News Komoditi & Global ( Jumat, 24 Oktober 2025 )
News Komoditi & Global
( Jum’at, 24 Oktober 2025 )
Harga Emas Global Kembali Berkilau, Sentimen datang dari Risiko Geopolitik yang baru Mendorong Permintaan Aset Safe Haven
Harga emas naik setelah dua sesi berturut-turut mengalami penurunan. Sentimen datang dari risiko geopolitik yang baru mendorong permintaan aset safe haven dan investor bersiap untuk data inflasi utama Amerika Serikat (AS) yang akan dirilis pada hari ini (24/10/2025).
Kamis (23/10/2025), harga emas spot ditutup naik 0,68% ke US$ 4.126,28 per ons troi, setelah jatuh ke level terendah hampir dua minggu pada sesi sebelumnya.
Sejalan, harga emas berjangka untuk kontrak pengiriman Desember 2025 ditutup menguat 2% ke level US$ 4.145,60 per ons troi.
Harga mencapai rekor tertinggi di US$ 4.381,21 pada hari Senin (20/10/2025), tetapi mencatat penurunan tertajam dalam lima tahun pada sesi berikutnya.
"Semua faktor fundamental yang mendorong emas menguat tahun ini masih sangat relevan. Ada beberapa aksi beli oportunistik saat harga sedang turun dan mungkin sedikit peningkatan ketegangan perdagangan dan geopolitik yang mendorong penawaran beli hari ini," kata Peter Grant, wakil presiden dan ahli strategi logam senior di Zaner Metals.
Harga emas telah naik sekitar 57% di sepanjang tahun ini, didorong oleh ketegangan geopolitik, ketidakpastian ekonomi, ekspektasi penurunan suku bunga, dan aksi beli berkelanjutan oleh bank sentral.
Presiden AS Donald Trump pada hari Rabu (22/102/2025) memberlakukan sanksi terkait Ukraina terhadap Rusia untuk pertama kalinya dalam masa jabatan keduanya, yang menargetkan perusahaan minyak Lukoil dan Rosneft.
Pemerintah AS juga sedang mempertimbangkan rencana untuk membatasi berbagai ekspor berbasis perangkat lunak ke hina , sebagai tanggapan atas pembatasan terbaru Beijing terhadap ekspor logam tanah jarang.
Fokus kini beralih ke laporan indeks harga konsumen AS yang akan dirilis hari Jumat, yang berpotensi menjadi sinyal inflasi paling jelas dari Federal Reserve menjelang pertemuan kebijakan minggu depan.
Data tersebut diperkirakan menunjukkan bahwa inflasi inti bertahan di angka 3,1% pada bulan September.
Pasar telah memperhitungkan penurunan suku bunga sebesar 25 basis poin, dengan penurunan suku bunga berikutnya pada bulan Desember.
Emas, aset yang tidak memberikan imbal hasil, cenderung diuntungkan dalam kondisi suku bunga rendah. Sementara itu, JP Morgan memperkirakan harga emas dapat mencapai rata-rata US$ 5.055 per ons troi pada kuartal keempat tahun 2026, dengan asumsi bahwa permintaan investor dan pembelian bank sentral akan mencapai rata-rata sekitar 566 ton per kuartal tahun depan.
Harga Minyak Dunia Melonjak, Usai AS Jatuhkan sanksi ke Perusahaan Rusia Rosneft & Lukoil
Harga minyak melonjak sekitar 5% ke level tertinggi dalam dua minggu pada hari Kamis setelah Amerika Serikat (AS) menjatuhkan sanksi terhadap pemasok utama Rusia Rosneft dan Lukoil terkait perang Moskow di Ukraina, yang mendorong perusahaan-perusahaan energi China dan India mempertimbangkan untuk mengurangi impor Rusia.
Kamis (23/10/2025), harga minyak berjangka Brent untuk kontrak pengiriman Desember 2025 ditutup melonjak US$ 3,40 atau 5,4% menjadi US$ 65,99 per barel.
Sejalan, harga minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) untuk kontrak pengiriman Desember 2025 naik US$ 3,29, atau 5,6% ke US$ 61,79 per barel.
Persentase kenaikan harian tersebut merupakan yang terbesar untuk kedua kontrak minyak mentah tersebut sejak pertengahan Juni 2025 dan penutupan tertinggi sejak 8 Oktober 2025.
"Pengumuman sanksi oleh AS terhadap Rosneft dan Lukoil merupakan eskalasi besar dalam penargetan sektor energi Rusia dan dapat menjadi kejutan yang cukup besar untuk membalikkan pasar minyak global menjadi defisit tahun depan," kata David Oxley, kepala ekonom iklim dan komoditas di Capital Economics.
Rusia adalah produsen minyak mentah terbesar kedua di dunia pada tahun 2024 setelah AS, menurut data energi AS.
Selain melonjaknya harga minyak mentah, harga minyak diesel berjangka AS melonjak hampir 7%, mendorong crack spread diesel ke level tertinggi sejak Februari 2024. Crack spread mengukur margin keuntungan penyulingan.
Sanksi AS berarti kilang-kilang di Tiongkok dan India, pembeli utama minyak Rusia, perlu mencari pemasok alternatif agar tidak dikecualikan dari sistem perbankan Barat, kata analis Saxo Bank, Ole Hansen.
Beberapa sumber perdagangan mengatakan kepada Reuters bahwa perusahaan-perusahaan minyak besar milik negara China telah menangguhkan pembelian minyak Rusia yang diangkut melalui laut dari kedua perusahaan yang kini dikenai sanksi AS, sehingga semakin mendorong harga.
Menteri perminyakan Kuwait mengatakan bahwa OPEC akan siap untuk mengimbangi kekurangan apa pun di pasar dengan mengurangi pemangkasan produksi.
Namun, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan akan membutuhkan waktu bagi pasar global untuk menggantikan minyak Rusia.
"Ini, tentu saja, merupakan upaya untuk menekan Rusia," tambah Putin. "Tetapi tidak ada negara dan rakyat yang menghargai diri sendiri yang akan memutuskan sesuatu di bawah tekanan.
AS menyatakan siap mengambil tindakan lebih lanjut dan mendesak Moskow untuk segera menyetujui gencatan senjata di Ukraina.
"Berbagai sanksi AS dan Uni Eropa sejauh ini pada dasarnya tidak berdampak pada kemampuan Rusia untuk mengekspor minyak, jadi kami ragu putaran sanksi terbaru ini akan mengubah keadaan. Meskipun demikian, Kremlin mungkin perlu menggunakan metode yang lebih rumit untuk mengirimkan minyaknya secara diam-diam, sehingga meningkatkan biaya," kata Pavel Molchanov, analis strategi investasi di Raymond James.
Molchanov mencatat bahwa bank investasi AS akan "terus memantau masalah ini" karena ekspor Rusia menyumbang sekitar 7% dari pasokan minyak global.
SANKSI LAINNYA
Inggris menjatuhkan sanksi kepada Rosneft dan Lukoil minggu lalu, dan Uni Eropa telah menyetujui paket sanksi ke-19 terhadap Rusia yang mencakup larangan impor gas alam cair Rusia.
Uni Eropa juga menambahkan dua kilang minyak Tiongkok dengan kapasitas gabungan 600.000 barel per hari (bph), serta Chinaoil Hong Kong, cabang perdagangan PetroChina, ke dalam daftar sanksi Rusia, menurut Jurnal Resmi pada hari Kamis.
Dampak sanksi terhadap pasar minyak akan bergantung pada bagaimana India bereaksi dan apakah Rusia menemukan pembeli alternatif, kata analis UBS, Giovanni Staunovo.
Kilang-kilang minyak di India, yang menjadi pembeli terbesar minyak diskon Minyak mentah Rusia yang diangkut melalui laut pascaperang di Ukraina, siap untuk secara drastis mengurangi impor minyak Rusia guna mematuhi sanksi baru AS terhadap Lukoil dan Rosneft, ungkap sumber industri pada hari Kamis, yang berpotensi menghilangkan hambatan besar bagi kesepakatan perdagangan dengan AS.
Reliance Industries, perusahaan swasta yang merupakan pembeli minyak mentah Rusia terbesar di India, berencana untuk mengurangi atau menghentikan impor tersebut sepenuhnya, menurut dua sumber yang mengetahui masalah ini.
Wall Street: Dow, S&P 500 dan Nasdaq Ditutup Menguat, Laporan Kinerja Beragam
Wall Street ditutup menguat karena investor mempertimbangkan serangkaian laporan laba perusahaan yang beragam dan kekhawatiran geopolitik yang berubah-ubah. Ketiga indeks saham utama Amerika Serikat (AS) ditutup menguat, dengan kekuatan teknologi mendorong Nasdaq memimpin.
Kamis (23/10/2025), indeks Dow Jones Industrial Average ditutup naik 144,20 poin atau 0,31% menjadi 46.734,61, indeks S&P 500 menguat 39,03 poin atau 0,58% ke 6.738,43 dan indeks Nasdaq Composite menguat 201,40 poin atau 0,89% ke 22.941,80.
Namun, indeks Russell 2000, indeks berkapitalisasi kecil, jelas merupakan yang berkinerja terbaik. Indeks-indeks tersebut mendapatkan momentum setelah Gedung Putih mengonfirmasi bahwa Presiden AS Donald Trump akan bertemu dengan Presiden China Xi Jinping pada minggu depan sebagai bagian dari kunjungannya ke Asia.
Ketegangan perdagangan antara Washington dan Beijing telah meningkat dalam beberapa hari terakhir, ditandai dengan tindakan balasan yang diumumkan oleh kedua belah pihak.
Konfirmasi bahwa kedua pemimpin akan bertemu minggu depan tampaknya meredakan ketegangan tersebut.
Trump mengumumkan sanksi terhadap perusahaan minyak Rusia, menandai perubahan kebijakan yang tajam dalam meningkatkan tekanan terhadap Moskow atas perangnya melawan Ukraina, meningkatkan pertikaian geopolitik, dan membuat harga minyak dunia melonjak.
"Konfirmasi Trump-Xi jelas positif," kata Zachary Hill, kepala manajemen portofolio di Horizon Investments di Charlotte, Carolina Utara. "Itu merupakan titik pemeriksaan yang baik untuk sentimen, yang telah naik turun dalam perdagangan dan itu jelas berperan hari ini."
"Selain itu, pendapatan secara umum sangat kuat," tambah Hill. "Dan itu mendukung pasar dari perspektif fundamental."
Musim pelaporan kuartal ketiga telah berjalan dengan lancar.
Saham Tesla rebound, naik 2,3% setelah gagal mencatatkan laba di kuartal ketiga. Produsen kendaraan listrik ini merupakan yang pertama dari kelompok "Magnificent Seven" saham momentum megacap yang mencakup lebih dari sepertiga kapitalisasi pasar S&P 500.
Saham IBM turun 0,9% setelah melaporkan perlambatan di segmen perangkat lunak cloud utamanya, melampaui ekspektasi pendapatannya.
Sejauh ini, lebih dari seperempat perusahaan di indeks S&P 500 telah melaporkan hasil kuartal ketiga. Dari jumlah tersebut, 86% telah melampaui ekspektasi konsensus, menurut data LSEG.
Secara agregat, analis saat ini memperkirakan pertumbuhan laba kuartal ketiga S&P 500 sebesar 9,9% year-on-year, naik dari estimasi pertumbuhan 8,8% per 1 Oktober, menurut LSEG.
Dalam laporan laba lainnya, perusahaan asuransi kesehatan Molina Healthcare anjlok 17,5% setelah memangkas proyeksi laba tahunannya.
Honeywell menaikkan proyeksi laba tahunannya karena permintaan kedirgantaraan yang kuat, sehingga sahamnya naik 6,8%.
Di sisi lain, saham American Airlines naik 5,6% setelah maskapai tersebut menaikkan proyeksi laba tahunannya. Sementara, saham Southwest Airlines turun 6,3% meskipun membukukan laba kuartalan yang mengejutkan dan penjualan kuartal berjalan yang memecahkan rekor.
Saham T-Mobile merosot 3,3% bahkan setelah jumlah pelanggan nirkabel perusahaan telekomunikasi tersebut melampaui ekspektasi analis.
Dow melaporkan kerugian kuartalan yang lebih kecil dari perkiraan karena pemangkasan biaya dan volume yang lebih tinggi membantu mengimbangi pelemahan harga bahan kimia. Sahamnya melonjak 13,0%.
Perusahaan komputasi kuantum melonjak setelah Wall Street Journal melaporkan bahwa pemerintahan Trump sedang bernegosiasi dengan beberapa perusahaan untuk mengambil alih saham dengan imbalan pendanaan federal.
Saham IonQ, D-Wave Quantum, Quantum Computing, dan Rigetti Computing naik antara 7,1% dan 13,8%.
Perusahaan energi, yang terdongkrak oleh lonjakan harga minyak mentah setelah sanksi Trump terhadap minyak Rusia, menikmati persentase kenaikan terbesar di antara 11 sektor utama S&P 500, naik 1,3%.
Perusahaan minyak besar Exxon Mobil dan Chevron masing-masing melonjak 1,1% dan 0,6%. Perusahaan penyulingan minyak independen Valero Energy, yang melaporkan laba kuartal ketiga yang lebih baik dari perkiraan, naik 7,0%.
Gejolak geopolitik yang meningkat telah menguntungkan saham-saham dirgantara dan pertahanan selama setahun terakhir.
Indeks S&P 500 Aerospace and Defense naik 2,2%.
Trump Optimistis Capai Kesepakatan Dagang dan Isu Nuklir dengan China
Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan ia optimistis akan mencapai kesepakatan dengan Presiden China Xi Jinping saat keduanya bertemu di Korea Selatan pekan depan.
Kesepakatan itu bisa mencakup pembelian kembali kedelai oleh Beijing hingga pembatasan senjata nuklir.
Trump mengatakan kepada wartawan di Gedung Putih bahwa ia berencana membahas pembelian minyak Rusia oleh China dan upaya menghentikan perang Rusia-Ukraina yang telah berlangsung memasuki tahun ketiga.
“Saya pikir kami akan mencapai kesepakatan,” kata Trump dalam pertemuan dengan Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte, Rabu (22/10/2025).
Ia menambahkan bahwa Xi kini lebih terbuka untuk membahas akhir dari perang di Ukraina.
Pernyataan Trump ini kontras dengan sikap keras para pejabat perdagangannya yang tengah menuju Asia untuk memastikan pertemuan tingkat tinggi Trump-Xi, yang akan menjadi pertemuan pertama di masa jabatan keduanya, berjalan sesuai rencana.
Trump juga meremehkan dampak pembatasan ekspor magnet tanah jarang oleh China yang mengguncang pasar global, menyebutnya hanya sebagai “gangguan kecil”, dan menilai tarif tetap menjadi alat yang “lebih kuat”.
Di tengah tekanan dari petani AS yang terpukul akibat turunnya ekspor kedelai ke China, Trump mengatakan ia berharap dapat mencapai kesepakatan perdagangan dengan Xi terkait isu tersebut.
Ia juga membuka kemungkinan pembahasan perjanjian pengendalian senjata nuklir yang melibatkan Rusia dan China.
Ketegangan dagang AS–China kembali meningkat dalam beberapa pekan terakhir setelah masa tenang yang singkat.
Trump sebelumnya menetapkan tambahan tarif 100% terhadap produk asal China yang akan berlaku 1 November, sebagai respons terhadap kebijakan ekspor tanah jarang China.
Pejabat Senior AS Menuju Asia
Menteri Keuangan AS Scott Bessent dan Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer dijadwalkan menuju Malaysia untuk meredakan ketegangan terkait pembatasan ekspor tanah jarang Beijing.
Reuters melaporkan, pemerintahan Trump tengah mempertimbangkan langkah pembalasan berupa pembatasan ekspor berbagai produk berbasis perangkat lunak ke China, mulai dari laptop hingga mesin jet jika tidak tercapai kesepakatan.
Bessent mengatakan ia berharap ketegangan ini dapat diredakan sebelum pertemuan Trump dan Xi berlangsung.
Trump akan memulai lawatannya di Kuala Lumpur untuk menghadiri KTT ASEAN, lalu melanjutkan perjalanan ke Korea Selatan untuk mengikuti KTT APEC di Gyeongju pada 31 Oktober–1 November, serta dijadwalkan singgah di Jepang untuk bertemu Perdana Menteri baru Sanae Takaichi.
China Dinilai Langgar Komitmen Dagang
Washington juga mengumumkan sanksi baru terhadap dua perusahaan minyak Rusia, namun menahan diri untuk tidak mengenakan tarif baru pada China meski negara itu merupakan salah satu pembeli utama minyak Rusia.
Greer menuduh China melanggar komitmennya untuk menjaga pasokan tanah jarang yang penting bagi industri teknologi tinggi global.
Ia juga menyoroti bahwa China belum memenuhi kewajibannya dalam pembelian produk pertanian dan manufaktur AS sebagaimana disepakati dalam kesepakatan dagang tahap pertama era Trump.
“AS selalu terbuka terhadap China, tapi kebijakan China justru menutup pasar dan mendorong kelebihan kapasitas produksi. Itu tidak bisa terus berlanjut,” kata Greer.
Gubernur Bank of England Ingatkan Kebangkrutan 2 Perusahaan AS Jadi Sinyal Bahaya
Gubernur Bank of England, Andrew Bailey, memperingatkan bahwa kebangkrutan dua perusahaan asal Amerika Serikat (AS) bisa menjadi tanda masalah yang lebih luas di sistem keuangan global. Ia menyebut peristiwa ini sebagai “alarm” yang patut diwaspadai.
Dalam rapat dengan Komite House of Lords, Bailey menegaskan pentingnya menyikapi secara serius kegagalan dua perusahaan tersebut, pemasok suku cadang mobil First Brands dan pemberi pinjaman mobil subprime Tricolor. Ia bahkan menarik perbandingan dengan krisis keuangan global tahun 2008.
“Kita belum tahu apakah ini hanya kasus terpisah, atau justru ibarat ‘kanari di tambang batubara’,” ujarnya, merujuk pada istilah yang menggambarkan tanda bahaya dini dalam sistem keuangan.
Bailey menambahkan bahwa Bank of England berencana melakukan uji ketahanan (stress test) terhadap perusahaan ekuitas swasta dan lembaga kredit untuk menilai sejauh mana sektor tersebut mampu bertahan dari tekanan pasar.
Kebangkrutan First Brands dan Tricolor memicu kekhawatiran soal kualitas transaksi di pasar kredit swasta, yaitu sektor di mana perusahaan memperoleh pinjaman dari lembaga nonbank.
Bailey mengakui masih banyak hal yang belum diketahui tentang kedua perusahaan itu, namun menekankan perlunya kewaspadaan tinggi.
“Saya tidak ingin terdengar terlalu pesimistis, tapi kita harus bertanya: apakah ini sekadar kasus unik, atau sinyal dari masalah yang lebih mendasar di sektor keuangan swasta?” katanya.
Bailey juga menyoroti praktik pinjam-meminjam di pasar kredit swasta yang kini mulai menunjukkan pola seperti sebelum krisis 2008, yakni pembagian dan pengemasan ulang struktur pinjaman (slicing and dicing).
“Jika Anda terlibat di masa sebelum krisis keuangan dulu, tanda bahaya pasti mulai terdengar di titik ini,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa menjelang krisis 2008, banyak pihak salah menilai risiko kredit perumahan subprime yang dianggap “terlalu kecil untuk berdampak sistemik”. “Itu ternyata penilaian yang keliru,” tambahnya.
Peringatan senada juga datang dari CEO JPMorgan Chase, Jamie Dimon. Ia menilai kegagalan dua perusahaan AS itu bisa menjadi pertanda akan adanya kasus serupa lainnya.
“Telinga saya langsung siaga saat hal seperti itu terjadi,” kata Dimon kepada para analis. “Mungkin saya tak seharusnya mengatakannya, tapi kalau Anda melihat satu kecoa, biasanya masih ada yang lain.”
Dalam kesempatan yang sama di hadapan komite, Wakil Gubernur Bank of England untuk Stabilitas Keuangan, Sarah Breeden, menegaskan bahwa pihaknya akan meneliti lebih dalam sektor keuangan swasta.
“Kami melihat adanya kerentanan di sini,” ujarnya. “Kami juga bisa melihat kemiripan dengan situasi sebelum krisis keuangan global.”
Bank AS Cari Jaminan untuk Danai Paket Bailout Argentina Senilai US$ 20 Miliar
Sejumlah bank besar Amerika Serikat (AS) dikabarkan masih ragu untuk menyalurkan pinjaman sebesar US$ 20 miliar kepada Argentina tanpa adanya jaminan yang jelas.
Menurut laporan The Wall Street Journal (WSJ) pada Senin (21/10/2025), bank-bank tersebut termasuk JPMorgan Chase, Bank of America, dan Goldman Sachs.
Rencana pinjaman jumbo ini merupakan bagian dari upaya Departemen Keuangan AS untuk membantu stabilisasi ekonomi Argentina.
Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, pekan lalu menyatakan bahwa pihaknya tengah bekerja sama dengan sejumlah bank dan dana investasi guna membentuk fasilitas pendanaan senilai US$ 20 miliar yang akan diinvestasikan ke utang negara Argentina.
Namun, proses pembentukan fasilitas tersebut masih menemui kendala. Para bankir dikabarkan menunggu arahan dari Departemen Keuangan terkait jaminan apa yang bisa disediakan Argentina atau apakah pemerintah AS bersedia menanggung risiko pinjaman itu sendiri.
WSJ menyebut, kesepakatan ini bisa batal terwujud jika persoalan jaminan tak menemukan titik temu.
“Diskusi mengenai fasilitas ini masih berlangsung, dan kami akan membagikan detailnya setelah pembicaraan selesai,” ujar juru bicara Departemen Keuangan AS kepada Reuters.
Sementara itu, Goldman Sachs menolak memberikan komentar, sedangkan JPMorgan Chase, Bank of America, dan Citigroup belum menanggapi permintaan komentar dari Reuters.
Di sisi lain, Bank Sentral Argentina pada Senin (21/10) mengumumkan telah menandatangani perjanjian stabilisasi nilai tukar sebesar US$ 20 miliar dengan Departemen Keuangan AS.
Kesepakatan ini menambah total dukungan Amerika Serikat bagi ekonomi terbesar ketiga di Amerika Latin itu menjadi US$40 miliar. Departemen Keuangan AS juga dilaporkan telah membeli peso Argentina di pasar terbuka.
Langkah ini berpotensi memicu ketegangan antara Dana Moneter Internasional (IMF) dan Departemen Keuangan AS.
Menurut WSJ, pejabat IMF khawatir pemerintahan Donald Trump dapat menekan Argentina agar mendahulukan kewajiban kepada AS ketimbang membayar pinjaman besar yang berasal dari IMF. Hingga kini, IMF belum memberikan tanggapan atas laporan tersebut.
Moskow Ingatkan Uni Eropa Tidak Sita Aset Mereka, Rusia Siap Balas
Pemerintah Rusia menegaskan tidak berencana menyita aset milik negara-negara Eropa, termasuk perusahaan dan bank, selama Uni Eropa (UE) tidak mengambil langkah untuk menyita aset Rusia yang dibekukan.
Pernyataan ini disampaikan Wakil Menteri Keuangan Rusia, Alexei Moiseev, pada Rabu (22/10/2025).
Sejak invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022, sekitar US$ 250 miliar aset Rusia dibekukan di wilayah Uni Eropa.
Aset tersebut termasuk dana milik bank sentral dan kementerian keuangan Rusia, setelah Amerika Serikat dan sekutunya melarang transaksi dengan lembaga-lembaga tersebut.
Kini, para pemimpin Uni Eropa tengah membahas opsi pemanfaatan aset beku itu untuk membiayai pertahanan dan rekonstruksi Ukraina. Namun, rencana tersebut menghadapi kendala hukum serta penolakan dari Bank Sentral Eropa dan beberapa negara anggota UE, karena dinilai berisiko tinggi.
Menurut Moiseev, hingga saat ini Uni Eropa belum benar-benar melakukan penyitaan terhadap aset Rusia, dan Moskow juga tidak akan mengambil langkah serupa kecuali jika UE berubah sikap.
“Kami belum menyita apa pun. Eropa juga belum memutuskan untuk menyita, jadi kami tidak akan melakukannya sampai mereka benar-benar melakukannya. Namun jika mereka memutuskan untuk menyita, kami akan mempertimbangkannya,” ujarnya di sela konferensi.
Moiseev juga menegaskan bahwa keputusan Presiden Vladimir Putin terkait percepatan privatisasi aset negara tidak ada kaitannya dengan rencana penyitaan aset Eropa.
Dalam dekrit tersebut, Putin menunjuk PSB, bank yang melayani sektor industri pertahanan Rusia dan terkena sanksi Barat, sebagai agen pemerintah dalam penjualan aset negara.
Dekrit itu memperkenalkan mekanisme percepatan penjualan, termasuk kewajiban penilaian aset dalam waktu 10 hari sejak kontrak penilaian ditandatangani, serta percepatan proses pendaftaran hak kepemilikan.
Teks dekrit menyebut langkah ini sebagai tanggapan atas “tindakan tidak bersahabat” dari AS dan sekutunya, yang kemudian memicu spekulasi bahwa kebijakan itu disiapkan sebagai langkah balasan jika aset Rusia benar-benar disita.
Namun Moiseev membantah hal tersebut. Ia menegaskan bahwa perusahaan dan bank Eropa yang masih beroperasi di Rusia tidak disita dan tidak termasuk dalam cakupan kebijakan privatisasi baru itu.
“Lupakan soal aset Eropa. Tidak ada yang sedang mempertimbangkan atau membahas hal itu,” katanya. “Tujuan utama dekrit ini adalah membuka saluran baru untuk penjualan aset negara.”
Sejak awal operasi militer di Ukraina, otoritas Rusia telah menyita aset senilai sekitar US$ 50 miliar, termasuk milik perusahaan-perusahaan Barat yang hengkang dari Rusia.
Beberapa perusahaan dalam negeri juga diambil alih pemerintah karena dugaan korupsi, pelanggaran privatisasi, atau manajemen yang buruk.
Gelombang nasionalisasi ini disebut sebagai redistribusi kepemilikan terbesar sejak era 1990-an, ketika aset negara bekas Uni Soviet dijual murah kepada investor swasta.
Pemerintah Rusia berjanji akan segera mencari pemilik baru bagi aset-aset yang telah disita. “Ada banyak aset yang perlu dijual dengan cepat,” ujar Moiseev.
Investor Global Serbu Jepang, Pemerintahan Baru Takaichi Jadi Magnet Pasar Dunia
Investor global kembali melirik pasar saham dan obligasi Jepang, menyusul kemenangan Sanae Takaichi sebagai perdana menteri baru sekaligus perempuan pertama yang memimpin negeri tersebut.
Janji Takaichi untuk mendorong pertumbuhan melalui stimulus fiskal, pemotongan pajak, suku bunga rendah, dan peningkatan investasi menjadi magnet baru bagi pelaku pasar.
Sejak awal Oktober, arus dana ke saham dan obligasi berdenominasi yen terus mengalir. Data menunjukkan investor asing memborong saham Jepang senilai 4,36 triliun yen (sekitar US$ 28,9 miliar) dalam dua pekan hingga 11 Oktober, pembelian terbesar dalam dua minggu berturut-turut sejak 2005.
Sebelumnya, investor asing sempat melakukan aksi jual selama tiga pekan.
Kebijakan propertumbuhan Takaichi mengerek indeks Nikkei ke rekor tertinggi. Kenaikan ini juga mendorong investor global untuk menimbang diversifikasi dari pasar AS dan Eropa yang dinilai sudah terlalu mahal.
Saat ini, indeks Nasdaq di AS naik 19% tahun ini dengan rasio harga terhadap laba (P/E) 34 kali, sementara Nikkei tumbuh 24% dengan P/E 22 kali. Indeks STOXX Eropa naik 13% dengan P/E 18 kali.
Peter Vassallo, manajer portofolio valas BNP Paribas Asset Management, mengatakan euforia atas kepemimpinan baru Jepang menambah keyakinan bahwa “masa suram ekonomi Jepang telah berakhir.”
Menurutnya, hal ini dapat mendorong aliran dana keluar dari saham AS yang sudah sangat terkonsentrasi menuju Jepang.
Namun, pelaku pasar menilai rotasi dana ke Jepang kemungkinan akan berlangsung hati-hati. Ketidakpastian muncul terkait hubungan antara Partai Demokrat Liberal (LDP) dan mitra koalisinya, Ishin.
Meskipun memiliki pandangan ideologis serupa, Ishin dikenal mendorong kebijakan pemerintahan kecil, sementara Takaichi cenderung probelanja.
Analis pasar James Malcolm dari JB Drax Honore menilai kebijakan Takaichi memiliki kemiripan dengan gaya Presiden AS Donald Trump, nasionalis dan agresif dalam stimulus fiskal.
“Ada sedikit aroma ‘Trump trade’ di sana,” ujarnya. Namun, ia mengingatkan, Jepang tidak memiliki ruang politik seluas AS dan masih menghadapi ekonomi yang melambat.
Pelemahan yen menjadi isu utama yang menahan sebagian investor. Mata uang Jepang itu telah turun hampir 4% bulan ini, yang memang menguntungkan sektor ekspor, namun merugikan investor asing.
Dalam pasar obligasi, strategi “Takaichi trade” berarti menjual yen dan obligasi pemerintah Jepang tenor panjang (JGB) karena kekhawatiran akan suku bunga rendah dan stimulus besar-besaran.
Meski begitu, sejumlah manajer investasi tetap optimistis. Nigel Foo, Kepala Investasi Pendapatan Tetap Asia di First Sentier Investors, memperkirakan Bank of Japan akan terus menaikkan suku bunga meski ada tekanan politik.
“Kami cenderung membeli ketika pasar panik, di situlah nilai sebenarnya muncul,” katanya.
Pandangan serupa disampaikan Van Luu dari Russell Investments. Ia memperkirakan dana Jepang yang selama ini diinvestasikan di obligasi AS akan mulai kembali ke dalam negeri.
“Repatriasi dana dari AS ke Jepang tampaknya akan menjadi sumber rotasi investasi berikutnya,” ujarnya.
Dengan prospek stimulus baru, valuasi menarik, dan perubahan politik yang signifikan, pasar Jepang kembali mencuri perhatian dunia, setidaknya untuk saat ini.
Negara dengan Utang Terbesar ke IMF: Argentina di Puncak, Diikuti Ukraina dan Mesir
Para gubernur bank sentral dan delegasi keuangan dunia berkumpul di Washington, DC, pekan ini dalam rangka pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia, yang dijadwalkan berakhir pada Sabtu.
Fokus pembahasan tahun ini tertuju pada tantangan ekonomi global, di tengah peringatan IMF atas meningkatnya risiko akibat kebijakan tarif perdagangan dan proteksionisme Amerika Serikat.
Apa Itu IMF dan Bagaimana Cara Kerjanya?
Didirikan pada tahun 1944 dalam Konferensi Bretton Woods di New Hampshire, Amerika Serikat, IMF dibentuk untuk menstabilkan ekonomi global pasca-Perang Dunia II. Kini, lembaga yang bermarkas di Washington, DC ini telah berkembang dari 44 anggota pendiri menjadi 191 negara anggota.
IMF dikenal sebagai “lender of last resort” atau pemberi pinjaman terakhir, yang biasanya turun tangan ketika suatu negara menghadapi krisis keuangan serius dan tidak dapat mengakses pembiayaan dari sumber lain.
Bantuan IMF sering kali disertai syarat ketat, seperti penghematan anggaran (austerity), reformasi fiskal, dan penyesuaian struktural — kebijakan yang kerap memperdalam kesulitan sosial-ekonomi negara penerima bantuan.
IMF mendanai operasinya melalui kontribusi kuota anggota, yang besarnya ditentukan oleh ukuran ekonomi masing-masing negara. Kuota ini menentukan berapa besar kontribusi, jumlah pinjaman yang bisa diajukan, serta kekuatan suara dalam pengambilan keputusan IMF.
Seberapa Besar Dana IMF?
Secara total, kapasitas pinjaman IMF mencapai sekitar US$1 triliun.
IMF menyalurkan pinjaman dengan menggunakan dana gabungan dari negara-negara anggotanya. Negara maju dan ekonomi stabil berperan sebagai kreditor, menyediakan dana yang kemudian dipinjamkan ke negara yang membutuhkan. Sebagai imbalannya, kreditor memperoleh bunga dari kontribusi tersebut.
Pada tahun 2024, sekitar 50 negara kreditor menerima bunga kolektif senilai US$5 miliar.
Negara-Negara dengan Utang Terbesar ke IMF
Total utang negara-negara anggota ke IMF kini mencapai SDR 118,9 miliar atau setara US$162 miliar (per 15 Oktober 2025).
SDR (Special Drawing Rights) adalah unit khusus IMF yang nilainya didasarkan pada lima mata uang utama dunia: dolar AS, euro, pound sterling, renminbi Tiongkok, dan yen Jepang. Saat ini, 1 SDR bernilai sekitar US$1,36.
Dari 86 negara peminjam, tiga negara teratas menyumbang hampir setengah dari total utang, sementara 10 negara teratas mencakup 73 persen dari keseluruhan pinjaman.
Negara dengan utang terbesar ke IMF adalah:
Argentina – SDR 41,8 miliar (~US$57 miliar)
Ukraina – SDR 10,4 miliar (~US$14 miliar)
Mesir – SDR 6,9 miliar (~US$9 miliar)
Mengapa Argentina Jadi Peminjam Terbesar IMF?
Argentina merupakan peminjam terbesar dalam sejarah IMF. Utang negara ini melampaui total gabungan tujuh negara berikutnya – termasuk Ukraina, Mesir, Pakistan, Ekuador, Pantai Gading, Kenya, dan Bangladesh.
Pada April 2025, IMF menyetujui program ke-23 untuk Argentina berupa paket bailout senilai US$20 miliar guna menopang perekonomian yang tertekan inflasi tinggi dan pelemahan peso.
Argentina memiliki sejarah panjang ketergantungan pada IMF. Pada 2018, negara ini memperoleh pinjaman sebesar US$57 miliar, pinjaman terbesar dalam sejarah IMF, untuk menanggulangi krisis mata uang dan defisit fiskal.
Menjelang pemilu paruh waktu 26 Oktober 2025, pemerintahan Donald Trump juga mengumumkan paket dukungan finansial senilai US$20 miliar kepada Argentina. Bantuan itu mencakup swap mata uang antara bank sentral kedua negara untuk memperkuat cadangan devisa Argentina.
Ukraina: Utang Membengkak Akibat Perang
Utang Ukraina ke IMF melonjak setelah invasi Rusia pada Februari 2022 yang melumpuhkan ekonominya. Hingga akhir April 2025, total utang luar negeri Ukraina mencapai US$108,4 miliar, atau lebih dari 70 persen dari total utang pemerintah sebesar US$152 miliar.
Pada Maret 2023, IMF menyetujui Extended Fund Facility (EFF) senilai US$15,5 miliar sebagai bagian dari paket dukungan internasional untuk menjaga stabilitas fiskal dan membantu pembiayaan sipil. Hingga Oktober 2025, Ukraina telah menerima US$10,6 miliar dari total dana yang dijadwalkan cair hingga 2027.
Mesir: Ketergantungan Akibat Inflasi dan Krisis Devisa
Mesir menjadi peminjam terbesar ketiga IMF akibat defisit fiskal tinggi, utang publik, dan krisis cadangan devisa.
Pada 2016, IMF menyetujui pinjaman US$11,9 miliar melalui skema EFF untuk mendorong reformasi struktural, termasuk reformasi nilai tukar, pengendalian inflasi, kenaikan pajak, serta pemangkasan subsidi dan gaji pegawai negeri.
Pada Maret 2025, IMF kembali mencairkan US$1,2 miliar setelah tinjauan keempat terhadap program reformasi ekonomi senilai US$8 miliar. Pemerintah Mesir melaporkan bahwa inflasi berhasil ditekan hampir separuh berkat kebijakan fiskal yang disepakati bersama IMF.
Negara dengan Utang IMF Terbesar terhadap PDB
Jika dibandingkan dengan ukuran ekonomi masing-masing, negara dengan proporsi utang IMF terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) adalah:
Suriname – 13% dari PDB
Republik Afrika Tengah – 9,4%
Argentina – 8,3%
Barbados – 7,4%
Gambia – 6,95%
Meskipun angka pinjaman IMF mencapai miliaran dolar, secara umum utang IMF hanya menyumbang sebagian kecil dari total utang nasional suatu negara.
Donald Trump Ingin Pemerintah AS Punya Saham di Industri Komputasi Kuantum
Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dikabarkan tengah menjajaki pembelian saham di sejumlah perusahaan komputasi kuantum sebagai imbalan atas pendanaan federal.
Langkah ini menjadi sinyal bahwa Washington semakin agresif memperkuat posisi strategisnya di teknologi masa depan.
Mengutip Wall Street Journal (WSJ), Rabu (22/10/2025), beberapa perusahaan seperti IonQ, Rigetti Computing, dan D-Wave Quantum tengah berdiskusi dengan pemerintah mengenai kemungkinan pemberian dana minimal US$10 juta untuk masing-masing perusahaan, dengan imbalan pemerintah AS menjadi pemegang saham.
Selain itu, perusahaan Quantum Computing Inc. dan Atom Computing juga dilaporkan mempertimbangkan skema serupa.
Meski demikian, Reuters belum dapat memverifikasi laporan tersebut secara independen. Seorang pejabat Departemen Perdagangan AS mengatakan melalui surat elektronik bahwa pihaknya “tidak sedang bernegosiasi dengan perusahaan-perusahaan tersebut.”
Langkah ini muncul setelah Trump sebelumnya menyatakan rencana pemerintah untuk mengambil 10% saham di Intel Corp, di mana hibah pemerintah akan dikonversi menjadi kepemilikan ekuitas.
Langkah serupa juga dilakukan terhadap MP Materials, perusahaan tambang kecil yang kini sebagian sahamnya dipegang Pentagon guna meningkatkan produksi magnet logam tanah jarang (rare earth).
Pemerintah AS juga memperoleh “golden share” dengan hak veto tertentu dalam kesepakatan yang memungkinkan Nippon Steel asal Jepang membeli U.S. Steel.
IonQ menolak berkomentar, sementara Gedung Putih serta Rigetti, D-Wave, Atom Computing, dan Quantum Computing belum memberikan tanggapan terhadap permintaan komentar Reuters.
Menurut laporan WSJ, Wakil Menteri Perdagangan AS Paul Dabbar, mantan eksekutif di industri komputasi kuantum dan pejabat di Departemen Energi memimpin pembicaraan pendanaan dengan perusahaan-perusahaan tersebut.
Sebelumnya, pada Februari lalu, Microsoft memperkenalkan chip baru yang diklaim menunjukkan bahwa komputasi kuantum akan terealisasi dalam “hitungan tahun, bukan dekade”, sejalan dengan prediksi Google dan IBM bahwa lompatan teknologi komputasi besar ini kian dekat.
Pertumbuhan Cloud Melambat, Hasil Positif Kuartal III IBM Tertutup Bayangan
International Business Machines Corp (IBM) mencatat perlambatan pertumbuhan pada segmen perangkat lunak cloud utamanya.
Menutupi hasil kuartal ketiga yang sebenarnya melampaui ekspektasi pasar berkat lonjakan permintaan untuk mainframe baru berbasis kecerdasan buatan (AI).
Saham IBM turun 5% dalam perdagangan setelah jam bursa pada Rabu (22/10/2025) waktu setempat.
Perlambatan di bisnis cloud hybrid yang bernaung di bawah unit perangkat lunak Red Hat, memicu kekhawatiran investor terhadap kemampuan “Big Blue” memanfaatkan lonjakan adopsi AI di layanan cloud global.
Pertumbuhan penjualan Red Hat turun menjadi 14%, dari 16% pada kuartal sebelumnya.
Pendapatan total IBM mencapai US$16,33 miliar, melampaui perkiraan analis sebesar US$16,09 miliar menurut data LSEG.
CEO Arvind Krishna mengatakan unit cloud hybrid diharapkan kembali ke pertumbuhan “belasan persen menengah” atau mendekati level tersebut memasuki tahun 2026.
“Perlambatan pendapatan Red Hat dan penjualan perangkat lunak jelas mengecewakan bagi sebagian investor yang berharap segmen margin tinggi itu terus mempercepat pertumbuhan,” ujar Michael Ashley Schulman, CIO Running Point Capital pada Rabu (22/10/2025).
Saham IBM telah naik sekitar 30% sepanjang tahun ini, dan kini diperdagangkan dengan rasio price-to-earnings (P/E) forward 12 bulan sekitar 24, lebih tinggi dibanding Accenture yang berada di kisaran 18.
“Saham IBM saat ini diperdagangkan di level harga yang sangat ideal sehingga hampir tidak ada ruang bagi metrik mana pun untuk meleset,” kata Dan Morgan, manajer portofolio di Synovus Trust.
Mainframe AI Jadi Titik Cerah
Pendapatan dari segmen infrastruktur, yang menaungi lini mainframe, melonjak 17% menjadi US$3,56 miliar pada kuartal III.
Mainframe baru IBM yang dilengkapi chip khusus aplikasi AI kini banyak digunakan oleh industri keuangan karena mampu menjaga kepatuhan terhadap aturan enkripsi dan residensi data, kata CFO Jim Kavanaugh kepada Reuters.
IBM juga mencatat nilai bisnis AI mencapai US$9,5 miliar, naik US$2 miliar dibanding kuartal sebelumnya.
Seiring hasil kuat tersebut, IBM menaikkan proyeksi tahun fiskal berjalan dan kini memperkirakan pertumbuhan pendapatan lebih dari 5% (pada nilai tukar konstan), naik dari target sebelumnya setidaknya 5%.
Laporan PBB Ungkap 60 Negara Bantu Israel Lancarkan Genosida ke Gaza
Sebuah laporan baru PBB mengungkapkan bahwa lebih dari 60 negara terlibat dalam “kejahatan kolektif” yang memungkinkan terjadinya genosida Israel terhadap warga Palestina di Gaza. Versi lanjutan dari laporan pelapor khusus PBB untuk wilayah pendudukan Palestina, Francesca Albanese, itu dilansir pada Senin.
Dalam laporan keduanya tahun ini, Albanese menyebut genosida sebagai “kejahatan kolektif, yang didukung oleh keterlibatan negara-negara Ketiga yang berpengaruh yang memungkinkan terjadinya pelanggaran sistematis terhadap hukum internasional oleh Israel”. “Dibingkai oleh narasi kolonial yang tidak memanusiakan warga Palestina, kekejaman yang disiarkan langsung ini telah difasilitasi melalui dukungan langsung dari Negara Ketiga, bantuan material, perlindungan diplomatik dan, dalam beberapa kasus, partisipasi aktif.”
Middle Esat Eye melansir, laporan tersebut menunjukkan bahwa tanpa dukungan sebagian besar negara-negara Eropa, Israel tidak akan mampu mempertahankan serangan penuhnya terhadap Gaza.
Dia mengkategorikan dukungan tersebut ke dalam empat kategori utama: diplomatik, militer, ekonomi dan kemanusiaan.
Albanese berpendapat bahwa kekebalan diplomatik bagi Israel dan kegagalan untuk meminta pertanggungjawaban Israel atas pelanggaran hukum internasional, khususnya di negara-negara Barat, telah memungkinkan Israel untuk melanjutkan genosida tanpa mendapat hukuman.
AS Veto resolusi gencatan senjata di Gaza
Laporan tersebut mengatakan bahwa hal ini terjadi melalui media Barat dan wacana politik, yang “membeo narasi Israel” dan gagal membedakan antara Hamas dan warga sipil Palestina, dan memanfaatkan kiasan kolonial mengenai hak Israel untuk mempertahankan diri sebagai negara “beradab” melawan “orang-orang biadab”. Albanese menyoroti bahwa AS menggunakan hak veto Dewan Keamanan PBB sebanyak tujuh kali untuk mengendalikan perundingan gencatan senjata dan memberikan perlindungan diplomatik atas genosida tersebut.
Namun dia mencatat bahwa AS tidak bertindak sendiri. Hal ini terbantu oleh sikap abstain dan penundaan, serta rancangan resolusi yang lebih lunak dari Inggris, Australia, Selandia Baru, Kanada, Jerman, dan Belanda. Semua tindakan ini menghambat tindakan nyata sekaligus menciptakan “ilusi kemajuan”.
Meskipun ia mencatat bahwa negara-negara Arab dan Muslim mendukung perjuangan Palestina, mereka gagal mengambil “tindakan tegas” dan beberapa pemain regional “memfasilitasi rute darat ke Israel, melewati Laut Merah”. Mesir terus menjaga hubungan dengan Israel, termasuk kerja sama energi dan penutupan penyeberangan Rafah.
Dia menyoroti kegagalan penting yang berkaitan dengan pengadilan internasional, termasuk fakta bahwa sebagian besar negara-negara barat gagal mendukung Afrika Selatan atau Nikaragua di hadapan ICJ dan terus menyangkal bahwa Israel telah melakukan genosida, serta menjunjung tinggi keputusan ICJ mengenai ilegalitas pendudukan Israel di Palestina.
Selain itu, laporannya mengatakan bahwa sebagian besar negara-negara Barat telah melanggar surat perintah penangkapan yang dikeluarkan ICC terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan anggota pemerintah lainnya. Sebaliknya, Amerika malah menjatuhkan sanksi terhadap ICC, dan Inggris mengancam akan menarik pendanaannya.
Meskipun ada resolusi PBB yang menyerukan embargo senjata terhadap Israel sejak tahun 1976, laporan tersebut mencatat bahwa banyak negara memberikan dukungan militer dan transfer senjata selama genosida terjadi, dan menggambarkan AS, Jerman, dan Italia sebagai “di antara pemasok terbesar”. AS saat ini menjamin 3,3 miliar dolar AS per tahun dalam Pembiayaan Militer Asing (FMF) dan, hingga tahun 2028, tambahan 500 juta dolar AS per tahun untuk pertahanan rudal.
Dia menyoroti peran kunci yang dimainkan Inggris dalam kerja sama militer dengan Israel dan melaporkan lebih dari 600 penerbangan pengawasan di Israel dan pembagian intelijen dengan pemerintahnya, yang menurutnya menunjukkan “kerja sama dalam penghancuran Gaza”. Albanese mengatakan 26 negara mengirimkan setidaknya 10 kiriman “senjata dan amunisi” – yang paling sering adalah Tiongkok (termasuk Taiwan), India, Italia, Austria, Spanyol, Ceko, Rumania, dan Prancis.
Dia mengatakan 19 negara, 17 di antaranya telah meratifikasi Perjanjian Perdagangan Senjata, terlibat dalam memasok komponen dan suku cadang untuk “program pesawat tempur siluman F-35” yang merupakan kunci serangan militer di Gaza. Negara-negara tersebut termasuk Australia; Belgia; Kanada; Republik Ceko; Denmark; Finlandia; Jerman; Yunani; Italia; Jepang; Belanda; Norwegia; Polandia; Korea Selatan; Rumania; Singapura; Swiss; Inggris; dan AS. Beberapa negara ini terus memasok suku cadang.
Meskipun Perjanjian Perdagangan Senjata tidak mengakui perbedaan antara penjualan senjata “defensif” dan “tidak mematikan”, beberapa negara menggunakan istilah-istilah ini untuk membenarkan perdagangan senjata ke Israel. Beberapa negara, seperti Italia, Belanda, Irlandia, Prancis, dan Maroko, mengizinkan pemindahan senjata melalui pelabuhan dan bandara mereka. Dia mencatat bahwa Spanyol dan Slovenia telah membatalkan kontrak dan memberlakukan embargo.
Negara-negara lain terus membeli senjata dan teknologi militer yang diproduksi oleh Israel, yang menurut laporan tersebut telah diuji pada warga Palestina di bawah pendudukan. Ekspor ke UE meningkat lebih dari dua kali lipat selama perang Israel di Gaza dan menyumbang 54 persen dari ekspor militer Israel pada tahun 2024. Ekspor ke Asia dan Pasifik serta negara-negara Arab berdasarkan Perjanjian Abraham masing-masing menyumbang 23 dan 12 persen dari ekspor.
Laporan tersebut mengatakan bahwa pemeliharaan hubungan perdagangan normal dengan Israel “melegitimasi dan menopang rezim apartheid Israel”. Meskipun tahun 2024, Albanese mencatat Uni Eropa (mitra dagang terbesar Israel) terus memberikan hampir sepertiga dari total perdagangan ke Israel selama dua tahun terakhir. Beberapa negara Eropa meningkatkan perdagangannya dengan Israel selama genosida terhadap Palestina, seperti Jerman, Polandia, Yunani, Italia, Denmark, Prancis, dan Serbia.
Negara-negara Arab seperti UEA, Mesir, Yordania, dan Maroko juga meningkatkan perdagangannya. Hanya Turki yang menghentikan perdagangan dengan Israel pada Mei 2024, meskipun Albanese melaporkan beberapa perdagangan terus berlanjut secara tidak langsung.
Albanese mengatakan bahwa sebelum serangan yang dipimpin Hamas terhadap Israel selatan pada tanggal 7 Oktober 2023, sebagian besar warga Palestina bergantung pada bantuan, dan Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina (Unrwa) menyediakan landasan bantuan tersebut. Albanese menunjukkan bahwa ketika Israel menuduh staf Unrwa terlibat dalam serangan yang dipimpin Hamas tanpa mengutip bukti, 18 negara segera menghentikan pendanaan tanpa menyelidiki klaim Israel.
Meskipun penyelidikan Israel tidak meyakinkan, sebagian besar donor membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk melanjutkan kontribusinya ke Unwra. AS, donor terbesarnya, mengesahkan undang-undang yang melarang pendanaan AS untuk Unwra. Ketika Knesset Israel melarang Unrwa, hanya sedikit negara yang mengambil tindakan dengan meminta Opini Penasihat ICJ.
Laporan tersebut menuduh negara-negara seperti Kanada, Inggris, Belgia, Denmark, dan Yordania mengalihkan perhatian mereka dari isu utama dengan bantuan yang dijatuhkan dari udara, sebuah tindakan yang menurutnya berbahaya dan tidak efektif. Albanese, yang merupakan salah satu kritikus paling vokal dan keras terhadap perilaku Israel di Gaza selama dua tahun genosida, mengatakan bahwa negara-negara yang terlibat dalam hal ini melanggengkan “praktik kolonial dan ras-kapitalis yang seharusnya sudah lama dimasukkan ke dalam sejarah”.
“Bahkan ketika kekerasan genosida mulai terlihat, negara-negara, sebagian besar negara-negara Barat, telah memberikan, dan terus memberikan, dukungan militer, diplomatik, ekonomi dan ideologi kepada Israel, bahkan ketika mereka mempersenjatai kelaparan dan bantuan kemanusiaan,” katanya. “Kengerian yang terjadi dalam dua tahun terakhir bukanlah sebuah penyimpangan, tapi puncak dari sejarah panjang keterlibatan.”
Survei: Mayoritas Warga Amerika Dukung Palestina Jadi Negara Merdeka
Sebagian besar warga Amerika Serikat mendukung pengakuan terhadap kenegaraan Palestina. Berdasarkan jajak pendapat terbaru Reuters/Ipsos, sekitar 59 persen responden berpendapat bahwa AS seharusnya mengakui negara Palestina, sementara 33 persen menentang, dan sisanya tidak yakin atau tidak menjawab.
Dukungan ini melintasi batas partai: 80 persen dari Partai Demokrat setuju dengan pengakuan tersebut, begitu juga 41 persen dari Partai Republik, menunjukkan bahwa sikap publik tidak sepenuhnya sejalan dengan kebijakan Presiden Donald Trump yang menolak langkah itu.
Jajak pendapat yang berlangsung selama enam hari dan berakhir pada Senin itu juga mengungkap bahwa 53 persen pendukung Trump dari Partai Republik menentang pengakuan negara Palestina. Namun menariknya, 41 persen pendukung Partai Republik lainnya justru mendukung ide tersebut, menunjukkan adanya pergeseran pandangan di kalangan konservatif mengenai isu Palestina, sebagaimana diberitakan sejumlah kantor berita asing seperti Reuters dan Asharq al Awsath.
Dukung Solusi Dua Negara
Berbagai jajak pendapat menunjukkan bahwa mayoritas warga Amerika mendukung gagasan solusi dua negara, namun tingkat dukungan ini sangat bervariasi tergantung pada afiliasi politik, usia, dan latar belakang demografis lainnya.
Secara umum, sayap Demokrat cenderung lebih bersimpati pada Palestina, sementara sayap Republik tetap kuat dalam mendukung Israel. Namun, dengan meningkatnya keprihatinan atas krisis kemanusiaan di Gaza, dukungan terhadap Palestina, terutama dari kelompok muda dan independen, terlihat mengalami peningkatan yang signifikan.
Kesenjangan generasi menjadi faktor penting dalam memahami keberpihakan ini. Survei menunjukkan bahwa warga Amerika yang lebih muda (usia 18–30 tahun) jauh lebih mungkin untuk bersimpati dengan Palestina dibandingkan dengan generasi yang lebih tua.
Pergeseran ini didorong oleh berbagai faktor, termasuk akses informasi melalui media sosial yang menampilkan sisi lain dari konflik, serta tumbuhnya kesadaran akan ketidakseimbangan kekuasaan dan penderitaan rakyat Palestina. Sebaliknya, warga Amerika yang lebih tua cenderung memiliki pandangan yang lebih mendukung Israel, sebagian karena paparan historis dan pandangan media yang berbeda di masa lalu.
Dukungan terhadap kemerdekaan Palestina di kalangan warga Amerika bukanlah sesuatu yang bersifat tunggal, melainkan sebuah spektrum yang kompleks dan terus berubah.
Perang di Gaza telah menjadi titik balik yang signifikan, yang menyebabkan banyak warga Amerika, terutama dari kalangan progresif dan muda, mempertanyakan kebijakan pemerintah AS yang secara tradisional mendukung Israel.
Meskipun demikian, pandangan ini belum sepenuhnya menjadi arus utama dan masih terdapat perbedaan pendapat yang mencolok di seluruh populasi, yang mencerminkan tantangan besar dalam mencapai konsensus nasional mengenai isu yang sangat sensitif ini.
Resmi Akui Negara Palestina
Sementara itu, dalam beberapa pekan terakhir sejumlah negara sekutu AS seperti Inggris, Kanada, Prancis, dan Australia telah secara resmi mengakui negara Palestina. Langkah tersebut memicu kecaman keras dari Israel, yang berdirinya pada tahun 1948 menyebabkan pengungsian besar-besaran warga Palestina dan konflik berkepanjangan selama puluhan tahun.
Konteks dukungan publik terhadap Palestina juga tak lepas dari kondisi di Gaza. Serangan udara Israel telah menghancurkan sebagian besar wilayah padat penduduk di sana sejak serangan mendadak Hamas terhadap Israel pada Oktober 2023. Sekitar 60 persen responden jajak pendapat menilai bahwa respons militer Israel terlalu berlebihan, sementara 32 persen tidak setuju dengan pandangan itu.
Meski dikenal sangat pro-Israel, Trump dalam beberapa waktu terakhir berusaha menengahi gencatan senjata antara kedua pihak. Upaya tersebut sempat menimbulkan harapan akan perdamaian yang lebih permanen. Jajak pendapat menunjukkan bahwa 51 persen warga AS bersedia memberikan pujian kepada Trump jika rencana perdamaian itu berhasil, dibandingkan 42 persen yang menolak memberikan pengakuan tersebut.
Menariknya, meski hanya satu dari dua puluh Demokrat yang menyetujui kinerja Trump secara umum, satu dari empat di antaranya mengakui bahwa Trump pantas mendapatkan penghargaan jika berhasil membawa perdamaian di Timur Tengah. Namun, situasi di lapangan masih rapuh. Kekerasan yang kembali meletus akhir pekan lalu mengancam menggagalkan gencatan senjata yang baru berjalan seminggu, sementara diplomat AS terus menekan Israel dan Hamas agar tetap menjalankan kesepakatan.
Hingga kini, berbagai isu krusial seperti pelucutan senjata Hamas, penarikan pasukan Israel, dan pengaturan pemerintahan wilayah Palestina masih belum terselesaikan. Meski demikian, tingkat kepuasan publik terhadap kebijakan luar negeri Trump meningkat menjadi 38 persen, naik dari 33 persen pada awal bulan, dan menjadi yang tertinggi sejak Juli. Jajak pendapat ini dilakukan secara daring terhadap 4.385 responden di seluruh AS, dengan margin kesalahan dua poin persentase.