News Komoditi & Global ( Senin, 26 Januari 2026 )
News Komoditi & Global
( Senin, 26 Januari 2026 )
Harga Emas Melonjak ke Rekor Tertinggi di Tengah Ketegangan Geopolitik
Harga Emas (XAU/USD) naik ke rekor tertinggi baru di dekat $5.045 selama awal perdagangan sesi Asia pada hari Senin. Logam mulia ini melanjutkan kenaikannya di tengah risiko-risiko geopolitik dan kekhawatiran atas Federal Reserve (The Fed) AS.
Perundingan perdamaian tiga arah pertama antara Rusia, Ukraina, dan AS telah berakhir di Abu Dhabi tanpa terobosan yang jelas, karena pertempuran terus berlanjut, menurut BBC. Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, mengusulkan pertemuan kedua secepatnya minggu depan, sementara seorang pejabat AS mengatakan bahwa babak baru akan dimulai pada 1 Februari.
Konflik yang sedang berlangsung antara Rusia dan Ukraina, bersama dengan intervensi militer di Venezuela dan ancaman untuk mencaplok Greenland, telah mendorong aset-aset safe-haven tradisional seperti Emas.
Para pedagang menunggu pilihan Presiden AS, Donald Trump, untuk Ketua The Fed berikutnya setelah Trump mengatakan bahwa ia telah menyelesaikan wawancara dengan para kandidat. Seorang ketua yang lebih dovish akan meningkatkan taruhan pada penurunan suku bunga lebih lanjut tahun ini, yang dapat mendukung harga Emas. Suku bunga yang lebih rendah dapat mengurangi biaya peluang untuk memegang Emas, mendukung logam mulia yang tidak berimbal hasil ini.
Harga Minyak Dunia Terus Naik Dipicu Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran
Harga minyak dunia melanjutkan penguatan pada perdagangan Senin (26/1/2026), setelah melonjak lebih dari 2% pada sesi sebelumnya.
Ketegangan antara Amerika Serikat (AS) dan Iran terus menjaga sentimen pasar tetap waspada, meskipun pipa ekspor utama Kazakhstan telah kembali beroperasi penuh.
Melansir Reuters, harga minyak mentah Brent naik 12 sen atau 0,18% ke level US$66 per barel pada pukul 01.27 GMT.
Sementara itu, West Texas Intermediate (WTI) AS menguat 14 sen atau 0,23% menjadi US$61,21 per barel.
Kedua acuan tersebut mencatatkan kenaikan mingguan sekitar 2,7% dan ditutup pada level tertinggi sejak 14 Januari pada akhir pekan lalu.
Sejumlah aset militer AS, termasuk kelompok kapal induk, diperkirakan akan tiba di Timur Tengah dalam beberapa hari ke depan.
Pada Kamis (23/1), Presiden AS Donald Trump menyatakan bahwa AS mengirimkan sebuah “armada” ke arah Iran, meski ia berharap tidak perlu menggunakannya.
Trump juga memperingatkan Teheran agar tidak menindak para demonstran dan tidak menghidupkan kembali program nuklirnya.
Sebagai respons, pada Jumat (24/1), seorang pejabat senior Iran mengatakan bahwa negaranya akan menganggap setiap serangan sebagai “perang total”.
“Pernyataan Presiden Trump mengenai armada AS yang menuju Iran kembali memicu kekhawatiran gangguan pasokan, sehingga menambah premi risiko pada harga minyak dan mendorong arus penghindaran risiko,” kata analis pasar IG, Tony Sycamore.
Di sisi lain, Caspian Pipeline Consortium (CPC) Kazakhstan menyatakan telah mengembalikan kapasitas pemuatan ke level penuh di terminal pesisir Laut Hitam pada Minggu (25/1), setelah menyelesaikan pemeliharaan di salah satu dari tiga titik sandarnya.
Dari AS, produksi minyak mentah dan gas alam dilaporkan menurun, sementara harga listrik spot melonjak akibat badai musim dingin yang mulai melanda negara tersebut sejak Jumat.
“Produksi minyak juga terdampak cuaca musim dingin ekstrem, dengan kehilangan pasokan sekitar 250.000 barel per hari, termasuk penurunan di wilayah Bakken, Oklahoma, dan sebagian Texas,” tulis analis JPMorgan dalam catatannya.
Trump Sebut Armada AS Bergerak ke Iran: Risiko Perang di Timur Tengah Meningkat?
Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan bahwa Amerika Serikat telah mengerahkan sebuah “armada” militer ke arah Iran.
Namun, ia berharap pengerahan tersebut tidak perlu digunakan. Pernyataan itu disampaikan Trump sembari kembali memperingatkan Teheran agar tidak membunuh para demonstran atau melanjutkan kembali program nuklirnya.
Sejumlah pejabat AS yang berbicara dengan syarat anonim mengatakan kapal induk USS Abraham Lincoln bersama beberapa kapal perusak berpeluru kendali akan tiba di kawasan Timur Tengah dalam beberapa hari ke depan.
Salah satu pejabat menyebutkan, AS juga mempertimbangkan penempatan tambahan sistem pertahanan udara di Timur Tengah.
Langkah ini dinilai penting untuk melindungi pangkalan-pangkalan AS di kawasan tersebut dari potensi serangan Iran.
Pengerahan kekuatan militer ini memperluas opsi yang dimiliki Trump, baik untuk memperkuat pertahanan pasukan AS di tengah meningkatnya ketegangan kawasan, maupun untuk mengambil langkah militer tambahan setelah serangan AS terhadap fasilitas nuklir Iran pada Juni lalu.
“Kami memiliki banyak kapal yang bergerak ke arah sana, untuk berjaga-jaga. Saya lebih memilih tidak melihat apa pun terjadi, tetapi kami mengawasi mereka dengan sangat ketat,” kata Trump kepada wartawan di dalam pesawat Air Force One, dalam perjalanan pulang ke Amerika Serikat usai menghadiri pertemuan para pemimpin dunia di Davos, Swiss.
Dalam kesempatan lain, Trump menegaskan, “Kami memiliki sebuah armada yang bergerak ke arah itu, dan mungkin kami tidak perlu menggunakannya.”
Kapal-kapal perang tersebut mulai bergerak dari kawasan Asia-Pasifik sejak pekan lalu, seiring melonjaknya ketegangan antara Iran dan AS setelah tindakan keras pemerintah Iran terhadap gelombang protes dalam beberapa bulan terakhir.
Trump sebelumnya berulang kali mengancam akan melakukan intervensi terhadap Iran terkait pembunuhan para demonstran. Namun, aksi protes dilaporkan mereda pekan lalu.
Trump juga sempat melunakkan retorikanya dengan mengklaim telah menghentikan eksekusi terhadap para tahanan di Iran.
Klaim itu kembali diulang Trump pada Kamis, dengan menyebut Iran membatalkan hampir 840 hukuman gantung setelah ancaman yang ia lontarkan.
“Saya mengatakan, ‘Jika Anda menggantung orang-orang itu, Anda akan dipukul lebih keras dari sebelumnya. Itu akan membuat apa yang kami lakukan terhadap program nuklir Iran terlihat seperti hal sepele,’” ujar Trump.
“Sekitar satu jam sebelum hal mengerikan itu terjadi, mereka membatalkannya,” tambahnya, seraya menyebut hal tersebut sebagai “tanda yang baik”.
Militer AS memang kerap meningkatkan kehadiran pasukan di Timur Tengah pada saat ketegangan meningkat, yang umumnya bersifat defensif.
Namun, pada tahun lalu, AS melakukan pengerahan besar-besaran menjelang serangan terhadap program nuklir Iran pada Juni.
Trump menegaskan AS akan kembali bertindak jika Iran melanjutkan program nuklirnya pasca-serangan tersebut.
“Jika mereka mencoba melakukannya lagi, mereka harus pindah ke lokasi lain. Kami akan menyerang mereka di sana juga, sama mudahnya,” kata Trump.
Iran juga diwajibkan melaporkan kepada badan pengawas nuklir PBB, Badan Energi Atom Internasional (IAEA), mengenai kondisi lokasi-lokasi yang diserang AS serta keberadaan material nuklir yang tersimpan di sana.
Termasuk di antaranya sekitar 440,9 kilogram uranium yang diperkaya hingga tingkat 60%, yang jika diperkaya lebih lanjut berpotensi cukup untuk membuat sekitar 10 bom nuklir, berdasarkan standar IAEA.
Namun, IAEA belum dapat memverifikasi stok uranium dengan tingkat pengayaan tinggi milik Iran selama setidaknya tujuh bulan terakhir, padahal verifikasi idealnya dilakukan setiap bulan.
Belum jelas apakah gelombang protes di Iran akan kembali meningkat. Aksi protes bermula pada 28 Desember dari demonstrasi kecil di Grand Bazaar, Teheran, akibat tekanan ekonomi, lalu dengan cepat menyebar ke berbagai wilayah di Iran.
Kelompok pemantau HAM berbasis di AS, HRANA, menyatakan telah memverifikasi 4.519 kematian terkait kerusuhan, termasuk 4.251 demonstran, serta masih meninjau 9.049 kematian lainnya.
Seorang pejabat Iran mengatakan kepada Reuters bahwa jumlah korban tewas yang telah dikonfirmasi hingga Minggu mencapai lebih dari 5.000 orang, termasuk sekitar 500 anggota aparat keamanan.
Ketika ditanya mengenai jumlah demonstran yang tewas, Trump mengatakan, “Tidak ada yang tahu… jumlahnya banyak, apa pun itu.”
Cegah Penyelundupan Komponen Senjata ke Rusia, Taiwan Tawarkan Kerjasama ke Ukraina
Pemerintah Taiwan membuka peluang kerja sama langsung dengan Ukraina untuk memperketat pengawasan pelanggaran sanksi internasional, menyusul pernyataan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy yang menyebut Taiwan sebagai salah satu sumber komponen misil ilegal yang digunakan Rusia.
Presiden Taiwan Lai Ching-te menyatakan siap berdialog dan bertukar informasi dengan Ukraina guna menindak praktik pengalihan barang melalui negara ketiga yang bertujuan menyamarkan tujuan akhir ke Rusia.
Langkah ini dimaksudkan untuk menutup celah penyelundupan komponen teknologi tinggi yang berpotensi digunakan untuk kepentingan militer.
Sejak Rusia menginvasi Ukraina pada 2022, Taiwan secara bertahap memperketat aturan ekspor, khususnya terhadap produk teknologi tinggi dan semikonduktor, agar tidak dimanfaatkan untuk keperluan militer.
Taiwan juga bergabung dalam sanksi luas yang dipimpin negara-negara Barat terhadap Moskow.
Pernyataan Zelenskiy disampaikan saat Forum Ekonomi Dunia di Davos, Kamis (22/1/2026). Ia mengatakan Rusia tidak akan mampu memproduksi misil tanpa
“komponen kritis yang bersumber dari China, Eropa, Amerika Serikat, dan Taiwan.”
Menanggapi hal itu, Lai menegaskan komitmen Taiwan untuk mendukung Ukraina.
“Kami terbuka untuk pertukaran informasi lebih lanjut guna menindak pengalihan ilegal melalui negara ketiga dan penggunaan akhir yang disamarkan,” ujar Lai melalui akun media sosial X.
Ia menambahkan, Taiwan secara konsisten mendukung Ukraina melalui bantuan kemanusiaan dan penerapan sanksi terkoordinasi. Lai juga menyinggung adanya relawan asal Taiwan yang gugur saat bertempur membela Ukraina.
Menurutnya, segala bentuk bantuan kepada agresor dan pelanggaran embargo internasional tidak dapat diterima.
Dalam pernyataan terpisah kepada wartawan di Taipei, Lai mengatakan pihaknya siap menindaklanjuti informasi apa pun dari Ukraina terkait upaya pembobolan sanksi.
Taiwan, kata dia, akan memperketat pengawasan terhadap barang yang dialihkan melalui negara ketiga untuk mencegah masuknya ke Rusia.
Pada November lalu, Taiwan juga mengumumkan revisi aturan ekspor agar selaras dengan Wassenaar Arrangement, sebuah kesepakatan internasional untuk mencegah proliferasi senjata, meski Taiwan bukan penandatangan resmi karena keterbatasan diplomatik.
Hingga kini, belum ada kontak langsung yang diumumkan secara resmi antara pemerintah Taiwan dan Ukraina. Hubungan yang terjalin umumnya melalui komunikasi dengan pejabat kota di Ukraina serta penyaluran bantuan kemanusiaan lewat kantor perwakilan Taiwan di Eropa Tengah dan Timur.
Taiwan selama ini kerap membandingkan invasi Rusia ke Ukraina dengan ancaman militer China terhadap Taiwan, yang diklaim Beijing sebagai wilayahnya. Pemerintah Taiwan menolak klaim kedaulatan tersebut.
Seorang perwira tinggi militer Taiwan bahkan menyatakan, jika Rusia berhasil mengalahkan Ukraina, hal itu berpotensi mendorong China bersikap lebih agresif terhadap Taiwan. Karena itu, Taipei berharap Ukraina mampu mempertahankan kedaulatannya dan keluar sebagai pemenang.
BOJ Tahan Suku Bunga di Level 0,75%, Naikkan Proyeksi Pertumbuhan dan Inflasi
Bank of Japan (BOJ) mempertahankan suku bunga acuannya pada Jumat (23/1/2026) sekaligus menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi dan inflasi, menandakan keyakinan bahwa pemulihan ekonomi moderat Jepang akan menopang kenaikan biaya pinjaman lebih lanjut di masa depan.
Dalam rapat dua hari yang berakhir Jumat, BOJ mempertahankan suku bunga kebijakan di level 0,75%, sesuai dengan ekspektasi pasar, setelah sebelumnya menaikkan suku bunga dari 0,5% pada Desember lalu.
Perhatian pasar kini tertuju pada konferensi pers Gubernur BOJ Kazuo Ueda untuk mencari sinyal waktu kenaikan suku bunga berikutnya.
Keputusan tersebut menjadi semakin rumit di tengah meningkatnya volatilitas pasar akibat langkah Perdana Menteri Sanae Takaichi yang memutuskan menggelar pemilu cepat bulan depan.
BOJ berada dalam posisi sulit antara menjaga komunikasi kebijakan yang cenderung hawkish untuk menahan pelemahan yen, tanpa memicu lonjakan lebih lanjut pada imbal hasil obligasi pemerintah di tengah ekspektasi belanja fiskal besar dari pemerintahan Takaichi.
Dalam laporan outlook kuartalan, BOJ menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi untuk tahun fiskal 2025 dan 2026, serta mempertahankan pandangan bahwa perekonomian Jepang akan tetap berada di jalur pemulihan moderat.
Bank sentral juga merevisi naik proyeksi inflasi inti tahun fiskal 2026 menjadi 1,9% dari sebelumnya 1,8%, dengan menilai risiko terhadap prospek ekonomi dan harga relatif seimbang.
BOJ menegaskan komitmennya untuk terus menaikkan suku bunga apabila perkembangan ekonomi dan harga berjalan sesuai dengan proyeksi.
“Mekanisme di mana upah dan harga meningkat secara moderat dan seiring akan terus berlanjut, sehingga inflasi yang mendasari diperkirakan tetap meningkat secara bertahap,” tulis BOJ dalam laporannya.
Perekonomian Jepang dinilai mampu bertahan dari dampak tarif Amerika Serikat dan berpotensi mendapat dorongan tambahan dari paket stimulus pemerintah yang berfokus pada peredaman tekanan kenaikan biaya hidup.
Namun, janji Perdana Menteri Takaichi untuk memperkuat kebijakan fiskal ekspansif, termasuk rencana menangguhkan pajak penjualan 8% untuk bahan pangan, memicu kekhawatiran akan tambahan penerbitan utang negara.
Kekhawatiran tersebut mendorong lonjakan imbal hasil obligasi pemerintah Jepang, yang kembali menyoroti rencana pengetatan kuantitatif BOJ.
Sejak 2024, BOJ secara bertahap mengurangi pembelian obligasi untuk memangkas neraca keuangannya yang membengkak akibat stimulus besar-besaran selama bertahun-tahun.
Meski demikian, BOJ menyatakan siap menangguhkan pengurangan pembelian obligasi atau melakukan operasi darurat jika terjadi tekanan ekstrem di pasar.
Gubernur Ueda menegaskan bahwa imbal hasil obligasi pada dasarnya ditentukan oleh mekanisme pasar, namun bank sentral akan turun tangan jika terjadi pergerakan yang “luar biasa dan tidak lazim”.
BOJ mulai mengubah arah kebijakan moneternya sejak 2024 dengan beberapa kali menaikkan suku bunga dan mengurangi stimulus, seiring keyakinan bahwa Jepang berada di ambang pencapaian target inflasi 2% secara berkelanjutan.
Utang Pemerintah Global: Ini 10 Negara Paling Tercekik Beban Terbesar
Berdasarkan data terbaru Dana Moneter Internasional (IMF), total utang pemerintah global telah mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah, menembus US$ 110,9 triliun pada 2025. Hampir semua negara memiliki utang publik, tetapi beban terbesar ditanggung oleh negara-negara dengan ekonomi raksasa.
Mengutip Times of India, mengacu pada laporan World Economic Outlook IMF edisi Oktober 2025, berikut adalah daftar 10 negara dengan utang pemerintah terbesar di dunia berdasarkan nilai nominal (dolar AS), beserta faktor yang menjelaskan posisinya masing-masing.
Perlu dicatat, sektor perjalanan dan pariwisata juga berkaitan erat dengan kondisi ekonomi serta belanja negara. Kebijakan perjalanan tidak bisa dipisahkan dari dua faktor tersebut. Di tengah lonjakan utang global ke level tertinggi, hanya segelintir negara yang kini mendominasi peta utang dunia. Data ini dihimpun oleh Visual Capitalist.
1. Amerika Serikat — US$ 38,27 triliun
Amerika Serikat masih menjadi peminjam terbesar di dunia, dengan porsi lebih dari sepertiga total utang publik global. Dalam satu tahun terakhir saja, pemerintah federal AS menambah hampir US$ 2,9 triliun utang baru.
Lonjakan ini dipicu oleh defisit fiskal yang terus berlanjut, naiknya beban bunga, serta komitmen belanja jangka panjang. Meski begitu, AS tetap mampu berutang dengan bunga relatif rendah, berkat posisi dolar sebagai mata uang cadangan utama dunia.
2. China — US$ 18,68 triliun
Posisi kedua ditempati China dengan utang pemerintah mendekati US$ 18,7 triliun. Meski jumlahnya masih jauh di bawah AS, pertumbuhan utang China paling cepat di dunia pada 2025, yakni 13,6%.
Sekitar US$ 2,2 triliun ditambahkan hanya dalam satu tahun, didorong oleh investasi yang dipimpin negara, kebutuhan pendanaan pemerintah daerah, serta upaya stabilisasi ekonomi.
3. Jepang — US$ 9,83 triliun
Jepang sejak lama menjadi “anomali” dalam hal utang, dengan rasio utang terhadap PDB sekitar 230%, tertinggi di antara negara ekonomi besar. Total utang pemerintah Jepang mencapai US$ 9,83 triliun.
Namun, pertumbuhan utang pada 2025 relatif moderat, sekitar US$ 200 miliar atau sedikit di atas 2%, sehingga rasio utang terhadap PDB sedikit membaik.
4. Inggris — US$ 4,09 triliun
Utang publik Inggris saat ini berada di kisaran US$ 4 triliun. Selama bertahun-tahun, kebijakan fiskal ekspansif dan pembiayaan besar saat pandemi membuat utang nasional terus meningkat.
Meski ada upaya menekan utang, tingkat pinjaman saat ini masih lebih tinggi dibanding periode sebelumnya.
5. Prancis — US$ 3,92 triliun
Prancis menyusul dengan total utang pemerintah US$ 3,92 triliun. Beban belanja struktural untuk pensiun, layanan kesehatan, dan kesejahteraan sosial, ditambah pertumbuhan ekonomi yang relatif lambat, membuat utang tetap tinggi.
Prancis menjadi salah satu negara dengan utang terbesar di Eropa, baik dari sisi nominal maupun proporsional terhadap ekonomi.
6. Italia — US$ 3,48 triliun
Italia menanggung utang sebesar US$ 3,48 triliun, hasil dari puluhan tahun pembiayaan defisit dan pertumbuhan ekonomi yang lemah. Meski laju penambahan utang melambat belakangan ini, Italia tetap memiliki beban utang terberat di zona euro relatif terhadap ukuran ekonominya.
7. India — US$ 3,36 triliun
India berada di posisi ketujuh dengan utang pemerintah US$ 3,36 triliun. Meski angkanya besar, utang ini dianggap sejalan dengan skala ekonomi India, yang merupakan ekonomi besar dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
8. Jerman — US$ 3,23 triliun
Utang pemerintah Jerman tercatat sebesar US$ 3,23 triliun. Meski dikenal disiplin secara fiskal, besarnya ukuran ekonomi membuat Jerman masuk daftar ini.
Utang meningkat akibat paket dukungan ekonomi dan belanja energi, meski rasio utangnya masih lebih rendah dibanding banyak negara maju lain.
9. Kanada — US$ 2,60 triliun
Utang pemerintah Kanada mencapai US$ 2,6 triliun, menjadikannya yang kesembilan terbesar di dunia. Kenaikan utang dipicu oleh stimulus fiskal, pinjaman pemerintah daerah, serta meningkatnya biaya bunga.
Meski demikian, prospek fiskal Kanada dinilai lebih solid dibanding banyak negara maju lainnya.
10. Brasil — US$ 2,06 triliun
Brasil melengkapi daftar 10 besar dengan utang pemerintah US$ 2,06 triliun. Sebagai ekonomi terbesar di Amerika Latin, utang Brasil mencerminkan defisit fiskal, belanja sosial yang besar, serta dinamika pertumbuhan ekonomi negara tersebut.
AS Izinkan China Beli Minyak Venezuela, Tapi Bukan dengan Harga Bantingan Era Maduro
Pemerintahan Presiden AS Donald Trump mengizinkan China tetap membeli minyak dari Venezuela, namun tidak dengan harga murah atau “dibanting” seperti yang dilakukan Caracas pada masa Presiden Nicolas Maduro. Hal itu disampaikan seorang pejabat Amerika Serikat pada Kamis (22/1/2026).
Reuters melaporkan, pejabat tersebut mengatakan, meski minyak Venezuela akan dijual di pasar global, pemerintah AS mensyaratkan agar sebagian besar minyak tersebut dijual ke Amerika Serikat. AS menyatakan akan mengendalikan penjualan minyak Venezuela tanpa batas waktu, setelah menangkap Nicolas Maduro pada 3 Januari lalu.
“Berkat operasi penegakan hukum yang tegas dan berhasil dari Presiden Donald Trump, rakyat Venezuela kini akan memperoleh harga yang adil atas minyak mereka dari China dan negara lain, bukan harga murah dan korup seperti sebelumnya,” ujar pejabat tersebut.
China selama bertahun-tahun menjadi pembeli utama minyak Venezuela. Penjualan minyak itu membantu Caracas melunasi pinjaman besar dari Beijing melalui skema utang dibayar dengan minyak (debt-for-oil).
Menurut pejabat AS tersebut, pemerintah Trump mengizinkan China membeli minyak Venezuela dengan harga pasar yang wajar, bukan harga rendah yang sebelumnya diterapkan Maduro untuk membayar utang kepada China.
Menteri Energi AS Chris Wright mengatakan pekan lalu bahwa Amerika Serikat kini menerima sekitar US$ 45 per barel untuk minyak Venezuela, jauh lebih tinggi dibandingkan sekitar US$ 31 per barel yang diterima Venezuela sebelum Maduro ditangkap.
Perusahaan perdagangan energi Trafigura dan Vitol telah menjual sekitar 11 juta barel minyak dalam tahap awal kesepakatan pasokan antara Venezuela dan AS. Volume tersebut mencakup sekitar seperempat dari nilai kesepakatan senilai US$ 2 miliar.
Trafigura telah menyelesaikan penjualan minyak mentah pertamanya kepada pelanggan melalui kesepakatan dengan perusahaan Spanyol, Repsol. Sementara itu, Vitol telah menegosiasikan pengiriman minyak ke sejumlah kilang di AS, termasuk Valero dan Phillips 66, serta ke kilangnya sendiri di Italia, menurut sumber.
Para pedagang dan analis memperkirakan impor minyak China dari Venezuela akan merosot mulai Februari. Hal ini terjadi karena semakin sedikit kapal tanker yang berhasil berangkat setelah Amerika Serikat mengklaim kendali atas penjualan minyak negara anggota OPEC tersebut.
Gaji CEO JPMorgan Jamie Dimon Naik Menjadi Lebih dari Rp 700 Miliar pada 2025
Paket kompensasi CEO JPMorgan Chase, Jamie Dimon, pada 2025 naik 10,3% menjadi US$43 juta atau sekitar lebih Rp 700 miliar, menyusul kinerja solid bank tersebut sepanjang tahun lalu dan keberhasilannya melampaui estimasi laba kuartal IV.
Melansir Reuters Jumat (23/1/2026), kompensasi Dimon sebagai pimpinan bank terbesar di Amerika Serikat (AS) itu terdiri dari gaji pokok US$1,5 juta dan insentif sebesar US$41,5 juta.
Pada 2024, Dimon menerima kompensasi US$39 juta, setara dengan CEO Goldman Sachs David Solomon.
Sebelumnya, ia dibayar US$36 juta pada 2023, serta US$34,5 juta pada 2021 dan 2022, di tengah ketidakpastian ekonomi, ketegangan geopolitik, dan dampak lanjutan pandemi COVID-19.
“Besaran kompensasi tahunan 2025 mencerminkan kepemimpinan Tuan Dimon dalam mengelola perusahaan, dengan kinerja kuat di seluruh lini bisnis unggulan dan hasil keuangan yang solid, serta neraca yang sangat kuat,” ujar dewan direksi JPMorgan dalam keterbukaan informasi.
Dimon yang kini berusia 69 tahun telah memimpin JPMorgan sejak 2005. Berdasarkan data Forbes, kekayaan bersihnya diperkirakan mencapai US$2,8 miliar.
Ia merupakan salah satu eksekutif paling berpengaruh di dunia korporasi AS, dan isu suksesi kepemimpinannya telah lama menjadi bahan spekulasi di Wall Street.
Meski demikian, Dimon mengatakan ingin tetap menjabat setidaknya lima tahun lagi, saat ditanya mengenai rencana ke depan dalam sebuah acara yang diselenggarakan oleh Kamar Dagang AS pekan lalu.
Saham JPMorgan tercatat melonjak 34% sepanjang 2025, mengungguli kinerja pasar saham secara keseluruhan.
Trump Klaim AS Dapat Akses Penuh ke Greenland, NATO Dorong Perkuat Keamanan Arktik
Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengklaim telah mengamankan akses penuh dan permanen AS ke Greenland melalui kesepakatan dengan NATO.
Pernyataan itu disampaikan Kamis (22/1/2026), di tengah dorongan NATO agar negara-negara sekutu meningkatkan komitmen menjaga keamanan kawasan Arktik guna menangkal pengaruh Rusia dan China.
Trump mengatakan kesepakatan kerangka tersebut memberi Amerika Serikat “total access” ke Greenland tanpa batas waktu. Namun, rincian kesepakatan masih belum jelas.
Denmark menegaskan bahwa kedaulatan atas Greenland wilayah semi-otonom yang berada di bawah Kerajaan Denmark tidak bisa dinegosiasikan.
Kabar kesepakatan ini muncul seiring langkah Trump yang meredakan ketegangan dengan Eropa, termasuk menarik kembali ancaman tarif dan menegaskan tidak akan mengambil Greenland dengan kekuatan militer.
Langkah tersebut sempat menenangkan pasar, mendorong rebound bursa Eropa dan mengangkat indeks utama Wall Street mendekati rekor tertinggi.
Meski begitu, sejumlah pihak menilai ketegangan yang terjadi telah menimbulkan dampak serius terhadap hubungan transatlantik dan kepercayaan dunia usaha.
Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Kaja Kallas menyebut, hubungan AS-Uni Eropa “mengalami pukulan besar” dalam sepekan terakhir.
Perdana Menteri Greenland, Jens-Frederik Nielsen, menyambut baik pernyataan Trump, tetapi mengaku belum mengetahui isi kesepakatan tersebut.
Ia menegaskan bahwa kedaulatan merupakan “garis merah” yang tidak bisa dilanggar.
“Kami siap berdiskusi dan bernegosiasi mengenai kemitraan yang lebih baik, tetapi kedaulatan adalah batas yang tidak bisa dilewati,” ujarnya di Nuuk.
Trump, yang berbicara kepada wartawan di atas Air Force One sepulang dari Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss, menyebut kesepakatan baru tersebut akan “jauh lebih menguntungkan Amerika Serikat”.
Ia menghindari pertanyaan soal kedaulatan, tetapi menegaskan AS harus memiliki kebebasan penuh untuk bertindak.
Sumber yang mengetahui pembahasan tersebut mengatakan NATO dan Trump sepakat melanjutkan pembicaraan antara AS, Denmark, dan Greenland untuk memperbarui perjanjian tahun 1951 yang mengatur akses dan kehadiran militer AS di Greenland.
Kerangka kesepakatan itu juga mencakup pembatasan investasi dari China dan Rusia di wilayah tersebut.
Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte mengatakan detail tambahan keamanan di kawasan Arktik akan dibahas lebih lanjut oleh para komandan senior NATO. Ia berharap rencana tersebut dapat terealisasi paling cepat pada awal 2026.
Sementara itu, Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen menegaskan tidak ada negosiasi dengan NATO terkait kedaulatan Greenland.
Ia menyebut situasi masih sulit, namun membuka ruang pembahasan mengenai peningkatan keamanan bersama di kawasan Arktik. Frederiksen juga mendorong kehadiran permanen NATO di wilayah tersebut, termasuk di sekitar Greenland.
Kekhawatiran juga muncul di kalangan pemimpin Uni Eropa dan warga Greenland. Sejumlah diplomat menilai episode Greenland telah mengguncang kepercayaan Eropa terhadap AS, sementara warga Nuuk mengaku bingung dengan cepatnya perubahan sikap Trump.
“Semuanya sangat membingungkan. Satu jam rasanya hampir perang, jam berikutnya semuanya baik-baik saja,” ujar Jesper Muller, seorang pensiunan di Nuuk.
Inflasi Inti Jepang Melambat di Desember, Namun Tetap di Atas Target BOJ
Inflasi inti Jepang melambat pada Desember 2025, namun masih berada di atas target Bank of Japan (BOJ) sebesar 2%.
Kondisi ini menjaga ekspektasi pasar bahwa bank sentral Jepang masih membuka ruang untuk kenaikan suku bunga ke depan.
Iklan
Berdasarkan data yang dirilis Jumat (23/1), indeks harga konsumen (consumer price index/CPI) inti Jepang yang tidak memasukkan harga makanan segar naik 2,4% secara tahunan (year-on-year/YoY) pada Desember.
Angka ini sesuai dengan perkiraan median pasar, namun melambat dibandingkan kenaikan 3,0% pada November.
Pelambatan inflasi tersebut terutama dipengaruhi oleh efek basis dari lonjakan harga energi tahun lalu, yang terjadi setelah berakhirnya subsidi bahan bakar dari pemerintah.
Sementara itu, indeks inflasi yang mengecualikan harga makanan segar dan energi yang menjadi indikator utama BOJ untuk mengukur tekanan inflasi inti naik 2,9% pada Desember, sedikit turun dari 3,0% pada bulan sebelumnya.
Dalam rapat dua hari yang berakhir Jumat ini, BOJ secara luas diperkirakan akan mempertahankan suku bunga acuannya di level 0,75%.
Meski demikian, bank sentral diperkirakan akan menegaskan kesiapan untuk melanjutkan pengetatan kebijakan moneter seiring dengan pemulihan ekonomi Jepang yang berlangsung moderat.
Sebagai catatan, BOJ mengakhiri kebijakan stimulus moneter besar-besaran yang telah berlangsung lebih dari satu dekade pada 2024.
Sejak itu, BOJ telah menaikkan suku bunga secara bertahap, termasuk pada Desember lalu, dengan keyakinan bahwa Jepang berada di jalur yang tepat untuk mencapai target inflasi 2% secara berkelanjutan.
China Diperkirakan Pasang Target Pertumbuhan Ekonomi 4,5%–5% pada 2026
Pemerintah China diperkirakan akan menetapkan target pertumbuhan ekonomi resmi pada 2026 di kisaran 4,5% hingga 5%.
Laporan South China Morning Post (SCMP) pada Jumat (23/1/2026) menyebutkan, target tersebut mencerminkan tantangan perlambatan ekonomi global yang tetap membayangi, meskipun China membukukan surplus perdagangan besar senilai US$1,2 triliun.
Ekonomi China yang bernilai sekitar US$19 triliun tercatat tumbuh 5,0% pada 2025, sesuai target pemerintah.
Capaian ini diraih di tengah tekanan dari pemerintahan Presiden AS Donald Trump yang kembali berupaya menahan laju ekonomi China.
Untuk menjaga pertumbuhan, China meningkatkan ekspor ke berbagai pasar guna menutupi lemahnya konsumsi domestik, strategi yang menurut ekonom akan semakin sulit dipertahankan.
Dana Moneter Internasional (IMF) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global bertahan di level 3,3% pada 2026, sama seperti 2025, sebelum turun satu poin persentase pada 2027.
Kondisi ini membuat eksportir China berpotensi harus menerima harga yang semakin rendah jika ingin mempertahankan volume ekspor yang mencetak rekor.
Dengan latar tersebut, para pembuat kebijakan China berada di bawah tekanan untuk menata ulang mesin manufaktur negara itu menuju pemulihan pascapandemi yang lebih berkelanjutan.
Fokus diarahkan pada model pertumbuhan yang lebih seimbang dan tangguh, dengan menggerakkan potensi populasi 1,4 miliar penduduk, guna menghindari risiko stagnasi berkepanjangan ala Jepang.
Risikonya, China bisa mulai merasakan kondisi ekonomi yang menyerupai resesi, meskipun angka pertumbuhan resmi masih jauh lebih tinggi dibandingkan negara-negara maju lainnya.
Sejumlah ekonom bahkan memperkirakan ekonomi China hanya tumbuh 2,5% hingga 3% pada tahun lalu. Estimasi tersebut menunjukkan adanya kekurangan output sekitar US$500 miliar.
Lembaga riset Rhodium Group menilai pelemahan ini dipicu oleh penurunan tajam investasi aset tetap seiring melemahnya permintaan domestik pada paruh kedua tahun lalu.
“Target tersebut menunjukkan toleransi terhadap perlambatan moderat, seiring Beijing menekankan pentingnya pembangunan berkualitas tinggi,” ujar tiga sumber yang dikutip oleh media berbasis di Hong Kong tersebut.
Kejutan! Manufaktur Jepang Ekspansi Tercepat Sejak Juni 2025, Apa Pemicunya?
Aktivitas manufaktur Jepang kembali mencatatkan ekspansi pada Januari 2026 setelah tujuh bulan berada di zona kontraksi.
Hal ini didorong oleh lonjakan pesanan ekspor baru yang menjadi yang terbesar dalam lebih dari empat tahun terakhir, berdasarkan hasil survei sektor swasta.
Melansir Reuters Jumat (23/1/2026), Indeks Manajer Pembelian (Purchasing Managers’ Index/PMI) Manufaktur Jepang versi S&P Global flash naik ke level 51,5 pada Januari dari posisi final 50,0 pada Desember.
Capaian ini menandai kembalinya aktivitas manufaktur ke zona ekspansi untuk pertama kalinya sejak Juni 2025.
Sebagai catatan, level PMI di atas 50 menandakan ekspansi, sementara di bawah 50 menunjukkan kontraksi aktivitas.
Dari sisi subindeks, baik output pabrik maupun pesanan baru sama-sama mengakhiri tren kontraksi pada Januari.
Pesanan ekspor baru bahkan mencatatkan kenaikan untuk pertama kalinya dalam empat tahun, sekaligus menjadi laju tercepat sejak November 2021.
Hal ini mencerminkan membaiknya permintaan luar negeri terhadap produk-produk Jepang.
Data pemerintah Jepang juga menunjukkan ekspor negeri Sakura tersebut meningkat selama empat bulan berturut-turut hingga Desember.
Kenaikan ini ditopang oleh permintaan terkait pusat data (data center), meski pengiriman ke Amerika Serikat tercatat menurun.
Sementara itu, PMI jasa Jepang versi flash juga mengalami perbaikan pada Januari, naik ke level 53,4 dari 51,6 pada Desember.
Ini merupakan laju pertumbuhan aktivitas jasa paling tajam sejak Juli tahun lalu. Perkembangan tersebut mendorong PMI gabungan (composite PMI) naik ke 52,8 dari 51,1 pada Desember.
Associate Director Economics S&P Global Market Intelligence, Annabel Fiddes, mengatakan peningkatan permintaan pelanggan mendorong tekanan kapasitas usaha, tercermin dari lonjakan pekerjaan tertunda (outstanding business) ke level tertinggi sejak data PMI gabungan pertama kali tersedia pada akhir 2007.
“Hal ini berdampak pada peningkatan perekrutan tenaga kerja, dengan tingkat penyerapan tenaga kerja di Jepang naik paling tajam sejak April 2019,” ujarnya.
Ke depan, baik pelaku industri manufaktur maupun jasa memperkirakan pertumbuhan output akan berlanjut, meski tingkat optimisme sedikit menurun dibandingkan Desember.
Pelaku usaha menyoroti sejumlah risiko, mulai dari kenaikan biaya, ketidakpastian ekonomi global, kekurangan tenaga kerja, hingga masalah penuaan populasi.
Dari sisi harga, inflasi biaya input di sektor manufaktur mencapai level tertinggi dalam sembilan bulan terakhir. Sementara itu, tekanan biaya di sektor jasa tercatat menurun dibandingkan Desember.
Kedua sektor sama-sama menaikkan harga jual kepada konsumen dengan laju yang lebih cepat pada Januari.
Sejalan dengan perkembangan tersebut, Bank of Japan (BOJ) pada Jumat diperkirakan akan menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi dan mengisyaratkan kesiapan untuk melakukan kenaikan suku bunga berikutnya.
Pelemahan yen dan prospek kenaikan upah yang solid membuat para pembuat kebijakan tetap waspada terhadap tekanan inflasi.
TikTok Selamat dari Ancaman Ban, ByteDance Setuju Bentuk Joint Venture AS
TikTok akhirnya mencapai kesepakatan untuk membentuk perusahaan patungan (joint venture) baru di Amerika Serikat (AS) guna menghindari ancaman pelarangan operasional aplikasi berbagi video tersebut di Negeri Paman Sam.
Pemilik TikTok asal China, ByteDance, pada Kamis (22/1/2026) memfinalisasi kesepakatan pembentukan entitas baru bernama TikTok USDS Joint Venture LLC, yang akan dimiliki mayoritas oleh investor AS.
Langkah ini menjadi tonggak penting setelah TikTok bertahun-tahun menghadapi tekanan politik dan isu keamanan nasional di AS.
Dalam kesepakatan tersebut, investor Amerika dan global akan menguasai 80,1% saham perusahaan patungan, sementara ByteDance hanya mempertahankan 19,9% kepemilikan.
Sejumlah investor besar terlibat dalam skema ini, termasuk raksasa komputasi awan Oracle, perusahaan ekuitas swasta Silver Lake, serta investor asal Abu Dhabi, MGX.
TikTok menyatakan bahwa perusahaan patungan ini akan bertanggung jawab mengamankan data pengguna AS, aplikasi, serta algoritma TikTok melalui penerapan standar perlindungan data dan keamanan siber yang ketat.
Model ini diharapkan mampu menjawab kekhawatiran pemerintah AS terkait potensi akses China terhadap data pengguna Amerika.
Kesepakatan ini menandai babak baru bagi TikTok, yang digunakan oleh lebih dari 200 juta pengguna di AS.
Sejak Agustus 2020, TikTok telah berulang kali menghadapi ancaman pemblokiran, pertama kali dilontarkan oleh Presiden Donald Trump dengan alasan risiko keamanan nasional.
Dengan terbentuknya perusahaan patungan mayoritas milik AS ini, TikTok berharap dapat mempertahankan eksistensinya di pasar Amerika sekaligus meredam ketegangan geopolitik yang selama ini membayangi operasional perusahaan.