News Komoditi & Global ( Selasa, 16 September 2025 )
News Komoditi & Global
( Selasa, 16 September 2025 )
Harga Emas Global Menguat Akibat Pelemahan Dolar AS & Imbal Hasil Obligasi
Harga emas di pasar spot mencapai rekor baru di US$3.685,39 akibat pelemahan dolar AS dan imbal hasil obligasi. The Fed diperkirakan memangkas suku bunga.
Harga emas menembus rekor tertinggi seiring dengan pelemahan dolar AS dan turunnya imbal hasil obligasi pemerintah AS, di tengah sikap wait and see investor menjelang rapat penting Federal Reserve pekan ini. Melansir Reuters pada Selasa (16/9/2025), harga emas di pasar spot sempat menyentuh rekor baru di US$3.685,39 pada perdagangan kemarin waktu AS. Meski demikian, Bloomberg melaporkan pada perdagangan hari ini pukul 05.37 WIB, emas sedikit melemah ke level US$3.678,85 per troy ounce. Untuk emas berjangka AS pengiriman Desember, Reuters melaporkan terjadi penguatan harga jual sebesar 0,8% menjadi US$3.719,00. Sepanjang pekan lalu, harga logam mulia menguat sekitar 1,6%. Indeks dolar AS turun 0,3% ke level terendah dalam sepekan, membuat emas lebih menarik bagi pemegang mata uang lain. Sementara itu, imbal hasil obligasi pemerintah AS tenor 10 tahun juga bergerak melemah. Pasar hampir pasti memperkirakan The Fed akan memangkas suku bunga acuan sebesar 25 basis poin pada Rabu (17/9/2025) waktu setempat, yang akan menjadi pemangkasan pertama sejak Desember. Namun, sebagian pelaku pasar masih membuka peluang langkah lebih agresif, yakni pemangkasan 50 basis poin, menurut data CME FedWatch Tool.
“Ekspektasi pemangkasan 25 basis poin sudah hampir pasti. Namun, ada kemungkinan satu hingga dua kali pemangkasan tambahan hingga akhir tahun,” ujar Peter Grant, Vice President sekaligus Senior Metals Strategist di Zaner Metals. Grant menambahkan, target kenaikan emas berikutnya berada di US$3.700, lalu US$3.730 dan US$3.743 dalam jangka pendek. Emas meski tidak memberikan imbal hasil, kerap dianggap sebagai aset lindung nilai di tengah ketidakpastian dan biasanya berkinerja baik pada periode suku bunga rendah. The Fed kali ini menghadapi tekanan tidak biasa, dengan adanya sengketa kepemimpinan serta dorongan Presiden Donald Trump untuk memperluas pengaruh terhadap kebijakan moneter. Senat AS juga membuka kemungkinan bagi penasihat ekonomi Trump, Stephen Miran, untuk bergabung ke dalam komite penentu suku bunga tepat waktu sebelum pemungutan suara Rabu mendatang. Sementara itu, laporan akhir pekan yang menyebut China berencana melonggarkan aturan ekspor dan impor emas turut memicu aksi beli kuat. Baik permintaan resmi maupun swasta dipandang menjadi pendorong utama reli emas, menurut Tai Wong, trader logam independen. Adapun data pekan lalu menunjukkan inflasi konsumen AS pada Agustus naik tercepat dalam tujuh bulan terakhir, sementara data ketenagakerjaan terbaru mengindikasikan pelemahan pasar tenaga kerja, memperkuat ekspektasi pemangkasan suku bunga The Fed. Pada perkembangan lain, harga perak naik 1,1% menjadi US$42,62 per troy ounce, platinum menguat 0,7% ke US$1.400,77, sedangkan paladium turun 0,3% ke US$1.193,21.
Harga Minyak Dunia Naik, Investor Cermati Potensi Sanksi Pasokan Rusia
Harga minyak naik tipis pada perdagangan Selasa (16/9/2025) pagi. Pukul 07.21 WIB, harga minyak west texas intermediate (WTI) untuk pengiriman Oktober 2025 di New York Mercantile Exchange ada di US$ 63,35 per barel, naik 0,08% dari sehari sebelumnya yang ada di US$ 63,30 per barel.
Harga minyak naik tipis dan stabil di kisaran US$ 63 per barel karena investor mempertimbangkan potensi sanksi lebih lanjut terhadap pasokan Rusia. Pasalnya, pasokan minyak Rusia bisa memicu kelebihan pasokan minyak global.
Mengutip Bloomberg, Uni Eropa menimbang sanksi terhadap perusahaan asal India dan China yang membeli minyak Rusia sebagai bagian dari paket pembatasan baru yang akan datang.
China dan India telah menjadi pembeli minyak Rusia yang terbesar sejak invasi Moskow ke Ukraina pada tahun 2022.
Imbasnya, Amerika Serikat telah mengenakan sanksi tarif sekunder sebesar 50% terhadap India, namun sejauh ini tidak menjatuhkan sanksi kepada China dalam upayanya untuk mengakhiri perang dagang.
Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengatakan, AS tidak akan menindaklanjuti ancaman sanksi bagi pembeli minyak mentah Rusia kecuali Eropa juga melakukannya.
Harga minyak diperdagangkan dalam kisaran sempit sebulan terakhir, terjebak di antara meningkatnya ketegangan geopolitik dan fundamental yang lemah.
Wall Street Menguat Jelang Pertemuan The Fed, Saham Tesla dan Alphabet Melonjak
Indeks utama Wall Street ditutup menguat pada akhir perdagangan Senin (165/9/2025). Indeks S&P 500 dan Nasdaq mencatat rekor penutupan tertinggi intraday karena investor menanti pertemuan kebijakan Federal Reserve pekan ini.
Mengutip Reuters, indeks Dow Jones Industrial Average naik 49,23 poin, atau 0,11% ke level 45.883,45, S&P 500 naik 30,99 poin, atau 0,47% ke level 6.615,28, dan Nasdaq Composite naik 207,65 poin, atau 0,94%, ke level 22.348,75.
Saham Tesla melonjak 3,6% setelah laporan keuangan mengungkapkan bahwa CEO Elon Musk telah mengakuisisi saham produsen kendaraan listrik tersebut senilai hampir US$ 1 miliar pada hari Jumat.
Sementara itu, saham perusahaan induk Google, Alphabet, mencapai rekor tertinggi dan kapitalisasi pasarnya melesat melampaui $ 3 triliun.
Rapat Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) pada 16 dan 17 September akan mempengaruhi sentimen pasar minggu ini, dengan para pelaku pasar secara luas memperkirakan penurunan suku bunga sebesar 25 basis poin menyusul data ekonomi terbaru yang mengindikasikan melemahnya pasar tenaga kerja.
“Pasar mengandalkan semacam skenario keberuntungan di mana pasar tenaga kerja cukup lemah untuk mendorong Federal Reserve memulai serangkaian pemangkasan suku bunga, bukan hanya satu, tanpa mengganggu pertumbuhan secara keseluruhan,” kata Carol Schleif, Chief Investment Officer di BMO Family Office.
"Saya pikir pasar akan kecewa jika The Fed tidak memberikan indikasi bahwa mereka berniat melanjutkan pemangkasan suku bunga."
Para pedagang pada hari Senin memperkirakan peluang pemangkasan suku bunga sebesar 25 basis poin sebesar 96% pada pertemuan minggu ini.
Keuntungan Tesla mendorong sektor konsumen diskresioner S&P 500 naik 1,1% ke level tertinggi dalam hampir sembilan bulan. Sementara itu, saham Alphabet membantu mengangkat sektor jasa komunikasi naik 2,33%.
Saham Nvidia melemah 0,04% setelah regulator pasar China mengatakan akan melanjutkan penyelidikan terhadap perusahaan chip AI terkemuka tersebut setelah temuan awal menunjukkan perusahaan tersebut telah melanggar undang-undang antimonopoli negara tersebut.
Pada perdagangan pekan lalu, tiga indeks utama Wall Street mencatat kenaikan mingguan, dengan Nasdaq dan S&P 500 mencapai rekor tertinggi intraday pada hari Jumat karena saham-saham yang terkait teknologi tetap tangguh.
Liga Arab Kecam Serangan Israel ke Qatar, Desak Dunia Akhiri Standar Ganda
Sekretaris Jenderal Liga Arab, Ahmed Aboul Gheit, pada Minggu (14/9) mengecam keras Israel dan memperingatkan bahwa “diam terhadap sebuah kejahatan hanya akan membuka jalan bagi kejahatan-kejahatan berikutnya.”
Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat persiapan menjelang KTT Darurat Arab dan Islam yang digelar di Doha, Qatar. Aboul Gheit menegaskan bahwa penyelenggaraan KTT ini sendiri sudah menjadi pesan kuat: “Qatar tidak sendirian. Dunia Arab dan Islam berdiri di sisinya.”
Ia menyebut bahwa agresi Israel merupakan akibat dari “dua tahun diamnya dunia internasional terhadap genosida di Gaza,” yang membuat Israel merasa bisa bertindak tanpa konsekuensi.
Qatar Desak Dunia Akhiri Standar Ganda
Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, menuntut komunitas internasional menghentikan praktik standar ganda dalam menyikapi Israel.
“Waktunya telah tiba bagi komunitas internasional untuk menghentikan standar ganda dan menghukum Israel atas semua kejahatan yang telah dilakukannya,” ujarnya.
Sheikh Mohammed juga menekankan bahwa perang pemusnahan terhadap rakyat Palestina dengan tujuan mengusir mereka dari tanahnya “tidak akan berhasil.”
Serangan Israel ke Doha: “Terorisme Negara”
KTT darurat ini digagas setelah Israel melancarkan serangan udara ke Doha pada 9 September 2025, yang menargetkan kediaman sejumlah pejabat Hamas. Serangan tersebut menewaskan enam orang, meski gagal mengenai negosiator Hamas yang sedang berada di Qatar untuk pembicaraan damai.
Sheikh Mohammed menyebut tindakan itu sebagai “terorisme negara” yang dilakukan oleh pemerintahan Israel saat ini yang dianggap ekstremis dan mengabaikan hukum internasional.
“Agresi Israel yang sembrono dilakukan ketika Qatar sedang menjadi tuan rumah negosiasi resmi dan publik untuk mencapai gencatan senjata di Gaza, dengan sepengetahuan pihak Israel sendiri,” tegasnya.
Konsultasi Regional untuk Respons Bersama
Menjelang KTT, Menteri Luar Negeri Mesir, Badr Abdelatty, melakukan konsultasi via telepon dengan menlu Arab Saudi, Turki, dan Pakistan. Diskusi tersebut membahas evaluasi krisis serta opsi untuk menghadapi tantangan politik dan keamanan di kawasan.
Kementerian Luar Negeri Mesir menegaskan pentingnya persatuan Arab-Islam serta koordinasi berkelanjutan di bidang politik, diplomasi, dan ekonomi demi menjaga kepentingan bersama dan menstabilkan kawasan.
Pemimpin Dunia Hadiri KTT Darurat di Doha
Sejumlah pemimpin negara telah tiba di Doha untuk menghadiri KTT, di antaranya:
Presiden Iran Masoud Pezeshkian
Perdana Menteri Irak Mohammed Shia Al-Sudani
Presiden Palestina Mahmud Abbas
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan (dilaporkan media Turki akan hadir)
Kehadiran para pemimpin ini mencerminkan tekad kolektif dunia Arab dan Islam untuk merespons serangan Israel yang dinilai mengancam prinsip mediasi internasional sekaligus memperburuk konflik Gaza.
Barter Bangkit Lagi! Rusia Tukar Gandum dengan Mobil China untuk Hindari Sanksi Barat
Untuk pertama kalinya sejak 1990-an, praktik barter dalam perdagangan luar negeri Rusia kembali marak. Perusahaan-perusahaan Rusia yang berusaha menghindari jeratan sanksi Barat kini menukar gandum dengan mobil asal Tiongkok hingga biji rami dengan material bangunan.
Fenomena ini mencerminkan betapa dalamnya perang Ukraina telah mendistorsi hubungan dagang bagi salah satu produsen sumber daya alam terbesar di dunia. Padahal, sejak runtuhnya Uni Soviet pada 1991, Rusia telah berintegrasi dengan ekonomi global.
Tekanan Sanksi Barat
Sejak aneksasi Krimea 2014 dan invasi Ukraina 2022, Amerika Serikat, Uni Eropa, dan sekutu telah menjatuhkan lebih dari 25.000 sanksi terhadap Rusia. Tujuannya untuk menekan ekonomi senilai US$2,2 triliun itu sekaligus mengikis dukungan publik terhadap Presiden Vladimir Putin.
Salah satu pukulan terberat datang dari pemutusan bank-bank Rusia dari sistem SWIFT serta ancaman sanksi sekunder terhadap bank-bank Tiongkok. Kondisi ini membuat banyak lembaga keuangan enggan menerima dana dari Rusia.
Sebagai solusi, barter dianggap lebih aman karena lebih sulit dilacak. Bahkan, pada 2024 Kementerian Ekonomi Rusia menerbitkan panduan resmi barter perdagangan luar negeri setebal 14 halaman, lengkap dengan usulan pembentukan platform barter.
Contoh Transaksi: Mobil Diganti Gandum
Reuters berhasil mengidentifikasi delapan transaksi barter yang melibatkan Rusia, Tiongkok, dan bahkan Pakistan.
Mobil asal Tiongkok ditukar dengan gandum Rusia. Mekanismenya: mitra Tiongkok membeli mobil dengan yuan, pihak Rusia membeli gandum dengan rubel, lalu kedua pihak menukarnya langsung.
Biji rami ditukar dengan peralatan rumah tangga dan material bangunan. Salah satu transaksi bernilai sekitar US$100.000, menurut data bea cukai wilayah Ural.
Logam Rusia ditukar dengan mesin dan jasa asal Tiongkok.
Beberapa barter bahkan memungkinkan masuknya barang-barang Barat ke Rusia meski dilarang sanksi.
Gejala Dedolarisasi dan Krisis Likuiditas
Menurut Maxim Spassky, Sekretaris Jenderal Serikat Industrialis dan Pengusaha Rusia-Asia, pertumbuhan barter adalah gejala dedolarisasi, tekanan sanksi, dan masalah likuiditas mitra dagang. Ia memperkirakan volume barter akan terus meningkat.
Data perdagangan menunjukkan adanya perbedaan signifikan antara laporan bank sentral dan data bea cukai, yang nilainya mencapai US$7 miliar pada paruh pertama tahun ini. Hal ini diduga menjadi indikasi skala barter yang sebenarnya lebih besar dari yang tercatat resmi.
Kilas Balik: Kekacauan Barter di Era 1990-an
Barter pernah mendominasi perekonomian Rusia pada 1990-an pasca runtuhnya Soviet. Kala itu, inflasi tinggi, krisis likuiditas, dan devaluasi rubel mendorong rantai barter untuk listrik, minyak, hingga kebutuhan pokok. Sistem ini membuka peluang manipulasi harga dan menguntungkan segelintir orang.
Kini, meski Rusia tidak kekurangan uang tunai, tekanan sanksi Barat mendorong kembalinya barter sebagai mekanisme bertahan hidup ekonomi.
Alternatif Lain: Agen Pembayaran dan Kripto
Selain barter, perusahaan Rusia juga menggunakan berbagai cara untuk mengatasi hambatan transaksi:
Agen pembayaran, yang memfasilitasi pembayaran lintas negara dengan biaya tertentu.
Bank VTB cabang Shanghai, sebagai jalur resmi terbatas.
Kripto seperti stablecoin berbasis dolar, yang banyak digunakan usaha kecil untuk mengirim dana atau diversifikasi rekening bank.
Menurut Sergey Putyatinsky dari BCS, perusahaan finansial besar Rusia, bisnis saat ini menggunakan 10–15 metode pembayaran berbeda secara bersamaan demi bertahan di tengah tekanan.
Bursa Global Waspada Jelang Keputusan The Fed, Investor Siap Hadapi Volatilitas
Bursa saham global diperdagangkan mendekati rekor tertingginya pada awal pekan ini Senin (15/9/2025).
Investor memilih berhati-hati menjelang pekan yang padat agenda kebijakan moneter, khususnya keputusan The Fed yang diperkirakan kembali memangkas suku bunga acuannya.
Indeks saham MSCI all-country bergerak tipis, hanya sedikit di bawah level rekor pekan lalu.
Sementara itu, bursa Eropa naik 0,3% dan kontrak berjangka S&P 500 serta Nasdaq relatif stabil.
Pasar saat ini sepenuhnya memperkirakan pemangkasan suku bunga sebesar 25 basis poin oleh The Fed, yang akan menurunkan federal funds rate ke kisaran 4,0%-4,25%.
Hanya sekitar 4% pelaku pasar yang menilai kemungkinan pemangkasan lebih agresif, yakni 50 basis poin.
Selain keputusan suku bunga, fokus utama investor adalah proyeksi suku bunga (dot plot) serta pernyataan Ketua The Fed Jerome Powell terkait arah kebijakan selanjutnya.
Saat ini pasar telah menilai ada potensi pemangkasan hingga 125 basis poin sampai akhir 2026, sehingga sikap The Fed yang kurang dovish bisa memicu kekecewaan.
David Mericle, Kepala Ekonom AS di Goldman Sachs, menyebut rapat FOMC September akan menjadi momen penting.
“Pertanyaannya adalah apakah The Fed akan memberi sinyal ini merupakan awal dari serangkaian pemangkasan berturut-turut. Kami perkirakan pernyataan The Fed hanya akan mengakui pelemahan pasar tenaga kerja, tanpa mengubah panduan kebijakan,” ujarnya.
Di sisi lain, Presiden AS Donald Trump kembali mengkritik The Fed. Ia menyebut Powell tidak kompeten dan justru memperburuk kondisi pasar perumahan.
Ketidakpastian arah kebijakan The Fed membuat sebagian pelaku pasar bersiap menghadapi gejolak harga.
Kathleen Brooks, Research Director XTB, mengatakan pasar opsi memperkirakan pergerakan harian bisa mencapai 1% pasca keputusan The Fed, salah satu yang terbesar dalam beberapa pekan terakhir.
Dari sisi mata uang, euro nyaris tak bereaksi terhadap penurunan peringkat utang Prancis oleh Fitch.
Mata uang tunggal ini menguat tipis 0,1% ke US$1,1738, meski melemah 0,2% terhadap sterling. Sementara dolar AS melemah 0,2% terhadap yen ke level 147,42.
Data China Melambat
Di Asia, saham blue-chip China naik 0,2% seiring optimisme pada saham teknologi dalam bayang-bayang pembicaraan perdagangan AS-China. Namun data ekonomi menunjukkan perlambatan pada Agustus.
Produksi industri dan penjualan ritel lebih rendah dari perkiraan, sementara investasi properti turun lebih dalam dan harga rumah merosot 0,3%, melanjutkan tren sejak awal 2023.
“Melihat perlambatan beberapa bulan terakhir, kami melihat peluang besar stimulus jangka pendek tambahan, termasuk pemangkasan suku bunga 10 bps dan penurunan rasio cadangan wajib sebesar 50 bps dalam waktu dekat,” ujar Lynn Song, Kepala Ekonom ING untuk China Raya.
Komoditas Menguat
Di pasar komoditas, harga minyak Brent naik 0,5% ke US$67,33 per barel, terdorong kekhawatiran gangguan ekspor akibat serangan drone Ukraina terhadap kilang Rusia.
Sementara harga emas stabil di US$3.642 per troi ons, hanya sedikit di bawah rekor sepanjang masa US$3.673,95 yang tercatat pekan lalu.
Hubungan Pahit Israel dan Negara-Negara Arab
Serangan udara Israel ke Qatar pekan lalu berpotensi memicu keretakan baru dengan negara-negara Arab yang pada Senin (15/9/2025) ini menggelar pertemuan.
Peristiwa tersebut membuka babak baru dalam sejarah panjang penuh konflik sejak berdirinya Israel pada 1948, yang ditandai dengan perang berulang kali serta periode damai yang rapuh.
Berikut dinamika hubungan Israel dengan sejumlah negara Arab utama:
Mesir
Mesir, negara Arab terpadat, terlibat perang dengan Israel pada 1948, 1956, 1967, dan 1973. Namun, Mesir menjadi negara Arab pertama yang menandatangani perjanjian damai dengan Israel pada 1978 melalui Kesepakatan Camp David. Presiden Anwar Sadat yang meneken perjanjian itu dibunuh tiga tahun kemudian.
Meski tak populer di mata publik, perjanjian damai menjadi pilar penting kebijakan luar negeri dan keamanan Mesir, termasuk hubungannya dengan AS.
Kedua negara bekerja sama dalam minyak dan gas, meski perdagangan lain masih minim. Mesir dengan tegas menolak wacana relokasi warga Gaza ke Semenanjung Sinai.
Yordania
Yordania menandatangani perjanjian damai dengan Israel pada 1994. Negara ini memiliki ikatan erat dengan Palestina, dengan lebih dari separuh penduduknya diperkirakan berdarah Palestina.
Yordania menguasai Tepi Barat dan Yerusalem Timur pada 1948 hingga direbut Israel pada perang 1967.
Dinasti Hashemite yang memimpin Yordania juga menjadi penjaga situs suci Muslim dan Kristen di Yerusalem sejak 1924.
Meski perdamaian penting bagi keamanan dan hubungan dengan AS, kebijakan Israel terhadap Palestina kerap memicu kemarahan publik Yordania.
Uni Emirat Arab (UEA)
UEA mengejutkan dunia Arab pada 2020 dengan menormalisasi hubungan melalui Abraham Accords yang dimediasi Donald Trump.
Normalisasi ini memperkuat kerja sama menghadapi ancaman Iran dan kelompok Islamis, serta meningkatkan peran ekonomi dan geopolitik UEA.
Namun, perang Gaza dan ekspansi permukiman Israel di Tepi Barat melemahkan tujuan UEA untuk mendorong terbentuknya negara Palestina.
Serangan Israel ke Qatar kini menempatkan hubungan UEA–Israel dalam posisi sulit.
Bahrain, Sudan, dan Maroko
Bahrain mengikuti langkah UEA menormalisasi hubungan. Maroko memperkuat relasi dengan imbalan pengakuan AS atas klaimnya di Sahara Barat.
Sudan sempat bergabung dalam Abraham Accords, tetapi gagal menuntaskan normalisasi karena terjerat konflik internal.
Arab Saudi
Sebagai penjaga situs paling suci Islam, Arab Saudi konsisten mendukung Palestina. Pada 2000, Riyadh memprakarsai inisiatif perdamaian Arab yang menawarkan normalisasi penuh jika Israel mendirikan negara Palestina dengan Yerusalem sebagai ibu kota.
Belakangan, Arab Saudi disebut-sebut semakin dekat dengan normalisasi, namun perang Gaza dan serangan Israel ke Qatar membuat prospek itu makin suram.
Suriah
Israel merebut Dataran Tinggi Golan dari Suriah pada 1967 dan menganeksasinya pada 1981. Di bawah rezim Assad yang dekat dengan Iran, hubungan kedua negara tetap bermusuhan.
Selama perang sipil Suriah, Israel berulang kali menyerang target pro-Iran di wilayah Suriah. Setelah jatuhnya rezim Assad tahun lalu, Israel meningkatkan serangan ke aset militer Suriah dan memperkuat kehadirannya di selatan negara itu.
Lebanon
Lebanon menjadi rumah bagi banyak pengungsi Palestina dan markas PLO sejak 1970. Israel menyerbu Lebanon pada 1978 dan 1982, serta menduduki wilayah selatan hingga 1990.
Kelompok Hizbullah yang didukung Iran kemudian menjadi musuh utama Israel di perbatasan. Perang tahun lalu akibat konflik Gaza melemahkan Hizbullah, meski akhirnya tercapai gencatan senjata rapuh.
Irak
Israel menghancurkan reaktor nuklir Irak pada 1981. Sejak perang Gaza, Israel berkali-kali menyerang kelompok pro-Iran di Irak.
Yaman
Kelompok Houthi yang didukung Iran melancarkan serangan rudal dan drone ke Israel sejak 2023 terkait perang Gaza. Sebagai balasan, Israel menargetkan pemimpin Houthi serta basis militer mereka dengan serangan udara.
AS dan China Hampir Capai Kesepakatan soal TikTok di Tengah Negosiasi Dagang
Amerika Serikat dan China dikabarkan semakin dekat mencapai kesepakatan terkait aplikasi video pendek TikTok, menurut Menteri Keuangan AS Scott Bessent.
Pernyataan ini muncul saat putaran kedua pembicaraan di Madrid berlanjut, dengan tujuan meredakan ketegangan dagang antara dua negara ekonomi terbesar dunia.
Bessent menegaskan bahwa meskipun kesepakatan divestasi TikTok dari pemilik asalnya, ByteDance, belum tercapai, hal tersebut tidak akan merusak hubungan bilateral. “Hubungan tetap baik di level tertinggi,” ujarnya kepada wartawan, didampingi Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer.
Progres Teknis, Tantangan Substansial
Pembicaraan diadakan di Palacio de Santa Cruz, kantor Kementerian Luar Negeri Spanyol, dan berlangsung sekitar enam jam pada hari pertama. Menurut Bessent, kedua pihak telah membuat kemajuan dalam hal teknis, tetapi sejumlah isu lain masih sulit diselesaikan.
“Pihak China datang dengan permintaan yang cukup agresif. Kita lihat apakah kita bisa sampai di titik temu. Tapi kami tidak akan mengorbankan keamanan nasional hanya demi sebuah aplikasi media sosial,” tegas Bessent.
Isu TikTok, Tarif, dan Ekonomi Jadi Fokus
Seorang pejabat pemerintah AS menyebutkan, topik utama dalam negosiasi mencakup TikTok, tarif, dan kondisi ekonomi. Bessent juga menambahkan, perpanjangan tenggat waktu divestasi TikTok akan sangat bergantung pada hasil pembahasan di hari kedua.
Greer menyoroti bahwa bagi China, kesepakatan TikTok dipandang sebagai bagian dari paket yang lebih besar, termasuk tarif dan kebijakan perdagangan lain. Namun, ia menekankan bahwa AS tidak mungkin mencabut seluruh langkah perdagangan yang sudah diberlakukan selama bertahun-tahun.
Latar Belakang Ketegangan Dagang
Delegasi AS yang dipimpin Bessent dan Wakil Perdana Menteri China He Lifeng sudah beberapa kali bertemu di kota-kota Eropa sejak Mei 2025.
Pertemuan ini bertujuan meredakan ketegangan yang dipicu kebijakan tarif tinggi oleh Presiden Donald Trump serta aksi balasan China, termasuk penghentian ekspor logam tanah jarang ke AS.
Pertemuan terakhir di Stockholm, Juli lalu, menghasilkan perpanjangan gencatan dagang 90 hari, yang menurunkan tarif balasan secara signifikan dan memulihkan ekspor logam tanah jarang China ke Amerika.
Ekspektasi Rendah untuk Terobosan Besar
Meski ada progres, para analis menilai peluang tercapainya kesepakatan besar di Madrid masih kecil. Hasil paling realistis adalah perpanjangan tenggat ByteDance untuk melepas operasi TikTok di AS hingga 17 September, guna menghindari pemblokiran.
William Reinsch, penasihat senior perdagangan di Center for Strategic and International Studies (CSIS), menilai kunci utama ada pada pertemuan langsung antara Presiden Trump dan Presiden Xi Jinping.
Menurutnya, China kemungkinan menunggu hasil lebih jelas dan mendorong pelonggaran kontrol ekspor AS terhadap chip serta produk teknologi tinggi sebelum menyetujui pertemuan.
“Pertemuan ini lebih untuk mengukur posisi masing-masing pihak dan memahami batas-batas merah yang mereka tetapkan,” kata Reinsch.
Agenda Selanjutnya
Kedutaan Besar China di Madrid telah memberi sinyal akan adanya konferensi pers penutup pada Senin sore, menandakan pembicaraan bisa selesai lebih cepat. Namun, dalam kasus isu yang lebih rumit, seperti diskusi di London mengenai pasokan logam tanah jarang, negosiasi bisa berlangsung hingga tiga hari.
Setelah dari Madrid, Bessent dijadwalkan melanjutkan perjalanan ke London untuk bertemu Menteri Keuangan Inggris Rachel Reeves pada Selasa, sebelum menghadiri kunjungan kenegaraan Presiden Trump dengan Raja Charles pada Rabu.
ANZ Didenda Rp2,5 Triliun, Terbesar Sepanjang Sejarah Regulator Keuangan Australia
ANZ Group sepakat membayar denda sebesar A$240 juta atau sekitar US$159,5 juta (Rp2,5 triliun).
Nilai ini menjadi sanksi terbesar yang pernah dijatuhkan regulator keuangan Australia kepada satu entitas, menyusul serangkaian pelanggaran mulai dari praktik “tidak berperikemanusiaan” dalam transaksi obligasi pemerintah hingga penagihan biaya pada nasabah yang telah meninggal dunia.
“Berkali-kali ANZ mengkhianati kepercayaan masyarakat Australia,” ujar Ketua Australian Securities and Investments Commission (ASIC) Joe Longo pada Senin (15/9/2025).
Sanksi ini menjadi catatan kelam bagi bank terbesar keempat di Australia tersebut.
Pekan lalu, ANZ juga mengumumkan rencana pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 3.500 karyawan sebagai bagian dari strategi CEO baru, Nuno Matos, untuk meningkatkan profitabilitas.
Ketua ANZ, Paul O’Sullivan, mengakui pihaknya telah mengecewakan para nasabah.
“Bank harus melakukan perubahan signifikan dalam cara kami beroperasi. Kami meminta maaf tanpa reserve atas tindakan kami,” katanya.
Sejak 2016, ASIC telah mengajukan 11 perkara perdata terhadap ANZ dengan total denda lebih dari A$310 juta. Dalam setiap kasus, ANZ selalu mengakui tuduhan yang diajukan.
Kesepakatan terbaru ini, yang masih menunggu persetujuan Pengadilan Federal, menyelesaikan lima investigasi terpisah terkait divisi Australian Markets dan Retail ANZ.
Salah satu kasus utama adalah perilaku ANZ dalam penerbitan obligasi pemerintah senilai A$14 miliar pada 19 April 2023.
Menurut ASIC, ANZ menjual volume besar obligasi berjangka 10 tahun saat penentuan harga, sehingga menekan harga obligasi dan berpotensi mengurangi dana yang masuk ke pemerintah Australia.
Dana tersebut seharusnya digunakan untuk layanan publik vital, seperti kesehatan dan pendidikan.
Lebih jauh, ANZ juga menyesatkan pemerintah terkait data volume perdagangan obligasi selama hampir dua tahun. Data ini digunakan otoritas untuk memilih dealer dalam penerbitan obligasi.
Selain kasus obligasi, ANZ juga terbukti gagal dalam layanan perbankan ritel. Antara Juli 2013 hingga Januari 2024, bank tidak membayar bunga bonus yang dijanjikan kepada nasabah baru akibat kelemahan sistem.
Lebih parah lagi, antara Juli 2019 hingga Juni 2023, ANZ masih menagih biaya pada ribuan nasabah yang telah meninggal.
“Jelas kami punya masalah di divisi Retail Australia, khususnya dalam pengelolaan risiko non-keuangan,” ujar CEO Nuno Matos.
ANZ menyatakan akan menyerahkan rencana perbaikan kepada Otoritas Regulasi Prudensial Australia (APRA) akhir bulan ini, dengan estimasi biaya A$150 juta hingga tahun buku 2026.
Sebelumnya, ANZ juga telah memecat atau menskors sejumlah trader terkait dugaan perilaku tidak pantas di bisnis pasar modalnya.
Fitch Pangkas Rating Prancis Saat Masa Awal Jabatan Perdana Menteri Baru
Penurunan peringkat kredit Prancis oleh lembaga pemeringkat Fitch memberikan tekanan besar pada Perdana Menteri baru, Sebastien Lecornu yang tengah menyusun anggaran. Di saat yang sama, serikat buruh merencanakan aksi mogok nasional untuk menolak pemangkasan anggaran, dan kalangan pengusaha memprotes ancaman kenaikan pajak.
Fitch memangkas peringkat kredit Prancis pada Jumat malam menjadi A+ dari AA-, level terendah dalam sejarah negara itu. Penurunan ini disebabkan ketidakstabilan politik dan meningkatnya utang, hanya beberapa hari setelah Presiden Emmanuel Macron menunjuk Lecornu sebagai Perdana Menteri kelima dalam dua tahun terakhir.
Meski pasar keuangan sudah memperkirakan langkah ini, dampak politiknya tetap terasa. Premi risiko obligasi Prancis atas obligasi Jerman tetap stabil di bawah 80 basis poin pada Senin, sementara indeks saham Prancis menguat dan euro nyaris tak berubah.
Namun, waktu penurunan ini dianggap sangat tidak menguntungkan. Fitch memberi sinyal dimulainya perlombaan bagi pemerintah untuk merancang dan menyerahkan rancangan awal anggaran 2026 ke parlemen sebelum 7 Oktober, meskipun ada kemungkinan perpanjangan hingga 13 Oktober.
Lecornu kini menghadapi tugas berat untuk memangkas defisit anggaran seperti yang diminta investor defisit terbesar di zona euro, sebesar 5,4% dari PDB tahun ini. Ia berusaha merangkul tiga blok politik yang berseberangan ideologi di parlemen, yang memiliki pandangan berbeda soal cara memangkas anggaran.
Lecornu juga menghadapi tekanan dari publik. Serikat buruh telah menyerukan mogok nasional pada Kamis untuk menentang rencana penghematan anggaran.
Dalam wawancara pertamanya pada Sabtu sejak menjabat, Lecornu mengatakan, akan membatalkan rencana kontroversial pendahulunya untuk menghapus dua hari libur nasional, serta membuka diri untuk membahas kenaikan pajak bagi orang kaya.
Partai Sosialis menuntut diberlakukannya pajak kekayaan untuk kaum ultra-kaya sebagai syarat untuk tidak menjatuhkan pemerintah lewat mosi tidak percaya. Namun, ketua asosiasi pengusaha MEDEF, Patrick Martin, memperingatkan mereka akan melakukan mobilisasi besar-besaran jika rencana itu dijalankan.
Langkah ini juga bisa menjauhkan dukungan dari Partai Republik (konservatif). Pemimpinnya, Menteri Dalam Negeri yang akan keluar, Bruno Retailleau, menyebut tuntutan Partai Sosialis hanya akan memperburuk situasi di negara yang sudah memiliki beban pajak tinggi.
Dengan biaya pinjaman Prancis yang meningkat, Lecornu mengatakan anggaran baru harus mampu mengembalikan keuangan negara ke jalur yang sehat.
"Anggaran mendatang mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan keyakinan pribadi saya. Bahkan, itu hampir bisa dipastikan," kata Lecornu, sembari menyerukan diskusi terbuka dengan Partai Sosialis, Partai Hijau, dan Partai Komunis.
Namun, hingga kini ia belum memberikan gambaran jelas soal prioritas anggarannya, selain ingin memberikan lebih banyak wewenang kepada pemerintah daerah dan mengurangi lapisan birokrasi.
"Kami tetap pesimis terhadap Prancis, karena kami tidak melihat bagaimana pemerintahan Lecornu bisa secara kredibel menjalankan reformasi fiskal,” kata Mohit Kumar, ekonom di Jefferies.
Kumar menambahkan, perhatian kini tertuju pada peninjauan peringkat oleh Moody’s dan S&P yang dijadwalkan masing-masing pada 24 Oktober dan 28 November. "Jika ketidakpastian politik terus berlanjut, ada risiko setidaknya satu lagi penurunan peringkat," ujar dia. Ia memperingatkan dua kali penurunan peringkat dapat memicu penjualan obligasi Prancis secara paksa oleh investor besar.
Sementara itu, tokoh sayap kanan Marine Le Pen kembali mendesak Presiden Macron untuk menggelar pemilu legislatif baru, meski hingga kini Macron masih menolak. Ketua partainya, Jordan Bardella, mengatakan Lecornu harus menunjukkan perubahan nyata dari kebijakan sebelumnya, atau pemerintahnya akan menghadapi ancaman mosi tidak percaya.
Utusan Korea Selatan Kunjungi AS untuk Melanjutkan Perundingan Dagang
Kementerian Perdagangan Korea Selatan mengungkapkan, utusan perdagangan utama Korea Selatan, Yeo Han-koo, akan berangkat menuju Amerika Serikat pada Senin (15/9/2025) untuk negosiasi tarif lanjutan. Kedua negara berupaya mengatasi hambatan untuk menyelesaikan kesepakatan dagang yang disepakati pada bulan Juli.
Mengutip Reuters, Senin (15/9/2025), rincian perjanjian perdagangan yang luas masih perlu dibahas, terutama terkait dana investasi sebesar $350 miliar.
Para pejabat di Seoul mengatakan perundingan ditunda karena ketentuan yang diuraikan dalam perjanjian perdagangan serupa yang dicapai Jepang dengan AS tidak dapat diterima oleh Korea Selatan karena implikasinya terhadap pasar valuta asing.
Kim Yong-beom, penasihat kebijakan kepresidenan utama Korea Selatan, mengatakan pekan lalu bahwa perundingan menemui jalan buntu terkait masalah valuta asing, yang memicu kekhawatiran atas dampak terhadap cadangan devisa asing dari penerapan paket investasi senilai US$ 350 miliar.
Kementerian Keuangan mengatakan pada hari Minggu bahwa mereka sedang membahas berbagai langkah dengan AS untuk meminimalkan dampak paket investasi tersebut terhadap pasar valuta asing, tetapi menolak untuk mengonfirmasi apakah langkah-langkah tersebut termasuk jalur pertukaran valuta asing.
Kunjungan Yeo dilakukan setelah Menteri Perindustrian Kim Jung-kwan baru-baru ini kembali dari Washington setelah berunding dengan Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick.
"Kami bekerja keras untuk mencapai hasil yang wajar dan memenuhi kepentingan nasional kami," ujar Yeo kepada wartawan di bandara sebelum berangkat ke Amerika Serikat.
Ia juga menegaskan kembali bahwa Korea Selatan tidak berniat untuk lebih membuka pasar pertanian.
Ketidakmampuan Menteri Perindustrian Kim untuk membuat kemajuan dalam perundingan perdagangan selama kunjungannya ke AS telah menimbulkan kekhawatiran bahwa negosiasi telah menemui jalan buntu, menurut laporan media lokal.
Kim tidak merinci negosiasi perdagangan tersebut selain mengatakan bahwa negosiasi tersebut masih berlangsung ketika ditanya oleh wartawan tentang kunjungan terakhirnya ke AS.
Kementerian Perdagangan tidak dapat segera dihubungi untuk dimintai komentar.
Ketika ditanya apakah perundingan akan diperpanjang, juru bicara kepresidenan Kang Yu-jung mengatakan pada hari Senin bahwa pemerintah akan bernegosiasi dengan Washington hingga mencapai hasil yang memaksimalkan kepentingan nasional Korea Selatan, termasuk dalam hal cadangan devisa dan perlindungan perusahaan.
Presiden Lee Jae Myung pekan lalu mengatakan bahwa ia tidak akan menandatangani perjanjian apa pun dengan AS jika hal itu membahayakan kepentingan nasional Korea Selatan.
"Jika tidak menguntungkan kita, tidak ada gunanya menandatanganinya," ujar Lee dalam konferensi pers.
Negosiasi tarif sedang berlangsung di saat kedua negara sedang berusaha memperbaiki hubungan yang tegang setelah penggerebekan imigrasi AS baru-baru ini di mana ratusan pekerja Korea ditangkap di pabrik baterai Hyundai Motor di negara bagian Georgia, salah satu proyek investasi AS terbesar di Korea Selatan.
Foto-foto penggerebekan di mana para pekerja ditahan dengan borgol dan belenggu oleh otoritas imigrasi AS telah mengejutkan banyak orang di Korea Selatan, sekutu penting AS.
Presiden AS Donald Trump mengatakan dalam sebuah unggahan di media sosial bahwa ia ingin perusahaan asing mendatangkan tenaga profesional mereka untuk mengajar dan melatih warga Amerika agar dapat mempelajari cara membuat produk yang kompleks seperti chip dan kapal.
"Saya ingin mereka (perusahaan asing) mendatangkan tenaga ahli mereka untuk sementara waktu guna mengajar dan melatih warga kami cara membuat produk yang sangat unik dan kompleks ini," kata Trump di platform Truth Social miliknya.
"Saya tidak ingin menakut-nakuti atau menghalangi investasi ke Amerika oleh negara atau perusahaan asing," ujarnya.
Investasi Properti China Anjlok 12,9% dalam 8 Bulan, Harga Rumah Baru Terus Turun
Investasi sektor properti di China kembali tertekan. Data resmi pada Senin (15/9/2025) menunjukkan, sepanjang Januari–Agustus 2025 investasi properti turun 12,9% dibanding periode yang sama tahun lalu.
Angka ini lebih dalam dibanding penurunan 12% pada periode Januari–Juli.
Dari sisi penjualan, luas lantai properti yang terjual tercatat turun 4,7% secara tahunan, lebih dalam dari penurunan 4,0% pada tujuh bulan pertama.
Sementara itu, pembangunan baru yang diukur berdasarkan luas lantai anjlok 19,5% secara tahunan, setelah sebelumnya merosot 19,4% pada periode Januari–Juli.
Pendanaan yang berhasil dihimpun oleh pengembang properti China juga ikut menyusut.
Sepanjang delapan bulan pertama tahun ini, dana yang terkumpul turun 8,0%, lebih rendah dibanding penurunan 7,5% pada periode Januari–Juli.
Tekanan sektor properti juga terlihat dari harga rumah. Data Biro Statistik Nasional menunjukkan, harga rumah baru turun 0,3% pada Agustus dibanding bulan sebelumnya.
Penurunan ini sama dengan yang terjadi pada Juli, memperpanjang tren melemah sejak Mei 2023.
Secara tahunan, harga rumah baru turun 2,5% pada Agustus, sedikit lebih baik dibanding penurunan 2,8% pada Juli.
Kondisi ini menegaskan bahwa pasar properti masih menjadi salah satu faktor utama yang menahan laju pertumbuhan ekonomi China.
Pertumbuhan Produksi Industri China Melambat, Tekanan Stimulus Ekonomi Meningkat
Ekonomi China kembali menghadapi tekanan setelah data terbaru menunjukkan perlambatan pada dua sektor kunci.
Produksi industri hanya tumbuh 5,2% secara tahunan pada Agustus 2025, terendah dalam setahun dan lebih lemah dibandingkan 5,7% pada Juli. Angka ini juga meleset dari proyeksi survei Reuters sebesar 5,7%.
Sementara itu, penjualan ritel hanya naik 3,4%, laju paling lambat sejak November 2024 dan turun dari 3,7% pada Juli. Capaian ini juga di bawah perkiraan kenaikan 3,9%. Lemahnya konsumsi domestik semakin menambah kekhawatiran terhadap target pertumbuhan tahunan ekonomi sebesar “sekitar 5%”.
Tantangan: Pasar Properti, Lapangan Kerja, dan Konsumsi
Krisis properti yang berkepanjangan masih menjadi beban besar. Harga rumah baru turun 0,3% dibanding bulan sebelumnya dan 2,5% secara tahunan, mencerminkan lemahnya permintaan di sektor perumahan.
Penurunan nilai properti telah menggerus kekayaan rumah tangga, membuat konsumen menahan belanja. Kondisi ini diperburuk oleh pasar kerja yang melemah: tingkat pengangguran naik menjadi 5,3% pada Agustus, dari 5,2% pada Juli dan 5,0% pada Juni.
Sektor manufaktur pun tertekan, baik oleh permintaan domestik yang lemah maupun persaingan ketat yang memicu pemotongan harga agresif. Pemerintah kini mulai menindak praktik dumping harga yang dinilai mengancam stabilitas ekonomi.
Faktor Eksternal: Perdagangan dan Cuaca Ekstrem
Selain tekanan internal, ketidakpastian dari luar negeri juga membayangi. Presiden AS Donald Trump melanjutkan kebijakan perdagangan yang tidak menentu, mendorong produsen China mencari pasar alternatif di Asia Tenggara, Afrika, dan Amerika Latin.
Meski ada beberapa keberhasilan diversifikasi, dampak negatif dari krisis properti tetap mendominasi.
Di sisi lain, cuaca ekstrem turut mengganggu aktivitas manufaktur. Musim panas 2025 tercatat sebagai yang terpanas sejak 1961, disertai musim hujan terpanjang, yang semakin memperlambat aktivitas industri.
Investasi Tetap dan Prospek Stimulus
Data Biro Statistik Nasional (NBS) juga menunjukkan investasi aset tetap hanya tumbuh 0,5% dalam delapan bulan pertama 2025, jauh di bawah ekspektasi 1,4% dan melemah dari 1,6% pada periode Januari–Juli.
Melihat tren pelemahan ini, ekonom menilai Beijing perlu mempercepat langkah stimulus. Lynn Song, Kepala Ekonom Greater China di ING, memperkirakan masih ada kemungkinan penurunan suku bunga sebesar 10 basis poin dan pemangkasan rasio giro wajib minimum (RRR) hingga 50 basis poin dalam beberapa minggu mendatang.
Komitmen Pemerintah China
Zheng Shanjie, Kepala Perencana Negara China, menegaskan bahwa Beijing akan mengoptimalkan kebijakan fiskal dan moneter, sekaligus memperluas instrumen keuangan baru untuk menopang pertumbuhan.
Ia menekankan pentingnya penelitian kebijakan secara berkala dan percepatan implementasi stimulus di paruh kedua tahun ini.