News Komoditi & Global ( Jumat, 26 September 2025 )
News Komoditi & Global
( Jum’at, 26 September 2025 )
Harga Emas Global Menguat di Tengah Sinyal Beragam dari Pejabat The Fed
Harga Emas (XAU/USD) naik tipis mendekati $3.750 selama awal perdagangan sesi Asia pada hari Jumat. Logam mulia ini menguat di tengah ekspektasi pemangkasan suku bunga AS lebih lanjut dari Federal Reserve (The Fed) tahun ini dan meningkatnya risiko geopolitik. Rilis data Indeks Harga Belanja Konsumsi Pribadi (Personal Consumption Expenditure/PCE) AS untuk bulan Agustus akan menjadi pusat perhatian pada hari Jumat nanti.
Bank sentral AS memutuskan untuk memangkas suku bunga acuan sebesar 25 basis poin (bp) pada pertemuan September, membawa Federal Funds Rate ke kisaran target 4,00% hingga 4,25%. Para pedagang memprakirakan setidaknya dua pemangkasan suku bunga dalam dua pertemuan The Fed yang tersisa tahun ini. Suku bunga yang lebih rendah dapat mengurangi biaya peluang untuk memegang Emas, mendukung logam mulia yang tidak berimbal hasil ini.
Namun, komentar dari para pengambil kebijakan The Fed, termasuk Ketua Jerome Powell, menunjukkan banyak yang akan bergantung pada data ekonomi yang akan datang. Sementara itu, Gubernur The Fed, Stephen Miran, lebih memilih pemangkasan yang lebih agresif sebesar 0,50%, berargumen bahwa dengan efek tarif temporer diabaikan, inflasi lebih dekat ke target 2%. Nada hati-hati dari para pejabat The Fed mungkin membatasi kenaikan logam kuning ini dalam waktu dekat.
Para pedagang akan mengamati dengan seksama data inflasi PCE AS nanti pada hari Jumat untuk mendapatkan dorongan baru. Pengukur inflasi mendasar yang disukai The Fed kemungkinan tumbuh dengan laju yang lebih lambat bulan lalu. "Inflasi yang lebih lemah dapat memperkuat argumen untuk pemangkasan suku bunga The Fed, mendukung bullion, dengan pasar memprakirakan dua pemangkasan tahun ini," kata Kaynat Chainwala, analis di Kotak Securities Ltd., dalam catatan pada hari Kamis.
Harga Minyak Dunia Naik karena Rusia Bergerak untuk Membatasi Ekspor Bahan Bakar hingga AkhirTtahun
Harga minyak stabil pada hari Kamis setelah mencapai level tertinggi dalam tujuh minggu pada sesi sebelumnya karena Rusia bergerak untuk membatasi ekspor bahan bakar hingga akhir tahun, tetapi kenaikannya dibatasi oleh data ekonomi AS yang baru yang meredam optimisme seputar penurunan suku bunga lebih lanjut.
Kamis (25/9/2025), harga minyak mentah jenis Brent untuk kontrak pengiriman November 2025 ditutup menguat 11 sen atau 0,16% ke level US$ 69,42 per barel.
Sejalan, harga minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) untuk kontrak pengiriman November 2025 ditutup melemah 1 sen, atau 0,02%, ke level US$ 64,98 per barel.
Kedua minyak acuan tersebut menguat 2,5% pada hari Rabu, mencapai level tertinggi sejak 1 Agustus, didorong oleh penurunan mengejutkan dalam persediaan minyak mentah mingguan AS dan kekhawatiran bahwa serangan Ukraina terhadap infrastruktur energi Rusia dapat mengganggu pasokan.
Harga minyak mentah kembali menguat setelah Wakil Perdana Menteri Rusia Alexander Novak mengatakan pada hari Kamis bahwa negaranya akan memberlakukan larangan sebagian ekspor solar hingga akhir tahun dan memperpanjang larangan ekspor bensin yang sudah ada, menyusul serangkaian serangan pesawat nirawak Ukraina terhadap kilang-kilang minyak Rusia.
Membatasi beberapa kenaikan, produk domestik bruto AS meningkat pada tingkat tahunan 3,8% yang direvisi naik pada kuartal terakhir, menurut Biro Analisis Ekonomi Departemen Perdagangan dalam estimasi terbarunya pada hari Kamis.
"Reaksi awal terhadap hal itu adalah aksi jual," kata Phil Flynn, analis senior di Price Futures Group.
Data ekonomi yang lebih kuat dari perkiraan akan membuat Federal Reserve lebih berhati-hati dalam memangkas suku bunga. Bank sentral AS memangkas suku bunga sebesar 25 bps pekan lalu, pemangkasan pertama sejak Desember, dan telah mengisyaratkan pemangkasan lebih lanjut ke depannya.
Tekanan harga juga datang dari ekspektasi bearish terhadap fundamental pasokan, dengan lebih banyak minyak diperkirakan akan datang dari Irak dan Kurdistan.
Pemerintah Daerah Kurdistan mengumumkan pada hari Kamis bahwa ekspor minyak akan dilanjutkan dalam waktu 48 jam setelah perjanjian tripartit antara kementerian perminyakan Irak, kementerian sumber daya alam KRG, dan perusahaan-perusahaan produsen.
"Kembalinya pasokan dari Kurdi menambah kekhawatiran akan narasi kelebihan pasokan, mendorong penurunan harga yang mendekati level tertinggi dalam tujuh minggu," kata Priyanka Sachdeva, analis pasar senior di Phillip Nova.
Wall Street Ditutup Melemah Terseret Ketidakpastian Prospek Penurunan Suku Bunga
Wall Street kembali ditutup melemah dengan sebagian besar sektor pada indeks S&P 500 melemah karena data ekonomi Amerika Serikat (AS) meningkatkan ketidakpastian atas prospek penurunan suku bunga dari Federal Reserve.
Kamis (25/9/2025), indeks Dow Jones Industrial Average ditutup turun 173,96 poin, atau 0,38%, menjadi 45.947,32, indeks S&P 500 melemah 33,25 poin, atau 0,50%, menjadi 6.604,72, dan indeks Nasdaq Composite melemah 113,16 poin, atau 0,50%, ke 22.384,70.
Sentimen bagi pasar saham AS datang setelah data menunjukkan klaim pengangguran awal turun 14.000 menjadi 218.000 yang disesuaikan secara musiman untuk pekan yang berakhir 20 September.
Data lain menunjukkan, ekonomi AS tumbuh lebih cepat dari perkiraan sebelumnya pada kuartal kedua di tengah belanja konsumen dan investasi bisnis yang kuat.
Presiden The Fed Chicago, Austan Goolsbee, juga mengatakan pada hari Kamis bahwa ia merasa tidak nyaman dengan pemotongan suku bunga yang terlalu cepat, mengingat inflasi merupakan risiko.
Komentar dan data tersebut menyusul langkah bank sentral AS pekan lalu yang menurunkan suku bunga sebesar 25 basis poin—pemotongan pertama sejak Desember—setelah adanya tanda-tanda pelemahan di pasar tenaga kerja.
Hal ini juga memberikan indikasi akan adanya pemotongan suku bunga lebih lanjut. Ekspektasi investor terhadap pemotongan suku bunga sebesar 25 basis poin lagi dalam pertemuan The Fed bulan Oktober kini berada di angka 83,4%, turun dari sekitar 92% pada hari Rabu, menurut CME FedWatch Tool.
"Data ekonomi yang dirilis dalam satu atau dua hari terakhir agak membingungkan karena, menurut saya, hal itu menimbulkan pertanyaan" seberapa besar The Fed akan memangkas suku bunga lagi dan apakah The Fed perlu memangkas suku bunga lagi tahun ini, kata Peter Tuz, presiden Chase Investment Counsel di Charlottesville, Virginia.
Investor bersiap menyambut rilis indeks harga Pengeluaran Konsumsi Pribadi (PSE) pada hari Jumat, ukuran inflasi yang disukai The Fed.
Sebagian besar sektor S&P 500 ditutup melemah, tetapi energi menguat 0,9% dan teknologi mencatat kenaikan tipis 0,03% sementara saham Intel melonjak 8,9%.
The Wall Street Journal melaporkan, mengutip sumber yang mengetahui masalah ini, bahwa Intel telah menghubungi Taiwan Semiconductor Manufacturing Company untuk membahas investasi di bidang manufaktur atau kemitraan.
Di antara saham-saham yang mengalami penurunan, saham CarMax turun 20,1% setelah peritel mobil bekas tersebut melaporkan laba kuartal kedua yang lebih rendah. Selain itu, saham Accenture turun 2,7% bahkan setelah perusahaan konsultan tersebut melaporkan pendapatan di atas ekspektasi.
Investor sangat ingin segera mendengar dari lebih banyak perusahaan mengenai hasil kuartalan mereka, terutama dengan valuasi yang dianggap tinggi setelah pasar mencapai rekor tertinggi baru-baru ini.
"Secara historis, valuasi kita memang berada di kisaran tertinggi," kata Rick Meckler, mitra di Cherry Lane Investments, sebuah kantor investasi keluarga di New Vernon, New Jersey. "Satu hal positif yang besar adalah tampaknya pemerintah akan membiarkan perusahaan teknologi besar berkembang."
Pekan depan akan dirilis laporan ketenagakerjaan bulanan AS yang sangat penting.
Para pembuat kebijakan moneter belum sepakat tentang langkah yang tepat ke depan terkait suku bunga, dengan Stephen Miran, pejabat The Fed yang baru ditunjuk Presiden Donald Trump, terus mendorong percepatan pelonggaran kebijakan.
Awal pekan ini, Ketua The Fed Jerome Powell menegaskan kembali bahwa bank sentral AS perlu menyeimbangkan kekhawatiran inflasi dengan melemahnya pasar tenaga kerja dalam keputusan suku bunga mendatang.
Gedung Putih Siapkan Rencana PHK Massal Jelang Shutdown Pemerintah AS
Gedung Putih melalui Office of Management and Budget (OMB) pada Rabu (24/9) meminta seluruh lembaga federal menyusun rencana pemutusan hubungan kerja (PHK) massal jika pemerintah Amerika Serikat benar-benar mengalami government shutdown pada awal Oktober mendatang.
Instruksi ini menandai perubahan signifikan dari praktik sebelumnya, di mana pekerja federal biasanya hanya mengalami furlough sementara saat terjadi penghentian pendanaan.
Dalam memo resmi yang diberikan ke media, OMB menegaskan bahwa program-program yang tidak mendapat dukungan dari mandatory appropriations akan paling terdampak jika Kongres gagal meloloskan undang-undang anggaran sebelum 1 Oktober 2025.
PHK atau Taktik Negosiasi Politik?
Belum jelas apakah langkah Gedung Putih ini merupakan bagian dari strategi Presiden Donald Trump untuk mendorong agenda pengurangan jumlah pegawai federal, atau hanya taktik negosiasi berisiko tinggi guna menekan Demokrat agar menyetujui rancangan anggaran Partai Republik.
Lembaga federal diminta menyerahkan rencana pengurangan pegawai kepada OMB dan mengeluarkan pemberitahuan PHK, bahkan untuk karyawan yang seharusnya dikecualikan atau hanya terkena furlough.
Menurut laporan awal dari Politico, memo OMB ini memperbesar ketidakpastian terkait masa depan ratusan ribu pegawai federal.
Pertemuan Trump dengan Demokrat Batal
Sehari sebelumnya, Trump membatalkan pertemuan dengan para pimpinan Demokrat di Kongres untuk membahas pendanaan pemerintah. Keputusan ini meningkatkan risiko terjadinya shutdown parsial mulai pekan depan.
Kedua partai saling menyalahkan atas kebuntuan politik tersebut, sementara tenggat waktu anggaran semakin dekat.
Kampanye Pemangkasan Birokrasi Federal
Sejak menjabat pada Januari 2025, Trump meluncurkan kampanye untuk mengecilkan birokrasi federal yang menurutnya terlalu besar dan tidak efisien. Saat ini terdapat sekitar 2,4 juta pegawai sipil federal di Amerika Serikat.
Berdasarkan keterangan Direktur Office of Personnel Management (OPM) Scott Kupor kepada Reuters pada Agustus lalu, sekitar 300.000 pekerja federal akan meninggalkan jabatannya pada akhir 2025.
Dari jumlah tersebut, sekitar 154.000 pegawai menerima tawaran pensiun dini atau buyout dan secara resmi keluar dari daftar gaji pemerintah pada 30 September 2025 — sehari sebelum tenggat shutdown.
Kecam Netanyahu, Macron: Perang Total Israel Membunuh Warga Sipil, Bukan Menghancurkan Hamas
Presiden Prancis Emmanuel Macron pada Rabu (24/9/2025) mengecam keras pemerintah pemimpin Israel Benjamin Netanyahu atas penanganan perang di Jaluar Gaza, Palestina. Macron mengatakan, nasib warga sipil dan sandera tidak boleh "diserahkan kepada mereka yang menganggap pembebasan sandera bukan prioritas."
"Prioritas pertama Netanyahu bukan pembebasan sandera. Jika iya, dia tidak akan melancarkan serangan terbaru di Kota Gaza, juga tidak akan menyerang para perunding di Qatar," kata Macron kepada media publik FRANCE 24.
Macron menegaskan bahwa "perang total" Israel membunuh warga sipil, "bukan menghancurkan Hamas." Dia menambahkan bahwa meskipun Israel melakukan serangan berulang, kelompok Palestina itu masih mampu melawan.
Macron kembali menyerukan gencatan senjata di Gaza, seraya menegaskan bahwa pengakuan terhadap Negara Palestina dimaksudkan untuk menghidupkan kembali proses perdamaian. Pemimpin Prancis itu juga mendesak AS — yang disebutnya "satu-satunya negara yang punya cara konkret untuk memberi tekanan" — untuk mendorong Israel agar mengubah sikapnya.
Jika tekanan itu gagal, Macron memperingatkan negara-negara Uni Eropa untuk mempertimbangkan sanksi terhadap Israel. Dia mengatakan setiap langkah Israel untuk mencaplok wilayah pendudukan Tepi Barat adalah pelanggaran serius bagi Prancis.
Macron juga memperingatkan bahwa menutup konsulat Prancis di Yerusalem akan menjadi "kesalahan besar."
Berpidato di PBB, Presiden Chile: Saya Ingin Lihat Netanyahu Diadili di Pengadilan Internasional
Presiden Chile Gabriel Boric menyatakan dalam Sidang Majelis Umum PBB bahwa ia ingin kepala otoritas Israel Benjamin Netanyahu dibawa ke pengadilan internasional. Menurut Boric, Netanyahu harus bertanggung jawab atas genosida terhadap rakyat Palestina di Gaza.
“Saya ingin melihat Netanyahu dan mereka yang bertanggung jawab atas genosida terhadap rakyat Palestina diadili di Mahkamah Internasional (ICJ) atau pengadilan internasional lainnya,” kata Boric.
Presiden Kolombia Gustavo Petro, dalam pidatonya di Sidang Umum PBB pada Selasa (23/9/2025), menyerukan agar angkatan bersenjata dari negara-negara Amerika Latin, Asia, dan Slavia yang menentang genosida di Gaza bersatu dengan tujuan membebaskan Palestina.
Pada Senin, Andorra, Belgia, Luksemburg, Malta, San Marino, dan Prancis secara resmi mengakui Negara Palestina dalam sebuah konferensi di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB di New York, menyusul langkah serupa yang diambil oleh Australia, Inggris, Kanada, dan Portugal pada 21 September.
Ketua Komisi Penyelidikan Internasional Independen PBB untuk Wilayah Pendudukan Palestina Navi Pillay menyatakan pada 16 September bahwa Netanyahu dan sejumlah pejabat senior Israel telah mendorong terjadinya genosida di Jalur Gaza.
Israel kini menghadapi tekanan politik dan ekonomi yang semakin besar dari komunitas internasional terkait kebijakan mereka di Gaza, dengan sejumlah negara Eropa melarang penjualan beberapa jenis perlengkapan militer ke Israel.
Terungkap Ini 3 Sosok Penghasut Terjadinya Genosida di Gaza Menurut Laporan PBB
Presiden Israel Isaac Herzog, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu— yang menjadi buronan Mahkamah Pidana Internasional (ICC)— dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Galant menghasut terjadinya genosida di Jalur Gaza
Temuan ini disampaikan Komisi Penyelidikan Independen PBB. Dalam laporannya yang dirilis Selasa (23/9/2025) lalu, Komisi tersebut menyatakan bahwa pihak berwenang Israel secara sistematis dan ekstensif menghancurkan infrastruktur sipil di koridor-koridor dan zona penyangga di Jalur Gaza dan terus memperluas wilayah yang berada di bawah kendali mereka hingga mencapai 75 persen Jalur Gaza pada Juli 2025.
Dengan menghancurkan objek-objek sipil dan memindahkan penduduk secara paksa, Israel dengan sengaja merampas sumber daya yang dibutuhkan oleh warga Palestina di Gaza untuk kelangsungan hidup mereka.
Laporan tersebut menyatakan bahwa pasukan Israel juga telah dengan sengaja mengubah sifat geografis Gaza dengan membangun poros militer, memperluas zona penyangga perbatasan yang ada dan menciptakan zona keamanan yang mengakibatkan fragmentasi Gaza.
Tindakan Israel ini telah dengan sengaja memberlakukan kondisi kehidupan yang keras terhadap warga Palestina di Gaza dengan tujuan untuk menghancurkan mereka secara keseluruhan atau sebagian yang merupakan genosida.
Tepi Barat
Di Tepi Barat yang diduduki, Komisi tersebut mengatakan bahwa kebijakan dan tindakan Israel yang diterapkan sejak Oktober 2023 menunjukkan niat jelas untuk memindahkan warga Palestina secara paksa, memperluas kehadiran warga sipil Yahudi Israel, dan mencaplok seluruh Tepi Barat.
Disamping itu pula, mencegah kemungkinan penentuan nasib sendiri dan kenegaraan Palestina, dan mempertahankan pendudukan tanpa batas waktu.
“Operasi militer Israel yang dimulai awal tahun ini di kamp-kamp pengungsi Jenin, Tulkarm dan Nur Shams telah mengubah lanskap geografis secara dramatis dengan menghancurkan bangunan dan infrastruktur serta menggusur penduduk Palestina," kata Komite tersebut dalam laporannya, dilansir Aljazeera, Kamis (25/9/2025).
Komite tersebut mendesak Pemerintah Israel untuk mengakhiri pendudukan ilegalnya di wilayah Palestina tanpa penundaan, memindahkan semua pemukiman dan pemukim Israel dari Tepi Barat dan wilayah pendudukan lainnya.
Komite juga mendesak Israel mengakhiri semua kebijakan tanah, perumahan, dan perencanaan yang diskriminatif, dan mengambil tindakan untuk menghapus konsekuensi negatif yang mendorong pemisahan atau diskriminasi dalam alokasi tanah dan perumahan di Israel.
"Israel harus segera mengakhiri dan membalikkan penyitaan dan penggunaan tanah Palestina di Gaza, termasuk pembentukan dan perluasan zona penyangga dan koridor," kata Ketua Komisi Navi Pellet dalam sebuah siaran pers. Israel harus mengembalikan semua tanah yang disita kepada pemilik Palestina."
"Perambahan Israel di seluruh Tepi Barat dan pemindahan serta relokasi banyak komunitas Palestina saat ini menjadi tujuan eksplisit, yang dengan bangga dipamerkan oleh para pejabat Israel, rencana dan pernyataan yang tidak dapat diterima dan harus dikecam secara luas."
Amerika Serikat lagi-lagi memveto rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB (DK PBB) yang menyerukan gencatan senjata dan pembebasan seluruh sandera yang masih ditahan di Jalur Gaza, RIA Novosti melaporkan.
Dalam pemungutan suara yang berlangsung Kamis waktu setempat, 14 anggota DK PBB lainnya menyetujui rancangan resolusi itu.
Rancangan tersebut, yang disusun oleh 10 anggota tidak tetap DK PBB menuntut diberlakukannya gencatan senjata segera, tanpa syarat, dan permanen di Gaza serta menegaskan lagi seruan supaya semua sandera yang masih ditahan kelompok perlawanan Palestina, Hamas, segera dibebaskan.
Rancangan itu juga mendesak Israel mencabut semua pembatasan masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza dan memastikan kelancaran distribusinya kepada warga sipil di wilayah kantong Palestina itu.
Veto AS terhadap rancangan resolusi untuk mengakhiri agresi Israel di Jalur Gaza kali ini merupakan yang kesekian kalinya. Pada Juni, AS memveto rancangan resolusi serupa.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyampaikan rasa kecewanya karena resolusi untuk mendorong berakhirnya perang di Gaza kembali gagal disahkan.
Bank-Bank Besar Eropa Bentuk Perusahaan Baru untuk Luncurkan Stablecoin
Sebuah konsorsium yang terdiri dari sembilan bank Eropa - termasuk ING dan UniCredit - mengumumkan akan membentuk perusahaan baru untuk meluncurkan stablecoin berdenominasi euro.
Perusahaan baru ini berbasis di Belanda dan bertujuan untuk diawasi dan dilisensikan oleh bank sentral Belanda.
Stablecoin adalah token digital yang dirancang untuk menjaga nilai tetap konstan dan didukung oleh mata uang tradisional seperti dolar AS atau euro.
Bank-bank lain termasuk Banca Sella, KBC, Danske Bank, DekaBank, SEB, CaixaBank, dan Raiffeisen Bank International juga akan bergabung.
Bank-bank tersebut mengumumkan bahwa pihak lain dapat bergabung dalam inisiatif ini, dan seorang CEO perusahaan akan segera ditunjuk.
"Kami berkontribusi untuk memenuhi kebutuhan akan solusi tepercaya dan teregulasi untuk pembayaran dan penyelesaian on-chain, membuka jalan bagi standar baru dalam ruang aset digital yang akan mendukung pertumbuhan dan kedaulatan keuangan Eropa," ujar Fiona Melrose, Kepala Strategi UniCredit seperti dilansir Reuters, Kamis (25/9/2025).
China Desak AS Hapus Tarif Tidak Masuk Akal Jika Ingin Ekspor Kedelai Pulih
China mendesak Amerika Serikat untuk menghapus apa yang disebut sebagai tarif tidak masuk akal agar perdagangan bilateral, khususnya kedelai, dapat kembali berkembang.
Hal ini disampaikan oleh Juru Bicara Kementerian Perdagangan China, He Yadong, pada Kamis (25/9/2025), ketika ditanya apakah China berencana membeli kedelai dari AS.
“Untuk perdagangan kedelai, Amerika Serikat seharusnya mengambil tindakan positif dengan membatalkan tarif yang tidak masuk akal, sehingga tercipta kondisi bagi ekspansi perdagangan bilateral,” ujar He dalam konferensi pers.
China Masih Pilih Pasokan dari Amerika Selatan
Meskipun merupakan importir kedelai terbesar dunia, China hingga kini belum melakukan pemesanan terhadap pasokan kedelai dari panen musim gugur AS. Sebaliknya, Beijing lebih banyak mengandalkan pasokan dari Amerika Selatan, terutama Brasil, yang belakangan semakin mendominasi pasar global.
Kondisi ini membuat petani AS berpotensi kehilangan miliaran dolar dari penjualan kedelai, akibat ketegangan dagang yang belum terselesaikan.
Sinyal Positif dari Pertemuan dengan Delegasi AS
Awal pekan ini, Li Chenggang, negosiator perdagangan senior China, bertemu dengan para pemimpin politik dan bisnis dari wilayah Midwest AS, kawasan utama penghasil kedelai. Pertemuan itu memberi sinyal bahwa Beijing masih membuka peluang untuk membeli kedelai AS menjelang pembicaraan dagang yang lebih luas.
Namun, sejumlah perbedaan teknis masih menjadi penghambat negosiasi, dengan pejabat perdagangan kedua negara dijadwalkan kembali bertemu di Departemen Keuangan AS pada Kamis.
Dampak pada Petani AS dan Pasar Global
Keterlambatan pembelian kedelai oleh China menambah tekanan pada petani AS, yang sudah menghadapi tantangan harga dan persaingan global.
Jika ketegangan dagang terus berlanjut, dominasi Amerika Serikat di pasar kedelai dunia bisa semakin terkikis oleh negara-negara produsen lain, khususnya Brasil.
Taiwan Laporkan 14 Korban Tewas Akibat Topan Ragasa, Pencarian Orang Hilang Berlanjut
Dinas pemadam kebakaran Taiwan pada Kamis (25/9/2025) merevisi turun jumlah korban tewas akibat topan minggu ini di pesisir timurnya yang terpencil menjadi 14 orang. Sementara tim penyelamat terus mencari 33 orang yang masih hilang di tengah lumpur hitam tebal dan pemandangan kehancuran.
Mengutip Reuters, kematian tersebut terjadi setelah Topan Super Ragasa membawa hujan lebat ke wilayah Hualien, menyebabkan danau penghalang di pegunungan meluap dan melepaskan banjir bandang ke kota kecil Guangfu.
Setelah sehari sebelumnya menyatakan 17 orang tewas, pemadam kebakaran merevisinya menjadi 14, dengan mengatakan beberapa korban telah dihitung dua kali.
Jumlah korban hilang terbaru mencapai 33, angka yang mencapai 152 pada hari Rabu, sementara pemerintah sedang mencari orang-orang yang dilaporkan hilang.
Di pusat kota Guangfu, warga dan tim penyelamat, termasuk tentara, menggunakan sekop, ember, dan alat penggali untuk membersihkan lumpur dan batu yang terbawa banjir.
"Terlalu berisiko untuk pulang sekarang. Kita harus memastikan orang-orang menyadari potensi bahaya, terutama para lansia," kata Esther Chen, 26 tahun, relawan bantuan.
Perdana Menteri Taiwan Cho Jung-tai mengatakan kematian, yang sebagian besar terjadi di lantai pertama gedung, harus diselidiki dan pihak berwenang harus "memanfaatkan jendela penyelamatan emas" untuk menemukan korban hilang.
Stasiun kereta Guangfu telah kembali beroperasi, namun jalan raya utama terputus setelah banjir menyapu jembatan.
Presiden Taiwan Lai Ching-te pada hari Rabu menjanjikan satu bulan gajinya untuk upaya bantuan bagi warga yang mengungsi, dan akan mengunjungi daerah bencana pada hari Kamis nanti.
Meskipun hujan telah berhenti, pemerintah tetap mempertahankan peringatan untuk bendungan penghalang di daerah pegunungan terpencil di belakang Guangfu.
Menteri Pertanian Chen Junne-jih mengatakan kepada para wartawan di Taipei bahwa meledakkan tanggul yang menahan danau dengan bahan peledak terlalu berbahaya karena dapat memperburuk masalah dengan lebih banyak tanah longsor.
Inflasi Jasa Jepang Naik 2,7% pada Agustus, BOJ Siap Kerek Suku Bunga Lagi
Data terbaru menunjukkan indeks harga produsen jasa (services producer price index/SPPI) Jepang naik 2,7% pada Agustus 2025 dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Angka ini lebih tinggi dibandingkan revisi kenaikan 2,6% pada Juli, menurut data Bank of Japan (BOJ) yang dirilis Kamis.
SPPI mengukur harga yang dikenakan perusahaan kepada sesama pelaku usaha atas layanan yang diberikan. Kenaikan ini menegaskan pandangan BOJ bahwa biaya tenaga kerja yang meningkat akan menjaga inflasi tetap berada di kisaran target 2% secara berkelanjutan.
Pariwisata Dongkrak Harga Hotel
Salah satu kontributor terbesar kenaikan SPPI adalah sektor perhotelan. Harga hotel naik 7,6% pada Agustus secara tahunan, lebih tinggi dari 5,4% pada Juli. Peningkatan ini mencerminkan kuatnya permintaan dari wisatawan mancanegara yang terus berdatangan ke Jepang.
Tren ini menunjukkan bahwa sektor jasa berbasis pariwisata menjadi penopang utama inflasi, seiring kebangkitan mobilitas global pascapandemi.
BOJ Akhiri Stimulus dan Naikkan Suku Bunga
Sebagai informasi, Bank of Japan tahun lalu mengakhiri program stimulus besar-besaran yang telah berlangsung selama satu dekade. Kemudian pada Januari 2025, BOJ menaikkan suku bunga jangka pendek menjadi 0,5%, dengan keyakinan bahwa Jepang berada di ambang pencapaian target inflasi 2% secara berkelanjutan.
Dengan inflasi konsumen yang telah melampaui 2% selama lebih dari tiga tahun berturut-turut, BOJ menegaskan kesiapannya untuk menaikkan suku bunga lebih lanjut apabila pemulihan ekonomi tetap moderat.
Langkah ini menandai pergeseran signifikan dari kebijakan ultra-longgar Jepang, sekaligus menjadi sinyal penting bagi pasar global terkait arah kebijakan moneter di salah satu ekonomi terbesar dunia.
Kremlin Tegaskan Perang Harus Lanjut, Meski Trump Sebut Rusia 'Macan Kertas'
Kremlin menegaskan tidak memiliki alternatif selain melanjutkan perang di Ukraina, meski Presiden Amerika Serikat Donald Trump tiba-tiba mengubah sikapnya dan menyebut Rusia sebagai “macan kertas”.
Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, pada Rabu (24/9) mengatakan Rusia akan tetap melanjutkan ofensif untuk menjamin kepentingan nasional.
“Kami melakukan ini demi masa kini dan masa depan negara kami, untuk banyak generasi mendatang. Karena itu, kami tidak punya alternatif,” ujarnya dalam wawancara radio dengan RBC.
Pernyataan ini menanggapi komentar Trump sehari sebelumnya, setelah pertemuannya dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy di sela-sela Sidang Umum PBB di New York. Trump menyatakan Ukraina “dalam posisi untuk berjuang dan memenangkan kembali seluruh wilayah aslinya”.
Trump: Rusia Tunjukkan Kelemahan
Dalam unggahan di media sosial, Trump menilai Rusia telah berperang sia-sia selama tiga setengah tahun, padahal perang itu seharusnya bisa dimenangkan oleh kekuatan militer sejati “kurang dari seminggu”.
Ia menyebut perang berkepanjangan tersebut membuat Rusia tampak seperti “paper tiger” dengan ekonomi yang melemah.
Menanggapi hal ini, Peskov menolak label tersebut dan menyebut Rusia lebih tepat digambarkan sebagai “beruang”. Ia mengakui ekonomi Rusia memang menghadapi tekanan, dengan pertumbuhan melambat dan inflasi tinggi, namun menegaskan Ukraina tidak mungkin merebut kembali wilayah yang sudah diduduki.
Runtuhnya Upaya Rapprochement Trump–Putin
Peskov juga menyindir upaya pendekatan Trump dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, termasuk pertemuan di Alaska bulan lalu, yang menurutnya menghasilkan “hampir nol” capaian nyata.
Sementara itu, Kementerian Keuangan Rusia mengusulkan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) dari 20% menjadi 22% untuk membiayai kebutuhan pertahanan dan keamanan. Analis memperkirakan pertumbuhan ekonomi Rusia anjlok ke sekitar 1%, turun dari 4,3% tahun lalu.
Eropa Tingkatkan Kewaspadaan
Ketegangan meningkat di Eropa setelah serangkaian pelanggaran udara oleh Rusia. Estonia melaporkan tiga jet tempur Rusia melanggar wilayah udaranya, sementara 20 drone Rusia masuk ke wilayah Polandia.
NATO memperingatkan Moskow dan menegaskan komitmen terhadap Pasal 5 yang mewajibkan pertahanan kolektif.
Insiden gangguan GPS juga menambah kekhawatiran. Pada Rabu, jet militer yang membawa Menteri Pertahanan Spanyol Margarita Robles mengalami gangguan navigasi saat terbang dekat Kaliningrad menuju Lithuania.
Sebelumnya, sistem GPS pesawat yang membawa Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen juga dijamming dalam penerbangan ke Bulgaria. Otoritas Eropa menduga intervensi Rusia sebagai penyebab.
Ukraina Intensifkan Serangan Drone
Di sisi lain, Ukraina meningkatkan serangan terhadap infrastruktur energi Rusia. Pada Rabu dini hari, Kyiv meluncurkan serangan drone ke kompleks petrokimia Gazprom Neftekhim Salavat di Bashkortostan, memicu kebakaran.
Serangan ini merupakan yang kedua dalam sepekan terhadap fasilitas tersebut. Ukraina juga menargetkan kilang minyak dan jalur pipa ekspor Rusia. Di Novorossiisk, sebuah serangan drone Ukraina menewaskan dua orang, menurut gubernur wilayah Krasnodar.
Paus Leo XIV Soroti Konflik Timur Tengah dan Serukan Dialog
Paus Leo XIV menekankan pentingnya dialog dalam menyelesaikan konflik di Timur Tengah, meskipun pengakuan atas Palestina sebagai negara dinilai bisa membantu.
Pernyataan itu disampaikannya saat menjawab pertanyaan wartawan sebelum meninggalkan Castel Gandolfo menuju Vatikan pada Selasa malam.
“Tahta Suci telah mendukung solusi dua negara selama bertahun-tahun,” ujar Paus Leo XIV, seraya menyebutkan bahwa pada hari yang sama ia sempat berkomunikasi dengan paroki Katolik di Gaza.
Mengenai pengakuan Palestina, Paus menegaskan, “Tahta Suci telah mengenali solusi dua negara sejak lama. Yang jelas, kita harus mencari jalan yang menghormati semua bangsa.”
Namun ia menambahkan, “Ini bisa membantu, tetapi saat ini tidak ada kemauan nyata dari pihak lain untuk mendengarkan; dialog sedang terputus.”
Terkait situasi di Gaza, Paus mengatakan bahwa kondisi paroki masih aman meski serangan semakin mendekat. “Syukurlah, paroki dalam kondisi baik, meski serangan semakin dekat... Sore ini saya sempat menghubungi mereka,” ungkapnya.
Paus juga menyoroti eskalasi konflik akibat intervensi Rusia. “Seseorang sedang mencari eskalasi. Ini semakin berbahaya. Saya terus menekankan perlunya menanggalkan senjata, menghentikan kemajuan militer, dan kembali ke meja perundingan.”
Ia menambahkan, “Jika Eropa benar-benar bersatu, saya yakin mereka bisa berbuat banyak.”
Mengenai isu alutsista dan kemungkinan keterlibatan politik, Paus memilih untuk tidak berkomentar, menilai hal itu dipengaruhi juga oleh tekanan eksternal terhadap Eropa.
Namun, Vatikan tetap aktif melakukan diplomasi. “Kami terus berdialog dengan para duta besar. Kami juga mencoba berbicara dengan kepala negara ketika mereka datang, selalu mencari solusi,” jelas Paus.
Setelah memberikan pernyataan tersebut, Paus Leo XIV kembali ke Vatikan dan dijadwalkan memimpin Audiensi Umum rutin pada Rabu pagi.
Hong Kong, Sri Lanka, Chile, dan Bangladesh Ajukan Diri Bergabung dengan RCEP
Empat negara dan wilayah — Hong Kong, Sri Lanka, Chile, dan Bangladesh — tengah mengajukan diri untuk bergabung dengan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), blok perdagangan terbesar di dunia yang dipimpin Tiongkok.
Informasi ini disampaikan pejabat Asia Tenggara pada Kamis (25/9/2025), di sela-sela pertemuan para menteri perdagangan dan ekonomi ASEAN yang berlangsung di Malaysia.
Saat ini, RCEP terdiri dari 15 anggota, yakni Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Australia, Selandia Baru, serta seluruh 10 negara anggota ASEAN.
Dukungan dari Negara Anggota
Pejabat RCEP menyatakan tidak banyak keberatan terhadap pengajuan anggota baru, dan akan berupaya mempercepat proses integrasi.
“Kami tentu mendukung negara mana pun yang ingin bergabung dengan RCEP,” ujar Wakil Menteri Perdagangan Indonesia, Dyah Roro Esti Widya Putri, di Kuala Lumpur.
Sementara itu, Menteri Perdagangan Malaysia, Tengku Zafrul Aziz, menegaskan bahwa keputusan final terkait penerimaan anggota baru akan dibahas pada KTT RCEP di bulan Oktober, pertemuan tingkat tinggi pertama blok ini dalam lima tahun terakhir.
Selain membahas anggota baru, KTT RCEP juga dijadwalkan meninjau kembali perjanjian perdagangan yang ditandatangani pada 2020. Tengku Zafrul sebelumnya menyebut bahwa RCEP berencana melakukan upgrade kesepakatan untuk menyesuaikan dengan tantangan ekonomi global saat ini.
RCEP dan Posisi Strategis di Tengah Rivalitas Global
RCEP sering dipandang sebagai salah satu instrumen strategis Tiongkok dan mitranya untuk menghadapi dinamika perdagangan global, termasuk potensi hambatan tarif dari Amerika Serikat.
Meski demikian, sejumlah analis menilai bahwa ketentuan RCEP relatif kurang kuat dibanding perjanjian perdagangan regional lain, mengingat adanya kepentingan yang beragam di antara para anggotanya.
Presiden Korsel Tekankan Rasionalitas Dagang dalam Pembicaraan dengan AS
Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung bertemu dengan Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent di sela-sela Sidang Umum PBB, Rabu (24/9).
Dalam pertemuan itu, Lee menekankan bahwa pembicaraan perdagangan dengan Washington harus berjalan secara “rasional secara komersial” serta menguntungkan kedua negara.
Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Sekretaris Kebijakan Kepresidenan, Kim Yong-beom, dalam konferensi pers di New York pada Kamis.
Paket Investasi US$350 Miliar dengan AS
Fokus utama pertemuan adalah paket investasi senilai US$350 miliar yang sebelumnya telah disepakati secara prinsip antara Presiden Lee dan Presiden AS Donald Trump pada Juli lalu. Kesepakatan itu merupakan bagian dari perundingan untuk menurunkan tarif terhadap barang-barang ekspor Korea Selatan.
“Dengan paket investasi ini, Presiden Lee berharap diskusi dapat berjalan berdasarkan rasionalitas komersial dan mengarah pada kepentingan bersama,” ujar Kim.
Lee juga menekankan bahwa struktur ekonomi dan pasar valuta asing Korea Selatan — yang sangat berbeda dengan Jepang — harus menjadi pertimbangan utama dalam kesepakatan final.
Diskusi soal Currency Swap
Selain Lee, Menteri Keuangan Korea Selatan Koo Yun-cheol juga mengadakan pertemuan terpisah dengan Bessent untuk membahas detail paket investasi dan kemungkinan perjanjian currency swap dengan AS. Namun, Kementerian Keuangan menolak membeberkan rincian lebih lanjut.
Menurut analis, permintaan currency swap tersebut bisa dipandang sebagai strategi Korea Selatan untuk menghindari kebutuhan investasi langsung dalam jumlah besar.
“Tanpa adanya jaminan likuiditas dolar tak terbatas, angka $350 miliar terdengar mustahil,” kata Kim Yong-jin, profesor manajemen di Universitas Sogang, Seoul.
Perbandingan dengan Jepang
Awal September, Jepang telah meresmikan perjanjian dagang dengan AS yang mencakup penurunan tarif serta paket investasi sebesar $550 miliar di proyek-proyek Amerika.
Namun, Presiden Lee menilai pengaturan serupa bisa menimbulkan risiko serius bagi stabilitas pasar keuangan Korea Selatan. Arus modal keluar dalam jumlah besar dikhawatirkan dapat menguras cadangan devisa negara dan memperlemah stabilitas won.
Tekanan terhadap Mata Uang Won
Mata uang Korea Selatan, won, kembali melemah tajam. Pada Kamis, won menembus level psikologis 1.400 per dolar AS, ditutup di 1.403,8 — posisi terlemah sejak pertengahan Mei.
Untuk mengantisipasi dampak lanjutan, Seoul tengah mengupayakan perjanjian swap valuta asing dengan jalur kredit tanpa batas dari Washington. Pejabat Korea Selatan menyebutkan bahwa proposal tersebut saat ini sedang dikaji oleh pihak AS.