News Komoditi & Global ( Senin, 4 Mei 2026 )
News Komoditi & Global
( Senin, 4 Mei 2026 )
Harga Emas Global Turun di Tengah Meningkatnya Ketegangan Timur Tengah
Harga Emas (XAU/USD) diperdagangkan dengan pelemahan ringan di sekitar $4.605 selama awal perdagangan sesi Asia pada hari Senin. Para pedagang akan memantau dengan cermat perkembangan terkait ketegangan geopolitik yang sedang berlangsung. Presiden Federal Reserve (The Fed) Bank of New York, John Williams, dijadwalkan berbicara pada hari Senin nanti.
Bloomberg melaporkan pada hari Minggu bahwa upaya untuk memediasi akhir perang Iran terus berlanjut setelah Presiden AS, Donald Trump, memberi isyarat bahwa proposal perdamaian terbaru dari Teheran mungkin tidak cukup memuaskannya. Trump juga mengatakan bahwa AS akan mulai mengawal beberapa kapal netral yang terjebak di Teluk Persia keluar melewati Selat Hormuz mulai hari Senin.
Sementara itu, seorang pejabat Iran memperingatkan bahwa campur tangan AS di Hormuz akan dianggap sebagai pelanggaran gencatan senjata, menambahkan bahwa Selat Hormuz dan Teluk Persia bukan tempat untuk retorika.
Tanda-tanda ketegangan meningkat di Timur Tengah dapat memicu kekhawatiran inflasi, sehingga penurunan suku bunga menjadi kurang mungkin. Hal ini, pada gilirannya, dapat membebani logam kuning. Emas sering digunakan di tengah ketidakpastian geopolitik tetapi tidak memberikan imbal hasil, sehingga menjadi kurang menarik ketika suku bunga tinggi
Di sisi lain, permintaan dari bank-bank sentral utama mungkin membatasi penurunan logam kuning ini. Reserve Bank of India (RBI) telah fokus pada "repatriasi," membawa kembali lebih dari 100 metrik ton Emasnya ke tanah India untuk tahun ketiga berturut-turut. Saat ini, RBI memegang sekitar 880 metrik ton Emas per akhir Maret 2026.
Harga Minyak Dunia Anjlok Terseret Rencana Operasi Trump di Selat Hormuz
Harga minyak anjlok lebih dari US$ 1 per barel di perdagangan awal pekan ini. Sentimen negatif bagi minyak datang setelah Presiden AS Donald Trump mengatakan Amerika Serikat akan memulai upaya untuk membebaskan kapal-kapal yang terdampar di Selat Hormuz.
Senin (4/5/2026) pukul 05.00 WIB, harga minyak mentah berjangka jenis Brent untuk kontrak pengiriman Juli 2026 turun US$ 1,83 atau 1,69% menjadi US$ 106,34.
Sejalan, harga minyak mentah berjangka jenis West Texas Intermediate (WTI) untuk kontrak pengiriman Juni 2026 anjlok US$ 1,72 atau 1,69% ke US$ 100,22 per barel.
Koreksi harga minyak terjadi setelah Presiden Donald Trump mengatakan pada hari Minggu (3/5/2026) bahwa AS akan memulai upaya untuk membebaskan kapal-kapal yang terdampar di Selat Hormuz mulai pagi ini.
Trump, dalam sebuah unggahan di situs Truth Social miliknya, memberikan sedikit detail tentang operasi tersebut, termasuk apakah Angkatan Laut AS akan terlibat.
Ia menggambarkan upaya tersebut sebagai "gerakan kemanusiaan" yang hanya dimaksudkan untuk membantu negara-negara netral yang tidak terlibat dalam perang AS-Israel melawan Iran.
"Demi kebaikan Iran, Timur Tengah, dan Amerika Serikat, kami telah memberi tahu negara-negara ini bahwa kami akan memandu kapal-kapal mereka dengan aman keluar dari jalur perairan terlarang ini, sehingga mereka dapat dengan bebas dan mampu melanjutkan bisnis mereka," tulis Trump dalam unggahan tersebut.
Gedung Putih dan Pentagon tidak segera menanggapi permintaan informasi tambahan.
China Tolak Sanksi AS atas Pembeli Minyak Iran, Risiko Baru bagi Pasar Energi Global
Ketegangan dagang dan geopolitik kembali memanas setelah China menyatakan tidak akan mematuhi sanksi Amerika Serikat terhadap lima perusahaan China yang dituding membeli minyak Iran. Sikap Beijing ini menandai resistensi terbuka terhadap upaya Washington menekan ekspor energi Teheran.
Laporan Bloomberg (3/5), Kementerian Perdagangan China menegaskan bahwa sanksi AS tersebut tidak akan diakui dan dipatuhi. Menurut China, kebijakan AS melanggar hukum internasional dan menghambat aktivitas dagang normal perusahaan China dengan negara ketiga.
Langkah ini menunjukkan bahwa rivalitas AS-China kini tidak hanya berkutat pada tarif dan teknologi, tetapi juga merambah jalur energi global. China selama ini menjadi salah satu pembeli utama minyak Iran, terutama melalui kilang independen atau teapot refinery yang memanfaatkan harga diskon di tengah embargo Barat.
Bagi China, pasokan minyak murah dari Iran menjadi instrumen penting untuk menekan biaya impor energi saat pemulihan ekonomi domestik masih rapuh. Di sisi lain, bagi Iran, China merupakan saluran vital untuk menjaga arus devisa di tengah tekanan sanksi internasional.
Paman Sam justru memperluas tekanan. Pada Jumat lalu, AS kembali menjatuhkan sanksi kepada perusahaan China lain, Qingdao Haiye Oil Terminal yang dituduh mengimpor puluhan juta barel minyak Iran dan menghasilkan miliaran dolar bagi Teheran.
Situasi ini berpotensi menciptakan ketidakpastian baru di pasar minyak global. Jika pengawasan AS makin agresif dan distribusi minyak Iran terganggu, harga energi berisiko naik, terutama ketika pasar juga masih dibayangi konflik Timur Tengah.
Kenaikan harga minyak akan menjadi kabar buruk bagi negara importir energi, termasuk banyak negara di Asia. Tekanan inflasi bisa kembali meningkat saat sejumlah bank sentral tengah menimbang pelonggaran suku bunga.
Di sisi lain, penolakan terbuka China terhadap sanksi AS menunjukkan efektivitas embargo sepihak semakin terbatas. Selama masih ada pembeli besar seperti China, ruang gerak Iran untuk mempertahankan ekspor minyak tetap terbuka.
Perkembangan ini juga terjadi menjelang rencana kunjungan Presiden AS Donald Trump ke China untuk bertemu Presiden Xi Jinping pada akhir bulan ini. Karena itu, isu energi berpotensi menjadi salah satu topik sensitif di tengah hubungan kedua negara yang masih sarat friksi.
Data Tenaga Kerja AS Akan Menentukan Arah Ekonomi Global
Pelaku pasar global akan mencermati data ketenagakerjaan Amerika Serikat (AS) pekan ini karena indikator tersebut berpotensi menentukan arah ekonomi dunia di tengah meningkatnya ketidakpastian akibat perang Iran yang mendorong kenaikan harga energi.
Meski konflik geopolitik mulai menekan prospek pertumbuhan global, pasar tenaga kerja AS sejauh ini masih menunjukkan ketahanan. Melansir Bloomberg (3/5), laporan payroll April yang akan dirilis Jumat diperkirakan mencatat tambahan 62.000 pekerjaan baru, sementara tingkat pengangguran tetap stabil dan pertumbuhan upah menguat.
Jika proyeksi itu terealisasi, ekonomi AS masih mampu bertahan di tengah tekanan biaya energi yang meningkat. Kondisi tersebut penting karena kekuatan ekonomi AS dapat menjadi penyangga utama pertumbuhan global ketika banyak kawasan lain masih rapuh.
Namun, data tenaga kerja yang terlalu kuat juga bisa menimbulkan konsekuensi lain. Federal Reserve (The Fed) kemungkinan menunda penurunan suku bunga lebih lama. Artinya, pasar global menghadapi dua tekanan sekaligus, yakni harga minyak tinggi dan suku bunga AS yang berpotensi bertahan tinggi dalam waktu lebih panjang.
Perang Iran telah mendorong kenaikan harga minyak mentah dan memicu kekhawatiran gelombang inflasi kedua. Kenaikan biaya energi dapat menekan konsumsi rumah tangga, mempersempit margin industri, dan menghambat pemulihan manufaktur global yang belum solid.
Di AS, pejabat The Fed tampak lebih khawatir terhadap dampak inflasi energi dibanding ancaman perlambatan ekonomi. Presiden Federal Reserve Chicago, Austan Goolsbee menilai, data inflasi terbaru menjadi kabar kurang baik bagi bank sentral AS.
Menurut dia, The Fed belum memiliki cukup keyakinan bahwa inflasi akan kembali ke target 2%, sehingga ruang untuk menurunkan suku bunga masih terbatas. Dari data indeks harga Personal Consumption Expenditures (PCE), indikator inflasi acuan The Fed, yang naik 3,5% secara tahunan pada Maret.
Sikap itu menunjukkan bank sentral AS masih cenderung hawkish meski pertumbuhan mulai melambat.
Jika The Fed menunda pelonggaran moneter, arus modal global berpotensi terus mengalir ke aset dolar AS. Dampaknya, mata uang negara berkembang bisa tertekan dan ruang penurunan suku bunga di emerging markets semakin terbatas.
Di Asia, sejumlah negara akan merilis data penting pekan ini, mulai dari inflasi Korea Selatan, Indonesia, Malaysia, hingga keputusan suku bunga Australia.
Di Eropa, bank sentral mulai menahan suku bunga, tetapi ekonomi kawasan euro belum sepenuhnya pulih. Data manufaktur Prancis, Jerman, dan Spanyol pekan ini akan menunjukkan apakah sektor industri mampu bertahan di tengah mahalnya energi dan lemahnya permintaan eksternal.
Jerman sebagai motor industri Eropa masih menghadapi tekanan berat. Jika pesanan pabrik dan produksi industri kembali melemah, kawasan euro berisiko mengalami stagnasi lagi.
Swiss dan Turki menghadapi situasi berbeda. Swiss diperkirakan mencatat inflasi tertinggi sejak 2024, sedangkan Turki masih bergulat dengan inflasi di atas 30%.
Berbeda dengan negara maju, beberapa negara Amerika Latin mulai memasuki fase pelonggaran moneter. Meksiko dan Brasil berpeluang melanjutkan penurunan suku bunga karena inflasi mulai terkendali.
Namun, ruang pelonggaran tetap terbatas. Jika dolar AS menguat karena The Fed menahan bunga tinggi lebih lama, tekanan nilai tukar bisa memaksa bank sentral regional bersikap lebih hati-hati.
Secara keseluruhan, data payroll AS akhir pekan ini berpotensi menggerakkan sentimen global jangka pendek. Jika data terlalu kuat, pasar akan mengurangi ekspektasi penurunan suku bunga The Fed. Jika data terlalu lemah, kekhawatiran resesi global justru meningkat.
OPEC+ Setujui Kenaikan Produksi Minyak Ketiga Kalinya Sejak Penutupan Selat Hormuz
OPEC+ menyetujui kenaikan produksi minyak yang moderat untuk bulan Juni. Namun, kenaikan ini sebagian besar akan tetap di atas kertas selama perang Iran terus mengganggu pasokan minyak Teluk melalui Selat Hormuz Hormuz.
Mengutip Reuters, Minggu (3/5/2026), tujuh negara OPEC+ akan meningkatkan target produksi minyak sebesar 188.000 barel per hari pada bulan Juni, peningkatan bulanan ketiga berturut-turut, kata OPEC+ dalam sebuah pernyataan setelah pertemuan daring.
Peningkatan ini sama dengan yang disepakati untuk bulan Mei dikurangi bagian Uni Emirat Arab, yang meninggalkan kelompok tersebut pada 1 Mei.
Langkah ini dirancang untuk menunjukkan bahwa kelompok tersebut siap meningkatkan pasokan setelah perang berakhir dan menandakan bahwa OPEC+ terus melanjutkan pendekatan bisnis seperti biasa meskipun Uni Emirat Arab telah meninggalkan OPEC+, kata sumber dan analis OPEC+.
“OPEC+ mengirimkan pesan dua lapis ke pasar: keberlanjutan meskipun UEA keluar, dan kendali meskipun dampak fisik terbatas,” kata Jorge Leon, analis di Rystad dan mantan pejabat OPEC.
“Meskipun produksi meningkat di atas kertas, dampak nyata pada pasokan fisik tetap sangat terbatas mengingat kendala Selat Hormuz. Ini bukan tentang menambah barel, tetapi lebih tentang memberi sinyal bahwa OPEC+ masih memegang kendali.”
Kuota produsen OPEC+ terbesar, Arab Saudi, akan naik menjadi 10,291 juta barel per hari pada bulan Juni berdasarkan kesepakatan tersebut, jauh di atas produksi aktual. Kerajaan tersebut melaporkan produksi aktual sebesar 7,76 juta barel per hari kepada OPEC pada bulan Maret.
Tujuh anggota yang bertemu pada hari Minggu adalah Arab Saudi, Irak, Kuwait, Aljazair, Kazakhstan, Rusia, dan Oman. Dengan keluarnya UEA, OPEC+ kini memiliki 21 anggota termasuk Iran. Namun dalam Dalam beberapa tahun terakhir, hanya tujuh negara ditambah UEA yang terlibat dalam keputusan produksi bulanan.
Perang Iran, yang dimulai pada 28 Februari, dan penutupan Selat Hormuz akibatnya telah menghambat ekspor dari anggota OPEC+ Arab Saudi, Irak, dan Kuwait, serta dari UEA. Sebelum konflik, produsen-produsen ini adalah satu-satunya negara dalam kelompok tersebut yang mampu meningkatkan produksi.
Bahkan ketika pengiriman melalui Selat Hormuz dibuka kembali, dibutuhkan beberapa minggu, bahkan mungkin beberapa bulan, agar arus kembali normal, kata para eksekutif minyak dari Teluk dan pedagang minyak global.
Gangguan pasokan telah mendorong harga minyak ke level tertinggi empat tahun di atas US$ 125 per barel karena para analis mulai memprediksi kekurangan bahan bakar jet yang meluas dalam satu hingga dua bulan dan lonjakan inflasi global.
Produksi minyak mentah Produksi minyak dari seluruh anggota OPEC+ rata-rata mencapai 35,06 juta barel per hari pada bulan Maret, turun 7,70 juta barel per hari dari bulan Februari, kata OPEC dalam sebuah laporan bulan lalu, dengan Irak dan Arab Saudi melakukan pengurangan terbesar karena ekspor yang terbatas.
Ketujuh anggota OPEC+ akan bertemu lagi pada tanggal 7 Juni, demikian pernyataan tersebut.
Iran Tegaskan Siap Gempur Balik Jika AS Kembali Menyerang
Ketegangan geopolitik di Timur Tengah kembali meningkat setelah Iran memperingatkan akan melancarkan serangan balasan “panjang dan menyakitkan” terhadap posisi Amerika Serikat jika Washington kembali melakukan serangan.
Situasi ini semakin memperumit upaya pembentukan koalisi internasional untuk membuka kembali jalur pelayaran strategis di Selat Hormuz.
Dua bulan sejak konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran berlangsung, jalur laut vital tersebut masih ditutup. Penutupan ini menghambat sekitar 20% pasokan minyak dan gas dunia, memicu lonjakan harga energi global dan meningkatkan kekhawatiran terhadap potensi perlambatan ekonomi global.
Upaya diplomatik untuk meredakan konflik sejauh ini mengalami kebuntuan. Meskipun gencatan senjata telah berlaku sejak 8 April, Iran tetap memblokir Selat Hormuz sebagai respons terhadap blokade laut AS terhadap ekspor minyak Iran, yang merupakan sumber utama pendapatan negara tersebut.
Presiden AS Donald Trump dijadwalkan menerima pengarahan terkait rencana serangkaian serangan militer baru untuk memaksa Iran kembali ke meja perundingan. Opsi tersebut telah lama menjadi bagian dari strategi Washington, namun laporan terkait rencana tersebut sempat mendorong lonjakan harga minyak mentah global.
Harga minyak acuan dunia, Brent, sempat melampaui US$126 per barel sebelum kembali turun ke kisaran US$114. Lonjakan ini mencerminkan sensitivitas pasar terhadap risiko gangguan pasokan energi global.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, menyatakan bahwa tidak realistis mengharapkan hasil cepat dari pembicaraan dengan AS. Ia menegaskan bahwa proses negosiasi membutuhkan waktu, terlepas dari siapa mediator yang terlibat.
Sementara itu, aktivitas pertahanan udara dilaporkan terjadi di sejumlah wilayah ibu kota Iran, Teheran, dengan sistem pertahanan menanggapi ancaman drone dan pesawat nirawak.
Di tengah meningkatnya ketegangan, Uni Emirat Arab mengambil langkah preventif dengan melarang warganya bepergian ke Iran, Lebanon, dan Irak, serta meminta warga yang berada di negara-negara tersebut untuk segera kembali.
Presiden Trump kembali menegaskan bahwa Iran tidak akan diizinkan memiliki senjata nuklir. Ia juga menyatakan optimisme bahwa harga bahan bakar akan turun signifikan setelah konflik berakhir, menjelang pemilu paruh waktu yang menjadi perhatian utama Partai Republik.
Di sisi lain, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memperingatkan bahwa jika gangguan akibat penutupan Selat Hormuz berlanjut hingga pertengahan tahun, maka pertumbuhan ekonomi global akan melemah, inflasi meningkat, dan puluhan juta orang berisiko jatuh ke dalam kemiskinan dan kelaparan ekstrem.
Iran melalui pejabat tinggi Garda Revolusi menegaskan bahwa setiap serangan baru dari AS, bahkan dalam skala terbatas, akan dibalas dengan serangan berkepanjangan terhadap kepentingan AS di kawasan.
Pernyataan ini diperkuat oleh Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Mojtaba Khamenei, yang menegaskan bahwa Teheran akan mempertahankan kendali atas Selat Hormuz.
Dalam upaya membuka kembali jalur perdagangan global tersebut, AS juga tengah mempertimbangkan berbagai opsi, termasuk pembentukan koalisi maritim internasional bernama Maritime Freedom Construct. Namun, negara-negara seperti Prancis dan Inggris menyatakan bahwa mereka hanya akan berpartisipasi setelah konflik berakhir.
Sekjen PBB Tegaskan Iuran AS kepada PBB Wajib Dibayar, Tak Bisa Dinegosiasikan
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, Antonio Guterres, menegaskan bahwa kewajiban pembayaran iuran oleh Amerika Serikat kepada organisasi tersebut bersifat mutlak dan tidak dapat dinegosiasikan.
Pernyataan ini disampaikan di tengah laporan bahwa Washington menetapkan sejumlah syarat untuk mencairkan dana yang tertunggak.
Mengutip laporan kantor berita pembangunan Devex, disebutkan bahwa pemerintah AS mengajukan sembilan reformasi cepat (quick-hit reforms) sebagai prasyarat pencairan dana tambahan. Reformasi tersebut mencakup pemangkasan biaya operasional serta langkah-langkah untuk membatasi pengaruh China di lingkungan PBB.
"Uang yang kita bicarakan ini disebut sebagai kontribusi wajib (assessed contributions)," ujar Guterres kepada wartawan. "Kontribusi wajib adalah kewajiban negara-negara anggota. Hal tersebut tidak dapat dinegosiasikan."
Guterres menjelaskan bahwa iuran wajib tersebut merupakan kewajiban setiap negara anggota dan tidak dapat dikaitkan dengan negosiasi politik atau syarat tertentu. Ia juga menegaskan bahwa upaya reformasi organisasi tetap berjalan, namun tidak boleh dicampuradukkan dengan kewajiban pembayaran iuran.
Pemimpin PBB itu menyebut organisasinya akan terus berupaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. "untuk memastikan bahwa kita menjadikan organisasi ini seefektif mungkin, seefisien mungkin dari segi biaya, serta mampu memberikan hasil bagi masyarakat yang kita layani," katanya.
Namun demikian, ia menekankan, "Namun, ini adalah dua hal yang terpisah." merujuk pada perbedaan antara reformasi kelembagaan dan kewajiban finansial negara anggota.
Menurut laporan Devex, sejumlah tuntutan penghematan yang diajukan AS meliputi reformasi sistem pensiun PBB, penghapusan perjalanan bisnis kelas atas untuk sebagian pejabat senior dan seluruh staf tingkat menengah, serta pemangkasan tambahan pada jajaran pejabat tinggi PBB.
Selain itu, AS juga mendorong pengurangan hingga 10% pada misi penjaga perdamaian yang dinilai tidak efektif.
Tak hanya itu, AS disebut meminta pembatasan akses China terhadap dana diskresioner di kantor Sekretaris Jenderal PBB yang nilainya mencapai puluhan juta dolar per tahun. Langkah ini dinilai sebagai bagian dari upaya Washington untuk menahan pengaruh Beijing di tubuh organisasi internasional tersebut.
Hingga kini, misi AS di PBB belum memberikan komentar resmi terkait laporan tersebut. Namun, pemerintah AS berulang kali menegaskan komitmennya untuk terus menekan PBB agar melakukan reformasi, terutama setelah menarik diri dari puluhan badan PBB tahun ini dan memangkas pendanaan dalam jumlah besar pada tahun sebelumnya.
Pada Januari lalu, Guterres telah memperingatkan bahwa PBB menghadapi risiko “imminent financial collapse” akibat tunggakan iuran yang belum dibayarkan, sebagian besar berasal dari Amerika Serikat.
Pada Februari, PBB menyebutkan bahwa AS baru membayar sekitar US$160 juta dari total lebih dari US$4 miliar kewajiban yang masih tertunggak kepada organisasi tersebut.
Tenggat Perang AS-Iran Kian Dekat, Trump Belum Tunjukkan Sinyal Akhiri Konflik
Presiden Amerika Serikat Donald Trump menghadapi tenggat waktu penting pada Jumat (1/5) terkait kelanjutan konflik dengan Iran.
Ia diharuskan menghentikan operasi militer atau mengajukan justifikasi kepada Kongres untuk memperpanjangnya. Namun, perkembangan terbaru menunjukkan konflik tersebut kemungkinan besar akan tetap berlanjut tanpa perubahan signifikan.
Sejumlah analis dan staf Kongres menilai kecil kemungkinan perang akan diakhiri dalam waktu dekat. Sebaliknya, pemerintahan Trump diperkirakan akan memberi notifikasi kepada Kongres terkait rencana perpanjangan selama 30 hari, atau bahkan mengabaikan tenggat tersebut dengan alasan bahwa gencatan senjata yang tengah berlangsung dengan Teheran menandai berakhirnya konflik.
Konflik Iran ini sendiri telah memasuki fase kebuntuan, terutama terkait sengketa jalur pelayaran strategis seperti Selat Hormuz, yang menjadi jalur vital distribusi energi global.
Seperti banyak kebijakan lainnya di tengah polarisasi politik yang tajam, isu kewenangan perang (war powers) menjadi perdebatan sengit antara Partai Demokrat dan Republik.
Partai Demokrat mendesak Kongres untuk menegaskan kembali hak konstitusionalnya dalam menyatakan perang, sementara Partai Republik menuding upaya tersebut sebagai langkah untuk melemahkan presiden.
Sejak konflik dimulai pada 28 Februari, Partai Demokrat berulang kali mengajukan resolusi guna memaksa Trump menarik pasukan AS atau memperoleh persetujuan Kongres. Namun, mayoritas tipis Partai Republik di Senat dan DPR membuat seluruh upaya tersebut gagal disahkan.
Pada Kamis (30/4), Senat kembali menolak resolusi keenam terkait war powers. Meski demikian, Senator Susan Collins menjadi anggota Partai Republik kedua yang mendukung resolusi tersebut, bersama Senator Rand Paul.
Berdasarkan War Powers Resolution tahun 1973, presiden hanya dapat menjalankan operasi militer selama 60 hari tanpa persetujuan Kongres. Setelah itu, presiden harus menghentikan operasi, meminta otorisasi, atau mengajukan perpanjangan selama 30 hari dengan alasan kebutuhan militer yang tidak terhindarkan.
Konflik Iran dimulai pada 28 Februari ketika AS dan Israel melancarkan serangan udara terhadap Iran. Pemerintah AS secara resmi memberi tahu Kongres 48 jam kemudian, sehingga batas waktu 60 hari berakhir pada 1 Mei.
Pemerintahan Trump berpotensi berargumen bahwa tenggat waktu tersebut tidak berlaku karena adanya gencatan senjata yang diumumkan pada 7 April. Menteri Pertahanan Pete Hegseth menyatakan dalam sidang Senat bahwa menurut pemahamannya, hitungan 60 hari berhenti selama masa gencatan senjata.
Namun, Partai Demokrat menolak interpretasi tersebut karena tidak tercantum dalam undang-undang.
Di sisi lain, Iran memperingatkan bahwa jika AS kembali melancarkan serangan, mereka akan merespons dengan serangan yang “panjang dan menyakitkan” terhadap posisi militer AS. Hal ini berpotensi menghambat upaya Washington membangun koalisi internasional untuk mengamankan jalur pelayaran di Selat Hormuz.
Survei menunjukkan bahwa konflik Iran tidak populer di kalangan publik AS, terutama menjelang pemilu November yang akan menentukan komposisi Kongres berikutnya. Tingkat persetujuan terhadap Trump juga menurun ke level terendah dalam masa jabatannya saat ini, dipicu oleh meningkatnya biaya hidup dan lonjakan harga energi akibat konflik.
Meski demikian, Trump masih memegang kendali kuat atas Partai Republik, dan hanya sedikit anggota partai yang secara terbuka menentang kebijakannya. Dukungan kuat Partai Republik terhadap Israel, yang juga terlibat dalam serangan terhadap Iran, turut memperkuat posisi pemerintahan.
Menurut analis dari Stimson Center, Christopher Preble, dinamika ini mencerminkan polarisasi politik yang tajam. “Ini murni soal partisan. Partai Republik menolak menentang presiden,” ujarnya.
Hingga kini, Gedung Putih belum memberikan kejelasan apakah akan meminta otorisasi Kongres untuk melanjutkan operasi militer. Seorang pejabat menyatakan bahwa pemerintah masih melakukan komunikasi aktif dengan Kongres.
“Anggota Kongres yang mencoba mengambil keuntungan politik dengan mengurangi kewenangan Panglima Tertinggi justru akan melemahkan militer AS di luar negeri,” ujarnya.
Sementara itu, pemimpin mayoritas Senat dari Partai Republik, John Thune, menyatakan bahwa kesepakatan damai antara Washington dan Teheran akan menjadi skenario yang ideal.
Di pihak lain, pemimpin Demokrat di Senat, Chuck Schumer, terus mendorong penghentian konflik. Ia menilai penanganan perang oleh Trump telah menjadi bencana dan membebani rakyat Amerika melalui lonjakan harga energi dan kebutuhan pokok.
Dengan tenggat waktu yang semakin dekat dan dinamika politik yang kompleks, arah kebijakan AS terhadap konflik Iran masih diliputi ketidakpastian, dengan potensi dampak besar terhadap stabilitas geopolitik dan pasar energi global.
Ekonomi Iran Tertekan Akibat Konflik, Namun Masih Bertahan di Tengah Blokade AS
Konflik yang berlangsung selama beberapa pekan terakhir semakin memperburuk kondisi ekonomi Iran yang sudah rapuh.
Meski menghadapi risiko krisis serius pascaperang, Republik Islam tersebut dinilai masih mampu bertahan dalam kebuntuan konflik di kawasan Teluk, bahkan di tengah blokade Amerika Serikat yang memangkas ekspor energinya.
Sejak gencatan senjata pada 8 April, pertempuran besar memang mereda. Namun, Iran kini terjebak dalam kebuntuan dengan Amerika Serikat dan Israel. Upaya menuju gencatan senjata permanen masih mandek, sementara Teheran tetap menutup Selat Hormuz dan Washington memberlakukan blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran di Teluk.
Meski mengalami kerusakan infrastruktur dan industri serta tekanan berat pada ekspor minyak, Iran masih memiliki pasokan domestik yang cukup, perdagangan yang relatif stabil dengan negara-negara tetangga, serta belum menunjukkan tanda-tanda tekanan fiskal yang langsung signifikan akibat hilangnya pendapatan negara.
Jika Presiden Amerika Serikat Donald Trump berharap Iran akan menyerah lebih dulu dalam tekanan ekonomi ini, kemungkinan ia harus menunggu lebih lama, terlebih di tengah tekanan inflasi global dan dinamika politik domestik AS menjelang pemilu paruh waktu.
Iran mengandalkan pendekatan yang dikenal sebagai “ekonomi perlawanan”, yakni strategi bertumpu pada sumber daya domestik dan perdagangan lintas darat. Kepala program Timur Tengah di Chatham House, Sanam Vakil, menilai para pemimpin Iran telah menghitung ketahanan ekonomi mereka lebih panjang dibanding perkiraan banyak ekonom Barat.
Menghadapi ancaman eksistensial terhadap sistem pemerintahan, elite Iran—termasuk ulama penguasa dan Garda Revolusi—memanfaatkan kontrol ketat terhadap negara untuk mempertahankan posisi hingga tercapai kesepakatan yang berkelanjutan dengan Washington.
Selain itu, pemerintah juga mengandalkan tabungan masyarakat serta memperkuat perdagangan dengan negara tetangga guna menjaga stabilitas ekonomi domestik.
Namun, skala kerusakan ekonomi akibat konflik sulit diukur secara pasti karena minimnya data resmi serta pembatasan internet sejak Januari. Sejumlah laporan menyebut kondisi ekonomi cukup parah hingga memicu kekhawatiran akan gelombang protes baru jika sanksi tidak segera dicabut.
Vakil memperkirakan produk domestik bruto (PDB) Iran bisa menyusut dua digit tahun ini. Mata uang rial, yang anjlok 70% tahun lalu, kembali melemah sekitar 15% dalam beberapa hari terakhir meski sebelumnya sempat stabil.
Meski demikian, indikator tekanan fiskal belum menunjukkan kondisi darurat. Pemerintah belum membatasi penarikan bank, tidak merasionalkan bahan bakar atau pangan, serta tetap membayar gaji pegawai negeri tepat waktu. Aktivitas ekonomi seperti perbankan dan ritel juga masih berjalan, dengan stok barang di supermarket tetap tersedia.
Data pengiriman menunjukkan ekspor minyak Iran turun drastis. Dari lebih dari 1 juta barel per hari yang dimuat ke tanker, hanya sekitar 300.000 barel per hari yang benar-benar dikirim ke Samudra Hindia pada pertengahan April.
Kapasitas penyimpanan yang terbatas membuat Iran diperkirakan hanya mampu mempertahankan produksi selama sekitar dua bulan ke depan tanpa penyesuaian.
Meski demikian, Iran memiliki cadangan emas besar yang bisa digunakan untuk menopang ekonomi. Selain itu, pengalaman panjang menghadapi sanksi membuat Teheran memiliki jaringan alternatif untuk mempertahankan impor, meski dengan biaya lebih tinggi.
Perdagangan lintas batas dengan negara seperti Turki, Irak, dan Pakistan masih relatif stabil. Bahkan Rusia meningkatkan pengiriman komoditas melalui Laut Kaspia, termasuk jagung, barley, dan gandum, sebagai alternatif dari jalur Teluk yang diblokade.
Iran juga diuntungkan oleh potensi panen domestik yang lebih baik tahun ini, sehingga mengurangi kebutuhan impor gandum dan tekanan terhadap cadangan devisa.
Di sisi lain, tekanan ekonomi sangat terasa di tingkat masyarakat. Inflasi tinggi, gangguan rantai pasok, dan pembatasan internet telah menghantam pelaku usaha kecil dan meningkatkan pengangguran.
Seorang pedagang beras di Teheran, Abbas Smaeelzade, menyebut penjualannya turun hingga 40% sejak konflik dimulai. Sementara itu, mekanik Hossein Amiri mengaku usahanya hampir berhenti total akibat minimnya pelanggan.
Kondisi ini memunculkan kekhawatiran akan potensi gelombang protes baru, seperti yang terjadi pada Januari lalu yang berujung pada tindakan represif pemerintah.
Untuk menghindari krisis ekonomi yang lebih dalam, Iran dinilai perlu mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat yang mencakup pelonggaran sanksi. Akses terhadap cadangan devisa di luar negeri dan peningkatan ekspor minyak menjadi faktor krusial dalam pemulihan ekonomi negara tersebut.
Tanpa langkah tersebut, tekanan ekonomi diperkirakan akan terus meningkat, meskipun untuk saat ini Iran masih mampu bertahan di tengah tekanan geopolitik dan blokade internasional.
Pejabat The Fed Ini Sebut Kebijakan Penurunan Suku Bunga Tidak Lagi Tepat
Presiden Federal Reserve Bank of Cleveland, Beth Hammack, menyatakan perbedaan pendapat (dissent) terhadap keputusan kebijakan bank sentral Amerika Serikat yang masih mempertahankan bias pelonggaran kebijakan moneter pada pekan ini.
Ia menilai kondisi ekonomi dan inflasi saat ini terlalu tidak pasti untuk mempertahankan arah kebijakan tersebut.
Dalam pernyataan resminya pada Jumat, Hammack menegaskan bahwa ketidakpastian terhadap prospek ekonomi meningkat pada 2026, sehingga membuat arah kebijakan moneter ke depan menjadi semakin sulit diprediksi.
“Ketidakpastian terhadap prospek ekonomi meningkat pada 2026 dan membuat arah kebijakan moneter di masa depan menjadi semakin tidak pasti,” ujar Hammack.
Ia menjelaskan, dirinya menolak pernyataan kebijakan Federal Open Market Committee pada Rabu lalu yang mempertahankan suku bunga acuan di kisaran 3,5% hingga 3,75%. Penolakan tersebut didasarkan pada masih adanya bahasa kebijakan yang mengindikasikan “jeda sementara, bukan akhir dari siklus pelonggaran”.
Menurut Hammack, pandangan tersebut sudah tidak lagi relevan dengan kondisi ekonomi saat ini.
“Menurut saya, kecenderungan pelonggaran yang jelas ini sudah tidak lagi tepat jika melihat prospek yang ada,” tegasnya.
Hammack juga menyoroti meningkatnya risiko inflasi ke arah atas (upside risks), sementara pasar tenaga kerja menghadapi tekanan ke arah pelemahan (downside risks). Ia menyebut tekanan inflasi kini bersifat lebih luas atau “broad based”.
Selain itu, ia memperingatkan bahwa kenaikan harga minyak dapat menjadi sumber tambahan tekanan inflasi yang signifikan bagi perekonomian.
“Tekanan inflasi bersifat luas, dan kenaikan harga minyak menjadi sumber tambahan tekanan inflasi,” katanya.
Perbedaan pendapat Hammack terjadi dalam rapat Federal Open Market Committee yang dinilai tidak biasa karena diwarnai perpecahan suara di antara para pembuat kebijakan.
Selain Hammack, pimpinan Federal Reserve Bank of Minneapolis dan Dallas juga menolak pernyataan kebijakan karena masih mengindikasikan kemungkinan pelonggaran lanjutan oleh bank sentral.
Sementara itu, satu anggota dewan gubernur Stephen Miran justru menyampaikan dissent dengan mendukung pemangkasan suku bunga.
Serangan Trump terhadap Pemimpin Eropa Perburuk Ketegangan Transatlantik
Hubungan antara Amerika Serikat dan Eropa kembali mengalami tekanan setelah Presiden AS Donald Trump melontarkan serangkaian kritik keras terhadap sejumlah pemimpin Eropa serta mengisyaratkan potensi perubahan kebijakan militer dan perdagangan di kawasan Atlantik Utara.
Dalam beberapa pekan terakhir, Trump dikabarkan meningkatkan ketegangan diplomatik terkait perbedaan pandangan atas perang di Iran. Ia secara terbuka mengkritik Kanselir Jerman Friedrich Merz, menyebutnya “sangat tidak efektif” setelah Merz mengkritik kebijakan AS dalam konflik tersebut.
Trump juga mengancam akan menarik sekitar 36.400 personel militer Amerika Serikat yang ditempatkan di Jerman.
Tidak hanya Jerman, Trump juga melontarkan kritik tajam terhadap Perdana Menteri Inggris Keir Starmer. Ia menyebut Starmer “bukan Winston Churchill” dan bahkan mengancam akan mengenakan tarif besar terhadap produk impor dari Inggris.
Kekhawatiran di Eropa semakin meningkat setelah Departemen Pertahanan AS di bawah pemerintahan Trump disebut mempertimbangkan langkah-langkah sanksi terhadap negara anggota NATO yang dianggap tidak mendukung operasi militer AS dalam konflik Iran.
Langkah tersebut termasuk wacana penangguhan Spanyol dari keanggotaan NATO serta peninjauan ulang pengakuan Amerika Serikat terhadap Kepulauan Falkland sebagai wilayah Inggris.
Seorang diplomat Eropa menyebut situasi ini sebagai kondisi yang mengkhawatirkan.
“Ini sangat mengganggu, setidaknya. Kami bersiap menghadapi apa pun, kapan pun,” ujarnya.
Pernyataan-pernyataan keras dari Washington dinilai membawa hubungan AS–Eropa kembali ke fase awal periode kedua pemerintahan Trump, ketika hubungan kedua pihak sempat mengalami ketegangan serupa.
Seorang diplomat Eropa lainnya menilai pendekatan yang pernah diterapkan mantan Kanselir Jerman Angela Merkel masih relevan hingga kini, yakni tidak bereaksi secara impulsif terhadap pernyataan Trump.
“Kami semua sudah belajar bagaimana menghadapi Trump. Jangan bereaksi langsung, biarkan badai berlalu sambil tetap teguh pada posisi kita,” ujarnya.
Diplomat tersebut juga menambahkan bahwa pendekatan diplomasi berbasis pujian tidak efektif. “Mereka yang mencoba bersikap demikian tetap mendapat kritik. Jadi sekarang jelas bahwa pujian pun tidak menyelesaikan masalah,” katanya.
Ketegangan ini muncul setelah sebelumnya kebijakan tarif, isu Greenland, serta pengurangan bantuan AS untuk Ukraina telah lebih dulu memperburuk hubungan transatlantik.
Sejumlah pemimpin Eropa seperti Starmer, Merz, dan Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni sebelumnya berupaya meredakan ketegangan melalui diplomasi intensif dan kerja sama ekonomi. Namun, eskalasi konflik Iran kembali memicu tekanan baru terhadap hubungan tersebut.
Bahkan Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte disebut tetap menghadapi tekanan langsung dari Trump dalam pertemuan di Gedung Putih.
Meski kebijakan Trump mendapat dukungan dari sebagian kalangan, sejumlah anggota Partai Republik di Kongres AS juga menyuarakan kekhawatiran. Mereka menilai kebijakan yang menekan sekutu NATO justru merugikan kepentingan Amerika Serikat sendiri.
Seorang anggota Kongres AS, Don Bacon, menyebut bahwa ancaman terhadap sekutu NATO tidak produktif dan berpotensi merugikan posisi strategis Amerika di dunia.
Di tengah ketidakpastian tersebut, analis menilai negara-negara Eropa kini mulai mempercepat penguatan kapasitas militer dan mengurangi ketergantungan terhadap Amerika Serikat.
Menurut Jeffrey Rathke dari American-German Institute, tekanan politik domestik di Eropa membuat sikap terhadap AS menjadi lebih tegas, terutama terkait konflik di Iran dan dampaknya terhadap ekonomi global.
Seorang diplomat Barat bahkan menyatakan bahwa Eropa tidak lagi bisa bergantung pada status quo pasca-Perang Dunia II.
“Kami tidak bisa lagi bergantung pada tatanan lama. Eropa harus menjadi kekuatan yang tidak hanya berbasis soft power, tetapi juga didukung kekuatan nyata,” ujarnya.
Yen Menguat Tajam, Intervensi Otoritas Jepang Tekan Dolar AS
Nilai tukar yen Jepang melonjak tajam terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada Jumat (1/5), sehari setelah otoritas di Tokyo diyakini melakukan intervensi untuk menopang mata uang domestik.
Dalam perdagangan terbaru, dolar AS sempat turun hingga 0,66% ke level terendah sesi di 155,60 yen, dari posisi sebelumnya di 157,12 yen. Penguatan yen ini melanjutkan tren kenaikan signifikan yang terjadi sehari sebelumnya.
Pada Kamis, yen tercatat melonjak hingga 3% setelah adanya aliran pembelian besar yang diduga berasal dari intervensi resmi pemerintah Jepang. Pergerakan tersebut mendorong dolar AS turun drastis dari sekitar 158,3 yen ke 155,5 yen hanya dalam waktu sekitar satu jam.
Sejumlah laporan, termasuk dari Reuters, menyebutkan bahwa langkah tersebut merupakan aksi intervensi otoritas Jepang di pasar valuta asing.
Meski demikian, penyebab pasti penguatan yen pada Jumat belum dapat dipastikan. Para analis menilai pasar kini berada dalam kondisi waspada tinggi terhadap potensi pergerakan tajam, menyusul intervensi yang terjadi sebelumnya.
Pejabat tinggi diplomasi mata uang Jepang, Atsushi Mimura, menyatakan bahwa spekulasi di pasar masih sangat tinggi. Pernyataan tersebut dinilai sebagai sinyal tegas bahwa pemerintah siap kembali melakukan intervensi jika diperlukan, hanya beberapa jam setelah aksi sebelumnya untuk mendukung yen yang telah melemah sekitar 5% dalam tiga bulan terakhir.
Hingga saat ini, Kementerian Keuangan Jepang belum memberikan komentar resmi terkait pergerakan terbaru di pasar valuta asing.
Jeremy Stretch, Kepala Strategi Valuta Asing G10 di CIBC Capital Markets, menilai kondisi likuiditas pasar yang tipis turut memperbesar volatilitas. “Likuiditas yang rendah dan meningkatnya kekhawatiran pasar setelah pergerakan kemarin membuat pasangan dolar/yen rentan terhadap volatilitas,” ujarnya.
Ia menambahkan, setiap pergerakan signifikan pada yen akan memicu pertanyaan besar di kalangan pelaku pasar terkait faktor pendorongnya, terutama setelah adanya peringatan dari otoritas Jepang.
Perbedaan suku bunga yang lebar antara Amerika Serikat dan Jepang juga menjadi faktor utama yang memengaruhi pergerakan mata uang. Selain itu, ekspektasi penurunan volume perdagangan menjelang periode libur panjang semakin meningkatkan kewaspadaan otoritas terhadap potensi serangan spekulatif yang agresif di pasar valuta asing.
Kondisi ini menegaskan bahwa stabilitas nilai tukar yen masih menjadi perhatian utama pemerintah Jepang, terutama di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian.