• Blog
  • News Forex, Index & Komoditi ( Jum’at, 2 April  2021 )

News Forex, Index & Komoditi ( Jum’at, 2 April  2021 )

Wall Street menguat, S&P 500 ditutup di atas 4.000 untuk pertama kali

Wall Street menguat pada akhir perdagangan Kamis (Jumat pagi WIB), dengan S&P 500 melonjak menjadi ditutup di atas 4.000 poin untuk pertama kali, terangkat oleh kenaikan saham Microsoft, Amazon dan Alphabet, serta optimisme tentang pemulihan ekonomi Amerika Serikat.

Indeks Dow Jones Industrial Average bertambah 171,66 poin atau 0,52 persen menjadi ditutup di 33.153,21 poin. Indeks S&P 500 terangkat 46,98 poin atau 1,18 persen menjadi 4.019,87, ditutup di atas ambang batas 4.000 untuk pertama kali. Indeks Komposit Nasdaq melonjak 233,23 poin atau 1,76 persen menjadi berakhir di 13.480,11 poin.

Delapan dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir di zona hijau, dengan sektor energi dan teknologi masing-masing terdongkrak 2,66 persen dan 2,1 persen, memimpin kenaikan. Sementara itu, bahan pokok konsumen tergelincir 0,24 persen, merupakan kelompok dengan kinerja terburuk.

Microsoft, Amazon, Alphabet, dan Nvidia melonjak 2,0 persen atau lebih, dengan saham tersebut dan saham-saham pertumbuhan (growth stocks) lainnya menunjukkan tanda-tanda kebangkitan setelah tertinggal dalam beberapa pekan terakhir di belakang apa yang disebut value stocks yang diperkirakan akan berkinerja lebih baik saat ekonomi pulih dari pandemi virus corona.

Induk perusahaan Google, Alphabet, reli 3,3 persen mencatat penutupan tertinggi yang pernah ada.

Data menunjukkan jumlah orang Amerika yang mengajukan klaim baru untuk tunjangan pengangguran naik secara tak terduga minggu lalu. Namun, data lain menunjukkan ukuran aktivitas manufaktur melonjak ke level terkuat dalam lebih dari 37 tahun pada Maret, dengan lapangan kerja di pabrik-pabrik tertinggi sejak Februari 2018.

“Kami masih bullish untuk tahun ini, dan kami pikir dengan stimulus, dengan The Fed berkomitmen untuk bersikap dovish, dengan pembukaan kembali ekonomi karena lebih banyak warga AS yang divaksinasi, secara keseluruhan Anda akan melihat laba perusahaan cukup baik," kata King Lip, kepala strategi investasi di Baker Avenue Asset Management di San Francisco.

Pasar saham AS akan tutup pada Jumat Agung untuk hari libur. Untuk minggu yang dipersingkat, S&P 500 naik 1,1 persen, Dow naik 0,25 persen dan Nasdaq bertambah 2,6 persen.

Micron Technology Inc melonjak 4,8 persen setelah pembuat chip tersebut memperkirakan pendapatan fiskal kuartal ketiga di atas perkiraan Wall Street karena permintaan yang lebih tinggi untuk chip memori, berkat telepon pintar 5G dan perangkat lunak kecerdasan buatan.

Saham saingannya, Taiwan Semiconductor yang tercatat di AS terangkat 5,5 persen setelah mengatakan akan menginvestasikan 100 miliar dolar AS selama tiga tahun untuk memenuhi permintaan chip yang meningkat.

Johnson & Johnson turun 0,9 persen setelah produsen obat itu mengatakan telah menemukan masalah dengan kumpulan zat obat untuk vaksin COVID-19 yang diproduksi oleh Emergent Biosolutions, yang sahamnya anjlok 13,3 persen.

Biden Turun Tangan Atasi Kekerasan Anti-Asia di AS

Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, akhirnya buka suara terkait kekerasan terhadap penduduk ras Asia yang belakangan meningkat di Negeri Paman Sam.

Biden mengatakan pemerintah dan warga AS tidak bisa diam melihat lonjakan kekerasan terhadap komunitas Asia di negara tersebut.

"Kita tidak bisa diam melihat kekerasan terhadap warga Amerika-Asia terus meningkat. Serangan-serangan ini sangat salah dan tidak mencerminkan nilai Amerika, ini harus berhenti," kata Biden melalui kicauan di Twitter.

Dalam kicauannya itu, Biden mengatakan pemerintah AS tengah membentuk upaya baru demi menegakkan undang-undang kejahatan rasial dan penegakan hukum terhadap kejahatan tersebut melalui Kementerian Kehakiman.

Salah satu upaya lainnya, Gedung Putih juga menyisihkan uang sebesar US$49,5 juta dari dana bantuan pandemi virus corona (Covid-19) untuk membiayai program komunitas di AS yang membantu para korban kekerasan anti-Asia.

Dana tersebut akan digunakan untuk "layanan dan program berbasis komunitas dan budaya khusus bagi korban kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan seksual".

AS juga membentuk satuan tugas baru di setiap fasilitas kesehatan yang didedikasikan untuk melawan xenofobia terhadap orang Asia.

Tindakan ini diambil pemerintahan Biden setelah insiden kekerasan yang menargetkan komunitas Asia di Amerika terus meningkat terutama sejak pandemi virus corona terjadi. Sebab, pendahulu Biden, Presiden Donald Trump, kerap menyebut virus corona sebagai "virus Wuhan" atau "virus China" yang dinilai sedikit banyak membentuk stigma masyarakat terhadap komunitas Asia di AS.

Penembakan yang terjadi di tiga panti pijat di Atlanta pada awal Maret lalu pun menjadi titik puncak amarah komunitas Asia di AS. Insiden itu menewaskan delapan orang, termasuk enam perempuan Asia.

Sejak itu beberapa kekerasan rasisme terhadap keturunan Amerika-Asia terjadi secara sporadis. Di New York, seorang pria tiba-tiba menyiksa perempuan lansia keturunan Asia yang tengah berjalan di depannya.

Insiden itu dilaporkan terjadi pada Senin (29/3) sore waktu setempat. Saat itu korban yang berusia 65 tahun dan identitasnya dirahasiakan tiba-tiba diserang seorang lelaki saat sedang berjalan kaki.

Dari rekaman video terlihat pelaku menyerang dengan cara menendang perut hingga korban terjatuh.

Pelaku lantas menendang wajah korban berkali-kali. Setelah itu pelaku pergi begitu saja. Korban dilarikan ke rumah sakit setelah dibantu beberapa orang. Menurut laporan dia mengalami cedera berat.

China Minta WHO Pertimbangkan Kemungkinan Covid-19 Berasal dari Lab di AS

 Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) perlu mengatasi kemungkinan bahwa virus Corona bocor dari laboratorium militer Amerika Serikat (AS) atau fasilitas luar negeri lainnya. Hal itu diungkapkan juru bicara Kementerian Luar Negeri China , Hua Chunying.

Hua mengatakan, adapun kemungkinan virus itu bocor dalam sebuah insiden di laboratorium, anggota kelompok ahli mengatakan akan memeriksa laboratorium di seluruh dunia jika diperlukan.

"Seperti yang Anda ketahui, laboratorium Wuhan sudah diperiksa. Tapi kapankah Fort Detrick akan membuka pintunya bagi para ahli?" tanya Hua, seperti dilansir Tass pada Kamis (1/4/2021), merujuk pada lokasi laboratorium milik militer AS.

"Saya ingin tahu mengapa tidak ada laporan tentang lab Fort Detrick di media asing. Berita tentang itu datang pada Juni 2019 tetapi tidak ada yang terdengar sejak saat itu," sambungnya.

Menurut Hua, pihak berwenang China siap melanjutkan kerja sama dengan WHO guna menentukan asal muasal virus tersebut. "Ini bukan penyelidikan tapi penelitian ilmiah. Ini seharusnya tidak terbatas pada beberapa wilayah di dunia," tambah diplomat itu.

Institut Penelitian Angkatan Darat Walter Reed AS, yang berlokasi di Fort Detrick, Maryland, dikelola oleh Departemen Pertahanan AS dan melakukan penelitian biomedis, khususnya yang berkaitan dengan penyakit menular.

AS Sebut Kontrol Israel atas Tepi Barat sebagai Pendudukan

 Pemerintahan baru Amerika Serikat (AS) mengatakan, kendali Israel atas Tepi Barat, Palestina memang "pendudukan". Ini mengklarifikasi pendiriannya setelah perilisan laporan tahunan HAM, di mana Washington masih menggunakan istilah yang dipakai pemerintahan Donald Trump.

Di bawah pemerintahan Trump yang sangat pro-Israel, laporan tahunan HAM mengganti nama bagian tentang "Israel dan Wilayah Pendudukan" menjadi "Israel, Tepi Barat dan Gaza".

Juru bicara Kementerian Luar Negeri AS, Ned Price dalam konferensi pers di Washington mengatakan bahwa posisi AS sejatinya tidak pernah berubah, yakni kontrol Israel atas wilayah Palestina adalah pendudukan.

"Laporan tahunan Kementerian Luar Negeri tentang HAM memang menggunakan istilah "pendudukan" dalam konteks status Tepi Barat saat ini. Ini telah menjadi posisi lama pemerintahan sebelumnya dari kedua belah pihak selama beberapa dekade,” ucapnya dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Al Arabiya pada Kamis (1/4/2021).

Laporan pertama yang dikeluarkan di bawah pimpinan Joe Biden, yang dirilis awal pekan, masih menggunakan bahasa yang sama. Tetapi, Price menyatakan bahwa bahasa itu tidak dimaksudkan untuk menyampaikan posisi AS.

Sementara itu, menurut pejabat tinggi Kementerian Luar Negeri AS di bidang HAM, Lisa Peterson, mengatakan bahwa laporan tersebut umumnya menggunakan nama geografis dan bahwa "Israel, Tepi Barat dan Gaza" lebih mudah dan jelas bagi pembaca.

Rusia Sebut Korut Makin Melarat karena Pandemi Covid-19

Rusia melalui kedutaan besarnya di Korea Utara menyatakan bahwa kondisi di Pyongyang semakin sulit di masa pandemi penyakit akibat virus corona atau Covid-19.

Kedubes Rusia di Pyongyang menyatakan bahwa kondisi di Korut kian sulit setelah pemerintahan Kim Jong-un menerapkan lockdown dan kebijakan pencegahan penularan Covid-19 lainnya.

Melalui sebuah unggahan di Facebook, Kedutaan Besar Rusia menyatakan sebagian personel diplomatik negara asing di Korut telah meninggalkan Pyongyang. Saat ini, masih ada sekitar 300 warga asing yang tersisa di kota itu.

"Tidak semua orang dapat menanggung dan menjalani pembatasan pergerakan yang belum pernah terjadi sebelumnya separah ini. Kekurangan kebutuhan esensial yang paling akut, termasuk obat-obatan, dan ketidakmampuan untuk memecahkan masalah kesehatan," bunyi pernyataan kedutaan Rusia itu pada Kamis (1/4).

Sebagaimana dilansir AFP, sebelumnya pelapor khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Korut juga sudah memperingatkan bahwa kebijakan penanganan corona telah menyebabkan "kesulitan ekonomi yang parah" di negara yang masih mengalami krisis pangan itu.

Korut telah lama mengalami krisis ekonomi, di mana sebagian besar masyarakatnya dikabarkan menderita kekurangan pangan kronis. Kondisi itu diperparah dengan sanksi internasional akibat ambisi Kim Jong-un terkait program senjata nuklirnya.

Kondisi semakin parah karena sejak pandemi corona pertama kali menyebar, Korut langsung menutup segala perbatasan, termasuk jalur penerbangan keluar dan masuk negara itu.

Di tengah kondisi tersebut, beberapa perwakilan diplomatik asing, termasuk Rusia, masih mempertahankan perwakilannya di negara itu.

Namun pada Februari lalu, delapan diplomat Rusia dan anggota keluarganya di Korut nekat pulang ke negaranya melalui perbatasan dengan kereta yang didorong dengan tangan. Video kepulangan mereka menjadi viral di media sosial.

Inggris Sanksi Perusahaan Myanmar Terkait Junta Militer

Inggris menjatuhkan sanksi terhadap perusahaan besar Myanmar Economic Corporation (MEC) karena memiliki hubungan erat dengan junta militer pada Rabu (31/3).

 

Menteri Luar Negeri Inggris, Dominic Raab, mengatakan MEC disanksi karena terlibat pelanggaran hak asasi manusia yang serius dengan menyediakan dana bagi junta Myanmar, serta hubungannya dengan tokoh militer senior.

"Militer Myanmar telah tenggelam ke titik terendah baru dengan pembunuhan sewenang-wenang terhadap orang-orang tidak bersalah, termasuk anak-anak," kata Raab.

"Tindakan terbaru Inggris menargetkan salah satu aliran pendanaan utama militer Myanmar dan menambah beban yang diterima mereka atas pelanggaran HAM yang mereka lakukan."

Kekerasan di Myanmar terus memburuk sejak kudeta militer menggulingkan pemerintahan sipil di bawah Penasihat Negara, Aung San Suu Kyi, pada 1 Februari lalu.

Menurut lembaga Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP), setidaknya 538 warga sipil tewas akibat bentrokan aparat dan demonstran anti-junta militer sejak kudeta terjadi.

Sabtu akhir pekan lalu menjadi hari paling berdarah sejauh ini lantaran sebanyak 141 orang dilaporkan tewas dalam sehari.

Amerika Serikat yang selama ini menyerukan komunitas internasional untuk beramai-ramai menekan junta militer Myanmar menyambut baik sanksi baru Inggris tersebut.

"Para pemimpin kudeta harus menghentikan semua kekerasan terhadap rakyat Myanmar dan memulihkan demokrasi," kata Menlu AS, Antony Blinken, seperti dikutip Reuters.

China Tegaskan Tolak Penerapan Sanksi Terhadap Junta Myanmar

 China menegaskan menolak penerapan sanksi kepada junta Myanmar dan pendukung mereka. Menurut Beijing, penerapan sanksi tidak akan menyelesaikan masalah yang ada.

Duta Besar China untuk PBB, Zhang Jun dalam pertemuan Dewan Keamanan (DK) PBB bahwa China bekerja dengan "semua pihak" di Myanmar untuk mengurangi ketegangan.

Dia kemudian menegaskan bahwa Beijing sangat tidak setuju dengan kebijakan sanksi. Menurutnya, penerapan sanksi kepada junta Myanmar hanya akan membuat situasi yang ada semakin buruk.

"Tekanan sepihak dan menyerukan sanksi atau tindakan koersif lainnya hanya akan memperburuk ketegangan dan konfrontasi dan semakin memperumit situasi, yang sama sekali tidak konstruktif," ucapnya, seperti dilansir Reuters pada Kamis (1/4/2021).

Sementara itu, sebelumnya Utusan khusus PBB untuk Myanmar, Christine Schraner Burgener mengatakan bahwa "pertumpahan darah akan segera terjadi" karena tindakan keras militer terhadap pengunjuk rasa anti-kudeta. Burgener mendesak DK PBB untuk segera bertindak, untuk menghentikan hal ini.
Burgener mengatakan bahwa militer yang merebut kekuasaan di Myanmar pada 1 Februari tidak mampu mengelola negara itu dan memperingatkan situasi di lapangan hanya akan memburuk.

"Pertimbangkan semua alat yang tersedia untuk mengambil tindakan kolektif dan melakukan apa yang benar, apa yang layak diterima rakyat Myanmar dan mencegah bencana multidimensi di jantung Asia," katanya dalam pertemuan itu.

"Dewan (Keamanan) harus mempertimbangkan tindakan yang berpotensi signifikan untuk membalik jalannya peristiwa karena pertumpahan darah sudah dekat," imbuhnya.

Jepang Hentikan Bantuan ke Myanmar untuk Tekan Junta Militer

Pemerintah Jepang kembali menghentikan bantuan bagi Myanmar sebagai tanggapan atas kudeta dan kekerasan aparat keamanan dalam menghadapi pedemo pro demokrasi.

 

"Jepang adalah pemberi bantuan ekonomi terbesar bagi Myanmar. Sikap apa yang diambil Jepang dalam hal bantuan ekonomi? Tidak ada bantuan baru. Kami mengambil posisi yang jelas," kata Menteri Luar Negeri Jepang, Toshimitsu Motegi, dalam rapat dengar pendapat di parlemen di Tokyo, seperti dikutip AFP, Kamis (1/4).

Akan tetapi, Jepang yang juga mempunyai hubungan dagang dengan Myanmar memilih tidak ikut menjatuhkan sanksi seperti negara lain.

"Kebijakan apa yang sebenarnya efektif untuk Myanmar? Saya pikir jawabannya sudah jelas. Bukan soal sanksi dan bukan pula tidak memberikan sanksi," kata Motegi.

Menurut laporan media massa Myanmar, penghentian bantuan dari Jepang tidak bakal menghambat proyek yang tengah berjalan.

Amerika Serikat, Inggris dan Uni Eropa menjatuhkan beragam sanksi dengan menargetkan para perwira tinggi Angkatan Bersenjata, polisi dan orang-orang yang terlibat dalam kudeta dan mengelola bisnis militer.

Jepang mengkritik kudeta di Myanmar dan mendesak supaya negara itu kembali ke jalur demokrasi. Namun, Jepang juga ditekan oleh pihak lain untuk bersikap lebih tegas terhadap Myanmar.

Selama ini ini Jepang menjalin hubungan baik dengan militer dan tokoh demokrasi Myanmar, Aung San Suu Kyi. Sebab, Suu Kyi pernah bermukim di Kyoto saat masih menjadi seorang peneliti muda.

Ratusan perusahaan Jepang juga beroperasi di Myanmar. Ribuan ekspatriat Negeri Matahari Terbit juga bekerja di negara itu.

Jepang adalah negara pemodal asing terbesar kelima di Myanmar.

Penembakan di Pusat Perkantoran California, 4 Tewas

 Aksi penembakan dilaporkan terjadi di sebuah pusat perkantoran di Orange, California, Amerika Serikat (AS). Empat orang tewas dan dua orang dilaporkan alami luka-luka dalam penembakan pada Rabu sore waktu setempat, atau Kamis pagi waktu Indonesia barat tersebut.

Melaporkan insiden tersebut di halaman Facebook resminya, Departemen Kepolisian Oranye mengatakan petugasnya tiba sekitar pukul 5:30 sore. "Ketika tembakan dilepaskan dan ditemukan banyak korban di tempat kejadian termasuk korban jiwa," kata Departemen Kepolisian Oranye.

Departemen Kepolisian Oranye, seperti dilansir Reuters pada Kamis (1/4/2021), menuturkan bahwa telah terjadi penembakan yang melibatkan petugas dan situasi telah "stabil" tanpa ancaman lebih lanjut kepada publik.

KNBC-TV melaporkan penembakan itu meletus di sebuah kompleks bisnis di Orange, sebuah kota sekitar 40 kilometera dari pusat kota Los Angeles. Stasiun televisi dan CNS melaporkan bahwa korban tewas termasuk seorang anak.
Berbagai outlet berita juga melaporkan bahwa penembak termasuk di antara mereka yang terluka. Penembakan itu menandai penembakan massal mematikan ketiga di AmS selama dua minggu terakhir.

Delapan orang ditembak mati oleh seorang pria bersenjata yang mengamuk di sebuah tempat spa di Atlanta pada 16 Maret. 10 orang tewas pada 22 Maret ketika seorang pria melepaskan tembakan di sebuah supermarket di Boulder, Colorado.

Bereaksi di Twitter terhadap penembakan di Orange, Gubernur California, Gavin Newsom menyebut pertumpahan darah terbaru itu mengerikan dan memilukan.

AS Minta China Jangan Tutup Mata soal Myanmar

Amerika Serikat mendesak China untuk menggunakan pengaruh mereka guna menekan junta militer Myanmar supaya menghentikan kekerasan terhadap pedemo yang menentang kudeta.

 

"Tentu saja kami meminta kepada China, pemerintah mereka di Beijing, untuk menggunakan pengaruhnya guna menjerat para dalang kudeta," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri AS, Ned Price, dalam jumpa pers di Washington D.C., seperti dilansir Reuters, Kamis (1/4).

Hubungan China dan Myanmar selama ini sangat erat, terutama dalam hal ekonomi. Sebab, China melihat Myanmar sebagai mitra strategis untuk kepentingan mereka memperluas pengaruh ekonomi dalam program Gagasan Jalan Sabuk.

China juga selama ini mendukung Myanmar dari kritik Blok Barat seperti AS hingga Uni Eropa.

Sebab, meski negara-negara Barat menjatuhkan beragam sanksi, China memilih menahan diri dan tetap menjaga hubungan baik dengan Myanmar. Hal itu terlihat ketika mereka menolak usulan sanksi yang dibahas dalam rapat tertutup di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) kemarin.

"Apa yang dilakukan di junta Myanmar bukan menjadi keinginan AS. Itu juga bukan keinginan mitra dan sekutu. Dan itu juga bukan keinginan Beijing," kata Price.

Berdasarkan laporan Perhimpunan Bantuan untuk Tahanan Politik Myanmar (AAPP), jumlah korban tewas dalam krisis politik selepas kudeta mencapai 536 orang, sementara yang ditahan junta militer sebanyak 2729 orang.

China adalah salah satu mitra dagang Myanmar yang cukup kuat dan menanam modal dalam jumlah besar di negara itu. Jika mereka tidak menolak sanksi itu, maka kerja sama ekonomi di antara kedua negara kemungkinan bakal terganggu.

Negeri Tirai Bambu juga pernah memperingatkan Myanmar untuk menjaga kepentingan bisnis mereka, setelah kejadian pedemo membakar sejumlah pabrik milik perusahaan China.