Potensi Ketegangan AS-China Bawa Wall Street ke Zona Merah

Potensi Ketegangan AS-China Bawa Wall Street ke Zona Merah

News Forex, Index & Komoditi

( Jum’at, 22 Mei 2020 )

Potensi Ketegangan AS-China Bawa Wall Street ke Zona Merah

Bursa saham Amerika Serikat menurun pada penutupan perdagangan Kamis (21/5/2020) seiring dengan potensi ketegangan antara AS-China, menambah kekhawatiran tentang laju ekonomi di tengah pandemi.

Mengutip Bloomberg, Dow Jones turun 0,41 persen atau 101,78 poin menjadi 24.474,12, Index S&P 500 menurun 0,78 persen atau 23,1 poin menuju 2.948,51, dan Nasdaq Composite Index terkoreksi 0,97 persen atau 90,89 poin menuju 9.284,88.

Bursa AS turun di tengah sikap Presiden Donald Trump yang bersikap keras terhadap China, dimana komunikasi politik tersebut menjadi senjata utamanya dalam Pilpres AS mendatang. Sektor energi, teknologi, dan utilitas memimpin kerugian di bursa.

Setelah reli sebanyak 32 persen dari posisi terendah pada Maret 2020, S&P gagal bertahan di harga rata-rata 100 hari terakhir. Ketegangan perdagangan dengan China berkontribusi terhadap pelemahan pasar karena kesepakatan belum juga tercapai.

“Pasar melihat retorika perdagangan dan ketegangan antara AS-China memanas. Ini bisa menjadi rintangan dalam pemulihan ekonomi [yang sudah tertekan pandemi],” papar Chris Gaffney, president of world markets TIAA Bank.

Presiden AS Donald Trump memicu ketegangan dengan China, karena mencuit soal kritik kepemimpinan Xi Jinping, beberapa hari sebelum pertemuan politik China terbesar tahun ini. China pun menanggapi tuduhan Trump, dan memperingatkan ancaman tindakan balasan.

Selain itu, Senat AS mengesahkan undang-undang yang menghalangi perusahaan China untuk melantai di Bursa AS. Fenomena itu terjadi beberapa hari sebelum pertemuan politik terbesar China pada tahun ini.

Undang-undang terbaru dapat menyebabkan perusahaan-perusahaan besar Cina seperti Alibaba Group Holding Ltd. dan Baidu Inc. dilarang masuk bursa.

Kasus corona juga mengkhawatirkan dimana sudah mencapai 5 juta korban positif. Jumlah itu meningkat dua kali lipat dalam sebulan terakhir.

Tiga indikator bursa AS juga dimulai di zona merah pada awal perdagangan dan berfluktuasi seiring dengan laporan pengajuan tunjangan pengangguran di AS yang mencapai 2,44 juta orang.

Indeks Stoxx Europe 600 juga turun, dengan hampir semua 19 kelompok sektor berada di zona merah. Namun, saham Deutsche Lufthansa AG melawan tren setelah perusahaan akan mendapatkan kesepakatan bailout bernilai miliaran euro dari Pemerintah Jerman.

 

Bank Sentral Jepang Rapat Darurat, Yen Apa Kabar?

Nilai tukar yen Jepang (JPY) masih stabil pada perdagangan Jumat (22/5/2020) pagi, setelah bank sentral Jepang (Bank of Japan/BoJ) mengumumkan hasil rapat kebijakan moneter darurat beberapa saat lalu.

Pada pukul 8:33 WIB, yen diperdagangkan di kisaran 107,57/US$, yen menguat tipis 0,04% di pasar spot, melansir data Refinitiv. Di saat yang sama, yen juga menguat 0,02% melawan rupiah di Rp 136,42/JPY.

BoJ pada pukul 8:00 WIB tadi mengumumkan hasil rapat kebijakan moneter darurat, hasilnya program yang mendukung usaha kecil diluncurkan agar mampu bertahan dari kemerosotan ekonomi akibat pandemi penyakit virus corona (Covid-19).

Dalam program tersebut, bank komersial akan menyalurkan kredit ke usaha kecil tanpa bunga selama 1 tahun. Sebagai gantinya, BoJ akan memberikan bunga ke bank komersial akan mendapat bunga sebesar 0,1% dari kredit yang disalurkan, sebagaimana dilansir Nikkei Asia Review.

Hanya program tersebut yang diluncurkan oleh BoJ di bawah pimpinan Gubernur Haruhiko Kuroda. Selebihnya, kebijakan masih dipertahankan, suku bunga acuan masih -0,1%, sementara program pembelian aset (quantitative easing/QE) masih senilai 80 triliun yen per tahun.

Perekonomian Jepang memang sedang mengalami kemerosotan. Pada pekan lalu, data dari Pemerintah Jepang hari ini menunjukkan di kuartal I-2020 PDB Jepang mengalami kontraksi alias minus 0,9% quarter-on-quarter (QoQ), sementara secara year-on-year (YoY) minus 3,4%.

Jepang kini resmi mengalami resesi teknikal akibat PDB minus dalam dua kuartal beruntun secara QoQ. Di kuartal IV-2019 lalu, PDB Jepang minus 1,9% QoQ, dan di kuartal sebelumnya stagnan 0%.

Pandemi Covid-19 menjadi penyebab nyungsepnya ekonomi Jepang, bahkan nyaris semua negara di dunia. Ekonomi Jepang sangat terkait perdagangan dengan China dan Amerika Serikat, kedua negara tersebut menerapkan kebijakan karantina wilayah (lockdown) sehingga aktivitas ekonomi menjadi menurun. Akibatnya perekonomian Jepang pun merosot.

Dari dalam negeri, Pemerintah Jepang juga sudah menerapkan kondisi darurat kesehatan nasional, yang membatasi aktivitas warganya, perekonomian pun semakin terpukul.

Oleh karena itu, banyak analis memprediksi Jepang akan mengalami kemerosotan ekonomi terburuk sejak perang dunia II.

 

 

 

China Didepak dari Wall Street? Alasan AS: Sesatkan Investor

Dua senator AS dari dari Partai Republik dan Demokrat yang menjadi inisiator RUU Akuntabilitas Perusahaan Asing atau Holding Foreign Companies Accountable Act menegaskan bahwa beleid yang tengah diperjuangkan ini bertujuan demi menjaga kepentingan investor AS.

Kedua senator inisiator RUU tersebut yakni John Kennedy, senator Louisiana dari Partai Republik, dan Chris Van Hollen, senator Demokrat dari Maryland.

“SEC [Securities and Exchange Commission] bekerja keras untuk melindungi investor Amerika agar tidak ditipu. Ini sama saja bahwa kita memberi perusahaan-perusahaan China kesempatan mengeksploitasi warga Amerika yang bekerja keras – mereka yang menempatkan uang pensiun dan tabungan mereka di bursa kita,” kata Senator John Kennedy, dalam situs resminya, kennedy.senate.gov, dikutip CNBC Indonesia, Jumat (22/5/2020).

“Ada banyak pasar [saham] di seluruh dunia yang terbuka untuk [berbuat] curang, tetapi Amerika tidak bisa menjadi salah satu dari mereka,” tegas Kennedy yang terpilih sebagai senator sejak 2016 ini.

Dia menilai China sedang mencoba mendominasi dan bersikap curang di setiap kesempatan. “Saya berharap kolega saya di DPR akan segera mengirimkan RUU ini meja presiden sehingga kita dapat melindungi orang Amerika dan uang mereka [dari investasi di perusahaan China],” tegas Kennedy.

Sebagai informasi, RUU tersebut sudah diloloskan oleh Senat atau DPD-nya AS pada Rabu (20/5/2020) waktu AS, tinggal menunggu kelanjutan dari DPR AS (House of Representatives). Kongres AS yang terdiri dari DPR dan Senat ini akan meloloskan undang-undang yang disepakati oleh Senat, yang kemudian dikirim ke Presiden Donald Trump untuk diratifikasi.

Dalam kesempatan yang sama, Chris Van Hollen juga mengatakan sudah terlalu lama perusahaan-perusahaan China mengabaikan standar pelaporan keuangan di bursa saham AS dan cenderung menyesatkan investor pemilik modal di Negeri Paman Sam.

“Ketika kita terus mengalami kejatuhan ekonomi dan volatilitas yang disebabkan oleh pandemi Covid-19, kebutuhan untuk melindungi investor utama adalah yang paling penting,” katanya di situs kennedy.senate.gov.

“Sudah terlalu lama, perusahaan China mengabaikan standar pelaporan AS, menyesatkan investor kami,” tegas Van Hollen.

Sebab itu, dia menegaskan semua perusahaan publik di AS, mau dari AS sendiri atau dari China, harus memiliki standar yang sama, dan RUU tersebut akan menjadi regulasi dalam menyamakan kedudukan dan memberi investor transparansi yang mereka butuhkan sebelum mengambil keputusan investasi.

“Saya bangga bahwa kami dapat melewatinya hari ini [meloloskan RUU] dengan dukungan bipartisan yang luar biasa, dan saya mendesak rekan-rekan DPR kami untuk bertindak cepat [mengirimkan ke Trump],” kata Van Hollen.

Di Twitter, Kennedy pun mengungkapkan kegeramannya terhadap sepak terjang emiten China di pasar saham AS, Wall Street.

“Partai Komunis China curang, dan RUU Akuntabilitas Perusahaan Asing ini akan menghentikan mereka dari kecurangan di bursa saham AS,” tegas Kennedy yang juga anggota Komite Perbankan Senat, dalam cuitan di Twitter.

“Kita tidak bisa membiarkan ancaman asing terhadap dana pensiun Amerika berakar di bursa kita.”

The Chinese Communist Party cheats, and the Holding Foreign Companies Accountable Act would stop them from cheating on U.S. stock exchanges.

We can’t let foreign threats to Americans’ retirement funds take root in our exchanges. pic.twitter.com/71dYQxTgiR

— John Kennedy (@SenJohnKennedy) May 19, 2020

Sebelumnya, Senat AS meloloskan RUU di bidang pasar modal yakni “Holding Foreign Companies Accountable Act” yang digulirkan pada Rabu (20/5/2020) waktu AS.

RUU ini akan membuat perusahaan-perusahaan China yang tercatat di bursa AS seperti Alibaba Group Holding Ltd. dan Baidu Inc. bisa terdepak dari bursa saham AS di tengah hubungan kedua negara yang makin tegang.

Secara khusus, undang-undang tersebut akan mewajibkan perusahaan asing untuk menyatakan tidak dimiliki atau dikendalikan oleh pemerintah asing. Perusahaan asing wajib diaudit oleh Dewan Pengawas Akuntansi Perusahaan Publik (Public Company Accounting Oversight Board/PCAOB) jika perusahaan tersebut sebelumnya menggunakan perusahaan akuntansi asing yang tidak dapat diperiksa oleh dewan.

Jika dewan PCAOB tidak dapat memeriksa kantor akuntan perusahaan selama 3 tahun berturut-turut, saham perusahaan terkait tak bisa diperdagangkan di bursa.

Dewan PCAOB yang diawasi oleh otoritas bursa Securities and Exchange Commission (SEC) ini adalah badan nirlaba yang mengawasi audit semua perusahaan AS yang ingin mencari dana di pasar saham.

“Mudah-mudahan, ini adalah seruan untuk China mereka bisa menyesuaikan diri dengan seluruh dunia dan memungkinkan transparansi dalam audit perusahaan-perusahaan China,” kata Clete Willems, mantan penasihat perdagangan administrasi Trump dan partner di Akin Gump, kepada CNBC.

 

 

Penyebaran Virus Corona Tak Bisa Dihentikan, Vaksin dan Obat Pun Sulit Dibuat

Guru besar Biologi Universitas Negeri Malang, Profesor Mohamad Amin, menilai mutasi virus corona penyebab Covid-19 yang begitu cepat membuat pandemi ini tidak bisa diputus. Ini juga menyulitkan pembuatan vaksin serta obatnya.

“Berdasarkan tinjauan ilmu virologi, penyebaran pandemi COVID-19 ini tidak bisa diputus karena mutasi virus yang sangat cepat sehingga dapat menimbulkan varian-varian baru virus,” ujar Mohamad Amin dalam seminar daring di Jakarta, Kamis (21/5/2020).

Dia menjelaskan, dari tinjauan ini juga tampaknya akan sulit untuk membuat vaksin maupun obat anti-virus. Sebab, virus ini selalu bermutasi melahirkan varian-varian baru akan menyulitkan peneliti maupun ahli kesehatan untuk membuat desain obatnya.

“Desain obat harus fix atau permanen sebelum dibuat, ketika ada sedikit perubahan maka harus dilakukan desain yang baru,” katanya.

Dengan demikian, menurut pakar kesehatan tersebut, cara terbaik untuk menjalani kehidupan normal baru jika vaksin sulit ditemukan. Dalam kehidupan baru itu harus  melakukan pencegahan agar tidak terlalu banyak orang masuk rumah sakit hingga melebihi kapasitas akibat Covid-19.

“Dengan demikian perlu menjalankan langkah-langkah preventif agar masyarakat yang masih sehat tidak terinfeksi Covid-19. Selain itu, langkah lainnya yang perlu dilakukan adalah membuat orang sakit atau positif Covid-19 segera sembuh,” ujar Mohamad Amin.

Dalam paparannya, dia menyampaikan, kehidupan normal baru mendorong masyarakat harus beralih dengan mengubah pola pikir dan kebiasaannya. Sebab, tidak perlu berharap hilangnya virus corona dengan memutus mata rantai penularan 100 persen.

Masyarakat harus bisa menerima bahwa mereka tidak bisa lagi hidup normal kembali seperti semula pascapandemi Covid-19. “Bagaimana cara cerdas menata kehidupan normal baru atau new normal adalah kebiasaan-kebiasaan positif baru seperti kerja dari rumah, menggunakan masker dan menjaga jarak yang sudah kita lakukan untuk bertahan selama pandemi COVID-19. jangan ditinggalkan,” kata Mohamad Amin.

Selain itu, guru besar Biologi itu juga menambahkan masyarakat harus cerdas dengan memiliki wawasan ilmu dan pengetahuan, percaya diri atas ilmu yang diperoleh dan selalu mencari serta mengeksplorasi wawasan baru agar dapat berinovasi dan lebih produktif.

Dia melanjutkan program kebijakan dalam menangani dan mencegah meluasnya penyebaran Covid-19 seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan menjaga jarak sosial harus tetap dilanjutkan.

“Target saat ini bukan memberantas virus melainkan menekan jumlah orang yang terinfeksi bersamaan serendah mungkin. Kalau nanti semakin banyak yang terinfeksi maka pelayanan kesehatan di Indonesia akan sangat kewalahan, dan kalau yang terinfeksi Covid-19. tidak segera mendapat pelayanan kesehatan maka proses penyembuhannya tidak cepat,” ujar Mohamad Amin.

 

 

Tudingan soal WHO adalah ‘Boneka China’, Bagaimana Duduk Persoalannya?

Negara-negara anggota Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sepakat untuk mengadakan penyelidikan independen pada respons global terhadap pandemi virus corona.

Resolusi itu, yang disetujui tanpa keberatan oleh 194 peserta pertemuan tahunan WHO di Jenewa – digelar secara virtual – juga mengizinkan penyelidikan untuk menilik peran badan kesehatan itu sendiri.

Amerika Serikat secara khusus sangat kritis terhadap caranya menangani pandemi. Uni Eropa mempresentasikan resolusi itu atas nama 100 negara.

Apa isi resolusi?

Resolusi ini meminta “evaluasi yang imparsial, independen, dan komprehensif” terhadap respons internasional.

Evaluasi tersebut juga akan fokus pada “kronologi [tanggapan] WHO terhadap pandemi Covid-19”. Lembaga itu menghadapi kritik bahwa mereka terlambat mengumumkan keadaan darurat kesehatan.

Resolusi juga menyerukan kepada dunia untuk memastikan “akses yang transparan, adil dan tepat waktu” pada pengobatan atau vaksin, dan mendesak WHO untuk menyelidiki “sumber virus dan rute penularan ke populasi manusia”.

“Karena saya tidak melihat permintaan dari majelis, saya menganggap bahwa tidak ada keberatan dan resolusi itu diadopsi,” kata presiden majelis, Keva Bain, duta besar dari Bahama.

Mengapa WHO di bawah tekanan?

Presiden Donald Trump telah melabeli WHO “boneka” China dan menangguhkan dana untuk organisasi itu. AS adalah donor terbesar WHO.

Ia juga menuduh China berusaha menutup-nutupi wabah itu – tudingan yang ditolak China – dan mengatakan WHO gagal meminta pertanggungjawaban Beijing. Pada hari Senin, sang presiden mengunggah surat yang ia kirim ke kepala WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus yang menguraikan masalah-masalah spesifik yang dimiliki AS.

Menteri Kesehatan AS Alex Azar menyampaikan kritik pedas dalam pidatonya di hadapan majelis pada hari Senin.

“Kita harus jujur tentang salah satu alasan utama wabah ini menyebar di luar kendali: ada kegagalan oleh organisasi ini untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dunia, dan kegagalan itu dibayar dengan banyak korban jiwa,” ujarnya.

Presiden Trump menghadapi pemilihan ulang tahun ini dan lawan politiknya memandang kritiknya pada WHO sebagai upaya untuk mengelak dari kegagalannya dalam menangani pandemi di AS, yang memiliki jumlah kasus tertinggi, dan angka kematian yang melampaui 90.000 pada hari Senin.

Namun, Uni Eropa, bersama dengan negara-negara termasuk Inggris, Australia, dan Selandia Baru, juga telah mendesak penyelidikan tentang langkah penanganan pandemi. Juru bicara Uni Eropa Virginie Battu-Henriksson mengatakan beberapa pertanyaan kunci perlu dijawab sebagai bagian dari setiap penelahaan.

“Bagaimana pandemi ini menyebar? Apa epidemiologi di baliknya? Semua ini sangat penting bagi kita untuk menghindari pandemi jenis ini,” katanya.

Namun ia menambahkan bahwa sekarang bukan waktunya untuk “saling menyalahkan”.

Apa kata WHO?

Kepala WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus menyambut penyelidikan independen. Dr Tedros telah setuju untuk meninjau penanganan agensi yang dipimpinnya terhadap pandemi, namun membantah saran bahwa diperlukan perbaikan besar-besaran.

Ia mengatakan evaluasi independen, yang akan meninjau pelajaran yang bisa diambil dan mengajukan rekomendasi, akan dimulai “sesegera mungkin”. Ia menyerukan agar WHO, dan sejumlah organisasi lain, diperkuat.

Bagaimana dengan sikap China?

Kasus-kasus virus corona pertama kali muncul di kota Wuhan di Cina Desember lalu. Virus ini secara luas dilaporkan muncul dari pasar bahan makanan setelah melintasi batas spesies dari hewan ke manusia. China dituduh berusaha menutupi tingkat infeksi pada pekan-pekan awal.

Beberapa politisi senior AS berpendapat bahwa sumbernya adalah sebuah laboratorium di Wuhan yang melakukan penelitian tentang virus corona pada kelelawar. China menolak gagasan itu, dan para pakar di negara Barat juga meragukannya.

China mengatakan telah berterus terang tentang perkembangan epidemi di negaranya; mereka menerbitkan kode genetik virus pada Januari dan dengan cepat berbagi informasi dengan WHO.

Presiden Xi Jinping mengatakan kepada majelis pada hari Senin bahwa negaranya telah bertindak “dengan keterbukaan dan transparansi” dan bersikeras bahwa penyelidikan harus terjadi setelah pandemi berhasil dikendalikan.

Juru bicara kementerian luar negeri, Zhao Lijian mengatakan pada jumpa pers di Beijing hari Selasa bahwa AS berusaha untuk mencoreng nama China untuk mengelak dari tanggung jawabnya sendiri. Lebih dari 4,5 juta orang telah terinfeksi secara global dan lebih dari 300.000 orang telah meninggal dunia sejak virus pertama kali muncul.

 

 

Tak Gentar sama AS, Iran Tetap Jalankan Misi Reguler di Teluk

Angkatan Laut Iran mengatakan, mereka akan mempertahankan misi reguler di Teluk Persia. Pernyataan ini datang sehari setelah Amerika Serikat (AS) memperingatkan para pelaut Iran untuk menjauh dari kapal perang AS.

“Unit Angkatan Laut Iran di Teluk Persia dan Teluk Oman akan melanjutkan misi reguler mereka sesuai dengan prinsip-prinsip profesional seperti di masa lalu,” kata seorang pejabat militer Iran, seperti dilansir Reuters pada Rabu (20/5/2020).

Sebelumnya, Komando Pusat Angkatan Laut AS yang bermarkas di Bahrain mengatakan dalam sebuah pernyataan, peringatan itu dirancang untuk meningkatkan keselamatan, meminimalkan ambiguitas, dan mengurangi risiko salah perhitungan.

Komando Pusat Angkatan Laut AS mengutip sebuah insiden bulan lalu di mana 11 kapal Iran mendekati kapal Angkatan Laut AS di Teluk Omna, dalam apa yang oleh militer AS disebut perilaku berbahaya dan provokatif.

Peringatan ini mengikuti ancaman Presiden AS, Donald Trump bulan lalu. Di mana, kala itu Trump mengatakan telah memerintahkan untuk menembak setiap kapal Iran yang mengganggu kapal-kapal Angkatan Laut AS.

Kasus Covid-19 Global Capai Angka 5 Juta, WHO Catat Penambahan Kasus Tertinggi Selama Pandemi

Kasus Covid-19 Golbal telah menembus angka 5 juta. Angka ini pun kemungkinan akan terus bertambah karena Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengatakan terjadi peningkatan jumlah kasus Covid-19 di negara-negara miskin saat negara-negara maju mulai melonggarkan penguncian wilayah atau lockdown.

Dilansir dari situs pemantau online, Worldometers.info, Kamis (21/5/2020), secara global total tercatat 5.079.896 kasus infeksi Covid-19. Dari jumlah itu, sebanyak 2.019.945 di antaranya dinyatakan sembuh dan 329.180 meninggal dunia.

Perkembangan terbaru adalah munculnya Brasil sebagai negara dengan jumlah kasus Covid-19 tertinggi ketiga di dunia dengan 291.579 kasus. Angka ini melewati Spanyol yang mencatat 279.524 kasus dan berada di Rusia yang memiliki 308.705 kasus. Inggris menggenapi posisi lima besar negara dengan kasus Covid-19 tertinggi dengan 248.293 kasus.

Amerika Serikat (AS) masih menjadi negara dengan jumlah kasus tertinggi di dunia dengan 1.591.252 kasus. AS juga menjadi negara dengan korban meninggal akibat Covid-19 tertinggi di dunia dengan 94.918 jiwa dengan angka kematian terbaru tercatat 1.385.

Di bawah AS secara berturut-turut dalam posisi lima besar adalah Inggris (35.704), Italia (32.330), Prancis (28.132), dan Spanyol (27.888).

Sementara di Indonesia, jumlah kasus virus corona juga mengalami penambahan dengan mencatat rekor tertinggi dalam sehari. Jumlah kasus Covid-19 di Indonesia sebanyak 19.189 atau bertambah 693 kasus dengan 1.242 meninggal dan 4.575 dinyatakan sembuh.

WHO dalam pernyataan terbarunya menyatakan keprihatinannya setelah terjadi peningkatan jumlah kasus virus corona baru di negara-negara miskin. Ini terjadi di saat negara-negara kaya mulai mengurangi penguncian wilayahnya atau lockdown.

Badan kesehatan global itu mengatakan, tercatat ada 106 ribu kasus baru infeksi Covid-19 yang dicatat dalam 24 jam terakhir. Ini adalah yang terbesar dalam satu hari sejak pandemi global itu mulai terjadi.

 

 

Kasus Baru Corona Brasil Cetak Rekor, Kematian Tembus 20.000

Kasus infeksi virus corona (COVID-19) di Brasil terus meningkat pesat dalam beberapa hari terakhir. Bahkan pada Kamis (21/5/2020), negara ini kembali melaporkan angka rekor kasus infeksi baru COVID-19, yaitu sebanyak 18.508 kasus.

Dengan penambahan sebanyak itu, kasus total corona di Brasil kini naik menjadi 310.087 kasus. Ini menjadikannya sebagai pusat penyebaran di Amerika Latin dan negara ketiga dengan kasus corona terbanyak di dunia, di belakang Amerika Serikat (AS) dan Rusia.

AS memiliki 1.618.903 kasus. Sementara Rusia memiliki 317.554 kasus.

Selain angka kasus baru, angka kematian akibat COVID-19 di Brasil juga mencetak rekor, yaitu sebanyak 1.188 kematian baru dalam 24 jam terakhir, sebagaimana dilaporkan AFP mengutip the Brazilian Report. Sehingga saat ini angka kematian total akibat virus asal Wuhan itu di Brasil sebanyak 20.047 kasus.

Namun demikian jumlah pasien sembuh juga terus meningkat di negara ini, yaitu ada sebanyak 125.960 orang, menurut Worldometers.

Pesatnya peningkatan kasus baru di Brasil terjadi karena Presiden negara ini, Jair Bolsonaro, terlalu menyepelekan wabah.

Menurut laporan Time, saat angka kematian akibat COVID-19 di Brasil mencapai 10.000 jiwa pada 9 Mei, Bolsonaro sama sekali tidak menerbitkan aturan untuk mencegah penyebaran wabah atau meluangkan waktu untuk menghormati para korban meninggal. Ia malah bermain jet ski di Danau Paranoá di Brasília.

Ia bahkan mengeluarkan candaan soal ketakutan warganya akan wabah tersebut. “Tidak ada yang bisa dilakukan [tentang hal itu]. Ini suatu kegilaan,” katanya.

Peningkatan kasus corona yang gila-gilaan di negara ini tidak hanya membuat sistem kesehatan kewalahan menangani pasien namun menyerbabkan kehancuran ekonomi. Apalagi, ekonomi Brasil tergolong lemah, tidak seperti hot spot corona global lainnya sebelumnya seperti Italia, Spanyol dan AS.

Pada April lalu, Bolsonaro bahkan telah memecat Menteri Kesehatan Luiz Henrique Mandetta setelah Mandetta meminta warga Brasil untuk mengikuti aturan jarak sosial (social distancing) dan tetap berada di dalam rumah.

Mandetta mengumumkan kabar itu di Twitternya dan mengatakan Bolsonaro telah menyerahkan pemberitahuan pemecatan itu padanya.

“Saya berterima kasih kepada seluruh tim yang bersama saya di Kementerian Kesehatan, dan saya berharap penerus saya sukses sebagai Menteri Kesehatan. Saya berdoa kepada Tuhan dan Bunda Maria dari Aparecida untuk memberkati negara kita.” tulis Mandetta, menurut BBC.

Setelah Mandetta muncur, Nelson Teich menggantikan posisinya sebagai Menteri Kesehatan. Namun, Teich telah mengajukan pengunduran diri pekan lalu setelah baru menjabat selama empat minggu.

Teich tidak menyebutkan alasannya mengundurkan diri. Namun saat menjabat ia sempat melayangkan kritik pada Bolsonaro karena mengeluarkan dekrit yang memungkinkan gym dan salon kecantikan dibuka kembali di tengah pandemi.

Bolsonaro terus menganggap COVID-19 sama seperti flu ringan dan mengatakan penyebaran COVID-19 tidak terhindarkan.

 

Diblokir Trump, Huawei Jadi Rival Google Android & Apple iOS

 

Petinggi Huawei Technologies mengklaim sistem operasi (OS) ponsel miliknya bisa bersaing dengan Google Android dan Apple iOS. Huawei meluncurkan OS sendiri setelah dijegal oleh Presiden AS Donald Trump tak bisa gunakan teknologi Google.

“Huawei berada dalam posisi menghadirkan ekosistem yang setara dengan ekosistem Google dan Apple,” ujar Eric Tan, Vice Presiden Huawei Huawei untuk layanan cloud konsumen dalam bisnis konsumernya, seperti dilansir dari CNBC International, Jumat (22/5/2020). “Kami memiliki kepercayaan diri menjadi salah satu developer dengan ekosistem teratas di dunia.”

Smartphone Huawei telah lama mengandalkan Android. Tetapi pada 2019, Donald Trump memasukkan Huawei dalam daftar hitam (blacklist) yang melarang raksasa teknologi China untuk menggunakan teknologi AS.

Menghadapi tantangan ini, Huawei meluncurkan sistem operasi sendiri bernama HarmonyOS yang diluncurkan pada Agustus 2019.

Petinggi Huawei juga mengungkap keunggulan lain HarmonyOS di mana bisa bekerja di sejumlah perangkat Huawei selain smartphone, yang dapat menarik developer membuat aplikasi. Ada juga Huawei Mobile Services (HMS), kumpulan berbagai aplikasi Huawei dari peta hingga pembayaran ke app store-nya.

Namun para peneliti pesimis dengan klaim ini. Huawei memang berjaya di China. Tetapi di negeri Tirai Bambu ini Google diblokir. Tanpa Android tak masalah bagi pengguna. Namun pengguna luar China sangat bergantung pada Google Android dan Apple iOS.

“Tidak akan mudah bagi Huawei membangun perpustakaan aplikasi utama di luar China, karena banyak dari mereka bergantung pada Google untuk hal-hal seperti manajemen hak digital, lokasi, pembayaran, dan layanan notifikasi,” ujar Bryan Ma, Vice President IDC.

“Pengembang seringkali harus selektif pada proyek mana mereka akan bergabung, dan faktor kunci dalam pengambilan keputusanitu adalah apakah ada cukup critical mass dalam basis pengguna untuk membenarkan waktu dan upaya yang dihabiskan untuk porting aplikasi.”

Direktur Riset Counterpoint Research, Neil Shah mengatakan jumlah aplikasi yang ada di toko aplikasi Huawei masih terbatas dan mereka belum memiliki aplikasi utama atau aplikasi sejuta umat yang merupakan milik perusahaan AS.

“Di luar China, itu akan sulit karena sebagian besar aplikasi utama berasal dari pengembang besar AS – Netflix, properti Facebook (Instagram, WhatsApp), aplikasi Google, dll – yang jelas dilarang untuk berkolaborasi dengan Huawei,” kata Shah. “Jadi secara keseluruhan, tanpa pengembang utama di dalamnya, akan sulit menjualnya.”

 

 

Hong Kong Bakal Membara Lagi

China akan memberlakukan UU keamanan nasional baru di Hong Kong. Langkah ini terkait aksi protes yang kerap berujung bentrok antara massa pro demokrasi dengan aparat Hong Kong, yang dimulai sejak 2019 lalu.

Juru Bicara Kongres Rakyat Nasional China (NPC) mengatakan rincian undang-undang akan diberikan pada Jumat (22/5/2020) ini. Saat parlemen melakukan agenda rapat tahunan.

“NPC sedang menjalankan kekuasaan konstitusionalnya,” kata Zhang Yesui, dikutip dari Reuters. “(Ini) untuk membangun kerangka hukum baru dan mekanisme penegakan untuk menjaga keamanan nasional di Hong Kong.”

 

Seorang pejabat pemerintah Hong Kong mengatakan rincian UU belum jelas. Tapi, media Hong Kong melaporkan UU itu akan memisahkan campur tangan asing dan melarang aksi terorisme serta semua kegiatan berupa hasutan yang bertujuan menggulingkan pemerintah Beijing.

UU serupa pernah diperkenalkan tahun 2003 atau dikenal dengan nama “Pasal 23”. UU ini sempat disambut protes massa lalu ditangguhkan.

Hal ini membuat netizen Hong Kong ramai memosting seruan protes. Anggota parlemen oposisi mengatakan UU itu bisa merusak reputasi Hong Kong sebagai pusat keuangan global.

Di 2019, Hong Kong dilanda demo hingga tujuh bulan lebih. Protes massa pro demokrasi terjadi karena RUU ekstradisi dan membuat kawasan itu resesi.

Ekonomi Hong Kong terkonfirmasi secara resmi jatuh ke jurang resesi pada 2019. Pada tahun lalu, data resmi menyebutkan, pertumbuhan ekonomi Hong Kong jatuh ke -1,9% dan merupakan kontraksi ekonomi pertama dalam satu dekade terakhir.

Hong Kong bergabung ke China sejak 1997. Syaratnya saat itu adalah China melindungi kebebasan di Hong Kong.

Sementara itu, Juru bicara Departemen Luar Negeri AS Morgan Ortagus memperingatkan bahwa memberlakukan undang-undang seperti itu di Hong Kong akan membuat teritori itu jadi sangat tidak stabil. “Akan mendapat kecaman keras dari Amerika Serikat dan masyarakat internasional,” tegasnya.

Presiden AS Donald Trump juga menjanjikan bakal ada tanggapan “keras” pada upaya itu.

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Close Menu