News Komoditi & Global ( Kamis, 8 Januari 2026 )
News Komoditi & Global
( Kamis, 8 Januari 2026 )
Harga Emas Global Anjlok Imbas Profit Taking, Data AS Tahan Tekanan
Harga emas dunia terkoreksi lebih dari 1% akibat aksi ambil untung alias profit taking, meski pelemahan data tenaga kerja AS menahan tekanan lewat ekspektasi pemangkasan suku bunga The Fed. Melansir Reuters pada Kamis (8/1/2026), harga emas di pasar spot tercatat melemah 0,9% ke level US$4.445,32 per troy ounce. Harga emas sempat anjlok hingga 1,7% ke US$4.422,89. Sementara itu, kontrak berjangka emas AS untuk pengiriman Februari 2026 ditutup turun 0,7% ke US$4.462,50. Direktur perdagangan logam High Ridge Futures, David Meger, menilai koreksi kali ini lebih mencerminkan aksi ambil untung menyusul lonjakan harga sebelumnya. “Kami melihat pelemahan hari ini sebagai profit taking setelah kenaikan signifikan dalam beberapa waktu terakhir,” ujarnya. Meski demikian, Meger menambahkan bahwa data ketenagakerjaan yang melunak tetap menopang prospek pelonggaran kebijakan moneter The Fed, yang belakangan menjadi penopang harga emas. Data menunjukkan lowongan pekerjaan di AS turun lebih dalam dari perkiraan pada November 2025, setelah sempat naik tipis pada Oktober 2025. Laporan terpisah dari ADP juga mengindikasikan pertumbuhan lapangan kerja sektor swasta pada Desember 2025 lebih rendah dari estimasi.
Dari sisi geopolitik, ketidakpastian global masih berlanjut menyusul penangkapan Presiden Venezuela Nicolás Maduro pada akhir pekan lalu. Presiden AS Donald Trump pada Selasa mengumumkan rencana untuk memurnikan dan menjual minyak mentah Venezuela. Gedung Putih secara terpisah juga mengonfirmasi adanya pembahasan terkait akuisisi Greenland, termasuk kemungkinan keterlibatan militer. Sementara itu, bank sentral China memperpanjang tren pembelian emasnya menjadi 14 bulan berturut-turut pada Desember 2025, berdasarkan data resmi. “Data dari China terus menunjukkan kuatnya permintaan dari Asia, yang menjadi salah satu alasan di balik dorongan kenaikan harga emas belakangan ini,” kata Meger. Emas, yang tidak memberikan imbal hasil, cenderung diuntungkan dalam lingkungan suku bunga rendah serta pada periode ketidakpastian global. Adapun logam mulia lainnya mencatatkan penurunan tajam. Harga perak spot anjlok 4,1% ke US$77,93 per troy ounce. HSBC menaikkan proyeksi harga perak 2026 menjadi US$68,25, namun memperingatkan potensi volatilitas seiring meredanya pasokan. Goldman Sachs juga menilai tipisnya persediaan di London dapat memicu pergerakan ekstrem dan reli berbasis short squeeze yang berpotensi berbalik arah. Harga platinum spot merosot 6,5% ke US$2.285,75, sedangkan palladium turun 5,2% ke US$1.727,40.
Harga Minyak Dunia Turun Pasca Pernyataan Trump Tentang Minyak Venezuela
Harga minyak turun pada Rabu (7/1/2026) karena investor mencerna kesepakatan Presiden AS Donald Trump untuk mengimpor minyak mentah Venezuela senilai hingga US$ 2 miliar, sebuah langkah yang diprediksi akan meningkatkan pasokan ke konsumen minyak terbesar di dunia.
Mengutip Reuters, harga minyak mentah Brent ditutup turun 74 sen, atau 1,2%, menjadi US$ 59,96 per barel, sementara minyak mentah West Texas Intermediate AS turun US$ 1,14, atau 2%, menjadi US$ 55,99 per barel.
Kedua patokan tersebut turun lebih dari US$ 1 per barel selama sesi perdagangan sebelumnya, dengan pelaku pasar memperkirakan pasokan global yang melimpah tahun ini.
Venezuela akan menyerahkan antara 30 juta dan 50 juta barel minyak yang dikenai sanksi kepada AS, tulis Trump dalam unggahan media sosial pada hari Selasa.
Kesepakatan antara Washington dan Caracas awalnya dapat memerlukan pengalihan rute kargo yang ditujukan ke China, kata sumber kepada Reuters.
"Harga minyak mentah berjangka terus berada dalam posisi defensif setelah aksi jual besar-besaran kemarin sore menyusul berita bahwa Venezuela akan memberikan antara 30 hingga 50 juta barel minyak kepada AS," kata Dennis Kissler, wakil presiden senior perdagangan di BOK Financial.
Kapal Tanker Minyak Kosong Berbendea Rusia Disita
Venezuela memiliki jutaan barel minyak yang dimuat di kapal tanker dan tangki penyimpanan yang tidak dapat dikirim sejak pertengahan Desember karena blokade ekspor yang diberlakukan oleh Trump. Blokade tersebut merupakan bagian dari kampanye tekanan AS terhadap pemerintahan Presiden Venezuela Nicolas Maduro yang berpuncak pada penangkapan Maduro oleh pasukan AS pada akhir pekan.
Para pejabat tinggi Venezuela menyebut penangkapan Maduro sebagai penculikan dan menuduh AS mencoba mencuri cadangan minyak negara yang sangat besar.
AS juga menyita sebuah kapal tanker minyak kosong berbendera Rusia yang terkait dengan Venezuela di Samudra Atlantik pada hari Rabu.
Memberikan sedikit dukungan pada harga, stok minyak mentah AS turun sebesar 3,8 juta barel menjadi 419,1 juta barel pada pekan yang berakhir 2 Januari, menurut Badan Informasi Energi (EIA).
Para analis memperkirakan kenaikan sebesar 447.000 barel.
Stok bensin AS meningkat sebesar 7,7 juta barel pada pekan tersebut, kata EIA, dibandingkan dengan ekspektasi analis dalam jajak pendapat Reuters untuk "peningkatan sebesar 3,2 juta barel."
Stok distilat, yang meliputi diesel dan minyak pemanas, naik sebesar 5,6 juta barel pada pekan tersebut dibandingkan dengan ekspektasi kenaikan sebesar 2,1 juta barel.
Analis Morgan Stanley memperkirakan pasar minyak dapat mencapai surplus hingga 3 juta barel per hari pada paruh pertama tahun 2026, berdasarkan pertumbuhan permintaan yang lemah tahun lalu dan peningkatan pasokan dari produsen OPEC dan non-OPEC.
Namun, prospek ekspor minyak Venezuela yang lebih tinggi dan murah dapat menghentikan ekspansi kapasitas produksi di AS dan tempat lain, kata analis di BMI, sebuah unit dari Fitch Solutions, dalam sebuah catatan pada hari Rabu.
Venezuela telah menjual minyak mentah unggulannya, Merey, dengan harga sekitar US$ 22 per barel di bawah Brent untuk pengiriman di pelabuhannya.
"Hal itu meningkatkan perkiraan harga minyak dalam jangka menengah, terutama jika rezim Venezuela bertahan," kata analis BMI.
Wall Street Dibuka Datar Usai Reli Saham AI, Fokus ke Data Tenaga Kerja
Indeks utama Wall Street dibuka relatif datar pada perdagangan Rabu (7/1/2026), setelah investor mengambil jeda usai reli saham-saham berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) pada sesi sebelumnya.
Pasar kini menanti rilis data ketenagakerjaan Amerika Serikat (AS) yang dijadwalkan keluar sepanjang hari ini.
Melansir Reuters, Indeks Dow Jones Industrial Average naik 50,6 poin atau 0,10% saat pembukaan ke level 49.512,72. Sementara itu, S&P 500 turun tipis 0,3 poin ke posisi 6.945,07, dan Nasdaq Composite melemah 2,3 poin atau 0,01% ke level 23.544,89.
Wall Street ditutup menguat pada Selasa (6/1) seiring kembali menguatnya sentimen terhadap saham-saham terkait AI yang mendorong kinerja emiten chip. Saham sektor kesehatan juga melonjak, membawa S&P 500 mencetak rekor penutupan tertinggi.
Namun, perhatian investor kini beralih ke data pasar tenaga kerja. Laporan Job Openings and Labor Turnover Survey (JOLTS) untuk November dijadwalkan dirilis setelah pasar dibuka.
Sebelumnya, laporan ketenagakerjaan ADP yang dirilis Rabu menunjukkan penambahan tenaga kerja sektor swasta AS sebesar 41.000 orang pada Desember, lebih rendah dari perkiraan pasar yang memproyeksikan kenaikan 47.000 orang, berdasarkan survei Reuters.
“Data ADP sangat condong pada perusahaan besar, sementara sebagian besar lapangan kerja di AS justru berasal dari perusahaan kecil. Jadi, data ini tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi pasar tenaga kerja secara menyeluruh,” ujar Kim Forrest, Chief Investment Officer Bokeh Capital Partners.
Forrest menambahkan, investor cenderung bersikap hati-hati dalam beberapa hari ke depan dan menghindari posisi besar hingga laporan nonfarm payrolls yang krusial dirilis pada Jumat.
Pelaku pasar juga berharap memperoleh data ekonomi yang lebih andal setelah penutupan sebagian pemerintahan AS terpanjang dalam sejarah yang terjadi pada akhir 2025.
Saham-saham chip, yang menjadi pendorong reli pada Selasa, bergerak relatif stabil pada perdagangan pra-pasar. Saham Nvidia naik 0,6%.
Sementara itu, saham produsen memori yang sebelumnya melonjak karena prospek kekurangan pasokan dan kenaikan harga mulai terkoreksi. Saham SanDisk dan Micron Technology masing-masing turun 1,4% dan 0,9%, setelah sehari sebelumnya melonjak 27,5% dan 10%.
Saat ini, indeks S&P 500 hanya berjarak sekitar 0,8% dari level psikologis 7.000, sementara Dow Jones tinggal sekitar 1% menuju level historis 50.000.
Ketiga indeks utama Wall Street mengawali tahun 2026 dengan kinerja positif, setelah mencatatkan tiga tahun berturut-turut kenaikan dua digit sepanjang 2025.
Pasar juga mencermati perkembangan geopolitik global, termasuk situasi di Venezuela dan pemanfaatan sumber daya minyak negara tersebut, menyusul penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro pada akhir pekan lalu.
Presiden AS Donald Trump menyatakan bahwa Amerika Serikat akan memurnikan dan menjual hingga 50 juta barel minyak mentah yang selama ini tertahan di negara Amerika Latin tersebut.
Gedung Putih juga mengungkapkan bahwa Trump tengah membahas berbagai opsi untuk mengakuisisi Greenland, termasuk potensi penggunaan kekuatan militer AS.
Di luar itu, saham Strategy naik 4% pada perdagangan pra-pasar setelah MSCI membatalkan rencana untuk mengeluarkan perusahaan penyimpan bitcoin dan sejumlah perusahaan treasury kripto lainnya dari indeksnya.
Jepang Kecam Larangan Ekspor China, Ketegangan Dagang Kian Memanas
Pemerintah Jepang mengecam keras keputusan China melarang ekspor barang “dual-use” atau penggunaan ganda yang berkaitan dengan kepentingan militer Jepang.
Tokyo menilai kebijakan tersebut tidak sejalan dengan praktik internasional dan berpotensi memicu pembatasan lebih luas terhadap ekspor mineral langka (rare earth) dari China.
Larangan yang diumumkan Beijing pada Selasa itu mencakup barang, perangkat lunak, dan teknologi yang memiliki fungsi sipil sekaligus militer, termasuk mineral penting yang digunakan dalam pembuatan drone dan semikonduktor.
Kebijakan ini muncul di tengah memanasnya hubungan kedua negara, dua ekonomi terbesar di Asia.
Juru Bicara Utama Pemerintah Jepang, Kepala Sekretaris Kabinet Minoru Kihara, menyebut langkah China sebagai tindakan yang “sangat tidak dapat diterima dan sangat disesalkan”, karena secara khusus menargetkan Jepang.
Namun, pemerintah Jepang belum dapat memastikan dampak langsung kebijakan tersebut terhadap industri nasional karena jenis barang yang terdampak belum dijelaskan secara rinci.
Ketegangan ini bermula dari pernyataan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi pada akhir tahun lalu yang menyebut kemungkinan serangan China ke Taiwan sebagai ancaman eksistensial bagi Jepang.
China menuntut pernyataan tersebut dicabut, namun Takaichi menolak. Taiwan sendiri diperintah secara demokratis dan menolak klaim kedaulatan China atas wilayahnya.
Sebagai respons, Beijing menerapkan serangkaian langkah balasan, termasuk larangan ekspor barang yang ditujukan bagi pengguna militer atau yang dapat memperkuat kemampuan pertahanan Jepang.
Sentimen negatif pasar langsung terasa. Indeks saham Nikkei turun sekitar 1% pada Rabu, berlawanan dengan tren penguatan bursa AS dan Eropa. Saham kontraktor pertahanan besar seperti Kawasaki Heavy Industries dan Mitsubishi Heavy Industries termasuk yang paling tertekan, masing-masing turun sekitar 2%.
Kekhawatiran pasar meningkat setelah media China Daily melaporkan bahwa Beijing tengah mempertimbangkan pembatasan lanjutan terhadap ekspor rare earth ke Jepang. Jika terealisasi, langkah tersebut berpotensi berdampak besar pada sektor manufaktur Jepang, terutama industri otomotif.
Meski Jepang telah berupaya mendiversifikasi sumber pasokan sejak China membatasi ekspor rare earth pada 2010, negara itu masih bergantung sekitar 60% pada impor dari China. Untuk jenis rare earth berat tertentu, seperti yang digunakan dalam magnet motor kendaraan listrik dan hibrida, ketergantungan Jepang terhadap China nyaris total.
Produsen mobil Subaru menyatakan terus memantau perkembangan situasi, sementara Toyota dan Nissan belum memberikan komentar.
Ekonom Nomura Research Institute, Takahide Kiuchi, memperkirakan pembatasan ekspor rare earth selama tiga bulan dapat merugikan dunia usaha Jepang hingga 660 miliar yen atau sekitar US$ 4,2 miliar, serta memangkas pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) tahunan sebesar 0,11%.
Jika berlangsung selama satu tahun, dampaknya bisa mencapai penurunan PDB sebesar 0,43%.
Pengamat rantai pasok dari Shanghai, Cameron Johnson, menilai Jepang tidak akan tinggal diam jika pembatasan China mulai menyasar sektor sipil dan komersial.
Menurutnya, Jepang berpotensi melakukan pembalasan di sektor lain, seperti semikonduktor dan material manufaktur berteknologi tinggi yang dibutuhkan China.
Di sisi lain, China juga meluncurkan penyelidikan anti-dumping terhadap impor dichlorosilane dari Jepang, bahan kimia penting untuk industri semikonduktor, sebagaimana diumumkan Kementerian Perdagangan China.
Sejak pernyataan Takaichi soal Taiwan pada November lalu, China telah mengimbau warganya untuk tidak berkunjung ke Jepang, menghentikan impor makanan laut Jepang, serta membatalkan sejumlah pertemuan dan acara budaya bilateral.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump, yang sebelumnya menengahi gencatan senjata perang dagang AS–China dan berencana mengunjungi Beijing pada April mendatang, disebut telah meminta Takaichi agar tidak memperkeruh situasi.
Meski demikian, perselisihan ini belum berdampak pada tingkat popularitas Takaichi di dalam negeri.
Sejumlah analis membandingkan ketegangan saat ini dengan konflik diplomatik pada 2012, ketika Jepang menasionalisasi pulau sengketa yang memicu protes besar-besaran di China dan membekukan pertemuan tingkat tinggi selama lebih dari dua tahun.
Presiden Itochu Corp, Keita Ishii, memperkirakan konflik ini akan berlangsung lama. “Saya pikir ini akan berlarut-larut,” ujarnya dalam wawancara televisi.
Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning kembali menegaskan tuntutan Beijing agar Jepang mencabut pernyataan terkait Taiwan. Ia mendesak Tokyo untuk “merenungkan kesalahannya dan mengoreksi pernyataan yang keliru”.
Trump Umumkan Penyerahan 30–50 Juta Barel Minyak Venezuela ke AS
Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan bahwa Venezuela akan menyerahkan antara 30 juta hingga 50 juta barel minyak yang selama ini berada dalam status sanksi Amerika Serikat.
Minyak tersebut sebelumnya tertahan di fasilitas penyimpanan akibat embargo Washington terhadap ekspor minyak Venezuela.
Trump menyatakan minyak itu akan dijual dengan harga pasar, sementara pendapatan hasil penjualan akan berada di bawah kendalinya. Ia mengklaim langkah tersebut bertujuan memastikan dana digunakan untuk “kepentingan rakyat Venezuela dan Amerika Serikat”.
“Saya telah menginstruksikan Menteri Energi Chris Wright untuk mengeksekusi rencana ini segera,” kata Trump.
Dalam pernyataannya di platform Truth Social pada Selasa waktu setempat, Trump menjelaskan bahwa minyak tersebut akan diangkut menggunakan kapal penyimpanan dan dikirim langsung ke pelabuhan bongkar muat di Amerika Serikat.
Pengumuman ini melanjutkan pernyataan Trump sebelumnya yang menyebut pemerintahannya akan “mengambil kembali” cadangan minyak Venezuela serta menghidupkan kembali industri energi negara Amerika Latin tersebut.
Pernyataan itu muncul setelah kebijakan kontroversial pemerintahannya yang disebut telah menculik Presiden Venezuela Nicolas Maduro.
Trump juga mengklaim bahwa perusahaan-perusahaan minyak AS siap menggelontorkan investasi miliaran dolar untuk memperbaiki infrastruktur energi Venezuela yang telah rusak dan mengelola cadangan minyak negara itu.
Ia bahkan menyebut, tanpa dasar hukum internasional, bahwa cadangan minyak Venezuela telah “dicuri” dari Amerika Serikat.
Padahal, secara hukum internasional, Amerika Serikat tidak memiliki klaim kepemilikan atas minyak Venezuela. Meski demikian, pada era Presiden Hugo Chavez, Venezuela memang sempat menyita aset sejumlah perusahaan energi AS sebagai bagian dari kebijakan nasionalisasi sektor migas.
Tiga perusahaan minyak terbesar Amerika Serikat—Chevron, ExxonMobil, dan ConocoPhillips—belum memberikan komentar resmi terkait rencana Trump. Namun, laporan media AS menyebutkan bahwa perwakilan ketiga perusahaan tersebut dijadwalkan bertemu dengan Trump pada Jumat untuk membahas isu Venezuela.
Dari sisi pasar global, tambahan pasokan minyak sebesar 50 juta barel per hari (bpd) dinilai relatif kecil. Konsumsi minyak dunia saat ini telah melampaui 100 juta bpd, sementara produksi minyak Amerika Serikat sendiri mencapai sekitar 14 juta bpd.
Pakar energi dari Baker Institute, Houston, Mark Finley, menyebut dampak kebijakan ini sulit diukur tanpa kejelasan lebih lanjut.
“30 hingga 50 juta barel itu untuk jangka waktu berapa? Itu yang menentukan signifikansinya,” ujar Finley.
Ia menambahkan, jika volume tersebut dilepas dalam satu bulan, maka hampir setara dengan seluruh produksi Venezuela saat ini. Namun, jika dibagi dalam satu tahun, dampaknya terhadap pasar global akan sangat terbatas.
Sementara itu, Scott Montgomery, pakar energi global dari University of Washington, menilai klaim Trump soal pengendalian pendapatan minyak justru menambah ketidakpastian.
“Saya tidak punya gambaran jelas bagaimana Trump akan mendistribusikan uangnya. Hampir tidak ada preseden untuk hal seperti ini, setidaknya di Amerika Serikat,” katanya.
Para analis menilai memulihkan produksi minyak Venezuela mendekati puncaknya pada era 1990-an—lebih dari 3 juta bpd—akan membutuhkan investasi besar dan waktu bertahun-tahun.
Menurut estimasi Rystad Energy, perusahaan konsultan asal Norwegia, sektor minyak Venezuela membutuhkan investasi sekitar US$110 miliar untuk mengembalikan produksi ke level dua juta bpd.
“Diperlukan pekerjaan ilmiah dan rekayasa yang signifikan di tahap awal untuk memahami kondisi reservoir minyak yang telah berubah seiring waktu,” kata Montgomery.
Sebagian pengamat pasar juga meragukan kesediaan perusahaan AS berinvestasi besar di Venezuela, mengingat pengalaman pahit penyitaan aset di masa lalu serta kondisi pasar minyak global yang relatif melimpah.
ExxonMobil dan ConocoPhillips masing-masing memenangkan arbitrase internasional senilai US$1,6 miliar dan US$8,7 miliar akibat nasionalisasi ladang minyak swasta Venezuela pada 2007. Namun, pemerintah Venezuela tidak pernah membayar kompensasi tersebut.
Saat ini, Chevron menjadi satu-satunya perusahaan minyak besar AS yang masih beroperasi di Venezuela, dengan produksi sekitar 150.000 bpd.
Venezuela pernah menjadi salah satu produsen minyak terbesar dunia. Namun, sanksi AS serta bertahun-tahun kurang investasi, salah urus, dan korupsi di bawah pemerintahan Chavez dan Maduro telah membuat sektor migas negara itu merosot tajam.
Meski memiliki cadangan minyak terbesar di dunia, produksi Venezuela saat ini menyumbang kurang dari 1 persen dari total pasokan minyak global.
AS dan Venezuela Sepakati Ekspor Minyak hingga US$ 2 Miliar
Amerika Serikat dan Venezuela mencapai kesepakatan untuk mengekspor minyak mentah Venezuela ke Amerika Serikat dengan nilai hingga US$ 2 miliar.
Presiden AS Donald Trump mengumumkan kesepakatan tersebut pada Selasa (6/1), menandai langkah negosiasi besar yang berpotensi mengalihkan pasokan minyak Venezuela dari China sekaligus membantu Caracas menghindari pemangkasan produksi yang lebih dalam.
Kesepakatan ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah Venezuela merespons tuntutan Trump agar membuka sektor migasnya bagi perusahaan-perusahaan energi AS.
Trump sebelumnya menegaskan bahwa Presiden interim Venezuela Delcy Rodriguez harus memberikan “akses penuh” kepada Amerika Serikat dan perusahaan swasta terhadap industri minyak Venezuela, atau menghadapi tekanan militer lebih lanjut.
Sejak pertengahan Desember, Venezuela memiliki jutaan barel minyak yang tertahan di kapal tanker dan tangki penyimpanan akibat blokade ekspor yang diberlakukan pemerintahan Trump. Blokade tersebut merupakan bagian dari eskalasi tekanan AS terhadap pemerintahan Presiden Venezuela Nicolas Maduro, yang berpuncak pada penangkapannya oleh pasukan AS akhir pekan lalu.
Sejumlah pejabat tinggi Venezuela mengecam penangkapan Maduro sebagai tindakan penculikan dan menuding AS berupaya menguasai cadangan minyak Venezuela yang sangat besar.
Trump menyatakan Venezuela akan “menyerahkan” sekitar 30 juta hingga 50 juta barel minyak yang dikenai sanksi kepada Amerika Serikat.
“Minyak ini akan dijual dengan harga pasar, dan dana hasil penjualannya akan dikendalikan oleh saya sebagai Presiden Amerika Serikat, untuk memastikan digunakan demi kepentingan rakyat Venezuela dan Amerika Serikat,” tulis Trump dalam unggahan media sosial.
Trump menunjuk Menteri Energi AS Chris Wright untuk mengeksekusi kesepakatan tersebut. Minyak akan diambil langsung dari kapal-kapal tanker dan dikirim ke pelabuhan AS.
Dua sumber industri menyebutkan bahwa untuk merealisasikan pengiriman awal, kargo minyak yang sebelumnya ditujukan ke China kemungkinan besar akan dialihkan ke AS. China selama satu dekade terakhir menjadi pembeli terbesar minyak Venezuela, terutama setelah AS menjatuhkan sanksi terhadap perusahaan yang terlibat perdagangan minyak Venezuela pada 2020.
“Trump ingin ini terjadi secepat mungkin agar bisa diklaim sebagai kemenangan besar,” ujar seorang sumber industri minyak.
Hingga kini, pejabat pemerintah Venezuela dan perusahaan minyak negara PDVSA belum memberikan komentar resmi.
Harga minyak mentah AS turun lebih dari 1,5% setelah pengumuman Trump, seiring ekspektasi peningkatan pasokan minyak Venezuela ke pasar AS.
Saat ini, aliran minyak Venezuela ke Amerika Serikat sepenuhnya dikendalikan oleh Chevron, mitra utama PDVSA dalam usaha patungan, berdasarkan izin khusus dari pemerintah AS.
Chevron mengekspor sekitar 100.000–150.000 barel per hari (bpd) minyak Venezuela ke AS dan menjadi satu-satunya perusahaan yang terus memuat dan mengirim minyak tanpa gangguan dalam beberapa pekan terakhir, meski ada blokade.
Namun, belum jelas apakah Venezuela akan memperoleh akses terhadap hasil penjualan minyak tersebut. Sanksi AS membuat PDVSA terisolasi dari sistem keuangan global, rekening banknya dibekukan, serta dilarang melakukan transaksi dalam dolar AS.
Venezuela saat ini menjual minyak andalannya, Merey, dengan diskon sekitar US$ 22 per barel dari harga Brent untuk pengiriman di pelabuhan Venezuela. Dengan skema ini, nilai kesepakatan diperkirakan mencapai US$ 1,9 miliar.
Presiden interim Delcy Rodriguez sendiri masih berada di bawah sanksi AS sejak 2018 karena dituduh merusak demokrasi di Venezuela.
Dalam pembicaraan pekan ini, pejabat Venezuela dan AS juga membahas mekanisme penjualan minyak, termasuk opsi lelang agar pembeli AS dapat mengajukan penawaran, serta penerbitan lisensi AS bagi mitra bisnis PDVSA.
Lisensi semacam itu sebelumnya memungkinkan mitra dan pelanggan PDVSA—seperti Chevron, Reliance Industries (India), China National Petroleum Corporation (CNPC), Eni (Italia), dan Repsol (Spanyol)—untuk mengakses minyak Venezuela, baik untuk diolah maupun dijual kembali.
Dua sumber terpisah menyebutkan bahwa sejumlah perusahaan tersebut telah mulai bersiap menerima kargo minyak Venezuela kembali. Selain itu, AS dan Venezuela juga mendiskusikan kemungkinan penggunaan minyak Venezuela untuk Strategic Petroleum Reserve (SPR) AS di masa depan, meski Trump tidak menyinggung hal tersebut secara terbuka.
Menteri Dalam Negeri AS Doug Burgum menyebut peningkatan aliran minyak berat Venezuela ke kawasan Teluk Meksiko sebagai “kabar baik” bagi keamanan lapangan kerja, stabilitas harga bensin AS, dan perekonomian Venezuela.
“Venezuela kini memiliki peluang untuk mendapatkan modal, membangun kembali ekonominya, dan memanfaatkan kemitraan dengan Amerika,” ujar Burgum kepada Fox News.
“Dengan teknologi dan kemitraan Amerika, Venezuela bisa bertransformasi,” tambahnya.
Sebelum sanksi energi pertama kali diberlakukan, kilang-kilang minyak di Pantai Teluk AS mengimpor sekitar 500.000 bpd minyak Venezuela. Sementara itu, PDVSA telah memangkas produksi karena keterbatasan kapasitas penyimpanan akibat embargo. Tanpa jalur ekspor baru, pemangkasan produksi lanjutan hampir tak terhindarkan.
Pelaku pasar bereaksi cepat atas kabar kesepakatan tersebut. Selisih harga (differential) beberapa jenis minyak berat di kawasan Teluk AS turun sekitar US$ 0,50 per barel, mencerminkan antisipasi meningkatnya pasokan minyak Venezuela ke pasar Amerika Serikat.
Akuisisi AI Meta Senilai US$2 Miliar Masuk Radar Otoritas China
Otoritas China tengah meninjau akuisisi startup kecerdasan buatan (AI) Manus oleh Meta Platforms senilai sekitar US$2 miliar, menyusul kekhawatiran potensi pelanggaran aturan pengendalian teknologi.
Informasi tersebut dilaporkan Financial Times pada Selasa (6/1/2026), mengutip dua sumber yang mengetahui proses tersebut.
Dalam laporannya, disebutkan bahwa pejabat Kementerian Perdagangan China sedang menilai apakah relokasi staf dan teknologi Manus ke Singapura, yang kemudian diikuti dengan penjualan perusahaan tersebut kepada Meta, memerlukan izin ekspor teknologi sesuai dengan regulasi China.
Hingga kini, Reuters belum dapat memverifikasi laporan tersebut secara independen. Meta maupun Manus juga belum memberikan tanggapan atas permintaan komentar.
Meski masih berada pada tahap awal dan belum tentu berujung pada penyelidikan resmi, proses peninjauan ini dinilai dapat memberi Beijing ruang untuk memengaruhi transaksi tersebut.
Dalam skenario ekstrem, otoritas China bahkan berpotensi meminta kedua pihak untuk membatalkan kesepakatan.
Meta mengakuisisi Manus pada bulan lalu. Sumber yang mengetahui transaksi tersebut sebelumnya mengatakan kepada Reuters bahwa kesepakatan itu menilai perusahaan berbasis di Singapura tersebut di kisaran US$2 miliar hingga US$3 miliar.
Manus sempat menjadi sorotan global awal tahun ini setelah viral di platform X.
Startup tersebut merilis apa yang mereka klaim sebagai agen AI umum (general AI agent) pertama di dunia, yang mampu mengambil keputusan dan mengeksekusi tugas secara mandiri dengan kebutuhan perintah yang jauh lebih minim dibandingkan chatbot AI seperti ChatGPT maupun DeepSeek.
China Larang 2 Menteri Taiwan Masuk Wilayahnya, Tuduh Terlibat Aktivitas Kemerdekaan
Pemerintah China melarang dua menteri Taiwan masuk ke wilayah China, Hong Kong, dan Makau dengan alasan terlibat aktivitas separatis terkait “kemerdekaan Taiwan”.
Kebijakan ini diumumkan Kantor Urusan Taiwan China pada Rabu (7/1/2026).
Dua pejabat yang dikenai larangan tersebut adalah Menteri Dalam Negeri Taiwan Liu Shyh-fang dan Menteri Pendidikan Cheng Ying-yao.
Beijing menyebut keduanya sebagai “pendukung garis keras kemerdekaan Taiwan”. Larangan masuk itu juga diberlakukan terhadap anggota keluarga mereka.
China mengklaim Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya dan tidak menutup kemungkinan penggunaan kekuatan untuk mengambil alih pulau yang diperintah secara demokratis tersebut.
Sebaliknya, pemerintah Taiwan menolak klaim kedaulatan Beijing dan menegaskan bahwa masa depan Taiwan hanya dapat ditentukan oleh rakyatnya sendiri.
Juru bicara Kantor Urusan Taiwan China, Chen Binhua, mengatakan jumlah orang yang masuk dalam daftar “separatis” kini bertambah menjadi 14 orang.
Pengumuman ini disampaikan sekitar sepekan setelah militer China menggelar latihan perang terbesar yang pernah dilakukan di sekitar Taiwan.
Sejumlah pejabat tinggi Taiwan sebelumnya sudah masuk daftar tersebut, antara lain Wakil Presiden Taiwan Hsiao Bi-khim, Kepala Dewan Keamanan Nasional Joseph Wu, serta Menteri Pertahanan Wellington Koo.
Selain itu, seorang jaksa dari Kantor Kejaksaan Tinggi Taiwan, Chen Shu-Yi, dituduh sebagai pihak yang membantu aktivitas separatis. Beijing menyatakan akan meminta pertanggungjawaban terhadap Chen “seumur hidup”.
Chen Binhua juga mengimbau masyarakat untuk melaporkan bukti atau informasi terkait dugaan aktivitas tersebut, meski tidak merinci bentuk hukuman yang akan dijatuhkan.
Menurut Chen, langkah-langkah ini ditujukan untuk “menjaga kedaulatan nasional dan keutuhan wilayah” China, serta tidak ditujukan kepada warga Taiwan secara umum.
Sementara itu, Dewan Urusan Daratan Taiwan belum memberikan tanggapan resmi.
Pemerintah Taiwan sebelumnya mengkritik apa yang disebut sebagai penerapan “yurisdiksi jarak jauh” oleh Beijing untuk menekan masyarakat Taiwan, serta menegaskan bahwa hukum China tidak berlaku di Taiwan yang memiliki sistem peradilan sendiri.
Jepang Menilai Larangan Ekspor Barang Dwiguna oleh China Tidak Dapat Diterima
Juru bicara pemerintah Jepang mengatakan bahwa larangan ekspor barang dwiguna ke negara itu oleh China sama sekali tidak dapat diterima dan sangat disesalkan, seiring meningkatnya perselisihan diplomatik antara dua ekonomi terbesar di Asia.
Barang-barang dwiguna adalah barang, perangkat lunak, atau teknologi yang memiliki aplikasi sipil dan militer, termasuk unsur-unsur tanah jarang tertentu yang penting untuk pembuatan drone dan chip.
Mengutip Reuters, Rabu (7/1/2026), Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi memicu perselisihan dengan Beijing akhir tahun lalu dengan mengatakan bahwa serangan China terhadap Taiwan yang diperintah secara demokratis dapat dianggap sebagai ancaman eksistensial bagi Jepang.
China menganggap Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya.
Beijing telah menuntut agar Takaichi menarik kembali pernyataan tersebut, yang belum dilakukannya, sehingga memicu serangkaian tindakan balasan. Yang terbaru adalah larangan ekspor barang-barang dwiguna untuk penggunaan militer pada hari Selasa.
"Tindakan seperti ini, yang hanya menargetkan negara kami, sangat berbeda dari praktik internasional, sama sekali tidak dapat diterima dan sangat disesalkan," kata Kepala Sekretaris Kabinet Jepang Minoru Kihara dalam konferensi pers harian pada hari Rabu.
Ia menolak berkomentar mengenai kemungkinan dampak terhadap industri Jepang, dengan mengatakan masih belum jelas item apa saja yang akan menjadi target.
Reaksi pasar terhadap berita tersebut relatif tenang, meskipun saham Jepang turun pada hari Rabu, berlawanan dengan tren global yang membawa indeks acuan AS dan Eropa ke rekor tertinggi.
Indeks Topix Jepang merosot 0,55%, dengan subindeks saham pertambangan memimpin penurunan, turun 3,2%.
China Daily, sebuah surat kabar milik Partai Komunis China yang berkuasa, melaporkan pada hari Selasa bahwa Beijing sedang mempertimbangkan untuk memperketat peninjauan lisensi ekspor logistik jarang ke Jepang secara lebih luas, mengutip sumber yang mengetahui masalah tersebut.
Langkah seperti itu dapat memiliki implikasi luas bagi kekuatan manufaktur tersebut, termasuk sektor otomotif utamanya, kata para analis.
Meskipun Jepang telah berupaya mendiversifikasi pasokan logam tanah jarang sejak China terakhir kali membatasi ekspor mineral tersebut pada tahun 2010, sekitar 60% impornya masih berasal dari China.
Pembatasan ekspor logam tanah jarang dari China selama tiga bulan, seperti yang terjadi pada tahun 2010, dapat merugikan bisnis Jepang sebesar 660 miliar yen (4,21 miliar dolar AS) dan mengurangi 0,11% dari produk domestik bruto tahunan, kata ekonom Nomura Research Institute, Takahide Kiuchi, dalam sebuah catatan pada hari Rabu.
Larangan selama setahun akan mengurangi PDB sebesar 0,43%, tambahnya.
Sejauh ini, data Bea Cukai China belum menunjukkan tanda-tanda penurunan ekspor logam tanah jarang ke Jepang, meskipun data tersebut dirilis dengan sedikit keterlambatan.
Pada bulan November, bulan terakhir yang datanya tersedia, ekspor tumbuh 35% menjadi 305 metrik ton, angka tertinggi tahun lalu.
Presiden Korea Selatan Lee, Minta Xi Jinping Jadi Penengah Dialog dengan Korea Utara
Presiden Korea Selatan (Korsel) Lee Jae Myung menyatakan telah meminta Presiden China Xi Jinping untuk berperan sebagai penengah dalam upaya Seoul membuka kembali dialog dengan Korea Utara.
Permintaan itu disampaikan Lee dalam pertemuannya dengan Xi saat kunjungan kenegaraan ke China pekan ini.
Lee mengatakan hubungan Korea Selatan dan China menunjukkan kemajuan berarti setelah melewati periode dingin dalam beberapa tahun terakhir.
Dalam pembicaraan tersebut, Lee memaparkan berbagai langkah yang telah ditempuh Seoul untuk menjalin kembali komunikasi dengan Pyongyang, meski hingga kini belum membuahkan hasil nyata.
Ia pun meminta dukungan Beijing untuk mendorong perdamaian di Semenanjung Korea.
Menurut Lee, Xi menilai persoalan Korea Utara membutuhkan kesabaran. “Presiden Xi mengakui upaya yang telah kami lakukan dan mengatakan bahwa kesabaran sangat diperlukan,” ujar Lee kepada media Korea Selatan di Shanghai.
Pertemuan ini menjadi yang kedua antara Lee dan Xi dalam waktu kurang dari tiga bulan, menandai upaya Seoul membuka “babak baru” hubungan dengan Beijing.
Hubungan kedua negara sebelumnya sempat membeku, terutama sejak sengketa penempatan sistem pertahanan rudal Amerika Serikat di Korea Selatan pada 2017, yang berdampak pada terbatasnya masuk produk budaya populer Korea ke pasar China.
Lee menilai pembangunan kepercayaan antarnegara bukan perkara mudah. Ia mengutip pandangan Xi bahwa dialog memang penting, tetapi tindakan nyata jauh lebih menantang.
Dalam konteks diplomasi kawasan, Lee juga menekankan pentingnya keseimbangan kepentingan nasional masing-masing negara.
Selain isu Korea Utara, Lee turut menyampaikan harapannya agar ketegangan antara China dan Jepang dapat mereda.
Ia menegaskan bahwa bagi Korea Selatan, hubungan dengan Jepang sama pentingnya dengan hubungan strategisnya dengan China, terutama demi stabilitas dan perdamaian kawasan Asia Timur.