News Komoditi & Global ( Senin, 22 Juni 2026 )
News Komoditi & Global
( Senin, 22 Juni 2026 )
Harga Emas Global Menguat saat Fed Hawkish tekan Permintaan ETF
Perjalanan ambisius emas menuju target rekor $5.200 per troy ons menghadapi hambatan yang semakin besar dari Federal Reserve yang hawkish, meskipun de-eskalasi geopolitik dan pembelian bank sentral yang kuat memberikan dukungan struktural yang solid, demikian disampaikan Morgan Stanley dalam sebuah catatan riset.
Meskipun bank Wall Street tersebut mempertahankan bias kenaikan untuk logam mulia ini hingga paruh kedua 2026, para analis memperingatkan bahwa mencapai target $5.200 akan semakin sulit tanpa lonjakan baru dalam pembelian exchange-traded fund (ETF).
"Bagian yang hilang adalah permintaan ETF, yang kemungkinan akan tetap sensitif terhadap arah kebijakan Fed, imbal hasil riil, dan dolar," tulis para ahli strategi komoditas Morgan Stanley, Amy Gower dan Martijn Rats.
Federal Reserve AS telah muncul sebagai hambatan utama jangka pendek bagi emas batangan. Menyusul pernyataan dan proyeksi Federal Open Market Committee (FOMC) yang hawkish, ekspektasi pasar terhadap kenaikan suku bunga meningkat, sehingga menaikkan biaya peluang untuk memegang emas yang tidak menghasilkan imbal hasil.
Para ekonom Morgan Stanley mencatat bahwa bank sentral tampaknya akan tetap menahan kebijakan hingga 2026, mengabaikan risiko penurunan di pasar tenaga kerja. Ekspektasi suku bunga yang lebih tinggi dalam jangka panjang telah mendorong imbal hasil riil obligasi pemerintah AS tenor 10 tahun jauh di atas level Februari, sehingga memicu arus keluar bersih dari ETF emas belakangan ini.
Sebaliknya, tanda-tanda meredanya ketegangan di Timur Tengah memberikan angin segar yang tak terduga. Secara historis, emas kesulitan selama krisis guncangan pasokan belakangan ini, karena harga energi yang lebih tinggi memicu tekanan inflasi yang memaksa bank sentral negara-negara pengimpor minyak (seperti Turki) untuk melikuidasi cadangan emas demi melindungi keseimbangan fiskal mereka.
De-eskalasi yang berkelanjutan diperkirakan akan menurunkan harga minyak, memberikan ruang gerak moneter bagi bank-bank sentral dan mengurangi tekanan untuk menjual emas batangan.
Meskipun minat ritel dan ETF mulai mendingin, lantai struktural untuk emas tetap ditopang oleh permintaan bank sentral global yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Yang memimpin adalah People’s Bank of China (PBOC). Beijing secara agresif meningkatkan akumulasi emas batangannya, membeli 23 ton antara Maret hingga Mei 2026 saja, dibandingkan dengan 19 ton selama seluruh periode 12 bulan sebelumnya.
Meskipun kenaikan suku bunga secara tradisional menekan harga emas, kinerja historis menunjukkan gambaran yang lebih bernuansa. Morgan Stanley menyoroti bahwa emas rata-rata menguat 0,84% satu bulan setelah kenaikan Fed sebesar 25 basis poin, dibandingkan dengan reli yang lebih kuat sebesar 3,93% setelah pemotongan 25 basis poin.
Siklus masa lalu - seperti Juni 2006, Desember 2018, dan Maret 2023 - menunjukkan emas menguat melalui siklus pengetatan ketika kenaikan suku bunga memicu kekhawatiran pertumbuhan yang lebih luas, ketakutan akan kesalahan kebijakan, atau tekanan akut pada sistem perbankan.
Agar reli saat ini dapat membuka fase berikutnya menuju $5.200, Morgan Stanley menyimpulkan bahwa investor makro harus kembali terlibat melalui ETF, sebuah pergeseran yang sangat bergantung pada bukti nyata bahwa biaya energi yang lebih rendah berhasil mendorong prospek suku bunga Fed yang lebih lunak.
Harga Minyak Dunia Turun Ini Prospek Saham Jasa Migas ke Depan
Tren penurunan harga minyak dunia yang terjadi akhir-akhir ini di atas kertas berpotensi memengaruhi kelangsungan usaha emiten-emiten jasa minyak dan gas (migas). Namun, hal itu bukan berarti kinerja emiten di sektor tersebut bakal melemah begitu saja. Mengutip Trading Economics, harga minyak dunia jenis West Texas Intermediate (WTI) telah terkoreksi 21,30% dalam sebulan terakhir ke level US$ 77,33 per barel pada Jumat (19/6/2026). Dalam periode yang sama, harga minyak dunia Brent menyusut 23,26% ke level US$ 80,59 per barel. Kepala Riset Korea Investment & Sekuritas Indonesia (KISI) Muhammad Wafi mengatakan, penurunan harga minyak mentah menjadi bukti perubahan angin setelah konflik geopolitik di Timur Tengah yang berangsur-angsur mereda. Kendati begitu, dampak penurunan harga komoditas ini tidak akan langsung terasa bagi emiten jasa migas, mengingat kontrak drilling atau aktivitas untuk memperoleh minyak bumi biasanya berdurasi 1–3 tahun. "Jadi, tekanan pada margin baru terasa saat pembaruan kontrak," ujar dia, Jumat (19/6/2026). Baca Juga: Penjelasan Lengkap Kementerian ESDM, PLN dan DEN Soal Pemadaman Listrik Bergilir Wafi juga menganggap aktivitas produksi migas pada dasarnya masih tergolong ekonomis ketika harga minyak mentah berada di kisaran US$ 77–US$ 80 per barel. Risiko bagi kinerja emiten jasa migas baru muncul ketika harga minyak berada di bawah level US$ 70 per barel, belanja modal Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dipotong, dan aktivitas pengeboran mengalami perlambatan. Pengamat Pasar Modal sekaligus Founder Sekolah Saham Indonesia, Raden Bagus Bima, mengatakan penurunan harga minyak yang terjadi akhir-akhir ini belum menjadi sinyal berakhirnya siklus positif bagi sektor migas maupun turunannya. Pasalnya, aktivitas hulu migas umumnya ditentukan oleh Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) jangka menengah dan panjang masing-masing emiten, bukan semata pergerakan harga minyak dalam jangka pendek. Selama harga minyak dunia masih berada di atas level aman bagi produsen serta pemerintah terus mendorong peningkatan produksi dan lifting minyak nasional, maka permintaan terhadap jasa pengeboran, workover, well services, dan offshore support masih berpotensi tumbuh. Raden juga meyakini prospek kinerja emiten jasa migas seperti PT Elnusa Tbk (ELSA), PT Radiant Utama Interinsco Tbk (RUIS), dan PT Apexindo Pratama Duta Tbk (APEX) relatif bakal tetap positif, terutama jika mereka telah berhasil mengamankan kontrak jangka panjang dan memiliki order book yang kuat. "Tantangan utamanya justru berasal dari potensi penundaan proyek eksplorasi berisiko tinggi apabila harga minyak terus melemah," kata dia, Sabtu (20/6). Maka dari itu, strategi yang perlu diperkuat emiten jasa migas adalah meningkatkan utilisasi aset, efisiensi operasional, diversifikasi layanan bernilai tambah selain layanan operasional utama, serta penguatan kontrak jangka panjang untuk menjaga stabilitas pendapatan dan margin laba. Baca Juga: Listrik Sering Padam, YLKI dan FKBI Minta Pemerintah Evaluasi Total Sistem PLN Lebih lanjut, investasi penambahan peralatan dan fasilitas pengeboran tetap relevan bagi emiten jasa migas. Namun, hal tersebut harus dilakukan secara selektif dan disesuaikan dengan visibilitas permintaan. Menurut Raden, emiten jasa migas yang berpotensi dapat meraih kinerja positif di tengah tren harga minyak dunia yang melemah adalah perusahaan yang memiliki basis pelanggan kuat, kontrak jangka panjang, tingkat utilisasi aset tinggi, struktur biaya efisien, dan eksposur yang lebih besar pada aktivitas produksi dan pemeliharaan dibandingkan eksplorasi murni. "Sebab, kebutuhan untuk menjaga produksi lapangan migas umumnya tetap berjalan, meski harga minyak mengalami koreksi," imbuh dia. Terlepas dari itu, untuk sementara Raden menyarankan investor untuk wait and see saham-saham jasa migas, mengingat konsentrasi pasar sedang agak menurun dari sisi frekuensi dan nilai transaksi. Di lain pihak, Wafi menyebut saham ELSA tetap menjadi salah satu unggulan dari sektor jasa migas berkat dukungan kontrak dari Pertamina dan valuasi yang wajar. Sebaliknya, RUIS dan APEX cenderung lebih rentan terhadap risiko perlambatan belanja modal KKKS dan daya tawar mereka lebih terbatas. "Subsektor jasa migas masih menarik untuk horizon investasi 12 bulan jika harga minyak stabil di atas US$ 70 per barel," tandas dia.
Imbas Perang Iran, AS Terpukul, Duit Habis Rp 711 Triliun, Inflasi Tinggi, Popularitas Trump Anjlok
Menyusul kesepakatan yang telah ditandatangani dan pembicaraan lebih lanjutan di Swiss, perang AS dengan Iran pun telah berhenti setidaknya untuk saat ini. Presiden Donald Trump mengeklaim kepada rakyat Amerika bahwa mereka telah menang.
“MINYAK MENGALIR, IRAN TIDAK AKAN PERNAH MEMILIKI SENJATA NUKLIR (DUNIA AKAN AMAN!), PASAR SAHAM BERKEMBANG PESAT, LAPANGAN KERJA MENCAPAI REKOR, DAN HARGA TURUN (KEMUDAHAN TERJANGKAU!). NEGARA KITA KUAT, AMAN, DAN DIHORMATI SEPERTI SEBELUMNYA,” kata Trump yang juga menyebutkan manfaat dari nota kesepahaman untuk terus bernegosiasi dengan Iran selama 60 hari ke depan seperti dikutip dari laman media sosialnya.
Namun, analisis objektif tentang apa yang terjadi bagi AS akibat perang Iran telah menunjukkan fakta-fakta berbeda. Setelah lebih dari 100 hari konflik yang mengakibatkan 13 anggota militer Amerika kehilangan nyawa, AS harus merundingkan pertempuran tersebut.
Seperti dilansir CNN, berikut beberapa angka dan tren besar yang menggambarkan gambaran yang lebih lengkap tentang bagaimana perang tersebut memengaruhi AS:
Menurut angka sementara dari analisis yang akan segera dirilis oleh Center for Strategic and International Studies, biaya perang melawan Iran telah merogoh kocek Departemen Pertahanan mencapai sekitar 40 miliar dolar AS atau sekitar Rp 711 triliun.
Angka tersebut mencakup biaya amunisi, peralatan yang hancur, dan kerusakan pangkalan. "Namun angka itu tidak termasuk biaya operasional yang sudah diperhitungkan dalam anggaran tahun fiskal 2026 departemen yang lebih dari $1 triliun," kata Mark Cancian, penasihat senior di CSIS, kepada CNN.
Menurut dua sumber pemerintah AS kepada CNN, Pentagon telah mengajukan permintaan dana tambahan sebesar $80 miliar. Kurang dari $20 miliar dari total permintaan tersebut terkait dengan kebutuhan mendesak dari perang Iran Seorang sumber mengatakan, angka tersebut tidak termasuk biaya seperti perbaikan fasilitas dan pangkalan AS di wilayah tersebut.
"Itu termasuk sekitar $26 miliar yang dihabiskan untuk amunisi. Amunisi merupakan pengeluaran terbesar," kata Cancian.
Ia menambahkan bahwa ada penggunaan tinggi buat senjata jarak jauh, sangat canggih, dan mahal.
Sebagai contoh, sebuah rudal Tomahawk berharga sekitar 2,5 juta dolar AS. "Amerika menggunakan sekitar seribu rudal jenis itu," kata Cancian.
Para ahli dan pejabat mengatakan kepada CNN bahwa militer menggunakan sebagian besar persediaan rudal utama. Trump memberlakukan Undang-Undang Produksi Pertahanan pada awal Juni untuk memaksa perusahaan pertahanan memproduksi lebih banyak senjata.
Biaya harian perang menurun seiring berjalannya waktu dengan serangan yang lebih jarang dan berkurangnya penggunaan senjata mahal. Demikian menurut CSIS, yang memperkirakan bahwa 100 jam pertama perang menelan biaya $3,7 miliar. Pada hari ke-12, biaya kumulatif mencapai sekitar $16,5 miliar.
Meskipun Departemen Pertahanan menanggung sebagian besar pengeluaran, konflik tersebut menelan biaya $1 miliar bagi lembaga lain. Di antaranya seperti Departemen Keamanan Dalam Negeri dan Departemen Urusan Veteran. "Sekitar $165 juta dari jumlah tersebut terkait dengan harga bahan bakar yang lebih tinggi," kata Cancian.
Perang tersebut mendorong harga bensin naik. Ini menjadi sebuah pil pahit bagi Trump, yang telah menjadikan ketergantungan pada pengeboran bahan bakar fosil sebagai bagian penting dari agendanya.
Tetapi meskipun AS telah menjadi produsen minyak dan gas terbesar selama bertahun-tahun, pasar migas terbilang kompleks dan mendunia. Harga bensin naik dari rata-rata kurang dari $3 per galon di seluruh negeri.
Sekarang setelah lalu lintas minyak akan kembali mengalir melalui Selat Hormuz, harga diperkirakan akan turun. Namun, kemungkinan akan membutuhkan waktu.
Harga rata-rata AS adalah $3,97 per galon pada Jumat lalu. Pada Kamis, harga turun di bawah $4 untuk pertama kalinya sejak 30 Maret.dari $4 selama masa perang.
Cadangan minyak strategis berada pada level terendah sejak tahun 1983.
Cadangan minyak darurat nasional, yang disimpan di 'gua-gua garam' di pantai Teluk, telah terkuras baik oleh pemerintahan Biden sebagai akibat dari perang Rusia terhadap Ukraina maupun oleh pemerintahan Trump sebagai akibat dari perang Trump terhadap Iran.
Seperti yang dilaporkan oleh Matt Egan dari CNN, cadangan tersebut sekarang berada pada level terendah sejak tahun 1983.
Dunia pun telah kehilangan pasokan minyak sebanyak 1,15 miliar barel.
Minyak belum keluar dari Timur Tengah selama hampir empat bulan. Secara keseluruhan, dunia kehilangan pasokan minyak sebanyak 1,15 miliar barel selama perang.
Inflasi Naik
Di isisi lain, Trump kesulitan menemukan argumen politik yang meyakinkan untuk menjelaskan mengapa kebijakannya telah mendongkrak menaikkan harga. Baru-baru ini, ia mengatakan, "Saya menyukai inflasi." Ia beralasan bahwa inflasi bisa jauh lebih buruk, namun ketika perang berakhir harga akan turun drastis.
Inflasi tahunan melebihi 4% untuk pertama kalinya dalam tiga tahun, didorong oleh harga energi tersebut. Demikian menurut data terbaru dari Biro Statistik Tenaga Kerja.
Angka ini jauh dari puncak pada tahun-tahun Covid. Namun dua kali lipat dari yang umumnya diinginkan Federal Reserve sebelum menurunkan suku bunga.
Inflasi yang terus-menerus tinggi membantu menjelaskan mengapa Fed menolak untuk memangkas suku bunga pekan lalu, seperti yang diinginkan Trump.
Kenaikan harga sekarang naik lebih cepat daripada pertumbuhan gaji rata-rata orang Amerika selama setahun terakhir. Dengan kata lain,inflasi menggerogoti kenaikan gaji penduduk pada April dan Mei, pertama kalinya hal itu terjadi sejak tahun 2023.
Tingkat popularitas Trump menurun.
Hal yang juga tak kalah penting, angka popularitas terhadap Trump semakin rendah. Presiden memiliki kelompok pendukung inti yang setia. Tetapi sebagian besar negara tidak menyetujui cara dia menangani pekerjaannya. Akibatnya, peringkatnya sudah turun di bawah 40% sebelum perang dimulai.
Hanya 38% warga Amerika yang menyetujui kinerja Trump pada Februari. Angka itu berada di 37%, per 15 Juni. Demikian menurut jajak pendapat CNN.
Penanganan Trump terhadap perang dan ekonomi juga sama buruknya, menurut jajak pendapat Fox News baru-baru ini, hanya 31% pemilih terdaftar menyetujui penanganannya terhadap ekonomi dan 35% menyetujui penanganannya terhadap Iran.
Telak, 92 Persen Warga Israel Sebut Iran Menang Perang
Mayoritas warga Israel memandang perang dengan Iran dan kesepakatan yang terjadi antara Teheran dan Amerika Serikat dalam sudut pandang negatif, dengan 92,1 persen warga Israel percaya bahwa Republik Islam menang perang, menurut sebuah survei yang diterbitkan pada Ahad.
Menurut the Times of Israel, jajak pendapat terhadap 3.644 responden, yang dilakukan antara tanggal 17 dan 20 Juni oleh Universitas Ibrani Yerusalem bekerja sama dengan Institut Agam, memberikan gambaran yang jelas mengenai sentimen publik setelah kesepakatan AS-Iran. Survei tersebut menemukan bahwa bahkan di antara pemilih yang mendukung blok sayap kanan yang dipimpin oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, 93,1 persen percaya Iran telah menang.
Selain itu, 82,9 persen responden percaya bahwa kampanye enam minggu melawan Iran melemahkan keamanan jangka panjang Israel, dan 86 persen memiliki sikap negatif terhadap hasil pertempuran dan kesepakatan yang dibuat oleh AS dan Iran tanpa masukan dari Yerusalem.
Jajak pendapat tersebut juga menemukan bahwa 87,8 persen warga Israel percaya bahwa negaranya gagal mencapai tujuan yang ingin dicapai melalui serangan, atau hanya memenuhi sebagian dari tujuan tersebut. Israel dan AS mengatakan mereka bertujuan untuk memberantas program nuklir dan ancaman rudal Iran, serta menjatuhkan rezim tersebut.
Temuan-temuan tersebut menunjukkan adanya krisis kepercayaan yang lebih luas terhadap kepemimpinan Israel, dengan hampir tiga perempat dari mereka yang disurvei, yaitu 72,5 persen, mengatakan mereka tidak percaya pada pernyataan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu bahwa Israel mencapai kemajuan yang signifikan dan menghilangkan ancaman yang ada. Sedangkan 56,4 persen menilai manajemen perangnya “gagal” atau “buruk.” Hanya 26,5 persen yang menganggap manajemen serangan perdana menteri “baik” atau “sangat baik”, dan 17,1 persen menganggapnya “adil.”
Jajak pendapat tersebut juga menunjukkan dampak politik yang harus dibayar oleh Netanyahu, dengan dukungan terhadap jabatan perdana menterinya anjlok dari 40,5 persen pada awal Maret menjadi 29,4 persen pada Juni.
Yang juga terlihat dalam survei tersebut adalah besarnya kemarahan atas cara Presiden AS Donald Trump menangani perang tersebut dan dampaknya, termasuk kesepakatan dengan Iran, yang sangat tidak populer di Israel. Di antara responden survei, 69,1 persen menilai manajemen perangnya “gagal” atau “buruk”, dibandingkan dengan hanya 10,8 persen yang menilai manajemen perangnya “baik” atau “sangat baik”.
Namun, pada saat yang sama, jajak pendapat tersebut menemukan dukungan yang terus berlanjut terhadap tindakan militer terhadap Hizbullah di Lebanon. Ketika ditanya apakah Israel harus melanjutkan tindakan militer besar-besaran terhadap Hizbullah, termasuk serangan di Beirut, bahkan dengan risiko bentrokan dengan Trump, yang telah menyuarakan ketidaksenangannya atas pertempuran di Lebanon, 48,2 persen responden mengatakan hal tersebut harus dilakukan, dibandingkan dengan 20,9 persen yang tidak setuju dengan opsi ini dan 30,9 persen yang mengatakan mereka tidak yakin.
Analis Pertahanan Barat: Iran Ambil Peluang untuk Pecah Belah Kongsi AS-Israel
Serangan Israel ke Lebanon selatan terus berlanjut meskipun perjanjian damai antara AS dan Iran telah disepakati.
Salah satu isi kesepakatan yakni tidak boleh ada serangan ke Lebanon. Presiden AS Donald Trump juga telah meminta agar Israel tak berlebihan dalam menyerang Lebanon.
Seorang analis pertahanan mengatakan bahwa Iran memanipulasi situasi untuk menciptakan ketegangan antara sekutu setia AS dan Israel.
“Saya pikir Iran menggunakan Lebanon sebagai alat untuk memperlebar jurang antara Israel dan Amerika Serikat – atau lebih tepatnya antara pemerintahan Netanyahu dan pemerintahan Trump,” kata Wolfgang Pusztai seperti dilansir Aljazirah, Ahad (21/6/2026).
“Tentu saja, Iran bermaksud untuk menghentikan serangan Israel di Lebanon selatan. Tetapi Teheran, Beirut, Hizbullah, Israel, dan juga Presiden Trump tahu bahwa ini tidak terlalu realistis. Israel akan membalas jika mereka diserang.”
Menurut Pusztai, untuk saat ini, Israel akan tenang agar tidak merusak upaya Trump. Hanya saja, mereka akan tetap membalas serangan jika diperlukan.
“Dan seperti yang saya katakan, yang terpenting bagi Teheran adalah ini merupakan peluang besar bagi mereka – peluang besar untuk memecah aliansi antara Washington dan Tel Aviv," katanya menekankan.
"Dan inilah yang sedang mereka kejar saat ini.”
Sebelumnya Menteri Pertahanan Israel mengatakan, tidak ada pembatas yang bisa mencegah tentara Israel untuk bertindak melawan ancaman di Lebanon selatan. "Sementara pasukan penyerang tetap berada di apa yang disebut "zona keamanan," kata Menteri Katz.
Serangan udara Israel menewaskan puluhan orang di Lebanon pada Sabtu – sehari setelah gencatan senjata dengan Hizbullah yang didukung Iran mulai berlaku setelah berbulan-bulan kekerasan meningkat.
“Gencatan senjata yang diumumkan kemarin membuat [militer] tetap berada di semua posisi di zona keamanan yang melindungi komunitas utara,” kata Katz.
Pernyataan Katz muncul setelah Iran memperingatkan bahwa mereka tidak akan memasuki pembicaraan tentang kesepakatan yang lebih luas dengan Washington kecuali perang Israel di Lebanon berakhir.
Setelah serangan Israel ke Lebanon itu, Iran Kembali memblokade Selat Hormuz.
Namun Wakil Presiden Amerika Serikat JD Vance pada Sabtu (20/6) mengatakan AS tidak melihat bukti bahwa Iran masih menutup Selat Hormuz.
"Kami tidak melihat bukti apa pun bahwa Iran masih menutup Selat Hormuz. Namun, akan membutuhkan waktu untuk membersihkan ranjau-ranjau itu," kata Vance kepada Fox News.
Ia meyakini bahwa kesepakatan gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran akan bertahan. "Saya sangat yakin kita dapat mempertahankan gencatan senjata," ujarnya.
Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Qatar telah mengumumkan dimulainya pembicaraan antara AS dan Iran dengan mediasi Qatar dan Pakistan di Swiss, Ahad (21/6/2026).
Kementerian tersebut menyatakan harapannya bahwa pertemuan-pertemuan ini akan mengarah pada kesimpulan perjanjian komprehensif dan permanen yang membahas semua aspek yang tercakup dalam Nota Kesepahaman.
Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan militer skala besar yang terkoordinasi di seluruh Iran pada 28 Februari 2026. Serangan tersebut menargetkan fasilitas nuklir, infrastruktur militer, dan kepemimpinan negara itu.
Hujani Sanksi, Uni Eropa Kini Ingin Bicara Langsung, Apa yang akan Diminta Rusia?
Uni Eropa berencana membuka saluran komunikasi diplomatik langsung dengan Rusia untuk menyampaikan dan menerima pesan tanpa melalui perantara. Namun, blok tersebut menegaskan tidak akan mengambil peran sebagai mediator dalam konflik Ukraina.
Presiden Dewan Eropa, Antonio Costa, mengatakan Uni Eropa perlu memiliki jalur komunikasi sendiri dengan Moskow agar tidak hanya bergantung pada interpretasi pihak lain terhadap sikap Rusia.
"Yang saya lakukan melalui kantor saya adalah membangun saluran diplomatik, karena kami tidak bisa hanya bergantung pada orang lain untuk menafsirkan pesan-pesan Rusia. Kami harus mampu menyampaikan pesan kami sendiri secara langsung kepada Rusia," kata Costa dalam konferensi pers usai pertemuan Dewan Eropa di Brussels, Jumat (20/6).
Costa menegaskan aturan yang berlaku di Uni Eropa memberikan kewenangan kepadanya untuk mengambil inisiatif menjalin kontak diplomatik tersebut.
Menurut dia, komunikasi langsung diperlukan agar Uni Eropa dapat memahami posisi Rusia secara lebih akurat sekaligus menyampaikan pandangan blok tersebut tanpa distorsi.
Meski demikian, Costa menekankan bahwa pembukaan saluran komunikasi dengan Moskow tidak berarti Uni Eropa akan berperan sebagai penengah dalam perundingan terkait perang di Ukraina.
"Uni Eropa tidak ingin menjadi mediator dalam negosiasi mengenai Ukraina," ujarnya.
Pernyataan Costa muncul ketika berbagai upaya diplomatik untuk mengakhiri konflik Rusia-Ukraina terus berlangsung, sementara hubungan antara Uni Eropa dan Moskow masih berada pada titik terendah akibat perang yang telah berlangsung lebih dari empat tahun.
Langkah membuka jalur komunikasi langsung dinilai sebagai upaya menjaga ruang diplomasi tetap terbuka di tengah ketegangan yang masih membayangi hubungan kedua pihak.
Tidak Bulat
Rencana membuka saluran komunikasi langsung dengan Rusia ternyata tidak diterima secara bulat di dalam Uni Eropa. Menurut laporan Politico, isu negosiasi dengan Moskow telah memecah para pemimpin negara anggota menjadi dua kubu yang berbeda pandangan.
Perbedaan sikap tersebut mengemuka dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Uni Eropa di Brussels pada 18-19 Juni. Para pemimpin negara anggota bahkan membahas isu tersebut dalam pertemuan tertutup tanpa didampingi staf maupun perangkat komunikasi, menunjukkan sensitivitas persoalan yang sedang dibahas.
Presiden Dewan Eropa Antonio Costa sebelumnya mengungkapkan bahwa dirinya telah mendiskusikan dengan para pemimpin Uni Eropa mengenai persiapan membuka jalur komunikasi dengan Rusia pada saat yang dianggap tepat. Menurut sejumlah sumber diplomatik yang dikutip Politico, Uni Eropa juga telah menjalin kontak terbatas dengan Kremlin dalam beberapa pekan terakhir.
Meski berlangsung singkat dan belum menyentuh substansi negosiasi, kontak tersebut menunjukkan adanya kepentingan strategis yang masih ingin dipertahankan oleh kedua pihak. Di tengah hubungan yang memburuk akibat perang Ukraina, sebagian pemimpin Eropa menilai komunikasi langsung tetap diperlukan untuk menghindari kesalahpahaman dan menjaga ruang diplomasi tetap terbuka.
Namun, tidak semua negara anggota sependapat. Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Kanselir Jerman Friedrich Merz dilaporkan menentang pembukaan kontak dengan Rusia pada tahap saat ini. Menurut laporan tersebut, Paris dan Berlin menilai waktunya belum tepat untuk menjalin komunikasi politik dengan Kremlin.
Kedua pemimpin itu juga berpendapat bahwa jika suatu saat dialog dengan Rusia perlu dilakukan, inisiatif tersebut sebaiknya dipimpin kelompok E3 yang terdiri atas Prancis, Jerman, dan Inggris. Pandangan ini berbeda dengan kubu lain yang mendukung pendekatan Costa untuk mulai membangun jalur komunikasi langsung sejak sekarang.
Perdebatan tersebut mencerminkan dilema yang dihadapi Uni Eropa. Di satu sisi, blok itu terus mempertahankan tekanan politik dan ekonomi terhadap Moskow melalui berbagai paket sanksi. Namun di sisi lain, sebagian pemimpin Eropa mulai menyadari bahwa konflik yang berkepanjangan sulit diselesaikan tanpa adanya kanal komunikasi langsung dengan Rusia.
Kekhawatiran lain muncul dari meningkatnya aktivitas diplomatik Amerika Serikat. Sebelumnya, Politico melaporkan sejumlah pejabat Uni Eropa merasa waswas terhadap kunjungan utusan khusus AS Steve Witkoff dan Jared Kushner ke Moskow. Mereka khawatir Washington akan membangun jalur negosiasi sendiri dengan Rusia terkait Ukraina tanpa melibatkan Uni Eropa secara langsung.
Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan Moskow siap melakukan pembicaraan dengan negara-negara Eropa, meski Rusia tidak berada dalam posisi terburu-buru untuk memulai proses tersebut.
Salah satu agenda utama yang hampir pasti akan diangkat adalah sanksi Barat. Sejak konflik Ukraina meletus, Rusia menjadi negara yang paling banyak dikenai sanksi ekonomi dalam sejarah modern. Meskipun berhasil beradaptasi, Moskow tetap menghadapi berbagai hambatan dalam perdagangan, investasi, teknologi, dan sistem keuangan internasional. Karena itu, pelonggaran atau pencabutan sebagian sanksi kemungkinan menjadi salah satu target utama Rusia dalam setiap pembicaraan dengan Eropa.
Isu kedua adalah arsitektur keamanan Eropa. Selama bertahun-tahun, Rusia menyuarakan keberatan terhadap perluasan NATO ke wilayah yang dianggap berada dalam lingkup kepentingan strategisnya. Kremlin berulang kali menegaskan bahwa keamanan Rusia tidak dapat dipisahkan dari konfigurasi keamanan di kawasan Eropa Timur. Karena itu, Moskow kemungkinan akan mendorong pembahasan mengenai mekanisme keamanan baru yang dapat mengurangi risiko konfrontasi langsung antara Rusia dan Barat.
Masa depan Ukraina sendiri diperkirakan menjadi topik paling sensitif. Rusia kemungkinan akan berupaya mempertahankan realitas geopolitik yang telah terbentuk selama konflik berlangsung. Bagi Kremlin, wilayah-wilayah yang kini berada di bawah kendali Rusia merupakan bagian penting dari hasil yang ingin dipertahankan dalam setiap penyelesaian politik. Di sisi lain, Ukraina dan negara-negara Barat masih memiliki pandangan yang sangat berbeda mengenai status wilayah tersebut.
Selain persoalan wilayah, Rusia juga dapat menuntut jaminan bahwa Ukraina tidak akan digunakan sebagai platform militer yang dianggap mengancam keamanan nasional Rusia. Isu ini telah menjadi salah satu argumen utama Kremlin sejak awal konflik dan kemungkinan tetap menjadi bagian dari posisi negosiasi Moskow.
Namun, tuntutan Rusia tidak hanya berkaitan dengan keamanan dan geopolitik. Moskow juga memiliki kepentingan ekonomi yang besar. Pemulihan sebagian hubungan perdagangan dengan Eropa, akses terhadap teknologi tertentu, serta normalisasi hubungan bisnis dapat menjadi bagian dari paket yang diinginkan Rusia apabila proses dialog berkembang ke tahap yang lebih serius.
Di sisi lain, tidak semua tuntutan tersebut akan mudah diterima oleh Eropa. Banyak negara anggota Uni Eropa masih memandang Rusia sebagai ancaman strategis jangka panjang. Karena itu, setiap pembicaraan berpotensi menjadi arena tarik-menarik yang kompleks antara kebutuhan membuka ruang diplomasi dan keinginan mempertahankan tekanan terhadap Moskow.
Inilah sebabnya mengapa pembukaan saluran komunikasi langsung tidak otomatis berarti jalan menuju kesepakatan telah terbuka. Justru sebaliknya, dialog yang sesungguhnya kemungkinan akan memperlihatkan betapa besarnya jarak antara kepentingan Rusia dan Uni Eropa. Pertanyaannya bukan hanya apakah kedua pihak bersedia berbicara, melainkan apakah mereka memiliki cukup ruang untuk saling berkompromi setelah bertahun-tahun berada di sisi yang berlawanan dari salah satu konflik terbesar di Eropa sejak Perang Dunia II.
Putin Menunggu atau Memainkan Waktu?
Di tengah munculnya wacana pembukaan jalur komunikasi langsung antara Uni Eropa dan Rusia, satu pertanyaan besar mulai mengemuka: apakah Presiden Rusia Vladimir Putin benar-benar menunggu momentum yang tepat untuk bernegosiasi, atau justru sedang memainkan waktu demi memperkuat posisi tawarnya?
Sejauh ini, Kremlin tidak menutup pintu dialog dengan negara-negara Eropa. Putin bahkan menyatakan Rusia siap melakukan pembicaraan jika memang ada kemauan dari pihak Eropa. Namun, pada saat yang sama, Moskow juga menegaskan bahwa mereka tidak berada dalam posisi terburu-buru untuk memulai proses tersebut.
Sikap itu mencerminkan kepercayaan diri yang semakin besar di Kremlin. Setelah bertahun-tahun menghadapi sanksi ekonomi Barat, Rusia tidak mengalami keruntuhan ekonomi seperti yang banyak diperkirakan pada awal konflik. Sebaliknya, Moskow berhasil mengalihkan sebagian besar perdagangan energinya ke Asia dan memperkuat hubungan ekonomi dengan negara-negara non-Barat.
Di medan perang, Rusia juga tidak menunjukkan tanda-tanda berada dalam posisi yang memaksanya mencari jalan keluar secepat mungkin. Selama Kremlin menilai situasi militer masih dapat dikendalikan dan tujuan strategisnya belum tercapai, insentif untuk melakukan kompromi besar akan tetap terbatas.
Dari sudut pandang Moskow, waktu justru dapat menjadi aset strategis. Semakin lama konflik berlangsung, semakin besar pula risiko kelelahan politik, ekonomi, dan sosial di negara-negara Barat. Pergantian pemerintahan, dinamika pemilu, tekanan anggaran pertahanan, hingga meningkatnya perhatian terhadap konflik lain di dunia berpotensi mengurangi fokus Barat terhadap Ukraina.
Kremlin juga melihat adanya tanda-tanda perbedaan pandangan di dalam kubu Barat sendiri. Perdebatan di Uni Eropa mengenai komunikasi dengan Rusia, serta munculnya kekhawatiran bahwa Amerika Serikat dapat menjalankan diplomasi sendiri tanpa melibatkan Brussels, menjadi perkembangan yang terus diamati Moskow. Dari perspektif Rusia, retakan sekecil apa pun di antara negara-negara Barat dapat meningkatkan posisi tawarnya dalam negosiasi di masa depan.
Karena itu, Rusia saat ini bukanlah menolak dialog, melainkan menunggu kondisi yang lebih menguntungkan. Dengan membuka pintu komunikasi tetapi tidak menunjukkan urgensi, Kremlin dapat mempertahankan citra sebagai pihak yang siap berdialog tanpa harus memberikan konsesi apa pun dalam waktu dekat.
Pendekatan tersebut menempatkan tekanan pada Eropa. Semakin lama perang berlangsung, semakin besar biaya yang harus ditanggung Uni Eropa, baik dalam bentuk dukungan finansial kepada Ukraina, penguatan pertahanan, maupun penyesuaian ekonomi akibat putusnya hubungan dengan Rusia. Dalam kondisi seperti itu, pertanyaan yang mulai muncul di sejumlah ibu kota Eropa bukan lagi apakah dialog diperlukan, melainkan kapan dialog tersebut harus dimulai.
Bagi Putin, inilah inti permainan geopolitik saat ini. Jika Rusia mampu bertahan lebih lama daripada tekanan yang dihadapi lawan-lawannya, maka waktu dapat berubah menjadi senjata diplomatik yang sama berharganya dengan kekuatan militer. Dan selama perhitungan itu masih menguntungkan Kremlin, Moskow tampaknya tidak memiliki alasan untuk terburu-buru menuju meja perundingan.
Bertahun-Tahun Disanksi, Apa Yang Berubah dari Rusia?
Sejak pecahnya konflik Ukraina, Amerika Serikat, Uni Eropa, Inggris, dan sekutunya telah menjatuhkan ribuan sanksi terhadap Rusia. Pembatasan tersebut menyasar sektor perbankan, energi, teknologi tinggi, industri pertahanan, hingga aset para pejabat dan pengusaha yang dianggap dekat dengan Kremlin. Tujuannya jelas: melemahkan kemampuan ekonomi Rusia dan meningkatkan tekanan politik terhadap Moskow.
Namun, setelah bertahun-tahun penerapan sanksi, hasilnya tidak sepenuhnya sesuai harapan Barat. Perekonomian Rusia memang menghadapi tekanan berat pada tahap awal, terutama akibat keluarnya perusahaan-perusahaan asing, pembatasan akses teknologi, serta gangguan terhadap sistem keuangan internasional. Nilai tukar rubel sempat bergejolak dan inflasi meningkat.
Meski demikian, Rusia berhasil melakukan penyesuaian ekonomi dalam skala besar. Moskow mempercepat orientasi perdagangan ke Asia, Timur Tengah, Afrika, dan Amerika Latin. Negara-negara seperti China, India, Turki, serta sejumlah negara Teluk menjadi mitra dagang yang semakin penting bagi Rusia ketika akses ke pasar Barat menyempit.
Di sektor energi, sanksi tidak sepenuhnya menghentikan aliran pendapatan Rusia. Minyak dan gas yang sebelumnya banyak mengalir ke Eropa dialihkan ke pasar lain, terutama Asia. Walaupun Rusia harus memberikan diskon harga dan menghadapi biaya logistik yang lebih tinggi, ekspor energi tetap menjadi sumber pemasukan utama bagi negara tersebut.
Industri pertahanan Rusia juga menunjukkan kemampuan adaptasi yang cukup besar. Tekanan sanksi memang membatasi akses terhadap sejumlah komponen teknologi Barat, tetapi pemerintah Rusia meningkatkan produksi dalam negeri serta memperluas kerja sama dengan negara-negara yang tidak mengikuti rezim sanksi. Akibatnya, kemampuan produksi peralatan militer tetap dapat dipertahankan meski menghadapi berbagai hambatan.
Di sisi lain, sanksi tetap menimbulkan dampak jangka panjang yang tidak bisa diabaikan. Rusia menghadapi keterbatasan dalam memperoleh teknologi canggih, investasi asing, serta akses terhadap sebagian pasar keuangan global. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut berpotensi menghambat modernisasi ekonomi dan mengurangi daya saing sejumlah sektor strategis.
Bagi Eropa, hasil yang muncul juga tidak sepenuhnya sederhana. Ketergantungan terhadap energi Rusia memang berhasil dikurangi secara signifikan, tetapi proses transisi tersebut menimbulkan biaya ekonomi yang tidak kecil. Harga energi yang sempat melonjak dan kebutuhan mencari pemasok baru menjadi tantangan tersendiri bagi sejumlah negara anggota Uni Eropa.
Situasi inilah yang membuat sebagian kalangan di Eropa mulai mempertanyakan efektivitas strategi yang hanya bertumpu pada tekanan ekonomi. Meski sanksi berhasil membatasi ruang gerak Rusia di sejumlah bidang, kebijakan tersebut belum mampu memaksa perubahan politik yang diharapkan Barat. Di saat yang sama, Rusia juga belum menunjukkan tanda-tanda akan mengubah posisi strategisnya secara fundamental.
Karena itu, ketika sejumlah pemimpin Uni Eropa mulai membuka kemungkinan komunikasi langsung dengan Moskow, perdebatan yang muncul bukan sekadar soal diplomasi. Pertanyaan yang lebih besar adalah apakah tekanan ekonomi semata cukup untuk mengubah arah konflik, atau justru diperlukan kombinasi antara sanksi dan jalur dialog untuk mencapai hasil yang lebih efektif.
NATO Tambah Rp2.200 T untuk Militer, Eropa Justru Semakin Tidak Aman?
NATO mengakui bahwa lonjakan anggaran pertahanan yang belum pernah terjadi sebelumnya tidak akan cukup jika tidak segera diterjemahkan menjadi kekuatan militer yang siap tempur.
Di tengah meningkatnya kekhawatiran terhadap Rusia, aliansi militer Barat itu kini menghadapi tantangan baru: mengubah miliaran dolar belanja pertahanan menjadi pasukan, senjata, dan kemampuan tempur yang nyata.
Peringatan tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte seusai pertemuan para menteri pertahanan NATO menjelang KTT aliansi yang akan digelar bulan depan.
Menurut Rutte, negara-negara anggota telah menunjukkan komitmen kuat untuk meningkatkan belanja pertahanan hingga mencapai 5 persen dari produk domestik bruto (PDB) pada 2035. Bahkan, sejumlah negara diperkirakan mampu mencapai target tersebut jauh lebih cepat dari jadwal.
Ia mengungkapkan bahwa anggota NATO di Eropa dan Kanada menambah belanja pertahanan lebih dari 90 miliar dolar AS dalam nilai riil sepanjang tahun lalu. Jika dihitung berdasarkan nilai nominal, kenaikannya mencapai sekitar 139 miliar dolar AS (Rp2.200 T).
Jumlah tersebut menjadi salah satu lonjakan terbesar dalam sejarah NATO. Namun, Rutte menegaskan bahwa uang bukanlah tujuan akhir.
"Anda tidak dapat menghentikan rudal atau tank hanya dengan satu dolar atau satu euro," katanya beberapa waktu lalu.
Menurut dia, tantangan terbesar NATO saat ini bukan lagi sekadar mencari tambahan dana, melainkan memastikan dana tersebut segera berubah menjadi kemampuan tempur yang siap digunakan.
"Itu berarti lebih banyak pasukan, lebih banyak sumber daya, dan basis industri pertahanan yang lebih kuat," ujarnya.
Pernyataan Rutte muncul ketika negara-negara NATO terus mempercepat modernisasi militer mereka menyusul perang Rusia-Ukraina yang telah berlangsung lebih dari empat tahun. Konflik tersebut mendorong banyak negara Eropa untuk meningkatkan belanja pertahanan setelah puluhan tahun menikmati apa yang disebut sebagai "dividen perdamaian" pasca-Perang Dingin.
Kini, fokus NATO bergeser dari sekadar pengeluaran menuju kesiapan operasional. Untuk mencapai tujuan tersebut, para menteri pertahanan NATO menyepakati peningkatan kerja sama industri pertahanan di kedua sisi Atlantik.
Langkah itu mencakup perluasan kapasitas produksi senjata, penguatan rantai pasok militer, serta percepatan inovasi teknologi pertahanan.
Rutte menegaskan NATO akan tetap menjadi aliansi transatlantik yang menghubungkan Amerika Utara dan Eropa. Namun, menurut dia, NATO juga membutuhkan Eropa yang lebih kuat secara militer agar mampu menghadapi tantangan keamanan yang terus berkembang.
Ia bahkan menyebut proses yang sedang berlangsung sebagai bagian dari transformasi besar yang oleh sejumlah pejabat NATO mulai disebut sebagai "NATO 3.0".
"Ini mungkin transformasi terbesar dalam sejarah NATO," kata Rutte.
Meski demikian, kemajuan di antara negara anggota masih belum merata. Rutte memuji Jerman yang telah meningkatkan belanja pertahanannya hingga sekitar 3,5 persen dari PDB dan diperkirakan mencapai target 5 persen pada 2029. Polandia serta negara-negara Baltik juga disebut berada di jalur yang sama.
Namun, ia mengakui masih ada sejumlah anggota NATO yang tertinggal dan perlu meningkatkan kontribusi mereka agar target bersama dapat tercapai.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa bagi NATO, perlombaan saat ini bukan lagi sekadar soal besarnya anggaran. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah seberapa cepat Eropa dapat mengubah dana ratusan miliar dolar menjadi kekuatan militer yang mampu menghadapi ancaman di medan nyata.
Senjata Nuklir
Di atas kertas, NATO seharusnya tidak memiliki alasan untuk merasa cemas. Jika digabungkan, belanja pertahanan negara-negara anggota aliansi itu mencapai lebih dari satu triliun dolar AS per tahun, jauh melampaui anggaran militer Rusia.
Namun perang tidak selalu dimenangkan oleh siapa yang paling banyak mengeluarkan uang.
Itulah pelajaran yang terus diamati NATO dari medan tempur Ukraina.
Selama lebih dari empat tahun konflik berlangsung, Rusia menunjukkan kemampuan yang tidak banyak diperkirakan pada awal perang. Di tengah gelombang sanksi ekonomi Barat, Moskow justru berhasil mengubah sebagian besar industrinya menjadi mesin produksi militer berskala besar.
Pabrik-pabrik pertahanan Rusia kini memproduksi amunisi artileri, rudal, drone, kendaraan lapis baja, dan berbagai perlengkapan militer dalam jumlah yang jauh lebih besar dibandingkan sebelum perang.
Bagi NATO, inilah persoalan utamanya.
Aliansi Barat memiliki anggaran yang jauh lebih besar, tetapi Rusia dinilai memiliki kemampuan memobilisasi industri pertahanan secara lebih cepat dan lebih terpusat. Dalam perang modern, kecepatan mengganti tank yang hancur, rudal yang ditembakkan, atau amunisi yang habis sering kali sama pentingnya dengan jumlah senjata yang dimiliki.
Perang Ukraina memberikan contoh nyata.
Ribuan tank, kendaraan tempur, dan sistem artileri telah hancur di kedua pihak. Namun Rusia terus mengisi kembali persediaannya melalui kombinasi produksi baru, modernisasi stok lama, dan ekspansi industri militer nasional.
Tidak hanya itu. Rusia juga memiliki pengalaman tempur yang saat ini hampir tidak dimiliki sebagian besar negara Eropa. Sejak 2022, ratusan ribu personel militer Rusia telah memperoleh pengalaman langsung dalam perang skala besar yang melibatkan drone, peperangan elektronik, rudal jarak jauh, pertahanan udara berlapis, hingga pertempuran parit modern. Banyak analis militer menilai pengalaman semacam itu tidak dapat dibeli hanya dengan anggaran pertahanan.
Sementara itu, sebagian besar tentara Eropa selama beberapa dekade terakhir lebih banyak berfokus pada operasi ekspedisi, misi penjaga perdamaian, atau operasi kontra-pemberontakan dibanding perang konvensional berskala besar.
Kesenjangan inilah yang menjadi perhatian NATO.
Rusia mungkin tidak memiliki ekonomi sebesar gabungan negara-negara NATO. Namun Moskow dinilai mampu memusatkan sumber dayanya pada satu tujuan utama: membangun kekuatan tempur yang siap digunakan dalam konflik intensitas tinggi.
Kekhawatiran NATO juga tidak hanya berkaitan dengan jumlah pasukan atau tank.
Rusia tetap memiliki salah satu arsenal rudal terbesar di dunia, mulai dari rudal balistik, rudal jelajah, hingga sistem hipersonik yang terus dikembangkan. Negara itu juga memiliki jaringan pertahanan udara berlapis yang dianggap sebagai salah satu yang paling kuat secara global.
Di laut, Rusia memang tidak mampu menandingi kekuatan gabungan armada NATO. Namun di kawasan tertentu seperti Laut Hitam, Laut Baltik, dan Arktik, Moskow masih memiliki kemampuan yang cukup untuk memengaruhi keseimbangan militer regional.
Dan di atas semua itu terdapat faktor yang paling menentukan. Senjata nuklir.
Rusia dan Amerika Serikat masih menguasai sebagian besar hulu ledak nuklir dunia. Selama kemampuan tersebut tetap ada, setiap perhitungan militer NATO akan selalu mempertimbangkan risiko eskalasi yang jauh melampaui perang konvensional.
Karena itulah NATO tidak memandang ancaman hanya dari besarnya ekonomi atau jumlah anggaran. Yang mereka lihat adalah kombinasi antara industri perang yang terus berkembang, pengalaman tempur yang nyata, kemampuan produksi senjata dalam jumlah besar, serta arsenal strategis yang masih sangat kuat.
Di mata NATO, persoalannya bukan apakah Rusia memiliki anggaran lebih besar daripada Barat.
Persoalannya adalah apakah Eropa mampu mengubah uang ratusan miliar dolar menjadi kekuatan tempur nyata secepat Rusia mengubah pengalaman perang menjadi kemampuan militer yang semakin matang.
Eropa Justru Makin Tidak Aman?
Bagi banyak pemimpin Eropa, meningkatkan kekuatan militer adalah langkah yang tidak bisa ditawar lagi. Perang Rusia-Ukraina telah mengubah cara pandang benua itu terhadap keamanan. Ancaman yang selama puluhan tahun dianggap sebagai bagian dari masa lalu kini kembali terasa nyata.
Namun ada sebuah paradoks yang mulai mengemuka.
Bagaimana jika semakin kuat NATO justru membuat Eropa semakin tegang?
Pertanyaan tersebut bukan sekadar teori. Sepanjang sejarah modern, perlombaan senjata sering kali menghasilkan efek yang berlawanan dari tujuan awalnya. Ketika satu pihak meningkatkan kemampuan militernya untuk merasa lebih aman, pihak lain sering kali melihatnya sebagai ancaman dan merespons dengan meningkatkan kekuatan mereka sendiri.
Siklus itu kemudian berulang. Dan semakin sulit dihentikan. Dalam beberapa tahun terakhir, negara-negara NATO mulai menggelontorkan dana dalam jumlah besar untuk membeli tank, rudal jarak jauh, sistem pertahanan udara, drone tempur, hingga amunisi dalam skala yang belum pernah terlihat sejak berakhirnya Perang Dingin.
Di sisi lain, Rusia juga terus memperluas produksi militernya.
Moskow meningkatkan kapasitas industri pertahanan, mempercepat produksi rudal dan drone, serta memperkuat postur militernya di berbagai kawasan strategis. Hasilnya adalah sebuah dinamika yang mengingatkan banyak pengamat pada perlombaan militer abad ke-20.
Namun situasi saat ini bahkan lebih rumit.
Pada masa Perang Dingin, dunia relatif terbagi dalam dua blok yang jelas. Kini, teknologi berkembang jauh lebih cepat, ancaman siber semakin besar, kecerdasan buatan mulai masuk ke medan perang, dan sistem persenjataan hipersonik memperpendek waktu pengambilan keputusan hingga hitungan menit.
Kesalahan kecil bisa memiliki konsekuensi yang jauh lebih besar.
Itulah sebabnya sebagian analis keamanan berpendapat bahwa stabilitas tidak selalu lahir dari jumlah senjata yang lebih banyak. Stabilitas juga bergantung pada komunikasi, transparansi, dan kemampuan mencegah salah perhitungan.
Masalahnya, tingkat kepercayaan antara Rusia dan Barat saat ini berada pada salah satu titik terendah sejak runtuhnya Uni Soviet.
Saluran dialog yang dulu membantu meredakan ketegangan semakin terbatas. Sementara itu, aktivitas militer di kawasan Baltik, Laut Hitam, dan Eropa Timur terus meningkat. Pesawat tempur, kapal perang, dan latihan militer kini semakin sering beroperasi dalam jarak yang berdekatan.
Dalam kondisi seperti itu, risiko salah tafsir ikut meningkat.
Sebuah latihan militer dapat dianggap sebagai persiapan serangan. Sebuah pengerahan pasukan bisa dibaca sebagai ancaman. Sebuah insiden kecil berpotensi berkembang menjadi krisis yang jauh lebih besar.
Karena itu, pertanyaan utama bagi Eropa mungkin bukan sekadar bagaimana membangun militer yang lebih kuat.
Pertanyaannya adalah bagaimana membangun keamanan yang lebih kuat tanpa menciptakan ketidakamanan baru.
NATO berpendapat bahwa peningkatan kemampuan militer diperlukan untuk mencegah konflik. Rusia berpendapat bahwa ekspansi dan penguatan NATO justru menjadi sumber ketidakstabilan. Kedua pihak mengklaim sedang bertindak demi keamanan.
Dan di situlah paradoks terbesar Eropa saat ini muncul.
Semakin besar anggaran pertahanan yang dikeluarkan, semakin banyak senjata yang diproduksi, dan semakin kuat kemampuan militer yang dibangun, semakin mendesak pula kebutuhan untuk memastikan bahwa kekuatan tersebut tidak pernah digunakan dalam perang yang sesungguhnya.
AS dan Qatar Dilaporkan Kaji Iran Bisa Cairkan Aset Beku Senilai 6 Miliar Dolar AS
Amerika Serikat (AS) dan Qatar seperti dilaporkan The Wall Street Journal pada Sabtu (20/6/2026) mengkaji pemberian akses bagi Iran terhadap aset beku senilai 6 miliar dolar (sekitar Rp106,9 triliun) guna keperluan kemanusiaan. Menurut sumber yang mengetahui hal itu, inisiatif tersebut sedang dipertimbangkan sebagai insentif bagi Iran untuk menandatangani perjanjian komprehensif terkait penyelesaian akhir konflik dengan AS.
Menurut rencana, aset yang saat ini dibekukan di Qatar akan dicairkan untuk transaksi pembelian pangan, obat-obatan, dan komoditas kemanusiaan lain. Mekanisme tersebut dapat memberi kerangka untuk konsesi selanjutnya yang berdampak pada aset-aset lain milik Iran yang masih dibekukan. Namun demikian, Iran dilaporkan masih belum menyetujui usulan tersebut.
Pada Ahad (14/6/2026), Iran dan AS menyatakan telah merampungkan nota kesepahaman perdamaian. Kemudian, pada Kamis dini hari (18/7/2026), pemimpin kedua negara itu menandatangani kesepakatan tersebut secara elektronik dan terpisah untuk mengakhiri perang.
Memorandum perdamaian yang diteken tersebut memberi waktu selama 60 hari bagi AS dan Iran untuk merundingkan kesepakatan akhir mereka terkait isu nuklir Iran dan sanksi AS terhadap Iran. Kesepakatan itu juga menetapkan waktu bagi AS untuk mengakhiri blokade lautnya terhadap Iran dan bagi Iran untuk memulihkan pelayaran di Selat Hormuz.
Amerika Serikat sebelumnya memastikan Iran akan dapat mengakses dana segar sebesar 300 miliar dolar AS (sekitar Rp5 kuadriliun) biaya rekonstruksi jika bersedia mematuhi kesepakatan. "Dana tersebut merupakan hal yang dapat mereka akses, dengan didanai oleh koalisi Teluk, sepanjang mereka mematuhi kewajibannya," kata Wakil Presiden AS J.D. Vance kepada CBS News, Senin (15/6/2026).
Hal itu disampaikan Vance saat untuk menjawab soal pernyataan Iran bahwa mereka akan mendapat 300 miliar dolar AS untuk rekonstruksi. Vance pun mengatakan AS tidak keberatan apabila negara-negara di kawasan Teluk memilih berinvestasi dalam proses rekonstruksi di Iran, sepanjang Teheran memenuhi komitmen mereka.
"Kami sepenuhnya terbuka dengan langkah negara-negara Teluk untuk berinvestasi dalam rekonstruksi di Iran. Asalkan Iran mengakhiri program nuklir mereka, menghilangkan uranium diperkaya mereka, dan terbuka sepenuhnya terhadap pengawasan dan langkah penegakan, yang dapat meyakinkan rakyat Amerika kalau mereka tak akan pernah memiliki senjata nuklir," ujar Vance.
Sebelumnya, kantor berita semi resmi Iran, Mehr, mengutip naskah nota kesepahaman perdamaian antara Iran dan AS yang menyatakan bahwa Amerika bersama sekutunya wajib menjamin upaya untuk memulihkan ekonomi Iran senilai paling sedikit 300 miliar dolar AS.