News Forex, Index & Komoditi ( Jumat, 8 Desember 2023 )
News Forex, Index & Komoditi
( Jum’at, 8 Desember 2023 )
Wall Street Menguat Dipicu Lonjakan Saham Teknologi
Wall Street menguat pada Kamis (7/12/2023) dipicu lonjakan yang dialami saham sektor teknologi.
Seperti dilaporkan Reuters, indeks Dow Jones Industrial Average di Bursa Efek New York, Amerika Serikat, naik 62,95 poin, atau sekitar 0,17 persen, menjadi 36.117,38. Indeks S&P 500 meningkat 36,25 poin, atau sekitar 0,80 persen, menjadi 4.585,59. Indeks komposit Nasdaq melonjak 193,28 poin, atau sekitar 1,37 persen, menjadi 14.339,99.
Saham Alphabet yang merupakan perusahaan induk Google melambung 5,3 persen dipicu perilisan model kecerdasan terbaru buatan perusahaan tersebut.
Saham AMD (NASDAQ:AMD) meroket 10 persen dipicu ekspektasi penjualan chip kecerdasan buatan pusat data mencapai US$45 miliar tahun ini.
Saham Nvidia dan Meta Platforms masing-masing meningkat sekitar 2 persen. Saham Amazon naik 1,6 persen, sedangkan saham Apple menanjak 1 persen. Saham Tesla naik 1,37 persen.
Indeks semikonduktor Philadelphia melambung 2,8 persen, angka indeks telah meningkat 48 persen sepanjang tahun ini.
Laporan yang rilis pada Kamis menunjukkan jumlah warga AS yang mengajutkan klaim baru tunjangan pengangguran hanya meningkat 220.000.
Harga emas berjangka di COMEX New York Mercantile Exchange turun jelang dirilisnya data non-farm payroll. Harga emas untuk pengiriman Januari 2024 turun 0,1 persen menjadi US$2.046,40 per ons.
Penurunan harga emas berjangka terbatasi pelemahan nilai tukar dolar AS. Indeks dolar AS turun 0,52 persen.
Bursa saham Eropa melemah pada Kamis, dengan indeks STOXX 600 Eropa turun 0,3 persen, setelah data terbaru menunjukkan GDP zona euro mengalami penurunan 0,1 persen pada kuartal ketiga tahun ini.
Indeks FTSE 100 di Bursa Efek London, Inggris, berakhir datar dengan pergerakan turun hanya 1,66 poin menjadi 7.513,72. Indeks Dax 30 di Bursa Efek Frankfurt, Jerman, melemah 27,45 poin, atau sekitar 0,16 persen, menjadi 16.628,99.
Indeks Ibex 35 di Bolsa de Madrid, Spanyol, merosot 112,10 poin, atau sekitar 1,09 persen, menjadi 10.146. Indeks Cac 40 di Euronext, Paris, Perancis, melorot 7,47 poin, atau sekitar 0,10 persen, menjadi 7.428,52.
Erdogan Sebut Netanyahu Berada di Ambang Kehancuran
Presiden Turkiye, Recep Tayyip Erdogan, kembali mengeluarkan pernyataan khusus tentang Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. Kali ini Erdogan menyebut Netanyahu berada di ambang kehancuran.
Kantor berita milik pemerintah Turkiye, Anadolu, menyampaikan bahwa Erdogan yakin kubu Netanyahu tidak lama lagi akan mengalami kebangkrutan.
"Perdana Menteri Israel Netanyahu berada di ambang kehancuran atau kebangkrutan saat ini. Dan dia dapat membuat pengumuman seperti itu kapan saja," tulis Anadolu mengutip perkataan Erdogan yang baru kembali dari Qatar.
Erdogan juga melihat adanya potensi Netanyahu kehilangan dukungan dari para sekutunya di Barat. Dirinya percaya bahwa Barat mulai mempertimbangkan kembali sikapnya terhadap Israel.
"Ada juga negara-negara Barat yang berkomplot dengan kesalahan yang dilakukan Netanyahu dan pemerintahannya. Untungnya, negara-negara Barat telah mempertimbangkan kembali pandangannya terhadap Israel sejak 7 Oktober," lanjut Erdogan.
Sebagai contoh, Erdogan menjelaskan perubahan sikap Prancis terhadap Israel sejak perang. Prancis yang awalnya menyatakan dukungan penuh terhadap Israel, kini mulai menyayangkan aski keji tentara Israel di Gaza.
"Banyak negara Barat lainnya juga tidak lagi membuat pernyataan seperti yang mereka buat pada hari-hari pertama konflik. Bersabarlah sambil menunggu mereka (Barat) meninjau kembali sikapnya terhadap tindakan Israel," kata Erdogan.
Erdogan beberapa hari terakhir ini semakin keras menyerang Netanyahu. Pada hari Senin (4/12), dirinya menyatakan bahwa Netanyahu pada akhirnya akan diadili sebagai penjahat perang atas aksinya di Jalur Gaza.
Sejak eskalasi konflik terjadi di Jalur Gaza 7 Oktober lalu, lebih dari 15.500 warga Palestina telah kehilangan nyama, di mana sebagian besar di antaranya adalah anak-anak.
Tentara Israel juga telah terbukti menyerang fasilitas sipil seperti rumah sakit bahkan kamp pengungsian.
Pada pertemuan komite Organisasi Kerjasama Islam (OKI) di Istanbul, Erdogan menyerukan negara-negara Islam untuk melanjutkan perjuangan melawan kejahatan rasial dengan tekad bulat, baik di tingkat bilateral maupun melalui platform internasional.
Joe Biden: Jangan Sampai Vladimir Putin Menang di Ukraina
Presiden AS, Joe Biden, pada hari Rabu (6/12) kembali memohon kepada Partai Republik agar memberikan bantuan militer baru untuk Ukraina. Dirinya bahkan bertekad untuk tidak membiarkan Presiden Rusia, Vladimir Putin, menang di Ukraina.
Mengutip Reuters, kali ini Biden meminta Senat menyediakan dana tambahan senilai US$175 juta. Demi mendapat dukungan Partai Republik yang merupakan oposisi, Biden bahkan mengisyaratkan kesediaan untuk melakukan perubahan signifikan terhadap kebijakan migrasi AS di sepanjang perbatasan dengan Meksiko.
"Kita tidak bisa membiarkan Putin menang. Jika Putin mengambil alih Ukraina, dia tidak akan berhenti di situ. Putin akan menyerang aliansi NATO," kata Biden.
Para anggota Senat dari Senat Partai Republik pada hari Rabu memblokir undang-undang yang mengatur pemberian bantuan senilai miliaran dolar untuk Ukraina dan Israel.
Undang-undang tersebut secara umum didukung oleh Partai Demokrat, berbeda dengan Partai Republik yang berharap AS lebih memikirkan masalah internasional lain seperti kebijakan perbatasan yang lebih ketat.
Amerika Serikat Mulai Kehabisan Dana
Setelah hampir dua tahun memberikan dukungan, Gedung Putih pada hari Senin (4/12) akhirnya mengakui bahwa dana bantuan pertahanan mereka untuk Ukraina sudah hampir habis.
Direktur anggaran Gedung Putih, Shalanda Young, mengatakan bahwa pemotongan dana dan aliran senjata akan membebani Ukraina di medan perang meningkatkan kemungkinan menangnya Rusia.
Dalam surat yang diedarkannya ke para pemimpin Kongres, pihak Gedung Putih juga memastikan bahwa sumber daya dan dana untuk membelikan Ukraina senjata akan segera habis pada akhir tahun ini dan tidak ada dana lain untuk menambalnya.
"Saya ingin memperjelas: tanpa tindakan kongres, pada akhir tahun ini kita akan kehabisan sumber daya untuk membeli lebih banyak senjata dan peralatan untuk Ukraina dan mengisi persediaan militer AS. Kita kehabisan uang dan hampir kehabisan waktu," tulis Young, dikutip Reuters.
Presiden AS, Joe Biden, pada bulan Oktober meminta Kongres untuk menyediakan dana hampir US$106 miliar. Dana itu akan dibagi untuk mendukung pertahanan Ukraina, Israel, dan memperkuat keamanan perbatasan AS sendiri.
Kongres telah menyetujui dana lebih dari US$110 miliar untuk Ukraina sejak invasi Rusia pada Februari 2022. Sejak Partai Republik mengambil alih DPR dari Demokrat pada bulan Januari, DPR belum menyetujui tambahan dana apa pun.
Young menambahkan, pada pertengahan bulan November, Departemen Pertahanan AS telah menggunakan 97% dari US$62,3 miliar dana tambahan yang diterima untuk membantu Ukraina dan sekutu lainnya.
Departemen Luar Negeri AS juga telah menggunakan seluruh dana bantuan militer sebesar US$4,7 miliar yang telah dialokasikan. Sekitar US$27,2 miliar dana bantuan ekonomi telah habis, begitu pula US$10 miliar bantuan kemanusiaan.
Sekjen PBB Bunyikan Alarm Peringatan akan Ancaman Keamanan Global Akibat Perang Gaza
Pada Rabu (6/12/2023), Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres membuat langkah yang jarang terjadi. Yakni secara resmi memperingatkan Dewan Keamanan PBB mengenai ancaman global dari perang Gaza.
Negara-negara Arab berusaha memanfaatkan hal tersebut untuk mendorong DK PBB untuk menyerukan seruan gencatan senjata dalam beberapa hari.
Mengutip Reuters, Uni Emirat Arab memberikan kepada DK PBB rancangan resolusi singkat, yang dilihat oleh Reuters, yang akan menindaklanjuti surat Guterres dengan menuntut “gencatan senjata kemanusiaan segera” dalam konflik antara Israel dan militan Palestina Hamas.
Para diplomat mengatakan UEA bermaksud untuk melakukan pemungutan suara pada hari Jumat ketika dewan tersebut akan diberi pengarahan oleh Guterres mengenai Gaza.
Untuk dapat diadopsi, sebuah resolusi memerlukan setidaknya sembilan suara setuju dan tidak ada veto dari lima anggota tetap – Amerika Serikat, Rusia, China, Perancis atau Inggris.
“Rancangan resolusi UEA mendapat dukungan dari kelompok Arab dan OKI (Organisasi Kerjasama Islam). Ini adalah keharusan moral dan kemanusiaan dan kami mendesak semua negara untuk mendukung seruan Sekretaris Jenderal,” kata misi UEA untuk PBB dalam postingannya di media sosial X.
Amerika Serikat dan sekutunya Israel menentang gencatan senjata karena mereka yakin gencatan senjata hanya akan menguntungkan Hamas. Washington malah mendukung jeda untuk melindungi warga sipil dan memungkinkan pembebasan sandera yang disandera oleh Hamas dalam serangan mematikan terhadap Israel pada 7 Oktober.
Utusan Palestina untuk PBB Riyad Mansour mengatakan para menteri Arab dijadwalkan mengunjungi Washington pada hari Kamis dan akan membahas rancangan resolusi Dewan Keamanan dengan para pejabat AS.
“Agenda utamanya adalah perang ini harus dihentikan,” katanya kepada wartawan ketika duta besar negara-negara Arab di PBB berdiri bersamanya.
Dia menegaskan, “Gencatan senjata harus dilakukan dan harus segera dilakukan.”
Amerika Serikat pada bulan lalu abstain untuk mengizinkan Dewan Keamanan PBB mengadopsi resolusi yang menyerukan jeda dalam pertempuran. Jeda tujuh hari – yang menyebabkan Hamas membebaskan beberapa sandera dan peningkatan bantuan kemanusiaan ke Gaza – berakhir pada 1 Desember.
Berbicara sebelum UEA mengedarkan rancangan resolusinya ke Dewan Keamanan, juru bicara Departemen Luar Negeri AS Matthew Miller menolak berkomentar secara spesifik mengenai surat Guterres.
“Ada ancaman terhadap keamanan regional dan ancaman terhadap keamanan global yang ditimbulkan oleh konflik ini,” kata Miller kepada wartawan. “Kami menjelaskan dengan jelas bahwa salah satu hal yang kami coba lakukan adalah mencegah konflik ini menyebar.”
Duta Besar Israel untuk PBB Gilad Erdan menuduh Guterres mencapai “moral rendah baru” dengan mengirimkan surat ke Dewan Keamanan.
“Seruan Sekretaris Jenderal untuk gencatan senjata sebenarnya adalah seruan untuk mempertahankan teror Hamas di Gaza,” tulisnya.
Guterres mengatakan kepada Dewan Keamanan PBB dalam suratnya bahwa perang tersebut dapat memperburuk ancaman yang ada terhadap perdamaian dan keamanan internasional.
Ia menggunakan Pasal 99 Piagam PBB yang memungkinkannya untuk membawa perhatian Dewan Keamanan setiap masalah yang menurut pendapatnya dapat mengancam pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional.
Artikel tersebut sudah tidak digunakan selama beberapa dekade, kata juru bicara PBB Stephane Dujarric.
“Kita menghadapi risiko besar runtuhnya sistem kemanusiaan,” tulis Guterres.
Implikasinya terhadap warga Palestina tidak dapat diubah dan terhadap keamanan regional, katanya, sekali lagi menyerukan gencatan senjata kemanusiaan untuk diumumkan.
Israel mengatakan 1.200 orang tewas dan 240 orang disandera dalam serangan Hamas pada 7 Oktober. Israel telah memfokuskan pembalasannya terhadap Hamas di Gaza, membombardirnya dari udara, melakukan pengepungan dan melancarkan serangan darat.
Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan sejauh ini 16.015 orang telah terbunuh di wilayah kantong berpenduduk 2,3 juta jiwa itu.
Guterres mengatakan kepada Dewan Keamanan dalam suratnya bahwa tidak ada perlindungan efektif terhadap warga sipil di Gaza.
“Tidak ada tempat yang aman di Gaza,” tulisnya.
Rusia Khawatirkan Berlanjutnya Agresi Israel ke Jalur Gaza
Presiden Rusia Vladimir Putin telah mengadakan pertemuan dengan Putra Mahkota Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Salman (MBS) di Riyadh, Rabu (6/12/2023). Salah satu isu yang sempat mereka bahas adalah tentang perkembangan konflik Israel-Palestina.
Juru Bicara Kremlin Dmitry Peskov mengungkapkan, setelah pembicaraan yang melibatkan delegasi, Putin dan Pangeran MBS melakukan pertemuan privat empat mata. “Putra Mahkota Mohammed dan Presiden Putin melanjutkan pembicaraan privat, dan terdapat makan malam. Keduanya makan malam, di hadapan penerjemah. Di sini saya tidak bisa mengatakan secara pasti apa yang dibicarakan. Namun, secara umum jelas tentu saja ini adalah konflik Israel-Palestina, dan isu-isu internasional sensitif lainnya,” ucap Peskov, dikutip laman kantor berita Rusia, TASS.
Peskov mengungkapkan, Rusia mengkhawatirkan berlanjutnya agresi Israel ke Jalur Gaza. "Situasi ini menimbulkan kekhawatiran yang mendalam. Tentu saja, semua orang ingin penghentian aktivitas militer terus berlanjut, tetapi kita dapat melihat bahwa situasi kembali ke jalur militer, memperburuk bencana kemanusiaan dramatis yang kita saksikan di Jalur Gaza," katanya.
Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova mengungkapkan, sebanyak 883 warga Rusia dari sekitar 1.100 orang yang mengajukan permohonan bantuan untuk mengungsi dari Gaza telah tiba di Rusia. “Setelah dimulainya kembali keluarnya warga asing secara bertahap melalui perbatasan Rafah di Mesir pada 2 Desember, kami berhasil mengeluarkan 135 warga negara Rusia dan Palestina. Informasi ini baru diperoleh kemarin, jadi harap dipahami bahwa angka-angka ini dapat berfluktuasi dalam beberapa jam,” ucapnya pada Rabu lalu.
Dia menambahkan, tim Kementerian Luar Negeri Rusia, Kementerian Darurat Rusia, serta lembaga lainnya memberikan bantuan dalam pergerakan melalui perbatasan dan pengendalian migrasi. Zakharova menyebut, sebanyak 898 warga Rusia dan anggota keluarga Palestina telah dievakuasi dari Jalur Gaza sejak 12 November. Sebanyak 883 dari 1.100 orang yang meminta bantuan sudah tiba di Rusia,” ujarnya.
Menurut Zakharova, misi diplomatik dan para diplomat Rusia terus bekerja sama dengan otoritas Israel, Mesir, dan Palestina untuk mengeluarkan warga negara Rusia serta anggota keluarga Palestina mereka keluar dari Gaza dengan cepat dan aman.
Saat Mata Dunia Tertuju ke Gaza, Israel Setujui Pembangunan 1.738 Rumah Baru di Yerusalem
Otoritas Israel telah menyetujui pembangunan lebih dari 1.738 unit rumah baru di Yerusalem Timur yang diduduki. Persetujuan perluasan permukiman ilegal itu diterbitkan ketika mata dunia internasional tengah terfokus pada perang di Jalur Gaza.
Kabar tentang disetujuinya pembangunan 1.738 unit rumah baru di Yerusalem Timur disiarkan organisasi pemantau aktivitas permukiman Israel, Peace Now. “Kalau bukan karena perang (antara Israel dan Hamas), akan banyak keributan. Ini adalah proyek yang sangat bermasalah bagi kelangsungan negara Palestina antara Tepi Barat bagian selatan dan Yerusalem timur,” kata Hagit Ofran dari Peace Now, Rabu (6/12/2023), dikutip laman Al Arabiya.
Peace Now mengungkapkan, setengah dari 1.738 unit rumah baru akan dibangun di wilayah timur Yerusalem Timur. Peace Now menjelaskan separuh dari lingkungan Saluran Air Bawah terletak di luar Garis Hijau di Yerusalem Timur. Sedangkan separuh lainnya berada di dalam Jalur Hijau. “Namun, lokasinya yang strategis antara lingkungan Givat Hamatos dan Har Homa membuatnya menjadi masalah dari sudut pandang politik,” kata Peace Now.
Garis Hijau mengacu pada Garis Gencatan Senjata tahun 1949. Garis itu ditetapkan pasca berakhirnya Perang Arab-Israel yang pecah pada 1948, yakni tak lama setelah Israel berdiri. Perjanjian tersebut membagi Yerusalem menjadi Yerusalem Barat yang dikuasai Israel, dan Yerusalem Timur, yang dikelola oleh Yordania. Yerusalem Timur mulai dicaplok dan diduduki oleh Israel pasca berakhirnya Perang Arab-Israel tahun 1967. Hingga saat ini, PBB tak pernah mengakui kekuasaan Israel atas Yerusalem Timur.
Menurut LSM anti-permukiman Ir Amin, sekitar 300 ribu warga Palestina dan 200 ribu warga Israel tinggal di Yerusalem Timur. Permukiman Israel di wilayah pendudukan adalah ilegal menurut hukum internasional. PBB telah mengakui bahwa perluasan permukiman ilegal menjadi hambatan utama untuk merealisasikan solusi dua negara untuk mengakhiri konflik Israel-Palestina.
Organisasi Peace Now mengungkapkan bahwa pemerintahan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah mengalokasikan dana tambahan sebesar 700 juta shekel atau setara Rp2,8 triliun untuk mencaplok wilayah Tepi Barat. Hal itu diungkap Peace Now dalam laporan terbarunya bertajuk “Funding Annexation: Additional 700 Million NIS Earmarked for Settlements in 2023-2024” yang dirilis pada 18 Agustus 2023 lalu.
Dalam laporannya Peace Now mengungkapkan, Pemerintah Israel menyiapkan rencana investasi yang belum pernah terjadi sebelumnya, yakni sekitar 700 juta shekel, untuk proyek permukiman ilegal di Tepi Barat. “Menurut draf dokumen yang kami terima, ruang lingkup rencananya adalah 671,63 juta shekel dari anggaran 2023-2024. Namun ada klausul yang belum menentukan jumlah alokasi, sehingga jumlah total diharapkan meningkat secara signifikan,” kata Peace Now.
Peace Now menyebut, sekitar 92 juta shekel ditandai sebagai hibah yang tidak ditentukan. Hal itu memungkinkan dana tersebut digunakan untuk proyek permukiman ilegal. “Alih-alih berinvestasi di masa depan Israel, Pemerintah Israel menggelontorkan uang ke permukiman, melanggengkan pendudukan, serta memicu konflik dan konfrontasi dengan Palestina," ungkap Peace Now.
Peace Now adalah organisasi berbasis di Israel yang dibentuk pada Maret 1978. Salah satu tujuan organisasi itu adalah mengadvokasi perdamaian Israel dengan Palestina dan negara Arab lainnya. Terkait isu Israel-Palestina, Peace Now telah menyatakan satu-satunya cara untuk mengakhiri perseteruan adalah dengan menerapkan solusi dua negara. Artinya negara Israel dan Palestina hidup berdampingan.
Pada dekade 1990-an, Peace Now menyatakan bahwa proyek permukiman ilegal Israel di wilayah Palestina yang diduduki, termasuk Tepi Barat dan Yerusalem Timur, merupakan hambatan utama bagi tercapainya solusi dua negara. Peace Now kemudian membentuk tim bernama The Settlement Watch untuk memantau dan menganalisis dampak pembangunan permukiman ilegal Israel di tanah Palestina.
Saat ini diperkirakan terdapat 700 ribu pemukim Israel yang tinggal di 164 permukiman ilegal dan 116 permukiman liar di wilayah Tepi Barat. Palestina dan komunitas internasional sudah sangat sering mendesak Israel agar tak memperluas pembangunan permukiman ilegal di wilayah pendudukan Palestina. Namun seruan dan desakan itu tak pernah digubris.
Israel mulai menduduki Tepi Barat dan Yerusalem pasca berakhirnya Perang Arab-Israel pada 1967.
ICC: Tindakan Menghalangi Distribusi Bantuan Kemanusaan ke Gaza Dianggap Kejahatan Perang
Mahkamah Pengadilan Internasional (ICC) memperingatkan Israel bahwa 'dengan sengaja menghalangi' bantuan kemanusiaan kepada warga sipil bisa menjadi sebuah kejahatan perang. Hal itu disampaikan Kepala Jaksa Penuntut Umum ICC Karim Khan, Rabu (6/12/2023).
Karim Khan mengatakan, hal itu dalam sebuah posting di X bahwa ia telah "menekankan pentingnya bantuan kemanusiaan diizinkan masuk ke #Gaza dengan segera dan dalam skala besar".
"Saya ingin menegaskan kembali dengan istilah yang sejelas mungkin bahwa dengan sengaja menghalangi pasokan bantuan kepada warga sipil dapat dianggap sebagai kejahatan perang di bawah Statuta Roma #ICC," katanya.
Khan telah menghadapi kritik dari para pemimpin Palestina, termasuk utusan PBB Riyad Mansour, yang sebelumnya mendesak ICC untuk meminta pertanggungjawaban Israel atas kejahatan yang dilakukan terhadap warga Palestina.
Kabinet keamanan Israel pada hari Rabu sepakat untuk mengizinkan tambahan bahan bakar "minimal" ke Gaza. Kelompok-kelompok hak asasi manusia dan badan-badan PBB mengatakan bahwa pengiriman bahan bakar sangat tidak memadai sehingga memperburuk krisis kemanusiaan yang sudah mengerikan di daerah kantong tersebut.
Karena itu, guna memperlancar penyaluran bantuan, Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, Josep Borrell, mendesak anggota Dewan Keamanan PBB dan negara-negara lain di Uni Eropa untuk mendukung seruan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres untuk melakukan gencatan senjata di Gaza.
"Dewan Keamanan harus segera bertindak untuk mencegah kehancuran total situasi kemanusiaan di Gaza," tulis Borrell di media sosial.
Pada Rabu, Guterres menggunakan Pasal 99 Piagam PBB yang jarang digunakan untuk mendorong Dewan Keamanan mengadopsi resolusi yang menyerukan gencatan senjata segera.
Sementara itu, Menteri Pertahanan Inggris menuju Timur Tengah untuk membahas cara-cara meningkatkan bantuan ke Gaza.
Menteri Pertahanan Inggris Grant Shapps akan menggunakan lawatannya ke Israel dan wilayah Palestina yang diduduki untuk mendorong agar bantuan kemanusiaan lebih cepat disalurkan, termasuk melalui jalur laut langsung ke Gaza, demikian laporan kantor berita Reuters mengutip pernyataan kantor Kementerian Pertahanan Inggris.
Ia akan mendiskusikan dengan para pemimpin di sana mengenai opsi-opsi untuk memberikan lebih banyak bantuan kepada warga sipil di Gaza, bagaimana Inggris dapat mendukung Otoritas Palestina, pemulihan para sandera, dan juga upaya-upaya untuk mencegah eskalasi lebih lanjut di Timur Tengah, kata laporan itu.
"Kami bekerja untuk menemukan cara terbaik untuk memberikan bantuan dan dukungan kepada mereka yang sangat membutuhkan dengan cara tercepat dan paling langsung. Itu termasuk opsi-opsi melalui darat, laut dan udara," kata Shapps seperti dikutip oleh Reuters.
Inggris, yang merupakan anggota tetap Dewan Keamanan PBB, sejauh ini menolak seruan untuk melakukan pemungutan suara baru di PBB yang menyerukan gencatan senjata total di Gaza.
Selama kunjungannya, Shapps diperkirakan akan mengadakan pertemuan dengan para pejabat Palestina di Tepi Barat yang diduduki serta para pejabat pertahanan Israel di Tel Aviv. Ia juga diperkirakan akan mengunjungi Kibbutz Kfar Aza di Israel, yang diserang oleh Hamas pada tanggal 7 Oktober.
Warga Palestina di seluruh Gaza menghadapi pengeboman tanpa henti oleh Israel sementara serangan militer di bagian selatan daerah kantong tersebut terus berlanjut. Kepala PBB Guterres menggunakan Pasal 99 yang jarang digunakan untuk memaksa Dewan Keamanan mengatasi perang di Gaza dan memperingatkan akan terjadinya "bencana" yang semakin parah.
Rumah Sakit al-Ahli Arab di Kota Gaza mencapai kapasitas penuh, juru bicara Kementerian Kesehatan memperingatkan, karena sistem kesehatan berjuang untuk mengatasi gelombang baru korban yang terluka.
Sedikitnya 16.248 warga Palestina telah dinyatakan syahid di Gaza sejak 7 Oktober. Di Israel, jumlah korban tewas resmi mencapai sekitar 1.200 orang.
Untuk Kali Pertama Sekjen PBB Sampai Memohon DK Berlakukan Gencatan Senjata di Gaza
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres pada Rabu (5/12/2023) memperingatkan Dewan Keamanan PBB bahwa perang di Jalur Gaza “dapat memperburuk ancaman yang ada terhadap perdamaian dan keamanan internasional.”
Untuk pertama kalinya sejak menjabat Sekjen PBB pada 2017, Guterres menulis sebuah surat kepada Dewan Keamanan PBB untuk memohon agar dewan tersebut dapat mencegah bencana kemanusiaan di Gaza dan menyerukan gencatan senjata kemanusiaan.
Pasal 99 Piagam PBB memberikan wewenang kepada Sekretaris Jenderal PBB untuk menarik perhatian Dewan Keamanan PBB terhadap setiap keadaan yang, menurut pendapatnya, dapat membahayakan perdamaian dan keamanan internasional.
“Permusuhan lebih dari delapan pekan di Gaza dan Israel telah menciptakan penderitaan manusia yang mengerikan, kehancuran fisik dan trauma kolektif di seluruh Israel dan wilayah pendudukan Palestina."
Kondisi saat ini membuat operasi-operasi kemanusiaan yang berdampak tidak mungkin dilakukan, tambahnya.
“Kita sedang menghadapi risiko besar dari runtuhnya sistem kemanusiaan. Situasi ini dengan cepat memburuk menjadi sebuah bencana dengan dampak yang mungkin tidak dapat diubah lagi bagi warga Palestina secara keseluruhan dan bagi perdamaian dan keamanan di kawasan tersebut."
“Kondisi seperti itu harus dihindari dengan cara apa pun,” katanya, menambahkan.
Guterres juga menyoroti bahwa warga sipil di seluruh Gaza menghadapi bahaya yang mengerikan, dan sistem layanan kesehatan di Gaza sudah tidak dapat lagi beroperasi.
“Tidak ada tempat yang aman di Gaza,” katanya, menegaskan.
Komunitas internasional mempunyai tanggung jawab untuk menggunakan seluruh pengaruhnya untuk mencegah eskalasi dan mengakhiri krisis ini, tambahnya.
"Saya mendesak Dewan Keamanan untuk menekan untuk mencegah bencana kemanusiaan. Saya mengulangi seruan saya agar gencatan senjata kemanusiaan diumumkan. Ini mendesak dilakukan," ujar Guterres.
Pada kesempatan terpisah, juru bicara PBB Stephane Dujarric di New York pada Rabu mengatakan bahwa Guterres menyerukan gencatan senjata kemanusiaan.
Menanggapi tindakan Guterres yang menggunakan salah satu dari sedikit wewenang yang diberikan Piagam PBB kepadanya --dengan menulis surat kepada Dewan Keamanan-- Dujarric menyebut langkah tersebut sebagai dramatis dari Sekjen PBB.
"Ini adalah langkah konstitusional yang sangat dramatis dari Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa," ujarnya.
“Kami menantikan seruan Dewan Keamanan untuk gencatan senjata kemanusiaan. Kami ingin melihat komunitas internasional dan mereka yang terlibat dalam pertempuran benar-benar menyetujui gencatan senjata kemanusiaan,” katanya.
Israel Sengaja Targetkan Jurnalis di Gaza untuk Bungkam Pemberitaan
Anggota Parlemen Eropa, Manu Pineda pada Rabu (6/12/2023) mengatakan, Israel sengaja menargetkan jurnalis di Jalur Gaza karena tidak ingin ada orang lain yang menyaksikan kejahatannya. Pineda, seorang anggota parlemen Spanyol dari partai komunis Kiri Bersatu, mengatakan, Israel sedang berusaha untuk menutupi pembantaian di Gaza dengan membunuh jurnalis.
"Israel, seperti penjahat lainnya, tidak ingin ada orang yang menyaksikan kejahatannya. Sejauh ini mereka telah membunuh 65 jurnalis, dan ini merupakan jumlah yang signifikan. Israel bahkan telah membunuh keluarga para jurnalis tersebut," ujar Pineda, dilaporkan Anadolu Agency.
Pineda mengatakan, Israel bertujuan untuk memaksa jurnalis berhenti melakukan pekerjaan profesional mereka. Menurut Pineda, Israel mengambil keuntungan dari sikap diam masyarakat internasional.
"Kita harus menekan pemerintah kita untuk mendorong Israel mematuhi hukum internasional," ujar Pineda.
Montaser Al-Sawaf, seorang juru kamera lepas Anadolu yang melapor dari Gaza, gugur dalam serangan udara Israel pekan lalu, menyusul jeda kemanusiaan selama seminggu antara Israel dan kelompok Perlawanan Palestina, Hamas. Al-Sawaf, bersama saudara kandungnya Mervan, dan anggota keluarga lainnya meninggal dalam serangan udara Israel di lingkungan Ed-Durc di Gaza selatan.
Setelah terluka parah akibat pengeboman tersebut, Al-Sawaf harus menunggu ambulans sekitar 30 menit. Al-Sawaf akhirnya diangkut ke Rumah Sakit Baptis Al-Ahli dengan kendaraan pribadi, namun dia terlambat ditangani dan meninggal. Al-Sawaf dimakamkan bersama saudara laki-lakinya dan kerabat lainnya di pemakaman Al-Batsh.
Sebelumnya pada 25 Oktober, koresponden Aljazirah Arabic, Wael Dahdouh kehilangan beberapa anggota keluarganya akibat pengeboman Israel.Selain itu, seorang insinyur penyiaran di biro Aljazirah di Gaza, Mohamed Abu Al-Qumsan juga kehilangan 19 anggota keluarganya, termasuk ayah dan dua saudara perempuannya, dalam serangan udara Israel di kamp pengungsi Jabalia pada 31 Oktober.
Setidaknya 16.248 warga Palestina telah terbunuh di Gaza akibat serangan brutal Israel sejak 7 Oktober. Israel melancarkan serangan tanpa henti di Gaza sebagai pembalasan atas serangan lintas batas Hamas pada 7 Oktober yang membuat Israel kewalahan.
Profesor Yahudi Peringatkan Israel Soal Bahaya Jangka Panjang Membanjiri Terowongan Hamas
Israel berencana membanjiri jaringan terowongan yang sangat besar di Jalur Gaza dengan air laut. Pakar lingkungan hidup meminta lembaga pertahanan untuk secara hati-hati mempertimbangkan dampak lingkungan jangka panjang dari tindakan tersebut.
“Sebagai warga negara, terlepas dari bencana yang kita alami pada 7 Oktober, saya masih berpikir bahwa dalam jangka panjang dan kita harus memikirkan masa depan – adalah tindakan yang tidak benar secara politik dan moral jika memiliki tetangga yang haus,” kata Prof Eilon Adar dari Zuckerberg Institute for Water Research di Ben-Gurion University of the Negev di Israel selatan.
Dalam keadaan normal, hujan jatuh ke bumi dan merembes ke tempat penyimpanan bawah tanah atau akuifer. Air tanah ini dipompa ke dalam sumur untuk memasok air minum.
Gaza adalah rumah bagi lebih dari dua juta orang dan merupakan salah satu tempat terpadat di dunia. Satu-satunya pasokan air di daerah kantong ini berasal dari akuifer dangkal yang sejajar dengan pantai Mediterania.
Air tersebut dipompa secara berlebihan dan permukaan air di bawah tanah telah turun sedemikian rupa. Kondisi ini membuat air laut telah memasuki akuifer dan bercampur dengan sedikit air tawar yang tersisa.
Kualitas air akuifer semakin terkikis oleh limbah dan limpasan bahan kimia pertanian, sehingga 97 persen air tawar Gaza tidak lagi memenuhi standar kualitas air Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Bahkan sebelum perang, sebagian besar warga Gaza bergantung pada tanker air swasta dan hasil pabrik desalinasi kecil untuk mendapatkan air minum.
Adar mengatakan, potensi kerusakan ekologis lebih lanjut pada akuifer Gaza akibat membanjiri terowongan akan bergantung pada kuantitas air dan kondisi lingkungan. Dia menjelaskan, bahwa pemompaan air laut dalam jumlah yang relatif kecil mempengaruhi wilayah antara garis pantai Mediterania dan titik di mana air laut serta air tawar bercampur.
Titik terakhir itu terletak puluhan hingga beberapa ratus meter ke daratan dari pantai Gaza. Namun jika beberapa juta meter kubik dipompa ke dalam terowongan dan meresap ke dalam akuifer, maka dampak negatif terhadap kualitas air tanah akan berlangsung selama beberapa generasi.
"Tergantung pada jumlah yang meresap ke dalam bawah permukaan,” kata Adar.
Adar menyatakan, Israel memang tidak akan merasakan dampaknya, karena air akuifer pesisir mengalir dari Israel ke Gaza. Namun tindakan itu akan menghancurkan sumber daya alam yang sangat besar.
Pakar air lainnya yang bersifat anonim mengatakan, terowongan yang dibuat dari pasir berpori perlu dibanjiri beberapa kali. Ditambah lagi terowongan itu bisa menembus ke wilayah Israel. Jika air laut masuk ke wilayah tersebut, hal itu dapat membuat sumur-sumur Israel di dekat perbatasan Gaza menjadi asin.
Prof Hadas Mamane yang mengepalai Program Teknik Lingkungan di Tel Aviv University mengatakan, dampak lingkungan dari semua opsi untuk menghancurkan terowongan harus dipertimbangkan. Dampak tindakan itu perlu diuji terlebih dahulu terhadap udara, air, tanah, hidrologi, dan ekologi.
Meledakkan persenjataan di terowongan juga dapat menimbulkan dampak lingkungan. Jika bahan beracun berbahaya dan logam berat meresap ke dalam air tanah.
“Anda tidak melihat apa yang terbaik, tapi apa solusi yang paling buruk,” kata Mamane.