News Komoditi & Global ( Jumat, 23 Januari 2026 )
Harga Emas Global Melonjak ke Rekor Tertinggi Sepanjang Masa menyusul Pelemahan Dolar AS, di tengah Penilaian Pelaku Pasar terhadap Prospek Suku Bunga The Fed
Harga emas kembali melonjak ke rekor tertinggi sepanjang masa menyusul pelemahan dolar AS, di tengah penilaian pelaku pasar terhadap prospek suku bunga Federal Reserve rilis menyusul data ekonomi AS. Melansir Bloomberg, harga emas di pasar spot menguat 0,39% ke level US$4.955,32 per troy ounce pada awal perdagangan Jumat (23/1/2026), setelah ditutup melonjak 2,1% ke US$4.930,96 per troy ounce pada sesi sebelumnya. Adapun harga emas berjangka Comex AS juga menguat 1,51% ke level US$4.913,40 per troy ounce, sedangkan harga perak di pasar spot menguat 0,4% ke rekor tertinggi baru di US$96,62 per troy ounce. Harga emas menguat menyusul rilis data ekonomi AS yang lebih rendah dari perkiraan. Klaim awal tunjangan pengangguran bertahan di 200.000 pekan lalu. Kenaikan permohonan bantuan pengangguran juga lebih kecil dari perkiraan, menandakan gelombang PHK yang terbatas. Di sisi lain, belanja pribadi mencatat laju yang solid pada November, mempertegas daya tahan konsumen. “Emas tampaknya merespons pelemahan dolar selama sesi perdagangan AS,” kata Kepala Strategi Komoditas Global TD Securities Bart Melek seperti dikutip Bloomberg.
Ramalan Nasib Harga Emas Pekan Terakhir Januari 2026 Meski permintaan aset lindung nilai mereda setelah AS melunakkan retorika terkait Greenland, Melek menilai sikap The Fed yang lebih dovish berpotensi membuka ruang pemangkasan suku bunga di paruh kedua tahun ini. Hal ini menjadi faktor yang menguntungkan aset tanpa imbal hasil seperti emas. Sementara itu, Goldman Sachs Group Inc. menaikkan proyeksi harga emas akhir tahun menjadi US$5.400 dari sebelumnya US$4.900, dengan alasan meningkatnya permintaan dari investor swasta dan bank sentral. Analis Daan Struyven dan Lina Thomas menilai risiko “sangat condong ke atas” karena investor sektor swasta berpeluang melakukan diversifikasi lebih lanjut di tengah ketidakpastian kebijakan global yang berkepanjangan.
Wall Street Ditutup Naik, Terdorong Pelonggaran Tarif dan Data Positif
Indeks-indeks utama Wall Street ditutup menguat pada Kamis (22/1/2026), mencatat kenaikan untuk hari kedua berturut-turut, seiring investor kembali memborong saham setelah Presiden AS Donald Trump mencabut ancaman tarif terhadap sekutu Eropa dan data ekonomi menunjukkan ketahanan ekonomi Amerika Serikat (AS).
Melansir Reuters, Indeks Dow Jones Industrial Average naik 306,78 poin atau 0,63% ke level 49.384,01. S&P 500 menguat 37,73 poin atau 0,55% ke 6.913,35, sementara Nasdaq Composite melonjak 211,20 poin atau 0,91% ke 23.436,02.
Penguatan ini terjadi sehari setelah S&P 500 mencatat kenaikan persentase harian terbesar dalam dua bulan.
Saat itu, Trump mundur dari rencana penerapan tarif sebagai alat tekanan untuk merebut Greenland dan menyatakan kerangka kesepakatan untuk mengakhiri sengketa wilayah Denmark tersebut sudah “di depan mata”.
Investor dengan cepat kembali masuk ke pasar saham setelah manuver balik arah Trump pada Rabu.
Meski begitu, dua hari penguatan ini belum sepenuhnya menutup kerugian yang dialami tiga indeks utama AS pada Selasa, ketika ancaman tarif Trump mengguncang pasar global.
Secara mingguan, S&P 500 dan Nasdaq Composite masih turun 0,4%, sementara Dow Jones Industrial Average relatif stagnan.
“Sangat aneh bangun setiap hari sebagai manajer investasi tanpa tahu apakah hari itu seperti pagi Natal atau Jumat tanggal 13,” ujar Gregg Abella, CEO Investment Partners Asset Management.
Menurut Abella, isu geopolitik membuat pengelolaan portofolio klien semakin menantang di tengah volatilitas, sekaligus menegaskan pentingnya diversifikasi lintas saham, sektor, dan kelas aset.
Mencerminkan meningkatnya selera risiko investor, indeks saham berkapitalisasi kecil Russell 2000 naik 0,8% dan ditutup di level tertinggi sepanjang masa.
Musim laporan keuangan mulai memanas dan berpotensi menguji sentimen pasar, seiring perusahaan memaparkan dampak permintaan konsumen, tekanan biaya, serta kondisi makroekonomi yang bergejolak terhadap kinerja akhir tahun mereka.
Sejumlah saham “Magnificent Seven” dijadwalkan melaporkan kinerja pekan depan. Mengingat bobotnya yang besar dalam indeks, kinerja dan prospek emiten-emiten ini akan sangat memengaruhi arah pasar secara keseluruhan, terutama untuk menilai apakah kisah pertumbuhan yang menopang valuasi tinggi mereka masih berlanjut.
Ketujuh saham tersebut menguat pada Kamis, dipimpin Meta yang melonjak 5,7% dan Tesla yang naik 4,2%.
Saham perbankan secara umum tampil positif seiring rilis laporan keuangan. Namun, Huntington Bancshares anjlok 6% setelah laporan kuartal IV terbebani biaya terkait akuisisi terbaru.
Beberapa bank regional besar juga terkoreksi, dengan Fifth Third Bancorp turun 3,7% dan Regions Financial melemah 1,3%.
Procter & Gamble naik 2,6% usai merilis kinerja kuartalan. Sementara itu, Intel yang melaporkan kinerja setelah penutupan pasar naik tipis 0,1% dan membawa kenaikan sepanjang 2026 menjadi 47,2%.
Sebaliknya, Abbott ambles 10%, penurunan harian terbesar sejak 2002, setelah produsen alat kesehatan tersebut memproyeksikan laba kuartal berjalan di bawah ekspektasi pasar.
GE Aerospace turun 7,4% meski memproyeksikan laba tahunan di atas perkiraan analis.
Produsen saus pedas Cholula, McCormick, merosot 8,1% setelah memprediksi laba tahunan 2026 yang lemah akibat kenaikan biaya terkait tarif dan input lainnya.
Data ekonomi terbaru turut menopang sentimen positif pasar.
Belanja konsumen AS meningkat solid pada November dan Oktober, sehingga ekonomi diperkirakan tetap berada di jalur pertumbuhan kuat untuk kuartal ketiga berturut-turut, berdasarkan indeks pengeluaran konsumsi pribadi (PCE).
Data terpisah menunjukkan klaim awal tunjangan pengangguran negara bagian meningkat lebih rendah dari perkiraan pekan lalu.
Selain itu, ekonomi AS tercatat tumbuh 4,4% pada kuartal III 2025, sedikit lebih tinggi dari estimasi sebelumnya.
Donald Trump: Calon Ketua The Fed Tinggal Satu di Kepala Saya
Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengisyaratkan bahwa ia hampir menentukan sosok yang akan menggantikan Jerome Powell sebagai Ketua Federal Reserve (The Fed).
Dalam wawancara dengan CNBC di sela Forum Ekonomi Dunia di Davos, Rabu (21/1/2026), Trump mengatakan proses seleksi telah mengerucut dan kini tinggal satu kandidat di benaknya.
“Kami awalnya tiga, lalu jadi dua. Dan saya bisa bilang mungkin sekarang tinggal satu di pikiran saya,” ujar Trump.
Trump juga menyatakan ketertarikannya untuk mempertahankan penasihat ekonomi Gedung Putih, Kevin Hassett, di posisinya saat ini. Menurut Trump, Hassett terlalu berharga untuk dipindahkan.
“Saya justru ingin mempertahankannya di tempat dia sekarang. Saya tidak ingin kehilangan dia. Dia sangat bagus di televisi,” kata Trump.
Trump menyebut seluruh kandidat yang tersisa sebagai sosok berkualitas. Salah satu nama yang ia puji adalah Rick Rieder, kepala manajer investasi obligasi BlackRock, yang dinilai tampil sangat mengesankan saat wawancara.
Selain Rieder, dua kandidat lain yang sebelumnya disebut Trump dan para pembantunya adalah Gubernur The Fed Christopher Waller dan mantan Gubernur The Fed Kevin Warsh.
Pada Selasa (20/1), Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengatakan Trump telah menyaring kandidat menjadi empat orang.
Trump kembali melontarkan kritik terhadap Jerome Powell, yang kerap menjadi sasaran kecamannya. Trump menilai Powell terlalu lambat memangkas suku bunga dan mengkritik kepemimpinannya secara keseluruhan di bank sentral AS.
Saat ditanya apakah Scott Bessent masuk dalam kandidat Ketua The Fed, Trump menyebutnya sosok yang “fantastis”, namun menegaskan Bessent ingin tetap menjabat sebagai Menteri Keuangan.
Sebelumnya, Bessent mengatakan keputusan soal Ketua The Fed baru kemungkinan diumumkan sesaat sebelum atau setelah pertemuan di Davos.
Trump menyebut dirinya menginginkan sosok Ketua The Fed seperti Alan Greenspan, mantan Ketua The Fed yang menjabat lama.
Trump berpendapat pertumbuhan ekonomi yang kuat tidak selalu memicu inflasi atau mengharuskan kenaikan suku bunga.
“Dulu, saat ekonomi bagus, pasar saham naik setelah data positif diumumkan. Sekarang, pasar justru anjlok karena mereka berpikir suku bunga akan dinaikkan,” ujar Trump.
Pernyataan Trump ini muncul di tengah memanasnya hubungan pemerintahannya dengan Jerome Powell. Pekan lalu, Alan Greenspan bersama sejumlah mantan pejabat keuangan senior mengecam penyelidikan pidana yang diluncurkan pemerintahan Trump terhadap Powell.
Trump dan Bessent juga mengkritik Powell atas kebijakan suku bunga. Bahkan, Departemen Kehakiman AS telah melayangkan surat panggilan (subpoena) kepada Powell terkait renovasi gedung kantor pusat The Fed.
Powell menyatakan ancaman tuntutan pidana tersebut merupakan konsekuensi dari independensi The Fed dalam menetapkan suku bunga berdasarkan kepentingan publik, bukan mengikuti keinginan presiden.
Sebagai catatan, Trump menunjuk Powell sebagai Ketua The Fed pada 2017, dan Presiden Joe Biden kemudian mengukuhkannya kembali untuk masa jabatan kedua.
Masa jabatan Powell sebagai Ketua The Fed berakhir Mei 2026, sementara masa jabatannya sebagai anggota Dewan Gubernur The Fed berlangsung hingga 2028.
Trump bahkan menyiratkan tekanan terhadap Powell agar mundur lebih cepat.
“Saya rasa hidupnya tidak akan terlalu bahagia jika dia memilih bertahan sampai masa jabatannya di Dewan Gubernur berakhir,” kata Trump.
Namun Powell sejauh ini belum memberikan pernyataan tegas mengenai rencananya ke depan.
Netanyahu Gabung Dewan Perdamaian Bentukan Trump meski Berstatus Penjahat Perang
Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu telah menerima undangan dari Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk bergabung dengan "Dewan Perdamaian". Kantor Netanyahu mengumumkan di media sosial pada hari Rabu bahwa pemimpin rezim Zionis itu akan bergabung dengan inisiatif itu, meskipun Mahkamah Pidana Internasional (ICC) telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadapnya atas kejahatan perang di Gaza. Apa yang disebut sebagai "Dewan Perdamaian" dibentuk Trump sebagai bagian dari fase kedua perjanjian gencatan senjata Israel dengan Hamas untuk mengakhiri perang brutal Israel di Gaza. Baca Juga: Trump Jual Kursi Dewan Perdamaian Gaza Seharga Rp16,9 Triliun Sejumlah pemimpin dunia telah diundang untuk bergabung dengan badan tersebut, yang menurut Trump akan mengawasi pembangunan kapasitas pemerintahan, hubungan regional, rekonstruksi, daya tarik investasi, pendanaan skala besar, dan mobilisasi modal di Gaza. Penerimaan Netanyahu atas tempat di dewan tersebut terjadi meskipun kantornya sebelumnya telah mengkritik susunan komite eksekutif, yang mencakup saingan regional Israel; Turki. Sementara itu, partisipasi pemimpin Israel tersebut—terlepas dari surat perintah ICC yang dikeluarkan pada tahun 2023 yang menuduhnya mengawasi kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza—akan menambah kekhawatiran tentang objektivitas dewan tersebut, yang akan dipimpin Trump sambil tetap mengendalikan susunannya. “Warga Palestina melihat Netanyahu sebagai penghalang bagi setiap upaya pemerintahan Trump untuk maju ke fase kedua dari rencana perdamaian presiden AS untuk Gaza," kata Nida Ibrahim, jurnalis Al Jazeera, yang melaporkan dari Qalandiya di Tepi Barat yang diduduki Israel, Kamis (22/1/2026). Mereka percaya, lanjut dia, bahwa satu-satunya minat Netanyahu pada fase kedua adalah untuk melaksanakan pelucutan senjata Hamas, sementara dia tetap tidak tertarik untuk menarik pasukan melewati apa yang disebut garis kuning – elemen kunci lainnya. "Jadi, apakah Netanyahu memenuhi tugas dewan seperti yang disajikan masih harus dilihat, tetapi ada banyak skeptisisme,” kata Ibrahim. Putin Juga Diundang untuk Gabung Netanyahu bukanlah satu-satunya undangan yang diburu oleh ICC atas kejahatan perang. Presiden Rusia Vladimir Putin juga diundang untuk bergabung dengan "Dewan Perdamaian" pada hari Senin, meskipun diburu ICC atas tuduhan kejahatan perang Rusia di Ukraina. Presiden Belarusia Alexander Lukashenko, sekutu Putin, juga dilaporkan diundang untuk bergabung dengan dewan itu oleh Trump. Kantor Netanyahu sebelumnya mengatakan bahwa komite eksekutif tersebut tidak terkoordinasi dengan pemerintah Israel dan "bertentangan dengan kebijakannya", tanpa mengklarifikasi keberatannya. Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, telah mengkritik dewan tersebut dan menyerukan agar Israel mengambil tanggung jawab unilateral atas masa depan Gaza. Anggota dewan termasuk Uni Emirat Arab, Maroko, Vietnam, Belarus, Hongaria, Kazakhstan, dan Argentina. Lainnya, termasuk Inggris Raya dan badan eksekutif Uni Eropa, mengatakan mereka telah menerima undangan tetapi belum menanggapi. Belum jelas berapa banyak atau pemimpin mana lagi yang akan menerima undangan. Anggota dewan eksekutif termasuk Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, Utusan Khusus Steve Witkoff, menantu Trump, Jared Kushner, mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, CEO Apollo Global Management Marc Rowan, Presiden Bank Dunia Ajay Banga, dan wakil penasihat keamanan nasional Trump, Robert Gabriel.
AS Ingin Caplok Greenland, Putin: Itu Bukan Urusan Rusia
Presiden Rusia Vladimir Putin angkat bicara terkait upaya Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk mengakuisisi Greenland yang membuat Denmark berada di ambang kehancuran dan mengguncang persatuan NATO. Pemimpin Kremlin itu mengatakan dia tidak khawatir tentang masalah tersebut. "Apa yang terjadi pada Greenland bukanlah urusan kami," kata Putin dalam pidatonya yang disiarkan televisi pada pertemuan Dewan Keamanan Nasional Rusia pada Rabu malam. Baca Juga: Negara-negara NATO Kerahkan Tentara ke Greenland, Rusia Sangat Prihatin "Kebetulan, Denmark selalu memperlakukan Greenland sebagai koloni dan cukup keras, jika bukan kejam, terhadapnya. Tapi itu masalah yang berbeda sama sekali, dan saya ragu ada yang tertarik dengan hal itu saat ini," paparnya, yang dilansir NDTV, Kamis (22/1/2026). "Tentu saja itu tidak menyangkut kami. Saya pikir mereka akan menyelesaikannya sendiri," lanjut Putin, mengingatkan bahwa pada tahun 1917, Denmark telah menjual Kepulauan Virgin kepada Amerika Serikat. Putin juga mengingatkan bahwa pada tahun 1867, Rusia telah menjual Alaska kepada Amerika Serikat seharga 7,2 juta dolar AS. Sementara itu, Trump mengeklaim bahwa Greenland adalah wilayah Amerika. Dia pun menyerukan pembicaraan segera dengan Denmark untuk membawa pulau Arktik tersebut di bawah kendali AS, menggambarkan langkah tersebut sebagai hal penting bagi keamanan nasional AS dan NATO. Trump menyampaikan pernyataan tersebut pada hari Rabu di Forum Ekonomi Dunia di Davos. Dia mengatakan Washington ingin Denmark membuka negosiasi tentang pengalihan kedaulatan atas pulau terbesar di dunia tersebut. Trump telah lama berupaya mendapatkan kendali AS atas wilayah otonom Kerajaan Denmark tersebut, yang memiliki populasi sekitar 56.000 jiwa, dengan mengeklaim bahwa pulau itu sangat penting untuk melawan apa yang dia gambarkan sebagai ancaman dari Rusia dan China. Baik Moskow maupun Beijing telah menolak klaim ancaman tersebut. Rusia telah mengecam apa yang disebutnya sebagai percepatan militerisasi Arktik oleh NATO. “Pulau besar yang tidak aman ini sebenarnya adalah bagian dari Amerika Utara, di perbatasan utara Belahan Barat. Belahan Bumi kami,” kata Trump. “Itu adalah wilayah kami," katanya lagi, seperti dikutip dari TIME. “Tidak ada kekuatan di NATO yang mampu melindungi Greenland kecuali Amerika Serikat. Akuisisi Greenland oleh kita tidak akan melemahkan NATO, tetapi akan memperkuatnya,” imbuh dia. Trump mengatakan AS ingin Denmark menyetujui transfer kedaulatan sehingga sistem pertahanan rudal Golden Dome yang diusulkannya dapat dibangun di pulau itu. “Yang kita inginkan adalah sepotong es yang mampu melindungi perdamaian global,” paparnya. Presiden Amerika itu juga mengeklaim bahwa pasukan AS mengambil alih pertahanan Greenland setelah Denmark diduduki oleh Nazi Jerman selama Perang Dunia II. “Kami terpaksa bertindak dan mengirim pasukan kami untuk mempertahankan Greenland. Setelah Perang Dunia II, kami mengembalikan Greenland kepada Denmark. Betapa bodohnya kami melakukan itu. Tapi kami melakukannya,” kata Trump. Dia menambahkan bahwa AS akan bersyukur jika proposal mengenai Greenland diterima, tetapi akan mengingat penolakan. Trump sebelumnya mengatakan dia akan berusaha untuk memperoleh pulau itu “dengan cara mudah atau cara sulit.”
Jika Diinvasi AS, Kanada Terapkan Gaya Perang Mujahidin Afghanistan
Militer Kanada menyusun model respons terhadap invasi hipotetis AS. Strategi tersebut dilaporkan membayangkan peperangan non-konvensional, gaya pemberontakan yang terinspirasi oleh pejuang mujahidin Afghanistan. Keputusan tersebut dilaporkan dipicu oleh meningkatnya ketegangan NATO, yang dipicu oleh kampanye Presiden AS Donald Trump untuk mengambil alih Greenland dan saran berulang-ulangnya bahwa Kanada harus menjadi bagian dari AS. Melansir Globe and Mail yang mengutip pejabat pertahanan senior, para perencana sedang memodelkan serangan dari selatan, memperkirakan pasukan AS akan menguasai posisi darat dan maritim utama Kanada hanya dalam waktu dua hari. Karena tidak mampu menangkis serangan konvensional, militer membayangkan peperangan bergaya pemberontakan, dengan unit-unit kecil pasukan tidak reguler atau warga sipil bersenjata melakukan sabotase, serangan pesawat tak berawak, dan serangan cepat – taktik yang dimodelkan pada operasi mujahidin Afghanistan terhadap pasukan Soviet dalam perang 1979-1989. Baca Juga: 11 Perang Terlama dalam Sejarah Manusia, Ada yang Berdarah-darah hingga 781 Tahun Diyakini ini adalah pertama kalinya dalam satu abad Angkatan Bersenjata Kanada memodelkan potensi serangan AS terhadap negara tersebut, anggota pendiri NATO dan mitra AS dalam pertahanan udara kontinental. Para pejabat menekankan bahwa model tersebut adalah "kerangka kerja konseptual dan teoretis, bukan rencana militer," dan bahwa invasi AS dianggap tidak mungkin terjadi, meskipun dorongan Trump terhadap Greenland dilaporkan mendorong para perencana untuk memeriksa skenario tersebut. Trump telah lama berupaya mengambil alih wilayah Arktik otonom Denmark, dengan alasan kekhawatiran keamanan dan kebutuhan untuk melawan Rusia dan China. Retorika ini telah memicu gesekan dengan mitra NATO Eropa, yang menolak perubahan apa pun dalam status Greenland dan memperingatkan bahwa langkah tersebut dapat mengakhiri aliansi tersebut. Pekan lalu, Trump mengumumkan tarif baru terhadap negara-negara Eropa yang menentang rencananya kecuali kesepakatan tercapai. Trump juga berulang kali menyarankan agar Kanada menjadi negara bagian AS ke-51, dengan alasan bahwa hal itu akan menguntungkan warga Kanada. Pada hari Senin, ia memposting gambar yang dihasilkan AI tentang dirinya bertemu dengan para pemimpin Eropa di Ruang Oval, dengan peta yang menunjukkan bendera AS di atas Greenland, Kanada, Kuba, dan Venezuela. Sementara itu, Perdana Menteri Kanada Mark Carney mengakui bahwa "tatanan internasional berbasis aturan" selalu merupakan narasi yang sebagian salah, yang secara sadar dipertahankan oleh negara-negara selama beberapa dekade karena menguntungkan mereka. Dalam pidatonya di Forum Ekonomi Dunia di Davos pada hari Selasa, Carney mengatakan bahwa negara-negara seperti Kanada makmur di bawah dan mempromosikan sistem yang mereka pahami tidak sepenuhnya benar. “Kita tahu bahwa kisah tatanan internasional berbasis aturan sebagian salah, bahwa yang terkuat akan mengecualikan diri mereka sendiri ketika menguntungkan, bahwa aturan perdagangan ditegakkan secara asimetris,” kata Carney. “Dan kita tahu bahwa hukum internasional diterapkan dengan keketatan yang berbeda-beda tergantung pada identitas terdakwa atau korban,” tambahnya, membandingkan kepatuhan selama beberapa dekade dengan seorang pemilik toko yang memajang tanda politik yang tidak dia yakini, menyebutnya sebagai "hidup dalam kebohongan" untuk "menghindari masalah." Carney berpendapat bahwa "kesepakatan ini tidak lagi berhasil," menyatakan bahwa "kita berada di tengah-tengah keretakan, bukan transisi." Ia menggambarkan realitas baru "persaingan kekuatan besar yang semakin intensif" di mana integrasi ekonomi, tarif, dan infrastruktur keuangan digunakan sebagai "senjata" dan "pemaksaan." Komentarnya menggemakan pernyataan Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov pada hari Selasa, yang mengatakan aturan global telah "dibuang begitu saja" dan digantikan oleh permainan "kekuatan adalah kebenaran." Moskow telah lama mengkritik tatanan yang dipimpin Barat, dengan alasan bahwa tatanan tersebut digunakan untuk memaksakan aturan kepada pihak lain yang diabaikan oleh kekuatan-kekuatan besar itu sendiri. Pernyataan tersebut muncul di tengah meningkatnya ketegangan menyusul serangkaian tindakan berani oleh AS. Sejak Presiden Donald Trump kembali menjabat, AS telah melancarkan serangan terhadap fasilitas nuklir Iran, menyerang Caracas dan menculik Presiden Venezuela Nicolas Maduro, dan sekarang sedang berupaya mengakuisisi Greenland dari sekutu NATO Denmark sambil mengancam tarif terhadap penentang Eropa atas langkah tersebut. Perdana Menteri Belgia Bart De Wever mendesak sekutu-sekutu Eropa di Davos pada hari Selasa untuk memilih antara martabat dan menjadi "budak yang sengsara" dalam menghadapi tuntutan Washington.
Tak Mau Bergantung pada AS Lagi, Eropa Akan Kembangkan Bom Nuklir Sendiri
Negara-negara Eropa telah mempertanyakan komitmen Amerika Serikat (AS) selama beberapa dekade untuk melindungi mereka dari Rusia yang bersenjata nuklir. Benua biru itu sekarang berupaya untuk mengembangkan bom nuklirnya sendiri daripada terus bergantung pada AS. Enam pejabat senior Eropa mengungkapkan hal itu, yang dikutip NBC News, Kamis (22/1/2026). Tiga pejabat senior Eropa mengatakan para pemimpin Eropa sedang membahas apakah akan lebih mengandalkan Prancis dan Inggris yang bersenjata nuklir daripada AS, atau bahkan mengembangkan senjata atom mereka sendiri. Diskusi tersebut menjadi semakin mendesak dalam beberapa pekan terakhir karena Presiden AS Donald Trump, yang mengecam negara-negara Eropa dalam pidatonya di Forum Ekonomi Dunia di Davos pada hari Rabu, menuntut AS untuk mengakuisisi Greenland. Baca Juga: Sekutu Putin: Jika Rusia Hampir Kalah, Senjata Nuklir Digunakan dan Eropa Hancur! Presiden Prancis Emmanuel Macron, yang negaranya merupakan satu-satunya anggota Uni Eropa yang memiliki bom nuklir, diperkirakan akan menyampaikan pidato penting tentang kebijakan nuklir Prancis dalam beberapa pekan mendatang. “Kami sedang membahas bagaimana melindungi Eropa dengan penangkal nuklir dengan atau tanpa Amerika Serikat,” kata salah satu pejabat Eropa. Pejabat lainnya menggambarkan diskusi di antara para pemimpin Eropa tentang cara-cara untuk melindungi diri dari Rusia yang bersenjata nuklir tanpa AS sebagai “intens dan produktif.” Dorongan baru dari beberapa sekutu terdekat Amerika untuk merancang masa depan keamanan mereka yang tidak mencakup prinsip inti dukungan AS menggarisbawahi betapa khawatirnya para pemimpin Eropa terhadap sikap Trump yang semakin bermusuhan terhadap benua itu dan ancaman yang semakin besar dari Rusia. Diskusi tersebut juga menandakan pergeseran dinamika keamanan di Barat yang dapat menggagalkan upaya global selama beberapa dekade untuk mengurangi, bukan meningkatkan, proliferasi nuklir. Emma Belcher, seorang ahli pengendalian senjata dan presiden Ploughshares, sebuah yayasan yang berfokus pada pengurangan ancaman senjata nuklir, mengatakan Eropa sedang mengalami "krisis kepercayaan". "Kami memiliki sistem pencegahan yang diperluas dan janji AS kepada sekutu bahwa jika mereka diserang dengan senjata nuklir, Amerika Serikat akan merespons," kata Belcher. "Ini benar-benar mencegah penyebaran senjata nuklir selama beberapa dekade. Tetapi tantangannya sekarang adalah itu hanya berfungsi jika sekutu percaya bahwa komitmen AS itu nyata," ujarnya. Negara-negara Eropa sedang menjajaki berbagai pilihan, kata tiga pejabat Eropa. Mereka mengatakan bahwa opsi tersebut termasuk meningkatkan persenjataan nuklir Prancis, memindahkan kembali pesawat pengebom berkemampuan nuklir Prancis ke luar Prancis, dan memperkuat pasukan konvensional Prancis dan negara-negara Eropa lainnya di sayap timur NATO. Opsi lain yang sedang dibahas adalah melengkapi negara-negara Eropa yang tidak memiliki program senjata nuklir dengan kemampuan teknis untuk memperolehnya, kata para pejabat Eropa tersebut. Memiliki kemampuan teknis untuk berpotensi membangun senjata nuklir tidak akan melanggar Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir, tetapi mengambil langkah-langkah konkret, seperti membuat uranium yang diperkaya tinggi, akan melanggarnya. Ditanya tentang komitmen Trump terhadap janji Amerika selama beberapa dekade untuk menggunakan persenjataan nuklirnya jika perlu untuk melindungi Eropa dari potensi serangan Rusia, juru bicara Gedung Putih Anna Kelly mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa Trump "telah berbuat lebih banyak untuk NATO daripada siapa pun." Dia mengatakan dorongan Trump agar anggota NATO menghabiskan lebih banyak anggaran pertahanan "membantu Eropa mengambil tanggung jawab yang lebih besar untuk pertahanan mereka sendiri." "Amerika Serikat adalah satu-satunya mitra NATO yang dapat melindungi Greenland, dan presiden memajukan kepentingan NATO dalam hal ini," kata Kelly. Dalam aliansi NATO, Prancis dan Inggris adalah satu-satunya anggota yang memiliki senjata nuklir selain AS, meskipun persenjataan mereka jauh lebih kecil dan kurang mumpuni. AS memiliki sekitar 3.700 hulu ledak nuklir. Prancis memiliki sekitar 290, yang mampu diluncurkan dari kapal selam dan pesawat terbang, dan Inggris memiliki sekitar 225 hulu ledak untuk armada kapal selamnya. Seorang mantan pejabat senior AS mengatakan Prancis dan Inggris kekurangan daya tembak untuk mencegah Rusia sendiri, menolak gagasan itu sebagai "konyol". "Persediaan nuklir mereka menyedihkan," kata pejabat itu, karena mereka tidak memeliharanya selama beberapa dekade dan bergantung pada payung nuklir AS. Beberapa pejabat Eropa juga skeptis bahwa Prancis dapat memberikan alternatif yang kredibel terhadap persenjataan nuklir Amerika yang sangat besar, dan mereka khawatir bahwa setiap perubahan yang dijanjikan Macron dapat dibatalkan tergantung pada siapa yang memenangkan Pemilu Prancis 2027. Misalnya, pemimpin sayap kanan Marine Le Pen mengatakan bahwa persenjataan nuklir Prancis seharusnya hanya digunakan untuk kepentingan Prancis sendiri. Di Swedia, pemimpin Demokrat sayap kanan dan anggota koalisi pemerintahan negara itu, Jimmie Akeeson, mengatakan Maret lalu bahwa "semuanya harus dipertimbangkan", termasuk negara-negara Eropa yang memperoleh senjata nuklir mereka sendiri, di tengah kekhawatiran tentang apakah Eropa dapat mengandalkan AS. Namun Heloise Fayet, seorang peneliti di Institut Hubungan Internasional Prancis di Paris, menyarankan bahwa diskusi di antara negara-negara Eropa tentang pembentukan program senjata nuklir mereka sendiri mungkin lebih merupakan taktik daripada kenyataan. "Saya melihatnya lebih sebagai seruan minta tolong," kata Fayet. "Mereka mengatakan, 'Hei, bantu kami, atau kami akan melakukan sesuatu yang gila'." Menteri Luar Negeri Finlandia Elina Valtonen mengatakan dalam sebuah wawancara dengan NBC News bahwa masalah pencegahan nuklir adalah masalah yang dapat diselesaikan dalam aliansi NATO. “Untuk saat ini, kami sangat bergantung pada Amerika Serikat. Dan saya akan mengatakan bahwa memiliki payung perlindungan itu dan juga terlibat secara aktif dalam NATO juga merupakan kepentingan AS,” kata Valtonen. “Tentu saja, kami terbuka untuk pertanyaan atau ide apa pun, dan terutama solusi, terkait pencegahan nuklir di masa depan.” Kekhawatiran di Eropa tentang penanggulangan persenjataan nuklir Rusia juga muncul di tengah runtuhnya perjanjian pengendalian senjata antara AS dan Rusia. Pada bulan Juli, Prancis dan Inggris mengumumkan kesepakatan kerja sama nuklir, yang disebut "Deklarasi Norwood", tetapi detailnya masih minim. Perdana Menteri Polandia Donald Tusk mengatakan pada bulan Maret bahwa negaranya "sedang berbicara serius" dengan para pejabat Prancis tentang berada di bawah perlindungan senjata nuklir Prancis. Bahkan sebelum menjabat, Kanselir Jerman Friedrich Merz mengatakan tahun lalu bahwa dia terbuka terhadap gagasan Prancis menyediakan payung nuklir untuk Jerman, sebuah proposal yang ditolak oleh pemerintah Jerman sebelumnya. Komentar mereka muncul setelah Macron secara terbuka mengusulkan untuk memulai pembicaraan dengan negara-negara Eropa untuk membahas bagaimana kemampuan nuklir Prancis dapat berkontribusi pada keamanan benua tersebut. Menteri Luar Negeri Belanda, David van Weel, mengatakan dalam sebuah wawancara dengan NBC News bahwa Belanda "tidak sepenuhnya tertutup" terhadap gagasan Prancis menyediakan pencegahan nuklir bagi negara-negara Eropa. Pemerintah Eropa lainnya, termasuk Jerman, telah menyatakan minat yang luas agar Prancis memainkan peran yang lebih besar, tetapi mereka juga belum menguraikan posisi yang pasti. David van Weel, berbicara kepada NBC News saat berada di Davos untuk Forum Ekonomi Dunia, menambahkan, “Kami masih menganggap NATO sebagai landasan keamanan kami. Pada saat yang sama, kami melihat bahwa dunia sedang berubah dan bahwa kita memasuki dunia persaingan geopolitik di mana Eropa juga perlu meningkatkan perannya dan perlu menjadi mitra yang lebih setara dengan AS daripada sekarang.” Seorang pejabat Inggris menolak untuk berkomentar langsung tentang diskusi senjata nuklir di antara negara-negara Eropa. “Sikap kami terus ditinjau dan menanggapi ancaman yang berkembang,” kata pejabat tersebut. Tidak seperti Prancis, Inggris sangat bergantung pada militer AS untuk rudal nuklir dan dukungan lainnya bagi persenjataannya. Pidato Macron yang diperkirakan akan disampaikan mengenai kebijakan nuklir Prancis, yang mungkin akan disampaikan paling cepat pada bulan Februari, dapat memperjelas apa yang siap dilakukan Paris.
Trump Ragu kalau NATO Bela AS ketika Diserang Musuh
Presiden AS Donald Trump meragukan apakah anggota NATO akan membantu Amerika jika diserang. Dia menekankan bahwa Washington akan tetap membela sekutunya di blok tersebut. Berbicara pada sebuah pengarahan pada hari Selasa, Trump mengklaim dirinya sebagai dermawan utama NATO, sambil mengingat bahwa di bawah kepemimpinannya, anggota blok telah berjanji untuk meningkatkan pengeluaran militer menjadi 5% dari PDB. "Saya melakukan lebih banyak untuk NATO daripada orang lain yang masih hidup atau sudah meninggal," klaimnya, dilansir RT. Namun, Trump menyuarakan kekhawatiran tentang komitmen pertahanan NATO. "Saya melihat semua hal itu, tetapi NATO juga harus memperlakukan kita dengan adil. Ketakutan terbesar saya terhadap NATO adalah [bahwa] kita menghabiskan banyak uang dengan NATO, dan saya tahu kita akan datang untuk menyelamatkan mereka, tetapi saya benar-benar mempertanyakan apakah mereka akan datang untuk menyelamatkan kita atau tidak." Baca Juga: Foto 326 Korban Tewas pada Demonstrasi di Iran Bocor ke Media Pasal 5 dari perjanjian pendirian NATO menetapkan bahwa serangan bersenjata terhadap satu anggota dianggap sebagai serangan terhadap semua anggota, tetapi hal itu memberi setiap negara kebebasan untuk mengambil "tindakan yang dianggap perlu," termasuk penggunaan kekuatan bersenjata. Pasal ini hanya pernah digunakan sekali, setelah serangan 11 September 2001 terhadap AS, ketika blok tersebut mendukung operasi kontra-terorisme AS. Klausul pertahanan kolektif tidak diterapkan jika anggota NATO diserang oleh anggota lain. Komentar Trump muncul di tengah kebuntuan dengan anggota NATO Eropa atas upayanya untuk mengakuisisi Greenland, wilayah otonom Denmark, dan ancamannya untuk mengenakan tarif guna menekan negara-negara NATO yang mendukung Denmark. Sementara Trump mengklaim AS membutuhkan pulau itu untuk alasan keamanan nasional, negara-negara Eropa telah menolak dan memperingatkan tentang "spiral penurunan yang berbahaya" dan erosi persatuan blok tersebut. Awal bulan ini, Daily Mail melaporkan bahwa Trump telah memerintahkan penyusunan rencana untuk potensi invasi ke Greenland, dengan sumber-sumber memperingatkan bahwa hal itu dapat menyebabkan "kehancuran NATO dari dalam."
6 Alasan Jerman Bangun Militer Terkuat di Eropa, dari Tidak Percaya kepada Trump dan NATO
Pada awal tahun, pria Jerman berusia 18 tahun mulai menerima kuesioner wajib yang mencatat kesiapan mereka untuk dinas militer berdasarkan undang-undang yang disahkan bulan lalu. Bergabung dengan militer saat ini bersifat sukarela, tetapi undang-undang mengizinkan pemerintah untuk memperkenalkan wajib militer guna mencapai tujuannya membangun apa yang disebutnya sebagai angkatan darat terkuat di Eropa untuk pertama kalinya sejak Perang Dunia II. November lalu, personel aktif berjumlah 184.000 tentara, peningkatan 2.500 sejak Mei, ketika Kanselir Friedrich Merz pertama kali mengatakan kepada parlemen bahwa angkatan darat, atau Bundeswehr, "perlu menjadi angkatan darat konvensional terkuat di Eropa". “Ini adalah jumlah terbesar yang mereka miliki dalam waktu yang sangat lama, dan ini sudah menjadi kekuatan terkuat yang kita miliki sejak 2021,” kata Timo Graf, seorang peneliti senior di Pusat Sejarah Militer dan Ilmu Sosial Bundeswehr di Potsdam, kepada Al Jazeera. 6 Alasan Jerman Bangun Militer Terkuat di Eropa, dari Tidak Percaya kepada Trump dan NATO 1. Menawarkan Gaji Tinggi Pemerintah sedang membujuk anggota layanan sukarela dengan kontrak 23 bulan, dengan gaji dan tunjangan yang besar. Kontrak tersebut kemudian dapat diperpanjang menjadi layanan profesional tanpa batas waktu. “Gajinya 2.600 euro (USD3.000), dan karena perumahan gratis, asuransi kesehatan gratis, mereka akan mendapatkan sekitar 2.300 euro (USD2.700) setelah pajak dan potongan. Itu banyak uang untuk anak muda,” kata Graf. Jerman telah membuat komitmen NATO untuk mencapai 260.000 personel aktif pada tahun 2035, dan untuk menggandakan jumlah pasukan cadangannya menjadi 200.000. Hal ini akan membuat jumlah tentara Jerman mendekati setengah juta orang seperti pada akhir Perang Dingin. Berita ini telah membuat Moskow tidak nyaman. 2. Siap Hadapi Konfrontasi dengan Rusia “Pemerintah baru Jerman mempercepat persiapan untuk konfrontasi militer skala penuh dengan Rusia,” kata duta besar Rusia untuk Jerman, Sergey Nechayev, kepada portal berita Jerman Apolut dalam sebuah wawancara bulan lalu. Namun, dari sudut pandang Jerman, penolakan Rusia untuk menarik diri dari Ukraina-lah yang telah memicu kemauan politik untuk menghabiskan 108 miliar euro ($125 miliar) untuk membangun kembali angkatan bersenjata tahun ini, setara dengan 2,5 persen dari produk domestik bruto (PDB), dan lebih dari dua kali lipat anggaran tahun 2021 sebesar 48 miliar euro ($56 miliar). “Hanya dalam satu tahun, kami telah beralih dari 58 persen menjadi 65 persen dukungan untuk peningkatan pengeluaran pertahanan,” kata Graf. Pada tahun 2030, Jerman akan menghabiskan 3,5 persen dari PDB-nya untuk pertahanan. Baca Juga: Warga Greenland Diminta Bersiap Hadapi Serangan AS 3. Takut Diinvasi Putin Menurut survei Desember oleh Politbarometer, jajak pendapat pemilu dan program televisi Jerman, delapan dari 10 warga Jerman kini yakin Presiden Rusia Vladimir Putin tidak serius mengejar kesepakatan perdamaian dalam perang di Ukraina, dan banyak yang mulai mempercayai peringatan para pejabat intelijen bahwa Rusia berencana untuk akhirnya memperluas perangnya ke negara-negara NATO. Tahun 2029 telah dipresentasikan sebagai kemungkinan tanggal bagi Rusia untuk menyerang NATO, dan itu telah menjadi tanggal acuan bagi masyarakat,” kata Graf. “Kita dapat melihat selama empat tahun terakhir perang ini bahwa kita telah berjalan dalam tidur, tidak memahami beratnya situasi. Masa depan Eropa dipertaruhkan di sini.” 4. Tidak Percaya dengan Trump Persepsi ancaman dari Rusia hanyalah satu sisi dari persamaan. Masyarakat Jerman telah menemukan hilangnya kepercayaan mereka pada Amerika Serikat selama setahun terakhir sama transformatifnya. Sebuah jajak pendapat yang dilakukan oleh saluran pemerintah ZDF pada Juni 2025 menanyakan kepada warga Jerman, “Akankah AS terus menjamin keamanan Eropa sebagai bagian dari NATO?” Tujuh puluh tiga persen mengatakan tidak. Pada bulan Desember, mayoritas ini telah meningkat menjadi 84 persen. Sembilan dari 10 warga Jerman sekarang melihat pengaruh politik AS di Eropa sebagai hal yang berbahaya, tampaknya takut akan dukungan terbuka terhadap partai-partai sayap kanan yang pro-Rusia, seperti yang terjadi dalam pemilihan federal Jerman pada Februari tahun lalu. Strategi Keamanan Nasional Presiden AS Donald Trump, yang diterbitkan November lalu, memberi tahu Eropa bahwa mereka menghadapi "penghapusan peradaban", karena regulasi yang berlebihan dari Brussel dan "kebijakan migrasi yang mengubah benua dan menciptakan perselisihan, sensor kebebasan berbicara dan penindasan oposisi politik, penurunan angka kelahiran, dan hilangnya identitas nasional dan kepercayaan diri" – posisi nativistik yang dipegang oleh sayap kanan jauh Eropa. “Mereka menyadari… Trump sama sekali tidak tertarik membantu Jerman,” kata Jenderal Ben Hodges, yang dulunya memimpin pasukan AS di Eropa. “Strategi Keamanan Nasional sangat buruk… itu adalah penghinaan besar dari Trump kepada Eropa,” katanya kepada Al Jazeera. Orang Jerman memiliki sedikit kepercayaan pada Washington, sehingga enam dari sepuluh orang bahkan tidak lagi mempercayai penangkal nuklir AS, dan tiga perempat ingin melihatnya digantikan dengan penangkal Anglo-Prancis. “Orang-orang yang menghargai NATO dan mereka yang pro-Uni Eropa bertemu dalam gagasan NATO Eropa,” kata Graf. “Orang Jerman masih menghargai NATO sebagai organisasi pertahanan, hanya saja mereka tidak mempercayai Amerika untuk memainkan peran mereka di NATO, dan mereka mendukung gagasan NATO Eropa.” Graf mengatakan jajak pendapat Bundeswehr menunjukkan bahwa dukungan untuk tentara Eropa, yang selalu diragukan di Jerman, yang keamanannya secara khusus dibangun NATO pada tahun 1949, melonjak dalam setahun terakhir sebesar 10 poin menjadi 57 persen. 5. Masih Mengalami Mimpi Buruk Janji Merz bukanlah hal baru. Pendahulunya, Olaf Scholz dari Partai Sosial Demokrat, juga berjanji untuk membangun angkatan bersenjata terkuat di Eropa pada tahun 2022, tahun di mana Rusia melancarkan invasi skala penuh ke Ukraina. Namun, meskipun Scholz berhasil mendapatkan persetujuan parlemen untuk peningkatan anggaran pertahanan sebesar $120 miliar, dana tambahan tersebut baru mulai mengalir kemudian, pada tahun 2024. Pemerintah Scholz pada saat itu menyalahkan prosedur birokrasi, tetapi beberapa orang percaya ada juga hambatan budaya. “Bundeswehr tidak dipandang positif dan, oleh karena itu, tidak ada orang waras yang akan memilihnya sebagai karier. Jadi, itu akan menjadi hal yang lebih khusus, mungkin lebih untuk orang-orang di sisi kanan spektrum politik,” kata Minna Alander, seorang peneliti di Pusat Analisis Kebijakan Eropa yang mengkhususkan diri dalam keamanan dan pertahanan, kepada Al Jazeera. “Orang Jerman yang berpendidikan tinggi, orang Jerman yang lebih tua, tumbuh besar dengan mendengar betapa mengerikannya Nazi Jerman,” kata Jenderal Hodges, yang sekarang tinggal di Jerman. “Dan bagi orang Jerman yang lebih tua yang masih anak-anak selama perang, mimpi buruk terburuk bagi mereka adalah perang dengan Rusia, atau tanpa Amerika Serikat.” Namun persepsi telah berubah dengan cepat sejak tahun 2022. Merz berkuasa dengan mengutuk Moskow dan Washington, menuntut “kemerdekaan” dari AS. Pada saat ia menjabat, parlemen telah menyetujui penangguhan batasan defisit konstitusional untuk memberinya peningkatan besar dan permanen dalam pengeluaran pertahanan. Bulan lalu, parlemen menyetujui sekitar $60 miliar untuk pengadaan pertahanan. 6. Tidak Bergantung pada Eropa “Sensitivitas atas wajib militer adalah sesuatu yang dikemas Rusia ke dalam narasi propaganda mereka kepada banyak masyarakat di Eropa,” kata Victoria Vdovychenko, seorang ahli perang hibrida di Pusat Geopolitik Universitas Cambridge. “Jerman adalah salah satunya, jadi pada dasarnya, Anda akan melihat lonjakan berita tentang betapa buruknya keadaan ketika Jerman mengirim anak-anak untuk dibunuh,” katanya kepada Al Jazeera. Ia juga khawatir tentang waktu yang dibutuhkan agar uang dan kemauan politik dapat diterjemahkan menjadi kapasitas industri dan kekuatan. Scholz berjanji untuk membentuk brigade untuk mempertahankan celah Suwalki, sebuah wilayah Lithuania yang rentan yang terletak di antara Belarus dan Kaliningrad, wilayah yang dikuasai Rusia di Laut Baltik, tetapi perekrutan, pelatihan, dan perlengkapannya masih berlangsung. “Kami bukan orang bodoh, jadi kami tidak pernah bergantung pada proses Eropa, [gagasan bahwa] siapa pun akan datang sebagai dewa untuk membantu kami,” kata Vdovychenko, yang merupakan warga Ukraina. “Kami benar-benar mengerti, rakyat kamilah yang akan selalu berada di garis depan.”
Negara Mana Saja yang Menolak dan Menerima Undangan Dewan Perdamaian?
Undangan Presiden AS Donald Trump bagi pimpinan dunia untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian alias Board of Peace mendapat tanggapan beragam. Berikut data sementara negara-negara yang menerima dan menolak undangan tersebut.
Kementerian luar negeri Mesir mengatakan pada Rabu bahwa Presiden Abdel-Fattah el-Sissi telah menerima undangan untuk bergabung dalam dewan tersebut. Mesir “mengumumkan penerimaannya atas undangan tersebut dan komitmennya untuk memenuhi prosedur hukum dan konstitusional yang relevan,” kata pernyataan itu, memuji Trump atas kebijakan Timur Tengahnya.
“Mesir menyatakan dukungannya terhadap misi Dewan Perdamaian untuk fase kedua dari rencana komprehensif untuk mengakhiri konflik di Gaza,” tambahnya.
Sedangkan the Times of Israel melaporkan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu juga telah menerima undangan Presiden AS Donald Trump untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian, kantor perdana menteri mengumumkan pada hari Rabu.
Netanyahu sebelumnya mengkritik keputusan Washington untuk menempatkan perwakilan senior dari Turki dan Qatar di badan operasional Dewan Perdamaian untuk Gaza, yang disebut Dewan Eksekutif Gaza, sehingga pada awalnya tidak jelas apakah ia ingin melegitimasi susunan panel tersebut dengan bergabung dengan Dewan Perdamaian.
Israel dan Mesir sejauh ini bergabung dengan Argentina, Azerbaijan, Bahrain, Belarus, Hongaria, Kazakhstan, Kosovo, Maroko, Uni Emirat Arab, dan Vietnam dalam menerima undangan Trump.
Sementara Swedia dan Norwegia menjadi negara terbaru yang mengatakan mereka tidak akan bergabung. Sebelumnya, Prancis juga menyatakan penolakan, sikap yang dibalas dengan ancaman tarif impor 200 persen oleh Trump.
Undangan untuk bergabung dengan dewan tersebut telah ditujukan kepada sekitar 60 negara namun sejauh ini hanya sedikit yang menerima tanpa keberatan.
Menambah kekhawatiran di kalangan negara-negara Barat, Kremlin mengatakan pada minggu ini bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin juga telah diundang, sementara sekutu Moskow, Presiden Belarusia Alexander Lukashenko telah menerima undangan tersebut.
Utusan khusus Trump, Steve Witkoff, ditanya pada Rabu apakah Putin diperkirakan akan bergabung, dan menjawab: “Saya kira begitu.”
Menteri Luar Negeri Spanyol José Manuel Albares mengatakan pada hari Rabu bahwa para pemimpin Eropa mengadakan konsultasi untuk merumuskan posisi bersama di dewan tersebut.
Inggris sebelumnya telah menyatakan undangan Trump kepada Putin dan Lukashenko sebagai hal yang memprihatinkan. Sementara Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot mengatakan bahwa negaranya “tidak dapat menerima” tawaran untuk bergabung “pada saat ini,” karena kekhawatiran yang dimiliki oleh beberapa pemerintah Eropa bahwa Dewan Perdamaian dapat melemahkan kerja PBB, yang dituduh Trump tidak mendukung upayanya untuk mengakhiri konflik di seluruh dunia.
Sementara itu, Corriere della Sera melaporkan bahwa Italia tidak akan mengambil bagian dalam inisiatif ini. Alasannya adalah kekhawatiran bahwa bergabung dengan kelompok yang dipimpin oleh satu pemimpin negara akan melanggar konstitusi Italia.
Menurut konstitusi Italia, Italia dapat bergabung dengan organisasi internasional yang menjamin “perdamaian dan keadilan antar bangsa” hanya “dengan syarat setara dengan negara lain,” suatu kondisi yang tidak sesuai dengan keunggulan AS di dewan baru, tulis Corriere.
Pada Kamis, Trump akan memimpin upacara perayaan kelompok baru tersebut di Davos, Swiss, selama Forum Ekonomi Dunia.
Sebuah sumber mengatakan kepada Reuters bahwa Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni, seorang pemimpin sayap kanan yang memiliki hubungan hangat dengan Trump, kemungkinan besar tidak akan pergi ke Davos.
Pemerintah Norwegia mengatakan pada Rabu bahwa mereka juga tidak akan bergabung dengan dewan yang diprakarsai oleh Trump. Hal ini di tengah aksi Trump, yang telah melampiaskan kemarahan karena tak diganjar Nobel Perdamaian oleh negara Nordik tersebut.
“Usulan Amerika menimbulkan sejumlah pertanyaan” yang memerlukan “dialog lebih lanjut dengan Amerika Serikat,” kata Menteri Luar Negeri Kristoffer Thoner dalam sebuah pernyataan.
“Oleh karena itu, Norwegia tidak akan bergabung dengan usulan pengaturan Dewan Perdamaian, dan oleh karena itu tidak akan menghadiri upacara penandatanganan di Davos,” kata Thoner. Norwegia akan melanjutkan kerja sama eratnya dengan AS, tambahnya.
“Bagi Norwegia, penting bagaimana proposal ini dikaitkan dengan struktur yang sudah ada seperti PBB, dan dengan komitmen internasional kami,” kata Thoner. Perwakilan pemerintah mencatat bahwa Norwegia memiliki “tujuan perdamaian abadi di Ukraina, Gaza, dan situasi lainnya” yang sama dengan Trump.
Perdana Menteri Swedia Ulf Kristersson mengatakan kepada wartawan di Davos bahwa negaranya juga tidak akan berpartisipasi dalam inisiatif tersebut dengan teks yang disajikan sejauh ini.
Dewan Perdamaian awalnya dibentuk sebagai sebuah badan yang secara eksklusif akan mengawasi pengelolaan Gaza pascaperang. Pada November, Dewan Keamanan PBB memutuskan untuk memberikan mandat dua tahun kepada Dewan Perdamaian untuk melakukan hal tersebut.
Namun piagamnya, yang diperoleh berbagai media, Gaza sama sekali tak disebutkan. Kecaman terhadap PBB juga tersirat dalam piagam itu yang mengatakan bahwa dewan baru tersebut harus memiliki “keberanian untuk menyimpang dari pendekatan dan institusi yang sering kali gagal.”
Dokumen tersebut dilampirkan pada undangan untuk bergabung dengan dewan yang dikirimkan ke puluhan pemimpin dunia pada Jumat, beberapa di antaranya telah mengkonfirmasi menerimanya, meskipun hanya sedikit yang menerimanya secara terbuka, dan lebih sedikit lagi yang menolak.
Ketika ditanya oleh seorang wartawan pada hari Selasa apakah dewan tersebut bakal menggantikan PBB, Trump menjawab: “Mungkin saja.”