News Komoditi & Global ( Rabu, 19 November 2025 )
News Komoditi & Global
( Rabu, 19 November 2025 )
Harga Emas Global Menguat di Tengah Sentimen Risk-Off
Harga Emas XAU/USD menarik beberapa pembeli ke sekitar $4.070, menghentikan penurunan tiga hari berturut-turut selama awal perdagangan sesi Asia pada hari Rabu. Logam mulia ini naik di tengah sentimen risk-off saat para pedagang bersiap untuk menghadapi kembalinya data ekonomi AS yang telah lama ditunggu. Risalah rapat FOMC akan menjadi sorotan di akhir hari Rabu, menjelang laporan Nonfarm Payrolls (NFP) AS untuk bulan September.
Laporan NFP AS untuk bulan September dan Oktober 2025 tidak dirilis sesuai jadwal karena penutupan pemerintah AS. Penundaan data ketenagakerjaan ini memperumit keputusan Federal Reserve (The Fed) pada suku bunga menjelang pertemuan bulan Desember. Hal ini, pada gilirannya, dapat meningkatkan aset-aset safe-haven tradisional seperti Emas.
Laporan ketenagakerjaan AS untuk bulan September kini diprakirakan dirilis pada hari Kamis. Ekonomi AS diprakirakan akan menambah 50.000 lapangan pekerjaan di bulan September, sementara Tingkat Pengangguran diprakirakan tetap di 4,3% selama periode yang sama. Jika laporan tersebut lebih lemah dari yang diprakirakan, ini dapat memberikan tekanan jual pada Dolar AS (USD) dan mendukung harga komoditas yang berdenominasi USD.
Di sisi lain, pernyataan hawkish dari para pejabat The Fed meredakan ekspektasi penurunan suku bunga pada bulan Desember dan mungkin membatasi kenaikan logam kuning ini. Wakil Ketua The Fed, Philip Jefferson, mengatakan pada hari Senin bahwa The Fed harus melanjutkan "perlahan" penurunan suku bunga lebih lanjut. Sementara itu, beberapa pengambil kebijakan The Fed, termasuk Presiden The Fed Atlanta, Bostic, dan Presiden The Fed Kansas, City Schmid, menyuarakan kekhawatiran pada inflasi atau memberikan sinyal dukungan untuk mempertahankan suku bunga stabil.
Para pedagang saat ini memprakirakan peluang 46,6% untuk penurunan suku bunga sebesar 25 basis poin (bp) pada bulan Desember, turun dari lebih dari 60% minggu lalu, menurut alat CME FedWatch.
Harga Minyak Dunia Naik, Ditopang Sanksi Rusia dan Manuver Trump soal The Fed
Harga minyak dunia terpantau menguat seiring dengan sikap pasar yang menimbang dampak sanksi Barat terhadap aliran minyak Rusia dan sinyal Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait proses pemilihan Ketua The Fed yang baru Melansir Reuters pada Rabu (19/11/2025), harga minyak jenis Brent naik 69 sen atau 1,07% menjadi US$64,89 per barel. Sementara itu, harga minyak jenis West Texas Intermediate (WTI) menguat 83 sen atau 1,39% ke level US$60,74 per barel. Kontrak WTI sempat melonjak lebih dari US$1 pada sesi sore hingga mencapai level tertinggi harian US$60,92 setelah Trump mengumumkan dimulainya proses wawancara Ketua The Fed. Trump selama ini vokal mengkritik Ketua The Fed saat ini, Jerome Powell, karena mempertahankan suku bunga di level stabil. “Saya kira berita ini mendukung pasar karena cukup jelas tipe figur seperti apa yang akan dibawa Trump untuk posisi tersebut. Ini memberikan dorongan risk-on bagi pasar,” ujar John Kilduff, mitra di Again Capital. Biaya pinjaman yang lebih rendah biasanya meningkatkan permintaan minyak dan mendongkrak harga. Departemen Keuangan AS menyatakan sanksi yang dijatuhkan pada Oktober terhadap Rosneft dan Lukoil telah mulai menekan pendapatan minyak Rusia dan diperkirakan akan mengurangi volume ekspor negara tersebut secara bertahap.
“Pelaku pasar menimbang dampak kelebihan pasokan global terhadap sanksi AS yang mengganggu arus minyak mentah Rusia,” ujar analis MUFG, Soojin Kim. Seorang pejabat senior Gedung Putih mengatakan Trump bersedia menandatangani legislasi sanksi Rusia selama dia tetap memegang otoritas akhir atas implementasinya. Trump sebelumnya mengatakan bahwa Partai Republik tengah menyusun RUU yang akan menjatuhkan sanksi terhadap negara mana pun yang berbisnis dengan Rusia, serta menambahkan bahwa Iran juga berpotensi masuk dalam daftar. “Legislasi sanksi Rusia yang tengah dibahas ini merupakan jenis sanksi sekunder yang dapat memberikan dampak nyata. Risiko hilangnya suplai Rusia menjadi faktor pendukung harga dan kini menjadi perhatian pasar,” kata Kilduff. Pelabuhan Novorossiysk di Rusia kembali melanjutkan aktivitas pengapalan minyak pada Minggu (16/11/2025) setelah dihentikan dua hari akibat serangan rudal dan drone Ukraina. Pengiriman dari Novorossiysk dan terminal Konsorsium Pipa Kaspia yang berdekatan—yang secara total memasok sekitar 2,2 juta barel per hari atau 2% dari suplai global—sempat dihentikan pada Jumat (14/11/2025), mendorong kenaikan harga minyak lebih dari 2% saat itu. Goldman Sachs memproyeksikan harga minyak akan melemah hingga 2026 seiring gelombang suplai baru yang menjaga pasar dalam kondisi surplus. Namun, Goldman Sachs mencatat harga minyak Brent berpotensi menembus US$70 per barel pada 2026/2027 jika produksi Rusia turun lebih dalam. Investor menunggu rilis data stok minyak AS dari American Petroleum Institute (API) yang dijadwalkan pada pukul 16.30 EDT (04.30 WIB).
Wall Street Lesu: Indeks S&P 500 Melemah untuk Hari Keempat Berturut-turut
Wall Street ditutup melemah, indeks S&P 500 mencatatkan penurunan untuk hari keempat karena kekhawatiran valuasi yang menghantam saham-saham teknologi besar dan proyeksi yang mengecewakan menekan Home Depot.
Selasa (18/11/2025), indeks Dow Jones Industrial Average ditutup turun 498,56 poin atau 1,07% menjadi 46.091,68, indeks S&P 500 melemah 55,08 poin atau 0,83% ke 6.617,33 dan indeks Nasdaq Composite melemah 275,23 poin atau 1,21% ke 22.432,85.
Laporan kuartalan dari perusahaan kecerdasan buatan dan pemimpin pasar Nvidia akan dirilis setelah bel perdagangan pada hari Rabu (19/11/2025). Musim laporan keuangan AS hampir berakhir, tetapi hasil Nvidia akan diawasi ketat oleh investor yang khawatir tentang keuntungan pasar yang terkait dengan antusiasme AI.
Saham Nvidia melemah pada perdagangan sesi ini.
Laporan pekerjaan AS bulan September akan dirilis pada hari Kamis setelah tertunda akibat penutupan pemerintah yang panjang. Survei pasar swasta sebelumnya menunjukkan pasar tenaga kerja yang mendingin.
Data hari Selasa menunjukkan jumlah warga Amerika yang menerima tunjangan pengangguran melonjak antara pertengahan September dan pertengahan Oktober.
Sementara itu, saham Home Depot turun setelah jaringan perbaikan rumah tersebut memberikan proyeksi laba setahun penuh yang mengecewakan dan meleset dari estimasi pendapatan kuartalan.
Selain Home Depot, pendapatan untuk periode pelaporan ini jauh lebih kuat dari yang diperkirakan. Pertumbuhan pendapatan tahunan untuk S&P 500 sekarang berada di angka 16,9%, jauh di atas 8,8% yang diperkirakan pada awal Oktober, menurut data LSEG terbaru.
"Anda mengalami koreksi sentimen yang masif selama periode di mana pendapatan mungkin melampaui ekspektasi bullish, namun, masih ada begitu banyak ketakutan yang beredar di pasar," kata Marta Norton, kepala strategi investasi di penyedia layanan pensiun dan kekayaan Empower.
Kekhawatiran atas valuasi yang tinggi dan menurunnya ekspektasi penurunan suku bunga pada bulan Desember telah menyebabkan penurunan saham-saham AS, dengan S&P 500 turun dari level tertingginya di bulan Oktober.
S&P 500 dan Nasdaq keduanya ditutup di bawah rata-rata pergerakan 50 hari mereka pada hari Senin, sebuah ambang batas teknis yang penting, untuk pertama kalinya sejak akhir April.
Keretakan di Internal The Fed Mencuat, Arah Suku Bunga Kian Tak Pasti
Pembuat kebijakan di Federal Reserve (The Fed) kini terbelah dalam menentukan arah suku bunga, menandai berakhirnya era konsensus yang selama ini menjadi ciri kepemimpinan Jerome Powell.
Perpecahan itu kembali terlihat pada keputusan akhir Oktober, ketika The Fed memangkas suku bunga seperempat poin. Dua pejabat memilih berseberangan: satu ingin suku bunga tetap, sementara satu lainnya menginginkan pemangkasan lebih besar.
Situasi dengan dua dissenting votes berlawanan ini terakhir terjadi pada 2019.
Perbedaan pandangan makin menonjol dalam berbagai pidato publik para pejabat The Fed belakangan ini. Para analis menilai dinamika ini mencerminkan ketidakpastian ekonomi Amerika Serikat, terutama terkait dampak kebijakan perdagangan Presiden Donald Trump.
Di satu sisi, sebagian pejabat meyakini tarif bisa mendorong inflasi sehingga fokus harus tetap pada pengendalian harga. Di sisi lain, ada yang menilai pasar tenaga kerja melemah dan pemangkasan suku bunga perlu dipercepat.
Ekonom LHMeyer, Derek Tang, menilai perpecahan ini dapat berdampak pada efektivitas dan kredibilitas The Fed. Ia bahkan memperingatkan kemungkinan The Fed bertransformasi seperti Mahkamah Agung, dengan pola suara yang terbentuk oleh garis ideologis.
Sebagai Ketua The Fed sekaligus pimpinan komite penentu suku bunga, Powell menghadapi situasi paling menantang sepanjang masa jabatannya.
Sejak era Ben Bernanke, peran Ketua The Fed semakin kuat dalam membangun kesepakatan lewat komunikasi intensif dengan tujuh anggota Dewan Gubernur dan 12 presiden bank sentral regional. Namun, menurut pengamat lama The Fed, Jon Hilsenrath, keretakan kali ini muncul di luar kendali Powell.
Dalam konferensi pers usai keputusan Oktober, Powell mengakui adanya “perbedaan pandangan yang sangat kuat” di internal. Dissent diperkirakan berlangsung hingga masa jabatannya berakhir pada Mei mendatang.
Ketidakpastian itu membuat pelaku pasar kesulitan membaca arah kebijakan, dengan probabilitas pemangkasan suku bunga Desember masih setara lemparan koin.
Kondisi ekonomi AS kini jauh lebih rumit dibanding masa pandemi 2020 atau lonjakan inflasi 2022, ketika arah kebijakan relatif jelas. Namun, menurut Hilsenrath, perbedaan pandangan dapat sekaligus membawa manfaat karena mencegah keputusan ekstrem yang bisa mengguncang ekonomi atau sistem keuangan.
Di tengah perdebatan itu, asesmen ekonomi semakin sulit dilakukan setelah penutupan pemerintahan AS yang panjang sempat menghentikan publikasi data penting seperti inflasi dan ketenagakerjaan. Dengan data mulai mengalir kembali, arah kebijakan berikutnya sangat bergantung pada rilis selanjutnya.
Kelompok yang ingin menahan suku bunga sebagian besar terdiri dari presiden bank sentral regional. Presiden The Fed Kansas City, Jeffrey Schmid, menolak pemangkasan pada Oktober karena masyarakat di wilayahnya masih cemas soal kenaikan biaya hidup.
Presiden The Fed St. Louis, Alberto Musalem, menilai ruang pelonggaran semakin sempit tanpa risiko kebijakan menjadi terlalu longgar. Presiden The Fed Boston, Susan Collins, juga menyatakan kehati-hatian, menilai suku bunga perlu dipertahankan pada level saat ini untuk menyeimbangkan risiko inflasi dan ketenagakerjaan.
Sebaliknya, kelompok yang mendorong pemangkasan lebih agresif berpendapat tarif tidak akan memberi dampak inflasi yang menetap. Mereka juga menilai pasar tenaga kerja berisiko terjun bebas bila suku bunga tidak segera diturunkan.
Gubernur The Fed Stephen Miran, yang mengambil cuti dari posisinya sebagai kepala Dewan Penasihat Ekonomi Trump, menjadi salah satu suara paling vokal. Ia menolak pemangkasan seperempat poin pada Oktober dan mendukung pemangkasan setengah poin.
Menurutnya, tekanan suku bunga terhadap ekonomi lebih besar dari perkiraan, sementara inflasi diyakini akan melandai secara signifikan.
Miran sejalan dengan dua gubernur lain, Michelle Bowman dan Christopher Waller, yang sejak Juli mendorong pemangkasan suku bunga dengan alasan inflasi sudah cukup dekat dengan target 2% dan pasar tenaga kerja semakin rapuh.
Miran memperingatkan risiko resesi jika kebijakan moneter tetap terlalu ketat. Ia menegaskan tidak ada alasan mempertahankan sikap agresif jika kekhawatiran terhadap lonjakan inflasi sudah mereda.
Situasi Kian Memanas, Jepang Beri Peringatan Warganya yang Tinggal di China
Jepang telah memperingatkan warganya di China untuk meningkatkan tindakan pencegahan keamanan dan menghindari tempat keramaian, di tengah perselisihan yang semakin dalam antara dua ekonomi terbesar di Asia itu.
Ketegangan ini bermula atas komentar Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi Takaichi memicu pertikaian diplomatik paling serius dalam beberapa tahun terakhir. Bulan ini, Ia mengatakan kepada anggota parlemen Jepang bahwa serangan China terhadap Taiwan yang mengancam kelangsungan hidup dan memicu ketegangan lanjutan.
Seorang pejabat senior Jepang bertemu dengan mitranya di Beijing pada Selasa untuk mencoba meredam ketegangan, tetapi tidak ada terobosan Kementerian luar negeri China mengatakan telah menekan pada pertemuan itu agar Takaichi menarik kembali pernyataannya. Namun, juru bicara pemerintah Jepang, Minoru Kihara, menyatakan bahwa Tokyo tidak berminat untuk mengubahnya.
“Tidak mengubah posisi pemerintah yang sudah ada," kata Kihara pada konferensi pers pada hari Selasa (18/11/2025).
Beijing mengklaim Taiwan yang diperintah secara demokratis sebagai miliknya dan tidak mengesampingkan penggunaan kekuatan penggunaan kekuatan untuk mengambil alih pulau itu. Sementara pemerintah Taiwan menolak klaim Beijing tersebut.
Seorang diplomat Cina di Jepang menanggapi pernyataan Takaichi dengan memposting komentar bernada ancaman yang ditujukan kepadanya di media sosial. Hal itu menuai teguran keras dari Tokyo, meskipun gagal membendung komentar pedas terhadapnya di media pemerintah China.
Mengingat pemberitaan media di China, kedutaan besar Jepang di sana China pada hari Senin mengingatkan warganya untuk menghormati adat istiadat setempat dan Jepang meminta warganya untuk mewaspadai lingkungan sekitar mereka saat berada di luar rumah. Pemerintah meminta mereka untuk tidak bepergian sendirian dan ekstra hati-hati saat menemani anak-anak.
"Jika Anda melihat seseorang atau kelompok yang terlihat sedikit mencurigakan, jangan dekati mereka dan mencurigakan, jangan dekati mereka dan segera tinggalkan area tersebut," kata kedutaan dalam pemberitahuannya.
Disisi lain, Beijing juga telah mendesak warganya untuk tidak melakukan perjalanan ke sana. Padahal warga China merupakan jumlah terbesar dari semua wisatawan ke Jepang. JUmlahnya hampir seperempatnya.
Imbas insiden ini saham-saham yang berhubungan dengan pariwisata di Jepang jatuh karena berita tersebut.
Lebih dari 10 maskapai penerbangan Cina, seperti Air China, China Eastern Airlines dan China Southern Airlines, telah menawarkan menawarkan pengembalian uang untuk rute-rute menuju Jepang hingga 31 Desember, sementara Sichuan Airlines telah membatalkan rencana untuk rute Chengdu-Sapporo hingga setidaknya sampai Maret, kata media pemerintah.
Distributor film juga telah menangguhkan pemutaran setidaknya setidaknya dua film Jepang di Cina. Semula pemutaran beberapa film Jepang yang awalnya akan dirilis dalam beberapa minggu mendatang, seperti film animasi Crayon Shin-chan the Movie: Super Hot! Scorching Kasukabe Dancers dan film adopsi manga yang berjudul "Cells at Work!" tidak akan dimulai di daratan China sesuai jadwal.
Selain pariwisata, Jepang sangat bergantung pada China untuk pasokan mineral penting yang digunakan dalam barang-barang dari elektronik hingga
"Jika kita terlalu bergantung pada negara yang menggunakan pemaksaan ekonomi pada saat ada sesuatu yang tidak disukainya, itu menciptakan risiko tidak hanya untuk rantai pasokan tetapi juga untuk pariwisata," Menteri Keamanan Ekonomi Jepang, Kimi Onoda, mengatakan pada konferensi pers.
"Kita perlu menyadari bahwa itu berbahaya secara ekonomi ekonomi bergantung pada suatu tempat yang memiliki risiko seperti itu," tambahnya.
Namun, Menteri Perdagangan Jepang Ryosei Akazawa mengatakan belum ada belum ada perubahan khusus dalam langkah-langkah kontrol ekspor China pada tanah jarang dan bahan lainnya.
Kepala tiga federasi bisnis Jepang bertemu dengan Takaichi Takaichi pada hari Senin malam dan mendesak dialog untuk menyelesaikan ketegangan diplomatik
"Stabilitas politik adalah prasyarat untuk pertukaran ekonomi," kata Yoshinobu, Ketua lobi bisnis terbesar di Jepang kepada wartawan setelah pertemuan tersebut.
Korut Kecam Rencana Pembuatan Kapal Selam Nuklir Korsel
Korea Utara pada Selasa memperingatkan bahwa rencana Korea Selatan untuk membangun kapal selam bertenaga nuklir dengan persetujuan Amerika Serikat dapat memicu “efek domino nuklir” di kawasan.
Peringatan tersebut muncul setelah Korea Selatan dan Amerika Serikat pada Jumat merilis rincian kesepakatan yang dicapai antara Presiden Lee Jae Myung dan Presiden Donald Trump dalam pertemuan puncak bulan lalu.
Kesepakatan itu mencakup komitmen kedua negara untuk melucuti senjata nuklir Korea Utara.
Sebagai bagian dari kesepakatan tersebut, Amerika Serikat memberikan lampu hijau bagi Korea Selatan untuk mengembangkan kapal selam serang bertenaga nuklir, ambisi strategis yang telah lama diinginkan Seoul.
Dalam laporan pada Selasa, kantor berita resmi Korea Utara, KCNA, mengatakan bahwa kesepakatan tersebut mengungkapkan “warna asli dari kehendak konfrontatif AS dan Korea Selatan untuk tetap bermusuhan terhadap Korea Utara”.
KCNA menambahkan bahwa komitmen tersebut, bersama serangkaian latihan militer gabungan berskala besar antara keduanya, menimbulkan tantangan serius bagi keamanan Korea Utara dan memperburuk ketegangan kawasan.
Korea Utara juga menuduh Seoul diam-diam memajukan “ambisi lama untuk memiliki senjata nuklir” yang menurut mereka berpotensi memicu “fenomena domino nuklir” dan memanaskan perlombaan senjata di Asia Timur.
Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung sebelumnya mengatakan bahwa kapal selam bertenaga nuklir sangat penting untuk mempertahankan kesiapan militer menghadapi kekuatan angkatan laut China serta ancaman serius dari upaya Korea Utara mengembangkan kapal selam bertenaga nuklirnya sendiri.
Namun, juru bicara kantor kepresidenan Korsel, Kang Yu-jung, menegaskan pada Selasa bahwa Seoul tidak memiliki niat bermusuhan terhadap Pyongyang. Ia menyebut kerja sama dengan AS dilakukan semata-mata untuk melindungi kepentingan keamanan nasional.
Menurut Hong Min, analis Korea Utara di Korea Institute for National Unification, pernyataan KCNA tersebut menunjukkan bahwa Pyongyang tetap enggan berdialog dengan Washington selama AS belum mengakui Korea Utara sebagai negara bersenjata nuklir.
Sementara itu, Presiden AS Donald Trump menegaskan dirinya siap bertemu dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un. Keduanya bertemu tiga kali pada masa jabatan pertama Trump untuk merundingkan kesepakatan nuklir, tetapi gagal mencapai kesepakatan akhir.
China Batalkan Ratusan Ribu Penerbangan ke Jepang akibat Ketegangan soal Taiwan
Ketegangan diplomatik antara China dan Jepang terkait pernyataan Tokyo soal Taiwan menyebabkan gelombang pembatalan besar-besaran penerbangan dari China ke Jepang, dengan estimasi mencapai ratusan ribu tiket dibatalkan hanya dalam tiga hari.
Krisis bermula setelah Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi menyatakan bahwa Jepang dapat terlibat secara militer jika China menyerang Taiwan. Pernyataan tersebut memicu kemarahan Beijing dan mendorong pemerintah China mengeluarkan peringatan kepada warganya dan mahasiswa yang berencana bepergian ke Jepang.
Sedikitnya tujuh maskapai China, termasuk tiga maskapai milik negara, menawarkan pembatalan gratis bagi penumpang dengan rencana perjalanan ke Jepang.
Analis penerbangan Hanming Li menyebutkan bahwa data keberangkatan menunjukkan sekitar 500.000 penerbangan dibatalkan antara 15–17 November.
Media China Jimu News melaporkan:
Sichuan Airlines membatalkan seluruh penerbangan antara Chengdu dan Sapporo dari Januari hingga akhir Maret
Spring Airlines membatalkan sejumlah penerbangan ke Jepang
Kedua maskapai menyebut “alasan perencanaan perusahaan”.
China merupakan pasar wisata terbesar kedua bagi Jepang, sementara mahasiswa China, berjumlah sekitar 120.000 orang tahun lalu menjadi porsi terbesar mahasiswa asing di Jepang. Saham sektor ritel dan perjalanan di Jepang merosot pada Senin akibat kebijakan pembatalan tersebut.
Li mengatakan pembatalan ini merupakan yang terbesar sejak awal pandemi Covid-19, namun dampaknya terhadap industri aviasi domestik China diperkirakan kecil.
Penangguhan Visa dan Pembatalan Acara Budaya
Pembatalan penerbangan hanyalah salah satu langkah balasan ekonomi China.
Seorang operator biro perjalanan mengatakan bahwa mereka menghentikan pemrosesan visa perjalanan individu ke Jepang, sementara laporan lain menyebut beberapa acara pertukaran budaya China-Jepang juga dibatalkan.
Di sektor hiburan, distributor film di China menunda penayangan setidaknya dua film Jepang. Media pemerintah China mengklaim penjualan tiket film Jepang Demon Slayer: Infinity Castle turun tajam akibat “ketidakpuasan kuat” publik terhadap PM Takaichi.
Jepang Kirim Diplomat Senior ke Beijing
Kemarahan Beijing membuat kelompok bisnis Jepang khawatir. Para pemimpin industri bertemu PM Takaichi untuk mendesaknya menurunkan tensi.
“Stabilitas politik adalah prasyarat untuk hubungan ekonomi,” kata Yoshinobu Tsutsui, Ketua Keidanren (Federasi Bisnis Jepang).
Tokyo mengirim pejabat senior Kementerian Luar Negeri, Masaaki Kanai, ke Beijing pada Senin untuk bertemu mitranya dari China, Liu Jinsong.
Namun, Takaichi menolak mencabut pernyataannya, tuntutan utama dari Beijing meskipun pemerintah Jepang menegaskan bahwa kebijakan negara tersebut terhadap Taiwan tetap tidak berubah.
Ia sebelumnya menyebut serangan terhadap Taiwan dapat menjadi ancaman eksistensial bagi Jepang, sehingga membuka peluang tindakan “pertahanan diri”.
Kekhawatiran Beijing dan Implikasi Keamanan
Kemungkinan keterlibatan Jepang dalam konflik Taiwan menjadi kekhawatiran utama Beijing.
Amerika Serikat, pendukung utama Taiwan, tidak berkewajiban untuk membela pulau itu.
Namun, Traktat Keamanan AS–Jepang mengharuskan kedua negara saling membela bila salah satu diserang di wilayah Jepang. Dengan demikian, jika Jepang terlibat, maka keterlibatan militer AS hampir pasti terjadi.
Warga Jepang Diimbau Waspada di China
Media pemerintah China memberikan liputan luas terhadap perselisihan ini, memicu gelombang nasionalisme di media sosial.
Pemerintah Jepang telah memperingatkan warganya yang berada di China untuk meningkatkan kewaspadaan, menghindari kerumunan, serta menghormati kebiasaan lokal.
Pada 2023, sekitar 100.000 warga Jepang tinggal di China.
Menteri Kabinet Jepang Minoru Kihara mengatakan peringatan tersebut dikeluarkan karena meningkatnya sentimen anti-Jepang di media China.
Kedutaan Besar Jepang di Beijing juga meminta warganya tidak bepergian sendirian dan meningkatkan kehati-hatian, terutama saat bepergian dengan anak-anak.
Trump Gelar Penyambutan Meriah untuk MBS, Bahas Penjualan F-35 dan Investasi Saudi
Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan menggelar penyambutan meriah bagi penguasa de facto Arab Saudi, Putra Mahkota Mohammed bin Salman (MBS), pada Selasa.
Kunjungan ini diperkirakan akan mempercepat penjualan jet tempur F-35 serta membuka jalan bagi berbagai kesepakatan bisnis dengan kerajaan tersebut.
Kedatangan MBS ini merupakan kunjungan pertama ke Amerika Serikat sejak 2018, setelah pembunuhan jurnalis Saudi dan kritikus pemerintah, Jamal Khashoggi, di Istanbul yang memicu kecaman internasional.
Intelijen AS menyimpulkan bahwa MBS menyetujui operasi untuk menangkap atau membunuh Khashoggi. Putra Mahkota membantah memberikan perintah langsung, tetapi mengakui bertanggung jawab sebagai pemimpin de facto kerajaan.
Penyambutan hangat yang disiapkan Gedung Putih menandai pemulihan hubungan bilateral setelah ketegangan mendalam akibat pembunuhan tersebut.
Agenda Diplomasi Sehari Penuh
Dalam rangkaian kegiatan diplomatik di Washington, MBS akan:
Mengadakan pertemuan dengan Trump di Oval Office,
Menghadiri makan siang di Cabinet Room,
Menghadiri makan malam resmi black-tie pada malam harinya.
Trump berharap dapat menindaklanjuti janji investasi Saudi senilai US$600 miliar yang disampaikan saat ia berkunjung ke Riyadh pada Mei lalu. Seorang pejabat senior Gedung Putih mengatakan kepada Reuters bahwa sejumlah kesepakatan AS–Saudi di sektor teknologi, manufaktur, pertahanan, dan lainnya akan diumumkan.
Trump juga mengatakan pada Senin bahwa AS "akan menjual" F-35 kepada Saudi, yang telah mengajukan permintaan pembelian 48 unit jet tempur canggih tersebut.
Penjualan F-35: Pergeseran Kebijakan Besar
Jika disetujui, ini akan menjadi penjualan F-35 pertama AS ke Arab Saudi, sekaligus menandai perubahan besar dalam kebijakan pertahanan AS.
Kesepakatan ini dapat mengubah keseimbangan militer di Timur Tengah, mengingat Israel selama ini menjadi satu-satunya negara di kawasan yang memiliki F-35 sebagai bagian dari kebijakan AS untuk menjaga “keunggulan militer kualitatif” Israel.
Selain alutsista, MBS juga mengejar:
Jaminan keamanan dari AS
Akses teknologi kecerdasan buatan (AI)
Kemajuan perundingan program nuklir sipil Saudi
“Orang-orang Saudi akan membelanjakan banyak uang besok di Amerika Serikat,” ujar pejabat senior Gedung Putih.
Dennis Ross, mantan negosiator AS dan kini analis di Washington Institute, mengatakan Trump ingin membangun hubungan strategis menyeluruh dengan Riyadh agar Saudi tidak semakin mendekat ke China.
“Presiden Trump percaya semua langkah ini mengikat Saudi lebih erat dengan AS—dari isu keamanan hingga keuangan, AI, dan energi,” kata Ross.
Trump juga diperkirakan akan menekan MBS untuk bergabung dengan Abraham Accords dan menormalisasi hubungan dengan Israel.
Namun Saudi enggan mengambil langkah besar tersebut tanpa kejelasan jalan menuju negara Palestina, isu yang semakin terpinggirkan di tengah perang Gaza.
Trump sebelumnya menengahi kesepakatan Abraham Accords antara Israel dan Bahrain, UEA, Maroko, serta Sudan pada 2020. Dalam beberapa pekan terakhir, Kazakhstan juga sepakat bergabung.
Bagi Trump, keterlibatan Saudi dianggap sebagai kunci perdamaian Timur Tengah yang lebih luas.
“Sangat penting bagi presiden bahwa Saudi bergabung selama masa jabatannya. Karena itu, tekanannya terus meningkat,” ujar pejabat Gedung Putih tersebut.
Menurut Jonathan Panikoff, mantan pejabat intelijen AS, Trump tetap akan mendorong normalisasi Israel–Saudi. Namun kurangnya kemajuan pada isu tersebut tidak akan menghalangi terbentuknya pakta keamanan baru AS–Saudi.
“Keinginan Trump mendapatkan investasi besar Saudi di AS dapat membantu memperkuat hubungan pertahanan, meskipun negosiasi normalisasi Israel–Saudi belum bergerak,” ujar Panikoff, kini di Atlantic Council.
Taiwan Menahan Warga China Atas Dugaan Spionase
Taiwan mengatakan telah menahan seorang warga negara China atas dugaan spionase setelah menggagalkan rencana untuk membujuk personel militer yang masih aktif dan pensiunan untuk mengumpulkan informasi rahasia.
Mengutip Reuters, Selasa (18/11/2025), Taiwan telah mengeluh bahwa Beijing telah meningkatkan upaya mata-matanya di pulau itu, termasuk di kantor kepresidenan, dan telah mengambil tindakan tegas untuk mencoba menghentikannya.
Biro Investigasi Kementerian Kehakiman mengatakan bahwa seorang warga negara China dengan status penduduk Hong Kong, yang diidentifikasi hanya dengan nama keluarganya Ding, telah bertindak atas instruksi militer China untuk mengumpulkan informasi rahasia.
Ding, yang mengunjungi Taiwan dengan dalih kegiatan bisnis atau pariwisata, merekrut dua pensiunan perwira militer sebagai anggota inti kelompok mata-mata untuk kemudian merekrut personel yang masih aktif, kata biro tersebut.
Ding, bersama enam orang lainnya, kini telah ditahan, tambahnya.
Kementerian tersebut tidak memberikan rincian lebih lanjut, termasuk kapan tepatnya Ding ditahan atau jenis kelamin mereka.
Tidak dapat segera diidentifikasi perwakilan hukum atau keluarga yang bersedia memberikan komentar. Kantor Urusan Taiwan China juga tidak segera menanggapi permintaan komentar.
Kasus ini tidak biasa karena Ding benar-benar datang ke Taiwan, mengingat sebelumnya China umumnya menggunakan "kolaborator lokal" untuk melakukan kegiatan mata-mata mereka, kata biro tersebut.
Dalam pernyataan terpisah, Kementerian Pertahanan Taiwan mengatakan bahwa dua perwira yang masih bertugas telah didakwa sebagai bagian dari penyelidikan yang sama.
"Mengingat situasi keamanan saat ini, komunis China tidak pernah berhenti dalam upaya mereka untuk menyusup dan melemahkan Taiwan dan secara aktif mengembangkan organisasi di pulau itu," kata kementerian tersebut.
"Kementerian mengutuk keras tindakan pengkhianatan sejumlah kecil perwira dan tentara yang melanggar kewajiban kesetiaan mereka."
China telah meningkatkan tekanan militernya terhadap Taiwan dalam beberapa tahun terakhir, termasuk mengadakan latihan perang.
Beijing tidak pernah meninggalkan penggunaan kekuatan untuk membawa Taiwan di bawah kendalinya.
Pemerintah di Taipei dengan tegas menolak klaim kedaulatan China dan berjanji untuk mempertahankan demokrasi dan kebebasannya.
Dari Diplomasi ke Ancaman: China Babat Jepang dengan Senjata Ekonomi
China meningkatkan konfrontasinya dengan Jepang atas komentar Perdana Menteri Sanae Takaichi mengenai Taiwan, dengan media pemerintah mengancam langkah balasan besar setelah peringatan perjalanan Beijing memunculkan potensi retribusi ekonomi.
Melansir Bloomberg, Yuyuantantian—akun media sosial yang terhubung dengan lembaga penyiaran pemerintah China dan sering digunakan sebagai sinyal arah kebijakan resmi—menerbitkan komentar akhir pekan lalu yang memperingatkan bahwa Beijing “telah menyiapkan langkah balasan substantif.”
Postingan itu menyinggung kemungkinan sanksi, penghentian hubungan ekonomi, diplomatik, dan militer, serta pembatasan perdagangan sebagai bentuk pembalasan.
Beberapa jam setelah postingan tersebut, pesan itu diperkuat melalui artikel yang ditulis oleh akademisi yang terafiliasi dengan negara, yang memperingatkan bahwa jika militer Jepang ikut campur dalam konflik di Selat Taiwan, “seluruh negara akan berisiko menjadi medan perang.”
Krisis diplomatik ini pecah setelah Takaichi menyampaikan bahwa penggunaan kekuatan militer dalam konflik Taiwan dapat dikategorikan sebagai “situasi yang mengancam kelangsungan hidup,” sebuah klasifikasi yang memberikan dasar hukum bagi Jepang untuk mendukung negara-negara sahabat yang memilih merespons.
China sangat sensitif terhadap komentar terkait Taiwan—pulau berpemerintahan sendiri yang ingin diintegrasikan kembali suatu hari nanti, dengan kekuatan jika diperlukan.
Ketegangan ini berpotensi membatalkan kemajuan hubungan bilateral yang terjadi beberapa minggu sebelumnya, tidak lama setelah Takaichi bertemu Presiden China, Xi Jinping dan menyepakati peningkatan hubungan. Perselisihan ini juga mengancam dunia bisnis di antara dua mitra dagang besar tersebut, setelah China memperingatkan wisatawan dan pelajar mengenai meningkatnya risiko di Jepang.
Langkah tersebut menempatkan jutaan wisatawan Tiongkok — sekitar seperempat total pengunjung Jepang setiap tahun — dalam posisi terancam, memicu penurunan saham perusahaan sektor pariwisata, termasuk perusahaan kosmetik besar Shiseido Co. yang anjlok 9% pada Senin. Hong Kong juga memperbarui imbauan perjalanan ke Jepang.
Jepang mengirim diplomat senior ke China pada Senin dalam upaya meredakan ketegangan, menurut laporan NHK, mengutip pejabat tinggi Kementerian Luar Negeri Jepang.
KTT G-20 mendatang di Afrika Selatan pekan ini dapat menjadi kesempatan bagi Takaichi untuk bertemu Perdana Menteri China Li Qiang, meskipun juru bicara Kementerian Luar Negeri China mengatakan tidak ada rencana pertemuan.
“Ini soal menetapkan batasan sejak awal masa jabatan Takaichi, mencegah negara lain melakukan retorika serupa, dan mendorong Tokyo agar tidak mengambil langkah lanjutan,” kata Jennifer Welch dari Bloomberg Economics. “Jepang adalah target yang relatif mudah dan sektor pariwisata adalah tuas yang gampang ditekan.”
Takaichi sejauh ini tetap mempertahankan komentarnya mengenai Taiwan, sementara Tokyo menegaskan sikapnya tidak berubah dari pemerintahan sebelumnya. Senin ini, Sekretaris Kabinet Jepang Minoru Kihara menyebut peringatan perjalanan China sebagai tindakan yang tidak dapat diterima.
Ketegangan China dengan Jepang muncul tidak lama setelah Eropa menyambut kunjungan wakil presiden Taiwan—kunjungan pertama sejak 2002 di luar transit—yang memicu kemarahan Beijing. Hal ini terjadi di tengah gelombang diplomasi Taiwan–Uni Eropa yang berlawanan dengan strategi isolasi Beijing terhadap pusat industri semikonduktor global tersebut.
Bagi Tokyo, taruhannya besar. China adalah mitra dagang terbesar Jepang, dan komentar Yuyuantantian secara eksplisit menyebutkan bahwa produsen Jepang sangat bergantung pada impor material penting dari China. Perselisihan sebelumnya pada 2012 terkait sengketa wilayah menyebabkan boikot barang Jepang selama berbulan-bulan dan berdampak pada perdagangan.
Reaksi Taiwan
Melansir South China Morning Post, Taipei, yang biasanya berhati-hati dalam isu sensitif kawasan, kali ini mengambil posisi keras terhadap Beijing.
Menyebut respons Beijing sebagai bentuk “serangan hibrida terhadap Tokyo” dan “tamparan bagi perdamaian serta stabilitas Indo-Pasifik”, pemimpin Taiwan William Lai Ching-te pada Senin mendesak Beijing agar “menahan diri dan menghindari menjadi pembuat onar regional”.
Ia mengatakan bahwa Washington menganggap pernyataan Takaichi berkontribusi pada keamanan regional dan menegaskan bahwa proses politik Jepang harus dihormati.
Menteri Luar Negeri Taiwan Lin Chia-lung juga menyatakan bahwa posisi Takaichi sejalan dengan pandangan strategis mendiang PM Jepang Shinzo Abe, yang pernah menegaskan bahwa keamanan Taiwan juga berarti keamanan Jepang.
Konflik diplomatik antara China dan Jepang kini berkembang menjadi potensi perang ekonomi. China menggunakan instrumen tekanan non-militer—pariwisata, perdagangan, dan opini publik—untuk memberi sinyal bahwa komentar Jepang mengenai Taiwan melewati batas toleransi politik Beijing. Risiko bagi pasar dan geopolitik cukup besar: hubungan dagang utama Asia bisa terganggu, sentimen anti-Jepang di China dapat meningkat, dan sektor pariwisata serta manufaktur Jepang mungkin terdampak paling cepat. Situasi ini juga menunjukkan bahwa Taiwan semakin menjadi garis pemisah strategis dalam kompetisi geopolitik Asia.
Iran Ungkap Bukti IAEA Bocorkan Info Fasilitas Nuklir ke Israel
Wakil Presiden Iran sekaligus Presiden Organisasi Tenaga Atom Iran, Mohammad Eslami, pada Ahad (16/11/2025) mengatakan bahwa dirinya yakin Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) telah membocorkan informasi fasilitas nuklir kepada Israel. Alasannya, situs nuklir pertama Iran yang diserang Israel pada Juni adalah pabrik produksi bahan bakar untuk reaktor penelitian nuklir yang lokasinya hanya diketahui pemerintah Iran dan IAEA.
“Situs pertama yang diserang Israel adalah pabrik yang memproduksi bahan bakar untuk Reaktor Teheran … Informasi mengenai fasilitas itu telah kami sampaikan kepada IAEA,” kata Eslami dalam sebuah konferensi di Teheran.
“Kami memiliki ruang uji coba di gedung tersebut, dan ruangan itu dilengkapi dengan bantuan IAEA. Ruangan itulah yang menjadi sasaran serangan. Bagaimana mungkin serangan setepat itu terjadi tanpa penyalahgunaan informasi dari IAEA?” ujarnya melanjutkan.
Eslami mengatakan, serangan terhadap fasilitas nuklir menandakan sebuah peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah sains Iran. Dia menambahkan, bahwa Iran memiliki bukti-bukti lengkap membuktikan cara serangan, aktor-aktor yang terlibat, dan motif serangan.
Kepada Al-Masirah dilansir Mehr News, Eslami menggambarkan serangan terhadap program nuklir damai Iran sebagai 'kejahatan nyata' terhadap kehendak suatu bangsa yang mempertahankan hak-haknya atas pengetahuan di bidang nuklir meski diancam dan ditekan oleh pihak luar. Ia menegaskan, serangan Israel dan AS pada Juni tak akan membuat Iran menyerahkan hak-hak atas program nuklirnya.
Eslami melanjutkan, bahwa Iran akan tetap mempertahankan program nuklirnya terlepas dari kemungkinan terbitnya resolusi apapun jelang rapat Dewan Gubernur IAEA dalam waktu dekat. "Kami akan melanjutkan jalan yang telah kami pilih," kata Eslami,
"Kebijakan dalam bekerja sama dengan IAEA adalah bahwa masa 10 tahun dari Resolusi 2231 telah kedaluwarsa pada Oktober 2025. Iran telah memenuhi kewajibannya. IAEA hanya harus memonitor program kami di bawah kerangka kerja (resolusi) itu."
Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan bahwa saat ini "tidak ada kemungkinan" bernegosiasi dengan AS. Ia beralasan, hingga kini tidak. ada pendekatan yang konstruktif dan positif dari Washington.
Dalam sebuah wawancara dengan Pusat Informasi Pemerintah Iran, dilansir Mehr News, pekan lalu, Araghchi mengatakan, bahwa saat ini pembicaraan negosiasi dengan AS tidak dimungkinkan karena Iran tidak melihat adanya sikap positif dari AS. Dia menegaskan bahwa Iran selalu siap bernegosiasi hanya pada diskusi didasari atas persamaan derajat dan keutungan bersama.
Araghchi mengatakan, Iran akan mempertimbangkan dimulainya lagi negosiasi jika AS menunjukkan kesiapan terhadap sebuah dialog yang dbiangun berdasarkan pijakan yang setara bertujuan untuk sebuah kesepakatan saling menguntungkan.
"Kapan saja Amerika siap untuk sebuah negosiasi dalam asas persamaan derajat dan mengejar kepentingan bersama, pembicaraan seperti itu bisa dimungkinkan terjadi dan Iran akan mengujinya," kata Araghchi.
Pada 13 Juni, Israel melancarkan operasi militer terhadap Iran dengan menargetkan fasilitas nuklir, komandan militer, fisikawan nuklir terkemuka, serta pangkalan udara, setelah menuduh Iran menjalankan program nuklir militer rahasia. Iran membantah tuduhan tersebut.
Selama 12 hari, Iran dan Israel saling melancarkan serangan, yang kemudian disusul oleh Amerika Serikat yang menyerang fasilitas nuklir Iran pada 22 Juni. Teheran membalas dengan menyerang Pangkalan Udara Al Udeid milik AS di Qatar, kemudian menyatakan bahwa Iran tidak berniat meningkatkan eskalasi konflik lebih lanjut.
Presiden AS Donald Trump pada 23 Juni mengatakan bahwa Israel dan Iran telah sepakat untuk melakukan gencatan senjata guna mengakhiri “perang 12 hari” tersebut.
Pada Kamis (6/11/2025), Trump kepada wartawan di Gedung Putih mengeklaim AS terlibat penuh dalam serangan terhadpa Iran. "Israel menyerang dulu. Serangan itu sangat sangat kuat. Saya sangat terlibat (memimpin) atas (serangan) itu."
Nyaris 100 Warga Palestina Dibunuh di Penjara Israel
Data Israel menunjukkan setidaknya 98 warga Palestina meninggal dalam tahanan sejak Oktober 2023. Jumlah korban sebenarnya kemungkinan jauh lebih tinggi karena ratusan orang yang ditahan di Gaza hilang, kata sebuah kelompok hak asasi manusia yang berbasis di Israel.
Dokter untuk Hak Asasi Manusia – Israel (PHRI) melacak kematian yang disebabkan oleh kekerasan fisik, kelalaian medis dan kekurangan gizi untuk sebuah laporan baru, menggunakan permintaan kebebasan informasi, laporan forensik dan wawancara dengan pengacara, aktivis, kerabat dan saksi.
Otoritas Israel hanya memberikan data komprehensif untuk delapan bulan pertama perang. Selama periode ini, angka resmi menunjukkan tingkat korban yang belum pernah terjadi sebelumnya di antara para tahanan Palestina, rata-rata satu kematian setiap empat hari.
Militer terakhir memperbarui data mengenai kematian dalam tahanan pada bulan Mei 2024, dan Layanan Penjara Israel (IPS) pada bulan September 2024. Peneliti PHRI mengidentifikasi 35 kematian lainnya dalam tahanan setelah tanggal tersebut dan mengonfirmasinya kepada pihak berwenang Israel.
Meskipun jumlah total kematian yang tercatat secara signifikan lebih tinggi dibandingkan perkiraan baru-baru ini, angka tersebut kemungkinan besar gagal untuk menggambarkan seluruh kerugian warga Palestina, kata Naji Abbas, direktur departemen tahanan dan tahanan di PHRI.
“Meskipun kami memberikan bukti mengenai jumlah kematian yang lebih tinggi dibandingkan [yang dilaporkan sebelumnya], hal ini bukanlah gambaran keseluruhan,” katanya. “Kami yakin masih ada orang yang meninggal dalam tahanan yang belum kami ketahui.”
Di tengah situasi di Gaza, Israel telah bertubi-tubi dituding melecehkan dan melakukan kekerasan terhadap tahanan Palestina.
Data rahasia Israel menunjukkan mayoritas tahanan Palestina dari Gaza yang meninggal di penjara adalah warga sipil, menurut penyelidikan paralel yang dilakukan oleh Guardian, majalah Israel-Palestina +972 Magazine, dan outlet berbahasa Ibrani Local Call.
Pada Mei tahun ini, database intelijen militer melacak semua pejuang Hamas dan Jihad Islam Palestina di Gaza, yang berisi lebih dari 47.000 orang yang disebutkan namanya, dan hanya mencatat 21 kematian dalam tahanan. Pada saat itu, 65 warga Palestina dari Gaza telah tewas di penjara.
Angka kematian dalam penahanan mencakup “tahanan keamanan”, sebuah kategori yang mencakup warga sipil dari Gaza yang ditahan tanpa dakwaan atau diadili dan tahanan dari Tepi Barat yang diduduki. Tiga dari korban tewas adalah warga Palestina yang memiliki kewarganegaraan atau tempat tinggal di Israel.
Kekerasan fisik, penyiksaan dan pelecehan lainnya terhadap warga Palestina telah menjadi hal yang normal di sistem penjara Israel selama dua tahun perang, dimana menteri keamanan nasional sayap kanan, Itamar Ben-Gvir, membual tentang jatah kelaparan dan penjara bawah tanah yang menahan warga Palestina yang tidak pernah mendapat sinar matahari.
Semua tahanan dan mantan tahanan serta pelapor militer Israel diduga melakukan pelanggaran sistemik terhadap hukum internasional.
Kekejaman yang dilembagakan ini terjadi seiring dengan peningkatan jumlah kematian yang tercatat di setidaknya 12 fasilitas sipil dan militer di Israel. Pada dekade sebelum perang, rata-rata terjadi dua atau tiga kematian dalam setahun.
"Ini bukan hanya kasus individual di sana-sini. Ini adalah kasus yang sistemik dan akan terus berlanjut," kata Abbas, sebagian karena ada budaya impunitas yang hampir total atas pembunuhan dan penganiayaan terhadap warga Palestina.
Hanya satu kasus penyerangan terhadap tahanan yang telah diadili, dan tentara tersebut dijatuhi hukuman tujuh bulan. Upaya untuk mengadili orang lain atas serangan keji termasuk kekerasan seksual menyebabkan protes sayap kanan dan penangkapan pengacara militer terkemuka Israel, dan para tersangka kini menuntut agar tuduhan terhadap mereka dibatalkan.
“Meskipun ada banyak kematian, dalam dua tahun terakhir tidak ada seorang pun yang ditangkap,” kata Abbas. “Tidak ada tuduhan atas pembunuhan apa pun.
“Sementara kebijakan ini diterapkan, setiap warga Palestina yang ditahan berada dalam bahaya, bahkan mereka yang sehat, bahkan mereka yang tidak memiliki masalah kesehatan.”
Beberapa kematian dalam tahanan menjadi perhatian besar, termasuk Adnan al-Bursh (50 tahun), yang merupakan kepala ortopedi di rumah sakit al-Shifa, dan meninggal di penjara Ofer setelah empat bulan ditahan.
Seorang tahanan yang ditahan bersama Bursh bersaksi bahwa dia dibawa ke halaman oleh penjaga sesaat sebelum kematiannya, tampak terluka dan telanjang dari pinggang ke bawah. Jenazahnya belum dikembalikan ke Gaza.
Tahanan lainnya yang meninggal dalam tahanan Israel tetap tidak disebutkan namanya. Dinas Penjara dan militer memberikan kepada PHRI jumlah kematian dalam tahanan, dan sedikit rincian lainnya termasuk di mana mereka meninggal, namun tidak memberikan nama para tahanan.
Dalam 21 kasus, sebagian besar berasal dari Gaza, PHRI tidak mampu mencocokkan beberapa rincian yang diberikan oleh pihak berwenang dengan kematian yang dicatat oleh organisasi hak asasi manusia, baik melalui kesaksian dari tahanan yang dibebaskan atau pemberitaan di media.
Keluarga para tahanan mungkin juga tidak mengetahui kematian orang yang mereka cintai, karena Israel mempersulit pelacakan warga Palestina yang ditahan. Selama tujuh bulan pada awal perang, militer Israel menolak memberikan informasi dasar tentang status ribuan orang yang ditahan di Gaza, yang pada dasarnya menerapkan kebijakan penghilangan paksa, kata PHRI.
Sejak Mei 2024, mereka telah memberikan alamat email untuk menanyakan tentang warga Palestina di Gaza, namun hal ini hanya memberikan perbaikan sebagian dan terbatas. PHRI mencatat “kegagalan yang terus berlanjut dan kurangnya transparansi”.
Pengacara berulang kali diberitahu bahwa tidak ada catatan penangkapan klien mereka, meskipun hal itu telah didokumentasikan dengan baik. Selama enam bulan tahun lalu, pihak berwenang Israel memberikan tanggapan ini terhadap pertanyaan tentang status sekitar 400 orang, kata kelompok hak asasi manusia HaMoked.
Di antara tahanan paling terkenal adalah Hussam Abu Safiya, direktur rumah sakit Kamal Adwan di Gaza, yang ditahan dalam penggerebekan pada bulan Desember 2024. Selama seminggu militer Israel membantah menahannya, meskipun rekaman video menunjukkan tentara Israel membawanya ke dalam kendaraan.
Pengawasan media yang intens yang pada akhirnya membuat mereka mengakui penahanannya jarang terjadi, dan penolakan Israel untuk memberikan informasi yang jelas dan tepat waktu mengenai status para tahanan “memberikan alasan kuat untuk khawatir bahwa banyak dari mereka yang tidak lagi hidup”, kata laporan PHRI.
“Pelanggaran berat terhadap hukum internasional ini telah membuat upaya apa pun untuk menentukan cakupan penuh kebijakan Israel dalam membunuh warga Palestina yang ditahan, atau untuk menelusuri nasib banyak warga Palestina yang ditahan, menjadi sangat sulit, bahkan tidak mungkin.”