• Blog
  • News Forex, Index & Komoditi (Senin, 31 Mei 2021)

News Forex, Index & Komoditi (Senin, 31 Mei 2021)

Wall Street abaikan kenaikan inflasi dan ditutup lebih tinggi

Saham-saham di Wall Street menguat pada penutupan perdagangan Jumat (Sabtu pagi WIB), karena investor mengabaikan angka inflasi yang lebih kuat dari perkiraan, sehingga indeks Dow dan S&P 500 meraih kenaikan mingguan pertama mereka dalam tiga minggu terakhir.

Indeks Dow Jones Industrial Average terangkat 64,81 poin atau 0,19 persen, menjadi menetap di 34.529,45 poin. Indeks S&P 500 bertampah 3,23 poin atau 0,08 persen, menjadi berakhir pada 4.204,11 poin. Indeks Komposit Nasdaq menguat 12,46 poin atau 0,09 persen, menjadi ditutup di 13.748,74 poin.

Enam dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir di zona hijau, dengan sektor real estat naik 0,65 persen, memimpin keuntungan. Sementara itu, sektor jasa komunikasi tergelincir 0,31 persen, merupakan kelompok dengan kinerja terburuk.

Untuk minggu ini, indeks S&P menguat 1,17 persen, indeks Dow naik 0,94 persen dan Nasdaq melonjak 2,06 persen. Untuk bulan ini, S&P naik 0,55 persen, Dow bertambah 1,94 persen dan Nasdaq kehilangan 1,53 persen.

Harga-harga konsumen, yang diukur dengan indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi (PCE) tidak termasuk komponen makanan dan energi yang mudah berubah, naik 0,7 persen pada April, melampaui perkiraan analis 0,6 persen dan setelah kenaikan 0,4 persen pada Maret. PCE adalah ukuran inflasi yang disukai Federal Reserve.

Dalam 12 bulan hingga April, indeks harga PCE inti melonjak 3,1 persen, menembus target Fed 2,0 persen, karena ekonomi yang dibuka kembali melepaskan permintaan yang terpendam.

Investor telah mengamati dengan cermat data ekonomi dan komentar dari pejabat Fed untuk tanda-tanda inflasi yang tak terkendali dan kemungkinan bank sentral dapat mulai menarik kembali langkah-langkah stimulus masifnya.

"Data juga akan tetap tidak stabil, data inflasi yang kami lihat pagi ini dengan PCE inti sangat tinggi, tetapi sebenarnya tidak terlalu jauh dari konsensus," kata Keith Buchanan, manajer portofolio senior di Globalt di Atlanta.

“Dampak dasar pasti memainkan peran, mendistorsi kesimpulan dari beberapa jenis angka tahun-ke-tahun yang sangat besar,” tambahnya.

Pejabat Fed telah berulang kali menyatakan dalam beberapa hari terakhir bahwa bank sentral belum siap untuk menyesuaikan dukungan moneternya, meskipun beberapa telah menyatakan mereka terbuka untuk mulai membahas penskalaan kembali rencana pembelian obligasi.

Pada Kamis (27/5), Presiden Federal Reserve Bank Dallas Robert Kaplan mengatakan pasar tenaga kerja lebih ketat daripada yang disadari oleh banyak orang.

Meskipun data menunjukkan kenaikan inflasi, imbal hasil obligasi pemerintah AS turun dan membantu mengangkat saham-saham teknologi dengan pertumbuhan tinggi. Salesforce.com Inc melonjak 5,43 persen setelah meningkatkan perkiraan pendapatan dan laba setahun penuh, dibantu oleh peningkatan permintaan untuk perangkat lunak berbasis cloud selama pandemi.

Kekhawatiran inflasi telah bertahan selama beberapa minggu dan membebani saham-saham pertumbuhan, banyak di antaranya berada di Nasdaq yang padat teknologi, dan indeks membukukan penurunan bulanan pertama sejak Oktober.

Pasar saham AS akan ditutup pada Senin (31/5) untuk liburan Memorial Day. Analis berhati-hati agar tidak menarik kesimpulan kuat dari pasar yang diperdagangkan dengan ringan pada Jumat (28/5).

Joe Biden dongkrak anggaran pertahanan AS untuk melawan China dan Rusia

Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden telah mengajukan rincian anggaran pertahanan untuk tahun fiskal 2022. Anggaran mencapai US$ 715 miliar disisihkan khusus untuk Departemen Pertahanan (DOD).

Dilansir dari laman newsroom DOD alias Pentagon, pemerintahan Biden-Harris pada Jumat (28/5) mengajukan permintaan anggaran tersebut kepada Kongres, total sebesar US$ 752,9 miliar untuk kebutuhan pertahanan nasional.

Pentagon menjelaskan, tingginya anggaran pertahanan tersebut mencerminkan prioritas Presiden Biden untuk mengakhiri perang, berinvestasi dalam kemampuan mutakhir untuk keuntungan militer dan keamanan nasional kita di masa depan, dan merevitalisasi jaringan aliansi dan kemitraan Amerika yang tak tertandingi.

Dari total US$ 752,9 miliar untuk kebutuhan pertahanan nasional, sebanyak US$ 715 miliar di antaranya dialokasikan khusus untuk Pentagon. Jumlah tersebut menandai kenaikan 1,6% dari tahun sebelumnya yang hanya US$ 703,7 miliar.

Dalam laporan resminya, Pentagon bahkan dengan gamblang menyebutkan bahwa militer AS menghadapi tantangan substansial, yang berasal dari negara-negara seperti China dan Rusia.

Untuk Angkatan Laut dan Angkatan Udara, disiapkan pula investasi tambahan untuk mengatasi persaingan strategis dengan China. Sementara bagi Angkatan Darat, permintaan tersebut mencerminkan keputusan Biden untuk menarik semua pasukan AS dari Afghanistan sebelum awal tahun anggaran 2022.

Pentagon mencatat, ini merupakan pertama kalinya sejak 11 September 2001, mereka memasukkan biaya perang langsung dan operasi jangka panjang ke dalam permintaan anggaran dasar, bukan sebagai permintaan Operasi Kontingensi Luar Negeri (OCO) yang terpisah.

Sebaran anggaran pertahanan AS

Lebih dari US$ 5 miliar akan dihabiskan untuk Pacific Deterrence Initiative, yang dibuat untuk melawan China dan berfokus pada persaingan di Indo-Pasifik dengan tujuan untuk meningkatkan kesiapan AS di kawasan melalui pendanaan radar, satelit, dan sistem rudal.

Secara khusus, Pentagon berencana untuk meningkatkan investasi dalam rudal seperti Tomahawk buatan Raytheon Technologies (RTX.N) dan Standard Missile 6 untuk mencegah China.

Pentagon merinci, program modernisasi nuklir akan menerima suntikan dana hingga US$ 27,7 miliar, termasuk di dalamnya untuk pengembangan pesawat pengebom B-21 hingga kapal selam dengan rudal balistik.

Dari sektor pertahanan melawan rudal, anggaran US$ 20,4 miliar disiapkan. Anggaran ini akan digunakan untuk mengurus sistem pertahanan utama seperti Terminal High Altitude Area Defense (THAAD), sistem pertahanan rudal balistik Aegis, hingga Ground-Based Midcourse (GMD) dan program Improved Homeland Defense/Next Generation Interceptors (NGI).

Angkatan Udara AS juga akan menyiapkan anggaran besar untuk 85 unit pesawat F-35, 14 unit KC-46, 9 unit CH-53K, 12 unit F-15EX, serta 30 unit helikopter Apache AH-64E.

Di laut, AS akan fokus pada kapal selam dengan rudal balistik, kapal fregat, kapal pengawas maritim, kapal perusak, kapal induk Ford-class, hingga kapal permukaan tak berawak.

Pasukan darat AS juga tidak luput dari perhatian Biden. Investasi di sektor ini termasuk untuk keperluan 3.799 kendaraan taktis ringan, 70 unit tank Abrams versi baru, serta 92 unit kendaraan tempur amfibi.

Tidak hanya secara teknis, pemerintahan Biden juga mengajukan kenaikan gaji 2,7% untuk personel militer dan sipil. Investasi senilai US$ 8,6 miliar untuk program dukungan keluarga militer juga diajukan.

Protes penyebaran Covid-19, pekerja Renault Nissan di India mogok kerja

Pekerja di pabrik Renault-Nissan di India selatan memutuskan untuk melakukan mogok kerja dan tidak datang ke pabrik mulai Senin (31/5). Berdasarkan isi dari surat serikat pekerja, hal tersebut dilakukan karena masalah keamanan terkait penyebaran virus corona (Covid-19).

Ford dan Hyundai, yang memiliki pabrik di India bagian selatan, telah menutup pabrik selama seminggu terakhir menyusul protes atas masalah keamanan kesehatan.

"Tidak akan aman bagi pekerja untuk datang bekerja pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021," kata serikat pekerja Renault-Nissan India dalam sebuah surat seperti dikutip dari Reuters, Senin (31/5).

Beberapa sumber mengatakan, serikat pekerja akan terus membahas tuntutannya pada hari Senin. Perlu diketahui, ratusan pekerja di dekat Chennai jatuh sakit karena positif menderita Covid-19 dan puluhan lainnya meninggal tahun ini.

Pada hari Minggu, para pemimpin serikat pekerja mengatakan kepada Renault-Nissan bahwa tuntutannya terhadap tindakan social distancing yang memadai, rehabilitasi keluarga pekerja yang meninggal dan perawatan medis bagi mereka yang terkena Covid-19 belum dipenuhi.

"Permintaan serikat untuk memastikan social distancing melalui pengurangan langkah kaki belum diterima," bunyi surat itu kepada direktur pelaksana dan wakil presiden hubungan manusia Renault-Nissan.

Serikat pekerja juga mengatakan Renault-Nissan hanya memvaksinasi 200 pekerja dengan dosis pertama. Padahal perusahaan mengatakan kepada pengadilan setempat pekan lalu bahwa pabrik tersebut memiliki tenaga kerja lebih dari 8.000 orang.

Nissan yang memiliki saham mayoritas di pabrik belum memberikan komentar apapun. Minggu lalu, perusahaan tersebut mengatakan telah memvaksinasi karyawan selama 45 tahun dan bersedia untuk menyuntik mereka yang berusia di bawah 45 tahun berdasarkan ketersediaan.

Pemerintah negara bagian memang mengizinkan pembuat mobil untuk terus beroperasi meskipun ada protes dari para pekerja. Hanya saja, mereka mendesak perusahaan untuk mengikuti protokol social distancing dan memvaksinasi semua karyawan dalam waktu satu bulan.

Pejabat AS berharap ada vaksin khusus untuk hadapi senjata biologis Korea Utara

Calon asisten menteri pertahanan AS pada hari Kamis (27/5) menyampaikan bahwa menyiapkan vaksin untuk menangkal senjata biologis milik Korea Utara adalah salah satu program yang penting.

Deborah Rosenblum membuat pernyataan itu dalam sidang konfirmasi di depan Komite Angkatan Bersenjata Senat. Rosenblum merupakan calon asisten menteri untuk program pertahanan nuklir, kimia dan biologi (CBW).

"Saya percaya, sangat penting bahwa pasukan gabungan kita memiliki perlindungan untuk dapat melawan segala jenis ancaman dari senjata pemusnah massal, termasuk senjata biologis juga," ungkap Rosenblum, seperti dikutip Yonhap.

Bukan tanpa alasan, Rosenblum menilai bahwa tentara AS yang ada di Korea Selatan, berjumlah sekitar 28.500 orang, perlu mendapatkan perlindungan lebih guna menghadapi serangan Korea Utara yang bisa datang tiba-tiba.

Terkait usulannya tersebut, Rosenblum setuju untuk melaporkan kembali ke komite tentang masa depan dan biaya pengembangan vaksin untuk senjata biologis.

Oleh intelijen AS, Korea Utara dilaporkan memiliki senjata kimia dan biologi dalam jumlah besar. AS juga yakin bahwa Korea Utara terus membangun persediaan senjata pemusnah massal.

Dalam laporan tahunan tentang penilaian ancaman global yang dirilis 9 April lalu, AS mencatat bahwa pemimpin Korea Utara Kim Jong-un tetap berkomitmen kuat dalam mengejar senjata pemusnah massal, termasuk senjata kimia dan biologi.

Laporan merinci bahwa Korea Utara akan menjadi ancaman dengan senjata pemusnah massal (WMD) di masa mendatang. AS percaya Korea Utara secara aktif terlibat dalam penelitian dan pengembangan rudal balistik.

"Kim tetap berkomitmen kuat pada senjata nuklir negara itu, negara itu secara aktif terlibat dalam penelitian dan pengembangan rudal balistik, dan upaya CBW Pyongyang tetap ada," kata laporan itu.

Tingkat pengangguran Jepang naik imbas pandemi Covid-19

Tingkat pengangguran Jepang merayap naik dan ketersediaan pekerjaan merosot pada bulan April. Hal ini ditimbulkan oleh pertempuran berkepanjangan negara itu dengan COVID-19 pada perekonomian.

Data terpisah menunjukkan harga konsumen inti di Tokyo turun pada Mei, memperkuat ekspektasi inflasi akan tetap jauh di bawah target 2% bank sentral untuk saat ini.

Pemerintah sedang berupaya untuk memperpanjang keadaan darurat untuk memerangi pandemi sekitar tiga minggu hingga 20 Juni, kata seorang menteri kabinet pada hari Jumat, mengaburkan prospek pemulihan yang rapuh.

Tingkat pengangguran Jepang naik menjadi 2,8% pada April dari 2,6% pada Maret, data pemerintah menunjukkan pada hari Jumat, melebihi perkiraan pasar rata-rata 2,7%. Rasio pekerjaan ke pelamar berdiri di 1,09, turun dari 1,10 bulan sebelumnya, yang juga merupakan perkiraan jajak pendapat Reuters.

"Tawaran pekerjaan mungkin telah turun lagi pada Mei karena putaran ketiga deklarasi darurat. Itu selanjutnya dapat menahan pemulihan dalam pekerjaan," kata Tom Learmouth, seorang ekonom di Capital Economics.

"Tapi lebih jauh ke depan, kami masih mengharapkan pekerjaan dan angkatan kerja untuk kembali ke tingkat sebelum virus pada paruh kedua tahun ini karena vaksin memungkinkan ekonomi untuk kembali ke kesehatan penuh."

Harga konsumen inti di Tokyo, yang dianggap sebagai indikator utama angka nasional, turun 0,2% pada Mei dari tahun sebelumnya, data terpisah menunjukkan pada hari Jumat, sesuai dengan perkiraan pasar rata-rata.

Ekonomi Jepang menyusut pada kuartal pertama dan banyak analis memperkirakan rebound pada kuartal saat ini menjadi sederhana karena keadaan baru pembatasan darurat merugikan konsumsi.

Permintaan domestik yang lemah telah memicu kekhawatiran kembalinya deflasi bahkan ketika negara-negara besar lainnya melihat inflasi meningkat, membuat Bank of Japan di bawah tekanan untuk mempertahankan stimulus besar-besaran.

Perpanjangan yang diharapkan dari pembatasan keadaan darurat untuk memerangi COVID-19 meningkatkan kemungkinan BOJ akan mendorong kembali tenggat waktu September saat ini untuk paket langkah-langkah untuk meredam pukulan ekonomi dari krisis kesehatan.

Negara Uni Eropa ini yang pertama tuding Israel jajah Palestina

Kecaman terhadap Israel yang menyerang Palestina terus bertambah. Negara anggota Uni Eropa juga turut mengecam Israel. Bahkan, Irlandia resmi menuding Israel melakukan aneksasi de facto atau pengambilpaksaan tanah warga Palestina.

Parlemen Irlandia mengeluarkan mosi parlementer yang mengutuk "aneksasi de facto" atas tanah Palestina oleh otoritas Israel. Mosi yang diajukan partai oposisi Sinn Fein, dikeluarkan pada Rabu (26/5/2021), setelah menerima dukungan seluruh partai, seperti yang dilansir dari Al Jazeera pada hari yang sama.

Mosi Iralandia itu adalah yang pertama dari negara anggota Uni Eropa yang menggunakan frasa "aneksasi de facto" terkait tindakan Israel atas pendudukan wilayah Palestina.  Menteri Luar Negeri Irlandia Simon Coveney mengatakan pada Selasa (25/5/2021) bahwa mosi itu "adalah sinyal yang jelas dari perasaan mendalam seluruh warga Irlandia".

"Skala, kecepatan, dan sifat strategis dari tindakan Israel atas perluasan pemukiman dan maksud di baliknya membawa kami kepada sebuah titik, di mana kami perlu secara jujur mengatakan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan...Itu adalah aneksasi de facto," kata Coveney, partai kanan tengah Fine Gael di parlemen.

"Ini bukanlah sesuatu yang saya atau parlemen, dengan mudah untuk mengatakannya. Kami adalah negara UE pertama yang melakukannya," ungkapnya.

"Tapi, ini mencerminkan keprihatinan besar yang kami miliki tentang maksud dari tindakan (Israel) tersebut dan tentu saja dampaknya," tandasnya.

Sebagian besar negara memandang permukiman yang dibangun Israel dalam wilayah Palestina yang direbutnya dalam perang 1967 sebagai tindakan ilegal dan menghalangi perdamaian dengan Palestina.

Coveney telah mewakili Irlandia di Dewan Kemanan PBB dalam perdebatan tentang Israel dalam beberapa pekan terakhir. Sebelum ia menyetujui dukungan pemerintah Irlandia untuk mosi "aneksasi de factoo" tersebut, ia telah bersikeras mengecam serangan roket oleh kelompok Palestina Hamas terhadap Israel selama bentrokan.

Setelah pemungutan suara, pemimpin partai Sinn Fein Mary Lou MacDonald mengatakan di Twitter bahwa mosi "harus menandai konfrontasi baru yang tegas dan konsisten atas kejahatan Israel terhadap Palestina".

Mosi itu muncul beberapa hari setelah gencatan senjata mengakhiri 11 hari pertempuran terburuk antara Israel dan Hamas, kelompok bersenjata Palestina dalam beberapa tahun. Bentrokan 11 hari Israel dan Hamas itu memicu protes besar pro-Palestina di Dublin.

Setidaknya 254 warga Palestina termasuk 66 anak-anak tewas, menurut kementerian kesehatan Gaza, sementara sekitar 2.000 lainnya terluka. Sedikitnya 12 orang, termasuk 2 anak-anak tewas di Israel, menurut otoritas Israel.

Beberapa pengguna media sosial menyambut baik langkah Irlandia. “Irlandia telah menjadi negara Uni Eropa pertama yang mengakui aneksasi de facto Israel atas Palestina yang bertentangan dengan hukum internasional,” tweet Ronan Burtenshaw, editor Majalah Tribune sosialis Inggris.

“Sebuah landmark di jalan untuk mengisolasi negara apartheid seperti yang kami lakukan pada 1980-an. Pemberhentian berikutnya, Boikot, Divestasi, dan Sanksi,” lanjutnya.

Semoga semakin banyak negara Eropa yang mengecam kejahatan Israel terhadap warga Palestina.

PBB Selidiki Dugaan Kejahatan Perang Israel di Gaza, Netanyahu Marah

 Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB memutuskan untuk meluncurkan penyelidikan terbuka atas dugaan kejahatan perang Israel di Jalur Gaza, Palestina , dalam konflik baru-baru ini. Keputusan itu membuat Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu marah.

Pemimpin Zionis tersebut mengatakan keputusan Dewan HAM PBB telah mengejek hukum internasional dan mendorong teroris di seluruh dunia.

Draf resolusi yang menyerukan penyelidikan konflik 11 hari baru-baru ini antara militer Israel dengan kelompok Hamas dan peristiwa sebelumnya telah disahkan di Dewan HAM PBB pada hari Kamis dengan 24 suara mendukung, 9 suara menolak dan 14 suara abstain.

Dalam serangkaian tweet, Netanyahu menyatakan bahwa keputusan Dewan HAM PBB memalukan. "Itu adalah contoh lain dari obsesi anti-Israel yang terang-terangan," tulis dia via akun Twitter-nya, @netanyahu, Jumat (28/5/2021).

"Sekali lagi, mayoritas otomatis yang tidak bermoral di Dewan menutupi organisasi teroris genosida yang dengan sengaja menargetkan warga sipil Israel, sambil mengubah warga sipil Gaza menjadi perisai manusia," lanjut dia, mengacu pada Hamas.

"Israel bertindak secara sah untuk melindungi warganya selama konflik," imbuh dia.

"Penyelidikan atas tindakan ini merupakan ejekan terhadap hukum internasional dan mendorong teroris di seluruh dunia."

Kementerian Luar Negeri Israel juga menolak resolusi tersebut. "Negara Yahudi tidak dapat dan tidak akan bekerjasama dalam penyelidikan semacam itu," kata kementerian tersebut.

Ketegangan antara Israel dan kelompok perlawanan Palestina di Gaza mulai meningkat pada bulan April atas rencana untuk mengusir keluarga Arab dari Sheikh Jarrah, Yerusalem Timur, dan agresi polisi Israel di Masjid Al-Aqsa.



Ketegangan memuncak dengan aksi saling serang rudal dan roket dari 6 hingga 21 Mei. Pertempuran itu mengakibatkan 248 orang, termasuk 66 anak-anak, tewas di Gaza dan 12 orang tewas di Israel.

Dalam pidatonya Kamis pagi, Kepala Dewan HAM PBB Michelle Bachelet mengatakan bahwa serangan Israel di Gaza yang berpenduduk padat mungkin merupakan kejahatan perang jika terbukti tidak proporsional dan tidak pandang bulu.

"Kami belum melihat bukti bahwa bangunan yang menjadi sasaran IDF (Pasukan Pertahanan Israel) digunakan oleh Hamas seperti yang diklaim Israel," katanya.

Dia juga menekankan bahwa tindakan Hamas, yang menurut IDF menembakkan lebih dari 4.300 roket ke Israel, juga merupakan pelanggaran aturan perang.

Pria AS Didakwa karena Ancam Bunuh Presiden Biden

Pria Amerika Serikat asal New Mexico, John Benjamin Thornton, didakwa pengadilan federal karena dituduh mengancam ingin membunuh Presiden Joe Biden.

Thornton didakwa karena menggunakan saluran komunikasi antar-negara bagian untuk mengirim ancaman melukai seseorang.

Serangkaian pesan teks yang diduga ditulis Thornton dijadikan bukti, termasuk pernyataan pria itu yang mengaku telah "mengambil kepemimpinan kelompok bersenjata" yang dikenal sebagai anti-pemerintah.

Menurut dokumen pengadilan, Thornton menyebut dirinya "jenderal perang revolusioner". Ia mengirim pesan berbunyi "5 bintang setelah saya mengeksekusi Joe Biden karena pengkhianatan."

Penyelidik Biro Investigasi Federal (FBI) tidak mengidentifikasi penuntut atau pihak yang menerima serangkaian pesan teks Thornton.

Saat ini, dilansir CNN, Thornton tengah ditahan tanpa jaminan. Menurut data penjara Dona Ana County, Thornton belum menunjuk pengacara untuk mendampinginya di persidangan perdana pada Jumat pekan ini.

Dalam pesan lainnya, Thornton juga mengancam akan menembak mati setiap orang, termasuk mantan istrinya.

"Mantan istriku adalah pengkhianat dan kemungkinan besar akan dieksekusi oleh pemerintahan baru saya," bunyi salah satu pesan yang diduga dikirim Thornton.

Dokumen pengadilan mengatakan Thornton telah menjadi subjek tuntutan sejak 11 November 2020. Beberapa orang mengaku telah menerima pesan yang mengganggu hingga berbau ancaman dari Thornton.

Thornton juga disebut telah melontarkan serangkaian ancaman baru terhadap Biden dalam beberapa bulan terakhir.

Kasus Thornton bukan lah yang pertama terjadi. Seorang pria dari North Carolina ditangkap polisi pada Februari lalu karena sengaja mengancam mengambil nyawa dan melukai Biden.

Jaksa penuntut menuding pria tersebut menelepon Gedung Putih beberapa kali untuk mengancam Biden.

Pada Oktober 2020, seorang pria Maryland juga menghadapi tuntutan pengadilan federal karena diduga mengancam Biden dan Kamala Harris, yang saat itu masih berstatus calon presiden dan wakil presiden.

Turki Gak Akan Copot Status Penjahat Terhadap Kemanusiaan pada Israel

Tindakan Israel baru-baru ini di Gaza dan wilayah Palestina yang diduduki merupakan "kejahatan terhadap kemanusiaan," kata Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu pada sesi khusus Dewan Hak Asasi Manusia PBB, Kamis (27/5/2021).

“Serangan Israel terhadap warga sipil Palestina merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan. Tidak ada pembenaran untuk agresi semacam itu,” kata Cavusoglu selama sesi yang membahas memburuknya situasi hak asasi manusia di Palestina yang diduduki, termasuk Yerusalem Timur.

Menggarisbawahi adegan "memilukan" terbaru di Palestina adalah hasil dari provokasi Israel di Masjid al-Aqsa dan daerah Sheikh Jarrah di Yerusalem Timur, Cavusoglu mengatakan ini adalah bagian dari "kampanye sistematis pembersihan etnis, agama, dan budaya."

Pada sesi tersebut, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) menyerukan penyelidikan khusus terhadap kemungkinan kejahatan yang dilakukan selama konflik 11 hari baru-baru ini yang dimulai pada 10 Mei.

Cavusoglu juga mengungkapkan tidak ada pembenaran untuk "blokade tidak manusiawi" terhadap Jalur Gaza.

Komunitas internasional memiliki tanggung jawab untuk melindungi warga Palestina, kata menlu Turki.

"Kami harus menemukan instrumen yang efektif untuk mengakhiri impunitas Israel," tegas dia.

"Mari bersikap realistis: Jika kita tidak mengatasi akar penyebab konflik, penderitaan rakyat Palestina akan terus berlanjut," tekan dia.

Cavusoglu mengatakan bahwa penderitaan rakyat Palestina tidak dapat berakhir kecuali pendudukan ilegal Israel juga berakhir dan Palestina memiliki negara sendiri.

"Dewan Hak Asasi Manusia memiliki peran penting dalam semua bidang ini. Tidak ada lagi kata-kata. Kami membutuhkan tindakan, dan kami membutuhkannya sekarang," ujar Cavusoglu.

Dalam sesi yang sama, Menteri Luar Negeri Pakistan Shah Mahmood Qureshi mengatakan "Dewan ini harus bertindak untuk memperbaiki kesalahan.”

"Dewan ini harus memastikan realisasi hak-hak dasar Palestina - hak untuk hidup dan hak untuk menentukan nasib sendiri. Dewan ini harus meminta pertanggungjawaban agresor melalui penyelidikan internasional," ucap Qureshi.

Utusan PBB Timur Tengah Ramalkan Solusi Politik Bisa Akhiri Konflik Israel-Palestina

Utusan PBB Timur Tengah, Tor Wennesland mengatakan kepada Dewan Keamanan PBB pada Kamis (27/5/2021) hanya solusi politik yang akan mengakhiri siklus kekerasan Israel terhadap Palestina.

Selama telekonferensi, Wennesland menyebut gencatan senjata antara Palestina dan Israel memasuki pekan kedua.

 “Ini bukan pertama kalinya kami menyaksikan berakhirnya perang di Gaza. Setiap saat, yang paling banyak menjadi korban adalah warga sipil,” kata Wennesland.

Dikutip Anadolu Agency, Jumat (28/5/2021), sebanyak 277 warga sipil Palestina gugur, termasuk 70 anak-anak dan 40 wanita. Sementara itu, ribuan lainnya luka-luka.

Wennesland menegaskan kembali seruan PBB kepada komunitas internasional untuk bekerja dengan badan internasional mengembangkan dukungan, pemulihan cepat, dan rekonstruksi berkelanjutan yang mendukung rakyat Palestina.

“Saya berkomitmen untuk memastikan bahwa PBB memainkan perannya,” ujar dia. Pada Kamis pagi, PBB minta hampir 100 juta dolar Amerika dari negara-negara anggota sebagai bantuan untuk Palestina.

Koordinator Kemanusiaan wilayah Palestina yang diduduki, Lynn Hastings meluncurkan rencana darurat untuk mendukung mereka yang terkena dampak eskalasi dan kekerasan terbaru di Gaza dan Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur.

“Bersama dengan Sekretaris Jenderal PBB António Guterres dan Wakil Sekretaris Jenderal dan Koordinator Bantuan Darurat Mark Lowcock, Hastings meminta semua negara anggota untuk berkontribusi dengan rencana 95 juta dolar Amerika. Bantuan ini memungkinkan implementasi yang cepat dan penuh selama tiga berikutnya bulan,” katanya dalam sebuah pernyataan.

Soal Etnis Tutsi di Rwanda, Prancis Minta Maaf dan Akui Lakukan Genosida

Prancis mengakui punya peran dan tanggung jawab politik dalam genosida etnis Tutsi di Rwanda pada 1994. Presiden Prancis Emmanuel Macron mengakui dan meminta maaf.

Dalam kunjungannya ke Kigali pada Kamis (27/5/2021), Macron berharap warga Rwanda dapat memaafkan kesalahan Prancis di masa lampau dan memulihkan hubungan kedua negara.

"Hanya mereka yang melewati malam-malam itu yang mungkin bisa memaafkan dan dengan melakukan itu memberikan pengampunan," kata Macron di Pusat Peringatan Genosida Kigali di Gisozi di Kigali, Rwanda, Kamis (27/5/2021).

Di kompleks itu, 250 ribu korban genosida dimakamkan. Ada barisan tengkorak disusun dengan nama-nama korban tertulis di dinding hitam. Macron menambahkan bahwa Prancis harus mengakui penderitaan yang menimpa Rwanda.

"Dengan ini saya dengan rendah hati dan dengan hormat berdiri di samping Anda hari ini, saya menyadari sejauh mana tanggung jawab kami," imbuh Macron.

Lawatan Macron ke Rwanda berlangsung setelah laporan panel penyelidikan Prancis pada Maret lalu keluar. Laporan itu menyimpulkan bahwa sikap kolonial telah membutakan para pejabat Prancis di masa itu.

Pemerintah Prancis pun dinilai memikul tanggung jawab serius dan luar biasa karena tidak bisa memprediksi pembantaian yang dipicu perang saudara di Rwanda tersebut.

Meski begitu, dikutip Reuters, laporan itu tidak menyebut bahwa Prancis terlibat langsung pertikaian antara suku Tutsi dan Hutu yang menewaskan lebih dari 800 ribu warga kedua etnis.

"Para pembunuh yang mengintai di rawa-rawa perbukitan, gereja, tidak mewakili Prancis. Prancis bukan lah kaki tangan," kata Macron.

Presiden Rwanda Paul Kagame menyambut baik pidato Macron. "Kata-katanya lebih kuat daripada permintaan maaf," ucap Kagame dalam jumpa pers bersama.

Orangnya Boris Johnson Dituduh Berbohong Soal Corona Inggris

Menteri Kesehatan Inggris Matt Hancock membantah tuduhan bahwa telah berbohong mengenai virus corona jenis baru (SARS-CoV-2) yang menyebabkan infeksi penyakit Covid-19 dan membuat pandemi di dunia sejak tahun lalu. Ia menegaskan bahwa pemerintah negara itu jujur kepada seluruh masyarakat.

Sebelumnya, seorang mantan pegawai pemerintahan menyebut bahwa Hancock telah banyak berbohong selama pandemi. Di antara kebohongan itu adalah tentang orang lanjut usia yang melakukan tes Covid-19 sebelum kembali ke panti jompo.

 “Tuduhan ini serius dan saya mencatat bahwa ini adalah tuduhan tidak berdasar,. Kami telah mengikuti saran klinis mengenai cara yang tepat ke depan,” ujar Hancock, dilansir China.org, Jumat (28/5/2021).

Sementara itu, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson juga membantah klaim yang menuduh kebohongan tersebut. Di antara apa yang disebutnya sebagai tuduhan tidak berdasar adalah saat dirinya dikatakan membuat ribuan orang harus kehilangan nyawa dengan sia-sia karena kepemimpinannya di negara itu.

Inggris adalah negara pertama di Eropa yang memiliki angka kematian hingga 100.000 orang. Jumlah total kematian terkait virus corona jenis baru di Inggris sekarang mencapai 127.748.

Angka-angka tersebut hanya mencakup kematian orang yang meninggal dalam 28 hari setelah tes positif pertama mereka. Sementara, lebih dari 38,3 juta orang, atau lebih dari 70 persen orang dewasa di Inggris, telah diberikan suntikan pertama vaksin.

Para ahli telah memperingatkan bahwa virus corona jenis baru dapat terus berkembang selama bertahun-tahun yang akan datang dan pada akhirnya kemungkinan vaksin saat ini akan gagal melindungi dari penularan, infeksi, atau bahkan terhadap penyakit yang disebabkan oleh varian lain yang muncul karena mutasi virus. 

Jerman resmi akui pembunuhan era kolonial di Namibia sebagai genosida

Jerman pada Jumat meminta maaf atas perannya dalam pembantaian suku Herero dan Nama di Namibia lebih dari seabad yang lalu dan untuk pertama kalinya secara resmi menggambarkan pembantaian itu sebagai genosida.

Jerman setuju untuk mendanai proyek senilai lebih dari satu miliar euro di Namibia.

Tentara Jerman membunuh sekitar 65.000 orang suku Herero dan 10.000 orang Nama dalam kampanye 1904-1908 setelah pemberontakan melawan perampasan tanah oleh penjajah dalam kegiatan yang telah lama disebut oleh para sejarawan dan PBB sebagai genosida pertama pada abad ke-20.

Meskipun sebelumnya Jerman telah mengakui "tanggung jawab moral" atas pembunuhan tersebut, Jerman telah menghindar untuk meminta maaf secara resmi atas pembantaian tersebut karena menghindari klaim kompensasi.

Dalam pernyataan yang mengumumkan kesepakatan dengan Namibia setelah lebih dari lima tahun perundingan, Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas mengatakan peristiwa (genosida) pada masa kolonial Jerman harus diakui "tanpa harus mengabaikan atau menutupinya".

"Kami sekarang juga akan secara resmi menyebut peristiwa-peristiwa ini dari sudut pandang hari ini, yakni sebuah genosida," ujar Maas.

"Mengingat sejarah dan tanggung jawab moral Jerman, kami akan meminta maaf kepada Namibia dan keturunan para korban," katanya.

Maas juga menyebutkan bahwa Jerman telah setuju memberikan dana senilai 1,1 miliar euro untuk proyek-proyek rekonstruksi dan pembangunan yang secara langsung akan menguntungkan komunitas yang terkena dampak genosida.

Media Namibia melaporkan pada Kamis (27/5) bahwa uang tersebut akan digunakan untuk mendanai infrastruktur, perawatan kesehatan dan program pelatihan selama 30 tahun.

Jerman, yang kehilangan semua wilayah penjajahannya setelah Perang Dunia Pertama, adalah kekuatan kolonial terbesar ketiga setelah Inggris dan Prancis.

Namun, masa penjajahan negara itu diabaikan selama beberapa dekade sementara sejarawan dan politisi lebih fokus pada sejarah warisan kejahatan Nazi, termasuk Holocaust.

Pada 2015, Jerman memulai negosiasi formal dengan Namibia atas masalah itu dan pada 2018 mengembalikan tengkorak dan sisa-sisa lainnya dari suku yang dibantai di Namibia yang digunakan dalam eksperimen era kolonial untuk menegaskan klaim superioritas rasial Eropa.