• Blog
  • News Forex, Index & Komoditi (Rabu, 9 Juni 2021)

News Forex, Index & Komoditi (Rabu, 9 Juni 2021)

Wall Street ditutup bervariasi, "saham meme" perpanjang reli

Saham-saham Wall Street bervariasi pada penutupan perdagangan Selasa (Rabu pagi WIB), setelah berjuang untuk menambah keuntungan karena kurangnya katalis pasar yang jelas membuat investor institusional minggir, sementara pedagang ritel memicu reli "saham meme" yang sedang berlangsung.

Indeks Dow Jones Industrial Average terpangkas 30,42 poin atau 0,09 persen, menjadi berakhir di 34.599,82 poin. Indeks S&P 500 naik tipis 0,74 poin atau 0,02 persen, menjadi menetap pada 4.227,26 poin. Indeks Komposit Nasdaq terangkat 43,19 poin atau 0,31 persen, menjadi ditutup pada 13.924,91 poin.

Enam dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir dengan di zona hijau, dengan sektor consumer discretionary dan energi masing-masing bertambah 0,96 persen dan 0,88 persen, memimpin kenaikan. Sementara itu, sektor utilitas dan kebutuhan pokok konsumen masing-masing turun 0,91 persen dan 0,85 persen, memimpin penurunan.

Ketiga indeks saham utama AS mengakhiri sesi dalam kisaran sempit mendekati datar atau lebih tinggi, dengan S&P 500 dan Dow ditutup dalam sekitar 0,5 persen dari rekor tertinggi. Komposit Nasdaq yang sarat teknologi bernasib terbaik, dengan Amazon.com Inc dan Apple Inc memberikan dorongan terbesar.

"Kami menunggu angka inflasi, menunggu lebih banyak dari (Federal Reserve), menunggu musim (laporan) laba perusahaan," kata Paul Nolte, manajer portofolio di Kingsview Asset Management di Chicago. “Tidak banyak yang memotivasi pasar hari ini.”

“Kami berada di zona senja ini sampai mungkin tepat setelah Empat Juli, ketika kami melihat musim laba dimulai,” tambah Nolte, dikutip dari Reuters.

Indeks volatilitas CBOE, ukuran kecemasan investor, menyentuh level terendah dalam lebih dari setahun.

Smallcaps (saham-saham berkapitalisasi kecil), sekali lagi didukung oleh hiruk-pikuk ritel saham meme yang sedang berlangsung, mengungguli rekan-rekan mereka yang lebih besar.

Clover Health Investments meraih kenaikan tertinggi di antara saham-saham meme, melonjak 85,8 persen, merupakan persentase keuntungan terbesar di Nasdaq.

Saham lain yang volume perdagangan eksplosifnya baru-baru ini dikaitkan dengan buzz media sosial, termasuk GameStop Corp, Bed Bath & Beyond Inc, Workhorse Group dan lainnya, mengakhiri sesi antara 7,0 persen dan 12 persen lebih tinggi.

“(Saham meme) adalah tempat aksinya, tetapi Anda membaliknya dan melihat aset kripto dan itu sebuah kekacauan,” kata Nolte. “Sekarang saham meme mengambil alih dari kripto sebagai tempatnya dan itu semua adalah konsekuensi dari kebijakan moneter yang sangat longgar.”

Laporan dari Departemen Tenaga Kerja AS dan Federasi Nasional Bisnis Independen tampaknya mengonfirmasi kekurangan tenaga kerja bahkan ketika permintaan kembali hidup, yang dapat memberi tekanan pada upah, pendahulu inflasi yang lebih luas.

Pelaku pasar menunggu data indeks harga konsumen pada Kamis (10/6/2021) untuk petunjuk lebih lanjut mengenai inflasi, dan bagaimana hal itu dapat mempengaruhi jadwal Federal Reserve untuk pengetatan kebijakan moneternya.

Penjualan mobil listrik buatan China Tesla Inc melonjak pada Mei sebesar 29 persen, menandai peningkatan tahun-ke-tahun 177 persen, menurut Asosiasi Mobil Penumpang China. Saham Tesla menghapus kenaikan sebelumnya di tengah berita itu menjadi ditutup turun 0,3 persen.

Saham Boeing Co didorong oleh pengumuman Southwest Airlines bahwa mereka telah memesan 34 pesawat 737 MAX baru, tetapi saham pembuat pesawat itu memangkas keuntungannya menjadi mengakhiri sesi dengan datar.

GameStop, perusahaan yang paling terkait erat dengan fenomena tekanan jangka pendek yang didorong oleh Reddit, diperkirakan akan melaporkan hasil kuartalan setelah pasar tutup pada Rabu waktu setempat.

Laporan AS menyimpulkan Covid-19 mungkin bocor dari laboratorium Wuhan

Sebuah laporan tentang asal usul Covid-19 oleh laboratorium nasional pemerintah Amerika Serikat menyimpulkan bahwa hipotesis kebocoran virus dari laboratorium China di Wuhan masuk akal dan perlu diselidiki lebih lanjut, seperti dilaporkan Wall Street Journal, mengutip orang-orang yang akrab dengan dokumen rahasia.

Studi ini disiapkan pada Mei 2020 oleh Lawrence Livermore National Laboratory di California yang dirujuk oleh Departemen Luar Negeri ketika melakukan penyelidikan tentang asal usul pandemi selama bulan-bulan terakhir pemerintahan Trump, menurut laporan WSJ yang dikutip Reuters.

Penilaian Lawrence Livermore mengacu pada analisis genomik virus Covid-19, kata Journal. Lawrence Livermore menolak mengomentari laporan Wall Street Journal.

Presiden Joe Biden mengatakan bulan lalu dia telah memerintahkan para pembantunya untuk menemukan jawaban atas asal usul virus tersebut.

Badan-badan intelijen AS sedang mempertimbangkan dua skenario yang mungkin - bahwa virus tersebut dihasilkan dari kecelakaan laboratorium atau muncul dari kontak manusia dengan hewan yang terinfeksi - tetapi mereka belum sampai pada kesimpulan, kata Biden.

Sebuah laporan intelijen AS yang masih dirahasiakan beredar selama pemerintahan mantan Presiden Donald Trump menuduh bahwa tiga peneliti di Institut Virologi Wuhan China menjadi sakit parah pada November 2019 sehingga mereka mencari perawatan di rumah sakit, kata sumber-sumber pemerintah AS.

Pejabat AS menuduh China tidak transparan tentang asal-usul virus, tuduhan yang dibantah Beijing.

Secara terpisah, Mike Ryan, seorang pejabat tinggi Organisasi Kesehatan Dunia mengatakan pada hari Senin bahwa WHO tidak dapat memaksa China untuk membocorkan lebih banyak data tentang asal-usul Covid-19, sambil menambahkan akan mengusulkan studi yang diperlukan untuk memahami di mana virus itu muncul ke "tingkat berikutnya".

Awal bulan ini, pakar penyakit menular AS Dr. Anthony Fauci meminta China untuk merilis catatan medis sembilan orang yang penyakitnya mungkin memberikan petunjuk penting apakah Covid-19 pertama kali muncul sebagai akibat dari kebocoran laboratorium.

WHO tidak dapat memaksa China memberikan lebih banyak info tentang asal-usul COVID-19

Seorang pejabat tinggi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengatakan tidak dapat memaksa China untuk membocorkan lebih banyak data tentang asal-usul COVID-19, sambil menambahkan bahwa pihaknya akan mengusulkan studi yang diperlukan untuk memahami di mana virus itu muncul ke tingkat berikutnya.

Ditanya oleh seorang reporter bagaimana WHO akan memaksa China untuk lebih terbuka, Mike Ryan, direktur program kedaruratan WHO, mengatakan pada konferensi pers bahwa pihaknya tidak memiliki kekuatan untuk memaksa siapa pun dalam hal ini.

“Kami sangat mengharapkan kerja sama, masukan, dan dukungan dari semua negara anggota kami dalam upaya itu,” kata Ryan, Senin.

Ada teori yang mengatakan bahwa virus itu melompat dari hewan, mungkin dimulai dengan kelelawar, ke manusia, atau bahwa virus itu lolos dari laboratorium di Wuhan, Cina.

Teori kebocoran laboratorium Wuhan baru-baru ini menjadi subyek perdebatan publik baru setelah beberapa ilmuwan terkemuka menyerukan penyelidikan penuh tentang asal usul virus.

Hipotesis bahwa virus itu secara tidak sengaja bocor dari laboratorium sebagian besar diabaikan oleh para ilmuwan pada tahap awal wabah virus corona. China telah berulang kali membantah bahwa laboratorium itu bertanggung jawab atas wabah tersebut.

Anggota tim WHO yang mengunjungi China awal tahun ini untuk mencari asal-usul COVID-19 mengatakan bahwa mereka tidak memiliki akses ke semua data, mendorong perdebatan terus-menerus tentang transparansi negara tersebut.

Mantan Presiden AS Donald Trump dan para pendukungnya secara konsisten memperkuat teori konspirasi bahwa China sengaja membocorkan virus tersebut.

Menteri Luar Negeri AS saat itu Mike Pompeo bersikeras tahun lalu bahwa ada bukti signifikan bila virus itu berasal dari laboratorium, sementara tidak merilis bukti dan mengakui bahwa tidak ada kepastian.

Larangan investasi Biden bisa membuat lebih banyak perusahaan China loyo

Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden pekan lalu resmi melarang investasi AS di perusahaan-perusahaan China. Larangan investasi oleh Biden ini lebih luas dibanding yang Pemerintahan Donald Trump terapkan sebelumnya.

Dikutip dari Reuters, perintah baru Biden ini pada dasarnya melarang investasi di perusahaan yang beroperasi atau telah beroperasi di sektor pertahanan China atawa bidang material yang terkait.

Pada era Trump, larangan hanya menargetkan perusahaan yang dimiliki atau dikendalikan oleh atawa berafiliasi dengan Tentara Pembebasan Rakyat (PLA), kementerian, atau basis industri pertahanan China.

Revisi oleh Pemerintahan Biden menghilangkan persyaratan untuk hubungan langsung ke China, menggunakan bahasa yang lebih kabur bahwa perusahaan harus beroperasi di sektor pertahanan atau pengawasan.

Tujuan dari larangan ini adalah untuk membatasi aliran uang ke perusahaan yang berpotensi mengganggu keamanan AS atau nilai-nilai demokrasi hingga memicu pelanggaran hak asasi manusia.

Secara umum, Biden akan melarang investasi AS di sekitar 60 perusahaan di sektor teknologi pertahanan atau pengawasan China.

Melemahkan perusahaan China

Produsen ponsel pintar ternama, Xiaomi jadi salah satu perusahaan besar yang merasakan dampaknya. Xiaomi kehilangan sekitar US$ 10 miliar dalam kapitalisasi pasar pada bulan lalu setelah dimasukkan dalam daftar perusahaan terlarang.

Xiaomi sempat menggugat kebijakan tersebut karena merasa tidak memiliki keterkaitan dengan pihak militer China. Mereka memenangkan gugatan dan menilai kebijakan Biden terlalu sewenang-wenang dan berubah-ubah.

Bulan lalu, Pemerintahan Biden akhirnya setuju untuk menghapus Xiaomi dari daftar perusahaan yang dilarang. Luokung Technology Corp, perusahaan teknologi pemetaan, juga memenangkan putusan yang serupa dengan Xiaomi.

Dilansir dari Reuters, perusahaan besar China yang masuk daftar larangan Biden termasuk China National Offshore Oil Corp (CNOOC), Hangzhou Hikvision Digital Technology Co Ltd, Huawei Technologies Ltd, dan Semiconductor Manufacturing International Corp.

Bill Reinsch, penasihat senior di Pusat Studi Strategis dan Internasional (CSIS), memprediksikan, akan ada lebih banyak perusahaan dapat terpengaruh oleh larangan

Kim Jong Un mengadakan pertemuan tinggi untuk membahas nasib ekonomi Korea Utara

Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un pada hari Senin (7/6) mengadakan pertemuan konsultatif dengan pejabat tinggi negara untuk membahas nasib ekonomi negaranya di paruh kedua tahun ini.

Dilansir Yonhap, Kim mendesak para pejabatnya untuk lebih bersungguh-sungguh untuk meningkatkan kemampuan ekonomi negara yang tengah terpuruk akibat pandemi dan bencana alam tahun lalu.

Menurut kantor berita KCNA, pejabat yang hadir kali ini terutama berasal dari Komite Sentral dan Komite Provinsi Partai Buruh. Dengan ini diharapkan kebijakan bisa lebih mudah disampaikan ke daerah secara luas.

Para pejabat tinggi menghadiri pertemuan tersebut, termasuk Perdana Menteri Kim Tok-hun dan Jo Yong-won, sekretaris Urusan Organisasi Komite Sentral partai.

KCNA melaporkan bahwa pertemuan konsultatif kali ini memeriksa secara intensif situasi rinci setiap bidang, dan menyesuaikannya dengan implementasi kebijakan utama untuk paruh kedua tahun ini.

"Kim juga menyusun rencana untuk membawa perubahan nyata dalam menstabilkan pekerjaan ekonomi negara dan kehidupan rakyat," tulis KCNA.

Pertemuan kali ini juga diadakan untuk meninjau urusan negara secara keseluruhan selama paruh pertama tahun ini. Secara khusus, langkah-langkah untuk memecahkan masalah ekonomi menjadi agenda utama.

Korea Utara sedang berupaya mengangkat kembali ekonominya yang terpukul oleh sanksi internasional yang bertujuan menghentikan program nuklirnya, serta penutupan perbatasan yang ketat untuk menangkal virus corona.

Korea Utara belum secara resmi mengkonfirmasi kasus Covid-19, namun klaim tersebut diragukan banyak pihak karena Korea Utara melakukan perdagangan dengan China sebelum menutup perbatasannya awal tahun lalu.

Peringatan Dikumandangkan: Situasi Sangat Berbahaya, Israel Takut Serangan 6 Januari Muncul

Pejabat tinggi keamanan dalam negeri di Israel telah memperingatkan potensi kekerasan yang diarahkan pada anggota pemerintah persatuan Israel yang akan datang. Peringatan itu muncul di tengah klaim bahwa mereka telah "mengkhianati" Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.

Pemungutan suara terakhir akan diadakan minggu ini tentang apakah akan menyetujui pemerintah persatuan nasional hibrida Yair Lapid –yang terdiri dari delapan partai mulai dari kiri keras hingga kanan keras– yang pertama kali diumumkan minggu lalu.

Dalam beberapa hari terakhir, Netanyahu telah meningkatkan retorikanya yang diarahkan pada para pendukung Naftali Bennett. Bennett adalah sekutu satu kali yang pembelotannya ke blok tengah tampaknya telah mengakhiri 12 tahun pemerintahan Netanyahu.

"Semua legislator yang dipilih oleh suara dari kanan harus menentang pemerintah sayap kiri yang berbahaya ini," cuit Netanyahu, menggunakan frasa "berbahaya" yang segera menimbulkan alarm mengingat kekerasan komunal yang mengejutkan yang menakutkan sebagian besar negara selama operasi bulan lalu di Jalur Gaza, dilansir VICE, Selasa (8/6/2021).

“Keruntuhan [bulan] pemerintahan [Netanyahu] ini [setelah 12 tahun] telah membuat banyak aktivis sayap kanan saling bermusuhan,” kata seorang pejabat dari badan intelijen domestik Israel, Shin Bet, kepada VICE.

Pejabat itu berbicara dengan syarat anonim karena mereka tidak berwenang untuk berbicara di depan umum. “Kami melihat ancaman dan perpecahan di dalam kelompok radikal yang perlu diawasi secara ketat karena takut ekstremis bisa bertindak dengan kekerasan,” kata pejabat itu.

Shin Bet biasanya berfokus pada ancaman terhadap Israel yang dibuat dari Tepi Barat atau Jalur Gaza yang diduduki, tetapi pada hari Sabtu ketuanya, Nadav Argaman, membuat pernyataan publik yang sangat langka yang memperingatkan bahwa retorika yang terlalu panas di mana lawan politik digambarkan sebagai musuh berbahaya menimbulkan ancaman internal yang besar. .

Pernyataan-pernyataan seperti itu, kata Argaman, “dapat ditafsirkan oleh kelompok-kelompok tertentu atau oleh individu-individu sebagai sesuatu yang mengizinkan aktivitas kekerasan dan ilegal yang dapat menyebabkan cedera fatal.”

“Adalah tugas kita untuk mengeluarkan seruan yang jelas dan tegas untuk segera menghentikan wacana yang menghasut dan kekerasan,” katanya. “Tanggung jawab untuk menenangkan roh dan mengekang wacana ada di pundak kita semua.”

“Nadav terpaksa mengatakan sesuatu karena takut,” kata pejabat Shin Bet. “Kita dapat melihat orang-orang yang berpotensi melakukan kekerasan di mana-mana karena retorika yang telah lama memanas: Setiap orang adalah musuh atau ancaman bagi Israel, bukan hanya lawan politik. Sangat menakutkan."

Pejabat itu mengatakan sebagian besar kekhawatiran datang dari keyakinan bahwa sementara aktivis sayap kanan mungkin mengharapkan kiri untuk menentang mereka, koalisi dipandang sebagai pengkhianatan terhadap gerakan dan jauh lebih mungkin untuk menarik tanggapan kekerasan.

"Seorang teroris sayap kanan potensial akan jauh lebih marah pada pengkhianatan partai sayap kanan daripada partai sayap kiri yang mereka harapkan untuk berperilaku dengan cara tertentu," kata pejabat itu, menjelaskan mengapa pertarungan internal di antara Israel. kanan lebih berbahaya daripada ketegangan politik biasa.

“Kami memantau begitu banyak potensi ancaman menggunakan bahasa seperti pengkhianatan, eksekusi, pengkhianatan sehingga kami tidak dilengkapi dengan baik untuk misi ini,” kata pejabat itu tentang bagaimana dinas keamanan dirancang untuk fokus pada ancaman Arab terhadap orang Yahudi.

“Sistem ini dirancang untuk melihat ke luar terhadap ancaman, tetapi dalam situasi ini kami melihat ancaman datang dari dalam,” kata mereka. "Ini adalah situasi yang sangat berbahaya."

Aneh, Ilmuwan China Patenkan Vaksin COVID-19 sebelum Pandemi Diumumkan

 Seorang ilmuwan militer China mengajukan paten untuk vaksin COVID-19 sebelum pandemi diumumkan secara resmi. Kejanggalan itu semakin menjadi-jadi karena dia meninggal secara misterius beberapa minggu kemudian.

Yusen Zhou, yang bekerja untuk Tentara Pembebasan Rakyat (PLA), mengajukan dokumen atas nama partai politik China pada 24 Februari tahun lalu.

Kasus pertama COVID-19 dilaporkan di Wuhan pada Desember 2019—tetapi Organisasi Kesehatan Dunia tidak menyatakan pandemi hingga 11 Maret 2020.

Itu berarti paten vaksin diajukan tidak lama setelah China pertama kali mengakui ada penularan COVID-19 dari manusia ke manusia—dan dua minggu sebelum pandemi diumumkan secara resmi.

"Ini adalah sesuatu yang belum pernah kita lihat sebelumnya, menimbulkan pertanyaan apakah pekerjaan ini mungkin telah dimulai jauh lebih awal," kata Profesor Nikolai Petrovsky, dari Universitas Flinders, kepada The Australian.

Menurut surat kabar itu, Zhou "bekerja erat" dengan para ilmuwan di Institut Virologi Wuhan, termasuk Shi Zhengli—sosok yang dijuluki "batwoman [perempuan kelelawar]" karena pekerjaannya untuk virus corona pada kelelawar.

Namun Zhou secara misterius meninggal kurang dari tiga bulan setelah dia mengajukan paten untuk vaksin tersebut.

Menurut laporan The New York Post, kematian Zhou pada Mei tahun lalu hanya dilaporkan dalam satu laporan media China, meskipun faktanya dia adalah salah satu ilmuwan terkemuka di negara itu.

Sebelum bekerja untuk PLA, Zhou memiliki ikatan kuat dengan Amerika Serikat dan melakukan penelitian pascadoktoral di Fakultas Kedokteran Universitas Pittsburgh.


Hubungan kerja yang erat antara kedua negara mendukung data intelijen AS yang tidak diklasifikasikan yang dirilis pada Januari. Data itu, seperti dikutip The Australian, kemarin, mengatakan laboratorium Wuhan sedang melakukan "aktivitas militer rahasia".

"Meskipun WIV [Institut Virologi Wuhan] menampilkan dirinya sebagai lembaga sipil, Amerika Serikat telah menetapkan bahwa WIV telah berkolaborasi dalam publikasi dan proyek rahasia dengan militer China," bunyi laporan intelijen tersebut yang dilansir The New York Post.

Kematian misterius Zhou dilaporkan sedang diselidiki oleh penyelidikan baru pemerintah Presiden AS Joe Biden tentang asal-usul pandemi COVID-19.

Bulan lalu, Biden mengatakan komunitas intelijen AS akan "menggandakan upaya mereka" untuk menemukan asal-usul wabah COVID-19 dan melaporkan kembali kepadanya dalam waktu 90 hari.

Mata-mata AS akan menyelidiki apakah virus itu melompat dari inang hewan ke manusia atau apakah virus itu secara tidak sengaja dilepaskan dari laboratorium di Wuhan.

Teori bahwa pandemi disebabkan oleh kebocoran laboratorium telah menjadi topik arus utama dalam beberapa pekan terakhir meskipun dikecam sebagai teori konspirasi selama satu setengah tahun terakhir.

Itu terjadi setelah sebuah studi mengejutkan yang mengeklaim para ilmuwan China menciptakan COVID-19 di laboratorium Wuhan sebelum mengatur penyamaran yang rumit.

Laporan yang ditulis oleh profesor Inggris, Angus Dalgleish, dan ilmuwan Norwegia, Dr Birger Srensen, menuduh bahwa China merekayasa balik versi penyakit tersebut untuk membuatnya tampak seperti bersumber secara alami dari kelelawar.

Penulis makalah vaksin setebal 22 halaman itu mengatakan "SARS-Coronavirus-2"—nama teknis untuk virus tersebut—tidak memiliki "nenek moyang alami" yang kredibel.

"Tidak diragukan lagi," kata mereka. "Bahwa penyakit itu dihasilkan melalui manipulasi laboratorium," lanjut mereka.

Dan dalam putaran eksplosif, para ilmuwan menyalahkan peneliti laboratorium China yang sama di Wuhan karena berusaha menutupi jejak mereka.

"Ada penghancuran yang disengaja, penyembunyian atau kontaminasi data di laboratorium China dan ilmuwan China yang ingin berbagi pengetahuan mereka belum dapat melakukannya atau telah menghilang," bunyi laporan para ilmuwan tersebut.

Laporan tentang kejanggalan ini dijadwalkan akan diterbitkan dalam jurnal ilmiah Quarterly Review of Biophysics Discovery, dan pertama kali dilaporkan oleh media Inggris, Daily Mail.

Para pakar selama ini mengakui tidak adanya bukti ilmiah yang penting membuat tidak mungkin untuk mengetahui secara pasti bagaimana virus corona berasal dan kemudian menyebar ke seluruh dunia.

Kapal China Terobos Wilayah Perairan Malaysia di LCS

Satu kapal coast guard China (CCG) dilaporkan menerobos wilayah perairan Malaysia di Laut China Selatan pada pekan lalu, beberapa hari setelah 16 jet militer Beijing melanggar batas udara Negeri Jiran.

Kepala Kapten Badan Aparat Maritim Malaysia (MMEA), Fauzi Othman, menyatakan bahwa pihaknya mendapatkan laporan mengenai penerobosan ini pada 4 Juni lalu.

"Ya, saya mengonfirmasi bahwa kami menerima laporan CCG menerobos perairan kami pada 4 Juni. Aset kami, termasuk Angkatan Laut Malaysia terus memantau keadaan," ujar Othman kepada Malay Mail, Selasa (8/6).

Insiden ini terjadi hanya berselang beberapa hari setelah 16 jet China menerobos wilayah udara Malaysia di Kalimantan pada 1 Juni. Angkatan Udara Malaysia (RMAF) langsung mengintersepsi belasan jet China tersebut.

Berdasarkan keterangan RMAF, jet tempur China itu melancarkan "formasi taktis" dan terbang di dalam radius 60 mil laut di perairan mereka di Laut China Selatan.

Sebagaimana dilansir AFP, pemerintah China menyatakan bahwa pesawat tersebut hanya melakukan latihan rutin dan tak melanggar batas wilayah.

Selama ini, China memang terlibat sengketa wilayah di Laut China Selatan dengan sejumlah negara, termasuk Malaysia.

Dalam beberapa tahun belakangan, nelayan Malaysia pun kerap melaporkan kehadiran kapal China di Beting Patinggi Ali, salah satu kompleks yang kurang diperhatikan di LCS.

Sementara itu, China memang sedang terus memperkuat kehadiran mereka di Laut China Selatan. Selain Malaysia, Filipina juga terlibat perseteruan dengan China di LCS dalam beberapa bulan belakangan.

PBB Temukan Indikasi Korut Proses Plutonium untuk Senjata Nuklir

 Badan pengawas atom PBB telah melihat indikasi di Korea Utara (Korut) tentang kemungkinan pemrosesan ulang untuk memisahkan plutonium dari bahan bakar reaktor bekas. Ini dapat digunakan dalam proses pembuatan senjata nuklir.

Dalam pembaruan triwulanan untuk pertemuan Dewan Gubernur yang beranggotakan 35 negara, Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional (IAEA), Rafael Grossi mengatakan, uap terus muncul dari pabrik yang juga menjadi laboratorium pemrosesan ulang di Pyongyang.

“Pabrik uap yang melayani Laboratorium Radiokimia ini terus beroperasi sejak Pernyataan terakhir saya kepada Dewan pada bulan Maret,” katanya, seperti dilansir Reuters pada Selasa (8/6/2021).

"Durasi operasi ini konsisten dengan waktu yang dibutuhkan untuk kampanye pemrosesan ulang di Laboratorium Radiokimia. Namun, tidak mungkin untuk memastikan bahwa pemrosesan ulang sedang berlangsung," sambungnya.

Dia menuturkan, dalam tiga bulan terakhir tidak ada indikasi operasi di reaktor 5 megawatt utama Korut di Yongbyon yang secara luas diyakini telah memproduksi plutonium untuk senjata.


Juga, ujarnya, tidak ada indikasi bahwa fasilitas Yongbyon yang dianggap sebagai pabrik pengayaan telah beroperasi dan pekerjaan konstruksi internal di reaktor air ringan eksperimental di sana tampaknya terus berlanjut.

"Bagaimanapun, bahwa ada indikasi aktivitas yang sedang berlangsung di sebuah fasilitas di luar Pyongyang yang disebut Kangson, yang telah menarik perhatian sebagai situs pengayaan potensial," tukasnya.

IAEA sendiri sejatinya tidak memiliki akses ke Korut sejak Pyongyang mengusir inspektur mereka pada 2009. Korut kemudian melanjutkan program senjata nuklirnya dan segera melanjutkan uji coba nuklir.

Badan yang berbasis di Wina sekarang memantau aktivitas Korut di situs-situs termasuk kompleks nuklir utama di Yongbyon dari jauh, terutama menggunakan citra satelit.

Berbicara dengan Inggris, Mohammed bin Salman Diduga Bicarakan Iran

Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab bertemu dengan Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman (MBS) pada Senin (7/6/2021). Pertemuan tersebut membahas tentang Iran, hubungan bilateral kedua negara, dan perubahan iklim.

Raab menyatakan, Riyadh adalah teman dekat dan mitra lama dari London. "Inggris menegaskan kembali komitmen kami untuk mengatasi tantangan keamanan bersama kami, termasuk ancaman Iran dan konflik lanjutan di Yaman," ujar sebuah pernyataan kantor Kementerian Luar Negeri mengutip Raab.

Kunjungan Raab dilakukan ketika kekuatan global bekerja untuk menghidupkan kembali kesepakatan nuklir Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) pada 2015 dengan Iran. Upaya itu telah ditentang Arab Saudi karena tidak menangani program rudal Iran dan dukungan untuk proksi regional, termasuk di Yaman.

Arab Saudi telah mendesak kekuatan global untuk mengamankan kesepakatan yang lebih kuat dengan durasi lebih lama pada pembicaraan di Wina.

Kementerian Luar Negeri Saudi mengatakan dalam sebuah unggahan di Twitter bahwa penguasa de facto kerajaan dan menteri luar negeri Inggris telah membahas upaya untuk meningkatkan keamanan dan stabilitas regional serta kerja sama bersama di berbagai bidang.

Raad yang juga bertemu dengan mitranya dari Saudi dengan membahas perdagangan dan perubahan iklim dan mengangkat masalah hak asasi manusia.

"Terutama seputar reformasi keadilan dan kebebasan berekspresi media," kata Kementerian Luar Negeri.

Catatan hak asasi manusia Arab Saudi menjadi sorotan setelah pembunuhan  jurnalis Jamal Khashoggi di konsulat kerajaan Istanbul oleh agen Saudi pada 2018. Negara ini pun dikenal dengan penahanan aktivis hak-hak perempuan.

Menlu AS Sebut Iran Bisa Bikin Bom Nuklir dalam Hitungan Minggu

Menteri Luar Negeri (Menlu) Amerika Serikat (AS), Antony Blinken, memperingatkan bahwa Iran bisa saja membuat senjata nuklir hanya dalam waktu hitungan minggu, jika tidak membatasi pengayaan uranium fisil.

Seperti dilansir Reuters, Selasa (8/6/2021), peringatan itu disampaikan saat Iran dan negara-negara kekuatan dunia, termasuk AS, berupaya menyelamatkan kesepakatan nuklir Iran, atau yang secara resmi disebut sebagai Rencana Aksi Komprehensif Gabungan 2015 (JCPOA).

JCPOA membatasi program nuklir Iran dengan imbalan keringanan sanksi internasional. Kesepakatan nuklir itu telantar sejak tahun 2018, saat AS menarik diri.

Mantan Presiden Donald Trump memberlakukan kembali sanksi-sanksi untuk Iran, yang membalasnya dengan menolak untuk mematuhi batasan pengayaan uranium yang disepakati sebelumnya.

"Masih belum jelas apakah Iran bersedia dan bersiap melakukan apa yang diperlukan untuk kembali patuh (pada kesepakatan)," ucap Blinken dalam pernyataannya pada Senin (7/6) waktu setempat.

"Sementara itu, programnya terus berjalan. Semakin lama ini berlangsung, semakin banyak breakout time (waktu memproduksi uranium untuk satu senjata nuklir-red) berkurang. Sekarang menurun, menurut laporan publik, hingga beberapa bulan paling tidak. Dan jika ini berlanjut, itu akan turun menjadi hitungan minggu," cetusnya.

AS dan Iran memulai pembicaraan tidak langsung di Wina, Austria, sejak April lalu untuk melihat apakah kedua negara bisa melanjutkan kepatuhan pada JCPOA. Pembicaraan ronde kelima berakhir pada 2 Juni, dan para diplomat menyebut ronde keenam dimulai pada Kamis (10/6) mendatang.

Biden-NATO Sepakat Perkuat Aliansi Hadapi Ketegangan dengan Rusia-China

Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden dan Kepala NATO Jens Stoltenberg sepakat pada Senin (07/06), untuk memperkuat aliansi trans-Atlantik dalam persaingan global.

Stoltenberg menyampaikan hal itu kepada wartawan di luar Gedung Putih setelah pertemuan dengan Biden, yang akan menghadiri KTT NATO pertamanya sebagai Presiden AS pada pekan depan. Sebelum itu, Biden akan menghadiri KTT G7 dari 11-13 Juni mendatang.

"Kami setuju bahwa di dunia yang lebih kompetitif, kami perlu memperkuat NATO, dan kami perlu menghadapi tantangan keamanan, yang tidak dapat dihadapi oleh sekutu sendirian. Jadi, oleh karena itu, kami perlu berdiri bersama sebagai NATO," kata sekretaris jenderal aliansi tersebut.

Pertemuan mereka berpusat pada persiapan untuk pertemuan puncak minggu depan. Stoltenberg telah meminta sekutu NATO untuk "berinvestasi lebih banyak" memperkuat pertahanan aliansi, "dan itulah yang kami lakukan," katanya.

Keduanya juga membahas bagaimana memperkuat aliansi dalam menghadapi tantangan, termasuk terorisme global dan perubahan iklim, serta hubungan yang tegang dengan Rusia dan Cina.

Sebuah 'pendekatan jalur ganda' dengan Rusia

Stoltenberg mengatakan dia setuju dengan Biden melakukan cara "pendekatan jalur ganda" terkait "pencegahan, pertahanan, dan dialog" dengan Rusia.

"Dialog dengan Rusia bukanlah tanda kelemahan ... bahkan jika kita tidak yakin bisa membuat hubungan yang lebih baik dengan Rusia, kita perlu mengelola hubungan yang sulit ini dengan Rusia," katanya.

Pada perjalanan luar negeri pertamanya sebagai presiden, Biden juga akan menghadiri pertemuan yang sangat dinanti dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Jenewa, Swiss, setelah pertemuan puncak para pemimpin NATO dan G7.

Penasihat Keamanan Nasional AS Jake Sullivan mengatakan jadwal pertemuan KTT Biden-Putin menjamin bahwa Presiden AS akan memiliki "dorongan tambahan" karena ia akan berkonsultasi dengan sekutu di Eropa.

Para pejabat AS sedang mempertimbangkan tindakan yang lebih tegas terhadap Rusia setelah dua insiden. Yakni, serangan terbaru ransomware terhadap pengemas daging terbesar di dunia yang berlokasi di AS, JBS, oleh kelompok kriminal yang kemungkinan berbasis di Rusia, dan dukungan keuangan oleh Putin terhadap Belarus terkait insiden pendaratan paksa pesawat Ryanair untuk menangkap blogger oposisi Rusia.

Perbedaan paham dan nilai Cina

Stoltenberg mengakui bahwa kerja sama dengan Cina menawarkan peluang bagi ekonomi Barat, tetapi masih ada masalah yang membuka jalan bagi hubungan yang sulit dengan Beijing.

Dia mengutuk kebijakan "pemaksaan" Cina terhadap pengunjuk rasa Taiwan, Uighur, dan Hong Kong, tetapi mengatakan sekutu NATO perlu berdiskusi dengan Cina tentang masalah-masalah seperti perubahan iklim dan pengendalian senjata.

"Cina akan segera menjadi ekonomi terbesar di dunia - mereka sudah memiliki anggaran pertahanan terbesar kedua, angkatan laut terbesar, mereka banyak berinvestasi dalam kemampuan militer canggih, dan nilai-nilai mereka berbeda dengan kita," kata Stoltenberg.

Minggu depan, Biden dan para pemimpin negara-negara G7 akan mengumumkan "sebuah inisiatif baru untuk menyediakan pembiayaan bagi infrastruktur fisik, digital, dan kesehatan di negara berkembang.

Pertemuan Biden dengan para pemimpin G7akan fokus membahas pandemi COVID-19, hubungan dengan Rusia dan Cina.

Biden berjanji untuk membangun kembali hubungan yang baik dengan sekutu AS, setelah empat tahun hubungan yang meregang di masa pemerintahan Donald Trump, ketika mantan presiden AS itu menarik Washington dari beberapa lembaga multilateral dan terancam keluar dari NATO.