News Komoditi & Global ( Kamis, 6 Agustus 2026 )
News Komoditi & Global
( Kamis, 6 Agustus 2026 )
Harga Emas Global Menguat di Tengah Harapan Kesepakatan AS–Iran
Harga Emas (XAU/USD) naik mendekati $4.255 selama awal perdagangan sesi Asia pada hari Kamis. Logam mulia ini melanjutkan reli, mencatat lonjakan harian terbesarnya sejak Februari, saat optimisme atas potensi kesepakatan untuk membuka kembali Selat Hormuz meredakan kekhawatiran inflasi yang didorong energi dan mengurangi peluang Federal Reserve (The Fed) menaikkan suku bunga.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, mengatakan pada hari Rabu bahwa kesepakatan dengan Oman mengenai rute yang melalui Selat Hormuz sedang "difinalisasi", tetapi AS dan Israel masih menimbulkan bahaya bagi kapal-kapal di jalur perairan vital tersebut.
Sementara itu, Presiden AS, Donald Trump, mengklaim kesepakatan dapat dicapai pada hari Rabu, dengan upaya diplomatik yang berkelanjutan berpotensi membuka jalan bagi dimulainya kembali perundingan AS-Iran. Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, dan Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, keduanya mengatakan bahwa kemajuan telah dicapai dalam perundingan tersebut.
Laporan mengenai potensi kesepakatan interim untuk membersihkan dan membuka kembali jalur air penting tersebut dapat meredakan kekhawatiran inflasi dan mengurangi ekspektasi terhadap kenaikan suku bunga The Fed yang agresif. Hal ini, pada gilirannya, dapat mendorong logam kuning dalam waktu dekat.
Para pedagang akan memantau dengan cermat rilis laporan ketenagakerjaan AS bulan Juli, yang dijadwalkan pada hari Jumat. Laporan ini dapat memberi beberapa petunjuk mengenai kesehatan pasar tenaga kerja dan jalur suku bunga AS. Para ekonom memprakirakan Nonfarm Payrolls (NFP) naik 80.000 pada bulan Juli, sementara Tingkat Pengangguran diproyeksikan tetap stabil di 4,2% pada periode yang sama. Jika hasilnya lebih kuat dari prakiraan, ini dapat mengangkat Greenback dan membebani harga komoditas yang berdenominasi USD.
Harga Minyak Dunia Melemah karena Kesepakatan Iran-Oman soal Hormuz
Harga minyak West Texas Intermediate (WTI) tetap tertekan untuk empat hari berturut-turut, diperdagangkan di sekitar $74,20 per barel selama perdagangan sesi Asia pada hari Kamis. Harga minyak mentah turun setelah berita bahwa Iran dan Oman mencapai kesepakatan mengenai rute pelayaran yang melalui Selat Hormuz, memicu ekspektasi meningkatnya aliran energi dari Timur Tengah.
Pernyataan bersama Iran-Oman saat ini berada pada tahap penyusunan akhir. Rute yang diusulkan diprakirakan akan tetap beroperasi selama dua hingga empat bulan, meskipun Teheran menegaskan bahwa kesepakatan tersebut tidak berarti pembukaan kembali penuh atas jalur air strategis itu.
Sementara itu, para pejabat Amerika Serikat (AS) terus menyatakan keyakinan bahwa kesepakatan yang lebih luas dengan Iran semakin dekat, meskipun para investor tetap berhati-hati terhadap keberlangsungan perdamaian jangka panjang apa pun di kawasan tersebut. Reuters mengutip Phil Flynn, analis senior di Price Futures Group, yang mencatat bahwa pasar tetap optimistis namun waspada, seraya menambahkan, "Kesepakatan ini tampak sama rapuhnya dengan kesepakatan-kesepakatan sebelumnya, dan seperti yang kita tahu, tidak satu pun dari kesepakatan itu bertahan lama."
Menambah rapuhnya situasi regional, militan Houthi yang didukung Iran di Yaman mengklaim telah menargetkan sebuah kapal tanker minyak Saudi di Teluk Aden sambil mengancam kapal-kapal lain di Laut Merah, yang menegaskan risiko yang terus berlanjut terhadap pelayaran internasional.
Menurut TD Securities, pelemahan terbaru pada minyak mentah dibentuk sama besar oleh psikologi pasar maupun oleh fundamental. Para ahli strategi di sana memperingatkan bahwa ingatan atas penurunan terakhir masih segar, dengan mencatat bahwa "saat harga minyak mentah terakhir kali anjlok selama MoU Juni, pasokan aktual masuk ke pasar." Menurut pandangan mereka, episode itu menjadi dasar bagi kekhawatiran saat ini bahwa setiap kemajuan menuju pemahaman AS-Iran dapat kembali melepaskan tambahan barel, meskipun timespread dan arus fisik masih menunjukkan pasar yang mendasarinya tetap ketat.
Wall Street Cetak Rekor Baru, S&P 500 dan Dow Jones Kembali Menguat
Indeks saham utama Amerika Serikat kembali mencatatkan rekor tertinggi pada perdagangan Rabu (5/8/2026), seiring meningkatnya harapan terhadap terobosan perdamaian di Timur Tengah yang mampu mengimbangi tekanan jual pada saham SpaceX dan Advanced Micro Devices (AMD) setelah laporan kinerja dan proyeksi bisnis kedua perusahaan dinilai belum cukup meyakinkan investor. Indeks S&P 500 dan Dow Jones Industrial Average bergerak di level tertinggi sepanjang masa, melanjutkan reli Wall Street dalam beberapa sesi terakhir. Optimisme terhadap sektor kecerdasan buatan (AI) turut menjadi pendorong utama kenaikan pasar, meski sejumlah saham teknologi besar menghadapi tekanan. Saham SpaceX, perusahaan antariksa yang dipimpin Elon Musk, turun sekitar 12,5% pada awal perdagangan meskipun perusahaan mencatatkan kinerja positif dalam laporan keuangan perdana setelah melantai di bursa. Pendapatan SpaceX hampir dua kali lipat dibandingkan periode sebelumnya, sementara kerugian operasional berhasil menyempit berkat pertumbuhan bisnis internet satelit Starlink dan unit kecerdasan buatan. Baca Juga: Laba Chandra Asri (TPIA) Tembus US$ 283 Juta, Sucor Pasang Target di Rp 6.200 Namun, investor merespons negatif karena manajemen SpaceX memperingatkan bahwa belanja besar-besaran untuk mendukung ambisi ekspansi perusahaan masih akan berlanjut. Tekanan tambahan juga berpotensi muncul karena periode penguncian saham (lock-up period) pasca-IPO akan berakhir mulai Kamis, sehingga membuka peluang lebih banyak saham beredar di pasar. Sementara itu, saham perusahaan Elon Musk lainnya, Tesla, ikut melemah sekitar 1,6%. “Ini menjadi gambaran dari keseluruhan musim laporan keuangan kali ini. SpaceX memang melampaui ekspektasi pendapatan analis, tetapi pengeluaran untuk pengembangan AI semakin besar dan belum menunjukkan tanda-tanda akan melambat,” ujar Nic Puckrin, analis lintas aset sekaligus pendiri Coin Bureau. Tekanan serupa dialami AMD. Perusahaan semikonduktor tersebut memperkirakan pendapatan kuartal berikutnya akan berada di atas perkiraan pasar, didorong oleh tingginya permintaan terhadap teknologi AI. Namun, saham AMD tetap turun 6,5%, karena investor berharap prospek yang lebih kuat untuk membenarkan kenaikan saham sebesar 142% sepanjang tahun ini. Sebaliknya, saham pesaing AMD, Nvidia, naik 3,4%. Kenaikan tersebut turut didukung oleh rencana SpaceX yang akan menggunakan perangkat keras Nvidia secara eksklusif untuk membangun pusat data perusahaan. Mayoritas saham perusahaan berkapitalisasi besar bergerak positif. Microsoft dan Alphabet masing-masing naik sekitar 1%. Dari 11 sektor utama S&P 500, tujuh sektor mencatat penguatan, dengan sektor kesehatan menjadi pemimpin kenaikan sebesar 1,9%. Sektor utilitas menjadi yang tertinggal dengan penurunan hampir 1%. Pada pukul 20.34 WIB, Dow Jones Industrial Average naik 450,80 poin atau 0,83% menjadi 54.536,68 poin. Sementara itu, S&P 500 bertambah 46,98 poin atau 0,61% ke level 7.783,50 poin. Indeks teknologi Nasdaq Composite juga menguat 109,43 poin atau 0,41% menjadi 26.694,42 poin, sekaligus mencapai level tertinggi dalam lebih dari satu bulan. Investor turut mencermati sejumlah laporan keuangan dari sektor lain. Produsen obat Eli Lilly melonjak 7,3% setelah menaikkan proyeksi pendapatan tahunan. Saham Disney juga naik 2,9% setelah membukukan laba kuartal ketiga yang melampaui ekspektasi pasar. Baca Juga: Menakar Prospek Saham Konglomerat Usai Rilis Kinerja Semester I-2026 Perusahaan jaringan teknologi Arista Networks menguat 7,3% setelah memperkirakan pendapatan kuartal ketiga di atas perkiraan analis. Sebaliknya, saham Uber turun 5,5% setelah proyeksi laba kuartal berjalan berada di bawah ekspektasi. Dari sisi ekonomi makro, laporan ketenagakerjaan sektor swasta Amerika Serikat menunjukkan pertumbuhan jumlah pekerja melambat pada Juli berdasarkan laporan ADP National Employment Report. Perhatian investor kini beralih ke laporan resmi tenaga kerja non-pertanian (non-farm payrolls) yang akan dirilis Jumat. Data ekonomi AS sejauh ini masih menunjukkan kinerja yang cukup kuat. Namun, ketegangan di Timur Tengah yang menjaga harga energi tetap tinggi serta ketidakpastian arah kebijakan moneter Federal Reserve membuat investor tetap berhati-hati. Presiden Federal Reserve Bank of Minneapolis, Neel Kashkari, dalam wawancara dengan CNBC mengatakan bahwa saat ini merupakan waktu yang tepat untuk mulai menaikkan suku bunga secara bertahap. Setidaknya dua pejabat senior The Fed lainnya juga dijadwalkan memberikan pernyataan pada hari yang sama. Di pasar saham, jumlah saham yang naik mengungguli saham yang turun dengan rasio 1,26 banding 1 di Bursa New York (NYSE) dan 1,13 banding 1 di Nasdaq. Indeks S&P 500 mencatat 22 saham mencapai level tertinggi dalam 52 minggu dan satu saham mencetak level terendah baru. Sementara itu, Nasdaq Composite mencatat 52 saham mencapai rekor tertinggi baru dan 25 saham berada di level terendah baru.
Terungkap AS Sudah Kehabisan Stok Rudal Jarak Jauh Usai 5 Bulan Perang Iran
Angkatan Darat Amerika Serikat (AS) dilaporkan Reuters, Senin (3/8/2026), telah menggunakan semoa stok rudal jarak jauhnya selama 5 bulan perang dengan Iran. Laporan Reuters mengutip tiga sumber yang mengetahui data stok persenjataan, meningkatkan kekhawatiran Pentagon atas kesiapan menghadapi potensi konflik dalam waktu dekat.
Rudal-rudal yang habis terpakai itu yakni rudal dari permukaan-ke-permukaan, dikenal dengan Sistem Taktikal Rudal Angkatan Darat (ATACMS) dan Rudal Berpresisi Tinggi (PrSM). AS dilaporkan telah menggunakan semua jenis rudal itu, menurut sumber yang diwawancarai Reuters.
Tingkat kekurangan stok dari rudal ATACMS dan PrSM belum dilaporkan sebelumnya. Padahal, munisi jarak jauh adalah bagian penting dari persenjataan militer, lantaran akurasinya yang membuat serangan dari jarak jauh aman dilancarkan.
Di perang Ukraina, suplai ATACMS dari AS pun memainkan peran penting, membuat Kiev menargetkan titik-titik tertentu di dalam negera Rusia. Adapun, PrSM adalah generasi baru rudal jarak jauh, yang akan menggantikan ATACMS namun dengan jarak jangkau lebih dekat.
Menurut analis, dua rudal itu, yang ongkos produksinya menjadi 1 juta dolar AS per satuannya, akan menjadi faktor penting jika konflik dengan China pecah. Sumber Reuters menolak mengungkapkan jumlah pasti ACTAMS dan PrSM tersisa yang kini dimiliki AS.
Diketahui, Presiden AS Donald Trump yang melancarkan perang dengan Iran bersama Israel pada Februari lalu, memprediksi perang akan berlangsung dalam waktu singkat. Namun seiring terus terseretnya AS dalam perang panjang, tiga sumber Reuters mengungkapkan kekhawatirannya bahwa kekurangan stok rudal jarak jauh bisa membatasi kemampuan AS dalam menangkal musuh-musuhnya, termasuk Rusia dan China.
Sumber keempat yang mengaku mengetahui masalah ini mengatakan bahwa saat Pusat Komando AS (CENTCOM) telah menggunakan hampir semua rudal sejak perang pecah, namun mampu menyetok kembali lewat pemindahan stok rudal dari belahan dunia lain. Dimintai konfirmasinya mengenai data stok rudal, Gedung Putih mengeluarkan pernyataan mengutip Trump, mengatakan bahwa AS memiliki "lebih banyak munisi dari siapapun di dunia ini" dan "lebih banyak dari yang dibutuhkan."
"Perusahaan pertahanan kami, pada saat ini, membuat lebih banyak munisi dari yang pernah mereka buat sebelumnya, dan juga memperluas pabrik dan perlengkapan dalam level mencetak rekor baru," kata Trump.
Lockheed Martin, perusahaan yang memproduksi ATACMS and PrSM, bersama dengan sistem anti-rudal balistik THAAD, tidak segera merespons permintaan konfirmasi klaim Trump. Raytheon, yang memproduksi rudal Tomahawk dan Patriot, juga tidak memberikan respons.
Sementara, juru bicara Pentagon Sean Parnell mengatakan, "militer Amerika adalah yang paling kuat di dunia dan memiliki apa yang dibutuhkan untuk mengeksekusi kapan dan di mana (serangan) yang dipilih Presiden. Kami sukses mengeksekusi beberapa operasi komando kombatan sambil memastikan militer AS menguasai kapabilitas persenjataan yang dalam untuk melindungi rakyat dan kepentingan kami."
Pemimpin militer di AS beberapa pekan terakhir dilaporkan telah mengingatkan Donald Trump bahwa stok persenjataan termasuk sistem anti-rudal Patriot yang efektif mengintersep rudal-rudal balistik Iran, menipis. Akhir pekan lalu beberapa media melaporkan bahwa Trump memutuskan batal melancarkan serangan besar ke Iran lantaran para penasihat militernya mengingatkannya ihwal stok munisi Pentagon.
Namun, seorang pejabat Gedung Putih membantah laporan media-media dengan menyebut bahwa keputusan Trump membatalkan serangan akibat tekanan dari pemimpin negara Teluk Persia.
Pekan lalu, CSIS menerbitkan sebuah laporan yang memperkirakan antara Februari dan Juli, sekitar 65 persen dari rudal Patriot telah digunakan sementara stok THAAD setidaknya 38 persen lebih rendah dari saat dimulainya perang. Meski Reuters belum membaca data stok Pentagon, data CSIS selarang dengan data internal AS menurut dua sumber yang diwawancarai.
AS juga dilaporkan telah membakar hampir separuh dari stok global rudal penjelajah Tomahawk yang diluncurkan dari kapal-kapal perang mereka sejak perang pecah pada Februari. Tomahawk adalah rudal milik Angkatan Laut AS, yang diluncurkan dari kapal perusak, penjelajah dan kapal selam.
Presiden AS Donald Trump pada Sabtu (1/8/2026) mengatakan bahwa ia membatalkan rencana serangan militer terhadap Iran. Ia mengeklaim pembatalan itu setelah Teheran dan negara-negara lain di Timur Tengah meminta waktu untuk menyelesaikan kerangka kesepakatan damai.
Dalam unggahan di platform media sosial miliknya, Truth Social, Trump mengklaim bahwa semua pihak telah menyetujui batas-batas dari potensi kesepakatan yang mencakup pembukaan kembali Selat Hormuz secara segera, penuh, dan total, serta diakhirinya ancaman nuklir Iran.
Trump mengatakan bahwa ia setuju membatalkan serangan tersebut “demi kepentingan masa depan dunia dan juga demi kelangsungan hidup Iran yang sukses dan makmur.”
Sehari setelah pernyatan Trump, militer Iran membantah klaim Pbahwa Teheran meminta AS membatalkan serangan. Iran menyebut klaim Trump sebagai "sebuah kebohongan baru", demikian dilaporkan Mehr News.
Sumber di kalangan militer Iran juga menggambarkan pernyataan Trump lewat Truth Social sebagai suatu upaya putus asa untuk menekan negara-negara Teluk Persia. Militer Iran menegaskan pihaknya tetap berada dalam level kesiagaan tertinggi dan sangat siap merespons serangan musuh.
Dipecat karena Selidiki Trump, 3 Agen FBI Balik Gugat, Didukung 12 Ribu Rekan
Gelombang pemecatan terhadap personel Biro Investigasi Federal Amerika Serikat (FBI) yang pernah menangani perkara Donald Trump menghadapi perlawanan semakin luas. Asosiasi yang mewakili hampir 12 ribu agen FBI turun mendukung gugatan tiga penyidik yang mengaku dipecat karena keterlibatan mereka dalam penyelidikan upaya Trump membatalkan hasil Pemilihan Presiden AS 2020.
FBI Agents Association menjadi salah satu dari lima pihak luar yang dalam sepekan terakhir mengajukan dokumen pendapat hukum atau amicus brief untuk mendukung Michelle Ball, Jamie Garman, dan Blaire Toleman. Ketiganya menggugat Direktur FBI Kash Patel, FBI, serta Departemen Kehakiman AS setelah diberhentikan pada akhir 2025.
Dukungan tersebut membuat perkara ini melampaui sengketa kepegawaian biasa. Gugatan itu kini menjadi pertarungan mengenai batas kekuasaan politik atas lembaga penegak hukum serta nasib aparat karier yang menjalankan penyelidikan sensitif terhadap presiden atau lingkaran kekuasaannya.
Dalam berkasnya, FBI Agents Association memperingatkan FBI tidak akan mampu menjalankan tugas secara profesional apabila agen harus mempertimbangkan risiko politik sebelum menerima sebuah penugasan yang sah, sebagaimana diberitakan sejumlah media Amerika pada Selasa (6/8/2026).
Para agen, menurut asosiasi tersebut, tidak dapat memilih sendiri perkara yang ingin mereka tangani. Mereka ditempatkan dan dipindahkan berdasarkan kebutuhan biro. Karena itu, menghukum agen atas kasus yang secara resmi ditugaskan kepada mereka dinilai dapat merusak rantai komando sekaligus menciptakan ketakutan di internal FBI.
“FBI tidak dapat berfungsi apabila agen harus memilih antara menerima penugasan sah yang kelak membuatnya dipecat atau menolaknya dan dihukum karena pembangkangan,” demikian inti peringatan asosiasi tersebut.
Asosiasi juga menekankan mekanisme pemeriksaan sebelum pemberhentian dibentuk untuk menjaga FBI tetap independen dan tidak memihak secara politik. Pemecatan tanpa proses hukum yang semestinya, menurut organisasi itu, bukan hanya merugikan agen, tetapi juga dapat membuat masyarakat Amerika semakin tidak aman.
Ancaman terhadap Independensi FBI
Selain FBI Agents Association, dukungan hukum datang dari mantan pejabat senior FBI dan Departemen Kehakiman, akademisi kebebasan berbicara, Lawyers for the Rule of Law, serta Justice Connection, jaringan alumni Departemen Kehakiman.
Berkas-berkas itu secara bersama-sama menggambarkan pemecatan tersebut sebagai bagian dari pembersihan personel yang lebih luas di bawah kepemimpinan Kash Patel. Sasaran pemecatan disebut mencakup pegawai yang pernah menyelidiki Trump atau dipersepsikan tidak sejalan dengan kepentingan pemerintahannya.
Mantan pejabat Departemen Kehakiman memperingatkan langkah tersebut telah menggerus prinsip independensi yang selama sekitar setengah abad menjadi landasan lembaga penegak hukum federal Amerika.
Menurut mereka, dampak terbesar pemecatan bukan hanya hilangnya pekerjaan sejumlah agen. Aparat, jaksa, analis, dan pegawai lain berpotensi mulai menilai sebuah kasus bukan berdasarkan bukti dan hukum, melainkan berdasarkan apakah penyelidikan itu akan memancing kemarahan penguasa.
Dalam situasi semacam itu, independensi penyidik dapat berubah menjadi kepatuhan politik. Agen bisa menghindari penyelidikan terhadap tokoh yang dekat dengan pemerintah atau bersikap terlalu agresif terhadap pihak yang dianggap sebagai lawan politik.
Justice Connection bahkan memperingatkan FBI yang terpolitisasi pada akhirnya dapat berbalik menyerang warga negara karena ucapan, hubungan, atau dugaan ketidaksetiaan mereka kepada pemerintah.
“Konstitusi dirancang untuk mencegah penyalahgunaan semacam ini,” kata kelompok tersebut dalam dokumen pengajuannya.
Dari Arctic Frost hingga Dakwaan Trump
Ball, Garman, dan Toleman merupakan penyidik berpengalaman yang banyak menangani perkara korupsi publik. Mereka kemudian ditugaskan dalam penyelidikan berkode Arctic Frost, yang menelusuri dugaan upaya Trump dan sekutunya mempertahankan kekuasaan setelah kalah dari Joe Biden dalam Pemilu 2020.
Penyelidikan itu kemudian berada di bawah tim penasihat khusus Jack Smith dan berujung pada dakwaan federal terhadap Trump. Jaksa menuduh Trump bersekongkol menghalangi proses pengesahan hasil pemilu dan berupaya membatalkan kekalahannya.
Namun, Smith menghentikan perkara tersebut setelah Trump memenangi kembali Gedung Putih dalam Pemilu 2024. Keputusan itu bukan pernyataan bahwa tuduhan terhadap Trump tidak terbukti, melainkan didasarkan pada pendapat hukum Departemen Kehakiman yang melarang penuntutan federal terhadap presiden yang sedang menjabat. Smith juga menghentikan perkara terpisah mengenai penyimpanan dokumen rahasia di kediaman Trump di Mar-a-Lago, Florida.
Ketiga agen mengatakan telah bekerja selama delapan hingga 14 tahun dengan catatan pelayanan yang teladan dan tanpa cela. Mereka mengaku berharap menghabiskan karier di FBI, tetapi diberhentikan secara tiba-tiba tanpa alasan yang memadai dan tanpa kesempatan membela diri.
Dalam gugatan yang diajukan pada 31 Maret 2026 di Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Columbia, mereka menyebut pemberhentian tersebut sebagai “kampanye pembalasan” terhadap pegawai yang dianggap sebagai lawan politik pemerintahan Trump. Gugatan itu diajukan sebagai class action untuk mewakili pegawai lain yang mengalami nasib serupa.
Gugatan tersebut menyebut pemecatan tidak hanya menimpa tiga penggugat. Menurut dokumen pengadilan, puluhan pegawai FBI lainnya juga mengalami nasib serupa. "Para tergugat telah memecat lebih dari 50 karyawan FBI berdasarkan afiliasi politik mereka yang dianggap demikian, tanpa memberi mereka sedikit pun proses hukum yang adil, dan sambil mencemarkan reputasi serta pengabdian mereka dalam pernyataan publik sekitar waktu pemecatan tersebut," demikian isi gugatan, sebagaimana diberitakan CBS News beberapa waktu lalu.
Dokumen gugatan memperkirakan sedikitnya 50 pegawai FBI telah diberhentikan atas dasar dugaan afiliasi politik tanpa proses hukum yang memadai. Kelompok yang disebut terdampak tidak hanya mereka yang pernah menyelidiki Trump, tetapi juga pegawai yang dikaitkan dengan gerakan Black Lives Matter, memasang bendera pelangi, berteman dengan personel yang tidak disukai pimpinan, atau disorot media sayap kanan.
Sebagian personel Arctic Frost diberhentikan tidak lama setelah FBI menyerahkan dokumen penyelidikan tanpa penyamaran identitas kepada Kongres. Gugatan menuduh penyerahan materi tersebut melanggar aturan kerahasiaan dewan juri dan membuat nama sejumlah agen terungkap ke publik.
Dituduh Menjadikan Hukum sebagai Senjata
Patel dan Pam Bondi, yang menjabat jaksa agung ketika pemecatan berlangsung, menuduh agen serta jaksa yang bekerja untuk tim Jack Smith ikut menjadikan penegakan hukum federal sebagai senjata politik.
Tuduhan serupa dicantumkan dalam surat pemberhentian para penggugat. Namun, Ball, Garman, dan Toleman menyebut tuduhan itu mencemarkan nama baik, tidak berdasar, serta tidak pernah dibuktikan melalui proses pemeriksaan yang memberi mereka kesempatan menjawab.
Perkara ini pada akhirnya akan menguji apakah pemerintahan berhak memberhentikan aparat karier karena kasus yang pernah mereka tangani, atau justru tindakan tersebut melanggar perlindungan kebebasan berasosiasi dan hak atas proses hukum dalam Amendemen Pertama dan Kelima Konstitusi AS.
Dampaknya dapat menjangkau jauh melampaui nasib tiga mantan agen. Apabila agen dapat dipecat karena menjalankan penugasan resmi yang tidak disukai presiden, setiap penyelidikan terhadap kekuasaan berpotensi berubah menjadi pertaruhan karier.
Dalam kondisi itu, pertanyaan paling berbahaya bagi seorang penyidik bukan lagi apakah sebuah tindakan melanggar hukum, melainkan apakah orang yang diselidiki memiliki kekuasaan untuk membalas.
Dari Penyelidikan Pemilu 2020 hingga Gugatan Hari Ini
Kasus gugatan tiga mantan agen FBI tidak dapat dipisahkan dari rangkaian peristiwa politik dan hukum yang berlangsung sejak Pemilihan Presiden Amerika Serikat 2020. Apa yang kini diperdebatkan di pengadilan bukan sekadar persoalan hubungan kerja, melainkan konsekuensi dari salah satu penyelidikan politik paling kontroversial dalam sejarah modern Amerika.
Setelah kandidat Partai Demokrat Joe Biden dinyatakan memenangkan pemilu pada November 2020, Donald Trump menolak mengakui kekalahannya. Trump dan tim hukumnya mengajukan puluhan gugatan di berbagai negara bagian dengan tuduhan terjadi kecurangan pemilu yang masif. Namun, hampir seluruh gugatan tersebut ditolak pengadilan karena dinilai tidak memiliki bukti yang cukup untuk membatalkan hasil pemilu.
Ketegangan memuncak pada 6 Januari 2021 ketika ribuan pendukung Trump menyerbu Gedung Capitol saat Kongres tengah mengesahkan kemenangan Biden. Peristiwa itu kemudian memicu salah satu penyelidikan terbesar dalam sejarah FBI. Ribuan saksi diperiksa, jutaan dokumen dan rekaman digital dikumpulkan, serta ratusan penyidik dikerahkan untuk mengusut dugaan upaya menghalangi proses konstitusional pergantian kekuasaan.
Pada November 2022, Menteri Kehakiman AS saat itu, Merrick Garland, menunjuk jaksa veteran Jack Smith sebagai penasihat khusus (special counsel). Penunjukan tersebut dimaksudkan agar penyelidikan terhadap Trump berlangsung secara independen mengingat Trump telah mengumumkan pencalonannya kembali sebagai presiden pada Pemilu 2024.
Jack Smith kemudian memimpin dua perkara besar terhadap Trump. Pertama, penyelidikan mengenai dugaan upaya membatalkan hasil Pemilu 2020 yang melahirkan dakwaan federal pada Agustus 2023. Kedua, penyelidikan terkait penyimpanan dokumen rahasia negara di kediaman Trump di Mar-a-Lago, Florida.
Dalam perkara pemilu, Trump didakwa bersekongkol untuk menghalangi sertifikasi hasil pemilu, menghambat proses resmi Kongres, serta berupaya mempertahankan kekuasaan melalui berbagai cara yang oleh jaksa dinilai bertentangan dengan hukum federal. Trump membantah seluruh tuduhan tersebut dan menyebut penyelidikan sebagai bentuk kriminalisasi terhadap lawan politik.
Di balik penyelidikan itulah Michelle Ball, Jamie Garman, dan Blaire Toleman menjalankan tugas mereka sebagai agen karier FBI. Ketiganya tergabung dalam tim penyidik yang menangani perkara tersebut berdasarkan penugasan resmi biro, bukan atas pilihan pribadi ataupun afiliasi politik tertentu.
Situasi berubah drastis setelah Trump memenangi kembali Pemilu Presiden 2024 dan kembali menduduki Gedung Putih. Sesuai kebijakan lama Departemen Kehakiman yang melarang penuntutan pidana terhadap presiden yang sedang menjabat, Jack Smith menghentikan dua perkara federal terhadap Trump, yakni kasus dugaan pembatalan hasil pemilu dan perkara dokumen rahasia Mar-a-Lago.
Pergantian pemerintahan kemudian diikuti restrukturisasi besar-besaran di tubuh FBI. Di bawah kepemimpinan Direktur FBI Kash Patel, sejumlah agen dan pejabat yang pernah menangani penyelidikan terhadap Trump diberhentikan. Pemerintah beralasan mereka terlibat dalam apa yang disebut sebagai penyalahgunaan kewenangan penegakan hukum terhadap mantan presiden.
Sebaliknya, ketiga agen tersebut menilai pemecatan itu merupakan tindakan pembalasan politik. Dalam gugatan yang diajukan ke Pengadilan Distrik Federal di Washington, D.C., pada Maret 2026, mereka menyatakan diberhentikan tanpa proses hukum yang semestinya, tanpa kesempatan memberikan pembelaan, serta semata-mata karena pernah menangani penyelidikan terhadap Trump.
Perkara yang semula hanya menyangkut tiga mantan agen kini berkembang menjadi perdebatan nasional mengenai independensi lembaga penegak hukum Amerika Serikat. Dukungan dari FBI Agents Association, mantan pejabat Departemen Kehakiman, akademisi hukum, hingga berbagai organisasi profesi menunjukkan bahwa putusan pengadilan dalam perkara ini berpotensi menjadi preseden penting bagi hubungan antara kekuasaan politik dan aparat penegak hukum federal di masa mendatang.
Iran dan Oman Sepakat Pendapatan dari Biaya Layanan Kapal Melintas Selat Hormuz akan Dibagi Dua
Iran dan Oman dilaporkan The New York Times, Senin (3/8/2026), mengutip pejabat Iran dan Amerika Serikat (AS), hampir mencapai kesepakatan untuk memulihkan lalu lintas pelayaran komersial melalui Selat Hormuz. Laporan ini berbeda dengan klaim Presiden AS Donald Trump yang menyebut Angkatan Laut AS mengontrol sepenuhnya selat itu.
Berdasarkan kesepakatan yang tengah dibahas, kapal-kapal yang memasuki Teluk akan melintas melalui jalur pelayaran yang berada di bawah kendali Iran dan dekat dengan pantainya. Sementara itu, kapal yang keluar dari Teluk akan menggunakan jalur yang berada di dekat Oman.
Pejabat Iran mengatakan kepada The New York Times bahwa tidak akan ada pungutan tol yang dikenakan, tetapi kesepakatan itu mencakup penerapan “biaya layanan” untuk menutupi dampak lingkungan, biaya keamanan untuk kapal kargo dan kapal tanker, serta biaya kepegawaian. Pendapatan dari biaya tersebut, menurut mereka, akan dibagi rata antara Iran dan Oman.
Di sisi lain, seorang pejabat AS membantah pernyataan tersebut dan menyebutnya tidak akurat. Menurutnya, setiap jalur pelayaran sementara yang digunakan di Selat Hormuz tidak memerlukan persetujuan Iran dan tidak akan dikenakan tol maupun pungutan serupa.
Laporan itu juga menyebutkan bahwa sejumlah pejabat senior Pentagon bersikap skeptis terhadap rencana tersebut karena khawatir kesepakatan itu dapat dipandang sebagai bentuk konsesi kepada Iran. Turut dilaporkan bahwa beberapa pejabat Iran juga mempertanyakan apakah kesepakatan tersebut benar-benar dapat berjalan sesuai rencana dan mencegah serangan AS putaran berikutnya.
Adapun Presiden AS Donald Trump mengatakan Washington tidak akan membiarkan Iran mengenakan biaya terhadap kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz. Trump bahkan mengeklaim Amerika Serikat akan menjadi pihak yang memungut biaya tersebut.
"Harus begitu. Saya tidak akan membiarkan mereka mengenakan biaya. Jika ada pihak yang akan mengenakan biaya, kami yang akan melakukannya," kata Trump kepada wartawan, Senin.
Laporan The New York Times sejalan dengan pernyataan Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baqaei yang mengatakan, alih-alih klaim Trump, Iran sedang bekerja sama dengan Oman untuk membuka jalur pelayaran Selat Hormuz. Ia mengatakan pembicaraan dengan Muscat difokuskan pada upaya menjamin keamanan lalu lintas kapal di jalur perairan strategis tersebut.
"Pembahasan kami saat ini dengan Oman difokuskan pada upaya memastikan pelayaran yang aman di Selat Hormuz," kata Baqaei, seperti dikutip kantor berita semi-resmi Fars.
"Kami berupaya membangun jalur sementara sesegera mungkin melalui kerja sama dengan Oman agar keselamatan pelayaran di Selat Hormuz dapat terjamin," ujarnya.
Baqaei juga membantah laporan mengenai perundingan antara Teheran dan Washington. "Kami tidak sedang berunding dengan Amerika Serikat," katanya.
Pernyataan itu disampaikan sehari setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa pembicaraan dengan Iran akan dimulai pada Senin sore. Trump mengatakan dirinya optimistis kesepakatan mengenai Selat Hormuz dan program denuklirisasi Iran dapat segera dicapai.
Namun, Baqaei menegaskan bahwa situasi di Selat Hormuz tidak akan berubah selama Amerika Serikat masih melanjutkan tindakan agresif dan melanjutkan blokade terhadap Iran.
Menkeu Scott Bessent: AS dan Iran Kemungkinan Sepakat Buka Selat Hormuz Rabu
Menteri Keuangan (Menkeu) Amerika Serikat Scott Bessent mengatakan AS dan Iran berpotensi mencapai kesepakatan untuk membuka kembali Selat Hormuz dan memulihkan kebebasan pelayaran bagi kapal-kapal komersial pada Selasa atau Rabu (5/8/2026) waktu setempat. Namun, Bessent tak merespons lugas soal penerapan tarif di selat itu.
"Kami sedang melakukan pembicaraan dengan pihak Iran. Ada kemungkinan kami dapat mencapai kesepakatan hari ini atau besok (Rabu) untuk membuka Selat Hormuz dan bergerak menuju situasi yang lebih normal dalam konflik ini," kata Bessent kepada CNBC pada Selasa (4/8/2026).
Terkait pemberian izin bagi Iran untuk menarik tarif tol di jalur perairan tersebut, Bessent mengatakan perjanjian itu akan menjamin kebebasan navigasi di Selat Hormuz. "Itu akan menjadi kebebasan navigasi. Meskipun situasi di sana masih agak genting dalam beberapa hari terakhir, kami melihat cukup banyak kapal yang keluar bahkan hingga saat ini," kata Bessent.
Sebelumnya, AS telah meminta Iran menjamin kebebasan navigasi di jalur perairan strategis itu, sementara Iran menegaskan bahwa pelayaran di perairan lepas pantainya harus berada di bawah pengawasan Iran. Pada Sabtu (1/8/2026), Presiden AS Donald Trump telah membatalkan rencana serangan militer terhadap Iran setelah ada upaya mediasi di kawasan.
Namun, klaim itu dibantah pejabat Iran yang juga menepis laporan bahwa telah tercapai kesepakatan untuk membuka kembali Selat Hormuz.
Iran dan Oman dilaporkan The New York Times, Senin (3/8/2026), mengutip pejabat Iran dan Amerika Serikat (AS), hampir mencapai kesepakatan untuk memulihkan lalu lintas pelayaran komersial melalui Selat Hormuz. Laporan ini berbeda dengan klaim Presiden AS Donald Trump yang menyebut Angkatan Laut AS mengontrol sepenuhnya selat itu.
Berdasarkan kesepakatan yang tengah dibahas, kapal-kapal yang memasuki Teluk akan melintas melalui jalur pelayaran yang berada di bawah kendali Iran dan dekat dengan pantainya. Sementara itu, kapal yang keluar dari Teluk akan menggunakan jalur yang berada di dekat Oman.
Pejabat Iran mengatakan kepada The New York Times bahwa tidak akan ada pungutan tol yang dikenakan, tetapi kesepakatan itu mencakup penerapan “biaya layanan” untuk menutupi dampak lingkungan, biaya keamanan untuk kapal kargo dan kapal tanker, serta biaya kepegawaian. Pendapatan dari biaya tersebut, menurut mereka, akan dibagi rata antara Iran dan Oman.
AS Bunuh Sekeluarga di Iran Pakai Bom Seberat Satu Ton
Sebuah investigasi oleh The New York Times menyimpulkan bahwa Amerika Serikat menggunakan bom seberat 2.000 pon alias satu ton untuk menghantam sebuah rumah keluarga di Pulau Qeshm, Iran, dalam serangan pada Kamis malam. Serangan itu menewaskan seorang suami, istri, dan putra mereka yang berusia dua tahun.
Berdasarkan analisis terhadap citra satelit, video, foto, dan serpihan amunisi, surat kabar tersebut menetapkan bahwa senjata yang digunakan adalah bom Mark-84 buatan AS yang dilengkapi dengan perangkat pemandu Joint Direct Attack Munition (JDAM). Kesimpulan ini didukung oleh Trevor Ball—mantan teknisi penjinak bahan peledak Angkatan Darat AS sekaligus analis di Armament Research Services—dan Frederic Gras, seorang konsultan amunisi asal Prancis; keduanya telah meninjau bukti-bukti yang tersedia.
Serangan tersebut menghantam kawasan Chah-Tangu di Kota Qeshm, sebuah area permukiman padat penduduk yang menghadap ke Selat Hormuz. The Times menentukan lokasi serangan menggunakan rekaman video warga dan citra satelit, serta menemukan bahwa serangan itu meninggalkan kawah dengan diameter setidaknya 30 kaki (sekitar 9 meter) dan menghancurkan beberapa bangunan di sekitarnya.
Otoritas Iran mengidentifikasi para korban sebagai Zahra Jafari, suaminya Qeysar Jafari (seorang sopir taksi), dan putra mereka yang berusia dua tahun, Sina. Dua anak pasangan tersebut yang selamat, Mohammad Reza dan Mehdi, berhasil diselamatkan dari reruntuhan dan saat ini masih dirawat di rumah sakit dalam kondisi stabil.
Berdasarkan penyelidikan tersebut, serangan itu menghancurkan rumah-rumah, merusak kendaraan yang berada lebih dari 200 kaki (sekitar 60 meter) dari titik dampak, serta menyebabkan sekitar 20 keluarga di sekitarnya harus mengungsi. Setelah memeriksa citra satelit dan rekaman yang tersedia, surat kabar tersebut menyatakan tidak menemukan adanya indikasi infrastruktur militer di dekat rumah keluarga itu ataupun laporan mengenai korban jiwa dari pihak militer yang dapat menjelaskan alasan pemilihan target tersebut.
Foto-foto yang diterbitkan oleh media Iran memperlihatkan serpihan yang diidentifikasi oleh para ahli senjata sebagai komponen perangkat pemandu JDAM. Gras juga menyimpulkan bahwa bom tersebut meledak di bawah permukaan tanah; kondisi tanah berpasir menyerap sebagian daya ledak sekaligus mengarahkan sebagian besar kekuatannya ke arah bawah.
Serangan ini merupakan bagian dari operasi AS yang lebih luas di Iran selatan, yang menurut Washington dilancarkan sebagai balasan atas serangan Iran sebelumnya terhadap pangkalan militer yang menampung pasukan Amerika di Yordania.
Penyelidikan tersebut juga menemukan bahwa dua gudang di luar Kota Qeshm hancur dalam gelombang serangan yang sama.
Komando Pusat AS (CENTCOM) mengakui adanya laporan mengenai korban sipil, namun menolak untuk mengungkapkan target yang sebenarnya disasar, merinci jenis amunisi yang digunakan, ataupun menjelaskan langkah-langkah pencegahan yang telah diambil sebelum serangan dilakukan.
"Kami mengetahui adanya laporan tersebut dan sedang meninjaunya," ujar juru bicara CENTCOM, Kapten Tim Hawkins, kepada surat kabar itu. "Militer AS tidak pernah menargetkan warga sipil," tegasnya.
Hasil penyelidikan menyatakan bahwa bukti yang ada menimbulkan pertanyaan, baik mengenai tujuan serangan tersebut maupun pemilihan senjata yang digunakan di kawasan permukiman sipil yang padat penduduk. Surat kabar tersebut mencatat bahwa hukum humaniter internasional mengharuskan pihak penyerang untuk menimbang keuntungan militer yang diharapkan dari suatu serangan terhadap potensi bahaya bagi warga sipil, serta mengambil segala langkah pencegahan yang dapat dilakukan untuk meminimalkan korban sipil.
Tom Dannenbaum, seorang profesor hukum internasional di Universitas Stanford, mengatakan kepada Times bahwa penggunaan bom seberat 2.000 pon di lingkungan semacam itu "sangat sulit untuk diselaraskan" dengan kewajiban-kewajiban tersebut.
"Pihak penyerang harus mengambil segala langkah pencegahan yang dapat dilakukan untuk meminimalkan bahaya bagi warga sipil, termasuk dalam pemilihan jenis amunisi, waktu serangan, dan—jika situasi memungkinkan—dengan memberikan peringatan dini yang efektif," ujar Dannenbaum.
Meskipun Komando Pusat AS (US Central Command) bersikeras bahwa mereka tidak menargetkan warga sipil, New York Times menyimpulkan bahwa bukti yang diperoleh melalui analisis visual menyisakan pertanyaan yang belum terjawab: mengapa sebuah bom konvensional berukuran besar dijatuhkan di rumah hunian tanpa target militer yang jelas?
Iran Usulkan Pembentukan NATO Islam, Ajak Pakistan yang Punya Senjata Nuklir
Iran dilaporkan mengajukan usulan pembentukan aliansi keamanan kawasan yang terdiri dari negara-negara Muslim termasuk Pakistan yang diketahui memiliki senjata nuklir. Iran berargumen bahwa perdamaian dan stabilitas panjang di Timur Tengah harus dipastikan oleh negara-negara di kawasan itu sendiri ketimbang bergantung kepada kekuatan luar.
Menurut laporan media Iran dilansir Pakobserver, Penjabat sementara Menteri Pertahanan Brigadir Jenderal Seyed Majid Ibn Reza menyarankan sebuah kerangka kerja sama pertahanan melibatkan Iran, Turkiye, Pakistan, Arab Saudi, Mesir dan negara-negara Islam lainnya. Menurutnya, sebuah mekanisme, sama dengan konsep perjanjian keamanan kolektif, bisa memperkuat kerja sama kawasan dan mengurangi ketergantungan pada militer dari luar.
Proposal Ibn Reza didiskusikan dengan Menteri Pertahanan Turkiye Yasar Guler pada Ahad (2/8/2026). Menhan Iran mengatakan, konflik di kawasan belakangan ini mendemonstrasikan pentingnya kerja sama di antara negara-negara tetangga untuk menjaga keamanan dan mempertahankan stabilitas jangka panjang.
Menurutnya, kehadiran kekuagan asing di Timur Tengah berkontrisbusi pada instabilitasn dan menegaskan bahwa sebuah sistem keamanan regional yang terkoordinasi akan bisa melindungi kawasan dari intervensi eksternal dan mempromosikan perdamaian. Ibn Reza juga merujuk pada nota kesepahaman gencatan senjata yang dicapai pada masa pemerintahan Presiden AS Donald Trump, di mana menurutnya, tercapai untuk membantu memulihkan stabilitas atas permintaan dari negara-negara sahabat di kawasan. Namun, Iran tetap waspada menimbang pengalaman dengan AS pada masa lampau.
Mengomentari ketegangan kawasan yang terus berlangsung, Ibn Reza mengutuk aksi mliter Israel di Gaza, Lebanon, Suriah, dan Iran, dan menuduh Washington mendukung pendekatan yang lebih agresif dari Israel itu. Dia juga mengingatkan bahwa percobaan apapun dari AS untuk membuka front baru melawan Hizbullah dapat memicu krisis keamanan yang lebih luas di Timur Tengah. Dia juga menggambarkan usulan zona keamanan yang disodorkan Israel untuk wilayah Suriah dan Lebanon berpotensi menjadi sumber instabilitas baru.
Permintaan Qatar
Di tengah meningkatnya ketegangan di Timur Tengah, Qatar menyerukan koordinasi yang lebih erat di antara negara-negara Teluk untuk melaksanakan nota kesepahaman antara Amerika Serikat dan Iran. Seruan itu disampaikan Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani dalam pembicaraan terpisah dengan para pejabat dari Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Kuwait, Oman, dan Bahrain pada Senin (3/8/2026).
Menurut Kementerian Luar Negeri Qatar, pembicaraan tersebut membahas perkembangan situasi regional, khususnya upaya diplomatik dan koordinasi bersama untuk meredakan ketegangan. Pembicaraan yang dilakukan juga membahas langkah-langkah untuk memperkuat keamanan dan stabilitas kawasan, selain kerja sama bilateral.
Al Thani menekankan pentingnya seluruh pihak tetap berpegang pada jalur dialog dan diplomasi. Ia juga meminta seluruh pihak melaksanakan ketentuan dalam nota kesepahaman antara AS dan Iran, termasuk menjamin kebebasan pelayaran di Selat Hormuz.
Menurut Al Thani, langkah itu penting untuk menjaga stabilitas kawasan dan mempertahankan kemajuan yang telah dicapai. Ia juga menegaskan dukungan penuh Qatar terhadap berbagai upaya untuk meredakan ketegangan dan mencapai kesepakatan menyeluruh guna mewujudkan perdamaian jangka panjang di kawasan.
Ketegangan di Timur Tengah meningkat sejak Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada Februari lalu. Teheran kemudian membalas dengan melancarkan serangan ke sejumlah negara di kawasan.
Amerika Serikat dan Iran sempat menyepakati gencatan senjata pada April sebelum menandatangani nota kesepahaman yang dimediasi Pakistan pada Juni. Kesepakatan tersebut bertujuan mengakhiri konflik militer dan membuka jalan menuju perjanjian damai yang lebih permanen.
Namun, kesepakatan itu runtuh bulan lalu setelah Amerika Serikat dan Iran kembali saling melancarkan serangan selama hampir dua pekan.
Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) meminta negara-negara Islam mengedepankan dialog dan diplomasi agar konflik tidak berkembang menjadi perang terbuka. Hal itu diutarakan JK di sela-sela Kongres Umat Islam ke-VIII di Jakarta, Ahad, dengan menyebut situasi Timur Tengah yang kembali memanas merupakan hal yang sangat disayangkan, terlebih sebelumnya terdapat harapan setelah adanya kesepakatan antara Iran dan Amerika Serikat.
"Kita sangat sayangkan apa yang terjadi makin meluas. Semula kita bergembira bahwa sudah ada kesepakatan antara Iran dengan Amerika, tapi buyar lagi, malah makin meluas," katanya.
Ketua Dewan Masjid Indonesia itu menilai negara-negara Arab dan negara Islam lainnya perlu mengambil peran untuk mendorong penyelesaian konflik melalui perdamaian. Ia juga mengingatkan pihak-pihak yang bertikai agar menahan diri dan mengutamakan penyelesaian secara politik.
"Kita harapkan dari Timur Tengah sendiri, negara-negara Arab juga berusaha untuk mendamaikan masing-masing," ujarnya.
Jusuf Kalla juga menyoroti konflik yang terjadi di Yaman, termasuk ketegangan antara kelompok Houthi dan Pemerintah Yaman. Ia berharap seluruh pihak dapat menahan diri serta membangun kembali persatuan internal agar tidak memperburuk kondisi kawasan.
Selain itu, ia juga meminta negara-negara lain yang memiliki pengaruh di kawasan untuk tidak memperluas konflik ke wilayah negara lain. Ia menekankan pentingnya penghentian kekerasan sebagai langkah awal menuju perdamaian.
Ketua Umum Palang Merah Indonesia itu menegaskan, dialog menjadi kunci utama dalam menyelesaikan berbagai persoalan antarnegara Islam. JK menyebut organisasi-organisasi internasional seperti Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) memiliki peran penting dalam memperkuat persatuan negara-negara Islam dan mendorong penyelesaian konflik secara damai.
Jusuf Kalla menilai Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia juga memiliki tanggung jawab moral untuk ikut mendorong terciptanya perdamaian. Ia menegaskan Indonesia tetap konsisten mendukung perdamaian, termasuk terkait konflik yang terjadi di Palestina dan berbagai wilayah Timur Tengah lainnya
"Indonesia tentu mendukung perdamaian, sangat mendukung perdamaian. Apa yang terjadi di Palestina, apa yang terjadi di Timur Tengah merupakan suatu musibah," tutur Jusuf Kalla.
BoP Tunduk pada Keinginan Israel Soal Penarikan Pasukan
Dewan Perdamaian (Board of Peace) yang didukung AS tampaknya mengubah syarat penarikan IDF dari Gaza setelah para pejabat tingginya mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu di Yerusalem pada Senin. Pertemuan dilakukan tak lama sebelum dilaporkan adanya serangan udara baru Israel di wilayah yang diblokade itu.
"Bertentangan dengan laporan yang tidak akurat, kami mencatat bahwa penarikan IDF ke luar 'Garis Kuning' (Yellow Line) hanya akan terjadi setelah proses pelucutan senjata rampung, sebagaimana telah dijanjikan Hamas kepada para mediator. Hal ini berlaku baik untuk senjata ringan, senjata berat, maupun terowongan," demikian pernyataan Dewan Perdamaian mengonfirmasi pertemuan di Yerusalem antara perwakilan tinggi Nickolay Mladenov, penasihat senior Aryeh Lightstone, dan Netanyahu.
Garis Kuning adalah batas wilayah yang ditetapkan dalam kesepakatan gencatan senjata Oktober 2025, yang secara garis besar membagi Gaza menjadi zona kendali Israel dan zona kendali Hamas. Sejak saat itu, IDF telah merebut lebih banyak wilayah dan kini menguasai lebih dari 60 persen wilayah Gaza.
Israel sebelumnya diperkirakan akan mundur hingga ke Garis Kuning sesuai ketentuan kesepakatan pelucutan senjata Hamas yang diumumkan pekan lalu—demikian disampaikan seorang pejabat Dewan Perdamaian kepada The Times of Israel pekan lalu—meskipun pernyataan hari Senin ini tidak menyebutkan hal tersebut secara spesifik.
Versi awal pernyataan Dewan Perdamaian sempat menyebutkan tentang "penarikan penuh IDF." Hal itu mengisyaratkan bahwa penarikan sebagian pasukan IDF ke luar Garis Kuning bisa saja terjadi sebelum seluruh proses pelucutan senjata rampung—sebagaimana tercantum dalam usulan Dewan Perdamaian pekan lalu.
Namun, kata "penuh" dihapus dari pernyataan Dewan Perdamaian pada Senin, hanya beberapa menit setelah pernyataan itu diterbitkan. Terlepas dari hal itu, kedua versi tersebut tampak bertentangan dengan pernyataan Mladenov pekan lalu, saat ia menegaskan bahwa "Penarikan pasukan harus berjalan beriringan dengan pelucutan senjata."
Perubahan sikap ini tampaknya merupakan bagian dari upaya Dewan Perdamaian untuk meyakinkan Israel agar menyetujui rencana pelucutan senjatanya. Langkah ini diambil setelah para pejabat di Yerusalem bersikeras bahwa tidak akan ada penarikan pasukan IDF sampai pelucutan senjata Hamas secara menyeluruh rampung, serta menyatakan keberatan terhadap rencana yang mengusulkan proses pelucutan senjata dan penarikan pasukan secara bertahap.
Pertemuan yang berlangsung pada Senin di Yerusalem Barat itu terjadi di tengah sinyal ketidakpuasan para politisi Israel terhadap kesepakatan yang diumumkan oleh Presiden AS Donald Trump pada Kamis pekan lalu.
Di sisi lain, Hamas bersikeras bahwa kesepakatan tersebut tidak akan dilaksanakan kecuali Israel juga menjalankan bagiannya dari kesepakatan itu.
Dalam pembicaraan tersebut, Mladenov mendesak Netanyahu untuk menghentikan serangan terhadap Gaza, menurut dua orang yang mengetahui perihal pertemuan itu sebagaimana dilaporkan kantor berita The Associated Press. Israel tetap bersikukuh menolak langkah tersebut, meskipun ada "gencatan senjata" bulan Oktober 2025. Sejak itu, Israel telah menewaskan lebih dari 1.200 warga Palestina, termasuk lebih dari 36 orang setelah kesepakatan pelucutan senjata diumumkan.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebelumnya dilaporkan telah menolak ketentuan-ketentuan utama dalam peta jalan yang diusulkan oleh Dewan Perdamaian (Board of Peace) untuk tahap kedua gencatan senjata di Gaza. Ia bersikeras bahwa Israel tidak akan menghentikan operasi militer maupun menarik diri dari wilayah-wilayah yang saat ini dikuasainya di dalam Jalur Gaza.
Sikap ini muncul di tengah penegasan kembali komitmen Hamas terhadap kesepakatan yang diumumkan pekan lalu, serta pernyataan kelompok tersebut bahwa mereka sedang menunggu tanggapan resmi dari Dewan Perdamaian dan pihak mediator terkait pelaksanaannya.
Menurut harian Israel Israel Hayom, Netanyahu menyampaikan sikapnya dalam pertemuan hari Senin dengan utusan utama Dewan Perdamaian untuk Gaza, Nickolay Mladenov.
"Israel tidak akan menarik diri dari posisi-posisi yang dikuasainya di Gaza, dan tidak akan melakukan gencatan senjata," ujar Netanyahu kepada Mladenov, sebagaimana dilaporkan.