luas di seluruh pasar.
Trump pada akhir pekan lalu mengatakan akan memberlakukan tarif impor tambahan 10% mulai 1 Februari untuk barang-barang dari Denmark, Norwegia, Swedia, Prancis, Jerman, Belanda, Finlandia, dan Inggris, hingga AS diizinkan membeli Greenland.
Para duta besar Uni Eropa sepakat meningkatkan upaya mereka untuk membujuk Trump agar tidak memberlakukan tarif, sambil juga mempersiapkan langkah-langkah pembalasan jika bea masuk tersebut diberlakukan.
Setelah sempat turun sebentar dalam perdagangan semalam, mata uang Eropa termasuk euro, pound, dan krona Skandinavia naik. Franc Swiss, yang merupakan aset safe-haven klasik, menuju kenaikan harian terbesar terhadap dolar dalam sebulan.
Euro berbalik arah dari awal perdagangan Asia dan naik 0,2% menjadi US$ 1,1627 pada pertengahan pagi di Eropa. Sementara poundsterling juga pulih, naik 0,1% menjadi $1,339.
"Biasanya Anda akan berpikir bahwa ancaman tarif akan menyebabkan euro melemah," kata Khoon Goh, kepala riset Asia di ANZ seperti dilansir Reuters.
Tetapi, Goh bilang, seperti yang kita lihat tahun lalu juga, ketika tarif 'Liberation Day' diberlakukan, dampaknya di pasar valuta asing sebenarnya lebih mengarah pada pelemahan dolar AS setiap kali ada peningkatan ketidakpastian kebijakan yang berasal dari AS.
Seperti diketahui, investor menghindari dolar AS setelah Trump mengumumkan tarif besar-besaran di seluruh dunia pada April 2025 lalu, memicu krisis kepercayaan pada aset AS.
Meskipun beberapa pergerakan modal keluar dari dolar terlihat pada hari Senin, terutama dengan kenaikan besar pada franc Swiss yang dianggap sebagai aset aman, para analis mengatakan bahwa jika terjadi peningkatan ketegangan yang lebih besar, investor kemungkinan besar akan kembali ke mata uang AS.
"Pasar memang cemas tentang penurunan nilai dolar sejak April lalu. Tetapi saya benar-benar ingin memperingatkan agar tidak berasumsi bahwa status dolar sebagai aset aman telah hilang," kata kepala strategi mata uang Rabobank, Jane Foley.
"Bahkan jika investor non-AS memutuskan untuk menarik uang mereka, ke mana mereka akan pergi? Pasar lain tidak cukup besar untuk mempertahankan hal itu. Besarnya pasar (AS) berarti akan selalu ada nilai aset aman yang terkait dengan aset AS," katanya.
Dolar AS turun 0,5% pada Senin (19/1/2026) terhadap franc Swiss menjadi 0,7982 franc. Dolar AS sedikit melemah terhadap yen Jepang, mata uang non-AS lainnya yang menjadi pilihan aman, menjadi 158,055 yen.
Politik domestik Jepang telah menghambat yen dalam beberapa minggu terakhir, dengan pemilu mendadak yang akan datang meningkatkan ekspektasi stimulus fiskal yang lebih besar.
Saham Eropa Anjlok! Ancaman Tarif Trump Picu Ketegangan Dagang
Saham Eropa jatuh pada hari Senin (19/1/2026) setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengancam akan memberlakukan tarif tambahan sampai AS diizinkan untuk membeli Greenland. Hal tersebut kembali memicu ketegangan perdagangan dan menimbulkan keraguan pada kesepakatan yang telah dicapai sebelumnya.
Indeks saham pan-Eropa STOXX 600 turun 1,3% dalam awal yang suram untuk pekan yang sibuk, yang dipenuhi dengan laporan pendapatan dan Forum Ekonomi Dunia di Davos, yang akan dicermati untuk mencari petunjuk tarif dan prospek geopolitik.
Indeks CAC 40 Prancis, DAX Jerman, dan FTSE 100 London masing-masing turun 1,8%, 1,4%, dan 0,4% pada perdagangan di awal pekan ini.
Trump mengatakan, dia bakal mengenakan tarif tambahan 10% mulai 1 Februari pada barang-barang dari Denmark, Norwegia, Swedia, Prancis, Jerman, Belanda, Finlandia, dan Inggris.
Tarif tersebut akan naik menjadi 25% pada 1 Juni 2026 jika tidak ada kesepakatan yang tercapai, katanya.
Ancaman tersebut telah memicu penolakan tajam di Eropa, di mana para pejabat sedang membahas cara untuk mencegah Trump sekaligus merancang potensi tindakan balasan.
Namun demikian, pergerakan pasar menggarisbawahi betapa mengganggu ancaman tarif tetap ada karena presiden AS menggunakannya sebagai pengungkit kebijakan, termasuk terhadap negara-negara yang telah membuat perjanjian perdagangan dengan Washington.
"Alasan untuk tarif yang lebih tinggi sekarang bahkan lebih bersifat politis dan kurang ekonomis daripada pada paruh pertama tahun 2025," kata para ekonom ING dalam sebuah catatan.
Pasar AS tutup pada hari Senin untuk memperingati Hari Martin Luther King Jr.
Trump Jadi Sorotan di Davos, Siap Bertemu CEO Global di Tengah Kontroversi Greenland
Presiden Amerika Serikat Donald Trump diperkirakan akan bertemu dengan para pemimpin bisnis global di Davos pada Rabu (21/1/2026), demikian menurut sumber yang mengetahui rencana tersebut.
Kehadiran Trump disebut menjadi sorotan utama dalam pertemuan tahunan para elite global yang digelar di Swiss itu.
Sejumlah pemimpin bisnis, termasuk para CEO dari sektor jasa keuangan, kripto, dan konsultan, diundang menghadiri sebuah resepsi setelah pidato Trump dalam pertemuan tahunan World Economic Forum (WEF).
Informasi tersebut disampaikan sumber kepada Reuters pada Senin. Namun, agenda resmi acara tersebut belum dijelaskan secara rinci.
Seorang CEO menyebut dalam jadwal pribadinya hanya tertulis “resepsi untuk menghormati Presiden Donald J Trump”.
Sementara itu, CEO lain mengatakan pemahamannya bahwa undangan tersebut ditujukan kepada para CEO global, bukan hanya dari Amerika Serikat. Salah satu sumber juga menyatakan undangan tersebut berasal dari Gedung Putih.
Trump dijadwalkan tiba di resor pegunungan Swiss itu pada Rabu dan akan menyampaikan pidato khusus. Sejumlah pejabat tinggi Amerika Serikat, termasuk Menteri Keuangan Scott Bessent, juga disebut akan mendampingi Trump.
Menurut Davos USA House, Bessent dijadwalkan menggelar konferensi pers pada Senin waktu setempat.
Agenda konferensi tahun ini sebagian besar terpengaruh oleh langkah-langkah kebijakan dramatis Presiden AS, termasuk tuntutannya dalam beberapa hari terakhir agar Amerika Serikat mengambil alih Greenland.
WEF menyatakan lebih dari 3.000 delegasi dari lebih 130 negara akan menghadiri pertemuan tahun ini, termasuk 64 kepala negara dan kepala pemerintahan, terutama dari negara-negara berkembang.
Sejumlah pemimpin negara G7 juga masuk dalam daftar peserta, dengan perubahan kebijakan Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Trump menjadi salah satu fokus utama.
Utusan khusus Presiden Rusia Vladimir Putin, Kirill Dmitriev, juga dijadwalkan hadir di Davos dan menggelar pertemuan dengan anggota delegasi Amerika Serikat. Dua sumber yang mengetahui rencana kunjungan tersebut menyampaikan informasi ini kepada Reuters dengan syarat anonim.
Sementara itu, para penasihat keamanan nasional dari sejumlah negara dijadwalkan mengadakan pertemuan di sela-sela acara pada Senin, dengan isu Greenland masuk dalam agenda pembahasan, menurut sumber diplomatik.
Seorang diplomat Eropa yang juga meminta identitasnya dirahasiakan mengatakan, isu Greenland ditambahkan ke agenda pertemuan yang sebelumnya telah dijadwalkan, menyusul keputusan Trump pada Sabtu untuk memberlakukan tarif tambahan terhadap delapan negara Eropa.
Ancaman Tarif Trump: PM Starmer Ungkap Strategi Inggris Hindari Perang Dagang
Perdana Menteri (PM) Inggris Keir Starmer mengatakan bahwa diskusi yang tenang antara sekutu diperlukan mengenai Greenland dan perang dagang bukanlah kepentingan siapa pun, setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengancam tarif untuk mengamankan wilayah Greenland.
Starmer mengatakan dalam konferensi pers darurat pada hari Senin (19/1/2026) bahwa aliansi dengan AS telah memberikan keamanan dan kemakmuran bagi Inggris selama beberapa dekade, dan mengatakan bahwa ia akan berupaya untuk mempertahankan hubungan tersebut dan meredakan ketegangan seputar Greenland yang telah menimbulkan keraguan tentang masa depan NATO.
Namun, ia menambahkan, ancaman Trump untuk memberlakukan tarif yang meningkat terhadap Inggris dan sekutu Eropa hingga AS diizinkan untuk membeli Greenland adalah salah. Ia mengatakan, masa depan Greenland harus diputuskan oleh rakyatnya dan Denmark sendiri, dan bahwa aliansi bersejarah harus tetap bertahan.
"Tarif tidak boleh digunakan terhadap sekutu dengan cara ini," kata Starmer, menambahkan bahwa Inggris akan bersikap pragmatis dan tidak pasif, tetapi ia tidak ingin meningkatkan perang tarif pada saat ini.
"Perang tarif tidak menguntungkan siapa pun, dan kita belum sampai pada tahap itu." Oleh karena itu, fokus saya adalah memastikan kita tidak sampai pada tahap itu."
Trump telah mengancam akan mengenakan tarif pada delapan negara yang mengirimkan sejumlah kecil personel militer ke Greenland pekan lalu, menyusul pernyataan berulang Trump bahwa ia ingin mengambil alih pulau Arktik Denmark yang luas itu.
Starmer mengatakan ia telah berbicara dengan Trump pada hari Minggu dan mengatakan kepadanya bahwa pasukan tersebut "jelas berada di sana untuk menilai dan mengatasi risiko dari Rusia". Ia mengatakan ia berharap sekarang ada "kejelasan nyata" tentang hal itu.
Saran Starmer bahwa Inggris tidak akan membalas tarif AS kontras dengan respons Uni Eropa, di mana para pejabat telah membahas opsi untuk merespons, termasuk paket tarif sebesar 93 miliar euro ($107,7 miliar) untuk impor AS.
Starmer mengatakan ancaman tersebut berisiko menyebabkan "spiral penurunan" bagi Inggris, dalam hal... “Perdagangan dan melemahnya aliansi.”
“Saya tidak ingin hal itu terjadi,” katanya, tetapi ia menambahkan: “Itu tidak berarti kita mengesampingkan prinsip dan nilai-nilai kita. Justru sebaliknya, kita sangat jelas tentang apa prinsip dan nilai-nilai itu.”
Starmer telah membangun hubungan yang solid dengan Trump dan pada Mei tahun lalu ia menjadi pemimpin pertama yang mengamankan kesepakatan untuk menurunkan beberapa tarif.
Ketika ditanya apakah ia berpikir Trump benar-benar mempertimbangkan tindakan militer, Starmer berkata: “Sebenarnya tidak. Saya pikir ini dapat diselesaikan dan harus diselesaikan melalui diskusi yang tenang.”
Eropa Murka! Ancaman Tarif Trump demi Greenland Picu Krisis Transatlantik
Para pemimpin Eropa mengecam keras ancaman Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengenakan tarif impor terhadap negara-negara yang menentang ambisinya mengambil alih Greenland.
Mereka memperingatkan bahwa langkah tersebut berisiko memicu “spiral penurunan yang berbahaya” dalam hubungan transatlantik.
Dalam pernyataan bersama pada Minggu, delapan negara yang menjadi target tarif baru AS menyatakan “berdiri dalam solidaritas penuh” dengan Denmark dan rakyat Greenland, wilayah semi-otonom di bawah kedaulatan Denmark.
“Melanjutkan proses yang dimulai pekan lalu, kami siap terlibat dalam dialog yang didasarkan pada prinsip kedaulatan dan integritas teritorial yang kami junjung teguh,” demikian pernyataan Denmark, Finlandia, Prancis, Jerman, Belanda, Norwegia, Swedia, dan Inggris.
“Mengancam dengan tarif merusak hubungan transatlantik dan berisiko memicu spiral penurunan yang berbahaya. Kami akan terus bersatu dan terkoordinasi dalam merespons. Kami berkomitmen untuk menegakkan kedaulatan kami.” tambah pernyataan tersebut.
Kecaman tersebut muncul saat para pejabat Eropa bersiap menggelar pertemuan darurat guna mengoordinasikan respons terhadap kampanye tekanan Trump yang kian meningkat terkait masa depan pulau Greenland yang luas.
Presiden Dewan Eropa Antonio Costa pada Minggu mengatakan bahwa Uni Eropa bersatu dalam menegakkan kedaulatan nasional dan siap “membela diri dari segala bentuk pemaksaan”, menjelang rencana pertemuan luar biasa negara-negara anggota dalam beberapa hari ke depan.
Para pejabat Eropa diperkirakan akan membahas berbagai opsi untuk menanggapi ancaman ekonomi Trump, termasuk tarif balasan dan pembatasan akses pasar bagi perusahaan-perusahaan AS.
Trump pada Sabtu mengumumkan bahwa delapan negara tersebut akan dikenai tarif 10% mulai 1 Februari, yang akan meningkat menjadi 25% per 1 Juni, hingga tercapai kesepakatan bagi AS untuk membeli Greenland.
Financial Times melaporkan bahwa Uni Eropa tengah mempertimbangkan penerapan tarif senilai 93 miliar euro (sekitar US$108 miliar) terhadap barang-barang AS, serta mengaktifkan Anti-Coercion Instrument (ACI) atau yang kerap disebut “bazoka perdagangan”, yang diadopsi pada 2023.
Instrumen tersebut, yang belum pernah digunakan, memungkinkan penerapan pembatasan luas terhadap investasi serta pencabutan perlindungan hak kekayaan intelektual bagi perusahaan asing di wilayah Uni Eropa.
“Anti-Coercion Instrument (ACI), yang dirancang khusus untuk kasus seperti ini, kini harus digunakan,” kata anggota Parlemen Eropa asal Jerman, Bernd Lange, yang memimpin Komite Perdagangan Parlemen Eropa, dalam unggahan di platform X.
“Saya menyerukan kepada Komisi Eropa untuk segera mengaktifkannya.” terangnya.
Desakan Trump untuk menguasai Greenland telah membawa hubungan AS–Eropa ke titik terendah dalam beberapa dekade, memicu kekhawatiran atas kelangsungan NATO.
Trump, yang tidak menutup kemungkinan penggunaan kekuatan militer untuk merebut wilayah tersebut, menepis kekhawatiran tentang perpecahan aliansi transatlantik beranggotakan 32 negara, yang dibangun atas prinsip bahwa serangan terhadap satu anggota dianggap sebagai serangan terhadap seluruh anggota.
Trump kembali menegaskan tekad AS untuk mengambil alih Greenland dalam unggahan media sosial pada Senin dini hari, dengan mengklaim Denmark “tidak mampu berbuat apa-apa” menghadapi ancaman Rusia terhadap wilayah tersebut.
“Sekarang saatnya, dan ini akan dilakukan!!!” tulis Trump di Truth Social.
Denmark dengan tegas menolak menjual Greenland. Jajak pendapat menunjukkan mayoritas besar dari sekitar 57.000 penduduk pulau tersebut tidak ingin menjadi bagian dari Amerika Serikat.
Pada Sabtu, ribuan demonstran turun ke jalan di sejumlah kota di Denmark untuk memprotes ancaman Trump. Mereka meneriakkan slogan “Greenland is not for sale” dan membawa poster bertuliskan “Hands off Greenland”.
Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen pada Minggu menyampaikan apresiasi atas “dukungan kuat” yang diberikan kepada negaranya.
“Kami ingin bekerja sama, dan bukan kami yang mencari konflik. Saya juga senang dengan pesan konsisten dari seluruh benua: Eropa tidak akan diperas,” ujar Frederiksen dalam pernyataan di media sosial.
Presiden Prancis Emmanuel Macron menegaskan bahwa “tidak ada intimidasi atau ancaman” yang akan memengaruhi sikap pemerintahannya terkait Greenland.
“Ancaman tarif tidak dapat diterima dan tidak memiliki tempat dalam konteks ini,” kata Macron di media sosial.
“Jika dikonfirmasi, Eropa akan merespons secara bersatu dan terkoordinasi. Kami akan memastikan kedaulatan Eropa ditegakkan.”
Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menyebut rencana tarif Trump sebagai langkah yang “sepenuhnya keliru”.
“Kami tentu akan menindaklanjuti hal ini secara langsung dengan pemerintahan AS,” ujarnya di media sosial.
Iran Pertimbangkan Cabut Pembatasan Internet di Tengah Gejolak Politik
Pemerintah Iran mempertimbangkan untuk mencabut pembatasan akses internet dalam beberapa hari ke depan, setelah pemutusan komunikasi diberlakukan saat aparat keamanan menggunakan kekuatan besar untuk meredam gelombang protes anti-pemerintah.
Pernyataan ini disampaikan seorang anggota parlemen senior Iran pada Senin (19/1/2026).
Pembatasan internet diterapkan ketika Iran menghadapi kerusuhan domestik terburuk sejak Revolusi Islam 1979. Meski situasi di jalanan relatif tenang dalam sepekan terakhir, tanda-tanda melemahnya kendali otoritas mulai terlihat.
Pada Minggu malam, siaran televisi pemerintah Iran diduga diretas dan sempat menayangkan pidato Presiden Amerika Serikat Donald Trump serta Reza Pahlavi, putra mendiang Shah Iran, yang menyerukan pemberontakan kepada publik.
Aksi protes anti-pemerintah yang pecah pada akhir Desember lalu berhasil ditekan dalam tiga hari dengan kekerasan besar-besaran. Sejak itu, aktivitas di sejumlah wilayah Iran dilaporkan mereda.
Namun, seorang pejabat Iran yang berbicara kepada Reuters dengan syarat anonim menyebutkan jumlah korban tewas yang telah dikonfirmasi melampaui 5.000 orang, termasuk sekitar 500 anggota aparat keamanan.
Kerusuhan terparah terjadi di wilayah barat laut Iran yang mayoritas dihuni etnis Kurdi. Kelompok hak asasi manusia berbasis di Barat juga melaporkan ribuan korban jiwa.
Kelompok oposisi menuduh pemerintah membuka tembakan terhadap demonstran damai untuk membungkam perbedaan pendapat.
Sementara itu, para pemimpin ulama Iran membantah tudingan tersebut dan menyatakan bahwa kerumunan bersenjata, yang didorong oleh musuh asing, telah menyerang rumah sakit dan masjid.
Jumlah korban dalam kerusuhan kali ini jauh melampaui gelombang protes sebelumnya pada 2022 dan 2009. Kekerasan tersebut sempat memicu ancaman berulang dari Presiden AS Donald Trump untuk melakukan intervensi militer, meskipun pernyataan itu mereda setelah pembunuhan massal berhenti.
Ketua Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran, Ebrahim Azizi, mengatakan keputusan pemulihan layanan internet akan ditentukan oleh lembaga keamanan tertinggi negara.
Menurutnya, akses internet akan kembali dibuka “segera setelah kondisi keamanan dinilai memadai”.
Anggota parlemen lainnya yang dikenal berhaluan keras, Hamid Rasaei, menyatakan bahwa pemerintah seharusnya lebih awal menanggapi keluhan Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, terkait lemahnya pengawasan ruang siber.
Selama beberapa hari menjelang puncak kerusuhan, akses komunikasi di Iran, termasuk internet dan sambungan telepon internasional, hampir sepenuhnya terputus. Pembatasan tersebut kini mulai dilonggarkan, sehingga laporan mengenai dugaan serangan terhadap para pengunjuk rasa mulai bermunculan.
Dalam peretasan siaran televisi pemerintah pada Minggu lalu, layar menampilkan tayangan berdurasi beberapa menit dengan judul “berita sebenarnya tentang revolusi nasional Iran”.
Tayangan tersebut memuat pesan dari Reza Pahlavi yang menyerukan perlawanan untuk menggulingkan pemerintahan ulama Syiah yang berkuasa sejak revolusi 1979.
Reza Pahlavi belakangan muncul sebagai salah satu suara oposisi paling menonjol dan menyatakan niatnya untuk kembali ke Iran. Namun, dukungan nyata terhadap dirinya di dalam negeri masih sulit diverifikasi secara independen.
Kekayaan Miliarder Pecah Rekor, Capai Level Tertinggi Sepanjang Sejarah
Kekayaan para miliarder dunia melonjak hingga tiga kali lebih cepat dibandingkan laju sebelumnya pada tahun lalu dan mencapai level tertinggi sepanjang sejarah.
Lonjakan ini memperdalam kesenjangan ekonomi dan politik yang berpotensi mengancam stabilitas demokrasi, demikian disampaikan kelompok anti-kemiskinan Oxfam pada Senin.
Dalam laporan yang dirilis bertepatan dengan pembukaan World Economic Forum (WEF) di Davos, Oxfam menyebutkan bahwa total kekayaan miliarder global meningkat 16% pada 2025 menjadi US$ 18,3 triliun, memperpanjang kenaikan sebesar 81% sejak 2020.
Kenaikan tersebut terjadi di tengah kondisi memprihatinkan, ketika satu dari empat orang di dunia kesulitan mendapatkan makanan secara rutin dan hampir setengah populasi global hidup dalam kemiskinan.
Studi Oxfam, yang mengacu pada riset akademik serta berbagai sumber data mulai dari World Inequality Database hingga daftar orang terkaya versi Forbes, menilai bahwa ledakan kekayaan ini sejalan dengan konsentrasi kekuasaan politik yang semakin tajam.
Oxfam menyebut, miliarder 4.000 kali lebih mungkin dibandingkan warga biasa untuk menduduki jabatan politik.
Oxfam mengaitkan lonjakan kekayaan terbaru ini dengan kebijakan di bawah Presiden Amerika Serikat Donald Trump, yang pada pemerintahan keduanya memangkas pajak, melindungi perusahaan multinasional dari tekanan internasional, serta melonggarkan pengawasan terhadap praktik monopoli.
Selain itu, melonjaknya valuasi perusahaan kecerdasan buatan (AI) turut memberikan keuntungan besar tambahan bagi para investor yang sudah kaya.
“Kesenjangan yang makin melebar antara kelompok kaya dan masyarakat lainnya secara bersamaan menciptakan defisit politik yang sangat berbahaya dan tidak berkelanjutan,” ujar Direktur Eksekutif Oxfam, Amitabh Behar.
Oxfam mendesak pemerintah di berbagai negara untuk mengadopsi rencana nasional pengurangan ketimpangan, memberlakukan pajak yang lebih tinggi atas kekayaan ekstrem, serta memperkuat pembatas antara uang dan politik, termasuk dengan memperketat lobi dan pendanaan kampanye.
Saat ini, pajak kekayaan baru diterapkan di segelintir negara seperti Norwegia. Namun, sejumlah negara lain, mulai dari Inggris, Prancis, hingga Italia, telah memperdebatkan kebijakan serupa.
Lembaga amal yang berbasis di Nairobi itu menghitung bahwa US$ 2,5 triliun tambahan kekayaan yang dinikmati para miliarder tahun lalu setara dengan total kekayaan yang dimiliki oleh 4,1 miliar orang termiskin di dunia.
Jumlah miliarder global juga melampaui 3.000 orang untuk pertama kalinya pada tahun lalu. Kepala Tesla dan SpaceX, Elon Musk, bahkan menjadi individu pertama dengan kekayaan bersih melebihi US$ 500 miliar.
Behar memperingatkan bahwa banyak pemerintah kini “membuat pilihan yang keliru demi menyenangkan elite,” dengan menunjuk pada pemangkasan bantuan serta kemunduran kebebasan sipil.
Laporan tersebut juga menyoroti apa yang disebut Oxfam sebagai menguatnya cengkeraman tokoh bisnis ultra-kaya atas media tradisional dan digital.
Saat ini, para miliarder disebut menguasai lebih dari separuh perusahaan media besar dunia, termasuk melalui kepemilikan oleh Jeff Bezos, Elon Musk, Patrick Soon-Shiong, serta pengusaha Prancis Vincent Bolloré.
IMF Naikkan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Global 2026, Capai 3,3%
Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) kembali menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global untuk tahun 2026.
Kenaikan ini didorong oleh kemampuan dunia usaha dan perekonomian global dalam beradaptasi terhadap tarif Amerika Serikat (AS) yang mulai mereda dalam beberapa bulan terakhir, serta berlanjutnya ledakan investasi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) yang mendorong kenaikan nilai aset dan harapan peningkatan produktivitas.
Dalam pembaruan laporan World Economic Outlook yang dirilis pada Senin, IMF memproyeksikan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) global mencapai 3,3% pada 2026, naik 0,2 poin persentase dibandingkan estimasi sebelumnya pada Oktober.
Angka tersebut sejalan dengan proyeksi pertumbuhan 2025 sebesar 3,3%, yang juga lebih tinggi 0,1 poin persentase dari perkiraan Oktober lalu.
Sementara itu, IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi global pada 2027 sebesar 3,2%, tidak berubah dari proyeksi sebelumnya.
Sejak Juli tahun lalu, IMF telah beberapa kali merevisi naik proyeksi pertumbuhan global seiring tercapainya sejumlah kesepakatan dagang yang menurunkan tarif impor AS di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump, yang sempat mencapai puncaknya pada April 2025.
“Kami melihat bahwa pertumbuhan global tetap cukup tangguh,” ujar Kepala Ekonom IMF Pierre-Olivier Gourinchas kepada wartawan.
Ia menambahkan bahwa proyeksi pertumbuhan untuk 2025 dan 2026 kini melampaui perkiraan yang dibuat pada Oktober 2024, sebelum Trump terpilih kembali untuk masa jabatan kedua.
“Dalam arti tertentu, perekonomian global berhasil melepaskan diri dari gangguan perdagangan dan tarif pada 2025, dan justru tampil lebih baik dari yang kami perkirakan sebelum semuanya dimulai,” kata Gourinchas.
Ia menjelaskan bahwa pelaku usaha mampu beradaptasi dengan tarif AS yang lebih tinggi melalui pengalihan rantai pasok, sementara berbagai perjanjian dagang telah menurunkan sebagian bea masuk dan China mengalihkan ekspornya ke pasar non-AS.
Proyeksi terbaru IMF ini mengasumsikan tarif efektif AS sebesar 18,5%, turun dari sekitar 25% dalam proyeksi IMF pada April 2025.
Untuk Amerika Serikat, IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada 2026 mencapai 2,4%, naik 0,3 poin persentase dari estimasi Oktober. Kenaikan ini sebagian besar didorong oleh lonjakan besar investasi pada infrastruktur AI, termasuk pusat data, chip AI berdaya tinggi, dan sektor energi.
Namun, proyeksi pertumbuhan AS pada 2027 sedikit diturunkan menjadi 2,0%.
IMF juga menyebutkan bahwa investasi teknologi turut mendorong aktivitas ekonomi di Spanyol, dengan kenaikan proyeksi pertumbuhan PDB 2026 sebesar 0,3 poin persentase menjadi 2,3%. Sementara di Inggris, IMF mempertahankan proyeksi pertumbuhan 2026 di level 1,3%.
Gourinchas memperingatkan bahwa ledakan AI berpotensi memicu risiko inflasi yang lebih tinggi jika terus berlanjut dengan laju sangat cepat.
Di sisi lain, apabila ekspektasi terhadap peningkatan produktivitas dan laba yang didorong AI tidak terealisasi, hal ini dapat memicu koreksi valuasi pasar yang tinggi dan menekan permintaan.
Laporan IMF juga mencantumkan AI sebagai salah satu faktor risiko yang condong ke sisi negatif, bersama dengan potensi gangguan rantai pasok dan pasar akibat ketegangan geopolitik serta kemungkinan kembali memanasnya tensi perdagangan global.
Putusan Mahkamah Agung AS yang diperkirakan akan keluar dalam beberapa hari atau minggu ke depan terkait penolakan terhadap tarif luas Trump berdasarkan undang-undang sanksi darurat, berpotensi “menyuntikkan kembali ketidakpastian kebijakan perdagangan ke dalam perekonomian global” jika Trump kembali memberlakukan tarif baru melalui dasar hukum lainnya, ujar Gourinchas.
Meski demikian, IMF menilai AI juga menyimpan potensi positif yang signifikan bagi perekonomian global. Jika lonjakan investasi tersebut diikuti oleh adopsi yang cepat dan peningkatan produktivitas benar-benar terwujud, AI dapat mendorong dinamika bisnis dan inovasi.
“Sebagai hasilnya, pertumbuhan global dapat meningkat hingga 0,3 poin persentase pada 2026 dan antara 0,1 hingga 0,8 poin persentase per tahun dalam jangka menengah, tergantung pada kecepatan adopsi dan peningkatan kesiapan AI secara global,” tulis IMF.
Untuk ekonomi besar lainnya, IMF memperkirakan pertumbuhan China pada 2026 mencapai 4,5%, turun dari kinerja 2025 yang lebih kuat dari perkiraan sebesar 5,0%, namun tetap 0,3 poin persentase lebih tinggi dibandingkan estimasi Oktober.
Kenaikan proyeksi ini mencerminkan penurunan tarif AS terhadap barang-barang China sebesar 10 poin persentase selama satu tahun, serta berlanjutnya pengalihan ekspor ke pasar lain seperti Asia Tenggara dan Eropa.
Gourinchas menegaskan bahwa China berisiko menghadapi kebijakan perdagangan yang semakin proteksionis jika tidak mengembangkan model pertumbuhan yang lebih seimbang, dengan mengurangi ketergantungan pada ekspor dan meningkatkan permintaan domestik.
IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi kawasan zona euro pada 2026 sebesar 1,3%, naik 0,1 poin persentase dari perkiraan Oktober, didorong oleh peningkatan belanja publik di Jerman serta kinerja yang lebih kuat di Spanyol dan Irlandia.
Proyeksi pertumbuhan zona euro untuk 2027 tetap di level 1,4%, dengan catatan bahwa rencana peningkatan belanja pertahanan Eropa baru akan terealisasi dalam beberapa tahun ke depan.
Jepang juga mencatatkan sedikit kenaikan proyeksi pertumbuhan 2026 berkat paket stimulus fiskal dari pemerintahan barunya. Sebaliknya, Brasil menjadi pengecualian dalam tren perbaikan, dengan proyeksi pertumbuhan 2026 diturunkan 0,3 poin persentase menjadi 1,6% sejak Oktober.
Pejabat IMF menyebut penurunan ini terutama disebabkan oleh kebijakan moneter yang lebih ketat untuk meredam lonjakan inflasi tahun lalu.
Secara global, IMF memperkirakan inflasi akan terus menurun, dari 4,1% pada 2025 menjadi 3,8% pada 2026 dan 3,4% pada 2027. Menurut Gourinchas, tren ini membuka ruang bagi kebijakan moneter yang lebih akomodatif, yang pada gilirannya akan menopang pertumbuhan ekonomi global.
PM Jepang Takaichi Bubarkan Parlemen Jumat, Umumkan Pemilu Nasional
Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi menyatakan akan membubarkan parlemen pada Jumat dan menggelar pemilihan umum nasional guna meminta dukungan pemilih terhadap rencana peningkatan belanja negara serta strategi keamanan baru yang diperkirakan akan mempercepat penguatan pertahanan Jepang.
Pemilu dadakan tersebut akan menentukan seluruh 465 kursi di majelis rendah parlemen. Ini sekaligus menjadi ujian elektoral pertama bagi Takaichi sejak ia menjabat sebagai perdana menteri perempuan pertama Jepang pada Oktober lalu.
Keputusan menggelar pemilu lebih awal dinilai memungkinkan Takaichi memanfaatkan tingkat dukungan publik yang masih kuat untuk memperkokoh kendalinya atas Partai Demokrat Liberal (LDP) yang berkuasa, sekaligus mengamankan mayoritas koalisi pemerintah yang saat ini relatif rapuh.
Namun, pemilihan ini juga akan menguji sejauh mana pemilih bersedia menerima peningkatan belanja negara di tengah tekanan biaya hidup yang terus meningkat dan menjadi kekhawatiran utama masyarakat.
Jajak pendapat yang dirilis stasiun penyiaran publik NHK pekan lalu menunjukkan, sebanyak 45% responden menyebut kenaikan harga sebagai kekhawatiran terbesar mereka, disusul isu diplomasi dan keamanan nasional sebesar 16%.
NATO Terancam Retak! Ambisi Trump Kuasai Greenland Picu Konflik
Presiden Amerika Serikat Donald Trump berjanji akan menaikkan tarif impor secara bertahap terhadap negara-negara Eropa yang menentang langkahnya untuk menguasai Greenland. Ancaman ini memperuncing sengketa terkait wilayah semi-otonom Denmark tersebut, yang sejak lama menjadi incaran Trump.
Lantas, apa yang melatarbelakangi ambisi Trump untuk mengendalikan Greenland, pulau terbesar di dunia itu dan bagaimana respons negara-negara sekutu NATO terhadap kebijakan tersebut?
Dalam unggahan di platform Truth Social pada Sabtu (17/1/2026), Trump menulis bahwa selama ini Amerika Serikat telah “mensubsidi” Denmark dan negara-negara Uni Eropa dengan tidak mengenakan tarif impor terhadap mereka.
“Sekarang, setelah berabad-abad, sudah waktunya Denmark membayar kembali – Perdamaian Dunia sedang dipertaruhkan! China dan Rusia menginginkan Greenland, dan tidak ada satu pun yang bisa dilakukan Denmark untuk mencegahnya,” tulis Trump.
Trump menambahkan bahwa “keamanan nasional Amerika Serikat, dan dunia secara keseluruhan, sedang dipertaruhkan.”
Ia menyatakan mulai 1 Februari, Denmark, Norwegia, Swedia, Prancis, Jerman, Inggris, Belanda, dan Finlandia akan dikenakan tarif sebesar 10% atas ekspor mereka ke Amerika Serikat.
Tarif tersebut akan dinaikkan menjadi 25% mulai 1 Juni. “Tarif ini akan tetap berlaku hingga tercapai kesepakatan atas pembelian Greenland secara penuh dan total,” tulis Trump.
Ia juga menegaskan bahwa Amerika Serikat telah berupaya melakukan transaksi tersebut selama lebih dari 150 tahun. “Banyak presiden telah mencoba, dan dengan alasan yang kuat, tetapi Denmark selalu menolak,” katanya.
Pemerintah Denmark dan otoritas Greenland secara konsisten menegaskan bahwa Greenland tidak untuk dijual. Dalam beberapa hari terakhir, warga Greenland bahkan menggelar aksi protes menentang keinginan Trump untuk mengakuisisi wilayah mereka.
Meski demikian, Trump telah mendorong upaya penguasaan Greenland sejak masa jabatan pertamanya. Namun, ia bukan presiden AS pertama yang memiliki ambisi tersebut.
Setelah membeli Alaska dari Rusia pada 1867, Menteri Luar Negeri AS saat itu, William H. Seward, pernah berupaya membeli Greenland, meski gagal. Selama Perang Dunia II, Amerika Serikat menduduki Greenland setelah Jerman menginvasi Denmark, serta membangun fasilitas militer dan radio di wilayah tersebut.
Hingga kini, AS masih memiliki kehadiran permanen melalui Pangkalan Antariksa Pituffik di barat laut Greenland.
Pada 1946, ketika Greenland masih berstatus koloni Denmark, Presiden Harry S. Truman secara diam-diam menawarkan dana sebesar US$100 juta untuk membeli pulau tersebut. Namun, Kopenhagen menolak tawaran itu. Informasi ini baru terungkap ke publik pada 1991.
Jajak pendapat menunjukkan bahwa warga Amerika Serikat juga tidak mendukung akuisisi Greenland. Survei Reuters/Ipsos terbaru mengungkapkan kurang dari satu dari lima responden di AS yang mendukung gagasan tersebut.
Letak geografis dan kekayaan sumber daya alam menjadikan Greenland sangat strategis bagi kepentingan Washington.
Greenland secara geografis merupakan bagian dari Amerika Utara dan terletak di antara Samudra Arktik dan Samudra Atlantik Utara. Pulau ini dihuni sekitar 56.000 penduduk, sebagian besar merupakan masyarakat adat Inuit.
Ibu kota Greenland, Nuuk, justru lebih dekat ke New York—sekitar 2.900 kilometer—dibandingkan ke Kopenhagen yang berjarak sekitar 3.500 kilometer.
Greenland merupakan wilayah NATO melalui Denmark dan juga wilayah seberang laut yang berasosiasi dengan Uni Eropa, dengan penduduk yang memiliki kewarganegaraan Uni Eropa.
Lokasinya menawarkan jalur udara dan laut terpendek antara Amerika Utara dan Eropa, menjadikannya krusial bagi operasi militer AS serta sistem peringatan dini rudal. Washington juga berupaya memperluas cakupan radar di celah Greenland–Islandia–Inggris (GIUK Gap) untuk memantau pergerakan Rusia dan China.
Selain itu, Greenland kaya akan mineral, termasuk sebagian besar bahan baku kritis yang terdaftar di Uni Eropa. Namun, hingga kini belum ada eksploitasi minyak dan gas, dan banyak warga adat menentang pertambangan skala besar. Perekonomian Greenland sendiri masih sangat bergantung pada sektor perikanan.
Perubahan iklim yang membuka akses lebih luas ke kawasan Arktik turut meningkatkan minat negara-negara besar seperti AS, Kanada, China, dan Rusia terhadap potensi sumber daya alam yang belum tergarap.
Seluruh 27 negara anggota Uni Eropa menggelar pertemuan darurat pada Minggu (18/1/2026) untuk membahas respons terhadap ancaman tarif dari Trump.
Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menyatakan melalui platform X bahwa posisi Inggris sangat jelas. “Greenland adalah bagian dari Kerajaan Denmark, dan masa depannya adalah urusan rakyat Greenland dan Denmark,” tulisnya.
Ia menambahkan bahwa penerapan tarif terhadap sekutu demi kepentingan keamanan kolektif NATO adalah langkah yang keliru. “Kami akan membahas ini secara langsung dengan pemerintahan AS,” ujarnya.
Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen juga menyatakan solidaritas penuh Uni Eropa terhadap Denmark dan rakyat Greenland. Ia menegaskan bahwa dialog tetap menjadi kunci dan tarif hanya akan merusak hubungan transatlantik serta memicu spiral konflik yang berbahaya.
Presiden Dewan Eropa Antonio Costa menyampaikan pernyataan senada. Sementara itu, Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Kaja Kallas memperingatkan bahwa China dan Rusia justru akan diuntungkan dari perpecahan di antara sekutu Barat.
“Tarif berisiko membuat Eropa dan Amerika Serikat sama-sama lebih miskin serta merusak kemakmuran bersama,” ujar Kallas.
Menteri Luar Negeri Belanda, David van Weel, bahkan menyebut langkah Trump sebagai bentuk pemerasan yang tidak membantu NATO maupun Greenland.
Dalam pertemuan darurat tersebut, Presiden Prancis Emmanuel Macron meminta Uni Eropa untuk mengaktifkan Anti-Coercion Instrument (ACI) atau yang dikenal sebagai trade bazooka.
Instrumen hukum yang diadopsi pada 2023 ini dirancang untuk melindungi negara-negara Eropa dari tekanan ekonomi negara non-Uni Eropa. Awalnya, kebijakan ini lebih ditujukan untuk menghadapi negara seperti China, bukan sekutu seperti Amerika Serikat.
Trade bazooka mencakup berbagai langkah balasan, termasuk penerapan tarif tinggi, pembatasan akses barang, jasa, atau perusahaan AS ke pasar tunggal Uni Eropa, hingga pembatasan penggunaan infrastruktur keuangan berbasis Eropa. Langkah terakhir tersebut berpotensi meningkatkan biaya pendanaan bagi bank dan perusahaan AS yang bergantung pada pasar Eropa.