News Komoditi & Global ( Jumat, 12 Juni 2026 )
News Komoditi & Global
( Jum’at, 12 Juni 2026 )
Harga Emas Global Menguat di Tengah Meredanya Ketegangan AS-Iran
Harga Emas (XAU/USD) diperdagangkan di wilayah positif dekat $4.240 selama awal perdagangan sesi Asia hari Jumat. Logam mulia ini rebound dari level terendah enam bulan setelah Presiden AS, Donald Trump, mengatakan dia membatalkan serangan militer yang direncanakan terhadap Iran, memicu harapan bahwa kesepakatan gencatan senjata AS-Iran sudah dekat.
BBC melaporkan pada hari Kamis bahwa Trump mengatakan dia telah membatalkan serangan terhadap Iran, mengatakan negosiasi dengan Teheran telah "dibawa ke tingkat tertinggi pimpinan Iran dan disetujui." Namun demikian, Iran menyatakan bahwa Teheran "belum mencapai kesimpulan akhir mengenai sebuah kesepakatan."
Harapan akan jalan diplomatik keluar dari perang yang mengguncang pasar global menarik imbal hasil obligasi Pemerintah AS dan Dolar AS (USD) lebih rendah, mendukung harga komoditas berdenominasi USD.
"Emas jelas saat ini sangat jenuh jual, dan masih harus dilihat apakah ini merupakan pemulihan atau sekadar posisi short yang melakukan profit taking," kata analis independen Ross Norman.
Kenaikan logam kuning ini mungkin terbatas karena harga minyak mentah yang tinggi dapat mempercepat inflasi dan menjaga suku bunga tetap tinggi untuk waktu yang lebih lama. Perlu dicatat bahwa Emas sering digunakan di tengah ketidakpastian geopolitik tetapi tidak memberikan imbal hasil, sehingga kurang menarik saat suku bunga tinggi.
Federal Reserve (The Fed) diprakirakan akan mempertahankan suku bunga tidak berubah dalam pertemuan pertama Kevin Warsh sebagai ketua The Fed minggu depan. Para pedagang kini memprakirakan probabilitas hampir 67% kenaikan suku bunga AS pada bulan Desember, menurut CME FedWatch tool.
Harga Minyak Dunia Jatuh, Trump Batalkan Serangan ke Iran
Harga minyak dunia ditutup melemah pada perdagangan Kamis (11/6/2026) setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump membatalkan rencana serangan militer terhadap Iran. Keputusan tersebut meningkatkan harapan pasar terhadap tercapainya kesepakatan damai yang dapat mengakhiri konflik yang telah berlangsung lebih dari tiga bulan. Baca Juga: Harga Emas Naik 2% dan Perak Melonjak 3%, Trump Batalkan Serangan ke Iran Melansir Reuters, harga minyak mentah Brent turun US$ 2,72 atau 2,9% dan ditutup di level US$ 90,38 per barel. Sementara itu, minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS melemah US$ 2,32 atau 2,6% ke posisi US$ 87,71 per barel. Sebelumnya, pasar sempat diliputi kekhawatiran akan potensi eskalasi konflik setelah Trump mengancam akan menyerang Iran. Namun dalam unggahan di media sosial, Trump menyatakan telah membatalkan rencana tersebut karena pembicaraan damai telah mencapai tingkat tertinggi di jajaran kepemimpinan Iran dan mendapat dukungan dari koalisi negara-negara kawasan. Meski demikian, Trump tidak mengungkapkan rincian poin-poin kesepakatan yang disebut telah memperoleh persetujuan dari koalisi tersebut. Baca Juga: Piala Dunia Jadi Ajang Duel Nike vs Adidas, Siapa Lebih Unggul? Di sisi lain, kantor berita semi-resmi Iran, Fars, melaporkan bahwa Teheran belum menyetujui teks perjanjian apa pun. Kondisi ini membuat pasar tetap berhati-hati mengingat Trump sebelumnya juga beberapa kali menyatakan kesepakatan damai sudah dekat, namun kemudian kembali mengeluarkan ancaman terhadap Iran. Sebelum mengumumkan pembatalan serangan, Trump bahkan sempat menyatakan akan menghantam Iran dengan sangat keras. Kendati demikian, sejumlah sumber Iran dan pejabat Barat menyebutkan pembicaraan tidak langsung mengenai kesepakatan damai sementara memang semakin intensif dalam beberapa hari terakhir. Baca Juga: Mata Uang Tertekan, Bank Sentral Asia Kompak Perketat Pengawasan Spekulasi Valas Selat Hormuz Masih Jadi Perhatian Pergerakan harga minyak juga dipengaruhi perkembangan situasi di Selat Hormuz, jalur pelayaran strategis yang menjadi jalur distribusi sekitar 20% pasokan minyak dan gas dunia. Pada Rabu (10/6), Iran mengumumkan penutupan Selat Hormuz untuk kapal tanker minyak maupun kapal komersial. Teheran memperingatkan bahwa setiap kapal yang mencoba melintas berisiko menjadi sasaran serangan. Langkah tersebut merupakan respons atas serangan militer AS dan Israel terhadap Iran yang dimulai sejak akhir Februari lalu. Penutupan jalur tersebut sebelumnya sempat memicu lonjakan harga minyak global. Namun, militer AS menyatakan kapal-kapal komersial masih terus melintas masuk dan keluar Selat Hormuz. Washington juga membantah laporan bahwa kapal perang AS menjadi sasaran serangan di kawasan tersebut. Meski demikian, data LSEG dan Kpler menunjukkan setidaknya tiga kapal tanker LNG berhasil keluar dari Selat Hormuz dengan mematikan sistem pelacak (transponder) dan bergerak menuju Asia. Sementara itu, India melaporkan adanya insiden yang melibatkan sebuah kapal di dekat Pelabuhan Shinas, Oman, pada Kamis. Meski demikian, perusahaan pengilangan minyak India menyatakan pasokan minyak mentah mereka dipastikan aman setidaknya hingga Agustus mendatang. Baca Juga: Iran–AS Makin Dekat ke Kesepakatan Awal, Ini Isi Negosiasinya Persediaan Minyak AS Menyusut Dari sisi fundamental, pasar juga mendapat dukungan dari penurunan stok minyak mentah AS. Data Administrasi Informasi Energi AS (EIA) menunjukkan, persediaan minyak mentah AS turun 7,2 juta barel menjadi 426,5 juta barel pada pekan yang berakhir 5 Juni. Penurunan tersebut jauh lebih besar dibandingkan ekspektasi analis dalam survei Reuters yang memperkirakan penurunan sekitar 4 juta barel. Meski data stok yang lebih ketat biasanya mendukung harga minyak, sentimen pasar pada Kamis lebih didominasi oleh harapan meredanya konflik Timur Tengah sehingga mendorong aksi ambil untung setelah reli tajam beberapa sesi sebelumnya.
Wall Street Ditutup Melonjak, Trump Batalkan Serangan ke Iran
Bursa saham Amerika Serikat (AS) melonjak pada perdagangan Kamis (11/6/2026) setelah Presiden AS Donald Trump membatalkan rencana serangan militer terhadap Iran dan membuka peluang tercapainya kesepakatan damai dalam waktu dekat. Ketiga indeks utama Wall Street mencatat kenaikan harian terbesar sejak 8 April 2026, ketika AS dan Iran menyepakati gencatan senjata sementara. Baca Juga: 2 Tahun Absen, Saham Farmasi PEHA Siap Bagikan Dividen, Cek Rinciannya! Melansir Reuters, Indeks Dow Jones Industrial Average melesat 929,97 poin atau 1,86% ke level 50.848,75. Sementara itu, indeks S&P 500 naik 127,31 poin atau 1,75% menjadi 7.394,30 dan Nasdaq Composite melompat 640,16 poin atau 2,54% ke posisi 25.809,66. Sentimen pasar membaik setelah Trump mengumumkan pembatalan serangan yang sebelumnya direncanakan terhadap Iran hanya beberapa jam sebelum operasi militer tersebut dijadwalkan berlangsung. Trump juga mengatakan bahwa AS dan Iran berpotensi menandatangani perjanjian damai secepatnya akhir pekan ini. Baca Juga: Investor Kripto Indonesia Tumbuh 50%, Industri Fokus Perkuat Literasi Digital Kesepakatan tersebut diyakini dapat membuka kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz yang selama ini terganggu akibat konflik. Kabar tersebut memicu aksi beli di pasar saham dan memperpanjang rebound Wall Street setelah mengalami tekanan pada sesi sebelumnya. Saham-saham teknologi, khususnya sektor semikonduktor, menjadi motor utama penguatan pasar. Indeks Philadelphia Semiconductor (SOX) melonjak 7,9%, mencatat kenaikan harian terbesar sejak April 2025. Baca Juga: IHSG Terkoreksi 0,27% ke 5.886, Cek Saham Net Sell Terbesar Asing, Kamis (11/6) Direktur Per Stirling Capital Management Robert Phipps menilai, reli tersebut juga didorong oleh faktor teknikal setelah pasar mengalami koreksi yang cukup dalam dalam beberapa hari terakhir. "Seperti halnya pasar sebelumnya naik terlalu jauh dan terlalu cepat, penurunan yang terjadi juga terlalu dalam dan terlalu cepat," ujarnya. S&P 500 sendiri sempat terkoreksi dari rekor tertinggi yang dicapai pada awal Juni. Ketegangan di Timur Tengah yang memicu kekhawatiran inflasi menjadi salah satu faktor yang membebani pasar dalam beberapa pekan terakhir. Di sisi lain, perhatian investor kini mulai beralih ke debut perdagangan saham perusahaan antariksa milik Elon Musk, SpaceX, yang dijadwalkan mulai diperdagangkan di bursa Nasdaq pada Jumat (12/6). Baca Juga: Wall Street Menguat Dipimpin Saham Chip, Pasar Tetap Waspadai Timur Tengah SpaceX pada Kamis menetapkan harga penawaran saham perdana (IPO) sebesar US$ 135 per saham dalam transaksi yang disebut sebagai IPO terbesar sepanjang sejarah Amerika Serikat. Perusahaan berhasil menghimpun dana sebesar US$ 75 miliar melalui penjualan sekitar 555,56 juta saham. Nilai tersebut membuat valuasi SpaceX mencapai sekitar US$ 1,77 triliun dan menjadi salah satu perusahaan paling bernilai di dunia. Chief Executive Officer 50 Park Investments Adam Sarhan mengatakan, respons pasar setelah saham mulai diperdagangkan akan menjadi faktor yang jauh lebih penting dibandingkan harga IPO itu sendiri. "Yang paling penting bagi investor adalah memahami horizon investasi mereka," katanya. Meski mayoritas saham menguat, tidak semua emiten menikmati reli pasar. Saham Oracle Corporation anjlok 8,5% setelah perusahaan memproyeksikan belanja modal (capital expenditure/capex) tahun fiskal 2027 di atas ekspektasi Wall Street. Dari sisi makroekonomi, investor juga masih menghadapi kekhawatiran inflasi. Data terbaru menunjukkan harga produsen AS (Producer Price Index/PPI) pada Mei naik lebih tinggi dari perkiraan, sehingga mencatat kenaikan tahunan terbesar dalam lebih dari tiga tahun terakhir.
Sementara itu, jumlah klaim tunjangan pengangguran mingguan di AS meningkat tipis, menunjukkan pasar tenaga kerja mulai melambat meskipun masih relatif solid. Dengan kombinasi inflasi yang tetap tinggi dan ketahanan ekonomi AS, pasar kini memperkirakan bank sentral AS (The Fed) akan mempertahankan suku bunga pada pertemuan pekan depan. Namun, pelaku pasar masih memperhitungkan kemungkinan setidaknya satu kali kenaikan suku bunga sebesar 25 basis poin sebelum akhir tahun.
Erdogan: Agresi Israel ke Lebanon dan Suriah Ancam Turki, Harus Dihentikan
Presiden Turki Tayyip Erdogan mengatakan pada hari Rabu bahwa serangan Israel terhadap Suriah dan Lebanon telah mencapai titik di mana serangan tersebut juga mengancam Turki. Ia menambahkan bahwa "agresi" Israel merupakan ancaman bagi seluruh dunia dan harus dihentikan.
Turki, anggota NATO, pernah menjadi salah satu kritikus paling keras atas serangan Israel terhadap Iran, Gaza, dan Lebanon, dengan mengatakan bahwa Israel adalah hambatan terbesar bagi perdamaian regional. Negara itu telah menghentikan semua perdagangan dengan Israel dan menyerukan tindakan terhadap hal tersebut di pengadilan internasional.
“Serangan yang dilakukan oleh (Perdana Menteri Israel Benjamin) Netanyahu dan kelompok barunya yang melakukan pembunuhan terhadap Lebanon dan Suriah telah membawa masalah ini ke titik yang juga mengancam Turki,” kata Erdogan kepada anggota parlemen dari Partai AK yang berkuasa di parlemen.
Ia menekankan bahwa keamanan Ankara terkait dengan keamanan kedua negara tersebut. Erdogan juga mengatakan Israel memimpin “upaya licik” untuk mengacaukan negara-negara Afrika dan Mediterania dengan menyalakan “api perselisihan” di pulau Siprus yang terpecah secara etnis.
“Entitas kecil ini, yang ambisinya jauh melebihi ukuran mereka, telah menaiki perahu kejahatan Israel, mengambil peran sebagai subkontraktor Zionis, dan mengejar impian di Mediterania Timur,” katanya, tanpa menjelaskan lebih lanjut.
"Tidak seorang pun boleh mengejar petualangan regional... Saya ingin semua orang tahu bahwa jika hak-hak Turki dan Siprus Turki dilanggar di Mediterania Timur, tanggapan kami akan sangat jelas dan sangat kuat."
Turki, tetangga Iran, menyalahkan "provokasi" Israel yang memulai perang AS-Iran.
Erdogan pada Rabu mendesak negara-negara dunia untuk mengambil sikap yang lebih jelas terhadap Israel, dengan mengatakan bahwa mereka semakin berani karena “diamnya komunitas internasional”.
“Menarik Israel kembali ke dalam batas-batas supremasi hukum telah menjadi tugas bersama tidak hanya bagi negara-negara tertentu, tetapi juga bagi seluruh umat manusia,” katanya.
Israel telah melakukan serangan dan pencaplokan wilayah Lebanon sejak agresi negara Zionis itu ke Iran. Mereka membunuh lebih dari 3.000 warga Lebanon selatan dan mendapat perlawanan sengit dari Hizbullah. Iran belakangan menyerang Israel terkait agresi ke Lebanon tersebut. Di Suriah, Israel telah melakukan ratusan serangan sejak penggulingan Presiden Bashar al-Assad pada Desember 2024.
Komentar erdogan muncul hanya beberapa hari setelah menteri dalam negeri Turki mengatakan bahwa suatu hari negaranya akan mewujudkan “pembebasan” Yerusalem, dan bersumpah untuk mengembalikan kendali Turki atas kota yang dikuasai Kekaisaran Ottoman selama ratusan tahun.
Komentar tersebut mendapat kecaman keras dari Israel, dimana Kementerian Luar Negeri Israel mengatakan bahwa “Kekaisaran Ottoman telah tiada” dan bahwa Yerusalem “akan tetap menjadi ibu kota
Hubungan Israel dengan Turki telah memburuk secara drastis dalam beberapa tahun terakhir, terutama sejak dimulainya perang yang dipicu oleh serangan pimpinan Hamas pada 7 Oktober 2023.
Sejak saat itu, Erdogan menjadi salah satu pemimpin asing yang paling kritis terhadap Israel, menuduh Yerusalem melakukan genosida dan kejahatan perang, memuji surat perintah penangkapan ICC terhadap para pemimpin Israel, dan menyerukan PBB untuk merekomendasikan penggunaan kekuatan terhadap Israel.
Turki juga kerap melindungi para pemimpin Hamas, dan Erdogan memuji kelompok tersebut sebagai “pejuang kemerdekaan” sambil mengutuk Israel, termasuk dengan membandingkannya dengan Nazi Jerman dan menyamakan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dengan Hitler. Turki tersebut juga telah menghentikan perdagangan dengan Israel, dan maskapai penerbangan Turki telah berhenti terbang ke Israel.
Amnesty Ungkap Kian Gencarnya Pembersihan Etnis Palestina oleh Israel
Amnesty International mengungkap semakin gencarnya pembersihan etnis Palestina oleh Israel. Amnesty geram karena Israel tak mengerem brutalitasnya terhadap Palestina.
Amnesty memantau kebrutalan Israel dipicu dukungan tersirat maupun eksplisit komunitas internasional terhadap kejahatan Israel. Amnesty menyebut Israel meningkatkan penggusuran paksa warga Palestina guna memperluas kendali atas wilayah di Tepi Barat.
"Israel mempercepat aneksasi melalui kampanye pembersihan etnis yang digerakkan oleh negara dengan menargetkan komunitas Bedouin dan penggembala Palestina di Area C Tepi Barat yang diduduki Israel, sekaligus melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan berupa pemindahan paksa," kata Sekretaris Jenderal Amnesty International, Agnès Callamard pada Rabu (10/6/2026).
Hal yang dikatakan Agnès merujuk laporan Amnesty berjudul "Menghapus semua hal terkait Palestina: Pembersihan etnis oleh Israel atas komunitas Badui dan penggembala di Tepi Barat". Lewat laporan itu, Amnesty mengungkap Israel menjadikan aneksasi formal atas wilayah Palestina sebagai tujuan kebijakan mereka.
"Mereka mempercepat perluasan pemukiman dan perebutan lahan, meningkatkan dukungan finansial dan logistik kepada pemukiman, dan mempersenjatai para pemukim, sehingga memungkinkan kampanye kekerasan brutal yang didukung negara Israel dan pengusiran paksa warga Palestina dari Area C," ujar Agnès.
Agnès menjelaskan area ini mencakup lebih dari 60 persen wilayah Tepi Barat yang diduduki Israel. Lokasi itu digunakan Israel untuk mengendalikan lahan dan demografi, mengingat sumber daya alamnya, lahan penggembalaan dan pertanian yang vital hingga membuat populasi Palestina kian kecil.
Kronologi Pencaplokan Palestina
“Selama tiga setengah tahun terakhir, Israel telah mempercepat kampanye pembersihan etnis di Tepi Barat, mencabut, merampas, dan memindahkan secara paksa komunitas Palestina. Ini bukanlah perbuatan aktor-aktor individual, atau apa yang berulang kali disebut oleh komunitas internasional sebagai sekadar ulah pemukim ekstremis, organisasi, atau satu atau dua menteri. Apa yang kita saksikan adalah aneksasi yang disengaja dan dipimpin oleh negara, yang sepenuhnya melanggar hukum internasional dan terjadi di depan mata seluruh dunia,” kata Agnès.
Dalam laporannya, Amnesty International meneliti 27 komunitas Badui dan penggembala di Area C yang dipindahkan secara paksa antara tahun 2023 dan 2025 atau berisiko dipindahkan. Tim peneliti mewawancarai 45 warga Palestina dari 12 komunitas, yang dipindahkan atau berisiko dipindahkan, serta 19 pengacara, aktivis yang menyaksikan insiden kekerasan pemukim, jurnalis, dan perwakilan LSM Israel dan Palestina.
Amnesty International juga memverifikasi lebih dari 420 video dan gambar, dan melakukan analisis pernyataan resmi pemerintah, perjanjian, undang-undang, perubahan tata kelola, catatan pengadilan, peta, citra satelit, laporan PBB dan masyarakat sipil, dan materi sumber terbuka lainnya.
Agnès sempat membagikan temuannya kepada pihak berwenang Israel pada 13 Mei. Kementerian Pertahanan Israel menanggapi pada 23 Mei dengan menyatakan pasukannya telah menanggapi insiden kekerasan pemukim hingga menangkap tersangka jika perlu. Namun, bukti-bukti yang didokumentasikan oleh Amnesty International menunjukkan realitas yang berbeda.
"Ini termasuk adanya bukti niat Israel untuk melakukan pembersihan etnis dan mencaplok Area C," ujar Agnès.
Selain itu, laporan Amnesty memaparkan kekerasan yang telah berlangsung lama oleh para pemukim Israel terhadap warga Palestina di Tepi Barat justru meningkat saat ini. Kondisi tersebut menyebabkan rekor jumlah pembunuhan dan luka-luka, pengusiran, perusakan properti, dan perampasan tanah secara ilegal.
"Riset ini pun menunjukkan bahwa otoritas Israel telah dengan sengaja menciptakan lingkungan impunitas yang meluas bagi pemukim yang melakukan kekerasan terhadap warga Palestina di Tepi Barat, sehingga memicu kekerasan lebih lanjut," ucap Agnès.
Amnesty International juga mengritik lemahnya sikap Indonesia dalam menghadapi kekerasan sistematis Israel terhadap Palestina. Pemerintah RI dinilai belum mengambil langkah tegas guna mendorong kemerdekaan Palestina.
“Di tengah genosida dan krisis kemanusiaan yang kian memuncak atas bangsa Palestina, seperti yang dijelaskan di laporan Amnesty ini, respons dunia termasuk Indonesia cenderung terjebak dalam retorika normatif tanpa aksi nyata yang konkret," kata Ketua Dewan Pengurus Amnesty International Indonesia, Marzuki Darusman pada Rabu (10/6/2026).
Marzuki menyayangkan mesranya hubungan pemerintah RI dengan pihak Amerika Serikat yang mendukung penyerangan terhadap Palestina. Marzuki mengkritik keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian (BoP) justru tak membuahkan hasil positif bagi Palestina.
"Inisiatif bentukan Trump, yaitu Dewan Perdamaian (BoP), dimana Indonesia dan Israel turut bergabung tapi tanpa representasi yang setara dan bermakna dari Palestina, hingga kini belum menunjukkan solusi,” kata Ketua Dewan Pengurus Amnesty International Indonesia, Marzuki Darusman.
Marzuki mendorong RI tak bergantung pada BoP yang justru berisiko menormalisasi kejahatan apartheid dan genosida Israel. Marzuki kemudian mendesak pemerintah Indonesia menggalang desakan internasional lewat Dewan HAM PBB dan forum-forum internasional lainnya.
"Ini untuk mengakhiri kampanye kekerasan Israel," ujar Marzuki.
Apalagi Indonesia kini menyandang posisi strategis sebagai Presiden Dewan HAM PBB tahun 2026. Sehingga menurut Marzuki Indonesia mengemban tanggung jawab moral yang jauh lebih besar.
"Indonesia tidak boleh pasif, justru sebaliknya harus memimpin dari depan, gencar menggalang solidaritas internasional, dan mengorganisasi desakan diplomatik yang tegas untuk menghentikan kekerasan Israel. Sikap diam dan lamban adalah bentuk pembiaran terhadap kejahatan kemanusiaan,” kata Marzuki yang pernah menjadi Pelapor Khusus PBB untuk situasi HAM di Korea Utara periode 2010-2016.
Dari catatan Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB (OCHA), setidaknya 117 komunitas Palestina, yang sebagian besar terdiri dari suku Badui dan penggembala, telah menjalani pengungsian penuh atau sebagian dari Januari 2023 hingga April 2026. Pada akhir April 2026, setidaknya 5.910 orang telah mengungsi secara paksa, menurut data PBB. Rizky.
IRGC Kirim 12 Rudal Balistik ke Yordania, Klaim Hancurkan F-16, F-15, F-35 Milik AS
Korps Garda Revolusi Iran (IRGC) pada Kamis (12/6/2026) mengeluarkan pernyataan bahwa mereka menembakkan 12 rudal balistik menargetkan pangakalan Amerika Serikat (AS) di Yordania. Menurut IRGC, rudal-rudal mereka menghancurkan jet F-16, F-15, F-35 dan instalasi militer kunci di pangkalan udara itu.
Kirimam rudal dari IRGC sebagai balasan atas serangan AS terhadap bangunan sipil dan militer Iran. Menurut pernyataan resmi IRGC dikutip Mehr News, Angkatan Udara IRGC meluncurkan rudal menuju pangkalan al-Azraq dan pusat kontrol menargetkan gedung yang dijadikan tempat diparkirkan jet-jet tempur AS.
Menurut IRGC serangan rudal mereka sukses menghantam sejumlah besar jet tempur dan fasilitas penting milik militer AS. IRGC memuji "keimanan dan sikap heroisme rakyat Iran" dalam lebih dari 100 hari pada masa perjuangan. IRGC menegaskan, operasi militer akan terus digelar selama kejahatan musuh tetap ada.
Iran pada Kamis (11/6/2026) dini hari waktu setempat memperingatkan bahwa kawasan Timur Tengah akan menjadi “neraka” bagi Amerika Serikat di tengah meningkatnya ketegangan terkait Selat Hormuz. Dalam pernyataan yang dikutip oleh Mehr News Agency, Komandan Angkatan Udara IRGC, Seyed Majid Mousavi, memperingatkan pihak-pihak yang berupaya mengancam “Selat Hormuz yang suci.”
“Jika Anda membuat Selat Hormuz tidak aman, kami akan mengubah kawasan ini menjadi neraka bagi Anda dari seluruh wilayah Iran,” katanya.
Mousavi menyebut peringatan tersebut sebagai respons terhadap apa yang ia gambarkan sebagai kenekatan Amerika di kawasan. Sebelumnya, IRGC menyampaikan telah menyerang 18 target militer utama Amerika Serikat di pangkalan Ali Al Salem dan Ahmad Al Jaber di Kuwait, bersama dengan pangkalan Sheikh Isa di Bahrain.
Komandan IRGC: Timur Tengah akan Jadi 'Neraka' Jika AS Terus Ganggu Selat Hormuz
Iran pada Kamis (11/6/2026) dini hari waktu setempat memperingatkan bahwa kawasan Timur Tengah akan menjadi “neraka” bagi Amerika Serikat di tengah meningkatnya ketegangan terkait Selat Hormuz. Dalam pernyataan yang dikutip oleh Mehr News Agency, Komandan Angkatan Udara Korps Garda Revolusi Islam (IRGC), Seyed Majid Mousavi, memperingatkan pihak-pihak yang berupaya mengancam “Selat Hormuz yang suci.”
“Jika Anda membuat Selat Hormuz tidak aman, kami akan mengubah kawasan ini menjadi neraka bagi Anda dari seluruh wilayah Iran,” katanya.
- Mousavi menyebut peringatan tersebut sebagai respons terhadap apa yang ia gambarkan sebagai kenekatan Amerika di kawasan. Sebelumnya, IRGC menyampaikan telah menyerang 18 target militer utama Amerika Serikat di pangkalan Ali Al Salem dan Ahmad Al Jaber di Kuwait, bersama dengan pangkalan Sheikh Isa di Bahrain.
Perkembangan tersebut terjadi di tengah meningkatnya ketegangan secara cepat setelah serangan Amerika Serikat terhadap wilayah selatan Iran dan pengumuman Teheran yang menutup Selat Hormuz bagi seluruh kapal yang melintas.
Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) mengumumkan 18 titik aset militer Amerika Serikat di Kuwait dan Bahrain menjadi sasaran serangan di tengah ketegangan kawasan yang kembali mengalami eskalasi. IRGC menyatakan target-targetnya tersebut antara lain pangkalan udara Ali Al Salem dan Ahmad Al Jaber di Kuwait serta pangkalan udara Sheikh Isa di Bahrain.
Terpisah, militer Iran menyatakan telah menyerang sistem Patriot dan fasilitas komunikasi miliki Armada Kelima AS di Bahrain. Militer Iran juga mengkonfirmasi sejumlah drone telah diluncurkan ke arah Armada Kelima AS sebagai balasan atas apa yang mereka sebut sebagai serangan AS terhadap Iran selatan.
Pasukan Iran juga senantiasa siap mengkonfrontasi musuh "hingga napas terakhir" dan tidak akan mundur hingga semua musuh mendapat ganjaran atas tindakan mereka, demikian pernyataan militer Iran.
Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan ancaman yang menargetkan infrastruktur sipil bukan menunjukkan kekuatan, namun tanda keputusasaan melawan kedaulatan Iran. Dalam cuitannya di media sosial X dikutip pada Rabu (10/6/2026), Pezeshkian menekankan infrastruktur vital adalah kebutuhan dasar masyarakat.
Menurut Presiden Iran, serangan ke infrastruktur tersebut, mulai jaringan transportasi hingga fasilitas listrik dan air, bukanlah pamer kekuatan, melainkan tanda keputusasaan menghadapi kehendak suatu bangsa. Selain itu, Juru Bicara Angkatan Bersenjata Iran Brigjen Abolfazl Shekarchi mengatakan Teheran akan membalas segala ancaman dengan kekuatan yang lebih besar dengan menekankan kemampuan Iran menghadapi tekanan dan ancaman asing.
Shekarchi berbicara saat upacara peringatan pertama pahlawan yang gugur dalam perang 12 hari melawan AS-Israel menjelaskan negaranya terus menunjukkan tanggapan tegas terhadap segala ancaman.
"Seperti yang telah kami buktikan, kami akan menanggapi setiap ancaman dengan balasan yang lebih brutal, lebih kuat, dan lebih menghancurkan dibanding sebelumnya," tegas Shekarchi.
Dia mengatakan setiap ancaman dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah ditanggapi Iran dengan balasan yang menakutkan. Iran tidak akan mundur di tengah dominasi sistem global, kata dia secara khusus menuding Trump dan pemimpin Israel Benjamin Netanyahu.
"Tidak ada alasan untuk khawatir," kata Shekarchi menambahkan Iran akan menang dengan kuasa Tuhan.
Iran Sasar 18 Aset Militer AS di Dua Negara Ini, Tegaskan Siap Konfrontasi hingga ‘Napas Terakhir’
Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) mengumumkan 18 titik aset militer Amerika Serikat (AS) di Kuwait dan Bahrain menjadi sasaran serangan di tengah ketegangan kawasan yang kembali mengalami eskalasi. Dalam pernyataannya, Kamis (11/6/2026), IRGC menyatakan target-targetnya tersebut antara lain pangkalan udara Ali Al Salem dan Ahmad Al Jaber di Kuwait serta pangkalan udara Sheikh Isa di Bahrain.
Terpisah, militer Iran menyatakan telah menyerang sistem Patriot dan fasilitas komunikasi miliki Armada Kelima AS di Bahrain. Militer Iran juga mengkonfirmasi sejumlah drone telah diluncurkan ke arah Armada Kelima AS sebagai balasan atas apa yang mereka sebut sebagai serangan AS terhadap Iran selatan.
Pasukan Iran juga senantiasa siap mengonfrontasi musuh "hingga napas terakhir" dan tidak akan mundur hingga semua musuh mendapat ganjaran atas tindakan mereka, demikian pernyataan militer Iran. Pernyataan tersebut disampaikan di tengah ketegangan kawasan yang mengalami eskalasi menyusul serangan AS ke Iran selatan dan serangan balasan Iran terhadap aset militer AS di kawasan.
Menyusul serangan Amerika Serikat terhadap Iran, Teheran meluncurkan serangan rudal terhadap Pangkalan Udara Harir milik AS di Irak utara. Kantor berita Iran, Nour News, pada Kamis melaporkan bahwa Iran juga menyerang sebuah situs radar AS di Wilayah Kurdistan Irak serta kapal-kapal AS di Selat Hormuz dan Teluk Persia.
Sebelumnya pada Rabu (10/6/2026), Presiden AS, Donald Trump, menuduh Teheran mengulur-ulur perundingan dan mengatakan bahwa Amerika Serikat berniat melancarkan serangan berskala besar terhadap Iran. Sementara itu pada Kamis dini hari waktu setempat, media Iran melaporkan adanya ledakan di kota-kota Minab, Mohr, Bandar Abbas, dan Sirik. Sistem pertahanan udara diaktifkan di Tehran dan wilayah selatan negara tersebut.
Markas Besar Pusat Khatam al-Anbiya Angkatan Bersenjata Iran juga melaporkan adanya pelanggaran wilayah udara Iran bagian selatan oleh sebuah pesawat tempur F-16 milik AS. Markas tersebut kemudian mengumumkan penutupan Selat Hormuz bagi seluruh kapal dan mengancam akan memberikan respons yang menghancurkan apabila terjadi serangan lebih lanjut dari AS.
Selat Hormuz ditutup total oleh Iran, pada Kamis (11/6/2026), termasuk untuk kapal-kapal komersial, usai Amerika Serikat (AS) kembali melancarkan serangan. Markas Besar Khatam al-Anbiya menegaskan semua kapal yang mencoba melintas akan menjadi target.
Profesor Norwegia: Jangan Mimpi Bisa Bikin Rusia Bertekuk Lutut
Profesor Universitas Norwegia Tenggara, Glenn Diesen, memperingatkan bahwa serangan terhadap wilayah Rusia tidak akan memaksa Moskow untuk menyerah dalam konflik yang berlangsung dengan Ukraina. Menurut dia, langkah tersebut justru berpotensi meningkatkan ketegangan antara Rusia dan negara-negara Barat.
Dalam wawancara yang disiarkan saluran YouTube Judging Freedom beberapa waktu lalu, Diesen mengatakan sejumlah pihak di Barat kerap menilai serangan ke wilayah Rusia sebagai tanda melemahnya posisi Moskow. Namun, ia menilai anggapan tersebut tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan.
"Selalu ada anggapan bahwa ketika Rusia mengalami kerusakan, maka mereka akan kalah. Namun, Rusia memiliki kemampuan untuk menahan tekanan tanpa harus menyerah," kata Diesen.
Ia menambahkan, situasi saat ini justru berisiko mendorong eskalasi konflik yang lebih besar. Menurutnya, harapan bahwa Rusia akan menyerah akibat serangan-serangan tersebut tidak realistis.
Diesen juga menilai negara-negara Barat telah melampaui berbagai batas dalam upaya menekan dan memprovokasi Rusia. Namun, ia berpendapat bahwa langkah-langkah tersebut belum berhasil mengubah posisi strategis Moskow.
Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova mengkritik keputusan Uni Eropa yang terus memberikan dukungan pendanaan kepada pemerintah Ukraina di bawah Presiden Volodymyr Zelenskyy. Menurut Zakharova, kebijakan tersebut menunjukkan bahwa negara-negara Eropa belum memprioritaskan penyelesaian damai konflik.
Pemerintah Rusia berulang kali menyatakan bahwa pasokan senjata Barat kepada Ukraina tidak akan mengubah jalannya konflik, melainkan hanya memperpanjang perang. Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov juga menegaskan bahwa pengiriman senjata ke Ukraina akan dianggap sebagai target yang sah oleh militer Rusia.
Konflik Rusia-Ukraina yang berlangsung sejak Februari 2022 terus menjadi sumber ketegangan antara Moskow dan negara-negara Barat. Sejumlah negara anggota NATO dan Uni Eropa hingga kini tetap memberikan bantuan militer maupun finansial kepada Ukraina, sementara Rusia menilai dukungan tersebut memperpanjang konflik dan menghambat upaya penyelesaian.
Sejumlah pengamat menilai Rusia memiliki sejumlah keunggulan struktural yang membuat negara itu sulit dipaksa menyerah melalui tekanan militer maupun ekonomi. Faktor-faktor tersebut mencakup luas wilayah, kekayaan sumber daya alam, kapasitas militer, serta pengalaman sejarah dalam menghadapi konflik berkepanjangan.
Rusia merupakan negara terbesar di dunia dengan wilayah yang membentang dari Eropa Timur hingga Samudra Pasifik. Luas wilayah tersebut memberikan kedalaman strategis yang besar, sehingga membuat negara itu lebih sulit dilumpuhkan dibandingkan negara-negara dengan wilayah yang lebih kecil.
Selain itu, Rusia memiliki cadangan energi dan sumber daya alam yang sangat besar. Sebagai salah satu produsen utama minyak, gas alam, dan berbagai komoditas penting dunia, Moskow masih memiliki sumber pemasukan yang signifikan meskipun menghadapi berbagai sanksi ekonomi dari negara-negara Barat.
Di bidang militer, Rusia tetap menjadi salah satu kekuatan militer terbesar dunia. Negara itu memiliki persenjataan konvensional dalam jumlah besar, industri pertahanan yang kuat, serta arsenal nuklir yang menempatkannya sejajar dengan Amerika Serikat sebagai kekuatan strategis global.
Faktor lain yang kerap disorot adalah pengalaman historis Rusia dalam menghadapi perang besar. Dalam sejarah modern, Rusia pernah menghadapi invasi Napoleon pada abad ke-19 dan serangan Jerman Nazi pada Perang Dunia II. Dalam kedua peristiwa tersebut, Rusia mampu bertahan meski harus menanggung kerugian besar.
Pengalaman sejarah tersebut membentuk pandangan bahwa masyarakat dan negara Rusia memiliki daya tahan tinggi terhadap tekanan eksternal. Karena itu, sejumlah analis menilai harapan bahwa Rusia akan menyerah hanya karena serangan ke wilayahnya atau tekanan ekonomi jangka pendek merupakan perhitungan yang terlalu sederhana.
Meski demikian, para pengamat juga mengingatkan bahwa kemampuan bertahan tidak berarti Rusia kebal terhadap dampak perang. Konflik yang berkepanjangan tetap membawa konsekuensi ekonomi, sosial, dan politik yang besar bagi semua pihak yang terlibat, termasuk Rusia sendiri.
Meningkatnya serangan terhadap wilayah Rusia memunculkan kekhawatiran baru di kalangan pengamat keamanan internasional, yakni kemungkinan terjadinya bentrokan langsung antara Rusia dan NATO. Meski hingga kini aliansi tersebut belum terlibat secara resmi dalam perang, dukungan militer yang terus mengalir ke Ukraina membuat hubungan Moskow dan negara-negara anggota NATO semakin tegang.
Sejak konflik pecah pada Februari 2022, Amerika Serikat dan sejumlah negara Eropa telah memasok berbagai jenis persenjataan canggih kepada Ukraina, mulai dari sistem pertahanan udara hingga rudal jarak jauh. Rusia berulang kali menuduh dukungan tersebut menjadikan NATO sebagai pihak yang terlibat secara tidak langsung dalam konflik.
Kekhawatiran meningkat ketika serangan drone dan rudal Ukraina mulai menjangkau wilayah yang jauh di dalam Rusia. Moskow menilai penggunaan senjata Barat dalam operasi semacam itu dapat memicu eskalasi yang tidak diinginkan, terutama jika serangan dianggap mengancam kepentingan strategis Rusia.
Para analis menilai risiko terbesar bukan terletak pada keputusan politik yang disengaja untuk berperang, melainkan pada kemungkinan salah perhitungan atau insiden yang berkembang di luar kendali. Dalam situasi konflik yang semakin kompleks, sebuah serangan, kesalahan identifikasi target, atau insiden militer dapat memicu respons yang lebih luas dari kedua pihak.
Di sisi lain, negara-negara NATO terus menegaskan bahwa mereka tidak menginginkan konfrontasi langsung dengan Rusia. Para pemimpin Barat berulang kali menyatakan dukungan kepada Ukraina bertujuan membantu mempertahankan kedaulatan negara tersebut, bukan memicu perang antara NATO dan Rusia.
Meski demikian, jalur diplomasi antara Moskow dan Barat saat ini berada pada titik terendah dalam beberapa dekade terakhir. Kondisi tersebut membuat ruang komunikasi krisis menjadi semakin penting untuk mencegah kesalahpahaman yang berpotensi memperluas konflik.
Karena itu, banyak pengamat memandang setiap peningkatan serangan ke wilayah Rusia sebagai perkembangan yang perlu dicermati. Semakin tinggi tingkat eskalasi di medan perang, semakin besar pula risiko konflik Ukraina berkembang menjadi krisis keamanan yang lebih luas dengan dampak global.
Amerika Serikat dan negara-negara Eropa hingga kini tetap menjadi pendukung utama Ukraina dalam menghadapi invasi Rusia. Dukungan tersebut diwujudkan melalui bantuan militer, keuangan, pelatihan pasukan, serta pengiriman berbagai jenis persenjataan yang nilainya mencapai puluhan miliar dolar sejak perang dimulai pada 2022.
Bagi negara-negara Barat, dukungan kepada Kyiv dipandang sebagai upaya mempertahankan kedaulatan dan integritas wilayah Ukraina. Para pemimpin Barat berulang kali menegaskan bahwa perubahan perbatasan melalui kekuatan militer tidak boleh menjadi preseden yang diterima dalam tatanan internasional.
Selain alasan politik dan keamanan, banyak negara NATO menilai hasil perang di Ukraina akan memengaruhi stabilitas kawasan Eropa dalam jangka panjang. Jika Rusia memperoleh keuntungan strategis yang signifikan, sejumlah negara di Eropa Timur khawatir tekanan keamanan terhadap kawasan tersebut akan meningkat.
Amerika Serikat juga melihat dukungan kepada Ukraina sebagai bagian dari strategi mempertahankan pengaruhnya di Eropa dan menjaga kredibilitas aliansi Barat. Karena itu, Washington terus memimpin berbagai paket bantuan militer yang kemudian diikuti oleh negara-negara sekutunya.
Di sisi lain, para pendukung bantuan militer berpendapat bahwa penghentian pasokan senjata secara tiba-tiba dapat melemahkan kemampuan pertahanan Ukraina. Mereka menilai bantuan tersebut diperlukan agar Kyiv tetap memiliki posisi tawar dalam setiap kemungkinan perundingan damai di masa depan.
Namun, kebijakan tersebut tidak lepas dari kritik. Sejumlah kalangan di Eropa dan Amerika menilai bantuan yang terus mengalir berisiko memperpanjang konflik dan meningkatkan peluang eskalasi dengan Rusia. Kritik juga muncul terkait besarnya biaya yang harus ditanggung negara-negara donor di tengah berbagai tantangan ekonomi domestik.
Perdebatan itulah yang membuat isu bantuan militer kepada Ukraina tetap menjadi salah satu topik paling sensitif dalam politik internasional. Di tengah belum terlihatnya akhir perang, Barat tampaknya masih memandang dukungan kepada Kyiv sebagai bagian penting dari strategi menghadapi Rusia dan menjaga keseimbangan keamanan di Eropa.
Di tengah pertempuran yang terus berlangsung, berbagai upaya diplomatik untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina telah dilakukan oleh sejumlah negara dan organisasi internasional. Namun hingga kini, belum ada satu pun inisiatif yang berhasil menghasilkan kesepakatan damai yang dapat diterima kedua belah pihak.
Pada tahap awal konflik, Rusia dan Ukraina sempat menggelar beberapa putaran perundingan. Meski pembicaraan tersebut menghasilkan sejumlah kesepahaman terkait isu kemanusiaan, negosiasi gagal mencapai terobosan dalam persoalan-persoalan utama seperti status wilayah yang diperebutkan, jaminan keamanan, dan masa depan hubungan Ukraina dengan NATO.
Sejumlah negara juga berupaya mengambil peran sebagai mediator. Turki beberapa kali memfasilitasi pertemuan antara kedua pihak dan berhasil membantu tercapainya kesepakatan ekspor gandum melalui Laut Hitam. Namun keberhasilan tersebut tidak berkembang menjadi proses perdamaian yang lebih luas.
Di sisi lain, berbagai proposal perdamaian yang diajukan oleh negara-negara lain juga menghadapi kendala besar. Rusia dan Ukraina tetap memiliki posisi yang sangat berbeda mengenai syarat penghentian perang. Kyiv menuntut pemulihan penuh wilayahnya, sementara Moskow bersikeras mempertahankan kepentingan strategis yang telah diperolehnya selama konflik.
Dukungan militer dan politik dari negara-negara Barat kepada Ukraina serta hubungan yang semakin memburuk antara Rusia dan Barat turut memperumit proses negosiasi. Dalam kondisi saling tidak percaya yang tinggi, ruang kompromi menjadi semakin sempit.
Para pengamat menilai peluang tercapainya perdamaian jangka pendek masih terbatas selama kedua pihak meyakini bahwa tujuan mereka dapat dicapai melalui jalur militer. Karena itu, meskipun berbagai inisiatif diplomatik terus bermunculan, perang Rusia-Ukraina hingga kini masih belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir dalam waktu dekat.
Keji, Serangan AS Putus Akses Air Warga Iran di Tengah Kekeringan
Serangan terkini Amerika Serikat ke wilayah Iran dilaporkan menghancurkan sedikitnya dua menara air yang krusial bagi kehidupan puluhan ribu warga. Menyerang fasilitas penting bagi warga sipil seperti itu termasuk dalam salah satu kejahatan perang.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmaeil Baghaei menuduh militer AS “sengaja” menyerang infrastruktur air sipil di Sirik, sebuah kota pelabuhan di provinsi Hormozgan, Iran selatan. Serangan itu menghancurkan dua waduk yang memasok air minum ke lebih dari 20.000 penduduk di 10 desa, tulis Baghaei dalam postingan media sosial.
“Ini bukan kerusakan sampingan – ini adalah kejahatan perang yang diperhitungkan dan merupakan pelanggaran mencolok terhadap hak asasi manusia dan hukum kemanusiaan internasional,” katanya. “AS harus bertanggung jawab atas serangan brutal sistematis terhadap infrastruktur pendukung kehidupan warga sipil.”
Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC) Iran mengatakan serangan AS, yang mengenai sasaran termasuk Sirik, Jask, Minab, Pulau Qeshm dan pelabuhan Bandar Abbas, telah menyebabkan kerusakan besar pada menara telekomunikasi di kota Sirik dan menghancurkan dua reservoir air di sana.
Kantor berita Iran West Asia News Agency (WANA) melaporkan pada Rabu, mengutip “laporan yang tersedia”, bahwa dua waduk beton penyimpanan air di distrik Bamani di Kabupaten Sirik, Provinsi Hormozgan, di Iran selatan, 1.012 km dari ibu kota, Teheran, telah terkena serangan AS. IRGC mengklaim serangan terhadap pangkalan militer AS di Bahrain, Kuwait dan Yordania sebagai pembalasan serangan itu.
Waduk yang terkena dampak menyediakan air minum bagi lebih dari 20.000 warga di kota Kouhestak dan 10 desa sekitarnya. WANA melaporkan perkiraan awal kerugian sebesar 780.000 dolar AS hingga 830.000 dolar AS.
Iran sudah menghadapi kekeringan selama bertahun-tahun dan penurunan curah hujan sebelum perang AS-Israel melawan Iran dimulai. Setelah bertahun-tahun menerapkan praktik pertanian yang buruk dan salah urus, pasokan air utama Iran, termasuk waduk, sungai, dan cadangan air tanah, terus mengering.
Menurut data Aqueduct dari World Resources Institute, yang melacak risiko air global, kekurangan air di Iran tergolong “sangat tinggi” – yang berarti negara tersebut menggunakan lebih dari 80 persen sumber daya air terbarukan setiap tahunnya.
Tahun lalu menandai tahun kelima berturut-turut kekeringan di Iran. Pada bulan November 2025, krisis air begitu parah sehingga Bendungan Amir Kabir di Teheran hanya mampu menampung 8 persen dari kapasitasnya, sementara di seluruh negeri, 19 bendungan besar telah mengering.
Pada 7 Maret, ketika rudal terbang melintasi wilayah tersebut dalam perang habis-habisan antara Iran dan AS-Israel, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menuduh AS menyerang pabrik desalinasi di Pulau Qeshm di lepas pantai Iran di Selat Hormuz. Serangan tersebut dilaporkan memutus pasokan air ke 30 desa.
"Pasokan air di 30 desa terkena dampaknya. Menyerang infrastruktur Iran adalah tindakan berbahaya dengan konsekuensi yang serius. AS yang menetapkan preseden ini, bukan Iran," tulis Araghchi di postingan X.
Pabrik desalinasi mengubah air laut menjadi air yang cocok untuk minum, irigasi, dan keperluan industri. Fasilitas-fasilitas ini sangat penting di wilayah seperti Teluk, dimana air tawar langka.
Isa Bozorgzadeh, juru bicara industri air Iran, mengklaim serangan AS terhadap reservoir air adalah kejahatan perang, WANA melaporkan. Hukum humaniter internasional mengklasifikasikan infrastruktur air, termasuk instalasi air minum, instalasi pengolahan dan jaringan pipa, sebagai properti sipil yang tidak dianggap sebagai sasaran sah selama perang.
Peraturan Berlin tentang Sumber Daya Air, yang dirancang oleh Asosiasi Hukum Internasional (ILA) dan diadopsi pada tahun 2004, merupakan seperangkat prinsip hukum internasional yang tidak mengikat tentang bagaimana negara harus menggunakan, membagi, dan melindungi air.
Peraturan Berlin melarang negara-negara yang sedang berperang untuk menghancurkan instalasi air “jika tindakan tersebut akan menyebabkan penderitaan yang tidak proporsional terhadap warga sipil”.
China Akhiri Patroli Penjaga Pantai, Taiwan: Kedaulatan Tidak Dapat Dilanggar
Taiwan mengatakan, kedaulatan maritim Taiwan tidak dapat dilanggar oleh upaya China untuk menciptakan kesan palsu tentang yurisdiksi, setelah China mengakhiri patrili di lepas pantai timurnya. Mengutip Reuters, Kamis (11/6/2026), China marah setelah Jepang dan Filipina bulan lalu mengatakan mereka akan memulai pembicaraan formal tentang batas maritim mereka, dengan menganggap hal itu melibatkan perairan di lepas pantai Taiwan. Pada Sabtu malam, media pemerintah China melaporkan bahwa kapal-kapal telah dikirim untuk melakukan "operasi penegakan hukum lalu lintas maritim khusus" dan memeriksa kapal-kapal di perairan timur Taiwan sebagai tanggapan atas pengumuman Jepang dan Filipina. Baca Juga: Harga Emas Stabil di Atas US$ 4.000 Kamis (11/6), Fokus Beralih ke Data PPI AS Pada Rabu malam, media pemerintah China mengatakan patroli tersebut telah berakhir, setelah "memeriksa 198 kapal yang lewat dan memperbaiki pelanggaran yang melibatkan tiga kapal", melakukan survei hidrografi dan berpatroli di daerah tempat kabel bawah laut berada. Penjaga pantai Taiwan mengatakan Beijing tidak memiliki yurisdiksi di perairan tersebut — dan bahwa setiap kali kapal-kapal China muncul, kapal-kapal Taiwan sendiri akan "dengan paksa mengusir mereka, dan menjaga kebebasan dan keselamatan navigasi". "Kedaulatan maritim negara kami tidak dapat dilanggar," kata penjaga pantai Taiwan dalam sebuah pernyataan. "Negara mana pun yang mengklaim yurisdiksi akan diusir tanpa kecuali." Media pemerintah China menerbitkan gambar peta dasar operasi kapal-kapalnya, menunjukkan panah yang mengelilingi Taiwan. Baca Juga: Bursa Asia Berguguran Kamis (11/6), Ketegangan AS-Iran Katrol Harga Minyak Kapal Dagang Diganggu oleh China Taiwan mengatakan minggu ini bahwa tiga kapal dagang yang lewat di daerah tersebut "diganggu" oleh penjaga pantai China yang meminta informasi tentang titik asal dan tujuan mereka dan mengklaim yurisdiksi. Juru bicara Penjaga Pantai Taiwan, Hsieh Ching-chin, mengatakan kepada wartawan pada hari Kamis bahwa beberapa kapal tersebut memang menanggapi kapal-kapal China dengan informasi seperti "pelabuhan tujuan mereka berikutnya". "China tidak memiliki hak kedaulatan sama sekali di perairan timur Taiwan", tambahnya. Baca Juga: Bursa China dan Hong Kong Lesu Kamis (11/6), Waspadai Serangan Baru AS ke Iran "Administrasi Penjaga Pantai kami, terlepas dari kewarganegaraannya, akan mengusir tanpa kecuali kapal mana pun yang terlibat dalam upaya menegakkan yurisdiksi, untuk mempertahankan kedaulatan kami," kata Hsieh. China tidak mengakui kedaulatan yang diklaim oleh Taiwan, dan kapal perang serta pesawat tempur China beroperasi di sekitar pulau itu hampir setiap hari. Pemerintah Taiwan mengatakan hanya rakyat pulau itu yang dapat menentukan masa depan mereka, dan Presiden Lai Ching-te telah berulang kali menawarkan pembicaraan dengan China. Beijing telah menolak Lai, dengan mengatakan bahwa ia adalah seorang "separatis".