News Forex, Index & Komoditi ( Jumat, 14 Februari 2025 )
News Forex, Index & Komoditi
( Jum’at, 14 Februari 2025 )
Harga Emas Global Terus Menguat, Disokong Tarif Timbal Balik Trump
Harga emas kembali naik dan bergerak mendekati rekor tertinggi sepanjang masa pada perdagangan Jumat (14/2) pagi. Pukul 07.27 WIB, harga emas untuk pengiriman April 2025 di Commodity Exchange ada di US$ 2.956,60 per ons troi, naik 0,38% dari sehari sebelumnya yang ada di US$ 2.945,40 per ons troi.
Mengutip Bloomberg, harga emas stabil bergerak di sekitar rekor tertingginya setelah perintah Presiden AS Donald Trump untuk memberlakukan tarif timbal balik terhadap beberapa negara meningkatkan ketidakpastian perdagangan dan ekonomi global.
Harga emas spot diperdagangkan di kisaran US$ 2.930 per ons troi, dan berada di jalur kenaikan mingguan dalam tujuh minggu berturut-turut. Ini merupakan kenaikan terpanjang sejak Agustus 2020.
Trump pada Kamis (13/2) menandatangani tindakan yang mengarahkan perwakilan dagang dan menteri perdagangan AS untuk mengusulan pungutan baru pada setiap negara.
Tarif timbal balik akan menjadi tindakan terluas yang diambil Trump untuk mengatasi defisit perdagangan AS. Namun keputusannya untuk tidak segera menerapkan tarif tersebut menjadi sinyal tawaran awal untuk negosiasi.
Harga emas terus naik sepanjang tahun ini. Bahkan Citigroup memperkirakan harga emas akan mencapai US$ 3.000 per ons troi dalam waktu tiga bulan di tengah permintaan aset safe haven yang terus berlanjut.
Harga Minyak Dunia Naik seiring Meredanya Kekhawatiran terhadap Tarif
West Texas Intermediate (WTI), patokan minyak mentah AS, diperdagangkan di kisaran $71,30 selama awal sesi Asia pada hari Jumat. Harga WTI diperdagangkan dengan kenaikan tipis karena pengumuman tarif AS oleh Presiden AS Donald Trump ditunda hingga setidaknya bulan April.
Trump pada hari Kamis memerintahkan pemerintahannya untuk mempertimbangkan penerapan tarif timbal balik pada banyak mitra dagang. Namun, para pejabat perdagangan dan ekonomi perlu mempelajari tarif timbal balik terhadap negara-negara yang mengenakan tarif pada barang-barang AS dan itu tidak akan jatuh tempo hingga 1 April. Harapan bahwa dunia dapat menghindari perang dagang dan mengangkat harga WTI.
"Kami melihat pemulihan besar dalam harga karena tarif tidak berlaku hingga April," kata Phil Flynn, analis senior dengan Price Futures Group. "Itu akan memungkinkan waktu untuk negosiasi."
Laporan mingguan US Energy Information Administration (EIA) menunjukkan persediaan minyak mentah di Amerika Serikat untuk pekan yang berakhir pada tanggal 7 Februari naik sebesar 4,07 juta barel, dibandingkan dengan kenaikan 8,664 juta barel pada pekan sebelumnya. Konsensus pasar memprakirakan bahwa stok akan meningkat sebesar 2,8 juta barel.
Harapan pelonggaran sanksi Rusia menyusul optimisme atas potensi kesepakatan damai Ukraina-Rusia mungkin membatasi kenaikan emas hitam ini. Pada hari Rabu, Trump mengatakan Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy menyatakan keinginan untuk perdamaian dalam percakapan melalui telepon secara terpisah dengannya. Trump memerintahkan para pejabat AS untuk memulai perundingan guna mengakhiri perang di Ukraina.
Wall Street Menguat Pasca Trump Umumkan Rencana Tarif Timbal Balik
Indeks utama Wall Street ditutup menguat pada akhir perdagangan Kamis (13/2). Indeks S&P 500 naik, terangkat oleh kenaikan saham Nvidia, Apple dan Tesla, setelah Presiden AS Donald Trump mengumumkan peta jalan untuk mengenakan tarif timbal balik pada mitra dagang AS.
Mengutip Reuters, indeks S&P 500 naik 1,04% ke level 6.115,07. Ini dalah kenaikan harian terbesar S&P 500 sejak 15 Januari.
Indeks Nasdaq naik 1,50% ke level 19.945,64, sementara Dow Jones Industrial Average naik 0,77% ke level 44.711,43.
Ke-11 indeks sektor S&P 500 naik, dipimpin oleh sektor material yang naik 1,71%, diikuti oleh kenaikan 1,6% di sektor barang konsumsi diskresioner.
Volume perdagangan saham di bursa AS mencapai 15,3 miliar saham dengan rata-rata 15 miliar saham dalam 20 hari perdagangan terakhir.
Seorang pejabat Gedung Putih mengatakan tarif timbal balik yang dikenakan akan setara dengan bea masuk yang lebih tinggi yang dikenakan oleh negara lain dan dapat diberlakukan dalam beberapa minggu saat tim perdagangan dan ekonomi Trump mempelajari tarif bilateral dan hubungan perdagangan.
Saham juga naik setelah data menunjukkan harga produsen AS meningkat pada bulan Januari, sementara elemen utama dalam indeks Pengeluaran Konsumsi Pribadi (PCE) inti, ukuran yang dipantau ketat oleh Federal Reserve AS, lebih rendah.
Imbal hasil obligasi Treasury AS 10 tahun bergerak turun tajam setelah laporan tersebut, yang menunjukkan investor semakin yakin tentang pendinginan inflasi.
Saham Tesla melonjak 5,9%, saham Nvidia naik 3,2%, dan saham Apple naik 2%, mengangkat S&P 500 hingga mendekati rekor tertingginya pada penutupan 23 Januari.
Saham Chevron naik 0,6% setelah perusahaan minyak raksasa itu mengatakan akan memberhentikan hingga 20% dari tenaga kerja globalnya pada akhir tahun 2026.
"Investor ekuitas mengambil isyarat dari pasar obligasi," kata Jack Ablin, kepala investasi di Cresset Capital.
"Investor juga bersiap menghadapi angka inflasi yang sangat tinggi, berdasarkan tarif."
Para pedagang mengharapkan satu kali pemotongan suku bunga 25 basis poin dari bank sentral pada akhir tahun 2025, menurut FedWatch Tool milik CME.
Dalam laporan terpisah, jumlah warga Amerika yang mengajukan aplikasi baru untuk tunjangan pengangguran menurun minggu lalu.
Pernyataan Mengejutkan Jerome Powell: Kripto dan Perbankan Bersiap Hadapi Era Baru!
Ketua Federal Reserve, Jerome Powell, baru-baru ini mengeluarkan pernyataan penting yang dapat mengubah dinamika hubungan antara perbankan tradisional dan sektor kripto.
Dalam kesaksiannya di hadapan Komite Jasa Keuangan DPR AS, Powell menegaskan bahwa meskipun aset kripto bersifat spekulatif dan volatil, Federal Reserve tidak akan melarang bank untuk memberikan layanan kepada pelanggan kripto yang sah, selama mereka memahami dan mengelola risikonya dengan baik.
Kekhawatiran terhadap Dampak Kripto pada Perbankan Tradisional
Seiring dengan berkembangnya mata uang kripto, muncul kekhawatiran mengenai dampaknya terhadap sistem perbankan tradisional. Aset digital yang cenderung spekulatif dan rentan terhadap kejatuhan mendadak dapat menimbulkan risiko terhadap bank yang diasuransikan oleh FDIC dan memiliki akses ke fasilitas likuiditas Federal Reserve.
Salah satu pertanyaan utama yang diajukan kepada Powell adalah apakah diperlukan langkah-langkah tambahan untuk melindungi sistem keuangan dari potensi gangguan akibat kripto.
Menanggapi hal ini, Powell menegaskan bahwa meskipun kegagalan pasar kripto sebelumnya telah mendorong peningkatan pengawasan, penting untuk tidak berlebihan dalam regulasi. Ia juga menyebutkan bahwa beberapa layanan terkait kripto, seperti kustodian aset digital, dapat berhasil diintegrasikan dalam sistem perbankan di bawah pengawasan yang tepat.
"Ada banyak kegagalan, dan kami bereaksi terhadapnya. Namun, kita juga tidak boleh bertindak berlebihan. Banyak aktivitas ini sebenarnya dapat dilakukan di dalam bank, dan layanan kustodian mungkin menjadi salah satu di antaranya," kata Powell.
Tekanan Inflasi dan Pengaruhnya terhadap Pasar Kripto
Selain masalah regulasi, faktor makroekonomi yang lebih luas juga turut mempengaruhi pasar kripto. Data Indeks Harga Konsumen (CPI) yang lebih tinggi dari perkiraan telah meningkatkan kekhawatiran terhadap inflasi, mendorong harga Bitcoin (BTC) menuju US$95.000, dengan kemungkinan penurunan ke US$90.000 dalam beberapa hari mendatang.
Dengan inflasi yang tetap tinggi, investor kini mengamati langkah selanjutnya dari Federal Reserve. Alat prediksi CME FedWatch menunjukkan probabilitas sebesar 97% bahwa suku bunga akan tetap tidak berubah pada pertemuan 19 Maret mendatang, yang dapat memberikan tekanan tambahan pada aset digital.
Pernyataan Powell mengenai perbankan kripto, ditambah dengan keputusan SEC yang memungkinkan bank kembali menyediakan layanan kustodian kripto, berpotensi membuka jalan bagi era baru dalam integrasi perbankan dan aset digital.
Jika diterapkan dengan tepat, hal ini dapat menciptakan ekosistem keuangan yang lebih fleksibel dan stabil dalam menghadapi perubahan dinamika ekonomi global.
Elon Musk Katakan AS akan 'Bangkrut' Tanpa Pemangkasan Anggaran
Elon Musk tampil untuk pertama kalinya bersama Donald Trump di Gedung Putih pada hari Selasa. Dalam kesempatan tersebut, keduanya mengumumkan kebijakan baru yang bertujuan merombak pemerintahan Amerika Serikat. Namun, momen itu juga diwarnai insiden kecil ketika putra Musk mencuri perhatian.
Mengenakan topi hitam bertuliskan "Make America Great Again," kaos hitam, dan mantel panjang, pendiri SpaceX dan Tesla berbicara kepada wartawan di Ruang Oval sementara Presiden Trump duduk di balik Meja Resolute yang bersejarah.
Pemangkasan Anggaran dan Peringatan Kebangkrutan
Trump telah menunjuk Musk untuk memimpin upaya pemangkasan biaya federal melalui "DOGE" (Department of Government Efficiency). Musk memperingatkan bahwa Amerika Serikat bisa mengalami kebangkrutan jika tidak dilakukan pemotongan anggaran.
Sebagai orang terkaya di dunia, Musk menolak kritik tentang kurangnya transparansi dan potensi konflik kepentingan. Ia mengakui kemungkinan adanya kesalahan dalam proses reformasi ini, namun menegaskan bahwa tujuannya adalah mengurangi kekuasaan birokrasi "tidak terpilih."
Trump kemudian menandatangani perintah eksekutif yang memberikan wewenang tambahan bagi DOGE untuk memerintahkan kepala departemen pemerintahan agar bersiap menghadapi pemangkasan yang lebih besar.
Reaksi dan Kontroversi
Kritikus mengecam pemangkasan yang dipimpin Musk sebagai bentuk konsentrasi kekuasaan yang berlebihan di tangan presiden. Namun, sejenak Musk memiliki perhatian lain saat putranya, X Æ A-Xii, mulai berbicara dan bergerak aktif selama konferensi pers.
"Menjaga wibawa kadang sulit," ujar Musk, ketika putranya bersandar pada meja Trump dan bahkan bertingkah kocak di tengah pembicaraan mengenai utang konsumen.
Penampilan Musk yang tidak konvensional ini mencerminkan gaya ikoniknya, yang juga menjadi daya tarik utama bagi Trump dalam memilihnya untuk memimpin reformasi besar-besaran pemerintahan AS.
Konflik Kepentingan dan Tantangan Hukum
Musk, yang merupakan donor terbesar kampanye Trump dengan sumbangan mencapai seperempat miliar dolar, telah membawa tim insinyur muda untuk mengimplementasikan program efisiensi agresif.
Kebijakan ini telah menyebabkan beberapa lembaga federal ditutup dan pegawai dirumahkan, memicu gugatan hukum di berbagai wilayah serta tuduhan perebutan kekuasaan secara ilegal.
Ketika ditanya tentang kritik yang diterimanya, Musk sempat bercanda, "Saya punya pengkritik? Saya tidak percaya." Namun, ia kemudian menegaskan bahwa kemenangan Trump dalam pemilu memberikan mandat kuat dari masyarakat untuk reformasi besar dalam pemerintahan.
"Rakyat telah memilih reformasi besar-besaran, dan itulah yang akan mereka dapatkan," ujar Musk.
Transparansi dan Kebijakan Media
Musk juga menghadapi tuduhan hipokrisi karena sering mengkritik birokrat "tidak terpilih," padahal dirinya sendiri kini memegang kekuasaan besar tanpa pemilihan. Ia juga ditanya mengenai potensi konflik kepentingan, mengingat SpaceX memiliki kontrak bernilai miliaran dolar dengan pemerintah yang kini dia audit.
Menanggapi hal ini, Musk menegaskan bahwa dirinya tetap transparan dan mengatakan, "Saya tidak berpikir bisa lolos begitu saja, saya akan diawasi terus-menerus."
Namun, transparansi Musk dipertanyakan ketika Associated Press melaporkan bahwa wartawannya dilarang menghadiri acara tersebut karena menolak mengikuti kebijakan Trump yang mengubah nama Teluk Meksiko menjadi Teluk Amerika.
Hubungan dengan Trump
Setelah Musk berbicara, Trump mengambil giliran untuk memuji pekerjaannya dan melontarkan kritik terhadap hakim-hakim AS yang menghambat rencana mereka.
Namun, banyak yang bertanya-tanya: bagaimana dua figur dengan ego besar dapat berbagi ruang sempit seperti Ruang Oval?
Majalah Time baru-baru ini memicu kontroversi dengan menampilkan Musk duduk di balik Meja Resolute dalam sampul terbarunya. Namun, Musk dengan cepat memastikan bahwa ia tahu siapa pemimpinnya.
"Saya sering berkonsultasi dengan presiden untuk memastikan ini adalah langkah yang diinginkannya. Kami berbicara hampir setiap hari," kata Musk.
Perusahaan China Berlomba Gunakan Jasa AI Milik DeepSeek
Perusahaan-perusahaan China berlomba untuk menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI) milik DeepSeek yang dipercaya mampu meningkatkan produktivitas.
Mengutip CNBC, saat ini sudah ada sembilan perusahaan sekuritas keuangan, tiga operator telekomunikasi milik negara, dan produsen telepon pintar Honor yang sudah menunjukkan minat untuk berintegrasi dengan DeepSeek.
Delapan produsen mobil, termasuk BYD juga dilaporkan telah mendekati DeepSeek untuk meningkatkan kualitas produknya.
Produsen mobil listrik populer asal China, BYD, resmi menggandeng DeepSeek untuk mengembangkan teknologi otonom baru berbasis kecerdasan buatan alias AI.
Tidak hanya itu, perusahaan teknologi lain seperti Alibaba, Huawei, Tencent, dan Baidu juga telah menawarkan cara bagi klien untuk mengakses model terbaru DeepSeek.
DeepSeek Muncul di Saat yang Tepat
Teknologi AI milik DeepSeek langsung menjadi fenomena global sejak awal tahun 2025. Layanan chatbot yang dimiliki diklaim mampu mengalahkan pesaingnya, ChatGPT, dalam hal biaya.
Wei Sun, kepala analis kecerdasan buatan di Counterpoint Research, mengatakan bahwa meledaknya nama DeepSeek belakangan ini belum pernah terjadi sebelumnya.
Sun secara khusus menyoroti tingginya tingkat adopsi teknologi DeepSeek di antara perusahaan besar dengan skala global yang bergerak di berbagai sektor.
"Hal ini sungguh belum pernah terjadi sebelumnya. Kita tahu bahwa hal ini akan memberikan dampak sosial dan ekonomi yang besar," kata Sun.
Wenhao Zhang, CEO konsultan pemasaran konsumen Doodod yang berkantor pusat di Beijing, juga menyanjung meledaknya nama DeepSeek.
Menurutnya, faktor penting dalam naiknya popularitas DeepSeek adalah timing.
DeepSeek merilis model R1 terbarunya pada tanggal 20 Januari. Kabar mengenai kemampuan penalaran berbiaya rendahnya memicu aksi jual saham teknologi global pada tanggal 27 Januari, tepat saat jutaan pekerja perkotaan di China pulang ke kampung halaman untuk liburan Tahun Baru Imlek.
"Wilayah-wilayah di China yang kurang berkembang memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai AI dan dampaknya, sebuah topik yang sebelumnya hanya dibahas di kota-kota terbesar di China," kata Zhang.
Zhang percaya bahwa DeepSeek telah berhasil melakukan edukasi di pasar utama. Jika terus berlanjut, DeepSeek diyakini akan mampu mendorong perkembangan seluruh ekosistem.
Rencana Merger Honda dan Nissan Terancam Batal
Honda Motor Co. dan Nissan Motor Co. kemungkinan besar akan membatalkan rencana merger ambisiusnya pada hari Kamis (13/2). Negosiasi tidak menemui hasil yang positif, kurang dari dari dua bulan sejak rencana diumumkan.
Mengutip laporan kantor berita Kyodo, kedua perusahaan dijadwalkan merilis hasil pendapatan mereka untuk periode April-Desember pada Kamis malam selepas mengadakan rapat dewan.
Honda dan Nissan menyampaikan rencana mereka untuk memulai pembicaraan merger pada konferensi pers bulan Desember 2024 lalu.
Saat itu, Honda mengatakan bahwa Nissan harus meningkatkan upaya pemulihan bisnisnya sebagai syarat kesepakatan.
Pada bulan November 2024, Nissan mengumumkan akan memangkas 9.000 pekerjaan di seluruh dunia dan mengurangi kapasitas produksi globalnya sebesar 20%.
Menurut beberapa sumber yang diperoleh Kyodo, Honda masih meragukan kemampuan Nissan untuk memulihkan bisnisnya, bahkan jika rencana pemangkasan tersebut terlaksana.
Baru-baru ini, Honda mengusulkan untuk menjadikan Nissan sebagai anak perusahaannya agar proses merger bisa berlangsung sesuai rencana.
Di kubu seberang, dewan direksi Nissan kabarnya tidak sepakat dengan usulan tersebut, yang berujung pada pembatalan upaya merger.
Kedua produsen mobil tersebut pada dasarnya berupaya memangkas biaya dengan berbagi beban keuangan yang terus meningkat, terutama dalam mengembangkan kendaraan listrik dan perangkat lunak.
Keduanya juga berupaya untuk tetap bisa bersaing di pasar tersebut di tengah dominasi pesaing global seperti Tesla Inc. dari AS dan BYD Co. dari China.
Pada awalnya, Honda dan Nissan berharap untuk menyelesaikan negosiasi pada bulan Juni 2025 dan mendirikan perusahaan induk pada tahun 2026. Merek Honda dan Nissan direncanakan akan tetap ada di bawah perusahaan induk baru.
Tak Pedulikan Trump, Ayatollah Khamenei Perintahkan Iran Kembangkan Program Rudal Balistik
Pemimpin Tertinggi Republik Islam Iran Ayatollah Ali Khamenei pada Rabu (12/2/2025) mengatakan bahwa, negaranya harus mengembangkan persenjataan, termasuk produksi rudal. Pernyataannya ini dikeluarkan setelah Presiden AS Donald Trump menebarkan ancaman akan membom Iran jika menolak negosiasi terkait program nuklirnya.
"Kemajuan tidak boleh disetop. Kita tidak bisa berpuas diri (dengan level saat ini). Katakanlah kita sebelumnya menetapkan batas akurasi dari rudal-rudal kita, tapi kita sekarang merasa batas itu tak lagi mencukupi. Kita harus bergerak maju," kata Khamenei seusai mengunjungi sebuah pameran pertahanan di Teheran dikutip Tasnim dilansir Jerusalem Post.
"Hari ini, kekuatan pertahanan itu dikenal baik. Musuh-musuh kita takut akan kekuatan pertahanan kita. Sangat penting untuk negara kita," kata Khamenei menambahkan.
Menurut laporan Tasnim, saat kunjungan Khamenei, pameran mengungkap drone kamikaze terbaru yang bisa diluncurkan dari sebuah kapal selam. Drone seperti itu diklaim sebagai yang pertama di dunia.
Teheran menegaskan, bahwa program rudal balistik mereka murni demi kepentingan pertahanan negara. Namun, dunia Barat melihatnya sebagai faktor destabilitasi yang bisa memicu konflik di Timur Tengah.
Sebelumnya, pada Jumat (7/2/2025), Khamenei, mengatakan, bahwa berunding dengan AS sebagai sikap, "tidak pintar, tidak bijak, atau terhormat."
Lewat wawancara dengan New York Post, belum lama ini, Presiden AS Donald Trump lebih menginginkan menandatangani kesepakatan nuklir dengan Iran daripada melancarkan serangan. "Saya menginginkan sebuah kesepakatan non-nuklir terjadi dengan Iran. Saya lebih menginginkan itu daripada membom mereka," kata Trump.
Trump Caplok Gaza Palestina, Eks Petinggi Mossad: Bualan Juragan Real Estate
Rencana Presiden Amerika Donald Trump mencaplok Gaza, menggusur warganya untuk pindah ke Yordania dan Mesir, kemudian bangun Riviera Timur Tengah, terus dikecam. Kali ini kecaman itu datang dari eks agen badan intelijen Israel, Mossad, yang dikenal bereputasi tinggi.
Mossad merupakan badan intelijen yang bertugas menghimpun segala keterangan baik dari dalam maupun luar negeri untuk pertahanan negara. Personnel badan intelijen ini dikenal ahli melakukan sabotase, operasi pelenyapan orang dengan cara diam-diam, intersepsi, juga melakukan lobi dan negosiasi untuk kepentingan negara.
Meski bereputasi tinggi, Mossad beserta badan intelijen Shin Bet merupakan pihak yang banyak dikecam di internal Israel karena kegagalan mengendus rencana penyerangan Hamas pada Oktober 2023. Rencana yang disusun pentolan Brigade Izzuddin al Qassam Muhammad Deif dua pekan sebelum hari H itu sama sekali tidak sampai ke telinga agen intelijen yang terkenal bereputasi tinggi itu.
Terkait dengan dinamika di Gaza, eks petinggi Mossad memiliki analisis tersendiri menyikapi rencana Presiden Amerika Donald Trump yang bernafsu tinggi mencaplok Gaza.
Bekas kepala departemen tahanan dan orang hilang di Mossad, Rami Eger, menggambarkan rencana Presiden AS Donald Trump terkait Jalur Gaza sebagai "kesalahan bicara dari seorang pedagang real estate yang gagal," sementara "Israel adalah satu-satunya yang antusias tentang hal itu, karena ia menawarkannya sebuah mimpi yang mustahil."
Egger terus mengkritik Trump, dalam sebuah wawancara dengan situs web Israel i24NEWS, dengan mengatakan bahwa Trump terlepas dari kenyataan, tidak memahami masalah, dan tidak mengenal cakupannya, seraya menambahkan, "Anda hanya perlu mendengarnya berbicara tentang pengusiran warga Gaza dan Anda akan mengerti bahwa dia sama sekali tidak berhubungan dengan kenyataan ini."
Egger menekankan bahwa mengingat rencana Trump untuk Gaza, ini menunjukkan kurangnya pemahaman mendasar terhadap Palestina khususnya dan Arab secara keseluruhan pada umumnya. Juga kurangnya pemahaman mendasar terhadap kawasan tersebut.
Presiden AS tengah berupaya menyusun rencana untuk memindahkan penduduk Jalur Gaza ke Mesir, Yordania, dan negara lain, rencana yang mendapat penolakan keras dari negara Arab dan kecaman dari banyak negara Eropa.
Agen Mossad dihukum mati oleh Iran
Otoritas Iran telah mengeksekusi mati empat warganya yang diyakini telah menjadi agen dari badan intelijen Israel, Mossad, Senin (29/1/2024). Semua yang dieksekusi adalah pria dan bernama Mohsen Mazloum, Pejman Fatehi, Vafa Azarbar, serta Hajir Faramarzi.
Kantor berita Iran, Islamic Republic News Agency (IRNA), mengungkapkan, keempat pria tersebut ditangkap pada pertengahan 2022. Keempatnya dibekuk karena diduga merencanakan pengeboman sebuah pabrik di kota Najafabad yang berafiliasi dengan Kementerian Pertahanan Iran.
“(Mereka) dihukum karena membentuk dan mengelola kelompok teroris dengan tujuan mengganggu keamanan negara dan dijatuhi hukuman mati pada September (tahun) lalu karena kerja sama spionase yang mendukung rezim Israel,” kata IRNA dalam laporannya.
Sementara itu, organisasi Iran Human Rights (IHR) mengklaim bahwa keempat pria yang dieksekusi otoritas Iran adalah tahanan politik Kurdi. Menurut IHR, keempatnya tidak diberikan proses peradilan yang adil. Istri dari salah satu terpidana yang dieksekusi mengatakan kepada IHR bahwa mereka telah melakukan perjalanan ke kota Urmia pada Juni 2022 untuk “kegiatan politik” atas nama partai Komala, sebuah partai sosial demokrat Kurdi. Namun otoritas Iran kemudian menangkap mereka begitu saja.
“Republik Islam (Iran) menyiarkan pengakuan paksa mereka setelah 80 hari di mana mereka disiksa dengan mengatakan bahwa mereka adalah agen Mossad dan mata-mata Israel serta berencana meledakkan pusat industri di Isfahan,” kata istri dari salah satu terpidana yang dieksekusi Iran kepada IHR, dikutip laman TIME.
Pada Desember tahun lalu, Iran telah mengeksekusi mati empat orang yang diduga memiliki hubungan dengan Mossad. Pada Desember 2022, Iran juga pernah menggantung empat orang setelah dinyatakan bersalah karena bekerja dengan intelijen Israel.
Pada November 2023 lalu, Iran mengumumkan bahwa mereka berhasil membekuk tiga warganya yang menjadi agen mata-mata Mossad. Penangkapan tersebut dilakukan bekerja sama dengan Taliban yang kini memerintah Afghanistan. “Tiga agen Mossad berkebangsaan Iran ditangkap di daerah pegunungan antara Iran dan Afghanistan dalam operasi gabungan,” kata kantor berita resmi Iran, IRNA, dalam laporannya pada 5 November 2023.
IRNA mengungkapkan, ketiga agen Mossad tersebut berencana meluncurkan serangan drone bunuh diri dari daerah perbatasan Afghanistan menuju targetnya di Iran. Namun IRNA tak menjelaskan apa sasaran dari serangan itu. IRNA hanya menyampaikan bahwa ketiga warganya yang menjadi mata-mata Israel itu berada dalam penahanan Taliban. “Para tersangka akan segera diserahkan oleh otoritas Taliban ke Iran,” ungkapnya.
Presiden Sisi dan Raja Abdullah Saling Telpon, ini Bocoran Pembicaraan Keduanya
Setelah menemui Presiden Amerika Donald Trump beberapa waktu lalu, Raja Abdullah membangun komunikasi dengan sejumlah petinggi negara Arab. Salah satu yang dia hubungi adalah Presiden Mesir Abdel Fattah Sisi.
Keduanya membicarakan sejumlah hal strategis terkait keberlangsungan stabilitas Timur Tengah. Juga berkaitan dengan sejumlah kegiatan internasional yang nantinya akan melibatan Amerika.
Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi membahas perkembangan di Palestina melalui panggilan telepon dengan Raja Yordania Abdullah II pada hari Rabu.
Juru bicara resmi kepresidenan Mesir, Mohamed El-Shenawy, mengatakan bahwa kedua pemimpin menekankan keinginan mereka untuk melakukan koordinasi bersama pada semua isu regional, dengan cara yang melayani kepentingan rakyat Mesir dan Yordania serta mendukung kepentingan rakyat Arab.
Al-Shennawy menegaskan bahwa Presiden Sisi dan Raja Abdullah menekankan "pentingnya penerapan penuh perjanjian gencatan senjata di Jalur Gaza, terus membebaskan tahanan, dan memfasilitasi masuknya bantuan kemanusiaan dalam rangka upaya mengakhiri penderitaan kemanusiaan di Jalur Gaza."
Ia menambahkan bahwa kedua pemimpin menekankan pentingnya "memulai proses rekonstruksi Jalur Gaza segera dan tidak menggusur rakyat Palestina dari tanah mereka," seraya menekankan perlunya "menghentikan praktik yang dilakukan oleh pasukan pendudukan Israel terhadap warga Palestina di Tepi Barat."
Kedua belah pihak menyatakan keinginan mereka untuk "bekerja sama erat dengan Presiden AS Donald Trump, dengan tujuan mencapai perdamaian abadi di kawasan Timur Tengah, dan mendirikan negara Palestina di perbatasan 4 Juni 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya, sesuai dengan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang relevan."
Presiden Sisi dan Raja Abdullah membahas cara-cara untuk "meningkatkan koordinasi dan konsultasi antara negara-negara Arab, dan persiapan untuk pertemuan puncak darurat Arab yang dijadwalkan akan diselenggarakan di Mesir pada tanggal 27 Februari, dengan cara yang memenuhi aspirasi rakyat di kawasan itu untuk perdamaian, stabilitas, dan kesejahteraan."
Tak masalah bantuan Amerika dipangkas
Raja Yordania, Abdullah II, akan menolak rencana Presiden AS Donald Trump untuk mengambil alih Gaza dan merelokasi warga Palestina, bahkan jika Washington memangkas bantuan kepada kerajaan tersebut, demikian dilaporkan media lokal.
Abdullah dijadwalkan bertemu dengan Trump di Gedung Putih pada Selasa (11/2), dalam pertemuan pertama antara seorang pemimpin Arab dan Presiden AS sejak Trump mulai menjabat bulan lalu.
Pertemuan itu berlangsung tak lama setelah Trump menyatakan pada Senin (10/2) bahwa ia mungkin akan memangkas bantuan bagi Yordania dan Mesir jika kedua negara tidak menerima warga Palestina dari Gaza.
AS merupakan pendukung utama Yordania, dengan kesepakatan Memorandum of Understanding (MoU) atau Nota Kesepahaman yang telah ditandatangani pada September 2022.
Berdasarkan kesepakatan ini, Washington menyediakan bantuan keuangan tahunan sebesar 1,45 miliar dolar AS (sekitar Rp23,58 triliun) kepada Yordania untuk periode 2023 hingga 2029.
Namun pada bulan lalu, pemerintahan Trump memutuskan untuk membekukan semua bantuan luar negeri selama 90 hari guna melakukan tinjauan ulang.
Bersejarah
Dalam artikel berjudul "Raja dan Trump: Pertemuan Bersejarah," Pemimpin Redaksi Al-Dustour, Mustafa Ryalat, menggambarkan kunjungan Raja Abdullah ke Washington sebagai "bersejarah dalam segala maknanya."
Ia menekankan bahwa pertemuan ini terjadi pada "momen politik yang sangat sensitif ketika krisis di kawasan semakin memuncak, tetapi sang raja membawa serta garis merah Yordania yang sudah dikenal."
Ryalat mengingat bahwa ketika muncul rumor bahwa "kesepakatan abad ini" dari Trump mencakup rencana pemindahan warga Palestina ke Yordania sebagai tanah air alternatif, Raja Abdullah dengan tegas menyatakan, "Sebagai orang Hashemite, bagaimana mungkin saya mundur dari Yerusalem? Mustahil. Ini adalah garis merah. Tidak untuk Yerusalem; tidak untuk tanah air alternatif; tidak untuk pemindahan warga Palestina ke Yordania".
Rencana Trump yang dikenal sebagai "kesepakatan abad ini", yang diungkapkan pada 2020 sebagai solusi konflik Israel-Palestina, ditolak secara luas oleh Palestina dan dunia Arab karena dianggap lebih menguntungkan Israel dengan mengorbankan hak-hak Palestina.
Ryalat mengakui bahwa situasi saat ini sangat sulit, dengan menyatakan, "Ya, tantangannya besar, dan ya, kita sedang menghadapi isu paling berbahaya saat ini - pengusiran paksa. Tetapi kami, sebagai warga Yordania yang dipimpin oleh raja kami, tidak memiliki kemewahan untuk membuat kesepakatan yang mengorbankan prinsip-prinsip kami. Sikap kami tegas: Tidak untuk pemindahan."
Tiga Skenario
Dalam artikel berjudul "Pertemuan Raja-Trump: Tiga Skenario untuk Masa Depan Kawasan," Pemimpin Redaksi Al-Rai, Khaled Al-Shuqran, menyebut pertemuan tersebut sebagai "titik balik krusial yang bisa membentuk kembali posisi Washington atau justru memperdalam krisis, dengan tiga kemungkinan skenario yang menjadi perhatian para analis."
Ia mengatakan bahwa Raja Abdullah, sebagai sekutu strategis AS, bisa berhasil meyakinkan Trump untuk meninggalkan rencana pemindahan penduduk dan kembali mendukung solusi dua negara sebagai satu-satunya jalan menuju perdamaian.
Skenario kedua, menurut Shuqran, adalah AS tetap bersikeras melaksanakan rencana pemindahan, baik dengan memindahkan warga Gaza ke negara lain atau mengusir mereka secara internal di dalam wilayah Gaza.
Skenario ketiga, kata Shuqran, adalah pertemuan berakhir tanpa hasil yang jelas, dengan situasi tetap stagnan – Israel tetap menduduki wilayah Palestina, mempertahankan blokade di Gaza, dan membekukan perundingan damai.
Shuqran memperingatkan bahwa skenario ketiga adalah yang paling berbahaya, "karena dapat memperburuk keputusasaan Palestina dan memicu Intifada ketiga, yang mungkin lebih ganas dari sebelumnya, terutama dengan meningkatnya ekstremisme di kedua belah pihak".
"Kebuntuan ini akan menguras sumber daya negara-negara tetangga seperti Yordania, Mesir, dan Lebanon, yang sudah menghadapi krisis pengungsi, sehingga memperburuk ketidakstabilan sosial dan politik di kawasan," tambahnya.
"Keputusan AS tidak hanya akan menentukan nasib Palestina, tetapi juga masa depan aliansi regional serta strategi 'perdamaian ekonomi' yang dipromosikan oleh pemerintahan Trump."
Pemerasan Politik
Dalam artikel berjudul "Pemotongan Bantuan AS untuk Yordania: Kami Tidak Akan Tunduk, Kami Tidak Akan Berkompromi," jurnalis Awni Rjoub mengecam ancaman Trump untuk menghentikan bantuan keuangan bagi Yordania, menyebutnya sebagai "babak baru dari pemerasan politik murahan yang bertujuan menundukkan Yordania dan memaksanya menerima kesepakatan abad ini yang telah ditolak."
"Trump berpikir bahwa Yordania, negara kecil dalam ukuran tetapi besar dalam tekad, dapat dipaksa tunduk dengan ancaman keuangan. Ia sangat keliru," katanya.
"Yordania, dengan kepemimpinannya dan rakyatnya, tidak akan menyerah. Kami tidak akan dipaksa, bahkan jika seluruh dunia menentang kami," tambahnya.
Dalam surat kabar Al-Ghad, jurnalis Nidal Mansour menyoroti signifikansi diplomatik dari kunjungan Raja Abdullah ke AS.
"Ini adalah kunjungan yang sangat kompleks dan sensitif secara politik, yang akan menunjukkan posisi strategis Yordania setelah beberapa dekade menjalin hubungan erat dengan Washington. Hasilnya akan menentukan fase berikutnya, baik secara politik maupun ekonomi," paparnya.
Dalam artikel berjudul "Sebelum Raja Bertemu Trump," Mansour mencatat bahwa situasi ini mungkin "memerlukan pergeseran aliansi dan strategi untuk menghadapi tantangan mendatang".
"Yang pasti adalah bahwa hubungan Yordania-AS memasuki wilayah yang belum dipetakan di bawah kepemimpinan Trump, dan dunia sedang mengamatinya dengan cermat," tuturnya.
Di bawah tajuk "Yordania, Trump, dan Konfrontasi Berani," jurnalis Mundher Al-Houarat berpendapat bahwa "Trump telah melampaui batas. Ia tidak peduli dengan hukum internasional, sehingga upaya hukum mungkin tidak membuahkan hasil."
Sebagai gantinya, Houarat menyarankan agar Yordania "memperdalam aliansi dengan China, Rusia, dan Uni Eropa, mengadakan pertemuan darurat Liga Arab, serta berupaya menjalin komunikasi baik dengan institusi AS maupun PBB."
Namun, ia mengakui bahwa mengingat sifat Trump yang tidak dapat diprediksi, upaya-upaya tersebut mungkin tidak membuahkan hasil yang diharapkan.
Sebagai langkah lebih tegas, ia mengusulkan agar Trump memahami konsekuensi dari tindakannya, Yordania harus mempertimbangkan langkah-langkah berani, seperti mengisyaratkan pembekuan Perjanjian Perdamaian Wadi Arabia (1994) dengan Israel, menghentikan kerja sama keamanan dan militer dengan AS, serta menolak segala bentuk bantuan yang disertai dengan syarat tertentu.
Laporan Intelijen AS: Israel Pertimbangkan Serang Fasilitas Nuklir Iran Tahun Ini
Sebuah hasil asesmen intelijen AS menyimpulkan bahwa, Israel mempertimbangkan kemungkinan menyerang fasilitas nuklir Iran pada tahun ini. Seperti dilaporkan Wall Street Journal (WSJ) dilansir Jerusalem Post, Rabu (12/2/2025), asesmen itu digelar selama hari-hari terakhir pemerintah Biden, dan menyimpulkan, bahwa Israel mempertimbangkan serangan berskala besar.
Laporan WSJ juga menyebutkan bahwa, Israel diperkirakan akan mendesak pemerintahan AS saat ini untuk mendukung rencana serangan itu. Sumber militer AS kepada WSJ menyatakan, dukungan AS termasuk persenjataan, akan dibutuhkan untuk menyukseskan rencana serangan Israel.
Juga dilaporkan bahwa, Israel mengkhawatirkan waktu serangan yang tepat saat mereka berpikir tenggat hingga Iran dapat memproduksi bom atom semakin habis. Kantor Perdana Menteri Israel ataupun IDF tidak merespons laporan WSJ ini.
Namun, lewat wawancara dengan New York Post, belum lama ini, Presiden AS Donald Trump lebih menginginkan menandatangani kesepakatan nuklir dengan Iran daripada melancarkan serangan. "Saya menginginkan sebuah kesepakatan non-nuklir terjadi dengan Iran. Saya lebih menginginkan itu daripada membom mereka," kata Trump.
Merespons Trump, Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei pada Jumat (7/2/2025) lalu menegaskan menolak ide negosiasi dengan pemerintahan AS saat ini. Ia menegaskan pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa, proses negoisasi, "tidak rasional, tidak intelek, atau terhormat."
"Negosiasi dengan Amerika tidak mengatasi masalah-masalah kami," kata Khamenei dalam sebuah pidato yang dikutip Tasnim.
Ini Daftar Lengkap Pelanggaran Gencatan Senjata oleh Israel
Gencatan senjata yang berlaku di Jalur Gaza diujung tanduk belakangan. Pelanggaran berulang oleh pihak Israel disikapi kelompok Hamas dengan penundaan pembebasan sandera. Apa saja pelanggaran kesepakatan yang dilakukan Israel tersebut?
Yayasan Persahabatan dan Studi Peradaban (YPSP), lembaga pemerhati isu Palestina yang beroperasi di Indonesia melansir secara mendetail sejumlah pelanggaran tersebut. Yang pertama, penetrasi dan pergerakan maju kendaraan militer penjajah terus berlanjut hampir setiap hari di zona penarikan pasukan, terutama di Koridor Philadelphia. Mereka telah melampaui batas yang ditetapkan dalam peta yang telah disepakati, dengan maju sejauh 300 hingga 500 meter lebih jauh.
Merujuk YPSP, operasi ini disertai dengan tembakan, pembunuhan warga sipil, penghancuran rumah, serta penarikan kendaraan militer yang rusak yang ditinggalkan oleh penjajah selama perang. Aktivitas ini terjadi di sepanjang zona tersebut, mencakup wilayah Duwar Al-Awdah, Tel Z'arb, Hayy As-Salam, Tel As-Sultan, Muftaraq At-Tayaran, Al-Hayy As-Su'udi, dan Al-Barahimah.
Pesawat penjajah juga terus terbang hampir setiap hari selama periode waktu terlarang yang ditentukan yakni 10-12 jam per hari. Sebanyak 105 pelanggaran dilakukan oleh pesawat pengintai dan bersenjata menggunakan berbagai jenis pesawat seperti Hermes 450, Hermes 900, Super Heron, Tzofit, dan Quad Coptor. Sebagian besar pesawat tersebut membawa amunisi, terutama di atas wilayah serah terima tawanan.
Seturut pergerakan dan aksi pasukan penjajah itu, sejak 19 Januari lalu, saat gencatan senjata berlaku, sedikitnya 26 warga Gaza syahid. Selain itu, 59 orang terluka. Tercatat militer Israel melakukan 105 penerbangan dan melepaskan 36 penembakan. Sebanyak 29 unit kendaraan militer Israel juga menginfiltrasi Gaza. Israel tercatat melakukan sembilan pengeboman dan menangkap lima nelayan dan pengemudi di Gaza.
Pelanggaran lain yang dilakukan penjajah adalah penundaan penarikan pasukan dari Jalan Al-Rashid dan Salahuddin serta melarang bagi para pengungsi selama dua hari penuh, meskipun penjajah telah berjanji untuk mundur sebelum menerima empat tahanannya dalam tahap kedua. Namun, tepat setelah menerima tahanan tersebut, penjajah menolak mundur dan mencari-cari alasan untuk tetap bertahan.
Militer Israel juga melarang nelayan pergi ke laut untuk mencari nafkah, bahkan menembaki mereka, meskipun tidak ada kesepakatan yang melarang aktivitas mereka.
Israel juga melakukan banyak pelanggaran mengenai tahanan Palestina. Yang pertama adalah penundaan pembebasan tahanan Palestina dalam tahap ketiga, yang seharusnya dilakukan pukul 11.00 pagi waktu setempat, namun baru terjadi pada pukul 17.00 sore. Tahanan yang dibebaskan dipukuli, dihinakan, dipermalukan, dan mengalami berbagai penyiksaan, bahkan terhadap mereka yang telah dijanjikan untuk dibebaskan.
Terkait bantuan kemanusiaan, Israel melakukan pelanggaran meloka izin masuk 50 truk bahan bakar per hari meskipun telah disepakati. Dalam 23 hari terakhir, rata-rata yang masuk kurang dari 25 truk per hari, atau kurang dari 50 persen dari jumlah yang dijanjikan.
Selain itu, bahan bakar komersial juga dilarang masuk, meskipun sudah disepakati, serta dilarang didistribusikan ke mobil pemadam kebakaran, layanan kota, dan pekerjaan umum untuk memperbaiki jalan serta membersihkan reruntuhan. Sektor komersial juga masih dilarang mengimpor bahan bakar.
Tenda bantuan juga tidak masuk sesuai jumlah yang dijanjikan, yakni hanya 53.147 tenda dari 200.000 yang disepakati. Selain itu, tidak ada satupun unit karavan yang masuk dari total 60.000 unit yang sangat dibutuhkan.
Peralatan berat untuk mengangkat reruntuhan dan membuka jalan tidak diizinkan masuk. Hingga kini, hanya empat alat berat yang diizinkan masuk ke Gaza oleh Israel, padahal keadaan mendesak kebutuhan 500 alat berat dari berbagai jenis. Perusahaan, institusi, dan pengusaha juga dilarang membeli atau menyewa alat berat tersebut. Bahan bangunan tidak diizinkan masuk untuk memulihkan infrastruktur, memperbaiki rumah sakit, pabrik roti, dan pusat-pusat pertahanan sipil.
Terlepas dari pelanggaran-pelanggaran itu, pihak Israel terus melayangkan ancaman. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, mengulangi komentar Perdana Menteri Israel Netanyahu, sehari sebelumnya, mencatat bahwa jika Hamas tidak membebaskan para tawanan pada siang hari waktu setempat pada hari Sabtu, perang akan berlanjut.
Aljazirah melansir, komentar menteri pertahanan sedikit lebih keras, dengan mengatakan bahwa perang akan jauh berbeda dalam intensitas dan skalanya dan bahwa “gerbang neraka akan terbuka di Gaza”.
Sementara itu, militer Israel sedang menyusun rencana untuk kemungkinan dimulainya kembali perang, dan Netanyahu dijadwalkan mengunjungi Pusat Komando Selatan militer Israel, menurut media Israel, untuk membicarakan langkah selanjutnya mengenai apa yang akan terjadi jika perang ini berlanjut.
Pejabat Hamas Mahmoud Mardawi mengatakan ada “sinyal positif” bahwa para tawanan yang ditahan di Gaza akan dibebaskan sesuai rencana pada hari Sabtu. Dia mengatakan kepada Associated Press bahwa para mediator sedang berupaya untuk menyelesaikan penyelesaian tersebut, namun “kami belum menerima komitmen Israel untuk melaksanakan seluruh ketentuan perjanjian, terutama protokol kemanusiaan”.
Komite Palang Merah Internasional (ICRC), yang memfasilitasi pertukaran tawanan antara Israel dan Hamas di bawah gencatan senjata di Gaza, mendesak kedua belah pihak untuk “mempertahankan gencatan senjata”.
“Banyak nyawa telah diselamatkan selama tiga minggu gencatan senjata,” kata sebuah pernyataan. “Setiap pembalikan risiko akan membuat masyarakat kembali mengalami kesengsaraan dan keputusasaan yang terjadi dalam 16 bulan terakhir. Kami menyerukan kepada semua pihak untuk mempertahankan gencatan senjata sehingga upaya penting ini dapat terus berlanjut. Ratusan ribu nyawa bergantung padanya.”