News Forex, Index & Komoditi ( Kamis, 28 September 2023 )
News Forex, Index & Komoditi
( Kamis, 28 September 2023 )
Wall Street Berakhir Sideways Akibat Kegalauan Investor
Wall Street ditutup beragam, karena investor mempertimbangkan pembelian setelah aksi jual yang dipicu oleh kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah dan ketidakpastian arah suku bunga di masa depan. Indeks Dow Jones Industrial Average merosot 68,61 poin atau 0,2 persen, menetap di 33.550,27 poin. Indeks S&P 500 naik tipis 0,98 poin atau 0,02 persen, berakhir di 4.274,51 poin. Indeks Komposit Nasdaq terangkat 29,24 poin atau 0,22 persen, menjadi ditutup pada 13.092,85 poin. Selama sesi tersebut, S&P 500 naik sebanyak 0,4 persen dan turun sebanyak 0,8 persen sebelum mengurangi kerugiannya. Di antara sektor-sektor utama S&P 500, kelompok utilitas yang sensitif terhadap suku bunga mengalami penurunan terbesar, yaitu jatuh 1,9 persen. Sektor energi menguat 2,5 persen, karena minyak mentah Brent menembus 97 dolar AS per barel, dengan lonjakan harga minyak menimbulkan ancaman baru terhadap inflasi yang sudah moderat. S&P 500 telah jatuh sekitar 7,0 persen sejak akhir Juli, tetapi tetap naik lebih dari 11 persen selama 2023. Investor juga peka terhadap perkembangan di Washington ketika perpecahan di antara anggota parlemen AS menempatkan pemerintah federal pada risiko penutupan sebagian pada akhir pekan. BACA JUGA Wall Street Jatuh Tertekan Lonjakan Imbal Hasil Obligasi AS Wall Street Ditutup Naik Berkat Sinyal Kuat Hawkish The Fed Wall Street Keok, Nasdaq dan S&P 500 Catat Pekan Terburuk Sejak Maret 2023 Kemungkinan penutupan pemerintahan telah menambah kekhawatiran bagi investor saham ketika mereka bergulat dengan imbal hasil obligasi pemerintah yang telah naik ke level tertinggi dalam 16 tahun setelah Federal Reserve pekan lalu mengisyaratkan jalur suku bunga jangka panjang yang hawkish. Pada saat yang sama, ketika S&P 500 telah mengurangi kenaikannya secara signifikan sepanjang tahun ini, beberapa investor bertanya-tanya apakah pasar sedang mendekati titik terendah. “Pada titik tertentu, orang-orang akan mulai membeli saham pada kuartal keempat, dan penjualan pada kuartal ketiga mungkin hampir selesai,” kata Peter Tuz, presiden Chase Investment Counsel dikutip dari Antara. "Pada tingkat tertentu, orang-orang akan kembali berpikir bahwa kuartal keempat mungkin akan menjadi kuartal yang cukup bagus." “Investor sedang mencari titik balik,” kata Art Hogan, kepala strategi pasar di B. Riley Wealth. "Jelas, tidak akan membutuhkan banyak angin segar di pasar ini bagi orang-orang untuk mengejar hal ini."
Sanksi Barat Gagal Lumpuhkan Perekonomian Rusia
Oligarki Rusia, Oleg Deripaska mengatakan, sanksi Barat yang dijatuhkan kepada Rusia tidak akan menghentikan perang di Ukraina. Presiden Vladimir Putin mempersiapkan anggaran senilai 2,1 triliun dolar AS untuk perang berkepanjangan di Ukraina.
Sanksi yang dijatuhkan oleh Barat gagal melumpuhkan perekonomian Rusia, yang diperkirakan tumbuh 2,8 persen tahun ini dan 2,3 persen tahun depan. Menurut Deripaska, harapan negara-negara Barat untuk memicu krisis ekonomi yang cepat di Rusia telah terbukti salah.
Rusia sebagai eksportir minyak terbesar kedua di dunia tidak mengalami kesulitan dalam menjual minyaknya di pasar global. Rusia tetap melakukan perdagangan dengan Cina dan beberapa negara lainnya.
"Saya terkejut bahwa bisnis swasta bisa begitu fleksibel. Saya kurang lebih yakin bahwa hingga 30 persen perekonomian akan runtuh, tapi angkanya jauh lebih kecil," kata Deripaska.
Deripaska mengatakan, kekayaan sumber daya alam Rusia yang melimpah membuatnya terlalu menarik bagi banyak orang, termasuk Cin dan negara-negara lain. Menurutnya, harapan Barat menggunakan sanksi untuk mengubah pemimpin Rusia, sudah hancur.
Sejak invasi 24 Februari ke Ukraina, Deripaska telah dijatuhi sanksi oleh Inggris atas dugaan hubungannya dengan Putin. Dia telah mengajukan tantangan hukum terhadap sanksi tersebut.
“Meyakini bahwa sanksi akan menghentikan (perang) atau menciptakan perubahan rezim atau membuat kita semakin dekat dengan akhir konflik, itu tidak. Kita perlu mendapatkan solusi lain,” kata Deripaska seperti dikutip oleh Financial Times.
Deripaska, yang belajar fisika di Universitas Moskow, merambah ke perdagangan logam ketika Uni Soviet runtuh. Dia menghasilkan banyak uang dengan membeli saham di pabrik-pabrik aluminium.
Deripaska mendirikan perusahaan Rusal yang menyatukan permata industri aluminium Soviet menjadi satu perusahaan induk, pada tahun 2000. Ia dinobatkan sebagai orang terkaya ke-54 menurut Forbes versi Rusia dengan kekayaan mencapai 2,5 miliar dolar AS.
Deripaska masih memiliki sebagian Rusal melalui saham di induknya En+ Group. Deripaska mengatakan, dia ragu sanksi Barat yang dianggap sebagai alat abad ke-20, akan menjadi senjata ajaib di dunia global.
“Saya selalu meragukan Wunderwaffe (senjata ajaib) ini, seperti yang sering dikatakan orang Jerman, mengenai sanksi yang mempersenjatai sistem keuangan sebagai semacam alat untuk bernegosiasi,” kata Deripaska.
“Ya, memang ada belanja perang dan segala jenis subsidi serta dukungan pemerintah, namun ternyata tingkat perlambatannya sangat rendah. Perekonomian swasta menemukan cara untuk beroperasi dan berhasil melakukannya," kata Deripaska.
Amerika Serikat pada 2018 menjatuhkan sanksi terhadap Deripaska dan tokoh berpengaruh Rusia lainnya, karena mereka mengambil keuntungan dari negara Rusia yang terlibat dalam “kegiatan jahat” di seluruh dunia. Sanksi tersebut merupakan upaya untuk menghukum Moskow atas dugaan campur tangan dalam pemilu AS pada 2016. Deripaska menyebut tuduhan itu tidak berdasar, konyol, dan tidak masuk akal.
Donald Trump Diputus Bersalah atas Kasus Penipuan Harga Properti di New York
Hakim New York memutuskan bahwa Donald Trump dan bisnis keluarganya telah menggelembungkan nilai properti dan aset-aset lainnya secara curang. Keputusan Hakim New York ini merupakan kekalahan besar bagi mantan presiden AS tersebut dan dapat jadi penghambat kemampuannya untuk berbisnis di negara bagian tersebut.
Keputusan pedas dari Hakim Arthur Engoron dari pengadilan negara bagian New York di Manhattan ini akan memudahkan Jaksa Agung negara bagian Letitia James untuk menetapkan ganti rugi pada persidangan yang dijadwalkan pada 2 Oktober 2023 mendatang.
Engoron juga memerintahkan pembatalan sertifikat yang mengizinkan beberapa bisnis Trump, termasuk Trump Organization yang beroperasi di New York, dan memerintahkan penunjukan penerima untuk mengelola pembubaran bisnis tersebut.
Hakim menjelaskan bagaimana Trump, putra-putranya yang sudah dewasa, Donald Jr. dan Eric, Trump Organization, dan tergugat lainnya mengarang-ngarang penilaian dan menggelembungkan kekayaan bersih Trump agar sesuai dengan kebutuhan bisnis mereka. "Itu adalah dunia fantasi, bukan dunia nyata," tulis Engoron.
Hakim juga memberikan sanksi kepada pengacara para terdakwa karena membuat argumen hukum yang "tidak masuk akal" dan mendorong klien mereka untuk melakukan tindakan yang "tidak pantas".
Trump dan para tergugat lainnya berargumen bahwa mereka tidak pernah melakukan penipuan, dan bahwa transaksi yang digugat itu menguntungkan. Mereka berencana untuk mengajukan banding atas keputusan Hakim Engoron.
"Keputusan yang keterlaluan hari ini benar-benar tidak sesuai dengan fakta dan hukum yang berlaku," kata Christopher Kise, seorang pengacara Trump, dalam sebuah pernyataan. "Presiden Trump dan keluarganya akan mengupayakan semua upaya hukum banding yang tersedia untuk memperbaiki keguguran keadilan ini."
James mengatakan bahwa ia berharap dapat menyampaikan sisa kasusnya di persidangan. "Ini adalah keputusan yang menghancurkan," kata Bill Black, sarjana terkemuka di bidang regulasi keuangan di Fakultas Hukum Universitas Minnesota. Dia mengatakan bahwa pembatalan sertifikat bisnis dapat merusak kemampuan Trump untuk menghasilkan uang.
"Jika keputusan itu ditegakkan, mereka harus melikuidasi LLC yang sebenarnya memegang sebagian besar aset," kata Black, mengacu pada perseroan terbatas.
Trump sedang mengincar nominasi calon presiden dari Partai Republik untuk tahun 2024 dan telah mempertahankan keunggulannya dalam persaingan meskipun ada tuduhan kriminal yang dihadapinya dalam beberapa kasus.
Dalam sebuah postingan di platform Truth Social, Trump menyebut tuduhan bahwa ia melakukan penipuan sebagai hal "konyol dan tidak benar," dan mengecam Engoron sebagai hakim yang "TERANCAM" yang melakukan perintah James, seorang Demokrat.
"Ini adalah Politik Hukum Partai Demokrat, dan Perburuan Penyihir pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya," tulis Trump. "Jika mereka bisa melakukan ini kepada saya, mereka bisa melakukan ini kepada ANDA!"
James menggugat Trump pada September 2022, menuduhnya, tiga anaknya yang sudah dewasa, dan Trump Organization berbohong selama satu dekade tentang nilai aset dan kekayaan bersihnya. Ini bertujuan untuk menipu bank dan perusahaan asuransi agar memberikan persyaratan yang lebih baik.
Engoron mengatakan bahwa James menyerahkan "bukti konklusif" bahwa Trump telah melebih-lebihkan kekayaan bersihnya antara 812 juta dolar AS dan 2,2 miliar dolar AS.
Hakim mengatakan bahwa penilaian aset Trump yang terlalu tinggi itu termasuk real estate Mar-a-Lago di Florida, apartemen penthouse di Trump Tower Manhattan, dan berbagai gedung perkantoran dan lapangan golf.
Dia secara khusus mempermasalahkan klaim Trump bahwa penthouse tersebut berukuran 30.000 kaki persegi (2.787 meter persegi), hampir tiga kali lipat dari ukuran sebenarnya, yang mengakibatkan penilaian yang terlalu tinggi sebesar 207 juta dolar AS.
Komisi Uni Eropa: Harga Energi Tinggi Tantangan Bagi Negara Eropa Saat Ini
Uni Eropa (UE) kini kena senjata makan tuan, setelah pemberlakuan larangan impor produksi energi dari Rusia. Presiden Komisi Uni Eropa Ursula von der Leyen mengatakan pada hari Selasa, (26/9/2023), harga energi yang tinggi menjadi tantangan daya saing global negara-negara Uni Eropa.
Kondisi ini membuat blok UE kini harus berinvestasi lebih banyak dalam energi terbarukan. Ursula von der Leyen menyerukan percepatan transisi ke produksi energi terbarukan untuk meningkatkan ekonomi dan kemandirian energi negara Eropa.
"Harga yang kita bayar untuk energi secara struktural lebih tinggi daripada di benua lain, dan ini merupakan masalah bagi daya saing global kita," von der Leyen menegaskan pada Konferensi Tingkat Tinggi Kesepakatan Hijau 2023 di Praha, Republik Ceko.
Ia menjelaskan bahwa harga energi, yang sepuluh kali lebih tinggi pada musim panas lalu, turun ke tingkat yang dibayarkan Uni Eropa sebelum Rusia melancarkan perang di Ukraina. Tetapi ia mengakui bahwa harga tersebut masih melebihi biaya atau jauh lebih mahal dari yang harus dibayar oleh negara-negara di luar blok tersebut.
Menurut von der Leyen, Uni Eropa harus berinvestasi pada energi terbarukan dan "menyediakan energi yang murah dan bersih untuk semua orang Eropa" yang juga akan melindungi blok tersebut "dari tingginya harga bahan bakar fosil yang diimpor."
Dia menyambut baik fakta bahwa "hari ini, Eropa, untuk pertama kalinya dalam sejarah, menghasilkan lebih banyak listrik dari angin dan matahari daripada dari gas." Tetapi ia tetap menyerukan untuk mempercepat transisi hijau.
"Energi terbarukan tidak hanya baik untuk planet ini, tetapi juga merupakan produk dalam negeri, menciptakan lapangan kerja yang baik di sini dan baik untuk kemandirian energi kita," kata von der Leyen dilansir Anadolu Agency.
Program ini diumumkan tepat setelah peresmian Komisi Eropa yang dipimpin oleh von der Leyen pada tahun 2019. Program Kesepakatan Hijau Uni Eropa bertujuan untuk mencapai netralitas iklim dan emisi karbon nol di Uni Eropa pada tahun 2050.
Korut: AS dan Korsel Dorong Semenanjung Korea ke Jurang Perang Nuklir
Utusan Korea Utara (Korut) untuk PBB Kim Song menuduh Amerika Serikat (AS) dan Korea Selatan (Korsel) mendorong semenanjung Korea lebih dekat ke jurang perang nuklir. Korut pun merasa tidak punya pilihan lain selain melakukan upaya-upaya mempertahankan diri. Salah satunya dengan mempercepat pembangunan kemampuan nuklir.
“Tahun 2023 tercatat sebagai tahun yang sangat berbahaya. Semenanjung Korea berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Ada bahaya pecahnya perang nuklir," kata Duta Besar Kim pada hari terakhir Majelis Umum PBB pada Selasa (26/9/2023).
Korea Utara telah menguji puluhan rudal balistik dalam 18 bulan terakhir. Pyongyang mengatakan, pihaknya menggunakan hak untuk membela diri dengan melakukan uji coba rudal balistik.
“DPRK tetap teguh dan tidak berubah dalam tekadnya untuk dengan tegas membela kedaulatan nasional, kepentingan keamanan, dan kesejahteraan rakyat dari ancaman musuh dari luar,” kata Kim.
Cina dan Rusia mengatakan, latihan militer gabungan yang dilakukan AS dan Korsel telah memprovokasi Korut. Sementara Washington menuduh Beijing dan Moskow menguatkan Pyongyang dengan melindungi negara tersebut dari sanksi lebih lanjut.
China: Latihan dekat Taiwan untuk memberantas "kesombongan" separatis
Pemerintah China pada Rabu menegaskan bahwa latihan militer yang mereka gelar akhir-akhir ini dekat Taiwan dimaksudkan untuk memberantas "kesombongan" kekuatan separatis.
Pernyataan tersebut disampaikan untuk menanggapi laporan Taipei terkait peningkatan aktivitas militer China dalam beberapa pekan terakhir, termasuk latihan militer di daratan yang langsung berhadapan dengan pulau tersebut.
Taiwan melaporkan beberapa waktu lalu bahwa mereka telah mengamati puluhan pesawat tempur, drone (pesawat nirawak), pesawat pembom dan pesawat udara lainnya serta kapal pembawa pesawat Shandong, beroperasi di dekat perairan mereka.
Menteri Pertahanan Taiwan pada Sabtu mengatakan bahwa meningkatnya aktivitas militer China semakin membuat khawatir kalau China akan "lepas kendali" sehingga sewaktu-waktu dapat menimbulkan bentrokan.
Zhu Fenglian, Juru Bicara Kantor Urusan Hubungan dengan Taiwan saat ditanya pada konferensi pers rutin mengenai kekhawatiran Taiwan tersebut mengatakan bahwa Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) telah mengadakan "serangkaian" latihan.
"Tujuan (latihan) tersebut jelas untuk memerangi kesombongan kekuatan separatis Taiwan dan aksi mereka untuk mendapatkan kemerdekaan," kata Zhu.
"Provokasi kemerdekaan Taiwan akan berlangsung terus sepanjang hari," katanya, menambahkan.
Dubes pertama Arab Saudi untuk Palestina tiba di Tepi Barat
Duta Besar pertama Arab Saudi untuk Palestina Naif bin Bandar Al Sudairi tiba di Tepi Barat pada Selasa (26/9).
Dubes nonresiden untuk Palestina sekaligus Konsul Jenderal Nonresiden di Yerusalem menyerahkan surat kredensialnya kepada Presiden Palestina Mahmoud Abbas di kantor pusat kepresidenan di Ramallah, sebut laporan Kantor Berita Palestina WAFA.
Al Sudairi tiba di Tepi Barat di tengah upaya Israel untuk menormalisasi hubungan dengan Arab Saudi.
Dalam pertemuan itu, Abbas menyambut Al Sudairi dan mengatakan kunjungannya ke Palestina dan penunjukan dirinya sebagai Duta Besar Arab Saudi untuk Negara Palestina akan berkontribusi dalam "memperkuat hubungan persaudaraan erat yang mengikat kedua negara dan masyarakatnya yang memiliki ikatan persaudaraan itu."
Dubes Arab Saudi mengatakan dirinya berharap kunjungannya akan menjadi "awal yang baik untuk memperkuat hubungan di segala bidang", seraya menekankan posisi tegas dan suportif negaranya terhadap rakyat Palestina dan perjuangan mereka.
Sebelumnya pada hari yang sama, Al Sudairi mengatakan kepada wartawan dalam sebuah pernyataan bahwa "Inisiatif Perdamaian Arab merupakan poin dasar dalam setiap kesepakatan yang akan dibuat".
Ketika ditanya mengenai nasib inisiatif tersebut jika terjadi kesepakatan normalisasi antara Arab Saudi dan Israel.
Inisiatif Perdamaian Arab diluncurkan pada 2002 setelah dirancang oleh Arab Saudi dan diadopsi oleh Liga Arab.
Inisiatif tersebut menyerukan diakhirinya konflik antara Israel dan Palestina serta normalisasi hubungan antara Israel dan negara-negara Arab, dengan kesediaan Israel untuk menarik diri dari wilayah yang direbutnya pada 1967 itu dan penyelesaian yang layak terkait isu pengungsi Palestina sebagai syarat.
Rakyat Palestina menuntut berdirinya sebuah negara merdeka di sisi Israel di seluruh wilayah Palestina yang diduduki Israel pada 1967, termasuk seluruh wilayah Tepi Barat dan Jalur Gaza, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.
Dubes Arab Saudi itu juga mengonfirmasi bahwa negaranya berencana untuk segera membuka konsulat di Yerusalem Timur.
Calon menhan Korsel janji "hukum tegas" Korut jika terjadi provokasi
Calon menteri pertahanan Korea Selatan Shin Won-sik pada Rabu berjanji akan "menghukum dengan tegas" Korea Utara jika terjadi provokasi militer dan memperingatkan bahwa rezim tersebut akan berakhir jika mereka melakukan serangan nuklir.
Shin, seorang anggota parlemen dari Partai Kekuatan Rakyat berkuasa yang pensiun sebagai jenderal Angkatan Darat bintang tiga dan dikenal karena keahliannya dalam kebijakan pertahanan dan operasi militer, menyampaikan pernyataan itu dalam sidang pengukuhannya di Majelis Nasional.
"Saya akan membangun postur pertahanan kuat yang membuat musuh kewalahan," kata Shin, mencatat bahwa Korut terus mengancam Korsel dengan berbagai provokasi militer dan persiapan uji coba nuklir.
"Jika Korut mengupayakan serangan nuklir, maka rezimnya akan berakhir."
Shin, yang juga dikenal sebagai pendukung vokal dari upaya Presiden Yoon Suk Yeol untuk meningkatkan hubungan keamanan dengan Amerika Serikat (AS), berjanji untuk lebih memperkuat aliansi mereka.
"Saya akan memperkuat latihan dan pelatihan gabungan Korsel-AS," kata Shin, seraya menambahkan bahwa dirinya juga akan mendorong perluasan kerja sama militer dengan negara-negara anggota Komando PBB dan negara-negara sahabat lainnya.
Mengingat adanya kesulitan militer dalam merekrut anggota baru, Shin mengatakan dirinya akan mengembangkan sistem tempur masa depan, seperti sistem berbasis kecerdasan buatan, dan memperbaiki kondisi kerja untuk prajurit junior.
Sidang pengukuhan di parlemen pada umumnya dipandang sebagai sebuah formalitas karena penunjukan resminya tidak memerlukan dukungan dari Majelis Nasional.
Di Korsel, perdana menteri merupakan satu-satunya jabatan Kabinet yang memerlukan persetujuan parlemen.
China, Korsel, Jepang sepakat untuk teruskan KTT trilateral
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin menyebut pertemuan para pejabat tinggi tiga negara yaitu China, Korea Selatan dan Jepang, dengan tujuan menyepakati untuk meneruskan kerja sama trilateral ketiganya.
"Dalam pertemuan tersebut, ketiga pihak mengadakan diskusi mendalam mengenai upaya melanjutkan kembali kerja sama trilateral. Ketiganya sepakat bahwa kerja sama trilateral sesuai dengan kepentingan bersama dan penting untuk bekerja sama pada persoalan praktis seperti kebudayaan, hubungan 'people-to-people', ekonomi dan perdagangan, inovasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, pembangunan berkelanjutan hingga kesehatan masyarakat dan pembangunan publik," kata Wang Wenbin saat menyampaikan keterangan kepada media di Beijing, China pada Selasa (26/9).
Asisten menteri luar negeri China Nong Rong, Wakil Menteri Luar Negeri Korea Selatan Chung Byung-won Wakil Menteri Luar Negeri Senior Jepang Takehiro Funakoshi dan Sekretaris Jenderal Sekretariat Kerjasama Trilateral (TCS) Lee Hee-sup menghadiri pertemuan tersebut di Seoul, Korea Selatan pada Selasa (26/9).
"Tujuannya adalah untuk membuat kemajuan baru dalam kerja sama trilateral dan memberikan kontribusi baru bagi perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran kawasan. Ketiga pihak sepakat untuk mengadakan pertemuan para menteri luar negeri dalam beberapa bulan mendatang dan menjaga komunikasi untuk mengadakan pertemuan bagi para pemimpin negara sesegera mungkin," lanjut Wang Wenbin.
Sebelum pertemuan tersebut, menurut Wang Wenbin, Menteri Luar Negeri Korsel Park Jin mengadakan pertemuan dengan perwakilan ketiga negara.
Pertemuan puncak tiga arah di antara ketiga negara bertetangga itu - yang pertama kali digelar pada Desember 2008 - telah ditangguhkan sejak 2019 menyusul perselisihan antara Korsel dan Jepang mengenai keputusan kompensasi kerja paksa dan juga akibat pandemi.
Perundingan tentang perlunya menghidupkan kembali diplomasi KTT tripartit mengemuka setelah mencairnya hubungan antara Seoul dan Tokyo setelah dimulainya pemerintahan Presiden Korsel Yoon Suk Yeol pada Mei tahun lalu.
Sebagai ketua mekanisme kerja sama trilateral saat ini, Korsel telah berupaya menawarkan diri menjadi tuan rumah KTT tersebut pada tahun ini.
Jubir: visi diplomasi Xi Jinping ada di Buku Putih "Komunitas Global"
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin menyebut buku putih berjudul "A Global Community of Shared Future: China's Proposals and Actions" adalah wujud visi Presiden Xi Jinping soal diplomasi.
"Dokumen tersebut juga merupakan aksi penting dalam mengimplementasi pemikiran Presiden Xi Jinping tentang sosialisme dengan karakteristik China bagi era baru dan pemikiran Presiden Xi Jinping tentang diplomasi. Kami berharap buku putih itu akan membantu masyarakat di semua sektor untuk mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap tentang pentingnya visi ini dan mengetahui cita-cita yang mendasari diplomasi China," kata Wang Wenbin saat menyampaikan keterangan kepada media di Beijing, China pada Selasa (26/9).
Pada Selasa (26/9), Kantor Informasi Dewan Negara China merilis buku putih "A Global Community of Shared Future: China's Proposals and Actions" yang menjelaskan tentang pendekatan baru China dalam hubungan internasional, konsep baru tata kelola global dan cetak biru baru untuk dunia yang lebih baik.
Peluncuran buku putih itu disampaikan langsung oleh Menteri Luar Negeri yang juga Anggota Biro Politik Pusat Partai Komunis China Wang Wi. Dalam pernyataan pembukanya Wang Yi mengatakan buku putih itu merupakan dokumen penting yang menyampaikan secara sistematis komponen inti pemikiran dibalik visi Xi Jinping dan bagaimana visi itu dapat diwujudkan.
"Saya juga ingin menekankan bahwa pertama, visi membangun komunitas global konsisten dengan tren sejarah. Visi ini menanggapi panggilan zaman dan mencerminkan keinginan masyarakat agar ada dunia yang damai, adil dan berkemajuan sehingga visi ini pun menjadi panduan besar yang memimpin arah kemajuan umat manusia," ungkap Wang Wenbin.
Kedua, Wang Wenbin menyebut, buku putih tersebut didukung secara pribadi oleh Presiden Xi Jinping agar dapat diterjemahkan menjadi aksi karena visi itu membawa kemakmuran dan stabilitas serta menciptakan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat di dunia.
"Ketiga, China menjadi pendukung sekaligus pelaku dari visi itu. Kami telah aktif mendorong kerja sama 'Belt and Road', kami juga bekerja sama dengan banyak negara untuk membangun komunitas global sehingga dapat merespon dengan tantangan global dan menciptakan tata kelola global yang lebih baik," lanjut Wang Wenbin.
Menurut Wang Wenbin, masa depan yang cerah tidak akan datang begitu saja namun membutuhkan kerja sama dari semua pihak.
"Visi tersebut tidak dapat dicapai semalam dan tentu mewujudkannya bukan hal yang mudah. China siap meningkatkan solidaritas dan kerja sama dengan negara-negara di dunia untuk memainkan peran lebih besar dalam kemajuan manusia dan proses modernisasi," kata Wang Wenbin.
Buku putih tersebut menyoroti komitmen China untuk membangun tatanan dunia yang lebih adil dan merata yang didasarkan pada kerja sama dan dialog, bukan pemikiran hegemonik dan zero-sum game.
"A Global Community of Shared Future: China's Proposals and Actions" juga menyoroti kontribusi China dalam membangun komunitas global, seperti Inisiatif Sabuk dan Jalan (BRI), Inisiatif Pembangunan Global, Inisiatif Keamanan Global, Inisiatif Peradaban Global, dan peran China dalam menyelesaikan konflik internasional dan regional.
Misalnya, hingga Juli 2023, lebih dari tiga perempat negara di dunia dan lebih dari 30 organisasi internasional telah menandatangani perjanjian kerja sama Sabuk dan Jalan (BRI) dengan China. BRI merupakan inisiatif China, tetapi kesempatan dan pencapaian yang dihasilkannya menjadi milik seluruh dunia, kata dokumen tersebut.
Dalam dokumennya, China menyebut proyek-proyek yang berhasil dilaksanakan lewat kerja sama BRI, seperti kereta cepat Jakarta-Bandung, kereta China-Laos, kereta ekspres China-Eropa, dan kereta Mombasa-Nairobi.
Kereta Api China-Laos yang mulai beroperasi pada 3 Desember 2021 disebut telah menciptakan lebih dari 110.000 lapangan kerja lokal, dan membantu membangun sekitar 2.000 km jalan dan kanal untuk desa-desa di sepanjang jalur kereta api.
Komisi Perdagangan Federal AS Gugat Amazon Atas Tuduhan Monopoli
Komisi Perdagangan Federal AS (FTC) dan 17 jaksa agung negara bagian pada Selasa (26/9/2023) menggugat Amazon.com, Inc. dengan tuduhan bahwa perusahaan ritel dan teknologi daring tersebut adalah perusahaan monopoli yang menggunakan serangkaian strategi anti persaingan dan tidak adil yang saling terkait untuk mempertahankan kekuatan monopolinya secara ilegal.
FTC dan mitra negara bagiannya mengatakan tindakan Amazon memungkinkan mereka menghentikan pesaing dan penjual dalam menurunkan harga, menurunkan kualitas bagi pembeli, menjual terlalu mahal kepada penjual, menghambat inovasi, dan mencegah pesaing bersaing secara adil dengan Amazon.
Pengaduan tersebut menuduh Amazon melanggar hukum bukan karena perusahaannya besar, namun karena perusahaan tersebut melakukan tindakan eksklusif yang mencegah tumbuhnya pesaing yang ada saat ini dan munculnya pesaing baru.
Dengan menghambat persaingan dalam hal harga, pemilihan produk, kualitas, dan dengan mencegah pesaingnya saat ini atau di masa depan menarik banyak pembeli dan penjual, Amazon memastikan bahwa tidak ada pesaing saat ini atau di masa depan yang dapat mengancam dominasinya, katanya.
“Keluhan kami menjelaskan bagaimana Amazon menggunakan serangkaian taktik hukuman dan koersif untuk mempertahankan monopolinya secara tidak sah,” kata Ketua FTC Lina M. Khan.
"Kami mengajukan kasus ini karena tindakan ilegal Amazon telah menghambat persaingan di sebagian besar ekonomi daring. Amazon adalah perusahaan monopoli yang menggunakan kekuatannya untuk menaikkan harga pembeli di Amerika dan membebankan biaya yang sangat tinggi kepada ratusan ribu penjual daring," kata John Newman, wakil direktur Biro Persaingan FTC.
"Jarang sekali dalam sejarah undang-undang antimonopoli AS ada satu kasus yang berpotensi memberikan banyak manfaat bagi begitu banyak orang."
FTC dan negara bagian menuduh perilaku anti persaingan Amazon terjadi di dua pasar – pasar superstore online yang melayani pembeli dan pasar layanan pasar daring yang dibeli oleh penjual.
Amazon menolak tuduhan FTC. Penasihat Umum perusahaan David Zapolsky berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh FTC salah berdasarkan fakta dan hukum, dan Amazon "berharap untuk membawa kasus tersebut ke pengadilan."
"Jika FTC berhasil, hasilnya adalah lebih sedikit produk yang dapat dipilih, harga lebih tinggi, pengiriman lebih lambat ke konsumen, dan berkurangnya pilihan bagi usaha kecil – kebalikan dari apa yang dirancang oleh undang-undang antimonopoli," katanya.
Negara bagian Connecticut, Delaware, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, New Jersey, New Hampshire, New Mexico, Nevada, New York, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, dan Wisconsin bergabung dalam gugatan FTC.