News Forex, Index & Komoditi ( Selasa, 14 November 2023 )

News  Forex,  Index  &  Komoditi

(  Selasa,   14  November 2023  )

Wall Street Mixed di Awal Pekan, Investor Menunggu Data Inflasi AS

 

Wall Street bergerak bervariasi pada awal pekan ini. Investor menunggu rilis angka inflasi penting yang dapat memberikan petunjuk mengenai berapa lama Federal Reserve Amerika Serikat (AS) akan mempertahankan suku bunga tetap tinggi.

Senin (13/11), Dow Jones Industrial Average naik 54,77 poin atau 0,16% menjadi 34,337.87. Indeks S&P 500 kehilangan 3,69 poin atau 0,08% menjadi 4,411.55. Nasdaq Composite turun 30,37 poin atau 0,22% menjadi 13,767.74.

Setelah indeks menikmati reli yang solid pada hari Jumat, pasar mengalihkan fokusnya pada hari Senin ke data Indeks Harga Konsumen (CPI), yang akan dirilis pada Selasa pagi. Para ekonom memperkirakan kenaikan sebesar 3,3% untuk bulan Oktober, turun dari 3,7% pada bulan September.

Namun inflasi inti diperkirakan tidak berubah dari bulan sebelumnya. Pembacaan CPI, bersama dengan pasar tenaga kerja, "Jelas merupakan faktor penentu dalam hal-hal yang penting bagi pasar keuangan, karena hal ini menentukan arah kebijakan Fed selanjutnya," kata Matt Stucky, kepala manajer portofolio ekuitas di Northwestern Mutual Wealth Management Company di Milwaukee, Wisconsin kepada Reuters .

Dia menambahkan bahwa pasar mempunyai ekspektasi The Fed sudah selesai menaikkan suku bunganya. "Agar hal tersebut menjadi kenyataan, kita perlu melanjutkan kemajuan dalam hal inflasi bersamaan dengan pendinginan pasar tenaga kerja," katanya.

Para pedagang memperkirakan hampir 86% kemungkinan The Fed mempertahankan suku bunga stabil pada bulan Desember, menurut FedWatch CME Group.

Michael O'Rourke, kepala strategi pasar di JonesTrading di Stamford, Connecticut mengatakan selain data inflasi, investor juga mencerna prospek kredit AS yang lebih lemah. Moody's pada Jumat malam menurunkan prospek peringkat kredit AS menjadi "negatif" dari "stabil", dengan alasan defisit fiskal yang besar dan penurunan keterjangkauan utang.

"Hal ini menambah keengganan investor untuk mengambil keputusan besar menjelang tenggat waktu akhir pekan yang berpotensi mengakibatkan penutupan pemerintah AS," kata O'Rourke.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat AS Mike Johnson meluncurkan kebijakan belanja sementara Partai Republik pada hari Sabtu yang bertujuan untuk mencegah penutupan pemerintahan. Tetapi tindakan tersebut dengan cepat mendapat tentangan dari anggota parlemen dari kedua partai di Kongres.

Pada Senin sore, tokoh terkemuka di Senat AS dari Partai Demokrat Chuck Schumer menyatakan dukungan tentatif terhadap rancangan undang-undang pendanaan jangka pendek Johnson yang akan membuat pemerintah tetap buka hingga akhir pekan.

Indeks-indeks saham utama AS telah menguat sepanjang bulan ini, dipicu oleh musim laporan laba yang lebih kuat dari perkiraan dan harapan bahwa suku bunga AS mendekati puncaknya.

Di antara 11 sektor utama S&P 500, energi merupakan sektor yang memperoleh keuntungan terbesar. Indeks sektor ini berakhir dengan kenaikan 0,7% sementara sektor utilitas mengalami penurunan terbesar, dengan penurunan sebesar 1,2%.

Membantu menjaga Dow tetap bertahan, Boeing menguat 4% pada hari Senin setelah Bloomberg News melaporkan bahwa Tiongkok sedang mempertimbangkan untuk melanjutkan pembelian pesawat 737 Max. Emirates Dubai memesan 90 jet Boeing 777X lagi pada pembukaan Dubai Airshow pada hari Senin.

Indeks layanan kesehatan S&P merupakan indeks dengan persentase kenaikan terbesar kedua, bertambah 0,6%. Persentase keuntungan terbesar adalah perusahaan dialisis Davita Inc, yang naik 6,5%.

Perusahaan teknologi medis lainnya yang menguat termasuk Insulet, yang bertambah 5,6% dan Dexcom, naik 4,6%, bersama dengan kenaikan Abbott sebesar 1,9% karena analis bereaksi terhadap data tentang manfaat kardiovaskular dari obat penurun berat badan Novo Nordisk, Wegovy.

Sementara saham Tesla, yang berakhir naik lebih dari 4%, menambahkan beberapa dukungan terhadap penurunan indeks consumer discretionary di saham-saham kelas berat seperti Apple dan Microsoft membantu membebani indeks teknologi S&P 500.

 

Irlandia tak Main-Main, Siapkan Pengusiran Dubes, Sanksi Ekonomi, dan Seret Israel ke ICC

 

Para anggota parlemen di parlemen Irlandia, Dail, akan melakukan pemungutan suara mengenai pengusiran duta besar Israel pekan ini. Media lokal, termasuk Irish Examiner, melaporkan bahwa Partai Sosial Demokrat siap mengajukan mosi pada Rabu (15/11/2023), kepada Dail, parlemen majelis rendah Irlandia yang menuntut pemerintah untuk mencabut status diplomatik Duta Besar Israel untuk Irlandia, Dana Erlich.

Mosi tersebut dilaporkan akan meminta pemerintah untuk mendorong pemberlakuan sanksi ekonomi Uni Eropa terhadap Israel. Mosi ini juga akan meminta pemerintah untuk mengajukan Israel ke Mahkamah Pidana Internasional untuk penyelidikan apakah negara itu telah melakukan kejahatan perang dan melanggar hukum kemanusiaan selama perangnya di Gaza.

Holly Cairns, pemimpin Partai Sosial Demokrat, mengatakan bahwa komunitas internasional telah bersikap "ambivalen" terhadap penderitaan warga Gaza. "Tanggapan Israel yang kejam dan tidak proporsional terhadap serangan 7 Oktober oleh Hamas, sampai saat ini, telah menyebabkan lebih dari 11.000 orang gugur di Gaza - lebih dari 5.000 di antaranya adalah anak-anak - dan mengakibatkan hukuman kolektif dan pengungsian massal jutaan warga sipil tak berdosa," ujarnya seperti dikutip oleh harian The Irish.

"Mosi kami menyerukan kepada Pemerintah Irlandia untuk melobi penangguhan Perjanjian Asosiasi Uni Eropa-Israel, dengan alasan bahwa klausul hak asasi manusia dalam kesepakatan perdagangan telah dilanggar secara serius," kata Cairns.

Uni Eropa juga harus menangguhkan akses Israel ke dana Horizon Eropa senilai 95 miliar Euro untuk penelitian dan inovasi. "Mengingat kegagalan Israel untuk menghentikan penargetan yang disengaja terhadap warga sipil, jurnalis, staf PBB dan petugas kesehatan, Pemerintah harus menarik status diplomatik Duta Besar Israel untuk Irlandia," katanya.

The Irish Examiner menyarankan agar partai terbesar di Irlandia, Sinn Fein, mengajukan mosi untuk menyeret Israel ke Mahkamah Pidana Internasional. Juru bicara urusan luar negeri partai tersebut, Matt Carthy, mengatakan bahwa Perdana Menteri Leo Varadkar "menyatakan bahwa kegagalan Israel dalam mematuhi hukum kemanusiaan 'tidak bisa dianggap remeh'."

"Harus ada konsekuensi atas penargetan dan pembunuhan yang disengaja oleh Israel terhadap ribuan warga sipil; atas penargetan dan penghancuran infrastruktur sipil seperti rumah sakit, sekolah, dan masjid; atas pengungsian paksa massal warga sipil Palestina; dan atas penolakan air, makanan, bahan bakar, serta pasokan penting lainnya bagi penduduk sipil Gaza," katanya.

"Irlandia juga harus menggunakan hak kami sebagai negara pihak dalam Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional untuk merujuk tindakan di Palestina dan Israel kepada jaksa penuntut pengadilan dengan tujuan meminta penyelidikan atas tindakan kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida yang telah terjadi di Gaza selama sebulan terakhir," ujar Cairns.

"Sinn Fein akan membawa sebuah resolusi ke Dail minggu depan yang mengamanatkan Pemerintah Irlandia untuk membuat rujukan tersebut," tambahnya.

 

Tentara AS Diduga Ikut Bertempur Bersama Israel di Gaza

 

Seorang saksi dari warga Palestina yang mengungsi dari lingkungan Al Naser di barat Gaza mengatakan, tentara Amerika Serikat (AS) ikut bertempur bersama Israel di Gaza. Saksi tersebut mengatakan, tentara itu sangat fasih berbahasa Inggris dan di seragam mereka ada bendera AS.

"Saudara laki-laki saya datang dengan bendera putih dan mulai berbicara dengan seorang tentara dalam bahasa Inggris.  Dia (tentara itu) tidak ada bendera Israel (di seragamnya)," ujar saksi mata tersebut, dalam video yang diunggah Aljazirah.

Seorang reporter bertanya kepada saksi mata itu, "Apakah itu bendera Amerika?" Saksi tersebut menjawab, "Ya, dia punya bendera Amerika".

Reporter tersebut kemudian menegaskan, " Apakah dia seorang tentara?". Saksi itu menjawab, "Ya, dia seorang tentara dan dia memiliki bendera Amerika."

Saksi tersebut bersama keluarganya diizinkan untuk mengungsi setelah melalui tahap pemeriksaan yang rumit oleh pasukan Israel. Dia mengatakan, sekitar 10 tank Israel telah mengepung area rumahnya. Pasukan Israel juga menggeledah barang bawaan saksi itu beserta keluarganya sebelum mengizinkan pergi untuk mengungsi.

Pada 1 November, Gedung Putih mengatakan, Amerika Serikat tidak akan menempatkan pasukan AS di Gaza dalam peran penjaga perdamaian apa pun di masa depan. “Tidak ada rencana atau niat untuk menempatkan pasukan militer AS di Gaza, sekarang atau di masa depan,” kata juru bicara keamanan nasional Gedung Putih John Kirby kepada wartawan.

Kirby juga mengatakan, Amerika Serikat tidak percaya kelompok pejuang Palestina, Hamas, dapat terlibat dalam pemerintahan Jalur Gaza di masa depan ketika perang dengan Israel selesai. Kirby mengatakan, Amerika Serikat tidak mendukung pemukiman permanen warga sipil Gaza di luar Gaza, yang dijalankan oleh Hamas.

Ketika Amerika Serikat dan sekutu serta mitranya mendiskusikan opsi-opsi untuk Gaza pascaperang, Kirby mengatakan, menjadikan Hamas sebagai pemimpin dalam pemerintahan Gaza di masa depan akan menjadi masalah.

“Kami yakin Hamas tidak bisa menjadi masa depan pemerintahan di Gaza. Mereka tidak bisa. Apa yang terjadi setelah konflik, kami belum memiliki semua jawabannya, namun kami bekerja sama dengan mitra kami di kawasan ini untuk mengeksplorasi seperti apa tata kelola pemerintahan di Gaza," ujar Kirby.

Netanyahu Isyaratkan Bakal Caplok Gaza

 

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu mengisyaratkan bahwa ia tidak akan membiarkan Otoritas Palestina untuk memerintah Jalur Gaza jika perang Israel di wilayah kantong tersebut berakhir dengan tergulingnya Hamas dari kekuasaannya. Dia mengatakan, Israel akan mempertahankan kendali keamanan atas Gaza.

"Israel akan mempertahankan kendali keamanannya atas Gaza, termasuk kemampuan untuk masuk kapan pun kami ingin membasmi teroris yang mungkin muncul lagi," ujar Netanyahu, dilansir Middle East Monitor, Ahad (12/11/2023).

Sikap Netanyahu ini bertentangan dengan posisi Amerika Serikat (AS) yang meyakini wilayah Gaza harus berada di bawah pemerintahan Palestina. Washington mengatakan, Israel tidak dapat menduduki daerah kantong tersebut setelah perang. Sementara Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken mengatakan, pemerintahan Gaza harus bersatu kembali dengan Tepi Barat yang sebagian dikelola oleh Otoritas Palestina (PA).

Kelompok perlawanan Palestina, Hamas telah memerintah Gaza sejak 2007. Hamas mengatakan, mereka beberapa kali menolak rencana yang digembar-gemborkan oleh Tel Aviv dan Washington mengenai bagaimana Jalur Gaza akan diatur setelah perang Israel berakhir.

Israel telah berjanji untuk menghancurkan kelompok Hamas, menyusul serangan lintas batas yang mengejutkan pada 7 Oktober, dan telah melancarkan invasi besar-besaran ke wilayah Gaza. Dalam konferensi pers, Netanyahu mengutarakan keluhannya mengenai silabus sekolah PA, yang menurutnya memicu kebencian terhadap Israel, dan kebijakannya dalam memberikan gaji kepada keluarga warga Palestina yang dipenjara di Israel.

“Tidak akan ada otoritas sipil yang mengajarkan anak-anaknya untuk melenyapkan negara Israel, tidak akan ada otoritas yang memberikan gaji kepada keluarga para pembunuh. Tidak mungkin ada otoritas yang dipimpin oleh seseorang yang, lebih dari 30 hari setelah pembantaian (7 Oktober), masih belum mengecamnya," kata Netanyahu

Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengatakan, PA dapat memainkan peran di masa depan dalam mengatur Jalur Gaza. Abbas mengecam kekerasan terhadap warga sipil di kedua belah pihak, namun belum mengeluarkan kecaman tegas atas serangan 7 Oktober. Para pejabat Palestina mengatakan lebih dari 11.078 warga Gaza telah gugur akibat serangan Israel selama lima minggu terakhir, sekitar 40 persen di antaranya adalah anak-anak.

Juru bicara Abbas, Nabil Abu Rudeineh mengatakan kepada Reuters, Israel berusaha untuk melanggengkan perpecahan antara dua wilayah Palestina yaitu Tepi Barat dan Gaza. “Upaya Israel untuk memisahkan Gaza dari Tepi Barat akan gagal, dan hal itu tidak akan diizinkan, apa pun tekanannya,” katanya.

PA dulunya menguasai Tepi Barat dan Gaza, namun digulingkan pada 2007 setelah perang saudara singkat dengan Hamas. Meskipun pemerintah negara-negara Barat ingin melibatkan Otoritas Palestina dalam masa depan Gaza, para diplomat mengatakan, ada juga kekhawatiran bahwa Abbas yang berusia 87 tahun tidak memiliki wewenang atau dukungan yang memadai dari rakyatnya untuk mengambil alih kekuasaan.

“Saat ini, tidak ada gambaran jelas tentang apa yang mungkin terjadi di Gaza setelah pertempuran berhenti,” kata seorang diplomat yang berbasis di Yerusalem.

 

AS Kembali Melancarkan Dua Serangan Terhadap Fasilitas Iran di Suriah

 

Amerika Serikat (AS) telah melancarkan dua serangan udara lagi di Suriah terhadap fasilitas yang digunakan oleh Korps Garda Revolusi Iran dan kelompok sekutunya. Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin mengatakan “serangan presisi” tersebut menargetkan fasilitas pelatihan di dekat kota Albu Kamal dan rumah persembunyian di dekat kota Mayadeen, sebagai respons terhadap serangan berkelanjutan terhadap pasukan AS di Suriah dan Irak.

“Presiden tidak mempunyai prioritas lebih tinggi daripada keselamatan personel AS, dan dia mengarahkan tindakan hari ini untuk memperjelas bahwa Amerika Serikat akan membela diri, personelnya, dan kepentingannya,” kata Austin dalam sebuah pernyataan pada Ahad (12/11/2023).

Mengutip sumber lokal yang tidak disebutkan namanya, kantor berita Reuters mengatakan serangan AS menargetkan sebuah kamp yang dikelola oleh kelompok bersenjata pro-Iran di daerah sebelah barat Albu Kamal, di provinsi Deir al Zor. Serangan lainnya terjadi di dekat jembatan dekat kota Mayadeen, yang berada di dekat perbatasan Irak dan merupakan basis kelompok bersenjata pro-Iran, tambahnya.

Kantor berita Associated Press, mengutip seorang pejabat AS yang tidak bersedia disebut namanya, memberitakan bahwa salah satu lokasi yang diserang juga mencakup tempat penyimpanan senjata.

Serangan AS ini adalah yang ketiga dalam waktu dua pekan terakhir ketika Washington berupaya mengakhiri serangan pesawat tak berawak dan roket terhadap pasukannya di Suriah dan Irak yang dimulai ketika perang Israel-Hamas pecah pada 7 Oktober lalu.

Pasukan AS dan koalisi telah diserang setidaknya 40 kali di Irak dan Suriah oleh pasukan yang didukung Iran dalam beberapa pekan terakhir. Sekitar 56 tentara AS terluka dalam serangan di Suriah dan Irak, namun semuanya telah kembali bertugas, menurut Pentagon.

AS memiliki 900 tentara yang ditempatkan di Suriah dan 2.500 tentara lainnya di Irak, yang menjalankan misi untuk memerangi kelompok ISIS, yang menguasai sebagian besar negara tersebut sebelum akhirnya dikalahkan.

AS khawatir konflik Israel-Hamas dapat menyebar ke seluruh Timur Tengah dan membuat pasukan AS di pangkalan-pangkalan militer terpencil terekspos.

Iran dan para pendukungnya mengatakan AS ikut bertanggung jawab atas pernyataan perang Israel melawan Hamas, yang juga didukung oleh Iran.

Israel Rugi 260 Juta Dolar AS Setiap Hari Sejak Perang Meletus

 

Perekonomian Israel rugi sekitar 260 juta dolar AS setiap hari, sejak perang meletus di Gaza. Pembayaran kepada sekolah-sekolah ultra-ortodoks dan tujuan-tujuan lain yang diperjuangkan oleh kelompok sayap kanan dalam koalisi yang berkuasa telah memicu perhitungan bagi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.

Konflik ini menimbulkan banyak korban jiwa. Biaya ini juga menjadi lebih mahal bagi Israel dibandingkan perkiraan awal dan membebani keuangan publik. Namun, pemberian dana kontroversial kepada kelompok sayap kanan memicu perdebatan nasional dan membuat pasar gelisah. Dalam beberapa hari mendatang, Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich akan mengumumkan anggaran baru untuk sisa tahun 2023 dan mengungkapkan rencana anggaran untuk tahun depan.

Program pengeluaran Israel mencakup dana koalisi, atau pengeluaran diskresi yang diperuntukkan bagi lima partai di pemerintahan sayap kanan Netanyahu. Dana transfer sebesar 14 miliar shekel (3,6 miliar dolar AS ) yang disetujui pada Mei lalu, sebagian akan disalurkan ke sekolah-sekolah agama, yang beberapa di antaranya dikecualikan dari pengajaran mata pelajaran seperti bahasa Inggris dan matematika. Proyek favorit lainnya termasuk pembangunan permukiman Yahudi di wilayah pendudukan Tepi Barat.

Jatah khusus tersebut hanya sebagian kecil dari total anggaran tahun 2023-2024. Kendati demikian, jatah khusus tersebut telah menjadi penanda persaingan prioritas pada saat Israel menghadapi konflik bersenjata terburuk dalam setengah abad.

Perang dimulai pada 7 Oktober ketika Hamas melangsungkan serangan mengejutkan dari Gaza ke komunitas Israel selatan. Israel mengeklaim serbuan Hamas telah menewaskan sekitar 1.200 orang. Israel kemudian melakukan pengeboman tanpa henti yang telah membunuh lebih dari 11.000 orang di Gaza, termasuk anak-anak dan perempuan. Menurut perkiraan Kementerian Keuangan, perang menimbulkan kerugian ekonomi hampir 8 miliar dolar AS.

“Selama pemerintah tetap berpegang pada dana koalisinya, pemerintah akan membayar utangnya lebih banyak,” kata Rafi Gozlan, kepala ekonom di IBI Investment House, dilansir Bloomberg, Ahad (12/11/2023).

Keputusan para pedagang global akan berpengaruh seiring dengan semakin banyaknya pemerintah yang beralih ke obligasi untuk membiayai perang. Defisit anggaran Israel membengkak lebih dari tujuh kali lipat pada Oktober dibandingkan tahun sebelumnya. Kementerian Keuangan telah mengumumkan rencana untuk melakukan peminjaman sebesar 75 persen lebih banyak pada November dibandingkan bulan lalu.

Aset-aset Israel mulai dari mata uang shekel hingga obligasi telah menutup sebagian besar atau bahkan seluruh kerugian mereka pascaserangan Hamas. Namun aura risiko masih membayangi utang pemerintah.

Biaya untuk mengasuransikan obligasi pemerintah Israel terhadap gagal bayar (default) lebih dari dua kali lipat biaya sebelum perang dimulai. Dan premi risiko, atau spread, yang diminta investor untuk menyimpan uang kertas dolar Israel di atas obligasi Treasury AS tetap sekitar 25 basis poin lebih tinggi.

Pendanaan yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk program keagamaan dan permukiman di Tepi Barat telah dipertanyakan jauh sebelum perang menghancurkan perekonomian senilai 520 miliar dolar AS. Para kritikus memperingatkan bahwa hal itu akan menekan pertumbuhan. Namun yang lebih menonjol sekarang adalah Netanyahu berkomitmen untuk membayar berapa pun dampak ekonomi yang ditimbulkan karena perang.

Rencana anggaran tahun 2023 yang digariskan oleh Smotrich memperkirakan peningkatan pengeluaran sebesar 35 miliar shekel. Pengeluaran ini sebagian besar untuk militer dan sebagian besar dibiayai oleh utang.

Dana koalisi yang belum terpakai berjumlah hampir 8 miliar shekel. Namun, partai-partai yang berkuasa sejauh ini menolak untuk sepenuhnya mengalihkan dana tersebut atau menghentikan program-program yang terkait dengan dana itu. Biaya dana koalisi melebihi total anggaran tahun 2023 untuk rumah sakit umum atau pendidikan tinggi yang didanai negara.

Smotrich telah menyarankan pengurangan anggaran yang jumlahnya lebih sedikit dari yang diusulkan departemen anggaran Kementerian Keuangan. Dia berjanji untuk menghapuskan pengeluaran yang tidak penting untuk mendukung pertempuran.

Sikap pemerintah ini telah memicu kemarahan investor dan banyak analis terkemuka. Dalam sebuah surat yang dikirim kepada Netanyahu dan Smotrich, 300 ekonom terkemuka dari Israel dan luar negeri mendesak mereka untuk segera sadar bahwa perang mengancam stabilitas ekonomi mereka.

“Langkah mendasar dan perlu adalah menghentikan pendanaan apa pun yang tidak penting untuk perang, pertama dan terutama dana koalisi,” kata kelompok 300 ekonom itu dalam surat yang ditandatangani oleh peraih Nobel bidang ekonomi, Josh Angrist.

Prospek ini semakin memburuk setelah perubahan haluan singkat tahun lalu yang membuat Israel mengalami surplus anggaran pertamanya setidaknya sejak tahun 2000. Israel mencatat penurunan belanja militer untuk pertama kalinya dalam lebih dari satu dekade. Smotrich mengatakan, defisit anggaran bisa mencapai 4 persen dari output perekonomian tahun ini dan 5 persen pada 2024. Angka tersebut lebih dari dua kali lipat perkiraan pemerintah sebelumnya tetapi masih kurang dari angka 7,1 persen yang diperkirakan oleh Moody’s Investors Service.

“Israel kemungkinan akan mengeluarkan lebih banyak, bukan lebih sedikit, untuk pertahanan di masa depan. Hal ini akan membalikkan tren multi-tahun yang menyebabkan belanja militer Israel dari sekitar 9 persen PDB pada tahun 1990an menjadi 4,5 persen pada tahun lalu," ujar Ziad Daoud, kepala ekonom pasar negara berkembang Bloomberg.

Bagi Netanyahu dan sekutunya, pendanaan khusus tersebut mungkin menjadi kunci bagi kelangsungan politik mereka. Pada Mei lalu, beberapa partai mengancam akan membubarkan koalisi jika anggaran belanja tidak disetujui. Perselisihan mengenai masalah ini terlihat jelas di Kementerian Keuangan, sehingga menciptakan perpecahan antara Smotrich dan perpecahan yang dijalankan oleh para teknokrat yang dianggap kurang terikat pada kepentingan politik.

Departemen Anggaran telah menyerukan tindakan yang lebih ketat untuk menutupi pengeluaran yang lebih tinggi dan penurunan pendapatan, termasuk mengalihkan dana koalisi dan menutup beberapa kementerian. Dalam suratnya kepada Smotrich, kepala Departemen Anggaran memperingatkan bahwa keputusan fiskal akan diawasi secara ketat oleh perusahaan pemeringkat. Tugas menyusun anggaran baru jatuh ke tangan Smotrich. Dia mengatakan, tujuannya adalah reformasi struktural yang meningkatkan pertumbuhan.

Namun Smotrich  yang merupakan kepala partai ultra-nasionalis, juga ingin mempertahankan 1,2 miliar shekel yang dialokasikan untuk tunjangan guru di sekolah-sekolah ortodoks sambil terus meningkatkan pengeluaran untuk pemukiman. Menurutnya, pembiayaan ini penting untuk perlindungan pada saat ketegangan di Tepi Barat meningkat.

“Jika tidak ada perubahan signifikan yang dilakukan terhadap anggaran, Israel berisiko menunjukkan lemahnya kapasitas tata kelola," ujar dua mantan gubernur bank sentral, Karnit Flug dan Jacob Frenkel, di kolom surat kabar, yang menambahkan bahwa dampaknya bisa berupa penurunan peringkat.

 

PBB Kibarkan Bendera Setengah Tiang untuk Hormati 101 Staf UNRWA yang Terbunuh di Gaza

 

Bendera Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) di kantor perwakilan di seluruh dunia hari ini, Senin (13/11/2023) dikibarkan setengah tiang. Pengibaran bendera PBB setengah tiang ini untuk menghormati 101 staf Badan Bantuan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) yang terbunuh di Jalur Gaza selama agresi militer Israel sebulan terakhir.

Beberapa kantor perwakilan PBB yang terlihat memasang bendera setengah tiang diantaranya kantor perwakilan di Sri Lanka, Cina, Jepang, dan Thailand. Pengibaran bendera PBB setengah tiang dilakukan pada pukul 09.30 waktu setempat di Bangkok, Tokyo, dan Beijing.

Para staf mengheningkan cipta selama satu menit untuk menghormati rekan-rekan mereka yang terbunuh di Gaza selama konflik Israel-Hamas.

"Hari ini Bendera @UN kami akan dikibarkan setengah tiang di Sri Lanka & di seluruh dunia untuk menghormati 101 rekan kami yang terbunuh di Gaza. Kami berduka atas kehilangan mereka. Saat yang kelam bagi PBB dan kemanusiaan. @MFA_SriLanka," tulis akun @MAFrancheUN di paltform media sosial X.

Unggahan serupa juga dipublikasikan oleh kantor perwakilan PBB di Cina melalui akun X @UNinChina. "Hari ini kami mengibarkan bendera PBB setengah tiang saat @UNinChina turut berdukacita atas rekan-rekan kami di @UNRWA yang terbunuh di Gaza dan atas semua nyawa yang hilang di kedua sisi."

"Menurunkan bendera PBB setengah tiang di seluruh perwakilan PBB dan mengheningkan cipta selama satu menit untuk berduka dan menghormati rekan-rekan kita yang terbunuh di #Gaza. Turut berdukacita atas pembunuhan anak-anak tak berdosa dan warga sipil dalam pembantaian yang terjadi di Gaza," tulis akun X @suhailawan.

 

Warga Eropa Bersatu Dukung Palestina

 

Warga di seluruh Eropa bersatu dalam demonstrasi besar-besaran untuk mengutuk serangan brutal Israel ke Gaza. Mereka menuntut diakhirinya kekerasan.

Ratusan ribu pengunjuk rasa di seluruh Eropa turun ke jalan sebagai bentuk solidaritas terhadap rakyat Palestina sebagai tanggapan atas pengeboman brutal Israel terhadap warga sipil di Gaza yang terkepung.

Lebih dari 11.100 warga Palestina telah syahid dan ribuan lainnya terluka. Lebih dari satu juta penduduk daerah kantong tersebut telah mengungsi.

Pada Ahad (12/11/2023), ribuan pengunjuk rasa berkumpul di Jerman, Swedia, dan Yunani mengibarkan bendera Palestina dan meneriakkan slogan-slogan seperti "Kebebasan untuk Palestina", mengkritik sikap Pemerintah Israel yang sedang berlangsung di Gaza.

Jerman

Unjuk rasa "Kebebasan untuk Palestina" digelar di Cologne, Jerman, sebagai bentuk solidaritas terhadap rakyat Palestina. Para peserta yang berkumpul di alun-alun antara Katedral Cologne yang bersejarah dan stasiun kereta api membawa bendera Palestina dan spanduk dengan pesan-pesan yang mengkritik Israel.

Aksi ini dihadiri warga dari berbagai negara. Dalam pidato-pidato yang disampaikan selama demonstrasi, "penganiayaan" yang dialami rakyat Palestina selama bertahun-tahun terus-menerus menjadi penekanan aksi ini.

Swedia

Sejumlah besar orang di Stockholm juga turun ke jalan untuk menunjukkan solidaritas kepada rakyat Palestina. Para pengunjuk rasa berkumpul di dekat parlemen Swedia.

Mereka meneriakkan "Kebebasan untuk Palestina" dan membawa spanduk-spanduk yang menyoroti pembunuhan ribuan anak-anak di Gaza. Mereka juga menyerukan dukungan pemerintah Swedia terhadap Israel, menuduh pemerintah terlibat dalam perang Israel di daerah kantong yang terkepung itu.

Yunani

Ratusan penonton Yunani, yang berkumpul di Stadion Panathenaic di pusat kota Athena dalam rangka Athens Marathon ke-40, membentangkan bendera Palestina dan meneriakkan slogan-slogan pro Palestina.

Beberapa peserta maraton juga mengibarkan bendera Palestina. Sementara itu, sebagaimana dilaporkan outlet berita Partai Komunis Yunani (KKE) 902.gr, ratusan orang berunjuk rasa di sekitar Teluk Souda di Yunani, yang digunakan Angkatan Laut dan Udara AS, untuk memprotes serangan Israel ke Gaza dan kebijakan NATO dan AS dalam konflik tersebut.

Israel telah melancarkan serangan udara dan darat tanpa henti di daerah kantong Palestina--termasuk rumah sakit, tempat tinggal, dan rumah-rumah ibadah--sejak serangan lintas batas oleh kelompok perlawanan Palestina, Hamas, pada 7 Oktober.

Jumlah korban tewas dalam serangan militer Israel yang sedang berlangsung di Gaza sejak 7 Oktober telah melampaui angka suram 11.100 orang, termasuk lebih dari 8.000 anak-anak dan perempuan, kata kantor media pemerintah di Gaza pada Ahad. Jumlah korban mati terbunuh di pihak Israel mencapai 1.200 orang, menurut angka resmi.

 

Jet-Jet Tempur Israel Serang Hizbullah di Lebanon Selatan

 

Hizbullah mengatakan bahwa mereka menembaki tim Israel yang memasang 'alat penyadap dan mata-mata' di dekat perbatasan. Terkait serangan Hizbullah itu, Israel langsung membalas dengan jet-jet tempurnya yang menghantam wilayah Lebanon selatan.

Serangan ini juga diklaim Israel dilakukan setelah sebuah rudal anti-tank melukai warga Israel di dekat perbatasan. Tentara Israel pada hari Ahad (12/11/2023), mengatakan "sejumlah warga sipil Israel terluka" dalam serangan rudal antitank di dekat desa Dovev, hanya 800 meter (0,5 mil) dari perbatasan dengan Lebanon.

Israel Electric Corporation mengatakan bahwa rudal dari Lebanon "menghantam para karyawan" yang sedang berada di Dovev untuk memperbaiki saluran listrik yang rusak akibat serangan sebelumnya.

Kelompok Hizbullah yang didukung Iran mengaku bertanggung jawab dan mengatakan bahwa mereka telah menembaki sebuah tim Israel yang sedang memasang "alat penyadap dan mata-mata" di dekat perbatasan.

Sejak serangan Hamas pada 7 Oktober yang diikuti oleh serangan Israel ke Gaza, Israel juga telah melakukan kontak senjata dengan kelompok-kelompok bersenjata di Libanon selatan hampir setiap hari.

Serangan Israel telah merenggut nyawa warga sipil Palestina di Gaalza lebih dari 11.100 orang - di mana 74 persen di antaranya adalah perempuan dan anak-anak. Akibat gempuran Israel ke Gaza ini juga telah menyebabkan 1,7 juta orang harus hidup dalam pengungsian dalam lima minggu terakhir.

Selain Hizbullah, cabang Hamas di Lebanon juga telah melancarkan serangan ke Israel selatan dalam beberapa pekan terakhir. Tentara Israel mengatakan bahwa 15 roket ditembakkan ke arah Israel utara dari Lebanon pada hari Ahad, dengan empat di antaranya dicegat oleh sistem pertahanan rudal.

Brigade Qassam cabang Lebanon mengaku bertanggung jawab atas serangan yang menargetkan kota-kota Israel, Haifa, Nahariya dan Shlomi, sebagai tanggapan atas "pembantaian dan agresi" di Gaza. Petugas medis Israel mengatakan setidaknya 10 orang terluka.

Serangan lintas batas dari Lebanon telah menewaskan sedikitnya enam tentara Israel dan dua warga sipil, menurut tentara dan paramedis.

Para pemimpin Israel telah memperingatkan Hizbullah agar tidak melancarkan serangan besar-besaran ke Israel, dengan mengatakan bahwa mereka dapat mengalami nasib yang sama seperti Gaza yang terkepung jika mereka terlibat dalam perang. Sementara Israel dan Hizbullah pernah berperang selama sebulan pada tahun 2006.

 

 

Share this Post