News Forex, Index & Komoditi ( Jumat, 8 September 2023 )
News Forex, Index & Komoditi
( Jum’at, 8 September 2023 )
Wall Steet beragam, data klaim pengangguran picu kegelisahan suku bunga
Indeks-indeks utama Wall Street beragam pada penutupan perdagangan Kamis (Jumat pagi WIB), dengan S&P 500 dan Nasdaq melemah terseret aksi jual saham-saham cip, sementara penurunan klaim pengangguran mingguan AS menambah kekhawatiran mengenai suku bunga dan inflasi yang tinggi.
Indeks Dow Jones Industrial Average terangkat 57,54 poin atau 0,17 persen, menjadi menetap di 34.500,73 poin. Indeks S&P 500 kehilangan 14,34 poin atau 0,32 persen, menjadi berakhir di 4.451,14 poin. Indeks Komposit Nasdaq terperosok 123,64 poin atau 0,89 persen, menjadi ditutup pada 13.748,83 poin.
Saham perusahaan kelas berat S&P Apple Inc merosot 2,9 persen, untuk kerugian hari kedua berturut-turut di tengah berita bahwa China telah memperluas pembatasan penggunaan iPhone oleh pegawai negeri, yang mengharuskan staf di beberapa lembaga pemerintah pusat untuk berhenti menggunakan ponsel mereka di tempat kerja.
Bloomberg melaporkan bahwa China berencana memperluas larangan iPhone ke perusahaan dan lembaga negara.
Hambatan dari Apple, pemasoknya, dan perusahaan-perusahaan dengan eksposur besar ke China mendorong sektor teknologi S&P 500 turun 1,6 persen, menjadikannya sektor dengan persentase penurunan terbesar di antara 11 sektor utama yang dijadikan acuan.
Dow mengungguli S&P dan Nasdaq karena Apple memiliki bobot yang lebih rendah dalam indeks cyclicals-heavy, yang merupakan bobot harga dibandingkan dengan S&P 500 yang bobot kapitalisasi pasarnya, di mana Apple adalah salah satu bobot terbesar.
Sektor utilitas yang defensif adalah yang memperoleh keuntungan terbesar di antara sektor-sektor S&P 500, terangkat 1,3 persen, yang menurut Fehr dari Edward Jones sebagai tanda lain dari suasana penghindaran risiko pasar.
Indeks semikonduktor Philadelphia turun 1,98 persen, sementara saham pemasok Apple termasuk Skyworks Solutions, Qualcomm dan Qorvo semuanya anjalok lebih dari 7,0 persen.
Laporan Departemen Tenaga Kerja AS menunjukkan jumlah orang Amerika yang mengajukan klaim pengangguran turun menjadi 216.000 untuk pekan yang berakhir 2 September, mencapai level terendah sejak Februari. Namun investor khawatir hal ini akan membantu mendorong Federal Reserve untuk melanjutkan kebijakan moneter ketat, sehingga menekan saham.
"Klaim mingguan adalah berita besar pagi ini, kabar baik ditafsirkan sebagai berita buruk dan sulit untuk mengabaikan berita dari China tentang Apple," kata Sahak Manuelian, direktur pelaksana dan kepala perdagangan ekuitas di Wedbush Securities.
Investor juga dengan hati-hati mengantisipasi angka inflasi Agustus, yang akan dirilis seminggu lagi.
Salah satu penyebabnya adalah kenaikan tajam harga minyak baru-baru ini, Manuelian menunjukkan adanya "kekhawatiran di kalangan investor bahwa inflasi mungkin akan mulai meningkat lagi, dan hal ini bukanlah hal yang gila."
Taruhan pada The Fed untuk mempertahankan suku bunga tidak berubah pada September mencapai 93 persen, namun peluang untuk jeda lagi dalam pertemuan November jauh lebih rendah yaitu sebesar 53,5 persen, menurut FedWatch Tool dari CME Group.
“Ada hal yang sangat kecil yang dapat digunakan oleh The Fed untuk menetapkan kebijakan moneter yang cukup ketat, namun tidak terlalu ketat hingga merusak perekonomian. Ini adalah hal yang kecil namun belum sepenuhnya tertutup,” kata Craig Fehr. kepala strategi investasi di Edward Jones, yang menyebut penurunan pada Kamis (7/9/2023) sebagai "sikap defensif yang hati-hati."
Beberapa menit sebelum penutupan, Presiden Fed New York John Williams mengatakan masih menjadi "pertanyaan terbuka" apakah kebijakan moneter cukup ketat untuk membawa perekonomian kembali ke keseimbangan. “Kita punya kebijakan yang bagus, tapi kita harus terus bergantung pada data,” katanya, merujuk pada rilis data mendatang yang akan dirilis sebelum pertemuan The Fed September.
Rick Meckler, partner di Cherry Lane Investments mengatakan berita dari China memfokuskan kembali investor pada gagasan “bahwa hubungan antara AS dan China merupakan risiko besar terhadap harga ekuitas saat ini, khususnya di bidang teknologi.”
Hal yang juga melemahkan sentimen terhadap negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia itu adalah data yang menunjukkan ekspor dan impor China turun pada Agustus.
Saham perusahaan China yang tercatat di AS, PDD Holdings, JD.com dan Alibaba jatuh lebih dari 4,0 persen, sementara Baidu kehilangan 3,4 persen.
Yang juga membantu menjaga Dow tetap bertahan adalah kenaikan 1,0 persen pada saham McDonald's setelah Wells Fargo meningkatkan peringkat sahamnya menjadi "overweight".
Perusahaan perangkat lunak otomasi UiPath melonjak 11,5 persen karena perkiraan pendapatan tahunan yang optimis.
Di bursa AS, terdapat 9,76 miliar saham berpindah tangan dibandingkan dengan rata-rata pergerakan 10,10 miliar dalam 20 sesi terakhir.
Mantan Pemimpin Mossad: Israel Sedang Terapkan Sistem Apartheid di Palestina
Seorang mantan kepala badan intelijen Israel, Mossad pada Rabu (6/9/2023) mengatakan, Israel sedang menerapkan sistem apartheid di Tepi Barat. Tamir Pardo menjadi mantan pejabat senior terbaru yang menyimpulkan bahwa perlakuan Israel terhadap warga Palestina di Tepi Barat sama dengan apartheid, mengacu pada sistem pemisahan ras di Afrika Selatan yang berakhir pada 1994.
Kelompok hak asasi manusia terkemuka di Israel dan luar negeri serta Palestina menuduh Israel dan pendudukannya selama 56 tahun di Tepi Barat, berubah menjadi sistem apartheid. Menurut mereka sistem apartheid memberikan status kelas dua bagi Palestina dan dirancang untuk mempertahankan hegemoni Yahudi dari Sungai Yordan hingga Laut Mediterania.
Sejumlah mantan pemimpin, diplomat, dan petugas keamanan Israel telah memperingatkan, Israel berisiko menjadi negara apartheid. Namun pernyataan Pardo bahkan lebih blak-blakan.
“Ada negara apartheid di sini. Di wilayah di mana dua orang diadili berdasarkan dua sistem hukum, itu adalah negara apartheid," ujar Pardo.
Pardo menjabat sebagai kepala badan mata-mata rahasia Israel periode 2011-2016. Pardo enggan mengatakan apakah dia memiliki pandangan bahwa Israel adalah negara apartheid saat memimpin Mossad. Namun Pardo mengatakan, dia yakin salah satu masalah yang paling mendesak di negaranya adalah masalah Palestina, selain program nuklir Iran, yang dipandang oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu sebagai ancaman nyata.
Pardo mengatakan, sebagai pemimpin Mossad, dia berulang kali memperingatkan Netanyahu bahwa dia perlu memutuskan perbatasan Israel, atau mengambil risiko kehancuran negara bagi orang-orang Yahudi. Tahun lalu, Pardo telah menjadi kritikus vokal terhadap Netanyahu dan upaya pemerintahnya untuk merombak sistem peradilan. Menurut Pardo, hal ini akan membawa Israel menjadi negara diktator.
Pernyataan Pardo mengenai pendudukan militer Israel jarang terjadi di antara para pemimpin gerakan protes akar rumput yang menentang perombakan peradilan. Sebagian besar dari mereka menghindari pembicaraan mengenai pendudukan, karena khawatir akan menakuti lebih banyak pendukung nasionalis.
Pernyataan Pardo, dan perombakan tersebut, muncul ketika pemerintahan sayap kanan Israel, yang terdiri dari partai-partai ultranasionalis yang mendukung aneksasi Tepi Barat, berupaya untuk memperkuat kendali Israel di wilayah tersebut. Beberapa menteri telah berjanji untuk melipatgandakan jumlah pemukim yang saat ini tinggal di Tepi Barat, yang berjumlah setengah juta jiwa.
Di apartheid Afrika Selatan, sistem yang didasarkan pada supremasi kulit putih dan segregasi rasial berlaku dari 1948 hingga 1994. Kelompok hak asasi manusia mendasarkan kesimpulan mereka terhadap Israel berdasarkan konvensi internasional seperti Statuta Roma tentang Pengadilan Kriminal Internasional. Undang-undang tersebut mendefinisikan apartheid sebagai sebuah rezim terlembaga yang melakukan penindasan dan dominasi sistematis oleh satu kelompok ras terhadap kelompok ras lainnya.
Pardo mengatakan, warga Israel bisa naik mobil dan mengemudi kemanapun mereka mau, kecuali Jalur Gaza yang diblokade. Tapi warga Palestina tidak bisa mengemudi kemanapun. Pardo mengatakan, pandangannya mengenai sistem di Tepi Barat adalah fakta.
Warga Israel dilarang memasuki wilayah Palestina di Tepi Barat, namun dapat berkendara melintasi Israel dan 60 persen wilayah Tepi Barat yang dikuasai Israel. Sementara warga Palestina memerlukan izin dari Israel untuk memasuki negaranya dan seringkali harus melewati pos pemeriksaan militer untuk dapat berpindah ke wilayah Tepi Barat.
Kelompok hak asasi manusia menyoroti kebijakan diskriminatif di Israel dan di Yerusalem timur yang dianeksasi. Termasuk blokade Israel terhadap Jalur Gaza, yang telah dikuasai oleh kelompok militan Hamas sejak 2007, dan pendudukannya di Tepi Barat. Israel menerapkan kendali menyeluruh atas wilayah tersebut, menerapkan sistem hukum dua tingkat, dan membangun serta memperluas pemukiman Yahudi yang dianggap ilegal oleh masyarakat internasional.
Israel menolak tuduhan apartheid. Israel mengatakan, warga Arabmempunyai hak yang sama. Israel memberikan otonomi terbatas kepada Otoritas Palestina yang diakui secara internasional dalam puncak proses perdamaian pada 1990an dan menarik tentara, serta pemukimnya dari Gaza pada 2005. Israel mengatakan, Tepi Barat adalah wilayah yang disengketakan dan nasibnya harus ditentukan dalam negosiasi.
Pardo memperingatkan, jika Israel tidak menetapkan perbatasan antara mereka dan Palestina, maka eksistensi Israel sebagai negara Yahudi akan terancam. Para ahli memperkirakan jumlah orang Arab akan melebihi jumlah orang Yahudi di Israel ditambah wilayah yang direbutnya pada tahun 1967 yaitu Tepi Barat, Jalur Gaza dan Yerusalem Timur. Pendudukan yang terus berlanjut dapat memaksa Israel mengambil pilihan yang sulit, antara meresmikan pemerintahan minoritas Yahudi atas warga Palestina yang kehilangan haknya, atau memberi mereka hak untuk memilih dan berpotensi mengakhiri impian Zionis akan tanah air Yahudi di wilayah bersejarah Palestina.
“Israel perlu memutuskan apa yang diinginkannya. Negara yang tidak memiliki perbatasan tidak mempunyai batas,” kata Pardo.
Delegasi Partai Komunis Cina akan Kunjungi Korut
Delegasi Partai Komunis Cina dan pemerintah yang dipimpin oleh Wakil Perdana Menteri, Liu Guozhong akan mengunjungi Korea Utara. Mereka akan menghadiri perayaan hari berdirinya Korea Utara pada akhir pekan ini.
Media pemerintah KCNA, pada Kamis (7/9/2023) melaporkan, kunjungan tersebut dilakukan atas undangan Komite Sentral Partai Pekerja Korea (WPK) yang berkuasa dan pemerintah Republik Demokratik Rakyat Korea (DPRK). WPK dipimpin oleh Kim Jong-un yang keluarganya telah mengendalikan Korea Utara sejak didirikan pada 1948.
Korea Utara merayakan hari berdirinya negara pada 9 September, yang dikenal sebagai Hari Pendirian Republik. Tahun ini akan menandai peringatan 75 tahun sejak semenanjung tersebut dibebaskan dari pendudukan Jepang.
Para pejabat Amerika Serikat (AS) mengatakan, Kim akan mengunjungi Rusia untuk membahas kemungkinan kesepakatan senjata dengan Presiden Vladimir Putin. The New York Times, mengutip pejabat yang tidak disebutkan namanya, mengatakan, kunjungan itu bisa dilakukan paling cepat minggu depan.
Rusia tidak memberikan komentar apapun mengenai laporan tersebut. Sementara media pemerintah Korea Utara belum menyebutkan adanya kunjungan ke Rusia.
Pada Juli, delegasi Cina yang dipimpin oleh anggota Politbiro Partai Komunis Cina, Li Hongzhong mengunjungi Pyongyang dan menghadiri parade militer memperingati 70 tahun berakhirnya Perang Korea. Ini adalah kunjungan pertama delegasi Cina sejak pandemi Covid-19.
Selama menghadiri parade militer, Li dan Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu terlihat akrab dengan Kim saat mereka menyaksikan rudal balistik nuklir milik Korea Utara. Bulan lalu Korea Utara mengizinkan warganya pulang untuk pertama kalinya sejak tahun 2020, ketika negara tersebut menutup perbatasannya selama pandemi.
Erdogan Minta Dewan Muslim AS Dorong Isu Islamofobia dibahas di Kongres
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan melakukan pertemuan dengan delegasi dari Dewan Organisasi Muslim Amerika Serikat (USCMO) pada Rabu (6/9/2023). Dalam kesempatan itu, dia menitipkan pesan untuk mendorong kongres AS melihat bahaya Islamofobia.
“Pendirian umat kita melawan Islamofobia, intoleransi, dan diskriminasi serta persatuan mereka sangat penting dalam memerangi ancaman ini,” ujar Erdogan dalam pertemuan di Kompleks Kepresidenan di Ankara dikutip dari Anadolu Agency.
Erdogan meminta delegasi tersebut untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya Islamofobia di kalangan politik. "Banyak dari Anda memiliki akses ke lingkaran politik di Amerika. Anda memainkan peran penting dalam hal perdamaian dan stabilitas sosial," katanya.
Menurut Erdogan, USCMO memiliki perwakilan dalam politik lokal dan federal. Dia menilai, dengan menggunakan pengaruh tersebut, delegasi itu dapat secara efektif memberikan informasi kepada semua kalangan politik, terutama Kongres Amerika.
Selain itu, Erdogan pun memberikan sorotan terhadap sentimen Anti-Turki yang beredar. “Saya yakin dukungan Anda akan berguna dalam menetralisir kampanye kotor lobi anti-Turki. Saya juga mengharapkan kontribusi Anda dalam menyampaikan fakta tentang organisasi teroris PKK, PYD, YPG dan FETO kepada publik Amerika,” ujarnya.
Permintaan itu menunjukkan pentingnya tugas yang dilakukan oleh USCMO untuk menjelaskan pemahaman Islam yang sebenarnya berdasarkan toleransi dan persaudaraan. “Kekuatan Anda sebagai komunitas Muslim di Amerika menjadi contoh bagi seluruh dunia Islam dan merupakan sumber kekuatan dan inspirasi," kata Erdogan.
Erdogan pun memberikan sorotan atas pelecehan terhadap Alquran. Tindakan itu disebut tidak dapat dibela dengan alasan kebebasan berekspresi dan tindakan tersebut menargetkan perdamaian dan stabilitas sosial. “Ini jelas merupakan kejahatan rasial dan barbarisme," ujarnya.
“Kami melihat sekali lagi dalam setiap kejadian betapa mereka yang menutup mata terhadap serangan terhadap Islam dan Muslim ini telah menginternalisasi nilai-nilai kemanusiaan,” kata presiden Turki itu.
Erdogan pun menekankan bahwa diadopsinya resolusi di Majelis Umum PBB dan Dewan Hak Asasi Manusia yang menganggap semua tindakan kekerasan terhadap kitab suci sebagai pelanggaran hukum internasional adalah perkembangan penting.
“Tentu saja, jelas bahwa kami perlu memastikan bahwa keputusan-keputusan ini tercermin dalam praktik. Sebagai warga Turki, kami terus menyerukan kepada negara-negara terkait untuk mengambil tindakan yang diperlukan terhadap mereka yang melakukan kejahatan rasial ini," ujarnya.
Sekjen PBB Serukan Pakta Solidaritas Iklim ke Negara-Negara Penghasil Emisi Terbesar
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) Antonio Guterres menekankan perlunya kerja sama yang lebih besar untuk mengatasi krisis iklim. Hal tersebut ia sampaikan dalam konferensi pers di Pertemuan Puncak ASEAN di Jakarta, Kamis (7/9/2023).
Guterres menuturkan pada bulan Juni, Juli, dan Agustus tahun resmi menjadi tiga bulan terpanas dalam catatan sejarah. "Planet kita memasuki musim panas yang membara, musim terpanas sepanjang sejarah. Para pemimpin harus meningkatkan upaya untuk mencari solusi iklim. Kita masih bisa menghindari kekacauan iklim yang terburuk. Waktunya hampir habis dan kita tidak punya waktu lagi," katanya.
Guterres mengatakan ia menyerukan pakta solidaritas iklim yang melibatkan semua penghasil emisi besar yang merupakan negara-negara G20 dan akan ia temui mulai besok. Kemungkinan Guterres merujuk pertemuan G20 di India.
"Saya telah meminta semua penghasil emisi besar melakukan upaya ekstra untuk mengurangi emisi dengan memobilisasi sumber daya keuangan dan teknis untuk mendukung negara-negara berkembang," katanya.
Guterres menyerukan negara-negara maju untuk mencapai emisi nol sedekat mungkin dengan tahun 2040 dan negara-negara berkembang sedekat mungkin pada tahun 2050.
"Saya memuji negara-negara anggota ASEAN, seperti Indonesia dan Vietnam yang memelopori kemitraan transisi energi yang adil, yang merupakan alat penting untuk membuka peluang pengurangan emisi, meningkatkan energi terbarukan, dan menumbuhkan ekonomi hijau," katanya.
Guterres mengatakan perlu ambisi, sumber daya dan dukungan dalam upaya penanggulangan pemanasan global yang lebih besar. Pada saat yang sama, katanya, juga mengatasi ketidaksetaraan yang semakin meningkat dan untuk menangani aksi iklim.
"Kita perlu mereformasi arsitektur keuangan global, sehingga benar-benar mewakili realitas ekonomi dan politik saat ini, dan lebih responsif terhadap kebutuhan negara-negara berkembang," kata Guterres.
"Kita membutuhkan gerakan Bretton Woods yang baru karena sistem yang kita miliki diciptakan setelah Perang Dunia Kedua yang sesuai dengan hubungan kekuasaan dan situasi ekonomi dunia pada tahun 1945,sangat berbeda dengan situasi yang kita hadapi saat ini," tambahnya.
Guterres juga menyerukan mekanisme utang yang efektif untuk mendukung penangguhan pembayaran, jangka waktu pinjaman yang lebih panjang, dan suku bunga yang lebih rendah. Sebab begitu banyak negara berkembang yang tercekik dengan hal tersebut.
"Dan kita perlu meningkatkan likuiditas dengan menyalurkan tambahan pendapatan 100 miliar Special Drawing Rights melalui bank-bank pembangunan multilateral, dengan menggunakan model yang diusulkan oleh Bank Pembangunan Afrika dan Bank Pembangunan Inter-Amerika," katanya.
Menurutnya hal ini akan memungkinkan u melipatgandakan sumber daya setidaknya lima kali lipat. Guterres juga mengatakan dinia membutuhkan stimulus Tujuan Pembangunan Berkelanjutan SDG setidaknya 500 miliar per tahun untuk membantu menyelamatkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
"Sayangnya, di banyak bidang kita mengalami kemunduran dalam semua upaya ini dan lebih banyak lagi, ASEAN dapat memberikan contoh kepada dunia, sebagai kekuatan ekonomi hijau global dan perintis transisi energi, yang berkelanjutan, adil, inklusif, dan merata," kata Guterres.
"PBB bangga menjadi mitra ASEAN dalam mewujudkan visi ini menjadi kenyataan bagi seluruh masyarakat di Asia Tenggara," tambahnya.
Biden Tolak Syarat Terdakwa Serangan 11 September
Presiden AS Joe Biden telah menolak beberapa persyaratan yang diminta oleh lima tahanan Teluk Guantanamo sebagai bagian dari kesepakatan dengan jaksa federal yang akan membuat mereka mengaku bersalah karena bersekongkol dalam serangan 11 September 2001, demikian dilaporkan New York Times pada Rabu (6/9/2023).
Kelima terdakwa, termasuk Khalid Sheikh Mohammed, militan Alqaeda yang dituduh oleh AS sebagai arsitek utama serangan 11 September telah ditawari kesepakatan untuk mengaku bersalah oleh jaksa yang akan menghindarkan mereka dari hukuman mati.
"Penghindaran hukuman mati ini sebagai imbalan atas pengakuan bersalah dan mereka akan mendapatkan hukuman penjara seumur hidup," demikian dilaporkan The New York Times.
Namun, para terdakwa telah menanggapi permintaan itu, dengan mengajukan sejumlah syarat. Termasuk syarat bahwa mereka tidak akan menjalani hukuman seumur hidup mereka di sel isolasi, dan akan diizinkan untuk makan dan berdoa dengan narapidana lain, kata surat kabar itu.
Namun, Gedung Putih mengonfirmasi bahwa Biden setuju dengan rekomendasi Menteri Pertahanan Lloyd Austin untuk tidak menerima syarat-syarat tersebut. Dengan kata lain, Biden menolak permintaan yang dikenal sebagai prinsip-prinsip kebijakan bersama itu, sebagai dasar untuk pembicaraan pembelaan.
"Serangan 9/11 adalah serangan terburuk terhadap Amerika Serikat sejak Pearl Harbor. Presiden tidak percaya bahwa menerima prinsip-prinsip kebijakan bersama sebagai dasar untuk perjanjian pra-sidang akan sesuai dalam situasi seperti ini," ujar juru bicara Gedung Putih dalam sebuah email.
"Pemerintah berkomitmen untuk memastikan bahwa proses komisi militer berlangsung adil dan memberikan keadilan bagi para korban, penyintas, keluarga, dan mereka yang dituduh melakukan kejahatan," katanya.
Lebih dari 3.000 orang tewas dalam serangan pesawat yang dibajak oleh militan al Qaeda menggunakan empat jet maskapai penerbangan komersial, menerbangkan dua di antaranya ke menara kembar World Trade Center di New York City.
Para militan menabrakkan pesawat ketiga ke Pentagon di Washington, D.C. Pesawat keempat jatuh di daerah pedesaan Pennsylvania setelah para penumpang melakukan perlawanan terhadap para pembajak.
Presiden Korsel Ingin Semua Kerja Sama Militer dengan Korut Dihentikan
Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol mengatakan pada Rabu (6/9/2023) bahwa setiap upaya untuk bekerja sama dengan Korea Utara dalam urusan militer dengan cara yang merusak perdamaian internasional harus segera dihentikan. Yoon membuat komentar tersebut pada pertemuan puncak dengan negara-negara ASEAN di Jakarta, Indonesia.
Namun tidak dijelaskan lebih lanjut, apakah komentarnya itu muncul di tengah laporan bahwa sedang terjadi negosiasi senjata antara Korea Utara dan Rusia. Kedua negara dikabarkan secara intensif meningkatkan kerja sama pertahanan termasuk jual beli senjata. Terlebih lagi, pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un, berencana untuk mengunjungi Rusia dalam waktu dekat untuk bertemu dengan Presiden Vladimir Putin.
"Upaya kerja sama militer dengan Korea Utara yang membahayakan perdamaian internasional harus segera dihentikan," kantor Yoon mengutip pernyataannya dalam sebuah pertemuan dengan para pemimpin negara-negara ASEAN.
Namun Korea Utara dan Rusia telah sama-sama membantah bahwa mereka sedang melakukan negosiasi soal kerja sama senjata. Sebelumnya, New York Times melaporkan Kim Jong Un pada akhir bulan ini akan menuju ke kota pelabuhan Vladivostok, Rusia.
"Pertemuan itu membahas penyediaan senjata bagi Moskow untuk perang di Ukraina," menurut New York Times melaporkan pekan ini.
Namun laporan itu dibantah Menteri Pertahanan Rusia, Sergei Shoigu, yang sebelumnya mengatakan bahwa kedua negara hanya berencana untuk melakukan latihan militer bersama.
Pada pertemuan selanjutnya dengan para pemimpin ASEAN, bersama dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida dan Perdana Menteri Cina Li Qiang, Yoon mengatakan Korea Selatan akan bekerja sama dengan kedua negara Asia tersebut. Pertemuan tahunan antara ketiganya belum pernah diadakan sejak tahun 2019 karena ketegangan geopolitik.
NATO ungkap tidak ada indikasi serangan sengaja Rusia ke Rumania
NATO menyatakan tidak ada indikasi bahwa puing-puing drone atau pesawat nirawak di wilayah Rumania disebabkan oleh serangan Rusia yang disengaja terhadap Romania, kata Sekjen NATO Jens Stoltenberg pada Kamis.
Ukraina pada Senin mengatakan bahwa pesawat tak berawak diledakkan di Rumania selama serangan udara Rusia semalaman di pelabuhan Ukraina di seberang Sungai Danube.
Serangan terhadap situs tersebut meningkat sejak Juli ketika Moskow membatalkan perjanjian yang mencabut blokade de facto Rusia terhadap pelabuhan Laut Hitam Ukraina.
Para pejabat Rumania awalnya membantah tuduhan Ukraina tetapi mengubah arah pada Rabu, dan Menteri Pertahanan Angel Tilvar mengatakan bahwa bagian dari pesawat tak berawak Rusia jatuh di daerah Rumania.
"Kami tidak memiliki informasi apa pun yang menunjukkan adanya serangan yang disengaja oleh Rusia, dan kami sedang menunggu hasil penyelidikan yang sedang berlangsung," kata Stoltenberg kepada anggota parlemen Uni Eropa.
Stoltenberg menekankan adanya risiko yang ditimbulkan oleh serangan udara Rusia di daerah yang sangat dekat dengan wilayah aliansi.
"Ini menunjukkan adanya risiko insiden dan kecelakaan. Terlepas dari hasil (penyelidikan) tersebut, yang kami lihat tentu saja adalah banyaknya pertempuran dan juga serangan udara di dekat perbatasan NATO," katanya.
Rusia telah melakukan serangan udara jarak jauh terhadap sasaran-sasaran di Ukraina sejak Rusia menginvasi negara tetangganya tahun lalu.
Pemerintah Ukraina telah melaporkan dugaan senjata Rusia terbang di atas atau menabrak negara-negara tetangganya beberapa kali.
Dalam insiden yang paling serius, dua orang tewas di Polandia akibat sebuah rudal yang jatuh di dekat perbatasan pada November lalu.
Polandia dan sekutu NATO kemudian mengatakan bahwa itu adalah rudal pertahanan udara Ukraina yang salah sasaran.
Sekjen PBB dukung India masukkan Uni Afrika dalam G20
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mendukung upaya India membuat Uni Afrika bergabung sebagai anggota Kelompok 20 ekonomi besar dunia (G20).
"Tentunya saya akan sangat senang melihat Uni Afrika menjadi anggota G20," kata Guterres dalam konferensi pers di sela-sela KTT ke-43 ASEAN di Jakarta, Kamis.
Meskipun terdapat kemitraan yang sangat solid di Uni Afrika, menurut dia, negara-negara Afrika mempunyai masalah serius dalam hal keterwakilan benua itu dalam lembaga-lembaga internasional saat ini.
"Sebagian besar negara-negara Afrika masih berada di bawah rezim kolonial sehingga Afrika menjadi korban ganda kolonialisme. Oleh karena itu, saya sangat mendukung kehadiran negara Afrika (di lembaga internasional) setidaknya sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB," kata Guterres.
Untuk itu dia menyambut baik upaya India yang terus mendorong bergabungnya Uni Afrika dalam G20.
India yang mengetuai G20 tahun ini melakukan berbagai upaya untuk membuat Uni Afrika menjadi anggota G20 yang jika terjadi menjadi warisan keketuaan India dalam forum global itu.
"India mengupayakan agar Uni Afrika bergabung sebagai anggota G20 selama masa presidensi kami," kata Sherpa G20 India Amitabh Kant dalam sebuah pengarahan pers di New Delhi pada Agustus lalu.
Pemerintah India memandang bergabungnya Uni Afrika dalam G20 dapat lebih mendorong pembahasan dan upaya-upaya mengatasi berbagai masalah negara-negara Global South.
Global South digunakan untuk menggambarkan negara-negara yang ekonominya belum sepenuhnya berkembang dan menghadapi tantangan, seperti pendapatan per kapita yang rendah, tingkat pengangguran yang tinggi, dan kekurangan modal yang penting, misalnya teknologi.
Global South juga mengacu kepada wilayah Amerika Latin, Asia, Afrika, dan Oseania.
Salah satu langkah yang dilakukan India untuk mendorong Uni Afrika bergabung dalam G20 adalah membentuk satuan tugas sektor bisnis, yaitu Dewan Aksi B20 India untuk integrasi ekonomi Afrika.
Sejumlah upaya sudah dilakukan satgas India itu, antara lain mengubah sistem pertanian dan pangan untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, serta tingkat gizi secara berkelanjutan; memfasilitasi perdagangan untuk memanfaatkan potensi integrasi ke dalam rantai nilai regional dan global; menjembatani kesenjangan konektivitas fisik dan digital melalui fasilitasi infrastruktur investasi.