News Forex, Index & Komoditi ( Senin, 13 November 2023 )
News Forex, Index & Komoditi
( Senin, 13 November 2023 )
5 Hal Utama di Pasar Minggu Ini: Inflasi, Fedspeakers,
Government Shutdown
Data inflasi AS
Para investor menunggu data harga konsumen AS untuk bulan Oktober pada hari Selasa, untuk mengetahui perkembangan kemajuan the Fed dalam upayanya untuk terus menurunkan inflasi dari level tertinggi dalam beberapa dekade terakhir.
Inflasi diperkirakan akan meningkat 0,1% basis bulanan. IHK bulan September naik 0,4% karena lonjakan mengejutkan biaya sewa, namun juga menunjukkan moderasi pada tekanan inflasi yang mendasarinya.
Pendinginan yang lebih tajam dapat meningkatkan pembicaraan soal kenaikan suku bunga, didorong oleh laporan ketenagakerjaan di bulan Oktober, yang isyarat pelonggaran kondisi di pasar tenaga kerja.
AS juga akan merilis data harga produsen bersama dengan angka-angka retail sales untuk bulan Oktober, yang diperkirakan akan turun ke wilayah negatif setelah serangkaian peningkatan bulanan yang solid.
Data lain yang akan dirilis yakni laporan produksi industri, housing starts dan initial jobless claims.
Fed speakers
Investor akan mendapatkan kesempatan untuk mendengar dari beberapa pejabat Fed selama seminggu ke depan, termasuk Presiden Fed New York John Williams, Presiden Fed Chicago Austan Goolsbee, Gubernur Philip Jefferson dan Gubernur Michael Barr kala para pengambil kebijakan mempertimbangkan pengetatan lebih lanjut menjelang rapat berikutnya pada 12-13 Desember.
Kamis lalu, Ketua The Fed Jerome Powell mengatakan para pejabat "tidak yakin" bahwa suku bunga belum cukup tinggi untuk menyelesaikan perang melawan inflasi. Meskipun The Fed tidak ingin mengetatkan kebijakan secara berlebihan, Powell mengatakan "kesalahan terbesar yang dapat kami lakukan adalah gagal mengendalikan inflasi."
Komentarnya digaungkan oleh rekan-rekannya. Presiden Fed San Francisco Mary Daly mengatakan pada hari Jumat bahwa ia belum siap untuk mengatakan apakah Fed telah selesai menaikkan suku bunga.
Investor telah berfokus pada Treasury yields, yang telah sedikit menurun dari level tertinggi dalam 16 tahun terakhir saat mereka menilai apakah suku bunga memang telah mencapai puncaknya dan kapan bank sentral dapat mulai menurunkan suku bunga.
Laba ritel
Musim laporan keuangan kuartal ketiga telah berakhir, tetapi beberapa peritel besar akan melaporkan kinerja dalam minggu-minggu mendatang dan investor tengah mencari indikasi tentang bagaimana belanja konsumen bertahan.
Home Depot (NYSE:HD) akan melaporkan laporan keuangannya sebelum pembukaan pasar hari Selasa, diikuti oleh Target (NYSE:TGT) sebelum pembukaan pasar pada Rabu, sementara hasil dari Walmart (NYSE:WMT) dan Macy's (NYSE:M) akan dirilis Kamis.
Target telah kesulitan dengan biaya yang lebih tinggi dan peritel big box ini telah melakukan beberapa pemotongan untuk proyeksinya, setelah memperingatkan awal tahun ini bahwa "penyusutan" - barang-barang yang dicuri - menekan keuntungannya.
Sebaliknya, saham Walmart mencapai rekor tertinggi awal bulan ini didorong oleh pertumbuhan revenues dan laba yang melampaui ekspektasi saat dilaporkan pada bulan Agustus.
Peritel-peritel lain yang melaporkan kinerja keuangannya selama minggu ini termasuk TJX Companies (NYSE:TJX), Gap (NYSE:GPS), dan Alibaba (NYSE:BABA).
Risiko shutdown government AS
Risiko shutdown government federal mencuat jika para anggota parlemen di Washington tidak dapat meloloskan sebuah langkah untuk setidaknya mendanai operasi sementara sebelum hari Jumat.
Tuntutan anggota berpaham keras untuk pemotongan pengeluaran yang besar dan kebijakan tambahan termasuk pembatasan aborsi telah memecah belah Partai Republik selama sebagian besar tahun 2023, dengan tokoh sentris Partai Republik mendorong pendekatan yang lebih bipartisan yang bisa memenangkan dukungan di Senat.
Ketua DPR AS Mike Johnson mengeluarkan langkah pengeluaran sementara dari Partai Republik pada hari Sabtu yang bertujuan untuk mencegah shutdown sebagian, tetapi rencana yang tidak lazim itu dengan cepat mendapat kecaman dari anggota kedua partai.
Perselisihan baru dapat memperbaharui kekhawatiran mengenai tata kelola pemerintahan di negara dengan ekonomi terbesar di dunia ini.
Volatilitas harga minyak
Harga minyak naik sekitar 2% pada hari Jumat setelah Irak menyuarakan dukungan untuk pemangkasan minyak OPEC+ sebelum pertemuan dalam dua minggu dan beberapa spekulan menutup posisi short besar menjelang ketidakpastian yang ada di akhir pekan.
Namun, harga ditutup dengan kerugian mingguan sebesar 4%, penurunan mingguan ketiga berturut-turut.
Kekhawatiran atas prospek permintaan global imbangi kekhawatiran atas potensi pemadaman produksi yang terkait dengan konflik Timur Tengah di tengah lemahnya data ekonomi dari China, AS, dan Inggris minggu lalu.
Traders energi menantikan pertemuan antara Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak dan mitranya termasuk Rusia pada 26 November.
Para analis berpendapat bahwa OPEC+ mungkin akan memangkas pasokan lebih lanjut jika harga terus turun.
Mayoritas Bursa Asia Naik Pada Perdagangan Senin (13/11) Pagi
Mayoritas bursa Asia menguat pada perdagangan awal pekan ini, Senin (13/11). Pukul 08.11 WIB, indeks Nikkei 225 naik 194,08 poin atau 0,59% ke 32.758,93, Kospi naik 2,47 poin atau 0,10% ke 2.412,11 ASX 200 turun 6,99 poin atau 0,10% ke 6.969,50.
Mengutip Bloomberg, saham di Jepang dan Korea Selatan menguat, sementara bursa Singapura dan Malaysia tutup.
Bursa Asia naik mengekor reli saham sektor teknologi Wall Street yang menguat akhir pekan lalu. Investor menanti data penting inflasi AS yang akan dirilis pada Selasa (14/11).
Di Asia, investor akan mencermati sejumlah sentimen, termasuk kebijakan bank sentral Jepang.
"Kita akan melihat perubahan kebijakan di Jepang, dan itu akan membuat yen menarik," kata Sonal Desai, kepala investasi fixed income Franklin Templeton dalam sebuah wawancara dengan Bloomberg Television.
"Bank of Japan pada akhirnya akan terdorong untuk mengubah sikap kebijakan suku bunganya."
Inflasi produsen Jepang turun pada Oktober 2023. Sedangkan India akan merilis laporan inflasi terbaru pada Senin ini.
Powell Belum Yakin Suku Bunga Saat Ini Cukup Tinggi Untuk Atasi Inflasi
Para pejabat Federal Reserve AS, termasuk Ketua Fed Jerome Powell, menegaskan pada hari Kamis bahwa mereka belum yakin suku bunga saat ini cukup tinggi untuk mengatasi tantangan inflasi. Powell memperingatkan bahwa The Fed mungkin hanya memiliki sedikit kelonggaran dalam menghadapi kenaikan harga yang dipicu oleh perbaikan pasokan barang, jasa, dan tenaga kerja. "Kami berkomitmen untuk mencapai sikap kebijakan moneter yang cukup ketat untuk menurunkan inflasi hingga 2% seiring berjalannya waktu. Namun, kami tidak yakin telah mencapai tingkat tersebut. Jika diperlukan, kami siap untuk melakukan pengetatan lebih lanjut," ujar Powell seperti diberitakan Reuters, Kamis (9/11). Komentar ini, yang dianggap hawkish dan memicu kenaikan suku bunga pasar, juga dikuatkan oleh tiga rekan Powell yang tetap menekankan kontrol inflasi sebagai prioritas utama The Fed. Baca Juga: Wall Street Menguat, Pasar Menunggu Isyarat Kebijakan Moneter Lebih Lanjut Presiden sementara Fed St. Louis, Kathleen O’Neill Paese, mengingatkan, tidak bijaksana untuk mengabaikan kemungkinan kenaikan suku bunga lebih lanjut. "Saat ini, terdapat ketidakpastian ekonomi yang signifikan, dan kita harus mempertimbangkan alasan mengapa inflasi bisa meningkat secara tiba-tiba," ucapnya. Sementara itu, Presiden Fed Richmond, Thomas Barkin, menyatakan bahwa masih perlu dilihat apakah pengetatan lebih lanjut diperlukan, terutama dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,9% pada kuartal terakhir. Meskipun mendukung pendekatan wait-and-see terhadap kenaikan suku bunga, Barkin menegaskan bahwa "masih perlu dinilai." Pada pertemuan terakhirnya pada 31 Oktober-November, The Fed mempertahankan tingkat suku bunga di kisaran 5,25% hingga 5,5%, mengingat risiko inflasi yang masih tinggi di tengah pertumbuhan ekonomi yang kuat. Powell menekankan bahwa keputusan mengenai kebijakan akan diambil dengan hati-hati, menghindari risiko kesalahan interpretasi dari data beberapa bulan terakhir. Meskipun Powell mengakui perlahanannya perubahan inflasi, yang saat ini mencapai 3,4%, ia menyatakan bahwa "perjalanan menuju stabilitas harga masih panjang." Pernyataan ini mencerminkan ketidakpastian terkait dengan bagaimana fase akhir perang melawan inflasi akan terjadi, dengan Powell mengindikasikan bahwa perlambatan ekonomi mungkin lebih mempengaruhi daripada peningkatan pasokan. Baca Juga: Saham Tertekan Karena Pasar Mencari Waktu Penurunan Suku Bunga dan Penguatan Dolar Dalam melihat ke depan, Powell menekankan bahwa "kemajuan dalam menurunkan inflasi kemungkinan akan berasal dari kebijakan moneter ketat yang menahan pertumbuhan permintaan agregat." Meskipun pernyataannya tentang kebijakan jangka pendek tidak jauh berbeda dari pertemuan sebelumnya, pasar keuangan memberikan respons positif. Pedagang kini melihat kemungkinan satu dari empat kenaikan suku bunga pada bulan Januari, sementara imbal hasil obligasi jangka panjang meningkat. Data ekonomi dalam beberapa minggu mendatang, termasuk indeks harga konsumen bulan Oktober, akan menjadi faktor penting karena pejabat Fed mempertimbangkan pengetatan lebih lanjut menjelang pertemuan pada 12-13 Desember. Baca Juga: Menguat Tipis, Rupiah Hari Ini Masih Dipengaruhi Pidato Pejabat The Fed Sementara itu, Presiden Fed Chicago, Austan Goolsbee, memperingatkan tentang risiko overshooting dan mengingatkan dampak imbal hasil obligasi yang lebih tinggi. Powell merespons risiko ini dengan menyatakan bahwa The Fed tidak akan mengabaikan perubahan signifikan dalam kondisi keuangan, tetapi juga tidak ingin memperketat kebijakan secara berlebihan. Namun, ia menegaskan bahwa "kesalahan terbesar yang bisa kita lakukan adalah gagal mengendalikan inflasi."
Lakukan Genosida dan Apartheid di Gaza, Israel Diseret ke ICC
Tiga kelompok hak asasi manusia Palestina yang berbasis di Tepi Barat dan Jalur Gaza telah mengajukan gugatan terhadap Israel ke Pengadilan Kriminal Internasional (ICC). Mereka menuduh Israel telah melalukan melakukan apartheid dan genosida, Al Jazeera melaporkan. Organisasi-organisasi tersebut, Al Haq, Al Mezan dan Pusat Hak Asasi Manusia Palestina telah menyerukan perhatian mendesak terhadap pemboman yang sedang dilakukan Israel terhadap daerah sipil padat penduduk di Gaza. Ketiga kelompok tersebut juga mendesak ICC untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Presiden Israel Isaac Herzog, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Yoav Gallant. “Pengepungan yang mencekik yang diberlakukan di (Gaza), pemindahan paksa penduduknya, penggunaan gas beracun, dan penolakan terhadap kebutuhan pokok, seperti makanan, air, bahan bakar, dan listrik, menjustifikasi ICC untuk memperluas penyelidikan kejahatan perang yang sedang berlangsung," bunyi Gugatan tersebut seperti dikutip dari The New Arab, Jumat (10/11/2023). Baca Juga Hamas Ingin Perang Permanen dengan Israel, Ini Misinya Dokumen tersebut menambahkan bahwa tindakan Israel dapat diberi label kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan, serta genosida. ICC memulai penyelidikan terhadap Israel bulan lalu menyusul tekanan internasional, dengan Kepala Jaksa ICC Karim Khan mengunjungi penyeberangan Rafah antara Gaza dan Mesir pada tanggal 29 Oktober dan berbicara tentang penderitaan yang tak terbayangkan. Keluarga dari sembilan warga Israel yang terbunuh akibat serangan Hamas pada 7 Oktober juga mengajukan pengaduan ke ICC pada 3 November. ICC adalah satu-satunya pengadilan independen di dunia yang dibentuk untuk menyelidiki kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida. Namun Israel tidak pernah mengakui yurisdiksinya. Pada tahun 2021, mantan kepala jaksa ICC Fatou Bensouda meluncurkan penyelidikan atas dugaan kejahatan perang Israel di wilayah pendudukan Palestina di Gaza, Tepi Barat, dan Yerusalem Timur sejak tahun 2014. Baca Juga Kisah Bocah Gaza Menanti Hari Ulang Tahun Tewas Dibom Israel: 'Kareem, Rayakanlah di Surga' Jaksa penuntut Khan mengatakan bahwa dugaan kejahatan perang apa pun dalam konflik saat ini akan berada di bawah yurisdiksi ICC. Namun tim ICC belum bisa mengunjungi Gaza atau Israel. Israel menolak bekerja sama dengan pengadilan pidana dan memblokir tim investigasi ICC untuk melakukan perjalanan ke negara tersebut atau memasuki Gaza. Sejak 7 Oktober, lebih dari 10.800 warga Palestina telah terbunuh akibat pemboman tanpa pandang bulu yang dilakukan Israel di Jalur Gaza, yang telah meratakan seluruh distrik dan menargetkan sekolah dan rumah sakit. Kebanyakan korbannya adalah anak-anak, perempuan, dan orang tua.
Erdogan Mengatakan Turki Siap Menjadi Penjamin dalam Penyelesaian Konflik Gaza
Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, pada hari Kamis (9/11) menyatakan Turki siap bertindak sebagai penjamin dalam proses penyelesaian krisis dan konflik di Jalur Gaza. Kantor kepresidenan Turki dalam sebuah pernyataan mengatakan, Erdogan meminta dunia Muslim untuk bersatu dan memberikan tekanan terhadap Israel. Pernyataan tersebut disampaikan Erdogan pada pertemuan dengan Presiden Iran Ebrahim Raisi di sela-sela KTT Organisasi Kerja Sama Ekonomi (ECO) di ibu kota Uzbekistan, Tashkent. "Presiden Erdogan menegaskan bahwa Turki siap berkontribusi untuk menyelesaikan masalah ini, dengan mengambil tanggung jawab sebagai penjamin. Dunia Muslim perlu mengambil sikap bersatu dan meningkatkan tekanan terhadap Israel," bunyi pernyataan tersebut, dikutip TASS. Baca Juga: AS Dukung Palestina untuk Memerintah Gaza Setelah Perang Presiden Turki dan Iran membahas krisis kemanusiaan akibat operasi Israel di Jalur Gaza, sekaligus mencari langkah-langkah terbaik yang harus diambil untuk menyelesaikannya. Keduanya juga membicarakan masalah bilateral dan regional. Pada kesempatan itu, Erdogan juga mengatakan bahwa berakhirnya aksi kekerasan yang dilakukan oleh Israel bisa menjadi awal dari perdamaian di kawasan Timur Tengah, bahkan dunia. Maka dari itu, Erdogan berharap Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) harus berjalan di jalan yang sama untuk menekan Israel. "Diakhirinya kekerasan Israel akan memfasilitasi upaya untuk menjamin perdamaian di kawasan dan dunia secara umum. Menurutnya, OKI perlu melakukan upaya pada pertemuan luar biasa untuk mencari solusi yang adil," ungkap Erdogan yang dikutip pernyataan kantor kepresidenan Turki. Baca Juga: Sekjen PBB: Korban Sipil Terlalu Tinggi, Ada yang Salah dengan Taktik Israel Setelah ini OKI diperkirakan akan mengadakan pertemuan puncak di Jeddah, Arab Saudi, pada 12 November. Israel juga dilaporkan telah bersedia memberikan jeda kemanusiaan singkat selama empat jam sehari. Jeda singkat itu diberikan agar warga sipil bisa melarikan diri dari medan perang. Juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS, John Kirby, mengatakan bahwa jeda kemanusiaan pertama akan diumumkan pada hari Kamis waktu setempat. Israel juga menyatakan komitmennya untuk memberikan pengumuman tiga jam sebelum jeda dimulai. Selain adanya jeda singkat harian tersebut, AS memastikan bahwa Israel dan Hamas masih belum bersedia melakukan gencatan senjata.
Kepresidenan Palestina: Israel Ingin Bunuh Rakyat Palestina Sebanyak-banyaknya
Juru Bicara Kepresidenan Palestina Nabil Abu Rudeinah, Kamis (9/11/2023), mengatakan, pemerintah pendudukan Israel menggencarkan perang habis-habisan terhadap rakyat Palestina di Gaza, Tepi Barat dan Yerusalem, yang bertujuan untuk membunuh serta menggusur sebanyak mungkin warga Palestina.
Melalui siaran pers, Abu Rudeinah mengatakan, Israel telah meluaskan agresi penuh mereka terhadap rakyat Palestina tidak hanya di Gaza, tetapi hingga ke Tepi Barat, tempat pasukan membunuh dan melukai puluhan warga Palestina, termasuk 11 orang di Kota Jenin saja. Ratusan warga Palestina di Gaza juga dibunuh pasukan Israel setiap harinya, katanya dalam rilis tersebut.
Abu Rudeinah menekankan bahwa kejahatan apa pun yang dilakukan Israel, maka “Rakyat kami akan tetap teguh di tanah air dan tidak akan pergi, dan sama seperti halnya rakyat kami di Gaza yang juga teguh dan menggagalkan rencana pengusiran".
"Rakyat kami (di Tepi Barat) akan tetap bertahan di tanah airnya dan akan melanjutkan perjuangannya sampai berdirinya negara Palestina yang merdeka, dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya.”
Abu Rudeinah meminta Amerika Serikat agar memerintahkan pemerintah pendudukan Israel menghentikan agresi menyeluruh terhadap rakyat Palestina di mana pun mereka berada.
Jubir mempertanyakan posisi pemerintah AS tentang hak Israel untuk membela diri, mengatakan: “Apakah pemboman Kota Jenin beserta kamp mereka dengan rudal dan pembunuhan ratusan warga kami, termasuk anak-anak dan perempuan, termasuk bagian dari pertahanan diri, atau apakah itu agresi brutal, genosida, pembunuhan, dan pengusiran?"
Kemudian, Abu Rudeinah juga menyerukan agar KTT Negara Islam dan Arab mendatang mengambil keputusan yang sepadan dengan skala agresi Israel terhadap rakyat Palestina dan skala kejahatan mereka terhadap rakyat Palestina.
Jumlah Staf PBB Meninggal Dunia di Jalur Gaza Capai 92 Orang
Jumlah anggota staf Perserikatan Bangsa-Bangsa yang tewas di Jalur Gaza sudah mencapai 92 orang di tengah berlangsungnya perang Israel-Palestina, ungkap komisaris jenderal Badan Pengungsi Palestina PBB (UNRWA) Philippe Lazzarini pada Kamis.
Saat wawancara dengan media lokal Swiss, Lazzarini mengatakan sekitar 13.000 anggota PBB dipekerjakan di Jalur Gaza. Ia menyebutkan bahwa UNRWA belum pernah mengalami kematian sebanyak itu dalam waktu yang singkat.
"Saat ini lebih dari 700.000 orang mengungsi ke sekolah-sekolah yang didirikan UNRWA agar dapat berlindung di bawah bendera biru PBB," katanya, mengutip Anadolu, Jumat (10/11/2023).
Akan tetapi, 50 lebih fasilitas mereka telah diserang hingga menelan puluhan korban jiwa dan melukai ratusan lainnya, kata Lazzarini. Menyelamatkan diri ke wilayah selatan Jalur Gaza juga tidak dijamin aman, kata pejabat senior PBB itu. Lebih lanjut, dia mengatakan sepertiga staf PBB di sana tewas akibat dibombardir.
"Semakin lama korban jiwa terus berjatuhan seperti yang diumumkan Israel, semakin jauh kita dari prospek perdamaian di masa depan," katanya.
Saat wawancara, Lazzarini mengaku sangat terkejut dengan apa yang dia temukan di Gaza.
“Situasinya menyayat hati," ucapnya.
Lazzarini mengatakan, masyarakat serba kekurangan, mereka menyelamatkan diri ke sekolah-sekolah UNRWA dan meminta roti dan air. Terjadi krisis bahan bakar, katanya. Jika tidak ada bahan bakar yang tiba di Gaza dalam beberapa hari ke depan,
"Fasilitas-fasilitas utama tidak akan berfungsi lagi," katanya.
Blokade pasokan bantuan sama saja dengan hampir tidak ada perdagangan dan ketertiban umum terancam, menurut pejabat PBB itu. Jika dalam waktu dekat tidak ada perubahan, maka banyak orang yang akan kehilangan nyawanya karena minim bantuan kemanusiaan dan bukan karena pengeboman, ujarnya.
“Blokade ketat semacam itu berarti sama saja dengan hukuman kolektif,” kata Lazzarini.
Apakah Netanyahu Dapat Diadili Sebagai Penjahat Perang?
Dalam reaksi pertama sejak meningkatnya perang di Gaza, kantor kejaksaan mengingatkan bahwa Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) telah melakukan penyelidikan terhadap situasi di negara Palestina atas dugaan kejahatan perang yang dilakukan sejak 13 Juni 2014. Mandat jaksa ICC berlaku untuk konflik saat ini antara Israel dan Palestina.
“Mandat ini terus berjalan dan berlaku untuk kejahatan yang dilakukan dalam konteks saat ini,” kata jaksa penuntut, seraya menambahkan bahwa mereka terus mengumpulkan informasi untuk mendukung penyelidikan tersebut.
Pemerintah Palestina bergabung dengan ICC pada 2015. Statuta pendirian ICC memberikan yurisdiksi atas kejahatan yang dilakukan di wilayah 123 negara anggotanya atau oleh warga negara mereka di wilayah lain.
Perang antara Israel dan pejuang Palestina yang meletus pada 7 Oktober 2023 telah menyebabkan banyak korban jiwa warga sipil dan tuduhan kejahatan perang. Konflik Palestina-Israel berada di bawah sistem peradilan internasional yang kompleks. Bahkan jika negara-negara mengatakan bahwa mereka bertindak untuk membela diri, peraturan internasional mengenai konflik bersenjata berlaku untuk semua pihak yang terlibat dalam perang.
Aturan konflik bersenjata yang diterima secara internasional muncul dari Konvensi Jenewa tahun 1949, yang telah diratifikasi oleh semua negara anggota PBB dan dilengkapi dengan keputusan pengadilan kejahatan perang internasional. Serangkaian perjanjian mengatur perlakuan terhadap warga sipil, tentara, dan tawanan perang dalam sistem yang secara kolektif dikenal sebagai "Hukum Konflik Bersenjata" atau "Hukum Humaniter Internasional". Hal ini berlaku bagi pasukan pemerintah dan kelompok bersenjata non-negara yang terorganisasi, termasuk pejuang Hamas.
Human Rights Watch yang bermarkas di New York menyebut kemungkinan kejahatan perang adalah penargetan yang disengaja terhadap warga sipil, serangan roket tanpa pandang bulu, dan penyanderaan warga sipil oleh kelompok bersenjata Palestina, serta serangan balasan Israel di Gaza yang telah menyebabkan ribuan warga Palestina meninggal dunia.
Penyanderaan, pembunuhan dan penyiksaan secara eksplisit dilarang berdasarkan Konvensi Jenewa. Sementara pengeboman Israel di Jalur Gaza dapat dikenakan penyelidikan kejahatan perang.
Ada sebuah aturan yang dapat menjadi indikator objektif dalam masa perang yaitu Konvensi Jenewa. Tujuan utama konvensi ini adalah untuk melindungi warga sipil di masa perang. Berdasarkan hukum konflik bersenjata, kombatan mencakup anggota angkatan bersenjata negara, pasukan militer dan sukarelawan, serta kelompok bersenjata non-negara dilarang keras menargetkan warga sipil atau objek sipil secara langsung. Selain itu, menyerang personel dan material yang terlibat dalam bantuan kemanusiaan dengan sengaja merupakan kejahatan perang, selama yang memberikan bantuan kemanusiaan adalah warga sipil.
Pengepungan dapat dianggap sebagai kejahatan perang jika menargetkan warga sipil dan bukan merupakan cara yang sah untuk melemahkan kemampuan militer, atau jika dianggap tidak proporsional. Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional, Karim Khan, telah memperingatkan tentara Israel, mereka harus menunjukkan bukti bahwa, setiap serangan mereka tidak berdampak pada warga sipil tak berdosa atau objek yang dilindungi, seperti rumah sakit, gereja, sekolah, atau masjid harus dilakukan sesuai dengan hukum konflik bersenjata. Berdasarkan konvensi ini, ada beberapa contoh di mana objek sipil dapat menjadi sasaran militer yang sah jika objek tersebut digunakan untuk berkontribusi secara efektif pada aksi militer.
“Beban untuk membuktikan bahwa status perlindungan telah hilang, ada pada mereka yang menembakkan senjata, rudal, atau roket tersebut,” kata Khan.
Israel mengatakan pejuang Hamas menggunakan lingkungan pemukiman sebagai perlindungan dan bangunan sipil untuk menyembunyikan pos komando dan senjata. Sekalipun seorang kombatan menyerang sasaran militer yang sah, serangan apa pun harus proporsional. Dengan demikian, serangan tersebut tidak boleh menyebabkan hilangnya banyak nyawa warga sipil atau kerusakan pada objek sipil.
Konvensi Jenewa dan keputusan pengadilan internasional menunjukkan bahwa proporsionalitas bukanlah permainan angka di mana jumlah korban sipil di satu pihak dapat dibandingkan dengan pihak lain, melainkan korban tersebut harus proporsional dengan keuntungan militer langsung dan nyata yang diharapkan dari pihak yang menyerang tersebut.
Lembaga pertama mengadili dugaan kejahatan perang adalah yurisdiksi lokal, dalam hal ini pengadilan di Israel dan wilayah Palestina. Jika warga Palestina melakukan kejahatan di wilayah pendudukan Palestina dan tidak diadili di dalam negeri, Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) di Den Haag adalah satu-satunya badan hukum internasional yang dapat mengajukan tuntutan. Statuta Roma yang merupakan pendiri ICC memberikan kewenangan hukum untuk menyelidiki dugaan kejahatan di wilayah negara-negara anggotanya atau yang dilakukan oleh warga negara mereka, ketika otoritas dalam negeri “tidak mau atau tidak mampu” melakukan hal tersebut.
Pakar hukum internasional Universitas Indonesia Arie Afriansyah mengatakan, pengadilan internasional tidak lepas dari politik. Ada negara yang menganggap Israel tidak melanggar hukum karena membela diri. Ada juga negara yang dengan tegas mengatakan bahwa Israel telah melanggar hukum internasional.
Arie menjelaskan bahwa tidak mudah membawa seseorang yang terlibat dalam kejahatan internasional untuk diadili di ICC. Ada sejumlah prosedur atau birokrasi yang harus ditempuh sebelumnya. Dalam kasus serangan Israel ke Gaza, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dapat dianggap bersalah dan bertanggung jawab atas kejahatan perang. Namun, tidak mudah untuk menangkap dan mengadili Netanyahu di ICC.
“Banyak sekali birokrasi yang harus dilalui untuk membawa seseorang ke ICC, pertama, apakah kejahatan yang dilakukan itu adalah kejahatan internasional, kedua, apakah negara asal orang tersebut mau dan mampu memprosekusi orang tersebut. Dalam hal ini Israel tidak mau dan mampu menghukum Netanyahu karena dia adalah pemimpin negara,” ujar Arie kepada Republika.co.id.
Kemudian harus ditinjau juga apakah ICC mempunyai yuridiksi atas negara yang bersangkutan. Tahap lainnya, harus ada keputusan dari Dewan Kemanan PBB bahwa kasus yang menjerat individu ini bisa dilakukan oleh jaksa penuntut ICC.
“Jadi, ada endorsement dari Dewan Kemanan PBB. Pertanyaan apakah Dewan Keamanan PBB bisa membuat resolusi bahwa ICC bisa memproses kejahatan Netanyahu, itu sangat tidak mungkin karena ada Amerika Serikat. Tentu saja Amerika Serikat akan memblok,” kata Arie.
Ketika sudah tidak ada lagi upaya, maka satu-satunya jalan adalah melalui Majelis Umum PBB. Namun, resolusi majelis umum tidak terikat. Sejauh ini, tidak ada negara yang berani berhadapan langsung dengan Israel.
Cina Kritik Sikap Negara G7 karena tak Serukan Gencatan Senjata di Gaza
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Cina Wang Wenbin, mengkritisi tak adanya seruan gencatan senjata di Jalur Gaza atau perundingan damai Israel-Palestina dalam pernyataan bersama, yang dirilis para menteri luar negeri (menlu) negara anggota G7 pasca pertemuan mereka di Tokyo, Jepang. Wang menyangsikan pernyataan menlu G7 dapat meredakan situasi di Gaza dan membantu untuk mewujudkan perdamaian.
“Pernyataan para menlu G7 berisi paragraf panjang tentang situasi Palestina-Israel, tapi tidak menyebutkan gencatan senjata atau dimulainya kembali pembicaraan damai, juga tidak menyinggung implementasi resolusi yang diadopsi Majelis Umum PBB pada sidang daruratnya atau perlunya tindakan yang bertanggung jawab di Dewan Keamanan,” kata Wang dalam pengarahan pers, Kamis (9/11/2023), dikutip laman resmi Kemenlu Cina.
“Ini menimbulkan tanda tanya besar mengenai bagaimana tepatnya pernyataan (para menlu G7) tersebut dapat membantu meringankan situasi dan memulihkan perdamaian,” tambah Wang.
Wang mengungkapkan, Cina berharap G7 akan mengambil posisi objektif dan adil terkait isu konflik Israel-Palestina. Dia pun meminta G7 mengambil tindakan cepat dan nyata guna membantu menghentikan pertempuran di Gaza serta melindungi warga sipil. Untuk mengakhiri konflik dan membangun perdamaian, Beijing ingin G7 turut mendorong penerapan solusi dua negara Israel-Palestina. Cina sudah berulang kali menyatakan bahwa jalan keluar satu-satunya untuk mengakhiri konflik Israel-Palestina adalah solusi dua negara.
Pada Rabu (8/11/2023), para menlu negara anggota G7 menyerukan tindakan segera untuk mengatasi krisis kemanusiaan di Gaza. Seruan itu diumumkan setelah mereka menggelar pertemuan tingkat tinggi di Tokyo, Jepang. “(Para menlu) menekankan pentingnya mematuhi hukum kemanusiaan internasional,” ujar Menlu Jepang Yoko Kamikawa.
Menurut Kamikawa, para menlu G7 setuju untuk menyerukan jeda dalam pertempuran di Jalur Gaza. “Sehingga pasokan kemanusiaan dapat dikirim ke Jalur Gaza,” ucapnya.
Meski sepakat menyerukan jeda kemanusiaan, para menlu G7 tak melayangkan kritik atas agresi Israel ke Gaza. Menurut data Kementerian Kesehatan Palestina, hingga Kamis kemarin, jumlah warga Gaza yang terbunuh sejak dimulainya agresi Israel pada 7 Oktober 2023 lalu telah mencapai 10.790 jiwa. Lebih dari 4.300 di antaranya merupakan anak-anak. Sementara korban luka melampaui 26 ribu orang.
Seruan Embargo Minyak ke Israel, 2 Negara Ini Jadi Kunci
Iran beberapa hari lalu telah menyerukan negara-negara Muslim untuk memberlakukan embargo minyak terhadap Israel. Namun, negara mana yang sebenarnya menyokong aliran energi bagi Israel?
Dikutip dari Bloomberg, pasar minyak bersifat global sehingga memberi Israel banyak ruang untuk mengatasi tindakan tersebut. Namun, agar langkah tersebut dapat memberikan dampak, hal ini akan bergantung pada partisipasi Kazakhstan dan Azerbaijan.
Sejak pertengahan Mei, Israel mengimpor sekitar 220 ribu barel minyak mentah per hari. Menurut data dari perusahaan analisis Kpler, sekitar 60 persen pasokan itu berasal dari dua negara mayoritas Muslim tersebut. Produsen di Afrika Barat, terutama Gabon, adalah pemasok besar lainnya.
Walau negara--negara itu mempertimbangkan mengurangi atau memberhentikan pasokan, Israel masih memiliki banyak alternatif pasokan jika terjadi embargo besar-besaran oleh negara-negara Muslim. Amerika Serikat (AS) yang merupakan sekutu utama Israel telah menjadi pemasok tambahan minyak mentah terbesar ke pasar lintas laut global tahun ini. Ekspor dari Brasil yang telah memasok ke Israel selama beberapa bulan terakhir juga meningkat pesat.
Terlebih, produsen di Timur Tengah hanya menyumbang sedikit pasokan minyak mentah Israel. Sedangkan, Iran tidak menyumbang sama sekali untuk musuh bebuyutannya itu.
Sementara, untuk gas alam dalam menyongkong aliran listrik, menurut laporan CNN, Israel memiliki ladang gas alam di lepas pantai yang dikelola Chevron. Fasilitas ini memenuhi 70 persen kebutuhan energi Israel untuk pembangkit listrik. Bahkan, Israel melakukan ekspor gas ke negara tetangga, Mesir dan Yordania.
Israel mulai memproduksi gas alam dari ladang gas lepas pantainya sendiri pada 2004. Pada 2017, Israel memproduksi lebih dari sembilan miliar meter kubik (bcm) gas alam per tahun. Wilayah itu memiliki 199 miliar meter kubik (cu m) cadangan gas alam pada awal 2016.
Masalah yang lebih mendesak bagi Israel adalah mengamankan pelabuhan minyak dan perairan terdekat sehingga impor dapat masuk dengan aman. Negara ini memiliki tiga terminal impor minyak mentah, Ashkelon dan Haifa di Mediterania, serta Eilat di Laut Merah.
Ashkelon merupakan terminal impor minyak terpenting dengan menangani sekitar 180 ribu barel per hari. Lokasinya dekat dengan Gaza dan ditutup tidak lama setelah serangan pada 7 Oktober. Data Kpler menunjukkan, tidak ada minyak mentah yang diimpor melalui terminal Laut Merah di Eilat sejak 2020, sementara aliran ke Haifa rata-rata sekitar 40 ribu barel per hari. Dwina Agustin