ews Forex, Index & Komoditi ( Kamis, 21 September 2023 )

ews  Forex,  Index  &  Komoditi

(  Kamis,  21 September 2023  )

Wall Street ditutup melemah setelah Fed pertahankan suku bunga stabil

Wall Street merosot pada akhir perdagangan Rabu (Kamis pagi WIB), setelah Federal Reserve AS mempertahankan suku bunga utama tidak berubah seperti yang diperkirakan secara luas, dan merevisi proyeksi ekonomi lebih tinggi dengan peringatan bahwa perjuangan melawan inflasi masih jauh dari selesai.

Indeks Dow Jones Industrial Average tergerus 76,85 poin atau 0,22 persen, menjadi menetap di 34.440,88 poin. Indeks S&P 500 kehilangan 41,75 poin atau 0,94 persen, menjadi berakhir di 4.402,20 poin. Indeks Komposit Nasdaq anjlok 209,06 poin atau 1,53 persen, menjadi ditutup pada 13.469,13 poin.

Di antara 11 sektor utama S&P 500, sektor layanan komunikasi dan teknologi yang sensitif terhadap suku bunga mengalami persentase kerugian terbesar.

Ketiga indeks utama saham AS melemah setelah pengumuman Fed, dengan saham-saham megacap yang sensitif terhadap suku bunga, Microsoft Corp, Apple Inc dan Nvidia Corp menyebabkan Nasdaq mengalami penurunan terbesar.

Pengumuman The Fed disertai dengan Ringkasan Proyeksi Ekonomi (SEP-Summary Economic Projections) dan dot plot, yang memperkirakan kenaikan suku bunga tambahan sebesar 25 basis poin tahun ini, dan mencapai puncaknya pada kisaran 5,50-5,75 persen.

Proyeksi SEP juga menyerukan penurunan suku bunga sebesar 50 basis poin pada tahun depan.

"Ini adalah volatilitas standar pada hari Fed," kata Ryan Detrick, kepala strategi pasar di Carson Group di Omaha, Nebraska. "Namun hal ini bukanlah sebuah peristiwa yang tidak terduga, karena pasar mengambil tindakan dengan tenang."

“Hari ini telah menjadi perhatian utama sepanjang bulan ini dan sekarang kita dapat melewatinya,” tambah Detrick.

Proyeksi yang diperbarui memperkirakan targer suku bunga dana Fed turun tipis menjadi 5,1 persen pada akhir tahun depan, dan menjadi 3,9 persen pada akhir tahun 2025.

Sejak The Fed mulai melakukan pengetatan pada Maret, inflasi inti telah mereda. Namun penurunan perlahan menuju target bank sentral sebesar 2,0 persen berjalan lambat dan tidak merata.

SEP memperkirakan inflasi akan turun menjadi 3,3 persen pada akhir tahun, dan mendekati target rata-rata tahunan bank sentral sebesar 2,0 persen.

Pada konferensi pers berikutnya, Ketua Fed Jerome Powell mempertegas proyeksi ekonomi yang lebih baik dengan memperingatkan bahwa perjalanan inflasi masih panjang sebelum mencapai target tersebut.

“The Fed tidak terlalu ambil pusing,” kata Detrick. “Mereka mengakui kekuatan perekonomian, yang juga menurunkan jumlah pemotongan yang diharapkan pada tahun depan, menyiratkan bahwa pemotongan yang lebih tinggi dalam jangka waktu yang lebih lama kemungkinan akan terus mereka ambil.”

Perusahaan otomasi pemasaran Klaviyo melonjak 9,2 persen dalam debutnya di Bursa Efek New York, penawaran umum perdana ketiga dalam beberapa hari terakhir, setelah Arm Holdings dan Maplebear Inc.

“Ini menunjukkan kepercayaan diri kembali untuk memiliki IPO yang besar,” kata Detrick. “Ini adalah tanda bahwa segala sesuatunya semakin mendekati normal dan merupakan sesuatu yang diperlukan pada tahap siklus bisnis saat ini.”

Maplebear kehilangan 10,7 persen, sementara Arm Holdings yang debut baru-baru ini jatuh 4,1 persen.

Pinterest bertambah 3,1 persen setelah perusahaan berbagi gambar tersebut mengumumkan pembelian kembali saham hingga 1 miliar dolar AS.

Coty naik 4,4% setelah induk perusahaan CoverGirl itu menaikkan perkiraan penjualan inti tahunannya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erdogan: Dewan Keamanan PBB tak Lagi Jadi Penjamin Keamanan Internasional

 

 

Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, mengatakan Dewan Keamanan PBB tidak lagi berfungsi menjamin keamanan global. Menurut dia, saat ini badan tersebut telah berubah menjadi arena konfrontasi strategis antara lima anggota tetapnya, yakni Amerika Serikat (AS), Inggris, Prancis, Cina, dan Rusia.

"Dewan Keamanan tidak lagi menjadi penjamin keamanan internasional dan menjadi medan pertempuran di mana strategi politik lima negara saling bertabrakan," kata Erdogan dalam pidatonya di sidang Majelis Umum PBB, Selasa (19/9/2023), dikutip Anadolu Agency.

Erdogan kemudian menyatakan slogan yang kerap diulanginya ketika mengampanyekan reformasi Dewan Keamanan PBB, yakni “Dunia lebih besar dari lima”. Slogan itu merujuk pada sifat tidak representatif dari lima anggota tetap Dewan Keamanan yang mempunyai hak veto.

“Kita harus segera merestrukturisasi lembaga-lembaga di bawah atap PBB yang bertanggung jawab menjamin perdamaian, keamanan, dan kesejahteraan dunia. Kita harus membangun arsitektur tata kelola global yang mampu mewakili seluruh asal usul, kepercayaan, dan budaya di dunia,” kata Erdogan.

Gagasan tentang reformasi Dewan Keamanan PBB telah disambut positif oleh AS dan Rusia. Mereka mendukung gagasan tersebut. Dalam pidatonya di Majelis Umum PBB, Presiden AS Joe Biden mengatakan, Washington akan terus mendorong reformasi Dewan Keamanan. Dia menilai hal itu penting dilakukan di tengah “kemacetan” yang sedang berlangsung yang mencegah badan tersebut melaksanakan tugas utamanya.

Rusia juga sudah menyuarakan persetujuan atas ide reformasi Dewan Keamanan PBB. “Dewan Keamanan PBB memang perlu dirombak guna meningkatkan efektivitas badan internasional yang sangat penting ini secara maksimal. Tentu saja, untuk melakukan hal tersebut, diperlukan konsensus seluruh peserta,” kata Juru Bicara Kremlin Dmitry Peskov saat dimintai komentar tentang rencana Presiden AS Joe Biden mengusulkan penambahan anggota tetap di Dewan Keamanan PBB, Senin (18/9/2023), dilaporkan kantor berita Rusia, TASS.

Menurut Peskov, Dewan Keamanan PBB memang memerlukan inklusivitas yang lebih besar dari sudut pandang negara yang baru-baru ini mengambil peran tambahan. Sehingga memberi mereka pengaruh serta dampak lebih besar terhadap keamanan dan perekonomian global. “Pembicaraan (perombakan Dewan Keamanan PBB) ini perlu dimulai dan kami telah mengatakannya berkali-kali,” ujar Peskov seraya menambahkan bahwa proses tersebut kemungkinan akan pelik dan memakan waktu cukup panjang.

Seruan reformasi Dewan Keamanan PBB telah diembuskan oleh sejumlah negara. Peran badan tersebut dinilai tak lagi mencerminkan kebutuhan perkembangan dinamika geopolitik global beserta tantangannya. Sebab, struktur Dewan Keamanan PBB saat ini masih sama ketika dibentuk pada 1946, yaitu terdiri dari lima anggota tetap mencakup negara pemenang Perang Dunia II, yakni AS, Rusia, Prancis, Inggris, dan Cina. Kelima negara tersebut memiliki hak veto.

Dewan Keamanan PBB juga memiliki 10 anggota tidak tetap. Kursi ke-10 anggota tersebut diisi bergilir oleh negara anggota PBB. Masa keanggotaan mereka hanya dua tahun.

 

 

 

 

Rusia dan Cina Perkuat Kerja Sama untuk Lawan Barat

 

 

Seorang pejabat senior Kremlin pada Selasa (19/9/2023) menyerukan koordinasi kebijakan yang lebih erat antara Moskow dan Beijing untuk melawan Barat. Sekretaris Dewan Keamanan Rusia Nikolai Patrushev mengatakan kepada Menteri Luar Negeri Cina, Wang Yi bahwa Moskow menginginkan penguatan hubungan kemitraan komprehensif dan kerja sama strategis Rusia-Cina.

“Di tengah kampanye yang dilancarkan oleh kolektif Barat yang bertujuan untuk membendung Rusia dan Cina sangatlah penting untuk lebih memperdalam koordinasi dan interaksi Rusia-Cina di arena internasional,” kata Patrushev.

Patrushev mencatat, Presiden Vladimir Putin akan mengadakan pembicaraan substantif dengan pemimpin Cina, Xi Jinping, selama perjalanan ke Beijing pada Oktober mendatang. Putin dijadwalkan menghadiri pertemuan puncak inisiatif infrastruktur Belt and Road di Beijing.

Patrushev menegaskan kembali dukungan Rusia terhadap kebijakan Beijing mengenai isu-isu yang berkaitan dengan Taiwan, wilayah Xinjiang barat, dan Hong Kong. Menurut dia, isu-isu itu digunakan oleh Barat untuk mendiskreditkan Cina.

Cina mengeklaim Taiwan sebagai bagian dari wilayah kedaulatan. Cina telah melakukan latihan militer yang semakin intensif di wilayah udara dan perairan di sekitar Taiwan. Pihak berwenang Cina juga berupaya menghilangkan segala kemungkinan kerusuhan di wilayah yang merupakan rumah bagi kelompok etnis dan agama yang cukup besar, termasuk warga Tibet dan komunitas Uighur di Xinjiang, utara Tibet. Kebijakan keras Cina itu menuai kritik keras dari Barat.

Kremlin terus menyatakan dukungannya terhadap Beijing, seiring dengan semakin dekatnya hubungan Rusia dan Cina. Sementara hubungan mereka dengan negara-negara Barat memburuk.

Bulan lalu, Cina membantu merancang perluasan kemitraan BRICS, yang mengundang enam negara lagi untuk bergabung dengan blok itu. BRICS adalah sebuah kelompok yang terdiri atas lima negara, yaitu Cina, Rusia, Brasil, India, dan Afrika Selatan.

Beijing berusaha untuk menampilkan diri sebagai pihak yang netral dalam konflik Ukraina. Cina menolak mengutuk tindakan Moskow di Ukraina. Namun, di sisi lain, Cina menyatakan bahwa mereka memiliki persahabatan tanpa batas dengan Rusia. Cina juga mengecam sanksi Barat terhadap Moskow, serta menuduh NATO dan Amerika Serikat memprovokasi tindakan militer Putin.

Beijing juga telah mengusulkan rencana perdamaian yang sebagian besar ditolak oleh  Ukraina. Kiev bersikeras bahwa Moskow harus menarik pasukannya dari seluruh wilayah yang diduduki di Ukraina.

Wang tiba di Rusia pada Senin (18/9/2023) dalam kunjungan empat hari. Dia memulai perjalanannya di Rusia melalui pertemuan denhan Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Lavrov.

“Semakin keras tindakan hegemoni unilateral dan konfrontasi blok, semakin penting bagi kita untuk mengikuti perkembangan zaman, menunjukkan rasa tanggung jawab sebagai negara besar, dan semakin memenuhi kewajiban internasional kita,” kata Wang saat berbicara dengan Lavrov.

 

PM Kishida: saya siap bertemu Kim Jong Un kapan saja

 

 

Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida pada Selasa mengatakan bahwa ia siap bertemu dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un "kapan saja" sebagai upaya mencapai dunia tanpa senjata nuklir.

Berkenaan dengan keinginan Jepang untuk menyelesaikan semua masalah dengan Korea Utara, termasuk serangkaian uji rudal yang dilakukan Korut dan penculikan warga Jepang di masa lalu, Kishida mengatakan di hadapan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York: "Saya ingin bertemu Kim Jong-un kapan pun tanpa syarat."

Kishida mengatakan Jepang ingin memulihkan hubungan dengan Korut dan menambahkan bahwa dia ingin "mengadakan pembicaraan tingkat tinggi di bawah pengawasan dia langsung untuk mewujudkan pertemuan puncak dalam waktu dekat."

Kishida, yang berasal dari Kota Hiroshima yang terkena bom atom, mengatakan perlucutan senjata nuklir adalah “misi seumur hidupnya.”

Menyeru kepada negara-negara bersenjata nuklir untuk meningkatkan keterlibatan mereka pada perlucutan nuklir, dia menyatakan bahwa Jepang akan berkontribusi sebesar 3 milyar yen (sekitar Rp311,5 milyar) "untuk mencapai dunia tanpa senjata nuklir."
"Dana tersebut akan digunakan untuk riset dan pembuatan kebijakan mengenai perlucutan," kata dia.

Kishida menekankan bahwa keterlibatan dan dialog dengan negara-negara bersenjata nuklir mengenai perlucutan adalah penting, menyatakan "ancaman nuklir harus dihentikan."

Dunia berada pada titik perubahan bersejarah, kata Kishida, seraya menambahkan bahwa pelanggaran hukum internasional dan mengubah status quo dengan kekerasan adalah hal yang “tidak dapat diterima” di mana pun di dunia.

"Serangan terhadap Ukraina belum berhenti," kata Kishida, seraya mendesak Rusia untuk menghormati kedaulatan wilayah Ukraina, yang merupakan prinsip dasar hukum internasional."

Kishida mengatakan ada "keinginan putus asa untuk perdamaian" dan "kita harus berupaya menuju dunia yang penuh perdamaian dan kerjasama, bukan perpecahan."

Mendukung multilateralisme yang kuat dan efektif, ia menekankan perlunya “dunia yang peduli terhadap martabat manusia, mana (orang) hidup dalam keselamatan dan keamanan.” Di dunia yang semakin terpecah, "kita perlu bahasa yang sama," tambah dia.

"Masyarakat internasional bisa mengatasi perpecahan melalui kerja sama internasional yang berpusat pada manusia berdasarkan konsep keamanan manusia,” katanya, menyerukan langkah-langkah untuk menghindari krisis pangan.

Kemudian mengenai emisi karbon nol bersih, Kishida menyebut negara-negara Asia tetap penting dalam hal ini.

Selain itu Kishida mengajak dunia untuk "siap menghadapi penyakit menular di kemudian hari" mengambil pelajaran dari COVID-19. Kishida juga mengatakan Jepang akan melanjutkan upayanya untuk mengubah PBB.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kremlin Mendorong Azerbaijan dan Armenia Berdialog

 

 

Kremlin meminta Azerbaijan dan Armenia menahan diri di wilayah Nagorno-Karabakh yang memisahkan diri dari Azerbaijan setelah Azerbaijan melancarkan operasi militer di sana. Kremlin mengatakan  Baku dan Yerevan harus duduk bersama untuk menyelesaikan konflik.

Azerbaijan mengatakan mereka perlu memulihkan ketertiban konstitusional dan mengusir unit-unit militer Armenia dari Nagorno-Karabakh. Sebagian besar wilayah itu dihuni dan dikuasai etnis Armenia dengan dukungan Yerevan.

Armenia, sekutu resmi Rusia, membantah memiliki pasukan di daerah tersebut. "Kami prihatin dengan lonjakan tajam ketegangan dan dimulainya permusuhan," kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov kepada para wartawan, Senin (19/9/2023).

"Hal pertama bagi kami, dengan latar belakang operasi militer yang dilakukan oleh Angkatan Bersenjata Azerbaijan, adalah memastikan keselamatan penduduk sipil Karabakh."

Peskov mengatakan militer Rusia telah melakukan kontak dengan Baku dan Azerbaijan. Ia menambahkan Moskow mendesak kedua belah pihak berdialog.

"Militer kami bekerja untuk mengembalikan proses penyelesaian ke jalur politik dan diplomatik," kata Peskov.

Ia menambahkan dasar pembicaraan adalah perjanjian gencatan senjata yang ditengahi Rusia yang mengakhiri perang tahun 2020 di mana Azerbaijan memperoleh keuntungan yang signifikan.

"Kami mendesak semua orang untuk mengikuti ketentuan-ketentuan dalam dokumen-dokumen ini, tentu saja, dengan mempertimbangkan realitas baru tersebut, yang berarti fakta bahwa pihak Armenia mengakui wilayah Azerbaijan pada tahun 1991," katanya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PBB: Teknologi baru butuh tata kelola yang baru dan inovatif

 

 

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan bahwa teknologi baru membutuhkan tata kelola baru dan inovatif yang mendapat input dari mereka yang terlibat dalam penggunaan dan pengembangannya.

“Teknologi baru memerlukan bentuk tata kelola yang baru dan inovatif – dengan masukan dari para ahli yang membangun teknologi ini dan dari mereka yang memantau penyalahgunaannya,” kata Guterres dalam keterangan tertulis di situs PBB dipantau dari Jakarta, Rabu.

Guterres menyampaikan hal tersebut dalam Sidang Majelis Umum PBB ke-78 di New York, Selasa (19/9).

Dia juga mengatakan bahwa dunia juga harus menghadapi ancaman terhadap hak asasi manusia yang ditimbulkan oleh teknologi baru, seperti Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence/AI).

Guterres melanjutkan, kecerdasan buatan generatif memberi banyak harapan dan di saat yang sama juga terdapat bahaya yang lebih besar lebih dari yang dapat dikendalikan.

“Bahkan beberapa dari mereka yang mengembangkan AI generatif menyerukan peraturan yang lebih ketat,” ucap Guterres.

Guterres mengatakan, dunia membutuhkan Global Digital Compact – kerja sama kolaboratif antara pemerintah, organisasi regional, sektor swasta dan masyarakat sipil – untuk memitigasi risiko teknologi digital, dan mengidentifikasi cara untuk memanfaatkan teknologi tersebut demi kebaikan umat manusia.

Dia menyebutkan bahwa beberapa pihak telah menyampaikan pertimbangan untuk membentuk entitas global baru di bidang AI yang dapat menyediakan sumber informasi dan keahlian bagi negara-negara anggota.

Dan Guterres menyatakan bahwa PBB siap menjadi tuan rumah diskusi global dan inklusif yang diperlukan, tergantung pada keputusan negara-negara anggota.

“Untuk membantu memajukan pencarian solusi tata kelola yang konkret, bulan ini saya akan menunjuk Badan Penasihat Tingkat Tinggi untuk Kecerdasan Buatan (High-Level Advisory Body on Artifical Intelligence) – yang akan memberikan rekomendasi pada akhir tahun ini,” kata Guterres.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raisi Bantah Iran Kirim Drone ke Rusia

 

 

Presiden Iran Ebrahim Raisi membantah negaranya mengirim drone ke Rusia yang digunakan di Ukraina. Amerika Serikat (AS) tidak hanya menuduh Iran menyediakan senjata ke Rusia tapi juga membantu negara itu membangun pabrik untuk memproduksinya.

"Kami menentang perang di Ukraina," kata Raisi saat ia bertemu eksekutif media di sela Sidang Umum PBB, Selasa (20/9/2023).

Pernyataan itu disampaikan beberapa jam setelah lima warga AS yang ditahan di Iran tiba di Qatar. Mereka dibebaskan berdasarkan perjanjian yang melibatkan pencairan aset Iran yang dibekukan di Korea Selatan.

Dikenal sebagai pemimpin yang tegas, Raisi tampaknya ingin menunjukkan nada diplomatis. Ia menegaskan Iran menawarkan mediasi dalam perang Rusia-Ukraina meski Teheran salah satu pendukung terkuat Kremlin.

Ia juga mengindikasi perjanjian pertukaran tahanan dengan AS dan pencairan aset Iran dapat "membantu membangun sikap saling percaya" antara dua negara yang sejak lama berseteru.

Raisi mengaku Iran dan Rusia memiliki hubungan kuat sejak lama. Termasuk kerja sama pertahanan tapi ia membantah mengirimkan senjata ke Moskow sejak perang dimulai.

"Jika mereka memiliki dokumen yang membuktikan Iran memberikan senjata atau drone ke Rusia setelah perang (mereka harus menunjukkannya)," kata Raisi.

Sebelumnya sejumlah Iran memberikan pernyataan bertentangan mengenai drone. pejabat AS dan Eropa mengatakan banyaknya drone Iran yang digunakan dalam perang di Ukraina tidak hanya membuktikan pasokan Iran tapi membuktikan Iran semakin banyak mengirimkan senjata itu ke Rusia sejak perang dimulai.

Terlepas dari pernyataannya tentang membangun kepercayaan, nada bicara Raisi terhadap AS tidak selalu ramah. Ia juga mengeluarkan nada keras di saat-saat lain.

Raisi mengatakan negaranya "mengupayakan hubungan baik dengan semua negara tetangga" di Timur Tengah, termasuk Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA).

"Kami percaya jika Amerika berhenti mencampuri urusan negara-negara Teluk Persia dan wilayah lain di dunia, dan mengurus urusan mereka sendiri situasi negara-negara tersebut dan hubungan mereka akan membaik," kata Raisi.

Uni Emirat Arab berusaha kembali membangun hubungan diplomatik dengan Teheran setelah Iran diduga menyerang kapal-kapal tanki UEA di lepas pantai Iran.

Dengan mediasi Cina pada Maret lalu Arab Saudi mencapai kesepakatan damai untuk membangun kembali hubungan diplomatik dengan Iran setelah ketegangan selama bertahun-tahun, termasuk atas perang kerajaan di Yaman, oposisi Riyadh terhadap Presiden Suriah Bashar Assad, dan kekhawatiran atas program nuklir Iran.

Raisi memperingatkan negara-negara lain di kawasan untuk tidak terlalu dekat dengan sekutu AS, Israel. "Normalisasi hubungan dengan rezim Zionis tidak menciptakan keamanan," katanya.

Sebagai seorang jaksa, Raisi ikut ambil bagian dalam eksekusi massal tahun 1988 yang menewaskan sekitar 5.000 pembangkang di Iran.

Pemimpin Iran itu meremehkan kritik Barat terhadap perlakuan negaranya terhadap perempuan, program nuklir dan tindakan keras terhadap perbedaan pendapat, termasuk protes yang dimulai lebih dari setahun yang lalu atas kematian Mahsa Amini,  perempuan Kurdi-Iran berusia 22 tahun yang ditahan karena diduga melanggar hukum wajib berjilbab di Iran.

Ia membandingkan protes di Iran dengan pemogokan buruh dan demonstrasi etnis minoritas di AS dan Eropa Barat. Ia mencatat di AS setiap tahun banyak orang yang tewas di tangan polisi.

Ia mengkritik media karena tidak fokus pada kematian tersebut seperti halnya perlakuan terhadap para demonstran di negaranya. Kematian warga AS di tangan polisi diliput secara luas di media AS.

Raisi mencoba, tanpa bukti, untuk menggambarkan demonstrasi nasional di Iran itu sebagai plot Barat.

"Isu-isu perempuan, jilbab, hak asasi manusia dan isu nuklir, semuanya adalah dalih dari Amerika dan Barat untuk merusak republik Islam sebagai sebuah negara yang merdeka," katanya.

 

 

 

 

 

 

 

Paus: Dunia berada di ujung perang nuklir seperti krisis rudal Kuba

 

 

Paus Fransiskus pada Selasa memberi peringatan bahwa dunia berada di ujung perang nuklir seperti krisis rudal Kuba pada 1962

Pesan tersebut disampaikan pada konferensi internasional memperingati 60 tahun dirilisnya ensiklik Pacem in Terris oleh Paus Yohanes XXIII.

Dalam pesan tersebut, seperti dikutip Vatican News, Paus mengatakan konferensi berlangsung "saat dunia kita terus berada dalam cengkeraman perang dunia ketiga yang terjadi sedikit demi sedikit dan dalam kasus tragis konflik di Ukraina, yang bukan tanpa ancaman penggunaan senjata nuklir."

Dia membandingkan antara keadaan saat ini dengan saat dikeluarkannya Pacem in Terris kepada publik, ketika krisis rudal Kuba pada 1962 yang nyaris membawa dunia kepada kehancuran akibat nuklir.

Paus mendesak konferensi untuk fokus pada bagian dari Pacem in Terris yang membahas perlucutan senjata dan langkah mencapai perdamaian abadi, dan dia mengatakan bahwa "dunia tanpa senjata nuklir adalah mungkin dan penting."

Dia juga mengingatkan pernyataannya pada Peringatan Perdamaian Hiroshima pada 2019, dengan mengatakan "penggunaan tenaga atom untuk kepentingan perang tidak bermoral, bahkan memiliki senjata nuklir saja tidak bermoral."

Mengenai senjata konvensional, dia menyebutkan bahwa senjata itu "seharusnya digunakan hanya untuk keperluan pertahanan dan tidak menargetkan warga sipil."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NATO: Ukraina Butuh Pertahanan Udara dan Amunisi

 

 

Sekretaris Jenderal NATO, Jens Stoltenberg, pada Selasa (19/9/2023), mengatakan Ukraina sangat membutuhkan pertahanan udara, termasuk amunisi, suku cadang, dan pemeliharaan sistem yang sudah dimiliki militer Ukraina. Stoltenberg mengatakan perang yang kini telah memasuki tahun kedua ini cukup menguras tenaga, tetapi Ukraina telah mencapai kemajuan dengan melancarkan serangan balasan.

“Jika kita ingin mengakhiri perang, jika kita menginginkan perdamaian yang adil dan abadi, maka dukungan militer kepada Ukraina adalah cara yang tepat,” kata Stoltenberg dalam sebuah wawancara saat berada di New York untuk menghadiri sidang tingkat tinggi tahunan Majelis Umum PBB.

Stoltenberg mengatakan, ada kebutuhan mendesak untuk pertahanan udara Ukraina. Menurut dia, pertahanan udara mempunyai andil besar dalam menyelamatkan nyawa warga Ukraina.

“Ada kebutuhan mendesak untuk pertahanan udara, tidak hanya sistem baru, tetapi juga amunisi, pemeliharaan, suku cadang. Kami melihat bahwa pertahanan udara menyelamatkan nyawa setiap hari di Ukraina dan kita perlu mempertahankan sistem pertahanan udara Ukraina," ujar Stoltenberg.

Stoltenberg menolak mengatakan berapa banyak amunisi yang dapat dikirimkan oleh sekutu NATO ke Ukraina setiap tahunnya, atau kapan tepatnya F-16 akan dikirim ke Kiev. Dia mengatakan, sekutu NATO telah bekerja keras untuk melatih pilot Ukraina mengoperasikan F-16.

“Sekutu bekerja keras untuk melatih (pilot F-16) secepat mungkin. Pentingnya F-16 juga mengirimkan pesan dukungan jangka panjang dan abadi," kata Stoltenberg.

Presiden Rusia, Vladimir Putin, memerintahkan invasi ke negara tetangganya Ukraina pada Februari 2022. Salah satu tujuan invasi ini adalah menghilangkan potensi ancaman terhadap keamanannya sendiri.

Stoltenberg mengatakan, Ukraina telah mencapai kemajuan yang lebih cepat dalam melancarkan serangan balasan kepada Rusia. Para pejabat Ukraina mengatakan, pasukan mereka telah melewati garis pertahanan pertama Rusia. Namun kini mereka menghadapi garis pertahanan lebih lanjut di tempat-tempat di mana Moskow punya waktu untuk membangun benteng dan ladang ranjau.

Beberapa analis militer mengatakan, Ukraina akan kesulitan mempertahankan momentumnya di medan perang ketika musim dingin. Namun, Stoltenberg mengatakan, pertempuran juga bisa berlanjut pada musim gugur dan musim dingin.

“Apa yang perlu terus kita lakukan adalah mendukung Ukraina dan kemudian mereka harus mengambil keputusan di lapangan. Perang gesekan menjadi perang logistik," ujar Stoltenberg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biden jadi tuan rumah pertemuan puncak Kepulauan Pasifik

 

 

 

Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan menjadi tuan rumah pertemuan puncak kedua para pemimpin negara Kepulauan Pasifik di Gedung Putih pada Senin (25/9), sebagai upaya untuk membendung pengaruh China di kawasan tersebut.

Karine Jean-Pierre, Sekretaris Pers Gedung Putih dalam sebuah pernyataan mengatakan bahwa pertemuan puncak 18 negara anggota forum tersebut akan berlangsung pada Senin dan Selasa (25-26 September). 

Pada pertemuan puncak itu, menurut pernyataan tersebut, Biden akan "menegaskan kembali komitmen AS terhadap prioritas bersama di kawasan" bersama negara-negara Kepulauan Pasifik, dan mempererat kerja sama dalam berbagai bidang.

Bidang kerja sama tersebut termasuk penanganan krisis iklim, pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pembangunan berkelanjutan, meningkatkan keamanan kesehatan, memberantas penangkapan ikan illegal, serta mempererat kerja sama antara masyarakat.

Pernyataan itu juga menyebutkan bahwa pertemuan puncak tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan pertama antara kedua pihak pada September tahun lalu.

Tahun lalu, Biden juga menjadi tuan rumah pertemuan puncak pertama dengan 14 negara kepulauan Pasifik dan berjanji membantu mereka tersebut mencegah “paksaan ekonomi” China.

Ia juga berjanji untuk bekerja lebih keras dengan para sekutu dan mitranya untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Forum Kepulauan Pasifik Henry Puna mengatakan ia berharap KTT tersebut akan menghasilkan tindakan nyata mengenai berbagai isu, termasuk perubahan iklim dan upaya kawasan untuk pulih dari pandemi COVID-19.

Harapan itu ia sampaikan pada sebuah acara di New York pada Senin (18/9) menjelang Sidang Umum tahunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
 
Menurut Puna, kawasan kepulauan Pasifik telah berubah dari periode terabaikan sejak satu dekade lalu menjadi subyek kepentingan strategis, persaingan, dan “manipulasi” saat ini.

Ia merujuk pernyataannya itu pada persaingan geopolitik antara AS dan China untuk menanamkan pengaruh.

Dia mengatakan sikap negara-negara Kepulauan Pasifik adalah bahwa mereka bisa “terlibat dengan mitra mana pun yang bersedia bekerja sama dengan mereka, bukan di sekitar mereka.

Mark Brown, perdana menteri Kepulauan Cook yang juga ketua Forum Kepulauan Pasifik, mengatakan pihaknya berharap pertemuan di Washington akan menghasilkan keterlibatan AS yang "nyata" dalam membantu pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan jaringan transportasi dan perdagangan. Mereka juga akan meminta kontribusi signifikan AS terkait Dana Iklim Hijau pada konferensi di Jerman bulan depan.

"Perubahan iklim merupakan tantangan paling berat bagi kemajuan kita untuk mencapai pembangunan berkelanjutan," kata Presiden Palau Surangel Whipps Jr dalam sidang Majelis Umum PBB pada Selasa (19/9).

Whipps Jr menggambarkan bahwa pulau tempatnya memancing saat kecil kini tersisa dua pertiga karena terendam akibat naiknya permukaan laut. 

Kondisi itu, ujarnya, membuat penyu-penyu terpaksa bertelur di kawasan pasang surut yang membuat mereka kesulitan untuk bertahan hidup.

Penyederhanaan akses terhadap pendanaan iklim merupakan hal yang “penting” bagi negara-negara kepulauan kecil di Pasifik, kata Whipps Jr.

Ia mengingatkan bahwa perekonomian negara-negara tersebut  sedang berjuang akibat penurunan pariwisata yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 dan meningkatnya biaya yang dipicu oleh invasi Rusia ke Ukraina, kata Whipps Jr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share this Post