News Forex, Index & Komoditi ( Jumat, 22 September 2023 )
News Forex, Index & Komoditi
( Jum’at, 22 September 2023 )
Wall Street Melemah, Dipicu Aksi Jual Imbas Kebijakan
The Fed yang Hawkish
Indeks utama Wall Street melemah pada akhir perdagangan Kamis (21/9) karena aksi jual besar-besaran lantaran investor khawatir bahwa Federal Reserve akan memberlakukan kebijakan moneter ketat (hawkish) lebih lama dari yang diperkirakan.
Ketiga indeks utama Wall Street anjlok lebih dari 1%. Tak hanya itu, imbal hasil obligasi pemerintah AS juga menyentuh puncaknya dalam 10 tahun setelah Gubernur The Fed Jerome Powell memperingatkan bahwa jalan penurunan inflasi masih panjang sebelum mendekati target yang ditetapkan bank sentral sebesar 2%.
Mengutip Reuters, indeks Dow Jones Industrial Average turun 370,46 poin, atau 1,08% ke level 34.070,42, S&P 500 turun 72,2 poin, atau 1,64% ke level 4.330 dan Nasdaq Composite turun 245,14 poin, atau 1,82% ke level 13.223,99.
11 sektor utama S&P 500 melorot hampir 1% atau lebih, dengan saham real estate mengalami persentase penurunan harian terbesar sejak bulan Maret.
Saham megacaps yang sensitif terhadap suku bunga seperti Amaxzon.com, Nvidia Corp, Apple Inc dan Alphabet Inc menyeret S&P 500 dan Nasdaq ke level penutupan terendah sejak Juni.
Volume perdagangan saham di bursa AS mencapai 10,76 miliar saham dengan rata-rata 10,12 miliar saham dalam 20 hari perdagangan terakhir.
Pada akhir pertemuan kebijakan moneter Rabu (20/9), The Fed mempertahankan suku bunga acuan sebesar 5,25%-5,5%.
Namun, The Fed merevisi proyeksi ekonomi ke depan, termasuk dot plot, menunjukkan suku bunga akan tetap tinggi hingga tahun depan. Hal ini mengurangi harapan pelonggaran kebijakan sebelum tahun 2025.
“Jika suku bunga lebih tinggi dalam jangka waktu yang lebih lama, akan ada lebih banyak tekanan pada sistem dan lebih banyak tekanan pada perekonomian,” kata Thomas Martin, Manajer Portofolio Senior di GLOBALT di Atlanta.
"Hal ini memberi orang kesempatan lain untuk mengatakan bahwa jeda waktu kenaikan suku bunga, yang baru mulai kita rasakan, mungkin akan sangat mengganggu."
“Kami meningkatkan kemungkinan bahwa kita tidak akan mendapatkan soft landing,” kata Martin, mengutip tekanan ekonomi dari suku bunga yang lebih tinggi, bersamaan dengan dimulainya kembali pembayaran pinjaman mahasiswa, potensi penutupan (shutdown) pemerintah, imbal hasil Treasury yang lebih tinggi, kenaikan harga minyak mentah dan penguatan dolar.
Penurunan klaim awal pengangguran AS, ke tingkat terendah dalam delapan bulan secara tak terduga sebesar 9%, memperkuat anggapan The Fed bahwa pasar tenaga kerja masih terlalu ketat, memberikan tekanan pada upah, dan perekonomian cukup tangguh untuk menahan kenaikan suku bunga lebih lama.
“Lebih tinggi untuk waktu yang lebih lama (higher for longer) telah menjadi kredo umum di antara bank sentral negara-negara dengan perekonomian terbesar di dunia ketika pengetatan kebijakan global, untuk menjinakkan inflasi, mencapai puncaknya.
“Berita utama pagi ini cukup menarik mengenai bank sentral. Semuanya hawkish,” kata Martin.
BRICS Apresiasi Upaya Penyelesaian Konflik Ukraina di Sidang Majelis Umum PBB
Para menteri luar negeri (menlu) negara anggota BRICS melakukan pertemuan di sela-sela sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat (AS). Seusai pertemuan tersebut, BRICS menyampaikan apresiasi atas berbagai usulan untuk memediasi dan menyelesaikan konflik di Ukraina yang muncul selama sidang Majelis Umum PBB.
“Para menteri (BRICS) mengingat kembali posisi nasional mereka mengenai konflik di dan sekitar Ukraina seperti yang diungkapkan pada forum yang tepat, termasuk Dewan Keamanan PBB dan Majelis Umum, dan mencatat dengan apresiasi usulan mediasi serta jasa baik yang relevan yang bertujuan untuk penyelesaian konflik secara damai melalui dialog dan diplomasi," tulis Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Rusia di situs resminya, dikutip laman kantor berita Rusia, TASS, Kamis (21/9/2023).
Para menlu BRICS juga menyuarakan keprihatinan mereka atas berbagai konflik yang sedang berlangsung di banyak belahan dunia. “Mereka menegaskan kembali komitmen mereka terhadap penyelesaian perbedaan dan perselisihan secara damai melalui dialog dan konsultasi inklusif secara terkoordinasi dan kooperatif serta mendukung semua upaya yang kondusif bagi penyelesaian krisis secara damai,” kata Kemenlu Rusia.
“Mereka (para menlu BRICS) menegaskan kembali perlunya penghormatan penuh terhadap hukum humaniter internasional dan penyediaan bantuan kemanusiaan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar kemanusiaan, netralitas, ketidakberpihakan dan independensi yang ditetapkan dalam resolusi Majelis Umum PBB 46/182,” tambah Kemenlu Rusia.
Sebelumnya Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan sempat menyampaikan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin menginginkan agar konflik di Ukraina dapat diakhiri. Turki diketahui merupakan negara yang menjembatani kesepakatan koridor gandum Laut Hitam atau Black Sea Grain Initiative (BSGI) antara Moskow dan Kiev.
“Agar perang ini bisa berakhir secepat mungkin, kami sangat berharap. Dan (Presiden Rusia Vladimir) Putin sebenarnya berada di pihak yang ingin mengakhiri perang ini secepat mungkin,” kata Erdogan dalam sebuah wawancara dengan Public Broadcasting Service, sebuah lembaga penyiaran publik asal Amerika Serikat (AS), dikutip Anadolu Agency, Selasa (19/9/2023).
Erdogan pun menepis anggapan bahwa Putin adalah figur yang tak bisa dipercaya terkait perannya dalam perang dan BSGI. "Saya tidak setuju. Setengah dari pasokan gas alam saya berasal dari Rusia, yang berarti kami memiliki solidaritas. Kami mengambil langkah maju bersama dan kami juga bekerja sama di bidang industri pertahanan. Kami dapat melakukan hal ini dengan Rusia,” ujarnya.
Dia menekankan, sama seperti Barat, Rusia juga dapat dipercaya. "Saya tidak punya alasan untuk tidak mempercayai mereka. Sejauh Barat bisa diandalkan, maka Rusia juga bisa diandalkan. Selama 50 tahun terakhir, kami telah menunggu di depan pintu Uni Eropa. Dan pada saat ini, saya percaya pada Rusia sama seperti saya mempercayai Barat,” kata Erdogan menyinggung tentang keinginan Ankara bergabung dengan perhimpunan Benua Biru.
Erdogan berpendapat, perang di Ukraina masih akan berlangsung dalam waktu yang lama. “Tidak mungkin bagi saya untuk memberi Anda kalender kapan perang ini akan berakhir atau berapa lama akan berlangsung. Hanya pemimpin kedua belah pihak yang bisa memberi tahu Anda,” ujarnya.
Menlu Rusia dan Yordania Bertemu Bahas Dukungan tak Terkendali Barat ke Ukraina
Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov dan mitranya dari Yordania, Ayman Hussein Abdullah Al-Safadi, bertemu pada Rabu (20/9/2023). Mereka membahas situasi di Ukraina sehubungan dengan upaya Barat untuk memberikan dukungan yang tidak terkendali kepada rezim Kiev. Pertemuan keduanya dilakukan di sela-sela sesi ke-78 Sidang Majelis Umum PBB.
Menurut Kementerian Luar negeri Rusia, kedua belah pihak juga bertukar pandangan "mengenai isu-isu utama dalam agenda Timur Tengah dengan fokus pada isu-isu penyelesaian Palestina-Israel dan Suriah"
"Situasi di Ukraina disinggung sehubungan dengan upaya-upaya dari Barat secara kolektif untuk memberikan dukungan yang tidak terkendali kepada rezim Kiev," dalam keterangan Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan dalam sebuah pernyataan di situs webnya.
Menurut kementerian tersebut, kedua belah pihak juga bertukar pandangan "mengenai isu-isu utama dalam agenda Timur Tengah dengan fokus pada isu-isu penyelesaian Palestina-Israel dan Suriah."
Mereka "menyatakan kesamaan atau kedekatan pendekatan fundamental untuk penyelesaian krisis yang masih berlangsung di Timur Tengah, yang memiliki dampak negatif terhadap stabilitas dan keamanan regional dan global, berdasarkan kepatuhan terhadap aturan dasar hukum internasional," kata Kementerian Luar Negeri.
Selain itu, Lavrov dan mitranya dari Yordania, yang juga menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri, mendiskusikan cara-cara untuk lebih memperkuat hubungan Rusia-Yordania yang secara tradisional bersahabat. "..termasuk dengan mempertahankan dialog politik reguler di tingkat atas dan tingkat tinggi," kata Kementerian Luar Negeri.
Prancis: Langkah Polandia Larang Impor Gandum dari Ukraina tak Bisa Dibenarkan
Pemerintah Prancis menyesalkan keputusan Polandia melanjutkan larangan impor gandum dan komoditas biji-bijian lainnya dari Ukraina. Menurut Paris, langkah Warsawa tidak dapat dibenarkan.
“Ketegangan ini sangat disesalkan,” kata Menteri Luar Negeri Prancis Catherina Colonna di sela-sela sidang Majelis Umum PBB saat diwawancarai tentang keputusan Polandia melanjutkan larangan impor gandum dari Ukraina, Rabu (20/9/2023), dilaporkan laman France24.
Mengutip studi Uni Eropa, Colonna mengatakan impor gandum Ukraina tidak akan mengganggu pasar atau melumpuhkan petani Eropa. “Tidak ada gejolak pasar dan mungkin ada pertimbangan politik internal dari beberapa mitra kami yang, sayangnya, mendorong mereka untuk mengambil posisi yang tidak dapat dibenarkan,” ucapnya.
Pemerintah Ukraina telah mengajukan gugatan hukum ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) terkait keputusan pelarangan impor gandum serta biji-bijian asal negaranya oleh Polandia, Slovakia, dan Hongaria. Ketiga negara anggota Uni Eropa itu memberlakukan larangan impor dengan maksud melindungi kelompok petani di negaranya.
“Sangat penting bgai kami untuk membuktikan bahwa masing-masing negara anggota tidak dapat melarang impor barang-barang Ukraina. Itulah sebabnya kami mengajukan tuntutan hukum terhadap mereka,” kata Menteri Ekonomi Ukraina Yulia Svyrydenko, Senin (18/9/2023).
Perwakilan Dagang Ukraina Taras Kachka turut menegaskan pernyataan Svyrydenko. Menurut Kachka, penting untuk membuktikan bahwa pelarangan impor gandum Ukraina oleh Polandia, Slovakia, dan Hongaria, salah secara hukum. “Itulah mengapa kami akan memulai proses hukum besok,” ujarnya, Senin, seperti dilaporkan Politico.
Kachka mengungkapkan, negaranya juga berencana melakukan pembalasan dengan memberlakukan larangan impor buah dan sayur dari Polandia. Konflik di Ukraina dan masalah ekspor biji-bijian Ukraina melalui Laut Hitam telah mengakibatkan Uni Eropa menjadi jalur transit utama serta tujuan ekspor komoditas tersebut. Pada Juni lalu, Uni Eropa setuju untuk membatasi impor gandum dari Ukraina ke lima negara anggotanya, yakni Bulgaria, Hongaria, Polandia, Rumania, dan Slovakia.
Tujuan pembatasan impor itu adalah melindungi petani di kelima negara. Sebab mereka menuding impor biji-bijian dari Ukraina sebagai penyebab jatuhnya harga di pasar lokal. Masa berlaku pembatasan impor berakhir pada Jumat (15/9/2023) pekan lalu. Namun Bulgaria, Hongaria, Polandia, Rumania, dan Slovakia meminta pembatasan diperpanjang.
Polandia telah mengumumkan bahwa pelarangan impor komoditas biji-bijian dari Ukraina akan mereka lanjutkan. “Perintah pemerintah untuk memperpanjang embargo gandum Ukraina akan dikeluarkan dan dipublikasikan hari ini,” kata Juru Bicara Pemerintah Polandia Piotr Muller kepada kantor berita negara Polandia, Polska Agencja Prasowa (PAP), Jumat pekan lalu.
Muller pun mengomentari keputusan Komisi Eropa mengakhiri larangan impor gandum Ukraina. “Kami tidak setuju dengan keputusan Komisi Eropa dan demi kepentingan petani dan konsumen Polandia, kami menerapkan langkah-langkah nasional,” ujarnya.
Menteri Pertahanan Polandia Marcin Przydacz juga menegaskan sikap negaranya atas keputusan Komisi Eropa mencabut pembatasan larangan impor dari Ukraina. “Kepentingan petani Polandia adalah yang paling penting bagi kami,” ujarnya lewat akun X (Twitter)-nya, Jumat pekan lalu.
Pada Ahad (17/9/2023), Hongaria dan Slovakia mengumumkan langkah serupa seperti Polandia. Hongaria mengatakan, mereka akan melarang impor 24 produk dari Ukraina, termasuk gandum, jagung, biji lobak, beberapa produk daging, madu, dan telur. Sementara Perdana Menteri Slovakia Ludovit Odor mengatakan, pelarangan impor terhadap komoditas biji-bijian Ukraina diambil guna mencegah tekanan pada pasar domestik dan melindungi petani.
Erdogan dan Anwar Ibrahim Kecam Bentuk Baru Rasialisme Umat Islam
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di Gedung Turki, di New York. Pertemuan di sela-sela Sidang Umum PBB ke-78 ini membahas hubungan bilateral dan meningkatnya kekerasan terhadap Muslim.
Dilansir di TRT World, Kamis (21/9/2023), kedua pemimpin ini mengecam keras penodaan Alquran dan wacana populis yang memicu ujaran kebencian terhadap Islam, yang terjadi beberapa waktu terakhir.
Dalam pernyataan bersama yang dikeluarkan setelah pertemuan para pemimpin, mereka juga menyatakan keprihatinan atas munculnya “bentuk rasialisme baru” yang ditandai dengan xenofobia, profil negatif, serta stereotip terhadap umat Islam.
Para pemimpin mengecam dengan keras insiden baru-baru ini, berupa pembakaran salinan Alquran yang terjadi di beberapa negara Eropa dengan kedok kebebasan berekspresi. Mereka juga mengutuk wacana populis yang memicu pelecehan, ujaran kebencian, serta agresi terhadap Islam dan Muslim.
Tidak hanya itu, Presiden Erdogan dan Ibrahim juga menyatakan keprihatinan mendalam mengenai tren meningkatnya kebencian, intoleransi, serta diskriminasi dan tindakan kekerasan terhadap umat Islam dan kesucian mereka. Kondisi ini dinilai telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan di banyak belahan dunia, terutama di Eropa.
Mereka mengatakan menyambut baik diadopsinya Resolusi Majelis Umum 76/254 yang mendeklarasikan tanggal 15 Maret sebagai "Hari Internasional untuk Memerangi Islamofobia".
Mereka juga mengapresiasi perdebatan mendesak selama sesi ke-53 Dewan Hak Asasi Manusia PBB. Ini membahas peningkatan yang mengkhawatirkan atas tindakan kebencian agama yang terencana dan terbuka serta kerap yang diwujudkan dalam penodaan berulang terhadap Alquran.
Keduanya lantas menyebut merasa puas dengan diadopsinya resolusi Dewan Hak Asasi Manusia PBB, yang mendefinisikan pembakaran kitab suci sebagai kebencian agama.
Para pemimpin juga menyambut baik Resolusi Majelis Umum 77/318 tentang Mempromosikan Dialog Antaragama dan Antarbudaya, serta Toleransi dalam Melawan Perkataan Kebencian yang diadopsi pada 25 Juli.
Presiden Erdogan dilaporkan terus melakukan pertemuan di Gedung Turki selama kunjungannya ke New York. Seorang sumber menyebut ia juga berbicara dengan perwakilan organisasi payung Yahudi-Amerika dalam pertemuan terpisah yang diadakan secara tertutup.
Sebelumnya, pemimpin Turkiye ini juga bertemu dengan Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa dan Perdana Menteri Yunani Kyriakos Mitsotakis.
Presiden Dewan Eropa serukan China bujuk Rusia hentikan perang
Presiden Dewan Eropa Charles Michel pada Rabu (20/9) menyeru kepada anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, terutama China, untuk membujuk Rusia agar menghentikan perang di Ukraina.
Michel berbicara pada sidang tingkat tinggi DK PBB di New York yang dipimpin Perdana Menteri Albania Edi Rama.
Berbicara kepada Vasily Nebenzya, perwakilan tetap Rusia di PBB, Michel mengatakan "Ukraina adalah tempat kejadian perkara. Penyerangnya duduk di ruangan ini. Kamu tahu siapa dirimu."
"Rusia bermimpi untuk membangun kembali kekaisaran Rusia yang lama. Setelah Ukraina, siapa selanjutnya? Siapa lagi yang akan memenuhi fantasi sejarah Putin (Presiden Vladimir Putin)," tambah dia.
"Saya bertanya kepada kalian semua, termasuk perwakilan Rusia: bisakah Anda menanggung anak Anda diculik dan dideportasi? Anak anda dipaksa melupakan keluarganya, bahasanya, negaranya?Apa yang disebut ‘pendidikan ulang’. Faktanya, ini adalah upaya genosida budaya,” katanya, mengulangi dukungan kuat EU terhadap Ukraina.
Michel menggarisbawahi seruannya, terutama ditujukan kepada China, dengan mengatakan "Kalian telah memperingatkan Rusia agar tidak menggunakan senjata nuklir, yang kami hargai. Sekarang mari berbuat lebih jauh. Mari satukan kekuatan untuk membujuk Rusia mengakhiri perang yang brutal ini yang menyebabkan penderitaan yang sangat besar bagi banyak orang."
Meskipun ada keberatan kuat dari Perwakilan Tetap Rusia, tetapi Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy berbicara pada kesempatan pertama setelah Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada sidang itu, menegaskan bahwa kebuntuan yang terjadi saat ini di PBB terutama disebabkan oleh alokasi hak veto kepada penyerang.
Usai pidato oleh Zelenskyy, Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov menuduh negara-negara Barat berupaya menentukan nasib umat manusia bagi kepentingan mereka sendiri setelah Perang Dingin, menyebabkan ketidakstabilan lokal dan ketegangan baru.
China lampaui AS dalam penerbitan makalah akademis paling berpengaruh
China berkontribusi terhadap hampir sepertiga dari makalah akademis yang diterbitkan dalam sejumlah jurnal internasional paling berpengaruh pada 2022, yang menandai kali pertama China melampaui Amerika Serikat (AS) dalam mengamankan posisi puncak secara global, ungkap sebuah laporan yang dirilis pada Rabu (20/9).
Di antara 54.002 makalah yang diterbitkan tahun lalu dalam 159 jurnal dengan faktor dampak tertinggi di 178 disiplin ilmu, 16.349 di antaranya dikontribusikan oleh para penulis China, kata laporan yang dirilis oleh Institut Informasi Ilmiah dan Teknis China (Institute of Scientific and Technical Information of China/ISTIC) yang berada di bawah naungan Kementerian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi China.
Sekitar 27 persen dari hampir 350.000 publikasi berkualitas tinggi yang ditampilkan dalam 371 jurnal internasional dengan faktor-faktor dampak dan kutipan yang tinggi, penulis pertamanya berasal dari beberapa lembaga China.
Penelitian-penelitian ini menghasilkan hampir 650.000 kutipan, dengan China menduduki peringkat pertama di dunia dalam hal jumlah makalah yang diterbitkan dan jumlah kutipan.
Pada 2022, China menempati posisi kedua dalam hal jumlah makalah akademis dan artikel ulasan yang diterbitkan dalam 16 jurnal ternama yang memiliki faktor dampak lebih dari 30 dan menghasilkan 100.000 lebih kutipan, urai laporan tersebut.
Pencapaian ini selaras dengan Nature Index 2023 yang diterbitkan pada Juni lalu, mengungkapkan bahwa pada 2022 China telah melampaui AS dalam hal proporsi makalah yang diterbitkan di sejumlah jurnal ternama di bidang ilmu pengetahuan alam.
Gedung Putih minta Kongres setujui lagi bantuan militer untuk Ukraina
Gedung Putih meminta Kongres menyetujui tambahan bantuan bantuan senilai miliaran dolar AS lagi untuk Ukraina.
Permintaan itu disampaikan setelah ofensif balasan Ukraina terhadap pasukan Rusia yang terus berlanjut bakal menghadapi cuaca dingin dan kondisi-kondisi yang semakin berat.
Presiden Amerika Serikat Joe Biden berharap mendapatkan "perspektif medan perang" dari Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy ketika keduanya bertemu di Gedung Putih pada Kamis, kata juru bicara Gedung Putih John Kirby kepada wartawan.
"Ini sungguh momen yang kritis karena kita sudah memasuki musim gugur," kata Kirby.
Dia menambahkan bahwa Gedung Putih sudah mendesak Zelenskyy agar bertemu dengan parlemen AS untuk menyampaikan pendapatnya mengenai bantuan militer berkelanjutan, mengingat sejumlah anggota parlemen mengungkapkan keberatannya.
"Penting sekali bagi kita bisa mendapatkan restu bantuan tambahan itu," kata dia, seraya menekankan bahwa dampaknya akan "jauh lebih besar" jika Presiden Rusia Vladimir Putin dibiarkan menguasai Ukraina dan menerobos perbatasan NATO.
"Jika Anda beranggapan bahwa beban mendukung Ukraina saat ini tinggi, maka renungkanlah betapa besarnya pengorbanan nyawa dan harta jika kita pergi begitu saja dan membiarkan Putin menguasai Ukraina," kata dia.
"Maka percayalah, beban mempertahankan integritas kedaulatan dan wilayah, akan jauh lebih besar baik dalam darah maupun harta, termasuk darah rakyat Amerika," lanjut Kirby.
Biden yang berasal dari Partai Demokrat, mendesak Kongres memberikan tambahan bantuan senilai 24 miliar dolar AS (Rp369,33 triliun) untuk Ukraina dan kebutuhan-kebutuhan internasional lainnya akibat invasi Rusia.
Rekan-rekan Biden dari Partai Demokrat menguasai Senat, tapi Partai Republik tipis menguasai DPR. Republik sudah mengisyaratkan akan menolak permintaan tersebut.
"Kami berpandangan adalah penting sekali bagi Kongres mendengar langsung dari Presiden Zelenskyy tentang apa yang dia hadapi dalam ofensif balasan ini dan apa yang perlu dia lanjutkan," kata Kirby.
"Dia penyambung lidah terbaik untuk rakyat Ukraina dan angkatan bersenjatanya," sambung dia.
Zelenskyy akan bertemu dengan Biden pada Kamis sore waktu setempat setelah berpidato di depan Kongres dan bertemu dengan para pejabat militer AS.
Ini akan menjadi pertemuan tatap muka keenam mereka, dan lawatan ketiga Zelenskyy ke Gedung Putih, kata Kirby.
Para pejabat AS mengatakan Biden berencana mengumumkan bantuan tambahan ke Ukraina, tapi Kirby tidak menjelaskan lebih jauh.
Dia mengungkapkan ada diskusi intensif soal memberikan Sistem Rudal Taktis Angkatan Darat (ATACMS) ke Ukraina, tapi belum ada keputusan yang diambil. Sistem persenjataan ini dapat terbang hingga 300 km.
Ukraina sudah berulang kali pemerintah Biden mengirimkan ATACMS guna membantu menyerang dan mengganggu jalur pasokan, pangkalan udara, dan jaringan kereta api di wilayah pendudukan Rusia.
Kirby mengatakan Ukraina mengalami kemajuan dalam ofensif balasannya, tetapi serangan itu "jelas" belum akan berakhir.
"Mereka akan terus memerlukan semua dukungan yang bisa mereka peroleh untuk mendapatkan kemajuan tersebut," pungkas Kirby.
Putin akan kunjungi China untuk dukung Inisiatif Sabuk dan Jalan
Presiden Rusia Vladimir Putin pada Rabu (20/9) mengatakan dirinya menerima undangan Presiden China Xi Jinping untuk mengunjungi China pada Oktober di forum internasional mengenai infrastruktur global Inisiatif Sabuk dan Jalan, menurut kantor berita Rusia Tass.
Dalam pertemuan dengan Menteri Luar Negeri China Wang Yi di St. Petersburg, Rusia, Putin menunjukkan dukungannya bagi proyek infrastruktur itu, yang menandai ulang tahun ke-10 tahun ini, dengan menyatakan hal itu "menyelaraskan ide-ide kami untuk membentuk wilayah Eurasia yang luas" dan sepenuhnya sejalan dengan kepentingan Moskow dan Beijing, menurut Tass.
Sementara itu Kementerian Luar Negeri China menyebut Putin mengatakan kepada Wang bahwa Rusia bersedia menyelesaikan krisis Ukraina "melalui dialog dan negosiasi".
Putin mengatakan Rusia sangat bersemangat untuk menjaga kerja sama erat dengan China dalam kerangka kerja multilateral seperti Organisasi Kerjasama Shanghai dan mekanisme BRICS, “untuk melawan hegemoni unipolar dan memblokir konfrontasi” dan “untuk menjaga keadilan dan keadilan internasional,” lanjut kementerian itu.
Pernyataan Putin menunjukkan penolakan terhadap tatanan internasional yang dipimpin AS.
Wang mendukung pandangannya, dengan mengatakan “dunia dengan cepat bergerak menuju multipolaritas,” kata kementerian tersebut.
Selain itu, BRICS yang terdiri dari Brazil, Rusia, India, China dan Afrika Selatan pada Agustus setuju menambah enam anggota baru.
Selama kunjungan empat hari ke Rusia sejak Kamis, Wang setuju dengan mitra Rusianya Sergey Lavrov dan Nikolai Patrushev, sekretaris Dewan Keamanan Rusia untuk mempromosikan kerja sama bilateral dalam berbagai bidang.
Wang dan Patrushev juga bertemu sekretaris Dewan Keamanan Nasional Mongolia Jadamba Enkhbayar di Moskow pada Selasa dan ketiganya sepakat untuk bekerja sama lebih lanjut untuk bersama-sama menjaga keamanan dan stabilitas regional, menurut kementerian luar negeri China.
Rencana Modernisasi Militer China Mulai Membuahkan Hasil di Tahun 2023
Model peralatan militer dan layar raksasa yang menampilkan Presiden China Xi Jinping pada pameran di Museum Militer Revolusi Rakyat Tiongkok di Beijing, China 8 Oktober 2022. Militer China - Rencana jangka panjang China untuk memodernisasi militer sepertinya mulai membuahkan hasil. Sepanjang tahun ini militer Chin berhasil melahirkan sejumlah persenjataan baru dengan teknologi mutakhir. Beragam pembaruan telah dirasakan oleh armada kapal perang dan jet tempur mereka, termasuk di dalamnya adalah helikopter dan kapal induk. Baca Juga: China Yakin Mampu Menjaga Stabilitas Laut China Selatan Bersama ASEAN Mesin Baru untuk Helikopter Mengutip Reuters, China telah memamerkan mesin helikopter turboshaft berkekuatan 1.100 kilowatt di pameran helikopter di Tianjin. Mesin tersebut baru diperlihatkan untuk pertama kalinya ke publik. Pakar militer China mengatakan bahwa mesin bertenaga tinggi itu merupakan kunci bagi pengembangan helikopter kelas menengah dan berat di China. China menyadari betul bahwa mereka masih cukup tertinggal dalam hal pengembangan helikopter besar yang dapat membawa lebih banyak senjata dan kargo. Hadirnya mesin baru ini dipercaya dapat memainkan peran penting dalam mengangkut personel dan peralatan dalam skenario konflik. Baca Juga: Lebih Aman, Angkatan Udara China Berlatih Metode Serangan Drone Baru Kapal Fregat yang Lebih Besar dan Canggih Di laut, China juga telah meluncurkan versi lebih besar dan lebih canggih dari kapal fregat terbesarnya pada akhir bulan Agustus. Kapal yang mendapat peningkatan kemampuan ini adalah kapal fregat Type 054B. Salah satu yang menjadi sorotan adalah penambahan sistem propulsi listrik terintegrasi (IEP), jenis radar yang lebih canggih dengan kemampuan deteksi yang lebih baik. Kapal itu juga mendapatkan sistem tenaga diesel dan gas gabungan yang membuatnya lebih sulit untuk dideteksi. Fregat baru ini memiliki berat sekitar 6.000 metrik ton, lebih berat 2.000 ton dari fregat Type 054A yang umum digunakan oleh militer China saat ini. Kapal ini memiliki panjang sekitar 147 meter dan lebar 18 meter, juga lebih besar dari versi sebelumnya. Untuk persenjataan, Type 054B dilengkapi dengan meriam utama 100mm, menggantikan meriam utama 76mm pada Type 054A. Pakar militer China yakin bahwa kapal ini mampu melaju lebih cepat, menjelajah lebih jauh, dan lebih sulit terdeteksi. Kemampuan itu membuatnya cocok untuk tugas anti-kapal selam dan pengawal kapal induk. Baca Juga: Perkuat Hubungan Militer, China & Thailand Menggelar Latihan Angkatan Laut Gabungan Mesin Kuat untuk Pesawat Siluman Pada bulan Juli lalu, militer China melakukan uji penerbangan skala kecil untuk pesawat tempur siluman J-20 yang dilengkapi dengan mesin WS-15 baru. Saat itu pesawat berhasil terbang dengan dua WS-15 buatan dalam negeri. Mesin baru itu hadir menggantikan WS-10C dan dipercaya memberi J-20 daya dorong lebih besar, kecepatan lebih tinggi, kemampuan terbang supersonik tanpa menggunakan afterburner yang boros bahan bakar, dan jangkauan lebih jauh. Media China sempat mengklaim bahwa kemampuan itu membuat pangkalan militer AS di Korea Selatan, Jepang dan Guam berada di jangkauan J-20. Baca Juga: Gubernur Okinawa Mengeluh ke PBB, Sebut Pangkalan Militer AS Mengancam Perdamaian Kapal Induk Siap Lakukan Uji Coba China kabarnya telah memasuki tahap akhir dalam mempersiapkan kapal induk ketiganya. Kapal ini juga menjadi kapal induk pertama yang mereka produksi di dalam negeri. Sejumlah foto yang beredar di dunia maya menunjukkan bahwa kapal induk itu berada di galangan kapal di Shanghai. Kemungkinan besar kapal induk itu akan bergabung dengan Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat (PLAN) dalam waktu dua tahun. Kapal induk bernama Fujian ini sedang menjalani uji propulsi dan uji tambatan tahun ini. Langkah selanjutnya adalah uji coba langsung di laut. Baca Juga: Taiwan Desak China Hentikan Aktivitas Militer yang Destruktif Peningkatan Kemampuan Kapal Amfibi Beberapa waktu lalu juga sempat beredar foto yang menunjukkan adanya pergeseran dalam proses pembuatan kapal serbu amfibi Type 075. Saat ini China memiliki tiga unit kapal jenis itu dan dianggap penting untuk kemungkinan serangan terhadap Taiwan. Rumor terbaru menunjukkan bahwa kapal itu mungkin mendapatkan peningkatan dalam hal propulsi listrik terintegrasi, sama seperti yang dimiliki kapal Fujian. Secara otomatis, penambahan sistem itu juga akan meningkatkan kemampuan serangan udaranya.
Gara-Gara Perang di Ukraina, Ponsel Xiaomi Tak Bisa Beredar Lagi di Finlandia
Tiga operator besar Finlandia, Telia, DNA, dan Elisa, menangguhkan penjualan ponsel Xiaomi sebagai tanggapan atas kehadiran merek tersebut di Rusia setelah perang di Ukraina dimulai. Xiaomi dinyatakan sebagai “sponsor perang internasional” oleh Badan Nasional Pencegahan Korupsi di Ukraina awal tahun ini karena kehadiran aktifnya di Rusia. Mengutip GSM Arena, toko retail DNA tidak lagi memajang ponsel Xiaomi. CEO DNA, Sami Aavikko, mengatakan bahwa perusahaannya tidak puas dengan cara Xiaomi menangani situasi di Rusia. Aavikko bahkan mengungkapkan DNA untuk tidak mengisi kembali stok ponsel Xiaomi mereka setelah semuanya terjual habis. Baca Juga: Xiaomi 13T Akan Hadir di Indonesia, Mari Intip Bocoran Spesifikasi dan Harganya Ketidakpuasan terhadap operasi Xiaomi di Rusia juga menyebabkan Telia resmi menghentikan kerja sama dengan pabrikan asal China itu dan tidak menjual perangkat baru lagi setelah stok habis. Sementara itu, Olli-Pekka Nokkonen, Direktur Bisnis Perangkat Konsumen Elisa, mengatakan bahwa pihaknya tidak akan melarang peredaran ponsel Xiaomi, namun hanya akan mempersempit jangkauan perangkat Xiaomi. Veikon Kone adalah pihak pertama yang menahan penjualan ponsel Xiaomi di musim panas tahun ini, namun mereka kemudian membatalkan keputusannya setelah pesaing menolak untuk mengikutinya. Baca Juga: Jelang Perilisan iPhone 15, Karyawan Retail Apple Prancis Berencana Mogok Kerja Saat ini Veikon Kone diketahui masih menjual produk Xiaomi di gerainya, namun tidak berencana menambahkan model baru ke dalam penawaran. Pengecer lain seperti Gigantti dan Verkkokauppa menyatakan bahwa mereka akan terus menjual produk hingga pemberitahuan lebih lanjut karena Uni Eropa tidak melarang Xiaomi. Finlandia telah memiliki sentimen anti-Rusia selama lebih dari satu abad. Negara Nordik ini bahkan sempat menerima invasi dari Rusia pada tahun 1939, senasib dengan Ukraina saat ini. Mengutip media Finlandia, Suomimobiili, sebuah jajak pendapat tahun lalu menunjukkan tiga perempat (76%) penduduk Finlandia memiliki pandangan negatif terhadap Rusia, sementara lebih dari 90% percaya bahwa Rusia adalah ancaman bagi perdamaian dunia.