News Forex, Index & Komoditi ( Rabu, 24 Mei 2023 )

News  Forex,  Index  &  Komoditi

(  Rabu,  24  Mei  2023  )

Wall Street Melemah, Dipicu Kebuntuan dalam Pembahasan Plafon Utang AS

 

Indeks utama Wall Street melorot pada akhir perdagangan Selasa (23/5), dipicu kegelisahan investor lantaran kurangnya kemajuan dalam pembahasan batas utang Amerika Serikat (AS).

Indeks Dow Jones Industrial Average turun 231,07 poin atau 0,69% ke 33.055,51, S&P 500 turun 47,05 poin atau 1,12% ke 4.145,58 dan Nasdaq Composite turun 160,53 poin atau 1,26% ke 12.560,25.

Volume perdagangan saham di bursa AS mencapai 10,3 miliar saham, dengan rata-rata 10,6 miliar saham dalam 20 hari perdagangan terakhir.

Saham Broadcom Inc naik 1,2% setelah perusahaan itu menandatangani kesepakatan dengan Apple Inc untuk menggunakan chip yang dibuat di AS. Sementara saham Apple turun 1,5%.

Saham Zoom Video Communications turun lebih dari 8% setelah platform video konferensi itu melaporkan perlambatan pertumbuhan pendapatan kuartalan.

Mengutip Reuters, perwakilan Presiden AS Joe Biden dan anggota Kongres dari Partai Republik mengakhiri putaran pembicaraan plafon utang pada Selasa (24.5), karena tenggat waktu untuk menaikkan batas pinjaman pemerintah atau risiko gagal bayar semakin dekat.

Kekhawatiran atas batas utang mendorong yield surat utang negara bertenor satu bulan naik ke rekor tertinggi di 5,888%.

Michael Wilson, ahli strategi ekuitas Morgan Stanley mengatakan default utang AS tidak terlalu diperhitungkan oleh pasar. Bahkan, menurutnya jika kedua belah pihak menyepakati kesepakatan, itu masih bisa berimplikasi pada pertumbuhan ekonomi.

"Jika mereka mencapai kesepakatan tentang plafon utang, akan ada beberapa konsesi pada pengeluaran fiskal. Ini masalah pertumbuhan," kata Wilson.

"Apakah itu akan menjadi dampak langsung, atau nanti? Kami pikir ada sedikit dari keduanya. Pada akhirnya, tidak ada kompromi positif."

Sementara itu, investor juga menunggu risalah dari pertemuan Federal Reserve 2-3 Mei, yang dijadwalkan akan dirilis pada hari Rabu, untuk menimbang kemungkinan langkah bank sentral berikutnya pada suku bunga.

Presiden Fed Regional James Bullard dan Neel Kashkari pada hari Senin mengindikasikan bahwa bank sentral AS mungkin perlu melanjutkan kenaikan suku bunga jika inflasi tetap tinggi.

Di sisi lain, data S&P Global yang menunjukkan aktivitas bisnis AS naik ke level tertinggi dalam 13 bulan pada Mei membantu membatasi penurunan indeks lebih dalam.

Laporan tersebut merupakan tanda terbaru bahwa ekonomi mempertahankan momentumnya di awal kuartal kedua, meski risiko resesi meningkat.

 

 

 

 

 

Deutsche Bank: ECB harus terus mendaki untuk jinakkan "racun" inflasi

 

 

Bank Sentral Eropa (ECB) perlu terus menaikkan suku bunga untuk menjinakkan inflasi tertinggi dalam beberapa dekade, CEO Deutsche Bank, Christian Sewing, mengatakan pada Selasa (23/5).

"Racun ini harus lenyap," katanya merujuk pada inflasi di sebuah acara di Berlin. Dia memperingatkan bahwa inflasi melemahkan konsumsi dan menghambat pertumbuhan dalam jangka panjang.

Inflasi yang tinggi berdampak besar pada konsumen, kata Sewing. Sedikitnya 30 persen nasabah bank tidak bisa lagi memenuhi pengeluaran normalnya dengan penghasilannya dan harus menggunakan tabungannya, ujar dia.

Konsumen dapat memanfaatkan tabungan yang terakumulasi selama pandemi, tetapi akan cenderung menurun, Sewing memperingatkan.

 

 

 

AS cenderung perpanjang pagu utang jangka pendek di tengah kebuntuan

 

 

Amerika Serikat kemungkinan besar akan memiliki perpanjangan jangka pendek dari batas utang karena tidak ada dasar untuk kesepakatan bipartisan, kata seorang pakar dari Universitas Georgetown.

Mungkin akan ada kesepakatan untuk memperpanjang batas utang AS dalam waktu sekitar dua bulan dan negosiasi batas utang akan berlanjut hampir sepanjang musim panas, kata David A. Super, seorang profesor hukum dan ekonomi di Georgetown University Law Center.

Perpanjangan batas utang jangka pendek sangat mungkin terjadi dan akan segera terwujud, kata Super dalam wawancara dengan Xinhua pekan lalu.

"Kesepakatan itu mungkin, tapi saya pikir ada peluang bagus kita tidak akan mendapatkan kesepakatan dan ada juga peluang bagus bahwa Ketua DPR dari Partai Republik (Kevin) McCarthy menyetujui kesepakatan dan kemudian anggotanya menolaknya," kata Super.

Karena Demokrat tidak akan mendukung pengurangan defisit untuk membayar pemotongan pajak yang mendorong kembali defisit dan Partai Republik tidak akan menyetujui apa pun yang membatasi pemotongan pajak, jadi sebenarnya tidak ada dasar untuk kesepakatan, menurut Super.

Super menambahkan bahwa fundamental tidak mendukung kesepakatan karena McCarthy tidak mendapat dukungan dari anggotanya untuk membuat konsesi yang signifikan.

Pembicaraan pagu utang saat ini mengikuti pola yang sangat akrab di awal dengan kedua belah pihak mengeluh tentang posisi negosiasi pihak lain, diikuti dengan pertemuan konstruktif dan mengeluh lagi tentang tuntutan pihak lain yang tidak masuk akal, menurut Super.

"Kemudian kami akan memiliki perpanjangan jangka pendek, dan kami akan mengulangi siklus ini. Saya rasa kami tidak banyak belajar dari ini," kata Super.

Sangat diharapkan bahwa Presiden AS Joe Biden akan meminta Amandemen ke-14 Konstitusi AS dan menyatakan batas utang tidak konstitusional setelah kedua belah pihak gagal mencapai kesepakatan.

Batas waktu dalam pembicaraan plafon utang pasti dapat mengganggu ketenangan pasar keuangan dalam jangka pendek dan itu menempatkan pekerjaan dalam risiko, Super memperingatkan.

Jika Amerika Serikat mengalami resesi, karena kesalahan penanganan plafon utang atau karena alasan lain, hal itu tentu akan berdampak besar pada negara-negara berkembang di seluruh dunia, kata Super.

"Banyak dari mereka sudah berada di bawah tekanan besar karena perang antara Rusia dan Ukraina. Dan ini pasti akan memperburuk keadaan mereka," katanya.

Meski memang ada kebutuhan untuk membatasi pengeluaran defisit, plafon utang bukanlah cara untuk melakukannya, kata Super.

Cara untuk mengendalikan pengeluaran defisit adalah dengan membatasi pengeluaran dan pemotongan pajak yang berlaku terus-menerus dan mencegah Amerika Serikat mengambil kewajiban ini sejak awal, menurut Super.

"Begitu kita mengambilnya, kita harus membayar tagihan. Seharusnya tidak ada pilihan tentang itu," kata Super.

Sekarang, dengan pihak-pihak yang sangat terpolarisasi, mereka bekerja sama dalam hal-hal yang semakin sedikit daripada sebelumnya, kata Super.

Situasi hanya akan berubah jika satu pihak mendapatkan kendali dan dominasi yang cukup dan pihak lain merasa harus memoderasi pendekatannya, kata Super.

Dia menambahkan bahwa dengan negara yang hampir terbelah rata, "Saya tidak yakin itu akan terjadi dalam waktu dekat."

Amerika Serikat "sangat mungkin" gagal membayar kewajiban pemerintah pada awal Juni dan berpotensi paling cepat 1 Juni jika Kongres gagal menaikkan atau menangguhkan batas utang, menurut Menteri Keuangan Janet Yellen.

Gedung Putih dan Partai Republik sedang dalam proses negosiasi tentang plafon utang dan pengeluaran anggaran.

Amerika Serikat mencapai batas utang 31,4 triliun dolar AS pada Januari dan Departemen Keuangan AS telah menerapkan manuver akuntansi, yang dikenal sebagai "tindakan luar biasa", untuk menjaga agar pemerintah tetap membayar tagihannya sejauh ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menkeu AS: AS kemungkinan besar akan gagal bayar utang pada awal Juni

 

 

Pemerintah Amerika Serikat (AS) "kemungkinan besar" akan gagal membayar utang (default) pada awal Juni dan kemungkinan paling cepat pada 1 Juni jika Kongres gagal menaikkan atau menangguhkan batas utang, demikian disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) AS Janet Yellen dalam surat berisi informasi terbaru kepada para pemimpin kongres pada Senin (22/5).

Yellen menyampaikan perkiraan serupa dalam surat lainnya sepekan lalu.

Menunggu hingga saat-saat terakhir untuk menangguhkan atau menaikkan batas utang dapat menyebabkan kerugian serius terhadap keyakinan bisnis dan konsumen, meningkatkan biaya pinjaman jangka pendek bagi pembayar pajak, dan berdampak negatif terhadap peringkat kredit AS, ujar Yellen memperingatkan.

"Faktanya, kita telah melihat biaya pinjaman Treasury meningkat substansial untuk sekuritas yang jatuh tempo pada awal Juni," tambah Yellen.
Presiden AS Joe Biden dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS Kevin McCarthy dijadwalkan untuk kembali bertemu guna membahas masalah tersebut pada Senin malam waktu setempat.

AS mencapai plafon utangnya di angka 31,4 triliun dolar AS (1 dolar AS = Rp14.897) pada Januari dan Departemen Keuangan AS menerapkan manuver akuntansi yang dikenal sebagai "langkah-langkah luar biasa" untuk menjaga agar pemerintah tetap dapat membayar tagihannya sampai saat ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drone Supersonic WZ-8 Mulai Terlihat di Pangkalan Militer China

 

Sebuah citra satelit baru-baru ini menunjukkan keberadaan sebuah objek misterius yang diduga sebagai drone jenis baru milik China. Drone ini dikabarkan bergerak dengan dorongan roket dan memiliki kemampuan siluman. Perusahaan pencitraan Bumi swasta, Planet, menangkap wujud drone mata-mata WZ-8 yang diparkir di luar hanggar di Lu'an Airbase, sekitar 500 km sebelah barat Shanghai. Melansir Sputnik News, drone WZ-8 biasanya diluncurkan dari pesawat pembom strategis H-6K dan H-6M milik Angkatan Udara China. Keberadaan drone ini telah lama membuat Pentagon khawatir. Baru-baru ini, Badan Intelijen Geospasial Nasional AS menyimpulkan bahwa drone itu hampir pasti dioperasikan oleh Angkatan Udara Tentara Pembebasan Rakyat China (PLAAF). Baca Juga: China Dukung Pemerintahan Militer, Ajak Semua Pihak Hormati Kedaulatan Myanmar Kemampuan Drone WZ-8 China Drone WZ-8 diproduksi oleh Aviation Industry Corporation of China. Dalam menjalankan misinya, perangkat ini menggunakan sistem radar aperture sintetis onboard dan sensor elektro-optik untuk memberikan gambar beresolusi tinggi. Drone ini dilengkapi dengan mesin dorong ganda dan dilaporkan mampu berakselerasi hingga kecepatan Mach 7 (8.350 km per jam) dan mencapai ketinggian hingga 50 km. Dengan kecepatan di level supersonic itu itu, WZ-8 dipercaya mampu melakukan pengumpulan data intelijen secara real-time di seluruh area geografis yang luas dalam waktu singkat. Baca Juga: Militer China Perbanyak Armada Jet Tempur J-16 di Sayap Timur Drone WZ-8 melakukan debut publik pertamanya di parade militer di Beijing pada 2019. Maketnya juga muncul di pameran udara pada 2021 dan 2022. Beberapa sumber mengatakan bahwa drone ini mampu dilengkapi dengan persenjataan untuk memungkinkan mereka menyerang unit darat, udara dan laut, bahkan kelompok kapal induk dan pesawat tempur.  Namun, informasi ini belum diverifikasi secara independen. Pengamat pertahanan AS khawatir bahwa drone baru ini akan memperluas kemampuan pengawasan China di wilayah Indo-Pasifik.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PM Rusia Kunjungi Cina dan akan Temui Presiden Xi Jinping

 

 

Perdana Menteri Rusia Mikhail Mishustin melakukan kunjungan kenegaraan ke Cina. Dia diagendakan bertemu Presiden Cina Xi Jinping dan menandatangani sejumlah kesepakatan kerja sama bilateral.

Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Rusia mengungkapkan, Mishustin mendarat di Shanghai pada Senin (22/5/2023) malam. Dia disambut oleh Duta Besar Rusia untuk Cina Igor Morgulov dan Duta Besar Cina untuk Rusia Zhang Hanhui.

Kemenlu Rusia mengatakan, selama berada di Shanghai, Mishustin bakal berpartisipasi dalam Russian-Chinese Business Forum. Menurut laporan Bloomberg, forum tersebut mengundang sejumlah konglomerat Rusia yang terkena sanksi, termasuk dari sektor utama seperti pupuk, baja, dan pertambangan.

Menurut Kemenlu Rusia, saat berada di Shanghai, Mishustin memang akan bertemu dan mengadakan pembicaraan dengan perwakilan lingkaran bisnis Rusia. Selain itu, Mishustin juga diagendakan mengunjungi lembaga penelitian petrokimia di kota tersebut.

 

Setelah menyelesaikan agendanya Shanghai, Mishustin akan bertolak ke Beijing. Menurut kantor berita Rusia, TASS, Mishustin diagendakan bertemu Presiden Xi Jinping dan Perdana Menteri Li Qiang. Dalam pertemuan itu, mereka disebut akan menandatangani serangkaian kesepakatan di bidang infrastruktur dan perdagangan.

Rusia dan Cina telah meningkatkan kerja sama bilateral serta kontak diplomatik dalam beberapa tahun terakhir. Kemitraan strategis mereka kian erat sejak perang di Ukraina pecah pada Februari 2022. Berbeda dengan Barat yang mengecam Moskow dalam konflik tersebut, Beijing lebih memilih netral. Hingga saat ini Cina belum pernah melayangkan kecaman kepada Rusia terkait keputusannya menyerang Ukraina.

Pada peringatan satu tahun perang Rusia-Ukraina 24 Februari 2023 lalu, Cina merilis dokumen bertajuk merilis dokumen bertajuk China’s Position on the Political Settlement of the Ukraine Crisis. Dokumen itu berisi 12 poin usulan Cina untuk menyelesaikan konflik Rusia-Ukraina.

Dua belas poin tersebut, yakni menghormati kedaulatan semua negara, meninggalkan mentalitas Perang Dingin, menghentikan permusuhan, melanjutkan pembicaraan damai, menyelesaikan krisis kemanusiaan, melindungi warga sipil dan tahanan perang, menjaga keamanan pembangkit listrik tenaga nuklir, mengurangi risiko strategis seperti penggunaan senjata nuklir dan senjata kimia, memfasilitasi ekspor gandum, menghentikan sanksi sepihak, menjaga stabilitas industri dan rantai pasok, serta mempromosikan rekonstruksi pasca-konflik.

Setelah Cina merilis dokumen tersebut, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky tertarik untuk melibatkan Beijing dalam proses penyelesaian konflik. Dalam sebuah wawancara dengan Associated Press pada 29 Maret 2023 lalu, Zelensky mengatakan dia sudah mengundang Xi Jinping untuk berkunjung ke Kiev.

Pada 26 April 2023, Zelenskyy akhirnya melakukan percakapan via telepon dengan Xi.  Itu menjadi perbincangan perdana mereka sejak Rusia menyerang Ukraina pada Februari 2022. “Saya melakukan panggilan telepon yang panjang dan bermakna dengan Presiden Xi Jinping. Saya percaya panggilan (telepon) ini, serta penunjukan duta besar Ukraina untuk Cina, akan memberikan dorongan yang kuat bagi perkembangan hubungan bilateral kita,” tulis Zelenskyy di akun Twitter-nya.

Zelenskyy tak menerangkan secara mendetail tentang hal apa saja yang dibahasnya dengan Xi Jinping. Sementara itu, China Central Television (CCTV) mengungkapkan, dalam percakapan dengan Zelenskyy, salah satu isu utama yang dibahas Xi adalah tentang krisis Ukraina.

Xi menekankan kepada Zelenskyy bahwa pembicaraan dan negosiasi adalah satu-satunya jalan untuk mengakhiri peperangan. “Mengenai masalah krisis Ukraina, Cina selalu berdiri di sisi perdamaian dan posisi intinya adalah untuk mempromosikan pembicaraan damai,” kata CCTV mengutip pernyataan Xi.

Xi pun meyakinkan Zelenskyy bahwa Cina tidak akan berusaha memperpanas konfrontasi, apalagi memanfaatkan krisis Ukraina untuk memperoleh keuntungan tertentu. “Ketika berhadapan dengan masalah nuklir, semua pihak yang berkepentingan harus tetap tenang dan menahan diri, benar-benar fokus pada masa depan dan nasib mereka sendiri dan seluruh umat manusia, serta bersama-sama mengelola dan mengendalikan krisis,” ucap Xi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS Bantah Hendak Cabut Sanksi Terhadap Menteri Pertahanan China

 

 

Juru Bicara Departemen Luar Negeri (Deplu) Amerika Serikat (AS) Matthew Miller membantah kabar yang menyebut negaranya sedang mempertimbangkan untuk mencabut sanksi terhadap Menteri Pertahanan (Menhan) China Li Shangfu. Kabar itu muncul karena pernyataan Presiden AS Joe Biden saat menghadiri KTT G7 di Hiroshima, Jepang, akhir pekan lalu.

“Tidak, kami tidak mempertimbangkannya,” kata Miller saat ditanya awak media tentang apakah Deplu AS sedang mempertimbangkan pencabutan sanksi terhadap Li Shangfu, Senin (22/5/2023), dilaporkan Bloomberg.

Dia pun menegaskan bahwa Joe Biden tidak berencana mencabut sanksi apa pun terhadap Li Shangfu atau China secara lebih luas. Saat berada di Hiroshima untuk menghadiri KTT G7 pada Ahad (21/5/2023) lalu, Biden sempat ditanya apakah AS akan mencabut sanksi terhadap Li Shangfu agar dia dapat bertemu Menhan AS Lloyd Austin. “Itu sedang dinegosiasikan sekarang,” jawab Biden.

Biden pun optimistis hubungan AS-China akan segera mencair. AS dan China diketahui berada dalam posisi saling berlawanan dalam beberapa isu. Terkait Taiwan, misalnya, Washington menjalin hubungan dekat, termasuk di bidang kerja sama pertahanan, dengan kepulauan tersebut. Keakraban AS dengan Taiwan ditentang Beijing. Hal itu karena China mengeklaim Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya. Di sisi lain, AS dinilai telah melanggar prinsip “Satu Cina” yang dianutnya karena membuka hubungan dua kaki, yakni dengan Taipei dan Beijing.

 

Kemudian terkait isu Laut China Selatan, AS diketahui menentang klaim teritorial China atas wilayah perairan strategis tersebut. Bentuk penentangan diwujudkan Washington dengan rutin menggelar operasi kebebasan navigasi di Laut China Selatan. Beijing selalu mengecam operasi kebebasan navigasi AS karena dianggap sebagai tindakan provokatif.

Selain kedua isu itu, AS pun kerap menyoroti dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di China, terutama terhadap etnis Uighur di Provinsi Xinjiang. Sejauh ini China selalu membantah adanya pelanggaran HAM sistematis, termasuk penahanan sewenang-wenang terhadap masyarakat Uighur, di Xinjiang. Namun, Beijing tak membantah tentang keberadaan kamp-kamp di wilayah tersebut.

Pemerintah China mengklaim, kamp-kamp tersebut merupakan pusat pendidikan vokasi. Mereka didirikan untuk memberi pelatihan keterampilan pada warga Uighur. Dengan demikian, mereka dapat bekerja dan angka pengangguran di Xinjiang bisa menurun.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prancis Kecam Israel Izinkan Pemukim Yahudi Kembali Lagi ke Homesh

 

 

Prancis mengecam keputusan Israel mengizinkan pemukim Yahudi membangun kembali permukiman di wilayah Homesh, Tepi Barat. Homesh adalah satu dari empat permukiman Yahudi yang dibongkar Israel ketika mereka menarik pasukannya dari Jalur Gaza pada 2005.

“Keputusan (pembangunan kembali permukiman Yahudi di Homes) ini bertentangan dengan hukum internasional dan juga berlawanan dengan komitmen yang dibuat Israel pada pertemuan Aqaba dan Sharm el-Sheikh. Prancis meminta Pemerintah Israel untuk membatalkan keputusan ini,” kata Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Prancis dalam sebuah pernyataan, Senin (22/5/2023), dikutip laman kantor berita Palestina, WAFA.

Prancis pun mengutarakan keprihatinan atas kunjungan Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir ke kompleks Masjid Al-Aqsa pada Ahad (21/5/2023) pekan lalu. “Prancis menegaskan kembali perlunya mempertahankan status quo sejarah atas tempat-tempat suci di Yerusalem dan menekankan pentingnya peran khusus Yordania dalam hal ini,” ungkap Kemenlu Prancis.

Prancis menyerukan semua pihak yang terlibat menahan diri dari tindakan atau provokasi sepihak yang dapat memicu ketegangan serta kekerasan, terutama terhadap warga sipil. “Ada kebutuhan mendesak untuk memulihkan pandangan politik yang kredibel untuk konflik Israel-Palestina atas dasar solusi dua negara, satu-satunya solusi yang dapat mewujudkan perdamaian yang adil serta langgeng antara Israel dan Palestina,” kata Kemenlu Prancis.

Pada Ahad pekan lalu, parlemen Israel (Knesset) meloloskan rancangan undang-undang (RUU) kedua dan ketiga yang memungkinkan pemukim Israel kembali bermukim di empat permukiman ilegal di Tepi Barat yang sudah dibongkar sejak 2005. Pada 20 Maret 2023 lalu, Knesset diketahui telah mencabut Undang-Undang (UU) Pelepasan atau Disengagement Law yang disepakati tahun 2005. Disengagement Law memerintahkan pembongkaran empat permukiman Yahudi di wilayah Tepi Barat yang diduduki saat Israel menarik pasukannya dari Jalur Gaza. Empat permukiman itu yakni Sa-Nur, Ganim, Kadim, dan Homesh.

Sejak UU 2005 itu diterapkan, warga Israel dilarang memasuki kembali daerah-daerah permukiman tersebut tanpa seizin militer. Dengan pencabutan UU tersebut, warga Israel dapat kembali ke lokasi permukiman yang dievakuasi. Artinya permukiman ilegal Israel di Tepi Barat bakal bertambah.

Israel menduduki Tepi Barat sejak berakhirnya Perang Arab-Israel 1967. Hingga saat ini terdapat lebih dari 700 ribu pemukim Israel yang tinggal di permukiman-permukiman di Tepi Barat dan Yerusalem Timur. Permukiman tersebut dianggap ilegal menurut hukum internasional.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erdogan: Turki Hantam Balik Propaganda Barat 28 Mei Nanti

 

 

Presiden Recep Tayyip Erdogan menegaskan, Barat dan medianya memberikan opini merugikan bagi Turki. Mereka tidak menyukai Ankara karena mampu memberangus terorisme. Selain itu, mereka juga mengganggu pertumbuhan industri pertahanan Turki.

Dalam wawancara dengan TRT Haber, Senin (22/5/2023), Erdogan menyatakan, dalam perang melawan terorisme, Turki selalu ditinggalkan sendirian, tetapi kemudian mampu berjuang dengan kekuatan sendiri.

Industri pertahanan Turki, dia menjelaskan, juga diganggu. "Apakah mereka suka Turki lebih kuat di industri pertahanan? Tentu tidak. Mereka tidak akan menyukai karena kita tak lagi membeli senjata atau amunisi dari mereka,’’ ujarnya seperti dikutip laman Anadolu, Selasa (23/5/2023).

Erdogan menegaskan, ’’Bangsa Turki telah memberikan jawaban atas semua hal itu pada 14 Mei lalu. Saya berharap demikian pula pada 28 Mei nanti.’’ Ini merujuk pilpres putaran pertama pada 14 Mei dan putaran kedua 28 Mei mendatang.

 

Erdogan pada putaran pertama meraih 49,52 persen suara dan capres oposisi Kemal Kilicdaroglu 44,88 persen. Sedangkan, Sinan Ogan yang meraih 5,17 persen suara pada Senin menyatakan, mengalihkan dukungan ke Erdogan.

Padahal sebelumnya, Barat dan lembaga-lembaga survei memperkirakan pilpres hanya berlangsung satu putaran dengan kekalahan Erdogan yang sudah dua dekade memegang tampuk kepemimpinan di Turki. Namun, semua perkiraan meleset.

Terkait dukungan Ogan, Erdogan menyatakan Ogan tahu benar sikap pemerintahannya dalam memerangi terorisme. Namun, para pengamat mengingatkan, belum tentu pendukung Ogan otomatis memberikan suaranya untuk Erdogan dalam pemungutan suara 28 Mei.

Bisa saja ada yang mendukung Kilicdaroglu bahkan memutuskan tak menggunakan hak suaranya. Dalam konteks pemilu, Erdogan menuding media Barat sekarang ini berusaha memengaruhi opini publik dengan berita utama mereka mengenai Pemilu Turki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cina Sambut Semangat Rekonsiliasi Dunia Arab

 

 

Cina menyambut semangat rekonsiliasi yang kini sedang bertiup di dunia Arab. Beijing menyatakan siap mendukung dan mempererat kerja sama dengan negara-negara di kawasan tersebut.

“Kami senang melihat bahwa untuk beberapa waktu, angin musim semi rekonsiliasi telah bertiup di seluruh dunia Arab,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Cina Mao Ning dalam pengarahan pers, Senin (22/5/2023), dikutip laman resmi Kemenlu Cina.

Terkait hal itu, Mao menyinggung tentang partisipasi perdana Presiden Suriah Bashar al-Assad dalam 12 tahun di KTT Liga Arab yang digelar 19 Mei 2023 lalu. Liga Arab diketahui telah setuju untuk merangkul kembali Damaskus sebagai anggota. Keanggotaan Suriah di organisasi tersebut ditangguhkan sejak konflik sipil berkecamuk di negaranya pada 2011.

“Cina mengucapkan selamat atas reuni keluarga besar negara-negara Arab dengan Presiden Bashar al-Assad menghadiri sesi tersebut. Kembalinya Suriah ke Liga Arab sepenuhnya menunjukkan bahwa peningkatan solidaritas dan kerja sama di antara negara-negara Arab melalui dialog dan konsultasi adalah yang dicita-citakan serta mewakili tren zaman,” ucap Mao Ning.

 

Dia menekankan, Cina selalu mendukung negara-negara Arab dalam memperkuat otonomi strategis. Beijing pun mendorong dunia Arab memainkan peran lebih besar dalam urusan regional dan internasional. “Cina siap bekerja sama dengan pihak Arab untuk mewujudkan hasil China-Arab States Summit yang pertama, melepaskan ketangguhan dan vitalitas yang kuat dari hubungan Cina-Arab serta memainkan peran positif dalam mempromosikan perdamaian, stabilitas, dan pembangunan kawasan,” katanya.

Pada Maret lalu, Cina berperan dalam memediasi Arab Saudi dan Iran untuk mencapai kesepakatan rekonsiliasi. Riyadh dan Teheran telah dipandang sebagai dua aktor utama isu geopolitik di Timur Tengah. Pada 6 April 2023 lalu, Menteri Luar Negeri (Menlu) Iran Hossein Amirabdollahian bertemu dengan Menlu Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan di Beijing. Itu merupakan pertemuan perdana mereka sejak Saudi-Iran sepakat melakukan rekonsiliasi.

Selain membahas tentang langkah lanjutan yang bakal diambil kedua negara setelah melakukan rekonsiliasi, dalam pertemuan itu Amirabdollahian dan Pangeran Faisal turut menyampaikan terima kasih pada Cina. “Menyatakan terima kasih dan penghargaan kepada pihak Cina yang telah menjadi tuan rumah pertemuan ini,” kata Pangeran Faisal dan Amirabdollahian dalam pernyataan bersamanya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hindari Serangan Udara AS, Iran Dilaporkan Bangun Fasilitas Nuklir di Bawah Gunung

 

Iran dilaporkan tengah membangun fasilitas nuklir yang berada jauh di dalam bumi. Fasilitas itu dibangun di dekat puncak Pegunungan Zagros, Iran tengah. Fasilitas itu kemungkinan berada di luar jangkauan senjata Amerika Serikat (AS) yang dirancang untuk menghancurkan situs semacam itu. Dilansir dari Associated Press, Selasa (23/5/2023), foto dan video dari Planet Labs PBC menunjukkan Iran telah menggali terowongan di gunung dekat situs nuklir Natanz, yang berulang kali diserang sabotase di tengah kebuntuan Teheran dengan Barat atas program nuklirnya. Proyek baru itu sedang dibangun di sebelah Natanz, sekitar 225 kilometer selatan Teheran. Natanz sendiri telah menajdi perhatian internasional sejak keberadaannya diketahui dua dekade lalu. Dilindungi oleh baterai anti-pesawat, pagar, dan paramiliter Garda Revolusi Iran, fasilitas ini terbentang seluas 2,7 kilometer persegi di Central Plateau yang gersang di negara itu. Foto satelit yang diambil pada bulan April oleh Planet Labs PBC dan dianalisi oleh AP menunjukkan Iran menggali ke dalam Kuh-e Kolang Gaz La, atau "Gunung Beliung", yang berada tepat di luar pagar selatan Natanz. Serangkaian gambar berbeda yang dianalisis oleh Pusat Studi Nonproliferasi James Martin mengungkapkan bahwa empat pintu masuk telah digali ke lereng gunung, dua di timur dan dua lainnya di barat. Masing-masing berukuran lebar 6 meter dan tinggi 8 meter. Baca Juga Gegara Kecam Eksekusi Mati 3 Pria, Dubes Swiss Dipanggil Kemenlu Iran Skala pekerjaan dapat diukur dalam gundukan tanah yang besar, dua di barat dan satu di timur. Berdasarkan ukuran tumpukan sampah dan data satelit lainnya, para ahli di pusat itu mengatakan kepada AP bahwa Iran kemungkinan membangun fasilitas di kedalaman antara 80 meter dan 100 meter. Analisis pusat, yang disediakan secara eksklusif untuk AP, adalah yang pertama memperkirakan kedalaman sistem terowongan berdasarkan citra satelit. Institute for Science and International Security, sebuah organisasi nirlaba yang berbasis di Washington yang telah lama berfokus pada program nuklir Iran, mengesankan tahun lalu terowongan itu bisa masuk lebih dalam lagi. Para ahli mengatakan ukuran proyek konstruksi menunjukkan Iran kemungkinan akan dapat menggunakan fasilitas bawah tanah untuk memperkaya uranium juga, bukan hanya untuk membangun sentrifugal. Sentrifugal berbentuk tabung itu, disusun dalam kaskade besar dari lusinan mesin, dengan cepat memutar gas uranium untuk memperkayanya. Pemintalan kaskade tambahan akan memungkinkan Iran untuk dengan cepat memperkaya uranium di bawah perlindungan gunung. “Jadi kedalaman fasilitas menjadi perhatian karena akan jauh lebih sulit bagi kami. Akan jauh lebih sulit untuk dihancurkan menggunakan senjata konvensional, seperti bom penghancur bunker biasa,” kata Steven De La Fuente, peneliti di pusat yang memimpin analisis pekerjaan terowongan. Fasilitas Natanz yang baru kemungkinan berada lebih dalam di bawah tanah daripada fasilitas Fordo Iran, situs pengayaan lain yang diekspos pada tahun 2009 oleh AS dan para pemimpin dunia lainnya. Fasilitas itu memicu kekhawatiran di Barat bahwa Iran memperkuat programnya dari serangan udara. Fasilitas bawah tanah semacam itu membuat AS menciptakan bom GBU-57, yang dapat menembus setidaknya 60 meter bumi sebelum meledak, menurut militer Amerika. Pejabat AS dilaporkan telah membahas penggunaan dua bom serupa secara berurutan untuk memastikan sebuah situs dihancurkan. Tidak jelas apakah hantaman satu-dua seperti itu akan merusak fasilitas sedalam yang ada di Natanz. Dengan potensi bom seperti itu, AS dan sekutunya memiliki lebih sedikit pilihan untuk menargetkan situs tersebut. Jika diplomasi gagal, serangan sabotase dapat dilanjutkan. Natanz sendiri telah menjadi sasaran virus Stuxnet, yang diyakini sebagai ciptaan Israel dan Amerika, yang menghancurkan sentrifugal Iran. Israel juga diyakini telah membunuh ilmuwan yang terlibat dalam program tersebut, menyerang fasilitas dengan drone pembawa bom dan melancarkan serangan lainnya. Namun pemerintah Israel menolak berkomentar. Baca Juga Iran Eksekusi Pemimpin Jaringan Perdagangan Manusia Para ahli mengatakan tindakan mengganggu seperti itu dapat mendorong Teheran lebih dekat ke bom nuklir — dan menempatkan programnya lebih jauh ke gunung di mana serangan udara, sabotase lebih lanjut, dan mata-mata mungkin tidak dapat mencapainya. “Sabotase dapat memutar kembali program nuklir Iran dalam jangka pendek, tetapi itu bukan strategi jangka panjang yang layak untuk menjaga Iran yang bersenjata nuklir,” kata Kelsey Davenport, direktur kebijakan nonproliferasi di Asosiasi Pengendalian Senjata yang berbasis di Washington. “Mendorong program nuklir Iran lebih jauh di bawah tanah meningkatkan risiko proliferasi,” imbuhnya. Iran sendiri menyangkal sedang mencari senjata nuklir, meskipun para pejabat di Teheran sekarang secara terbuka mendiskusikan kemampuan mereka untuk mengejarnya. Misi Iran untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebagai tanggapan atas pertanyaan dari AP mengenai pembangunan tersebut, mengatakan bahwa kegiatan nuklir damai Iran bersifat transparan dan di bawah perlindungan Badan Energi Atom Internasional (IAEA). Namun, Iran telah membatasi akses bagi inspektur internasional selama bertahun-tahun. Iran mengatakan konstruksi baru itu akan menggantikan pusat manufaktur centrifugal di atas tanah di Natanz yang dilanda ledakan dan kebakaran pada Juli 2020. Teheran menyalahkan insiden itu pada Israel, yang telah lama dicurigai melakukan sabotase terhadap programnya. Teheran belum mengakui rencana lain untuk fasilitas tersebut, meskipun harus mengumumkan situs tersebut ke IAEA jika mereka berencana memasukkan uranium ke dalamnya. IAEA yang berbasis di Wina tidak menanggapi pertanyaan tentang fasilitas bawah tanah yang b

Share this Post