News Komoditi & Globa ( Senin, 29 September 2025 )
News Komoditi & Global
( Senin, 29 September 2025 )
Harga Emas Global Naik karena Data Inflasi Amerika Serikat (AS) Sesuai dengan Ekspektasi
Harga emas naik 0,53% ke level 3.759,86 per ons troi pada penutupan akhir pekan ini, Jumat (26/9/2025)
Harga emas menguat setelah data inflasi Amerika Serikat (AS) sesuai dengan ekspektasi, memperkuat spekulasi bahwa Federal Reserve akan melanjutkan pemangkasan suku bunga akhir tahun ini.
Sementara itu, harga emas berjangka AS untuk pengiriman Desember ditutup 1% lebih tinggi di $3.809.
"Data PCE bulanan sesuai, meskipun pendapatan dan pengeluaran pribadi sepersepuluh di atas ekspektasi. Tidak ada dari data ini yang akan menghalangi The Fed untuk melanjutkan pemangkasan suku bunga secara hati-hati pada pertemuan Oktober," kata Tai Wong, seorang pedagang logam independen seperti dikutip Reuters.
Data menunjukkan bahwa indeks harga Pengeluaran Konsumsi Pribadi (PCE) AS naik 2,7% year-on-year pada bulan Agustus, sejalan dengan ekspektasi para ekonom dalam jajak pendapat Reuters.
Investor sekarang melihat probabilitas 88% untuk pemangkasan suku bunga pada bulan Oktober dan peluang 65% untuk pemangkasan suku bunga berikutnya pada bulan Desember, menurut CME FedWatch Tool.
Pasar juga akan mencermati pernyataan dari Presiden The Fed Richmond, Thomas Barkin, dan Wakil Ketua The Fed, Michelle Bowman, di kemudian hari untuk mendapatkan petunjuk tentang sikap The Fed.
Emas, aset safe haven tradisional, biasanya diuntungkan oleh suku bunga yang lebih rendah. Di sisi perdagangan, Presiden Donald Trump mengumumkan putaran tarif baru untuk obat-obatan, truk, dan furnitur impor, yang berlaku efektif 1 Oktober.
Di antara logam lainnya, perak spot naik 2,6% menjadi US$ 46,41 per ons, mencapai level tertinggi dalam lebih dari 14 tahun, sementara paladium naik 2,8% menjadi US$ 1.284,77, menempatkannya di jalur untuk kenaikan mingguan.
Platinum naik 2,5% menjadi US$ 1.568,21, level tertinggi dalam lebih dari 12 tahun.
Para analis dan pedagang mencatat bahwa perak dan platinum mendapatkan momentum di tengah kenaikan harga emas, dengan investor beralih ke alternatif yang lebih terjangkau. "Janji Presiden Tiongkok Xi untuk mengurangi emisi karbon bersih Tiongkok sebesar 7-10% pada tahun 2035 juga telah mendorong pembelian perak yang digunakan dalam sel surya," kata Wong.
Ia mencatat bahwa sentimen tersebut semakin didukung oleh keadaan kahar Freeport di tambang tembaga Grasberg.
Ketegangan Geopolitik hingga Musim Dingin Membuat Harga Minyak Dunia Menguat
Harga komoditas energi menutup perdagangan akhir September 2025 dengan kecenderungan menguat.
Mengutip Trading Economics Minggu (28/9/2025), harga minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) naik 0,32% harian menjadi US$ 65,19 per barel.
Sementara itu, harga minyak Brent juga menguat 0,36% ke posisi US$ 69,67 per barel.
Adapun harga batu bara melonjak 1,29% ke US$ 106,4 per ton. Sebaliknya, harga gas alam terkoreksi 0,56% ke US$ 3,177 per MMBtu, meski secara mingguan masih mencatat kenaikan tajam 10,01%.
Founder Traderindo Wahyu Laksono menilai, tren penguatan saat ini banyak dipengaruhi faktor jangka pendek maupun musiman.
Meski begitu, prospek harga energi hingga akhir tahun dinilai tidak akan lepas dari sejumlah tantangan.
“Untuk minyak mentah, ketegangan geopolitik bisa mengganggu rantai pasok dan mendorong premi risiko harga,” jelas Wahyu kepada Kontan.co.id.
Ia menambahkan, faktor musiman turut memberi dorongan terutama pada gas alam. Permintaan biasanya meningkat seiring datangnya musim dingin di belahan bumi utara.
Selain itu, inflasi dan kenaikan biaya logistik berpotensi menambah tekanan harga energi.
Menurut Wahyu, sentimen yang akan mewarnai pasar energi hingga akhir tahun mencakup keputusan OPEC+, tambahan pasokan dari produsen non-OPEC+, serta kekhawatiran perlambatan ekonomi global.
“Untuk batu bara, permintaan lesu dari China dan India bisa menjadi sentimen bearish. Sementara transisi energi ke sumber bersih juga perlahan mengurangi kebutuhan batu bara secara struktural,” paparnya.
Adapun untuk gas alam, pergerakan harga sangat dipengaruhi oleh permintaan LNG di Eropa dan Asia, serta tingkat produksi di Amerika Serikat.
“Kondisi cuaca ekstrem juga berpotensi menjadi pemicu tambahan,” imbuh Wahyu.
Dari sisi proyeksi, Wahyu memperkirakan harga minyak WTI bergerak di kisaran US$ 60–65 per barel hingga akhir 2025.
Harga batubara diperkirakan berada di rentang US$ 95–105 per ton, seiring kelebihan pasokan dan dorongan global menuju energi bersih.
Sementara harga gas alam berpotensi naik secara musiman hingga menembus US$ 3,50 per MMBtu.
Bursa AS Tunggu Data Ketenagakerjaan Pekan Ini, Jadi Penentu Kebijakan The Fed
Bursa AS menanti data ketenagakerjaan yang akan menentukan kebijakan suku bunga The Fed.
Bursa saham Amerika Serikat bersiap menghadapi rilis data ketenagakerjaan pekan ini yang akan menjadi penentu arah kebijakan suku bunga Federal Reserve (The Fed). Data ketenagakerjaan yang cukup lemah akan memperkuat alasan pemangkasan suku bunga, namun jika terlalu buruk bisa memunculkan kekhawatiran resesi. Sebaliknya, data yang terlalu kuat berpotensi memperlambat langkah pelonggaran moneter. Melansir Reuters, Senin (29/9/2025), meski indeks saham AS sempat terkoreksi tipis pekan ini, indeks S&P 500 masih berada di dekat rekor tertinggi dan diproyeksikan mencetak kinerja kuartal III terbaik sejak 2020. Reli panjang tersebut membuat valuasi saham berada di zona mahal, sehingga semakin rentan terhadap guncangan. Menurut survei Reuters, data ketenagakerjaan non-farm payrolls diperkirakan bertambah 39.000 pada September 2025, naik dari 22.000 bulan sebelumnya, dengan tingkat pengangguran diproyeksikan 4,3%. The Fed bulan ini memangkas suku bunga untuk pertama kalinya pada 2025, dan pasar menilai bank sentral kemungkinan kembali memangkas suku bunga pada pertemuan akhir Oktober dan Desember. Ekspektasi pelonggaran moneter, bahkan hingga 2026, telah menopang reli yang membuat S&P 500 mencatat 25 rekor penutupan baru dalam tiga bulan terakhir. Namun, inflasi yang masih tinggi menjadi faktor pembatas.
Pasar Nantikan Sinyal The Fed Gubernur The Fed Sekutu Trump Melawan Arus, Ingin Suku Bunga Turun Lebih Dalam Adapun Ketua The Fed Jerome Powell pekan lalu mengingatkan risiko inflasi jangka pendek masih condong naik, menandakan dilema yang dihadapi bank sentral. Di sisi lain, potensi penutupan pemerintahan federal jika Kongres gagal menyepakati anggaran juga bisa menambah tekanan pasar. Meski investor kerap mengabaikan dampak shutdown sebelumnya, situasi kali ini dinilai berbeda karena valuasi saham sudah berada di level ekstrem. Saat ini, S&P 500 diperdagangkan pada 22,8 kali proyeksi laba 12 bulan ke depan, tertinggi dalam lima tahun terakhir dan jauh di atas rata-rata 10 tahun sebesar 18,7 kali. “Valuasi berada di titik ekstrem, artinya daya tahan terhadap risiko semakin rapuh,” ujar Marta Norton, Chief Investment Strategist di Empower.
Departemen Kehakiman AS Ajukan Tuntutan Pidana pada Mantan Direktur FBI James Comey
Departemen Kehakiman Amerika Serikat (AS) mengajukan tuntutan pidana terhadap mantan Direktur FBI James Comey memberi keterangan palsu dan menghalangi penyelidikan konggres pada Kamis (25/9/2025). Ini semakin memperpanjang eskalasi drama dari kampanye pembalasan Presiden Donald Trump terhadap musuh-musuh politiknya.
Jika terbukti bersalah, Comey dapat menghadapi hukuman hingga lima tahun penjara.
"Hati saya patah untuk Departemen Kehakiman, tetapi saya sangat besar pada sistem peradilan federal, dan saya tidak bersalah. Jadi, mari kita jalani persidangan dan tetap percaya." ujar Comey, dalam sebuah video yang diunggah di Instagram seperti dikutip dari Reuters, Jumat (26/9/2025).
Pengacaranya, Patrick J. Fitzgerald juga mengatakan Jim Comey menyangkal tuduhan yang diajukan hari ini secara keseluruhan.
“Kami berharap untuk membela dia di ruang sidang." ujarnya.
Seperti diketahui, Trump telah mengancam akan memenjarakan saingan politiknya sejak ia pertama kali mencalonkan diri sebagai presiden pada tahun 2015. Namun dakwaan terhadap Comey ini menandai pertama kalinya pemerintahannya berhasil mengamankan dakwaan dewan juri terhadap salah satu dari mereka.
Departemen Kehakiman Trump juga sedang menyelidiki tokoh-tokoh antagonis lainnya termasuk Jaksa Agung Baru dan Jaksa Agung New York Letitia James dan John Bolton. Keduanya disebut melanggar norma-norma selama beberapa dekade yang telah berusaha untuk melindungi penegakan hukum AS dari tekanan politik.
Seorang jaksa federal di Virginia yang telah ditugaskan untuk mengejar, mengundurkan diri minggu lalu usai memicu kemarahan Trump karena mengungkapkan keraguannya tentang kasus ini. Menurut sumber yang mengetahui mengatakan bahwa bukti-bukti tersebut tidak layak untuk didakwa secara pidana.
Trump sendiri menyambut baik tuntutan ini. Hal itu disampaikan melakui media sosialnya.
“Keadilan di Amerika. Dia telah begitu buruk bagi negara kita, begitu lama,” tulisnya.
Trump sendiri memecat Comey pada tahun 2017, di awal masa jabatan pertama di jabatannya. Sejak saat itu, Trump secara teratur menyerang penanganan Comey atas penyelidikan FBI yang merinci kontak antara Rusia dan Trump pada kampanye 2016.
Sejak Trump kembali menjabat Januari lalu, Departemen Kehakiman telah memeriksa kesaksian Comey pada tahun 2020 ketika dia ketika dia menjawab kritik Partai Republik terhadap penyelidikan Rusia dan menyangkal bahwa dia telah mengizinkan pengungkapan informasi sensitif informasi sensitif kepada media berita.
Dakwaan tersebut menuduh Comey menyesatkan Kongres dengan mengklaim bahwa dia tidak mengizinkan orang lain untuk menjadi sumber anonim dalam pelaporan berita tentang penyelidikan FBI.
Arab Warning: Jika Israel Caplok Tepi Barat, Abraham Accords Bisa Runtuh
Presiden AS Donald Trump berjanji kepada para pemimpin Arab dan Muslim dalam sebuah pertemuan pada Selasa (23/9/2025) bahwa ia tidak akan mengizinkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mencaplok wilayah Tepi Barat.
Hal tersebut diungkapkan oleh enam sumber yang mengetahui diskusi tersebut kepada Politico.
Dua di antaranya mengatakan Trump tegas dalam topik itu dan berjanji Israel tidak akan diizinkan mencaplok Tepi Barat, yang berada di bawah kewenangan Otoritas Palestina, bukan Hamas.
Namun, meski ada jaminan dari Trump, gencatan senjata untuk mengakhiri perang hampir dua tahun Israel melawan Hamas masih jauh dari tercapai.
Dua sumber lainnya menyebut Trump dan timnya mempresentasikan sebuah white paper berisi rencana untuk mengakhiri perang, termasuk janji soal Tepi Barat serta detail lain mengenai tata kelola dan keamanan pascaperang.
Utusan khusus misi perdamaian Steve Witkoff pada Rabu memaparkan beberapa detail proposal tersebut.
“Kami menyajikan apa yang kami sebut Trump 21-point-plan for peace in the Mideast in Gaza,” ujarnya dalam KTT Concordia di New York. “Saya rasa ini menjawab kekhawatiran Israel sekaligus para tetangga di kawasan.” Namun, ia tidak menyebutkan komentar apa pun tentang Tepi Barat.
Trump sebelumnya menyebut pertemuannya dengan delapan negara Arab dan Muslim di markas besar PBB sebagai yang “paling penting” hari itu, tetapi ia pergi tanpa memberi pernyataan dan para peserta belum mengeluarkan keterangan resmi tentang substansi pembicaraan.
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menggambarkan pertemuan itu “produktif” dalam wawancara dengan Fox News Channel, tetapi tanpa rincian lebih lanjut. Erdogan dan Trump dijadwalkan bertemu lagi di Gedung Putih pada Kamis.
Gedung Putih belum segera menanggapi permintaan komentar yang dilayangkan Politico.
Para pemimpin Arab frustrasi dengan penolakan Trump terhadap pengakuan negara Palestina serta dukungannya terhadap serangan Netanyahu ke Hamas, yang bulan ini meluas ke luar Gaza ketika Israel menargetkan pejabat Hamas di Qatar saat pembicaraan damai.
Menurut dua sumber, mereka berusaha menekankan kepada Trump bahwa setiap upaya Israel masuk ke Tepi Barat bisa menyebabkan runtuhnya Abraham Accords.
Pencapaian kebijakan luar negeri paling ikonik Trump pada masa jabatan pertamanya itu menandai normalisasi hubungan Israel dengan sejumlah negara Arab.
Namun, seruan dari sekutu AS untuk mengakui negara Palestina kini mendorong tekanan internal di Israel agar Netanyahu mencaplok sebagian atau seluruh Tepi Barat.
Beberapa politisi sayap kanan melihat momentum ini sebagai kesempatan untuk mewujudkan tujuan lama mereka. Dengan pemilu Israel tahun depan, Netanyahu mungkin juga melihat langkah ini bisa mendongkrak dukungan dari basis konservatifnya.
Di bawah Netanyahu, Israel telah memperluas kendali de facto atas Tepi Barat dengan memperluas permukiman Yahudi dan memperketat kehadiran keamanan di wilayah pendudukan tersebut.
Pejabat Arab dan Eropa telah memperingatkan bahwa aneksasi formal Tepi Barat akan menghancurkan harapan terakhir solusi dua negara. Negara-negara Arab menegaskan ini adalah “garis merah” yang akan menghentikan upaya integrasi Israel lebih jauh ke Timur Tengah.
Netanyahu dijadwalkan bertemu dengan Presiden Trump di Gedung Putih pada Senin, sementara pejabat Arab dan pihak lain menanti apakah Trump akhirnya akan menekan Netanyahu untuk mengakhiri perang yang telah menewaskan lebih dari 64.000 warga Palestina.
Perjanjian Abraham tahun 2020 lahir setelah Israel mengancam akan mencaplok Tepi Barat dan Uni Emirat Arab menawarkan normalisasi hubungan sebagai imbalan atas janji Israel untuk tidak melakukannya. Langkah itu menjadi awal upaya mediasi AS yang kini tim Trump berharap bisa diperluas.
Berani, Menlu Slovenia Umumkan Pelarangan Perjalanan untuk Netanyahu
Pemerintah Slovenia, pada Kamis (25/9/2025), memberlakukan larangan perjalanan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Langkah itu diambil berkaitan dengan status Netanyahu yang dituding melakukan kejahatan perang oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC).
"Publik mengetahui bahwa proses hukum sedang berlangsung terhadapnya atas tuduhan melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan," kata Menteri Luar Negeri Slovenia, Neva Grasic, ketika mengumumkan pemberlakuan larangan perjalanan terhadap Netanyahu.
"Dengan keputusan ini, pemerintah mengirimkan pesan yang jelas kepada negara Israel bahwa Slovenia mengharapkan kepatuhan yang konsisten terhadap keputusan pengadilan internasional dan hukum humaniter internasional," tambah Grasic yang merupakan diplomat perempuan asal negeri Eropa Timur itu.
Slovenia merupakan salah satu negara Eropa yang aktif menentang kebrutalan Israel. Ia pun telah berulang kali menyerukan dan mendesak gencatan senjata di Jalur Gaza, termasuk pengiriman bantuan kemanusiaan ke wilayah tersebut.
Sebelum Netanyahu, pada Juli 2025 lalu, Slovenia telah terlebih dulu melarang dua menteri sayap kanan Israel memasuki negara mereka. Kedua menteri tersebut adalah Itamar Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich.
Menurut Pemerintah Slovenia, Ben-Gvir dan Smotrich berperan dalam menghasut aksi kekerasan terhadap warga Palestina. Pada Juli lalu, Slovenia juga memberlakukan embargo ekspor, impor, dan transit senjata ke dan dari Israel.
Pada Agustus, Slovenia memberlakukan larangan impor barang-barang yang diproduksi di wilayah Palestina yang diduduki Israel. Selain itu Slovenia menyetujui paket bantuan tambahan untuk warga Palestina di Gaza.
Tahun lalu, Slovenia sudah secara resmi mengakui negara Palestina. Baru-baru ini sejunlah negara seperti Inggris, Prancis, Australia, dan Kanada telah memberika pengakuan serupa.
Aksi Anggota Parlemen Italia Protes Serangan Israel Terhadap Aktivis di Global Sumud
Sekelompok anggota Parlemen Italia secara simbolis menduduki ruang Parlemen untuk menuntut pemerintah mereka meminta pertanggungjawaban Israel setelah serangan terhadap armada aktivis Italia yang ikut serta dalam armada Gaza.
Dalam sebuah wawancara dengan Aljazeera Net, dikutip Jumat (26/9/2025), anggota parlemen Stefania Ascari mengatakan bahwa pemerintah harus bertindak untuk menghentikan genosida terhadap Palestina.
Ascari, seorang anggota Parlemen dari Five Star Movement, memimpin protes dengan anggota parlemen Five Star Movement lainnya pada Rabu (24/9/2025) lalu.
Dia duduk di lantai di ruang paripurna Parlemen, diikuti oleh anggota Parlemen dari Partai Demokratik dan Kiri Hijau, koresponden Aljazeera Net di Italia melaporkan. Protes berlangsung selama beberapa waktu dan kemudian Parlemen kembali bekerja.
"Hari ini, setelah kami menduduki aula dan menghentikan pekerjaan, kami mendapat komitmen dari Menteri Pertahanan untuk hadir di hadapan Parlemen," kata anggota parlemen Italia itu.
Dia menekankan mereka akan terus melakukan protes dan menduduki aula hingga pemerintah menjamin perlindungan bagi seluruh warga negara yang berada di atas Global Resilience Flotilla.
Sedikitnya 10 kapal dari Global Steadfastness Flotilla diserang oleh pesawat tak berawak dan ledakan-ledakan terdengar, tanpa mengkonfirmasi tingkat kerusakan pada kapal-kapal tersebut atau korban jiwa, koresponden Aljazeera melaporkan pada hari Rabu dini hari.
Komite yang mengawasi Global Resilience Flotilla mengatakan di akun media sosialnya bahwa 13 ledakan dan gangguan komunikasi yang meluas di kapal-kapal armada terdeteksi.
Menteri Pertahanan Italia Guido Crozetto mengutuk serangan tersebut dan mengatakan bahwa dia telah memerintahkan pengiriman kapal fregat angkatan laut Italia untuk memberikan bantuan kepada armada tersebut.
'Serangan teroris'
Askari mengecam penargetan Armada Ketahanan Global di Mediterania, dengan mengatakan, "Serangan Israel terhadap armada tersebut adalah tindakan terorisme terhadap warga sipil. ni adalah kejahatan yang sama yang dilakukan Israel setelah 70 ribu orang tewas dan lebih dari 20 ribu anak-anak terbunuh (di Gaza).”
Anggota parlemen tersebut mengecam apa yang dia gambarkan sebagai keterlibatan Roma. Dia mencatat pemerintah ini sama sekali tidak melakukan apa pun, tidak ada yang menghentikan genosida, terus menjual dan membeli senjata, menolak untuk mengakui Negara Palestina, menolak untuk menjatuhkan sanksi, dan tidak menandatangani resolusi gencatan senjata internasional.
Dia menambahkan semua ini membuat pemerintah terlibat dan bersalah dalam genosida. Dia menyerukan untuk memutuskan semua hubungan ekonomi, komersial, militer dan diplomatik dengan negara teroris ini hingga mereka kembali ke perikemanusiaannya.
Dia juga menyerukan pengiriman bantuan kepada orang-orang Gaza yang benar-benar sekarat karena kelaparan dan kehausan serta memastikan keselamatan para aktivis yang berpartisipasi dalam armada tersebut karena ini adalah misi kemanusiaan yang damai.
Dalam beberapa pekan terakhir, gerakan rakyat di Italia telah meningkat melalui pemogokan dan demonstrasi massal menentang genosida dan kelaparan di Gaza, yang telah meningkatkan tekanan pada pemerintah untuk mengambil sikap tegas terhadap Israel.
Dua Negara Palestina dan Israel: Solusi atau Jebakan Politik?
Pengakuan sejumlah negara Barat atas Palestina dalam pekan terakhir jelang Konferensi Internasional Penyelesaian Palestina dan Solusi Dua Negara dan Sidang Umum PBB ke-80 di New York pada 22-23 September 2025, kembali menyalakan diskursus lama tentang solusi dua negara.
Inggris, Prancis, Portugal, Australia, hingga Kanada menyatakan dukungan mereka terhadap berdirinya negara Palestina yang merdeka. Hal itu juga ditegaskan oleh Presiden Prabowo Subianto saat sampaikan pidato 5 menit di agenda pertama pada 22/9/2025 dan 20 menit di agenda kedua pada 23/9/2025 di atas.
Bagi sebagian kalangan, langkah ini merupakan terobosan penting setelah puluhan tahun stagnasi. Namun, bagi yang mengikuti dinamika konflik lebih dekat, muncul pertanyaan mendasar: negara Palestina seperti apa yang sebenarnya dimaksud?
Apakah sebuah negara yang benar-benar merdeka, berdaulat penuh atas tanah, laut, udara, dan kebijakannya? Ataukah sekadar entitas administratif yang dibatasi kewenangannya, tanpa militer, tanpa kontrol perbatasan, dan bergantung pada koordinasi keamanan dengan Israel?
Kedaulatan yang Dipertanyakan
Dalam banyak rancangan yang dibicarakan, Palestina dibayangkan sebagai negara dengan kedaulatan terbatas. Perbatasan, ruang udara, bahkan akses laut tetap berada dalam pengawasan Israel. Kondisi ini sejatinya tidak berbeda dengan realitas di Tepi Barat dan Gaza saat ini, di mana aktivitas keluar-masuk barang maupun manusia selalu tunduk pada kontrol ketat Tel Aviv.
Model seperti itu sulit disebut negara merdeka. Kedaulatan bukan sekadar pengakuan formal, melainkan kemampuan sebuah bangsa mengatur diri sendiri tanpa intervensi pihak luar. Tanpa itu, pengakuan negara hanyalah simbol, tanpa substansi.
Isu Pertahanan: Negara Tanpa Tentara
Gagasan dua negara yang didorong Barat umumnya menekankan demiliterisasi Palestina. Dengan kata lain, Palestina diminta menjadi negara tanpa angkatan bersenjata. Perlawanan bersenjata dilarang, mekanisme self-defense dikriminalisasi.
Namun, pertanyaan mendasar muncul: bagaimana mungkin sebuah negara berdiri tanpa kemampuan membela diri? Setiap bangsa berdaulat memiliki hak untuk melindungi rakyat dan wilayahnya. Bagi Palestina, yang sejak lama berhadapan dengan penjajahan dan agresi militer, hak ini bersifat mendesak sekaligus eksistensial.
Wilayah yang Samar
Kendala lain yang tak kalah krusial adalah soal batas wilayah. Israel terus memperluas permukiman di Tepi Barat, merampas tanah demi tanah. Jika persoalan batas ini tidak ditegaskan, maka Palestina yang dijanjikan hanya akan berupa kantong-kantong terpisah, tanpa kesinambungan geografis.
Sementara itu, posisi rakyat Palestina jelas: wilayah negara mereka mencakup Tepi Barat, Jalur Gaza, dan Yerusalem Timur sebagai ibu kota, sebagaimana ditegaskan hukum internasional. Apa yang kerap digambarkan dalam konsep dua negara jauh dari itu, bahkan lebih dekat kepada “negara tambal sulam” yang rapuh sejak awal.
Yerusalem dan Hak Pengungsi
Isu Al-Quds (Yerusalem) juga menjadi titik sensitif. Israel menegaskan kota itu sebagai “ibu kota abadi”, sementara bagi rakyat Palestina dan umat Islam, Yerusalem Timur adalah jantung identitas sekaligus rumah Masjid Al-Aqsha. Tanpa menjadikan Al-Quds sebagai ibu kota, sulit membayangkan negara Palestina yang memiliki legitimasi penuh di mata rakyatnya sendiri.
Selain itu, jutaan pengungsi Palestina yang tersebar di berbagai belahan dunia memiliki hak kembali (right of return) yang dijamin hukum internasional. Sayangnya, dalam sebagian besar peta jalan dua negara, isu ini nyaris dihapus sama sekali. Jika hak pengungsi diabaikan, maka solusi tersebut pada dasarnya tidak menyentuh akar persoalan.
Pemerintahan Tanpa Kemandirian
Potret lain yang perlu dicermati adalah peran pemerintah Palestina di bawah konsep dua negara. Banyak indikasi menunjukkan bahwa entitas yang dimaksud tidak akan jauh berbeda dari Otoritas Palestina (PA) yang kini berkedudukan di Ramallah: terbatas kewenangannya, sangat bergantung pada bantuan luar, dan lebih banyak berfungsi sebagai mitra koordinasi keamanan bagi Israel.
Kondisi ini membuat “negara Palestina” yang dijanjikan sulit menjadi instrumen kemerdekaan. Sebaliknya, ia berpotensi menjadi instrumen stabilitas bagi Israel, sambil menekan aspirasi rakyat Palestina yang lebih luas.
Normalisasi yang Disamarkan
Bila dirunut lebih jauh, inti dari solusi dua negara versi Barat bukanlah semata keadilan bagi Palestina, melainkan membuka jalan bagi normalisasi Israel dengan dunia Arab dan Islam. Dengan adanya pengakuan formal atas Palestina, Israel berharap bisa memperoleh penerimaan lebih luas, tanpa harus menghentikan pendudukan, blokade, dan pelanggaran hak asasi.
Perdana Menteri Inggris Keir Starmer dalam pernyataannya kepada surat kabar Yedioth Ahronoth Israel, bahwa pengakuan atas Negara Palestina tidak akan membahayakan Israel, melainkan menguntungkannya, karena pada akhirnya Palestina akan menjadi negara simbolik dan harganya adalah mendorong negara-negara Arab menuju normalisasi.
Jadi solusi dua negara adalah negara maya bertukar dengan pengakuan penuh terhadap “Israel” dan memberi legitimasi halus yang memungkinkan semua pihak melakukan normalisasi di bawah kemenangan semu ini. Dalam kerangka ini, negara Palestina cenderung menjadi alat kosmetik diplomatik. Ia hadir bukan untuk memberikan kebebasan sejati, melainkan untuk memuluskan rekonsiliasi politik yang menguntungkan Israel.
Jalan Menuju Keadilan Sejati
Dari berbagai catatan tersebut, jelaslah bahwa negara Palestina versi Barat adalah entitas dengan kedaulatan semu. Ia tidak memiliki pertahanan, tidak jelas batas wilayahnya, tidak mengakui hak pengungsi, dan tidak menjadikan Al-Quds sebagai ibu kota. Dalam format demikian, sulit menyebutnya sebagai solusi yang adil dan berkelanjutan.
Sebaliknya, negara Palestina yang sesuai dengan aspirasi rakyat Palestina adalah negara merdeka dengan ciri-ciri berikut: 1) Kedaulatan penuh atas tanah, laut, udara, dan kebijakan luar negeri. 2) Hak memiliki pertahanan dan militer, sebagaimana negara lain. 3) Wilayah yang mencakup Tepi Barat, Gaza, dan Yerusalem Timur sebagai ibu kota. 4) Pengakuan dan pemenuhan hak pengungsi untuk kembali. 5) Keadilan bagi korban melalui penghentian penjajahan serta penuntutan kejahatan perang.
Menolak Solusi Semu
Sejarah menunjukkan bahwa perdamaian tanpa keadilan tidak akan pernah bertahan lama. Pengalaman Oslo dan berbagai perjanjian sebelumnya menjadi bukti nyata: janji-janji politik tanpa substansi hanya berakhir pada kekecewaan.
Karena itu, pengakuan negara Palestina harus dibaca dengan kritis. Ia tidak boleh berhenti pada simbolisme politik, melainkan harus diiringi langkah nyata: penghentian penjajahan, pencabutan blokade, pemulihan hak pengungsi, dan jaminan atas kedaulatan penuh. Tanpa itu semua, “negara Palestina” yang ditawarkan hanyalah sebuah nama tanpa makna.
Harga yang Amat Mahal
Rakyat Palestina telah membayar harga yang amat mahal dalam memperjuangkan tanah air mereka: pengungsian, penindasan, hingga genosida yang terus berlangsung. Karena itu, kemerdekaan yang mereka dambakan bukanlah kemerdekaan semu. Mereka menuntut kemerdekaan sejati yang menjamin hak, martabat, dan kedaulatan penuh.
Dunia internasional, khususnya dunia Islam, perlu memastikan bahwa dukungan terhadap Palestina tidak berhenti pada pengakuan formal belaka. Yang lebih penting adalah memastikan bahwa pengakuan tersebut benar-benar menghadirkan keadilan. Sebab pada akhirnya, hanya dengan keadilanlah perdamaian yang abadi dapat diwujudkan.
Takut Ditangkap Sebagai Penjahat Perang, Pesawat Netanyahu Hindari Wilayah Udara Prancis
Pesawat yang ditumpangi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam tujuan ke New York dilaporkan telah menghindari wilayah udara Prancis. Pesawat tersebut terbang di atas langit Yunani dan Italia, menurut pelacak penerbangan yang dilaporkan portal berita berbasis di London, Middle East Eye, Jumat (26/9/2025).
Netanyahu dijadwalkan terbang ke New York, Amerika Serikat, Kamis, untuk berbicara di Majelis Umum PBB yang sedang mengulas isu solusi dua negara bagi penyelesaian konflik Palestina dan Israel.
Kepala Pemerintahan Israel itu dituduh melakukan perintah penangkapan oleh Mahkamah Kriminal Internasional (ICC) pada November 2024, atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang diduga dilakukan di Gaza sejak Oktober 2023.
Semua negara Uni Eropa, termasuk Italia, Prancis, dan Yunani, adalah anggota ICC dan secara hukum diwajibkan untuk menegakkan surat perintah tersebut. Hongaria, sekutu Israel, telah secara resmi memulai proses penarikan diri dari ICC.
Meski demikian, Italia, Prancis, dan Yunani telah mengizinkan Netanyahu untuk menggunakan wilayah udara mereka beberapa kali sejak surat perintah dikeluarkan.
Ini adalah pertama kalinya ia menghindari wilayah udara Prancis sejak surat perintah dikeluarkan, di tengah meningkatnya tekanan internasional agar genosida di Gaza diakhiri. Para negara barat yang dikenal sebagai sekutu Israel dengan hak veto seperti Prancis, Inggris, dan sekutu Barat lainnya pun telah mengumumkan pengakuan mereka terhadap kenegaraan Palestina.
Pelacak penerbangan pada Kamis menunjukkan jalur pesawat yang ditumpangi Netanyahu tampak menghindari wilayah udara Prancis dan Spanyol. The Jerusalem Post melaporkan pekan lalu pesawat Wing of Zion milik Netanyahu akan mengambil rute yang lebih panjang dari yang direncanakan semula.
Hal tersebut dilakukan mengingat adanya kekhawatiran bahwa negara-negara Eropa mungkin tidak memberikan izin terbang lintas.“Perubahan rute ini terkait dengan ketegangan politik akibat perang di Gaza, dan spekulasi bahwa negara-negara anggota Mahkamah Pidana Internasional dapat menolak memberikan izin terbang lintas bagi individu yang menghadapi tuntutan hukum,” lapor The Post, mengutip sumber anonim yang mengetahui masalah ini.
Penerbangan Netanyahu ke AS pada bulan Februari juga mengambil rute yang lebih panjang karena kekhawatiran akan penangkapan, menurut Duta Besar Israel untuk AS, Yechiel Leiter.
Ini adalah perjalanan luar negeri pertamanya sejak ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap dirinya dan Menteri Pertahanan saat itu, Yoav Gallant, atas tuduhan utama penggunaan kelaparan sebagai senjata perang di Gaza.
Apakah sah bagi Prancis, Italia, dan Yunani untuk membiarkan Netanyahu terbang di atas wilayah udara mereka?
Namun, ketika ia masih melintasi wilayah udara Prancis, Italia, dan Yunani, ketiga negara tersebut menyatakan secara terbuka bahwa mereka tidak akan menegakkan surat perintah tersebut. Negara-negara itu beralasan soal kekebalan diplomatik Netanyahu sebagai kepala pemerintahan.
Selain itu Netanyahu baru saja menjalani operasi pengangkatan prostat, dan ada kekhawatiran bahwa pesawatnya akan terpaksa mendarat untuk perawatan medis darurat, ujar Leiter dalam sebuah webinar pada bulan Maret.
“Jika ia mendarat di mana pun di Eropa, ia bisa ditangkap sebagai penjahat perang. Jadi, ia harus terbang di atas pangkalan militer Amerika.”
Pada April, Netanyahu terbang di atas wilayah udara Prancis, Italia, dan Kroasia dalam perjalanan dari Hongaria ke AS.
Para pakar hukum mengecam negara-negara Uni Eropa karena mengizinkan Netanyahu terbang di atas wilayah udaranya, yang melanggar Statuta Roma, konvensi pendiri ICC.
Sebuah sumber diplomatik Prancis mengatakan kepada Middle East Eye pada April bahwa penerbangan Netanyahu pada 2 Februari telah "diizinkan" untuk menggunakan wilayah udara Prancis. Menurut mereka, Netanyahu telah "sepenuhnya mematuhi hak dan kewajiban Prancis berdasarkan hukum internasional".
Namun, pelapor khusus PBB Ben Saul membantah hal tersebut."Berdasarkan Konvensi Tokyo 1963, suatu negara pada umumnya tidak boleh mengintervensi pesawat yang sedang terbang untuk menjalankan yurisdiksi pidananya," ujarnya kepada MEE saat itu.
Namun, terdapat pengecualian untuk ketentuan ini dalam perjanjian yang sama. Termasuk, jika pelaksanaan yurisdiksi diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap kewajiban negara tersebut berdasarkan perjanjian internasional multilateral.
"Jadi, Statuta Roma akan menjadi salah satu perjanjian tersebut, yang memungkinkan suatu negara untuk meminta pesawat yang terbang di atas wilayahnya untuk mendarat, guna menangkap seseorang di dalamnya," ujar Saul.
Hamas Tegas Menolak Pelucutan Senjata
Gerakan Perlawanan Islam (Hamas) menolak seruan Presiden Palestina Mahmoud Abbas di hadapan Majelis Umum PBB untuk menyerahkan senjata perlawanan. Mereka menekankan bahwa satu-satunya cara untuk menghadapi genosida dan pembersihan etnis oleh Israel adalah melalui konsensus nasional mengenai program perjuangan yang komprehensif.
Gerakan tersebut mengatakan dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan pada Kamis malam bahwa perlawanan adalah tanggung jawab nasional dan moral. Perlawanan itu memperoleh legitimasi dari rakyat Palestina yang teguh dan hak alami mereka untuk melawan pendudukan, sebagaimana diakui oleh hukum dan piagam internasional.
“Kami benar-benar menolak identifikasi Presiden Otoritas Palestina (Mahmoud Abbas) dengan narasi palsu Zionis yang mencoba memutarbalikkannya dengan menuduhnya menargetkan warga sipil,” bunyi pernyataan itu dilansir Aljazirah.
Pernyataan tersebut menekankan bahwa semua upaya untuk memaksakan perwalian atas rakyat Palestina dan keinginan mereka akan gagal. Hamas juga mengecam pernyataan presiden Otoritas Palestina bahwa gerakan tersebut tidak akan mempunyai peran dalam pemerintahan.
“Ini pelanggaran terhadap hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri dan memilih siapa yang memerintah mereka, dan merupakan ketundukan yang tidak dapat diterima terhadap perintah dan skema asing.”
Aksi Brigade Al-Qassam menjebak tank-tank Israel di persimpangan Al-Saftawi, sebelah barat kamp Jabalia, September 2025.
Gerakan tersebut menekankan bahwa senjata perlawanan tidak dapat dilucuti selama pendudukan masih bercokol di tanah Palestina. “Kami mengutuk permintaan Presiden Otoritas untuk menyerahkan senjata tersebut, terutama mengingat perang pemusnahan brutal yang dialami rakyat kami di Jalur Gaza, dan kejahatan serta serangan biadab yang dilakukan oleh pemukim bersenjata dan tentara pendudukan terhadap warga sipil yang tidak berdaya di Tepi Barat yang diduduki.”
Hamas menyerukan persatuan nasional dan konsensus mengenai program perjuangan komprehensif untuk menghadapi penjajah. Hal ini mereka nilai sebagai satu-satunya cara untuk melindungi perjuangan nasional dan menghadapi proyek-proyek penjajah fasis yang bertujuan untuk memusnahkan dan menggusur rakyat di Gaza, mencaplok Tepi Barat, dan melakukan Yahudisasi Yerusalem dan Al-Aqsa.
Kelompok Hamas terbentuk menyusul perlawanan semesta Palestina alias Intifada pada 1980-an. Sayap militernya, Brigade Izzuddin al-Qassam, bertanggung jawab melakukan perlawanan militer terhadap penjajah Israel.
Sebagai partai politik, Hamas memenangkan pemilu perdana Palestina pada 2006. Kendati demikian, kemenangan itu enggan diakui negara-negara Barat yang mencap Hamas sebagai kelompok teror. Dengan dukungan negara Barat, faksi Fatah melakukan pemberontakan atas kemenangan itu yang memicu perang sipil di Gaza.
Bagaimanapun, Hamas berhasil merebut kendali Gaza yang kemudian dibalas Israel dan sekutunya dengan blokade atas wilayah itu, menjadikannya penjara terbuka terbesar di dunia.
Pada 7 Oktober, Hamas bersama faksi-faksi perlawanan lainnya di Gaza seperti Jihad Islam Palestina, PFLP, DFLP, dan Komite Nasional mencoba membongkar kepungan itu dengan melakukan serangan ke Israel. Serangan itu diklaim Israel menewaskan seribu lebih tentara Israel dan warga sipil. Pihak Israel belakangan mengakui sebagian korban jiwa adalah karena tindakan militer Israel sendiri.
Para pejuang Palestina juga menyandera 200 lebih warga sipil dan tentara Israel untuk ditukar dengan ribuan warga Palestina yang dipenjarakan tanpa proses hukum oleh Israel.
Israel kemudian membalas aksi itu dengan melakukan serangan brutal di Gaza yang sejauh ini menewaskan lebih dari 65 ribu jiwa. Israel juga menerapkan blokade yang menyebabkan ratusan orang meninggal kelaparan. Berbagai lembaga termasuk penyelidik PBB menyimpulkan bahwa Israel melakukan genosida di Gaza dengan agresi tersebut. Sejauh ini, PM Israel Benjamin Netanyahu terus menggagalkan upaya gencatan senjata dan pertukaran sandera.
Sebelumnya, dalam pidato virtual di hadapan Majelis Umum PBB, Mahmoud Abbas meminta Hamas dan faksi perlawanan lainnya untuk menyerahkan senjata mereka kepada Otoritas Palestina, dan menegaskan penolakannya terhadap tindakan gerakan tersebut pada tanggal 7 Oktober 2023, yang menargetkan warga sipil Israel dan menyandera mereka, menurut apa yang dia katakan.
Presiden Palestina menyampaikan pidatonya pada sesi ke-80 Majelis Umum PBB melalui konferensi video setelah Amerika Serikat menolak visanya untuk berpartisipasi dalam pertemuan majelis di New York.
Sejak Oktober 2023, Israel, dengan dukungan AS, telah melancarkan perang pemusnahan terhadap penduduk Jalur Gaza, termasuk pembunuhan, kelaparan, penghancuran, dan pengungsian paksa, mengabaikan seruan internasional untuk menghentikan perang dan perintah Mahkamah Internasional dalam hal ini.
Genosida tersebut menyebabkan lebih dari 65.000 orang tewas dan 167.000 orang terluka. Menurut statistik terbaru Kementerian Kesehatan di Jalur Gaza, 440 warga Palestina, termasuk 147 anak-anak, meninggal akibat kelaparan.
Regional Director for Southeast Asia Global Coalition for Quds and Palestine (GCQP), Ahmed Al-Atawna menyatakan, meletusnya peristiwa 7 Oktober 2023 dinilai banyak pihak di Palestina merupakan keberhasilan Hamas melakukan pembelaan terhadap hak-hak yang selama ini dirampas oleh Israel yang telah lama menjajah bangsa Palestina.
"Peristiwa 7 Oktober adalah proses pembelaan kepada hak-hak (bangsa Palestina) yang selama ini dirampas (oleh Israel), 7 Oktober bukan penyerangan terhadap negara yang berdaulat," kata Ahmed Al-Atawna saat berkunjung ke kantor Republika, Jakarta, Rabu (24/9/2025)
Ahmed mengatakan, sejak peristiwa tahun 1948, Israel melakukan penjajahan dan kekerasan secara brutal terhadap bangsa Palestina. Isu seputar kemerdekaan Palestina tidak mengalami kemajuan, bahkan tidak bertambah luas tanah Palestina. Sebaliknya, Israel terus mengambil alih tanah Palestina.
Ia menyatakan, upaya melucuti Hamas bukan perkara mudah. Ahmed mencontohkan yang terjadi di Lebanon belakangan saat pemerintah atas tekanan Amerika Serikat mencoba melucuti kelompok Hizbullah. Pelucutan itu belum berhasil hingga saat ini sementara Israel terus melakukan serangan melanggar kesepakatan gencatan senjata.
Tiga Front Perlawanan Terhadap Israel.
“Israel dengan kekuatan militer yang begitu canggih saja dua tahun belum berhasil. Jadi silakan saja mencoba melucuti senjata pejuang,” kata dia. Ia juga mengingatkan bahwa terutama di Jalur Gaza, Hamas seperti tak terpisahkan dengan warga setempat. Mencerabut mereka dari Palestina akan menimbulkan dinamika baru di masyarakat.
Pelucutan Hamas yang diserukan Mahmoud Abbas juga merupakan paket dari sikap berbagai negara terkait agresi di Gaza. Pengakuan berbagai negara Eropa, misalnya, juga mensyaratkan Hamas dilucuti dan tak boleh terlibat dalam pemerintahan Palestina selepas perang.
Pelucutan Hamas juga masuk dalam 21 poin rencana Gedung Putih untuk Palestina yang disampaikan pada para pemimpin Muslim oleh Presiden AS Donald Trump di New York. Presiden Prancis, Emmanuel Macron, mengatakan hal itu juga sesuai dengan rencana Palestina yang tertuang dalam deklarasi New York yang disahkan oleh majelis umum PBB minggu ini.
Menurut salah satu versi visi Trump ini, mantan perdana menteri Inggris Tony Blair akan memimpin sebuah badan yang disebut Otoritas Transisi Internasional Gaza selama lima tahun. Mereka akan mencari mandat PBB untuk menjadi “otoritas politik dan hukum tertinggi” di Gaza.
Tidak ada rencana yang memberikan Hamas peran dalam pemerintahan Palestina di masa depan. Keduanya bersikeras untuk menonaktifkan senjata Hamas, namun tidak melarangnya sebagai sebuah organisasi.
Otoritas Palestina, saingan Hamas yang berbasis di Ramallah, telah lama mengatakan Hamas dan faksi bersenjata lainnya harus meletakkan senjata mereka. “Kami tidak menginginkan negara bersenjata,” kata Presiden PA, Mahmoud Abbas, pada sidang umum PBB pada Kamis.
Kedua rencana tersebut berasumsi bahwa tidak akan ada lagi aneksasi Israel di Tepi Barat, dan – setidaknya menurut Macron – Trump menyetujui hal ini dalam pertemuan mereka dengan para pemimpin Arab pada hari Selasa.
Drone Shahid Iran yang Teruji Paten Hajar Israel, Diminati Dunia: Dipakai Rusia dan Mulai Ditiru AS
Rusia menggunakan drone Shahid Iran untuk menyerang Ukraina dan sekarang AS dan sekutunya berlomba untuk mengembangkan replika senjata murah, jarak jauh, dan mudah dibuat ini yang bagus untuk melemahkan pertahanan udara musuh.
Demikian Wall Street Journal merangkum laporan tentang rudal Shahid Iran, dikutip Aljazeera, Jumat (26/9/2025).
Dia mencatat selama beberapa dekade, militer-militer canggih mengandalkan rudal yang mahal untuk serangan presisi dan artileri yang lebih murah untuk pengeboman massal.
Namun, perang di Ukraina telah menunjukkan bahwa pesawat tak berawak bisa menjadi murah dan akurat pada saat bersamaan, karena harga pesawat Shahid tidak melebihi puluhan ribu dolar dan dapat terbang lebih dari seribu mil, menurut beberapa perkiraan.
Surat kabar tersebut mengutip beberapa ahli militer yang mengatakan penggunaan rudal Shahid oleh Rusia di Ukraina menunjukkan kebutuhan Barat akan alternatif yang lebih murah dari rudal yang selama ini digunakan dan harganya lebih dari 1 juta dolar AS per unit dan membutuhkan waktu lebih dari satu tahun untuk membuatnya.
James Patton Rogers, seorang ahli militer di Cornell University's Cornell Brooks Institute for Technology Policy, dikutip mengatakan bahwa penggunaan drone yang diproduksi secara massal oleh Rusia untuk membanjiri pertahanan telah mengubah aturan main.
"Serangan presisi jarak jauh yang murah adalah salah satu ancaman terbesar bagi keamanan internasional," kata Rogers.
Rusia mulai mengerahkan drone Shahd pada akhir 2022 setelah menandatangani perjanjian dengan Iran untuk membeli dan memproduksi drone di dalam negeri.
Sejak itu telah meluncurkan puluhan ribu drone serang versinya sendiri ke berbagai target di Ukraina.
Untuk mengikuti perkembangan ini, Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth menulis memo Juli lalu yang meminta AS untuk memperkuat basis manufaktur drone dan melengkapi unit-unit tempurnya dengan berbagai drone buatan AS yang murah.
Pada sebuah acara Pentagon musim panas ini, 18 prototipe drone buatan AS dipamerkan. Salah satunya adalah drone Lucas, yang dibuat oleh SpectreWorks yang berbasis di Phoenix, sangat mirip dengan drone Shahid.
Perusahaan yang telah menerima dana dari pemerintah ini menggambarkan drone ini sebagai drone hemat biaya dengan sedikit persyaratan logistik.
Arrowhead, drone serang jarak jauh yang dibuat oleh Griffon Aerospace, juga memiliki bentuk sayap segitiga yang sama dengan Shahid.
Perusahaan yang berbasis di Madison, Alabama ini mengatakan bahwa drone ini dirancang untuk produksi massal dan dapat diluncurkan dengan berbagai cara.
Senjata Shahid dan replikanya telah tersebar luas sehingga perusahaan-perusahaan, termasuk Griffon dan Saab dari Swedia, sekarang juga menjual senjata untuk latihan sasaran, yang dirancang agar terlihat dan berfungsi serupa dengan amunisi Iran.
Namun tingginya biaya tenaga kerja dan bahan baku menjadi masalah bagi semua produsen alutsista Barat.
Perusahaan pertahanan AS, Andourel Industries, menjual 291 drone Altius jarak jauh ke Taiwan tahun lalu dalam sebuah kesepakatan yang bernilai lebih dari 1 juta dolar AS per unitnya, termasuk biaya pelatihan dan infrastruktur pendukung.
Sementara Rusia dapat memproduksi versinya sendiri dari drone Shahid yang jauh lebih sederhana dengan biaya sekitar 35 ribu hingga 60 ribu dolar AS, demikian menurut para analis.
Tetapi beberapa produsen Barat berpendapat bahwa kinerja superior drone mereka sebanding dengan biaya ekstra.
Perusahaan teknik Inggris MGI melaporkan bahwa drone SkyShark jarak jauhnya terbang dengan kecepatan 280 mil per jam, dibandingkan dengan kecepatan Shahid 136 yang hanya 115 mil per jam.
Pendiri perusahaan, Mike Gascoigne, menjelaskan bahwa hal ini akan membuat drone tersebut lebih sulit untuk ditembak, pada saat harga satu drone berkisar antara 50 ribu hingga 6 ribu dolar AS.
Raksasa rudal Eropa, MBDA, mengatakan bahwa mereka memiliki rudal serang jarak jauh baru yang menggabungkan rudal jelajah dengan pesawat tak berawak.
Yang pasti saat ini adalah bahwa militer Barat memiliki alternatif untuk berbaris, dan Amerika Serikat memiliki beberapa inisiatif yang mengeksplorasi amunisi ofensif berbiaya rendah.
China Percepat Internasionalisasi Yuan lewat Pusat Digital di Shanghai
Bank Sentral China meresmikan pusat operasi baru untuk yuan digital di Shanghai, yang difokuskan pada layanan pembayaran lintas batas, platform blockchain, dan aset digital.
Melansir Cointelegraph Jumat (26/9/20205), menurut laporan Xinhua, pusat ini dirancang untuk memperkuat peran yuan digital dalam sistem keuangan global.
Dalam peluncurannya, otoritas juga memperkenalkan platform pembayaran lintas batas, layanan blockchain, serta platform aset digital.
Langkah ini merupakan bagian dari delapan inisiatif yang dipaparkan Gubernur People’s Bank of China (PBOC) Pan Gongsheng pada Juni lalu.
Ia menekankan bahwa proyek ini mendukung internasionalisasi yuan dalam kerangka visi moneter multipolar, di mana berbagai mata uang menopang perekonomian global.
Tian Xuan, Presiden National Institute of Financial Research di Universitas Tsinghua, menyebut peluncuran tersebut sebagai “langkah penting” yang dapat memperkuat pengaruh China di sistem keuangan internasional dan menawarkan “solusi Tiongkok” untuk infrastruktur pembayaran lintas negara.
Selain yuan digital, China juga mendorong pengembangan stablecoin untuk memperluas jangkauan global mata uangnya dan mengurangi ketergantungan pada dolar AS.
Meski perdagangan dan penambangan kripto sempat dilarang pada 2021, pemerintah mulai melonggarkan sikapnya.
Pada Agustus 2025, Reuters melaporkan bahwa otoritas China sedang mempertimbangkan penerbitan stablecoin berbasis yuan guna memperkuat penggunaannya di pasar global.
Langkah ini mengikuti rapat strategis di Shanghai pada Juli oleh Komisi Pengawasan dan Administrasi Aset Milik Negara (SASAC) serta dorongan media resmi Securities Times yang menilai pengembangan stablecoin harus dilakukan “lebih cepat daripada nanti.”
Pekan lalu, AnchorX, perusahaan fintech berbasis Hong Kong, meluncurkan stablecoin pertama yang terikat pada yuan internasional (CNH). Token ini ditujukan untuk memfasilitasi pembayaran lintas batas, khususnya bagi negara-negara dalam inisiatif Belt and Road.