News Forex, Index & Komoditi ( Senin, 29 Januari 2024 )
News Forex, Index & Komoditi
( Senin, 29 Januari 2024 )
Bursa Asia Mayoritas Menguat di Pagi Ini, Pasar Menanti
Data Ekonomi Kawasan
Mayoritas Bursa Asia dibuka menguat pada perdagangan hari ini. Senin (29/1), pukul 08.22 WIB, indeks Nikkei 225 menguat 0,35% ke 35.877,04. Sejalan, Hang Seng dibuka menguat 0,59% ke 16.046,25.
Sementara itu, indeks Taiex naik tipis 0,04% ke 18.003,1 dan indeks Kospi juga menguat 0,86% menjadi 2.499,85. Setali tiga uang, indeks S&P/ASX 200 naik 0,21% ke 7.571,3.
Di sisi lain, FTSE Straits Times turun 0,11% ke 3.156,13. Sedangkan FTSE Malay naik 0,3% ke 1.510,77.
Pasar Asia sebagian besar menguat di perdagangan awal pekan ini. Para investor menanti rilis angka PDB dan inflasi di wilayah Asia-Pacific pada minggu ini.
Pelaku pasar juga akan mengamati keputusan suku bunga pertama Federal Reserve pada tahun 2024, yang akan dirilis pada hari Rabu (31/1) di Amerika Serikat.
Peristiwa penting minggu ini adalah angka aktivitas pabrik China untuk bulan Januari serta angka inflasi Australia kuartal IV-2024 pada hari Rabu.
Data ini akan menjadi kumpulan data penting terakhir sebelum pertemuan Reserve Bank of Australia pada 5 Februari.
Pada hari Rabu (31/1), Taiwan dan Hongkong juga akan merilis angka PDB kuartal IV-2024.
Di sisi lain, pada hari Jumat (26/1) di AS, ketiga indeks utama berakhir beragam, dengan indeks S&P 500 dan Nasdaq Composite turun 0,07% dan 0,36%. Ini menghentikan kenaikan enam hari berturut-turut.
Penurunan ini juga menandai mundurnya S&P 500 dari penutupan tertinggi sepanjang masa.
Indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi inti AS tumbuh 0,2% pada bulan Desember dibandingkan bulan sebelumnya, dan 2,9% pada basis tahunan. Ekonom yang disurvei Dow Jones memperkirakan kenaikan masing-masing sebesar 0,2% dan 3%.
Laporan PCE pada hari Jumat muncul sehari setelah data produk domestik bruto menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dari perkiraan pada kuartal keempat, memperkuat harapan investor bahwa perekonomian telah menghindari resesi yang mendalam.
Lalu Lintas Kapal Terusan Suez Turun Hingga 42% Akibat Khawatir Serangan Houthi
Gangguan militan Houthi di Laut Merah sukses membuat volume lalu lintas komersial yang melewati Terusan Suez telah turun hingga 42%.
Laporan terbaru Konferensi PBB tentang Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD) pada hari Kamis (25/1) menunjukkan bahwa kini banyak kapal pengangkut kargo mengambil rute yang lebih panjang dan lebih mahal untuk menghindari serangan.
Terusan Suez di Mesir menghubungkan Laut Mediterania dengan Laut Merah. Lebih dari 80% volume perdagangan barang internasional dilakukan melalui laut.
"Kami sangat prihatin bahwa serangan terhadap pelayaran Laut Merah menambah ketegangan pada perdagangan global, memperburuk gangguan perdagangan akibat geopolitik dan perubahan iklim yang sudah ada," kata kepala UNCTAD, Jan Hoffman, dikutip AFP.
Berdasarkan data UNCTAD, jumlah transit kapal kontainer mingguan melalui Suez telah menurun sebesar 67% dari tahun sebelumnya karena lebih dari 20% perdagangan kontainer dunia melewati Terusan Suez.
Lalu lintas kapal tanker turun 18%, transit kapal kargo curah yang membawa biji-bijian dan batu bara turun 6%, dan transportasi gas bahkan terhenti.
Secara keseluruhan, antara 12% hingga 15% perdagangan dunia melewati Laut Merah yang menjadi penghubung antara Eropa dan Asia. Sekitar 20.000 kapal diperkirakan melintasi kawasan itu per tahunnya.
"Mengingat bahwa yang beralih dari Terusan Suez adalah kapal-kapal kontainer berukuran besar, penurunan daya angkut kontainer bahkan lebih besar lagi," lanjut Hoffman.
Lebih buruknya lagi, beberapa jalur perdagangan maritim global lainnya juga menghadapi gangguan, termasuk Laut Hitam yang terganggu konflik Rusia dan Ukraina sejak dua tahun lalu.
Terusan Panama juga tidak lagi menjadi jalur ideal karena kekeringan di Amerika Tengah telah menyebabkan turunnya permukaan air di fasilitas tersebut. Faktor alam itu secara signifikan mengurangi jumlah lalu lintas di sana.
Israel Tuduh WHO Bersekongkol dengan Hamas
Israel menuduh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah berkolusi dengan Hamas. Israel merasa WHO mengabaikan bukti bahwa Hamas telah menggunakan rumah sakit sebagai markas.
Duta besar Israel untuk PBB, Meirav Eilon Shahar, bahwa buruknya sistem kesehatan di Gaza merupakan akibat dari Hamas yang menempatkan diri di rumah sakit dan menggunakan perisai manusia.
Shahar juga mengklaim bahwa Pasukan Pertahanan Israel (IDF) selalu menemukan jejak Hamas di setiap rumah sakit yang digeledah.
"Di setiap rumah sakit yang digeledah oleh IDF di Gaza, mereka menemukan bukti penggunaan militer oleh Hamas. Ini adalah fakta tak terbantahkan yang berulang kali diabaikan oleh WHO. Ini bukanlah ketidakmampuan, itu adalah kolusi," kata Shahar dalam pertemuan dewan eksekutif WHO hari Kamis (25/1), dikutip AFP.
Pada bulan Desember 2023, perwakilan WHO untuk wilayah Palestina, Richard Peeperkorn, mengatakan bahwa WHO tidak melihat apa yang dituduhkan oleh Israel terhadap rumah sakit di Gaza.
Di sisi lain, dirinya mengatakan bahwa WHO tidak dalam posisi untuk menegaskan bagaimana rumah sakit mana pun digunakan.
"Kami dalam misi kami belum pernah melihat hal seperti ini di lapangan. Peran WHO adalah memantau, menganalisis, dan melaporkan. Kami bukan organisasi investigasi," kata Peeperkorn akhir tahun lalu.
WHO tidak memberikan tanggapan terhadap tuduhan terbaru yang dilayangkan pihak Israel, meski badan PBB itu dianggap mengetahui para sandera ditahan di rumah sakit dan teroris beroperasi di dalamnya.
"Bahkan ketika diberikan bukti nyata tentang apa yang terjadi di bawah tanah dan di atas tanah, WHO memilih untuk menutup mata, membahayakan orang-orang yang seharusnya mereka lindungi," lanjut Shahar.
Israel saat ini masih dalam misi memusnahkan Hamas setelah mendapatkan serangan pada 7 Oktober 2023.
Saat itu Hamas menyandera 250 orang Israel. Melalui serangkaian kesepakatan, sejumlah sandera telah dibebaskan. Sekitar 132 orang masih berada di Gaza, jumlah itu termasuk sedikitnya 28 jenazah sandera yang tewas.
Sebagai respons atas serangan itu, Israel melancarkan serangan brutal ke Gaza. Otoritas kesehatan Gaza melaporkan bahwa serangan tersebut telah menewaskan sedikitnya 25.700 orang, 70% di antaranya adalah wanita dan anak-anak.
AS Akan Pantau Ketat Israel Akibat Korban Sipil yang Terus Meningkat
Amerika Serikat membuka saluran khusus dengan Israel untuk memantau aktivitas militer mereka di Gaza. Langkah ini diambil ketika AS semakin prihatin dengan meningkatnya jumlah korban tewas dari kalangan sipil.
Saluran komunikasi baru ini dibentuk setelah pertemuan antara Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dan kabinet perang Israel awal bulan ini.
Dalam pernyataannya, Blinken menyatakan keprihatinannya atas laporan mengenai serangan Israel yang menghantam lokasi kemanusiaan atau mengakibatkan kematian warga sipil dalam jumlah besar.
Mempertanyakan Tindakan Israel di Gaza
Melansir Reuters, Blinken mengatakan kepada para pejabat Israel, termasuk Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Yoav Gallant, bahwa AS perlu mengetahui jawaban yang jelas mengenai laporan serangan di lokasi sipil.
Atas dasar itu, AS akhirnya membuka saluran komunikasi khusus untuk memantau aksi Israel. Blinken juga berharap ada banyak negara lain yang menyampaikan keluhan serupa terhadap Israel.
Upaya ini juga muncul sebagai bentuk frustrasi Amerika Serikat terhadap kegagalan Israel meringankan penderitaan penduduk sipil yang sejak pertengahan Oktober kehilangan sebagian besar bantuan.
Saat ini sudah ada lebih dari 25.000 penduduk Palestina yang tewas akibat serangan Israel di Gaza. Di saat yang sama, jutaan penduduk juga hidup sebagai pengungsi di tanahnya sendiri.
Melalui saluran komunikasi tersebut, yang telah aktif beberapa pekan terakhir, Amerika Serikat menyampaikan pesan kepada Israel bahwa setiap insiden spesifik akan menjadi perhatian.
Israel pun mengaku siap menyelidiki dan memberikan laporan kepada Amerika Serikat.
Dalam beberapa kasus, pihak Israel menyampaikan informasi tambahan yang menjelaskan sebuah insiden. Dalam beberap laporan lain, Israel juga mengakui bahwa mereka telah melakukan kesalahan.
Penuh Emosional, Pimpinan WHO Menggambarkan Kondisi Gaza yang Sangat Buruk
Pimpinan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyerukan gencatan senjata dan solusi menyeluruh terhadap konflik Israel-Palestina.
Dia menyampaikan hal tersebut dalam permohonan yang penuh emosional di hadapan badan pengelola WHO pada Kamis (25/1/2024). Ia menggambarkan kondisi di Gaza sebagai situasi yang "sangat buruk".
Mengutip Reuters, Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, yang pernah mengalami perang ketika masih kecil dan anak-anaknya bersembunyi di bunker selama pemboman dalam perang perbatasan Ethiopia dengan Eritrea pada tahun 1998-2000, menjadi emosional ketika menggambarkan kondisi di wilayah Gaza yang dibom dan dihuni oleh lebih dari 25.000 orang telah terbunuh.
“Saya sangat percaya karena berdasarkan pengalaman saya sendiri bahwa perang tidak membawa solusi, kecuali lebih banyak perang, lebih banyak kebencian, lebih banyak penderitaan, lebih banyak kehancuran. Jadi mari kita pilih perdamaian dan selesaikan masalah ini secara politis,” kata Tedros kepada Dewan Eksekutif WHO di Jenewa selama diskusi tentang darurat kesehatan Gaza.
Dia menambahkan, “Saya pikir Anda semua telah mengatakan solusi dua negara dan seterusnya, dan berharap perang ini akan berakhir dan menuju solusi yang benar,” katanya.
Tedros juga menggambarkan situasi saat ini sebagai hal yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata.
Israel melancarkan kampanyenya untuk melenyapkan Hamas setelah militan menyerbu Israel pada 7 Oktober dan membunuh 1.200 orang, sebagian besar warga sipil, dan menyandera lebih dari 200 orang.
Dalam pidato yang sama, Tedros memperingatkan bahwa lebih banyak orang di Gaza akan meninggal karena kelaparan dan penyakit.
“Jika Anda menambahkan semua itu, saya pikir tidak mudah untuk memahami betapa buruknya situasi saat ini,” katanya.
Sementara itu, Duta Besar Israel mengatakan komentar Tedros mewakili kegagalan kepemimpinan sepenuhnya.
“Pernyataan direktur jenderal (WHO) tersebut merupakan perwujudan dari segala sesuatu yang salah dengan WHO sejak tanggal 7 Oktober. Tidak ada penyebutan sandera, pemerkosaan, pembunuhan warga Israel, atau militerisasi rumah sakit dan penggunaan perisai manusia yang tercela oleh Hamas," kata Meirav Eilon Shahar dalam komentar yang dikirim ke Reuters.
Dia juga menuduh badan kesehatan global tersebut melakukan "kolusi" dengan Hamas, dan mengatakan bahwa WHO menutup mata terhadap aktivitas militer Hamas di rumah sakit Gaza.
Survei Capres AS: Donald Trump Lebih Populer Ketimbang Joe Biden
Tahun ini pemilu presiden Amerika Serikat akan diadakan. Sejauh ini dua nama kandidat presiden sudah muncul ke permukaan. Mereka adalah Joe Biden dan Donald Trump.
Jika benar terjadi, duel Biden dan Trump akan mengulangi duel yang terjadi pada pemilu presiden AS tahun 2020 silam yang dimenangkan oleh Biden.
Pada pemilu tahun ini, ternyata Biden mulai kehilangan popularitas. Dalam survei terbaru, Trump ternyata lebih disukai masyarakat.
Trump Kalahkan Biden dalam Survei
Jajak pendapat nasional terhadap 1.250 orang dewasa AS yang dilakukan Reuters/Ipsos menunjukkan, Trump unggul atas Biden dengan perolehan suara 40% berbanding 34%.
Sisa responden masih tidak yakin, berencana memilih orang lain, atau tidak memilih siapa pun.
Sebanyak 67% responden yang disurvei Senin hingga Rabu mengatakan mereka bosan melihat kandidat yang sama dalam pemilihan presiden dan menginginkan kandidat baru.
Meskipun begitu, hanya 18% yang mengatakan mereka tidak akan memilih jika Biden dan Trump adalah calon yang tersedia.
Trump sebenarnya masih memiliki pesaing dari sesama anggota Partai Republik, yaitu Nikki Haley. Trump kabarnya marah karena Haley tidak segera keluar dari pencalonan internal partai.
Sementara itu, Gedung Putih menganggap Trump sebagai penantang yang bisa dikalahkan.
Faktor Usia
Biden semakin sering diragukan karena saat ini sudah berusia 81 tahun, menjadi orang tertua yang pernah menjadi presiden AS. Banyak masyarakat yang merasa Biden terlalu tua untuk menjadi presiden AS.
Tiga perempat responden survei sepakat bahwa Biden terlalu tua untuk bekerja di pemerintahan, separuh di antaranya juga merasa Trump sudah terlalu tua.
Tahun ini Trump akan memasuki usia 77 tahun dan akan menjadi salah satu pemimpin AS tertua yang pernah berusaha kembali ke Gedung Putih.
Di tengah masalah usia ini, Haley yang masih berusia 52 tahun mencoba mencari keuntungan. Menurutnya, partai yang tidak mengajukan calon berusia 80 tahun akan memenangkan pemilu.
"Kebanyakan orang Amerika tidak menginginkan pertarungan ulang antara Biden dan Trump. Partai pertama yang memensiunkan kandidatnya yang berusia 80 tahun adalah partai yang memenangkan pemilu kali ini," kata Haley.
Hamas Kecam Rencana Zona Penyangga Israel di Perbatasan Gaza
Pejabat Hamas Osama Hamdan mengatakan upaya Israel menciptakan zona penyangga di sepanjang perbatasan Gaza merupakan "kejahatan" dan "agresi terang-terangan" terhadap rakyat Palestina. Hal ini disampaikan setelah sejumlah media melaporkan rencana tersebut.
"Israel berusaha membangun sabuk keamanan di sepanjang perbatasan Jalur Gaza dengan menaikan seluruh blok pemukiman dan menghancurkan infrastruktur dan lahan pertanian sipil," kata Hamdan yang berbasis di Lebanon seperti dikutip Aljazirah, Kamis (25/1/2024).
"Ini adalah kejahatan dan agresi terang-terangan terhadap tanah kami dan kesucian tempat kami, rakyat dan perlawanan kami akan menggalkan upaya ini," tambahnya. Hamdan menyebut Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu "delusional" dan mengatakan Gaza akan menjadi "kuburan" bagi rencananya.
Ia juga mengecam Amerika Serikat (AS) yang "menyuapi" Israel dengan mesin militer dan membiarkan kejahatannya di Gaza. Pada Rabu (24/1/2024) media Israel melaporkan militer ingin menciptakan zona penyangga informal sekitar satu kilometer untuk mencegah penyerang menjangkau komunitas Israel dekat Gaza.
Dua stasiun televisi menayangkan rekaman yang menunjukkan beberapa bangunan yang dihancurkan di Gaza. Dua stasiun televisi itu mengatakan bangunan-bangunan tempat 24 tentara Israel tewas pada Senin (22/1/2024). Kerugian terbesar Israel sejak serangannya ke Gaza usai serangan mendadak Hamas pada 7 Oktober lalu.
Citra satelit dari Planet Labs PBC yang diambil sebelum serangan pada Sabtu (20/1/2024) pekan lalu terlihat kerusakan merata pada bangunan dan lahan pertanian di area tersebut. Juru bicara militer tidak menyebut istilah "zona penyangga" tapi pasukannya membongkar infrastruktur di dekat perbatasan untuk memberikan keamanan bagi komunitas Israel di seberang perbatasan Gaza.
Sekretaris Jenderal Partai Inisiatif Nasional Palestina Mustafa Barghouti mengatakan, maksud dibalik langkah tersebut untuk mengurangi ukuran Gaza. Ia menambahkan bila rencana itu dilaksanakan maka dapat dianggap "pembersihan etnis" yang juga memberi sinyal kegagalan militer Israel mencapai tujuannya di Gaza.
Mantan jaksa kejahatan perang PBB Geoffrey Nice mengatakan Israel tidak memiliki dasar hukum untuk menciptakan "zona penyangga" di Gaza dengan menghancurkan rumah-rumah rakyat Palestina dan menyita lahan pertanian mereka. "Bila anda ingin zona demiliterisasi anda akan mengisinya dengan ranjau, mengapa tidak menempatkannya di sisi Israel dan menghentikan orang menyeberang? Apa yang mereka usulkan, secara efektif dan berdasarkan interpretasi semua ini adalah penjajahan," kata Nice.
Ia mencatat lahan subur yang diincar Israel sangat penting bagi ekonomi Gaza. "Namun prosesnya sudah dimulai. Banyak bangunan yang sudah diratakan, ini tidak bisa dibenarkan dalam pandangan apa pun, di bawah hukum internasional," kata Nice.
Ia mendorong negara-negara besar untuk menolak perampasan lahan yang dilakukan Israel. AS yang merupakan pendukung terkuat Israel mengatakan Tel Aviv memiliki hak membela diri tapi Washington menolak pengurangan wilayah atau pendudukan militer di Gaza.
AS dan sebagian besar masyarakat internasional mengusulkan rencana pascaperang mencakup pendirian negara Palestina dengan solusi dua negara. Netanyahu menolak kemungkinan tersebut.
Barghouti mengatakan, jika AS serius dalam menentang zona penyangga, maka AS akan mengatakan kepada Israel untuk menghentikan serangannya terhadap Gaza. "Sayangnya, Amerika Serikat adalah partisipan dalam perang ini, dan selama mereka tidak mendukung gencatan senjata, mereka menjadi partisipan dalam kejahatan perang yang terjadi di Gaza," katanya.
Lalu Lintas Kapal Dagang Via Terusan Suez Anjlok Hingga 40 Persen
Volume lalu lintas kapal dagang dan kargo via Terusan Suez telah turun lebih dari 40 persen dalam dua bulan terakhir akibat intensnya serangan kelompok Houthi Yaman di Laut Merah. Penurunan tajam itu meningkatkan kekhawatiran terhadap perdagangan global.
“Kami sangat prihatin bahwa serangan terhadap pelayaran Laut Merah menambah ketegangan pada perdagangan global, memperburuk gangguan perdagangan (yang sudah ada) karena geopolitik dan perubahan iklim,” kata Ketua Konferensi Perdagangan dan Pembangunan PBB (UNCTAD) Jan Hoffman kepada awak media, Kamis (25/1/2024), dikutip laman Al Arabiya.
Hal itu menyebabkan penurunan transit melalui Terusan Suez sebesar 42 persen dalam dua bulan terakhir. Terusan Suez di Mesir diketahui menghubungkan Laut Mediterania dengan Laut Merah.
UNCTAD mengungkapkan, jumlah transit kapal kontainer mingguan melalui Terusan Suez telah turun sebesar 67 persen dibandingkan tahun lalu. Hal itu karena lebih dari 20 persen perdagangan kontainer dunia melewati terusan tersebut. “Mengingat kapal kontainer berukuran besar yang beralih dari Terusan Suez, penurunan daya dukung kontainer bahkan lebih besar lagi,” kata Hoffman.
Secara keseluruhan, antara 12 dan 15 persen perdagangan dunia atau setara 20 ribu kapal per tahun, melintasi Laut Merah karena menghubungkan benua Asia dengan Eropa.
Sektor Industri Mulai Terdampak
Krisis Laut Merah memberikan gelombang kejutan pada rantai pasokan manufaktur Inggris. Indeks Output Manufaktur Inggris, yang berfungsi sebagai indikator produksi pabrik, telah anjlok ke level terendah dalam tiga bulan di 44,9. Karena angkanya di bawah 50, hal itu menjadi sebuah tanda jelas adanya kontraksi ekonomi.
“Sekitar 80 persen perusahaan yang melaporkan pengiriman lebih lambat secara eksplisit mengaitkan penundaan tersebut dengan kejadian di Laut Merah. Di mana serangan pemberontak Houthi telah menyebabkan semakin banyak perusahaan pelayaran yang mengangkut barang dari Asia ke Eropa melalui Tanjung Harapan dibandingkan melalui Terusan Suez,” kata S&P Global lewat data terbarunya, dilaporkan Anadolu Agency, Kamis (25/1/2024).
“Perjalanan yang diperpanjang ini biasanya memperpanjang rute pengiriman setidaknya 10 hari. Penundaan paling banyak dilaporkan terjadi pada sektor tekstil dan manufaktur kendaraan,” tambah S&P Global.
Survei S&P Global terhadap manajer pembelian di Inggris mengungkapkan bahwa rantai pasokan manufaktur sedang bergulat dengan waktu tunggu yang lama untuk angkutan peti kemas, khususnya di tengah krisis Laut Merah. Krisis ini telah mendorong kapal-kapal untuk mengubah rute dari Terusan Suez, yang menyebabkan waktu pelayaran internasional menjadi lebih lama.
Akibatnya perusahaan-perusahaan mengalami keterlambatan dalam menerima pasokan penting. Kondisi itu memaksa mereka menghabiskan persediaan mereka secara signifikan.
Waktu pengiriman yang diperpanjang juga berkontribusi terhadap peningkatan biaya di sektor manufaktur. S&P Global memperkirakan bahwa inflasi Inggris kemungkinan akan tetap “sangat tinggi” pada kisaran tiga hingga empat persen dalam waktu dekat.
Sektor bahan kimia Jerman, yang merupakan terbesar di Eropa, juga mulai merasakan dampak dari tertundanya pengiriman logistik via Laut Merah. Impor penting dari Asia ke Eropa seperti suku cadang mobil dan peralatan teknik hingga bahan kimia, kini membutuhkan waktu lebih lama untuk sampai di negara tujuan.
Hal itu karena kapal-kapal mulai mencari rute alternatif dan menghindari Laut Merah serta Terusan Suez. Terkait Jerman, meskipun sektor industri di negara tersebut sudah terbiasa menghadapi gangguan pasokan setelah pandemi Covid-19 dan perang di Ukraina, dampak dari berkurangnya lalu lintas melalui Laut Merah dan Terusan Suez mulai terlihat.
Pabrik Tesla di Berlin pun menjadi korban paling menonjol sejauh ini. Sektor bahan kimia Jerman, yang merupakan industri terbesar ketiga setelah mobil dan teknik dengan penjualan tahunan sekitar 260 miliar euro, bergantung pada Asia untuk sekitar sepertiga impornya dari luar Eropa.
“Departemen pengadaan saya saat ini bekerja tiga kali lebih keras untuk mendapatkan sesuatu,” kata Martina Nighswonger, CEO dan pemilik Gechem GmbH & Co KG, yang mencampur dan membotolkan bahan kimia untuk klien industri besar, dilaporkan Reuters, Senin (22/1/2024) lalu.
Akibat penundaan tersebut, Gechem, yang menghasilkan penjualan tahunan sebesar dua digit jutaan euro, telah menurunkan produksi mesin pencuci piring dan tablet toiletnya. Hal tersebut karena mereka tidak dapat memperoleh cukup trinatrium sitrat serta asam sulfamat dan asam sitrat.
Menurut Nighswonger, saat ini perusahaan yang dipimpinnya sedang meninjau sistem tiga sifnya. Dia menambahkan bahwa dampak buruk dari keterbatasan transportasi dapat tetap menjadi masalah setidaknya pada paruh pertama tahun 2024.
Nighswonger mengatakan, situasi tersebut menyebabkan diskusi terbuka dengan pelanggan. “Jika kita mendapatkan tiga muatan truk, bukan enam, setiap pelanggan hanya mendapat sebagian dari jumlah pesanan mereka, tapi setidaknya semua orang mendapat sesuatu,” katanya.
Produsen bahan kimia khusus yang lebih besar, Evonik, juga mengatakan pihaknya terkena dampak perubahan rute kapal-kapal yang biasanya melintasi Laut Merah. Evonik mengungkapkan bahwa beberapa kapal telah mengubah arah sebanyak tiga kali dalam beberapa hari terakhir.
Evonik mengatakan pihaknya mencoba memitigasi dampak tersebut dengan melakukan pemesanan lebih awal dan beralih ke angkutan udara. Pengiriman via udara dianggap sebagai pengganti sementara karena beberapa bahan kimia tidak diperbolehkan untuk diangkut menggunakan pesawat.
Badan industri Jerman, VCI, telah lama menyoroti ketergantungan pada impor dari Asia. VCI mengatakan bahwa meskipun penghentian produksi harus dibatasi hanya pada kasus-kasus tertentu, penundaan impor melalui Laut Merah merupakan beban tambahan bagi industri yang sudah melemah. “Dampaknya terutama terlihat pada perusahaan-perusahaan kimia berukuran menengah dan khusus,” kata Kepala Ekonom VCI Henrik Meincke, seraya menambahkan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut seringkali mendapatkan bahan mentah dalam jumlah besar dari Asia.
Krisis di Laut Merah terjadi ketika perekonomian Jerman berada di bawah tekanan akibat resesi, serta tingginya biaya tenaga kerja dan energi. Menurut S&P Global, sektor bahan kimia di Eropa, bersama dengan mobil dan ritel, dipandang sebagai sektor yang paling rentan.
Sejak 19 November 2023, kelompok Houthi telah meluncurkan puluhan serangan rudal dan drone ke kapal-kapal komersial yang melintasi Laut Merah. Houthi mengklaim mereka hanya membidik kapal-kapal milik Israel atau menuju pelabuhan Israel.
Serangan terhadap kapal-kapal tersebut merupakan bentuk dukungan Houthi terhadap perjuangan dan perlawanan Palestina. Sejak Houthi aktif menyerang kapal-kapal di Laut Merah, sejumlah perusahaan kargo memutuskan untuk menghindari wilayah perairan tersebut.
Perubahan jalur laut dengan menghindari pelayaran melintasi Laut Merah dapat menyebabkan penundaan pengiriman kargo dan memicu kenaikan ongkos pengiriman. Hal itu karena Laut Merah merupakan jalur terpendek antara Asia dan Eropa melalui Terusan Suez. Laut Merah adalah salah satu jalur laut yang paling sering digunakan di dunia untuk pengiriman minyak dan bahan bakar.
ktivis Desak AS Minta Pertanggungjawaban Israel
Amerika Serikat (AS) dilaporkan membuka saluran dengan Israel untuk membahas insiden-insiden serangan militer Israel ke lokasi bantuan kemanusiaan, kematian, dan kerusakan infrastruktur sipil di Gaza. Sumber mengatakan saluran ini sebagai upaya AS meminta pertanggungjawaban Israel dalam operasi militernya di permukiman Palestina tersebut.
Upaya yang merupakan dorongan formal pertama Washington untuk meminta penjelasan dari Israel atas tingginya jumlah korban sipil, masih jauh dari alat yang lebih kuat yang pernah digunakan AS di masa lalu untuk menyelidiki tuduhan pembunuhan skala besar terhadap warga sipil. Salah satunya, proses untuk menyelidiki invasi Rusia ke Ukraina pada 2022 lalu.
Dalam penyelidikan itu, AS menyimpulkan pasukan Rusia melakukan kejahatan perang. Pada Desember 2023 lalu Departemen Luar Negeri AS menggunakan proses yang sama untuk menetapkan pihak-pihak yang bertikai di Sudan melakukan kejahatan perang.
Aktivis hak asasi manusia mendesak AS untuk mengambil langkah serupa pada Israel. "Selama hampir empat bulan, pemerintahan (Presiden Joe-red) Biden seharusnya melakukan lebih dari sekadar membahas masalah yang mereka kemukakan di depan publik selama berbulan-bulan. Seharusnya mereka mengkondisikan bantuan dan dukungan untuk perbaikan dramatis dan meminta akuntanbilitas atas pelanggaran yang terus berlanjut," kata Seth Binder dari kelompok hak asasi 'Project on Middle East Democracy', Jumat (26/1/2024).
Sejauh ini Pemerintah Biden menolak mengkritik Israel secara langsung atas tingginya kematian warga sipil Palestina dalam serangan Israel di Gaza. Meski pembantu Presiden Biden mengatakan "sudah terlalu banyak" rakyat Palestina yang tewas dalam konflik tersebut.
Pemerintah AS juga menolak mengatakan apakah Washington mempertimbangkan untuk menyelidiki aksi-aksi tentara Israel di medan perang melanggar hukum internasional. Setiap tahun AS memberikan bantuan militer ke Israel senilai 3,8 miliar dolar AS.
Sementara Washington biasanya menggunakan bantuan untuk mempengaruhi perilaku sekutu-sekutunya, tapi langkah tersebut sangat jarang dilakukan terhadap Israel. Kritikus mengatakan hal ini memberi kesan impunitas terhadap Israel.
Pada Rabu (24/1/2024), Wakil juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Vedant Patel, mengatakan setiap kematian warga sipil "memilukan" tetapi itu bukan operasi Amerika dan tergantung pada tentara Israel untuk menyelidiki "tuduhan yang dapat dipercaya tentang pelanggaran hukum atau pelanggaran perang ketika muncul."
Israel membombardir Gaza sebagai balasan atas serangan mendadak Hamas pada 7 Oktober lalu. Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan lebih dari 25 ribu orang tewas dan 68 ribu lainnya terluka dalam serangan-serangan Israel.
Tekanan masyarakat internasional untuk gencatan senjata tidak berhasil. Israel bertekad melanjutkan serangannya ke Gaza.