News Forex, Index & Komoditi ( Jumat, 29 November 2024 )
News Forex, Index & Komoditi
( Jum’at, 29 November 2024 )
Harga Minyak Dunia Naik di Tengah Tuduhan Pelanggaran Gencatan Senjata Israel-Hezbollah
Harga minyak mentah naik pada Kamis (28/11), setelah Israel dan kelompok bersenjata Lebanon, Hezbollah, saling menuduh melanggar kesepakatan gencatan senjata.
Situasi memanas ketika tank Israel menembakkan peluru ke wilayah selatan Lebanon.
Faktor lain yang mendorong harga adalah penundaan pertemuan OPEC+ yang diperkirakan akan memperpanjang pemotongan produksi.
Melansir Reuters, harga minyak mentah Brent naik 34 sen, atau 0,5%, menjadi US$73,17 per barel pada pukul 20.26 GMT.
Sementara itu, minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) naik 16 sen, atau 0,2%, menjadi US$68,88. Perdagangan berjalan tipis karena libur Hari Thanksgiving di AS.
Militer Israel menyatakan gencatan senjata dilanggar setelah beberapa tersangka, beberapa menggunakan kendaraan, muncul di wilayah selatan.
Gencatan senjata yang mulai berlaku Rabu itu bertujuan memungkinkan warga kedua negara kembali ke rumah mereka di area perbatasan yang rusak akibat konflik 14 bulan.
Meskipun konflik di Timur Tengah, salah satu kawasan penghasil minyak terbesar dunia, belum berdampak langsung pada pasokan, ketegangan ini menciptakan risk premium bagi para pedagang.
Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan sekutunya, termasuk Rusia, menunda pertemuan kebijakan mereka dari 1 Desember menjadi 5 Desember.
Langkah ini diambil untuk menghindari bentrokan dengan acara lain.
Sumber OPEC+ menyebutkan kemungkinan akan ada diskusi lagi mengenai penundaan kenaikan produksi minyak yang direncanakan pada Januari.
Analis Rory Johnston dari Commodity Context mengatakan, “Sangat kecil kemungkinan mereka akan mengumumkan kenaikan produksi dalam pertemuan ini.”
Grup ini, yang menghasilkan sekitar setengah dari minyak dunia, masih mempertahankan pemotongan produksi untuk mendukung harga, meskipun permintaan global yang lemah memaksa mereka menunda rencana peningkatan produksi secara bertahap.
Menurut Suvro Sarkar dari DBS Bank, "Penundaan lebih lanjut sudah dipertimbangkan dalam harga minyak, tetapi pertanyaannya adalah apakah itu akan tertunda satu bulan, tiga bulan, atau bahkan lebih lama."
Meskipun demikian, harga minyak sedikit tertekan oleh laporan Administrasi Informasi Energi AS (EIA) yang menunjukkan stok bensin AS naik 3,3 juta barel pada pekan yang berakhir 22 November, melampaui perkiraan penurunan kecil menjelang musim liburan.
Pertumbuhan permintaan bahan bakar yang melambat di AS dan China, dua konsumen terbesar dunia, juga menjadi faktor yang menahan harga minyak sepanjang tahun ini.
OPEC+ Tunda Pertemuan Soal Produksi Minyak ke 5 Desember, Ini Sebabnya
Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak dan sekutunya atau OPEC+ mengonfirmasi akan menunda pertemuan daring pada Minggu (1/12/2024) terkait pembatasan produksi minyak ke 5 Desember 2024. Mengutip Bloomberg pada Jumat (29/11/2024), Sekretariat OPEC mengatakan bahwa penundaan tersebut dilakukan karena beberapa menteri akan menghadiri pertemuan Dewan Kerjasama Teluk di Kuwait pada 1 Desember. Namun, di masa lalu Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak dan mitranya telah mengubah tanggal pertemuan ketika mereka membutuhkan lebih banyak waktu untuk menuntaskan kesepakatan. Kelompok tersebut akan membahas apakah akan melanjutkan dengan menghidupkan kembali pasokan, dimulai dengan peningkatan 180.000 barel per hari pada Januari. Para delegasi mengatakan awal minggu ini bahwa pembicaraan telah dimulai untuk menunda langkah tersebut, berpotensi selama beberapa bulan. Adapun, para pemimpin koalisi Arab Saudi dan Rusia telah melakukan perjalanan minggu ini ke sesama anggota Irak dan Kazakhstan. Aliansi tersebut menghadapi dilema yang tidak mengenakkan: memperpanjang pembatasan hingga tahun 2025, atau mengambil risiko membuat pasar global kelebihan pasokan. Menurut Badan Energi Internasional, bahkan memperpanjang pembatasan sepanjang tahun tidak akan mencegah kelebihan pasokan yang cukup besar.
"OPEC+ terjebak di antara dua pilihan yang sulit," kata kepala penelitian minyak di Onyx Commodities Ltd., Harry Tchilinguirian. Menteri Energi Arab Saudi Pangeran Abdulaziz bin Salman bertemu dengan Wakil Perdana Menteri Rusia Alexander Novak dan Perdana Menteri Irak Mohammed Shia Al-Sudani di Baghdad pada Selasa (26/11/2024) lalu. Mereka membahas pentingnya menjaga keseimbangan pasar dan memenuhi komitmen untuk memangkas produksi. Kemudian, keesokan harinya, menteri Saudi dan Rusia berbicara dengan mitra mereka dari Kazakhstan, Almassadam Satkaliyev. Irak, Rusia, dan Kazakhstan telah berjuang dalam melaksanakan bagian mereka dari pemangkasan OPEC+ yang dijanjikan tahun ini, tetapi data kelompok tersebut menunjukkan bahwa mereka telah berkinerja lebih baik dalam beberapa bulan terakhir. Kinerja minyak yang tidak menggembirakan minggu ini merupakan sinyal serius lainnya bagi kelompok tersebut. Meski minyak Brent awalnya melonjak pada Selasa setelah muncul kabar bahhwa OPEC+ sedang membahas penundaan lain untuk peningkatan produksinya, harga minyak patokan internasional berakhir pada level yang lebih rendah. Sebaliknya, para pedagang tetap fokus pada pertumbuhan permintaan yang goyah di China, pasokan yang melimpah dari Amerika, dan kesepakatan untuk meredakan konflik di Timur Tengah. Keduabelas anggota OPEC akan mengadakan konferensi akhir tahun mereka pada 10 Desember, kata para delegasi. Pertemuan yang disebut biasa itu biasanya lebih banyak berfokus pada masalah internal dan menyerahkan keputusan kebijakan minyak kepada aliansi OPEC+.
Bursa Eropa Menguat Dipicu Lonjakan Saham Teknologi
Seperti dilaporkan Reuters, indeks STOXX 600 Eropa naik 0,4 persen. Volume perdagangan tipis seiring berlangsungnya libur Thanksgiving di Amerika Serikat.
Indeks sektor teknologi STOXX 600 melonjak 1 persen, lonjakan harian tertinggi dalam sepekan terakhir, dipicu menguatnya saham perusahaan manufaktur mikrochip.
Kabar yang menyebut bahwa tarif impor yang akan diterapkan pemerintah AS pimpinan Presiden terpilih Donald Trump terhadap mikrochip produksi Tiongkok tidak akan setinggi perkiraan sebelumnya membuat para investor kembali membeli saham teknologi.
Indeks FTSE 100 di Bursa Efek London, Inggris, naik 6,47 poin, atau sekitar 0,08 persen, menjadi 8.281,22. Indeks Dax 30 di Bursa Efek Frankfurt, Jerman, meningkat 163,98 poin, atau sekitar 0,85 persen, menjadi 19.425,73.
Indeks Ibex 35 di Bolsa de Madrid, Spanyol, menguat 39,4 poin, atau sekitar 0,34 persen, menjadi 11.618,9. Indeks Cac 40 di Euronext, Paris, Perancis, menanjak 36,22 poin, atau sekitar 0,51 persen, menjadi 7.179,25.
Nilai tukar poundsterling melemah 0,1 persen terhadap dolar AS menjadi 1,26625 dolar AS per pound. Sedangkan terhadap euro, nilai tukar pound berada di kisaran 1,2010 euro per pound.
Harga emas berjangka di COMEX New York Mercantile stabil seiring berlangsungnya libur Thanksgiving. Harga emas untuk pengiriman Desember 2024 tetap US$2.642 per ons.
Nilai tukar dolar AS menguat dengan indeks dolar AS naik 0,17 persen menjadi 106.19.
Bank of Korea Pangkas Suku Bunga Jadi 3%, Target Pertumbuhan Ekonomi 2024 Direvisi
Bank Sentral Korea Selatan memangkas suku bunga acuan dalam dua kali pertemuan kebijakan berturut-turut. Langkah ini cukup mengejutkan, lantaran ekonomi mandek dan inflasi melambat lebih dari yang diperkirakan.
Mengutip Reuters, Kamis (28/11), Bank of Korea (BOK) menurunkan suku bunga acuannya sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 3,00% pada tinjauan kebijakannya.
Itu adalah pemangkasan suku bunga berturut-turut pertama sejak awal 2009 karena para pembuat kebijakan berusaha menghidupkan kembali ekonomi sekarang setelah inflasi telah terkendali.
Ekonomi Korea Selatan nyaris mengalami resesi teknis pada kuartal ketiga, tumbuh hanya 0,1% setelah kontraksi sebelumnya, karena pemulihan konsumsi swasta melambat dan ekspor terhenti.
Meskipun para pembuat kebijakan khawatir tentang stabilitas nilai tukar mata uang asing, dengan won sebagai mata uang dengan kinerja terburuk di Asia tahun ini, para pejabat semakin khawatir tentang rencana tarif Presiden terpilih AS Donald Trump.
Pemerintah sedang mempertimbangkan untuk menyusun anggaran tambahan awal tahun depan untuk mengatasi penurunan belanja konsumen dan melambatnya pertumbuhan ekonomi, media lokal melaporkan minggu lalu.
"Masih ada beberapa ketidakpastian tentang kebijakan pemerintahan Trump, jadi nilai tukar (dolar-won) tampaknya berada di bawah tekanan ke atas," kata Min Ji-hee, seorang analis di Mirae Asset Securities.
"Dalam hal ini, ketidakpastian faktor eksternal kemungkinan akan mereda secara bertahap setelah pelantikan Trump."
BOK menurunkan perkiraan untuk pertumbuhan dan inflasi tahun ini.
BOK memangkas perkiraan pertumbuhan 2024 menjadi 2,2% dari 2,4% sebelumnya. Untuk tahun depan, BOK memperkirakan ekonomi tumbuh 1,9%, lebih lemah dari prospek 2,1% sebelumnya.
Inflasi konsumen juga diperkirakan sebesar 2,3% untuk tahun ini, lebih lambat dari perkiraan sebelumnya sebesar 2,5%.
Obligasi berjangka treasury tiga tahun Korea Selatan yang sensitif terhadap kebijakan naik sebanyak 0,23 poin menjadi 106,64 setelah keputusan suku bunga, sementara won melemah.
BOK mengambil sikap netral-dovish terhadap kebijakan pada bulan Oktober, ketika melakukan pemotongan suku bunga pertama dalam lebih dari empat tahun karena permintaan melemah.
Gubernur Bank of Korea Rhee Chang-yong mengadakan konferensi pers sekitar pukul 02.10 GMT, yang akan disiarkan langsung melalui YouTube.
PBB Desak Dunia Bertindak untuk Hak dan Perdamaian Palestina
Komite PBB untuk Pelaksanaan Hak-Hak Asasi Palestina mengadakan pertemuan khusus pada Selasa (26/11/2024) untuk memperingati Hari Solidaritas Internasional dengan Rakyat Palestina. Hari tersebut jatuh pada Jumat (29/11).
"Kita kembali berkumpul untuk memperingati Hari Solidaritas Internasional dengan rakyat Palestina, bukan hanya sebagai peringatan, tetapi juga pengingat mendalam akan janji-janji yang belum terpenuhi, hak-hak yang diingkari, dan ketidakadilan historis," ujar ketua Komite, Cheikh Niang.
Niang, yang juga merupakan duta besar Senegal untuk PBB, menyoroti peringatan tahun ini yang berlangsung di tengah penderitaan serta tragedi yang belum pernah terjadi sebelumnya. "Hak-hak asasi rakyat Palestina tetap belum terwujud, termasuk hak mereka untuk menentukan nasib sendiri, sebuah hak yang seharusnya dimiliki oleh semua orang di dunia," katanya.
"Kami mendesak masyarakat internasional untuk segera mengambil tindakan tegas menghentikan pendudukan Israel, memastikan akuntabilitas bagi pelaku, memberikan keadilan bagi para korban, dan menegakkan hak-hak rakyat Palestina yang sudah terlalu lama diabaikan," ujarnya.
Sementara itu, Ketua Majelis Umum PBB Philemon Yang mengatakan konflik Israel-Palestina tidak dapat diselesaikan melalui kekerasan, pendudukan yang tiada akhir, atau pencaplokan wilayah.
"Konflik Israel-Palestina hanya akan berakhir ketika rakyat Israel maupun Palestina dapat hidup berdampingan dalam negara masing-masing yang merdeka, secara damai, aman, dan bermartabat," kata Yang.
"Kita harus memulihkan harapan, memberikan kepercayaan kepada rakyat Palestina bahwa masa depan yang lebih baik mungkin tercapai, dan memperkuat keyakinan mereka pada PBB dan komitmennya". "Kita dapat memulai langkah ini hari ini dengan menyerukan gencatan senjata, pengembalian segera para sandera, serta memulai negosiasi menuju perdamaian yang panjang dan abadi," katanya menambahkan.
Menlu Inggris sebut Israel harus patuhi kewajiban hukum penjajahan
Menteri Luar Negeri Inggris pada Rabu (27/11) menyebutkan bahwa Israel memiliki kewajiban hukum sebagai kekuatan penjajah, dan penting bagi komunitas internasional untuk memastikan Tel Aviv bertanggung jawab atas kewajiban tersebut.
Menjawab pertanyaan dalam sidang Komite Urusan Luar Negeri di parlemen, David Lammy menggambarkan situasi mengenaskan yang sedang berlangsung di Jalur Gaza sebagai sesuatu yang "sangat mengerikan."
Lammy menekankan bahwa Israel harus mematuhi kewajibannya berdasarkan hukum internasional.
"Ada kewajiban hukum sebagai kekuatan penjajah, dan komunitas internasional sangat jelas mengenai kewajiban itu. Kita harus meminta pertanggungjawaban Israel," katanya.
Hukum humaniter internasional atau hukum perang mengatur hak dan kewajiban yang sama antara negara maupun pihak non-negara yang sedang berkonflik.
Terdapat sejumlah kewajiban yang harus dilakukan pihak-pihak yang bersengketa dalam peperangan antara lain membedakan antara kombatan dan penduduk sipil; memastikan perlindungan warga sipil, termasuk anak-anak, perempuan, dan lansia.
Selain itu, wajib melindungi petugas medis, transportasi, dan peralatan medis; tidak melakukan serangan yang mengakibatkan kerusakan yang luas dan berkepanjangan terhadap lingkungan hidup; mematuhi hukum humaniter internasional atau hukum perang; dan menghormati Konvensi Jenewa.
Lammy menambahkan bahwa "Sebagai negara demokratis, saya berharap Israel mengingat kewajibannya di bawah hukum internasional."
Terkait pernyataan kontroversial pihak Israel yang mengusulkan aneksasi Tepi Barat yang diduduki, Lammy menyatakan, "Saya akan melakukan segala cara untuk memastikan hal itu tidak terjadi."
Lammy juga menegaskan keinginan Inggris untuk solusi dua negara, seraya memperingatkan bahwa tidak ada ruang untuk aneksasi ilegal.
Sebelumnya pada bulan ini, Menteri Keuangan Israel dari sayap kanan, Bezalel Smotrich, menyatakan bahwa "satu-satunya cara untuk menghapus ancaman negara Palestina adalah dengan menerapkan kedaulatan Israel atas permukiman di Yudea dan Samaria (Tepi Barat)."
Smotrich menyebut 2025 sebagai "tahun kedaulatan Israel di Tepi Barat" dan mengatakan telah menginstruksikan Divisi Permukiman serta Administrasi Sipil untuk mempersiapkan infrastruktur guna mendukung kebijakan tersebut.
Gencatan senjata
Lammy menegaskan kembali bahwa Inggris terus mendorong gencatan senjata di Gaza dan bekerja keras untuk mencapainya.
Pada hari yang sama, Lammy berbicara dengan Philippe Lazzarini, kepala Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA), mengenai situasi di Gaza yang ia sebut "sangat suram."
"Situasinya sangat mengerikan. Laporan mengenai kelaparan dan kelangkaan makanan sangat memprihatinkan," ujar Lammy.
Lammy menggarisbawahi pentingnya akses kemanusiaan yang tidak terhalang, seraya menuduh Israel telah memberlakukan pembatasan ketat terhadap bantuan yang masuk ke Gaza.
"Konflik ini telah menyebabkan sebagian besar korban jiwa adalah anak-anak, yang sangat mengkhawatirkan," tambahnya.
Mengenai rancangan undang-undang di Knesset Israel yang akan menangguhkan UNRWA, Lammy memperingatkan bahwa keputusan tersebut akan memiliki "dampak besar dan bencana," tidak hanya di Gaza tetapi juga di wilayah pendudukan lainnya.
Inggris menyambut baik kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Lebanon yang mulai berlaku Rabu pagi, mengakhiri lebih dari 14 bulan pertempuran antara tentara Israel dan kelompok perlawanan Lebanon, Hizbullah.
"Kami ingin situasi di mana warga Lebanon dapat kembali ke selatan dan warga Israel dapat kembali ke utara," kata Lammy, seraya berharap pertempuran, tembakan senjata, dan korban jiwa dapat segera dihentikan.
Berdasarkan kesepakatan tersebut, Israel akan menarik pasukan ke selatan Garis Biru secara bertahap, sementara tentara Lebanon akan dikerahkan di Lebanon selatan dalam waktu tidak lebih dari 60 hari.
Kesepakatan ini diumumkan setelah Presiden AS Joe Biden mengumumkan proposal untuk mengakhiri konflik telah tercapai.
Langkah ini diharapkan dapat menghentikan serangan udara Israel terhadap kota-kota di Lebanon dan mengakhiri pertempuran lintas perbatasan yang berlangsung selama lebih dari setahun.
Surat penangkapan ICC
Pekan lalu, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengumumkan surat penangkapan untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas "kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang" yang dilakukan sejak 8 Oktober 2023 hingga setidaknya 20 Mei 2024.
ICC mendapati "alasan yang masuk akal" untuk percaya bahwa Netanyahu dan Gallant bertanggung jawab atas "kejahatan perang berupa kelaparan sebagai metode perang; dan kejahatan terhadap kemanusiaan berupa pembunuhan, penganiayaan, serta tindakan tidak manusiawi lainnya."
Serangan Israel yang terus berlangsung di Gaza selama lebih dari satu tahun telah menewaskan lebih dari 44.000 warga Palestina, mayoritas adalah perempuan dan anak-anak.
Blokade yang dilakukan Israel telah menyebabkan hampir seluruh penduduk Gaza mengungsi, serta kekurangan makanan, air bersih, dan obat-obatan yang parah, yang mendorong penduduk Gaza menuju ambang kelaparan.
Xi Jinping: Solusi dua negara 'fundamental' untuk perdamaian Palestina
Implementasi solusi dua negara, termasuk pembentukan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat penuh berdasarkan perbatasan 1967 beserta Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya, adalah "fundamental" bagi perdamaian di Palestina, kata Presiden China Xi Jinping.
Xi menekankan kepentingan mendesak untuk menghentikan perang serta dan meredakan ketegangan di kawasan dengan sepenuhnya melaksanakan resolusi Dewan Keamanan PBB yang relevan, menurut pernyataan Dewan Negara China, Rabu (27/11).
Pemimpin China itu kembali menegaskan dukungan negaranya pada hak-hak "sah" rakyat Palestina, termasuk hak atas kenegaraan, eksistensi, dan hak untuk kembali ke tanah mereka.
Ia juga menyerukan keanggotaan penuh Palestina di Perserikatan Bangsa-Bangsa serta penyelenggaraan konferensi perdamaian internasional yang inklusif dan efektif.
China, lanjut Xi, akan terus bekerja sama dengan komunitas internasional untuk mengakhiri perang serta memberikan bantuan kemanusiaan ke Gaza melalui Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA).
China juga akan terus mendorong upaya menuju resolusi yang "komprehensif, adil, dan langgeng" berdasarkan kerangka solusi dua negara, ujarnya.
Serangan mematikan Israel di Gaza terus berlanjut sejak kelompok perjuangan Palestina, Hamas, menyerbu Israel pada 7 Oktober 2023.
Israel kemudian melancarkan serentetan pembalasan hingga menyebabkan lebih dari 44.200 orang, sebagian besar perempuan dan anak-anak, kehilangan nyawa.
Gempuran Israel telah memaksa hampir seluruh populasi Gaza mengungsi. Blokade yang dilakukan Israel telah menyebabkan kekurangan parah pada makanan, air bersih, dan obat-obatan hingga mendorong penduduk ke ambang kelaparan.
Di Mahkamah Internasional, Israel menghadapi gugatan genosida atas perang brutal yang dilancarkannya di Gaza.
PBB menjalin kontak dengan semua pihak untuk gencatan senjata Gaza
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Rabu (27/11) menyatakan telah berkomunikasi dengan semua pihak yang terlibat dalam negosiasi gencatan senjata di Jalur Gaza.
Menanggapi pertanyaan Anadolu terkait pernyataan Presiden Amerika Serikat Joe Biden yang mengatakan bahwa AS akan "melakukan upaya lain" bersama Mesir, Qatar, Turki dan Israel untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran sandera di Gaza, Juru Bicara Deputi PBB Farhan Haq menyatakan, "Tentu saja, kami mendukung setiap upaya untuk gencatan senjata di Gaza."
"Kami telah membahas hal ini sejak lama, bahwa kita memerlukan adanya gencatan senjata. Kita juga perlu memastikan pembebasan semua sandera, serta memperluas akses kemanusiaan," lanjut Haq.
Saat ditanya apakah PBB telah berkomunikasi dengan berbagai pihak terkait negosiasi tersebut, Haq menegaskan bahwa PBB berada dalam kontak rutin dengan berbagai mitra guna memperoleh informasi sebanyak mungkin terkait perkembangan ini.
Pada Selasa (26/11), Biden menyatakan bahwa AS akan bekerja sama dengan Mesir, Qatar, Turki, Israel, bersama pihak lainnya untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran sandera di Jalur Gaza.
Ini adalah pertama kalinya Biden menyebut Turki sebagai bagian dari upaya mediasi untuk mengamankan gencatan senjata yang diharapkan dapat mengakhiri konflik yang telah berlangsung selama 14 bulan tersebut.
Menlu Prancis: Berapa pemimpin bisa kebal terhadap surat ICC
Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot pada Rabu (27/11) mengatakan pemimpin tertentu bisa memiliki kekebalan berdasarkan Statuta Roma, yaitu perjanjian yang membentuk Mahkamah Pidana Internasional (ICC).
Pernyataan itu muncul setelah ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan menteri pertahanan Israel Yoav Gallant.
Ketika ditanya dalam wawancara dengan radio Franceinfo apakah Prancis akan menangkap Netanyahu jika dia memasuki wilayah Prancis, Barrot tidak memberikan jawaban pasti.
Barrot hanya menegaskan komitmen Prancis pada hukum internasional. Dia menyatakan bahwa negaranya "akan menerapkan hukum internasional berdasarkan kewajiban untuk bekerja sama dengan ICC."
Namun, dia menyoroti bahwa Statuta Roma juga mengatur soal kekebalan bagi pemimpin tertentu. Masalah tersebut, ujarnya, pada akhirnya berada di tangan otoritas peradilan.
Pernyataan Barrot itu menandai pengakuan pertama oleh pejabat senior Prancis atas kemungkinan pengambilan pertimbangan menyangkut kekebalan hukum.
Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Prancis melalui pernyataan menekankan dedikasi negara tersebut untuk menghormati komitmen internasional berdasarkan Statuta Roma.
"Prancis akan menghormati kewajiban internasional, dengan memahami bahwa Statuta Roma mengharuskan kerja sama penuh dengan Mahkamah Pidana Internasional (ICC)," bunyi pernyataan tersebut.
Pernyataan itu juga menyoroti bahwa "suatu negara tidak dapat diminta untuk bertindak tidak konsisten dengan kewajibannya, berdasarkan hukum internasional, mengenai kekebalan negara-negara yang tidak termasuk pihak dalam ICC."
Pernyataan itu menyebutkan bahwa kekebalan "berlaku bagi pemimpin Israel Netanyahu dan menteri terkait lainnya dan harus diperhitungkan jika ICC meminta penangkapan dan penyerahan mereka."
Prancis dan Israel, menurut Kemlu Prancis, merupakan dua negara demokrasi yang berkomitmen pada supremasi hukum dan penghormatan terhadap keadilan yang profesional dan independen.
"Sesuai dengan persahabatan bersejarah antara Prancis dan Israel, Prancis bermaksud untuk terus bekerja sama erat dengan Netanyahu dan otoritas Israel lainnya untuk mencapai perdamaian dan keamanan bagi semua orang di Timur Tengah," kata Kemlu.
Pekan lalu, ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan Gallant "atas kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang yang dilakukan setidaknya sejak 8 Oktober 2023 hingga setidaknya 20 Mei 2024" di Gaza.
Menurut Pasal 27 Statuta Roma, kekebalan tidak membuat seseorang luput untuk diadili oleh ICC, sementara Pasal 98 menekankan bahwa negara harus menghormati kewajiban internasional terkait kekebalan diplomatik.
Serangan genosida Israel di Gaza telah berlanjut sejak 7 Oktober 2023, dan telah menewaskan lebih dari 44 ribu orang, sebagian besar perempuan dan anak-anak.
Pembantaian tersebut telah memaksa hampir seluruh penduduk daerah kantong tersebut mengungsi.
Blokade yang diterapkan Israel juga telah menyebabkan kekurangan parah pada makanan, air bersih, dan obat-obatan sehingga mendorong penduduk ke ambang kelaparan.
Barrot memuji peran Prancis, yang bersama Amerika Serikat menjadi perantara dalam pencapaian kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Lebanon. Gencatan senjata itu mulai berlaku pada Rabu (27/11) pagi.
Perjanjian tersebut mencakup ketentuan penarikan militer Israel dari Lebanon selatan dalam waktu 60 hari serta pengerahan angkatan bersenjata Lebanon.
Baron menyebut gencatan senjata tersebut sebagai "keberhasilan besar bagi Prancis" dan menyatakan harapan bahwa kesepakatan yang dicapai dapat membuka jalan bagi reformasi yang sangat dibutuhkan di Lebanon.
"Prancis akan memainkan peran sepenuhnya dalam memastikan penerapan perjanjian tersebut," katanya menambahkan.
Hizbullah sebut berhasil secara telak mengalahkan ambisi Israel
Tentara Israel gagal mencapai tujuan dalam perang melawan para pejuang Hizbullah yang dimulai pada Oktober 2023, demikian pernyataan kelompok Lebanon tersebut.
Pada Rabu pukul 02:00 GMT (09.00 WIB), perjanjian gencatan senjata antara Lebanon dan Israel mulai berlaku.
"Perlawanan yang mulia... telah terus berjuang dengan pengorbanan selama lebih dari 13 bulan dan berhasil meraih kemenangan atas musuh... Kata terakhir disampaikan di medan pertempuran, di mana para pejuang dengan gigih berhasil menggagalkan rencana musuh dan memberikan kekalahan pada tentara mereka (Israel)," demikian isi pernyataan Hizbullah pada Rabu (27/11).
Sejak Oktober 2023, pejuang Hizbullah telah melancarkan 4.637 operasi terhadap pasukan Israel.
Pernyataan itu juga menyebutkan bahwa sejak 17 September tahun ini, kelompok itu melaksanakan rata-rata 23 operasi per hari.
"Serangan-serangan tersebut menargetkan markas militer musuh, kota-kota, dan permukiman Israel, baik di perbatasan Israel maupun di luar Tel Aviv. Selain itu, Hizbullah berhasil melakukan serangan strategis dan menunjukkan perlawanan heroik terhadap upaya operasi darat di wilayah Lebanon," lanjut pernyataan itu.
Hizbullah menegaskan bahwa para pejuangnya tetap dalam kesiapan tempur penuh untuk menghadapi kemungkinan serangan dari Israel.
Pada Selasa (26/11) malam, kabinet Israel menyetujui perjanjian gencatan senjata dengan Lebanon melalui suara mayoritas mutlak.
Kepala otoritas pemerintahan Israel Benjamin Netanyahu menegaskan pentingnya gencatan senjata tersebut dan mengatakan bahwa Israel akan merespons jika pertempuran kembali berlanjut.
Presiden AS Joe Biden mengumumkan pada Selasa bahwa pemerintah Israel dan Lebanon telah menyetujui proposal gencatan senjata dari Washington, yang mencakup penarikan pasukan Israel dari Lebanon dalam waktu 60 hari.
Berdasarkan rencana tersebut, tentara Lebanon akan mengambil alih kendali wilayah Lebanon selatan, sementara Hizbullah akan memindahkan pasukannya ke utara Sungai Litani.
Sebuah komite internasional yang dipimpin oleh AS akan dibentuk untuk memantau kepatuhan kedua belah pihak terhadap ketentuan perjanjian gencatan senjata.
Washington juga sepakat memberikan jaminan kepada Israel, termasuk dukungan terhadap tindakan militer Israel terhadap ancaman yang muncul dari Lebanon, serta langkah-langkah untuk mencegah kemungkinan kembalinya keberadaan militer Hizbullah di Lebanon selatan.
Organisasi Arab, Islam puji perjanjian gencatan senjata Lebanon-Israel
Organisasi-organisasi Arab dan Islam menyambut perjanjian gencatan senjata antara Israel dan Lebanon, seraya menekankan bahwa hal itu akan membuka jalan bagi diakhirinya agresi Israel terhadap Gaza, yang saat ini memasuki tahun kedua.
Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), Dewan Kerja Sama Teluk (GCC), Liga Arab dan gerakan Houthi Yaman mengeluarkan pernyataan yang mengungkapkan dukungan mereka atas kesepakatan tersebut.
Sekretaris Jenderal OKI Hissein Brahim Taha dalam sebuah pernyataan memuji gencatan senjata tersebut dan mendesak semu pihak untuk sepenuhnya menerapkan Resolusi Dewan Keamanan PBB 1701, yang menguraikan persyaratan damai antara Israel dan Lebanon.
Taha mengungkapkan harapan agar kesepakatan tersebut akan segera mengakhiri agresi Israel di Gaza dan wilayah Palestina lain yang diduduki.
Sekretaris Jenderal GCC Jasem Mohamed Albudaiwi juga menyambut gencatan senjata tersebut, seraya menekankan bahwa hal itu harus menjadi langkah serius untuk mengakhiri perang di Lebanon, memastikan penarikan Israel dari wilayah Lebanon, dan melaksanakan Resolusi Dewan Keamanan PBB 1701.
Dia menyerukan komitmen penuh semua pihak terhadap kesepakatan itu untuk mendorong keamanan dan stabilitas regional.
Sekretaris Jenderal Liga Arab Ahmed Aboul Gheit juga memuji penerapan gencatan senjata tersebut, seraya menyebutnya sebagai langkah penting untuk mewujudkan de-eskalasi dan mencegah pertumpahan darah.
Dia menekankan perlunya bagi Israel untuk menyelesaikan penarikan pasukannya dari semua wilayah Lebanon dan agar para pengungsi kembali ke rumah mereka. Dia juga menyerukan upaya yang lebih intensif untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata bagi Gaza sesegera mungkin.
Mohammad Abdelsalam, juru bicara gerakan Houthi Yaman, menyatakan keyakinannya terhadap pilihan perlawanan di Lebanon, dan mengatakan bahwa ketahanan kelompok Hizbullah Lebanon telah memaksa Israel untuk menerima gencatan senjata tersebut.
Kesepakatan gencatan senjata mulai berlaku pada Rabu pagi untuk mengakhiri lebih dari 14 bulan pertempuran antara tentara Israel dan Hizbullah.
Menurut ketentuan gencatan senjata tersebut, Israel akan menarik pasukannya di selatan batas demarkasi Garis Biru secara bertahap, sementara tentara Lebanon mengerahkan pasukannya di Lebanon selatan dalam jangka waktu tidak lebih dari 60 hari.
Pelaksanaan perjanjian tersebut akan diawasi oleh AS dan Prancis. Namun, rincian tentang mekanisme penegakannya masih belum jelas.
Lebih dari 3.800 orang telah tewas dalam serangan Israel di Lebanon, dan lebih dari 1 juta orang mengungsi sejak Oktober lalu, menurut otoritas kesehatan Lebanon.
Trump tunjuk utusan khusus untuk konflik Rusia-Ukraina
Presiden terpilih Amerika Serikat (AS), Donald Trump, pada Rabu (27/11) mengumumkan calon utusan khusus yang ia pilih untuk membantunya mengurusi konflik Rusia-Ukraina.
"Saya dengan senang hati mencalonkan Jenderal Keith Kellogg untuk menjabat sebagai Asisten Presiden dan Utusan Khusus untuk Ukraina dan Rusia," tulis Trump di platform Truth Social.
Trump menyebutkan bahwa Keith, seorang jenderal purnawirawan, memiliki karier militer dan bisnis yang cemerlang, termasuk pernah menduduki peran penting dalam keamanan nasional selama pemerintahan pertama Trump.
"Ia telah bersama saya sejak awal! Bersama, kita akan memastikan PEACE THROUGH STRENGTH dan membuat Amerika, serta dunia, AMAN KEMBALI!" ujar presiden terpilih tersebut.
Kellogg sebelumnya menjabat sebagai kepala staf Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih pada masa pemerintahan Trump dari 2017 hingga 2021, serta sebagai penasihat keamanan nasional untuk Wakil Presiden AS saat itu, Mike Pence.
Trump, yang kerap mengkritik besarnya dukungan finansial AS untuk Ukraina, diperkirakan akan memangkas bantuan tersebut secara signifikan setelah ia resmi menjabat pada Januari 2025.
Ia berulang kali menyatakan keinginannya untuk menemukan cara mengakhiri perang.
Sementara itu, Asisten Sekretaris Jenderal PBB untuk Eropa, Asia Tengah, dan Amerika, Miroslav Jenca, memperingatkan bahaya dari "siklus eskalasi yang berbahaya" dalam konflik Rusia-Ukraina.
"Kita harus membalikkan siklus eskalasi yang berbahaya ini," kata Jenca, seraya mengutip perkembangan yang semakin mengancam stabilitas regional dan global.
Rusia tawari Ukraina bertukar 630 tahanan perang
Rusia pada Rabu (27/11) menawari Ukraina untuk segera bertukar 630 tahanan perang dan mulai berunding mengenai pertukaran berikutnya, sementara Moskow saat ini sedang mempersiapkan pertukaran pada masa depan.
"Kami siap menukar 630 tentara saat ini dan juga mempersiapkan pertukaran di masa mendatang," ungkap juru bicara Kementerian Luar Negeri Maria Zakharova dalam konferensi pers di Moskow.
Zakharova pada kesempatan itu menekankan keinginan Moskow mengadakan dialog konstruktif dengan Kiev mengenai tahanan perang.
Rusia dan Ukraina telah melakukan banyak pertukaran tahanan sejak perang antara kedua negara mulai berlangsung pada 24 Februari 2022.
Pertukaran terakhir dilakukan pada pertengahan Oktober dengan jumlah tahanan dari kubu masing-masing sebanyak 95 orang.
Sementara itu, kantor Ombudsman Anak-anak Rusia mengatakan bahwa Qatar memfasilitasi pengembalian dua anak warga Rusia yang diambil dari zona pertempuran di Ukraina.
Anak-anak tersebut sudah berkumpul kembali dengan keluarga mereka di Kedutaan Qatar di Moskow, dengan disaksikan Duta Besar Qatar Ahmed bin Nasser Al Thani serta seorang perwakilan dari Komisaris Presiden Rusia untuk Hak Anak.
"Saya sangat senang menerima dua anak dan keluarga mereka di kedutaan hari ini. Qatar selalu menaruh perhatian besar pada pekerjaan kemanusiaan, memastikan hak asasi manusia, dan memastikan hak-hak anak," kata Al Thani.
Para diplomat Qatar, kata sang duta besar, telah diinstruksikan oleh pimpinan negara untuk terus membantu Rusia dan Ukraina dalam menyatukan kembali anak-anak dengan keluarga mereka.
"Kami berharap setiap anak dapat kembali ke rumah baik di Rusia maupun di Ukraina," katanya.